Turki Tahan Enam Ribu Orang Terkait Percobaan Kudeta

 

 

Dua hari usai drama percobaan kudeta, pemerintahan yang dipimpin Presiden Recep Tayyip Erdogan menyatakan situasi kini berada dalam kendali, baik sektor keamanan maupun ekonomi. (Kayhan Ozer/Presidential Palace Press Office)

 

Jakarta, CB -- Pemerintah Turki mengambil tindakan tegas untuk menghukum para pendukung percobaan kudeta yang gagal pada akhir pekan lalu dengan menangkap tak kurang dari 6.000 personel militer dan pengadilan.

Dua hari usai drama percobaan kudeta, pemerintahan yang dipimpin Presiden Recep Tayyip Erdogan menyatakan situasi kini berada dalam kendali, baik sektor keamanan maupun ekonomi.

Erdogan menuduh musuhnya, ulama Muslim yang berbasis di Amerika Serikat Fethullah Gulen, sebagai dalang percobaan kudeta, salah satunya dengan menciptakan "struktur paralel" di jajaran personel pengadilan, polisi, angkatan bersenjata dan media.

Hingga Minggu (17/7) malam, pemerintah Turki telah menangkap hampir 3.000 komplotan militer pelaku kudeta, mulai dari komandan tingkat atas hingga prajurit berpangkat rendah. Sekitar 3.000 lainnya yang ditangkap merupakan para hakim dan jaksa.

Di antara mereka yang ditangkap adalah Jenderal Bekir Ercan Van, komandan pangkalan udara Incirlik yang selama ini digunakan sebagai markas jet tempur Amerika Serikat untuk melawan ISIS di Irak dan Suriah.

CNN Turk melaporkan bahwa asisten kepala militer Erdogan juga termasuk yang ditahan. Sementara, pemerintah Arab Saudi menahan atase militer Turki untuk Kuwait atas permintaan Turki, menurut laporan media Saudi, Al Arabiya TV.

Pada Sabtu (16/7), Menteri Tenaga Kerja Turki Suleyman Soylu menyatakan kepada media Haberturk bahwa ia yakin Washington berada di balik upaya kudeta.

Menteri Luar Negeri AS John Kerry menegaskan bahwa tuduhan AS mendalangi kudeta adalah informasi yang "sangat salah" dan menyatakan pada Minggu bahwa AS tidak memiliki informasi intelijen sebelumnya soal perencanaan kudeta.

Sementara, para pendukung Erdogan berkumpul di depan rumahnya di Istanbul, mendesak agar komplotan kudeta menghadapi hukuman mati. Di Turki, hukuman mati dilarang pada 2004, salah satu kebijakan Turki yang berubah sebagai upaya untuk bergabung dengan Uni Eropa.

"Kita tidak bisa mengabaikan permintaan ini," kata Erdogan di tengah para pendukungnya, dikutip dari Reuters.

"Dalam demokrasi, apa pun yang diminta rakyat harus terjadi," ujarnya.

Erdogan mengatakan "kelompok teror" yang dipimpin Gulen telah merusak angkatan bersenjata. Ia bersumpah, bahwa aksi "pembersihan" militer akan terus berlanjut. Gulen sendiri di kediamannya di Pennsylvania, AS, membantah terlibat dalam kudeta.

Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan korban tewas akibat aksi kekerasan yang mewarnai kudeta pada Jumat mencapai lebih dari 290 orang, termasuk 100 pemberontak. Jumlah korban luka mencapai 1.400 orang.




Credit  CNN Indonesia

Impor Peralatan Militer RI Melonjak, Beli Dari Negara Mana?

 

 

Foto: Agung Pambudhy

 

Jakarta -Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada periode Juni 2016, terjadi peningkatan impor peralatan militer. Khususnya pada kelompok tank, bom, granat, torpedo, peluru serta amunisi senjata lainnya.

Dari mana asalnya?

"Impor biasanya dari kalau nggak dari Korea Selatan dan dari Brasil. Biasanya, tank dari Korsel," ungkap Deputi Distribusi Statistik dan Jasa BPS Sasmito Hadiwibowo di Kantor Pusat, Jakarta, Jumat (15/7/2016).

Impor tersebut, kata Sasmito memang tidak terjadi reguler. Impor sangat bergantung terhadap pasokan yang ada di pemerintah.

"Kalau stoknya kurang, ya diimpor. Kalau tidak ya tidak," imbuhnya.

Sasmito menjelaskan, kenaikan impor ini dimungkinkan karena peningkatan sisi pertahanan dan keamanan oleh pemerintah. Terkait dengan terjadinya aksis terorisme dan penyanderaan warga negara Indonesia.

"Ini kan mungkin ada persiapan yang lebih tinggi dibandingkan biasanya, mengingat ada terorisme dan ada penyanderaan juga. Itu kan kita harus siap," papar Sasmito




Credit  detikfinance

Impor Tank, Bom, Granat Dkk Melonjak di Juni 2016

 

Foto: Agung Pambudhy

 

Jakarta -Impor barang konsumsi meningkat cukup signifikan pada periode Juni 2016 dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Peningkatan tersebut salah satunya terjadi pada alat-alat pertahanan dan keamanan.

"Impor barang konsumsi seperti alat-alat perang itu meningkat di Juni," ungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin di kantor pusat, Jakarta, Jumat (15/6/2016).

Di antaranya adalah bom, granat, torpedo, peluru serta amunisi senjata lainnya. Volume impornya mencapai 334 ton atau setara dengan US$ 23,4 juta. Sementara pada Mei 2016, volumenya mencapai 1,9 ton atau US$ 4,7 juta.

Kemudian untuk kelompok tank dan kendaraan perang diimpor sebanyak 389,1 ton atau US$ 46,5 juta. Lebih besar dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 1.120 ton atau senilai US$ 32,9 juta.

Akan tetapi pada kelompok senjata militer, diimpor sebanyak 91,9 ton atau US$ 16,3 juta. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 93,6 ton atau US$ 26,2 juta.

"Ini memang terlihat ada tambahan peningkatan pertahanan dan keamanan oleh pemerintah," jelasnya.







Credit  detikfinance

China Kemungkinan Bangun Fasilitas Nuklir di Laut Sengketa

Denny Armandhanu, CNN Indonesia

 

China kemungkinan akan membangun fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir di Laut China Selatan, perairan sengketa yang diklaim banyak negara. (Reuters/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/DigitalGlobe/Handout)

 

Jakarta, CB -- China kemungkinan akan membangun fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir di Laut China Selatan. Hal ini dilaporkan oleh media pemerintah selang beberapa hari setelah pengadilan internasional menolak klaim China di laut sengketa itu.

"Pembangunan pondasi kekuatan nuklir Laut akan digunakan dalam mendukung kendali yang efektif China di Laut China Selatan," tulis media Global Times yang mengutip pernyataan Perusahaan Nuklir Nasional China, CNNC, di sosial media WeChat.

Global Times melaporkan, pembangunan fasilitas nuklir akan dilakukan di kepulauan dan terumbu karang Spratly yang diperebutkan oleh beberapa negara Asia Tenggara.

"Di masa lalu, pembagian air tawar ke tentara yang bermarkas di Laut China Selatan tidak terjamin, dan hanya bisa diantarkan dengan kapal yang membawa air," tulis Global Times mengutip CNNC.

"Di masa depan, saat sistem tenaga dan listrik Laut China Selatan telah kuat, China akan mempercepat pembangunan komersial di wilayah Laut China Selatan," lanjut tulisan tersebut.

China dalam beberapa bulan terakhir memang menggencarkan pembangunan di Laut China Selatan, termasuk melakukan reklamasi daratan, serta membangun fasilitas militer dan sipil, memicu ketegangan di kawasan.

Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag, Belanda, menyatakan klaim China atas Laut China Selatan tidak sah dan tidak berdasar, sehingga pemerintah Beijing tidak berhak berada di perairan tersebut.

Selain itu, laporan arbitrase menyebutkan aktivitas China di perairan yang diyakini kaya gas dan minyak itu telah merusak ekosistem terumbu karang dan mengancam keberadaan satwa laut langka.

China menegaskan akan mengabaikan keputusan arbitrase itu yang menurut mereka tidak mengikat.

Sementara itu, situs berita yang disokong Beijing, The Paper, mengutip ahli dari Perusahaan Industri Galangan Kapal China, CSIC, Zhu Hanchao, yang mengatakan China tengah mengembangkan 20 pondasi nuklir laut.

Namun Zhu mengatakan, pondasi itu akan ditempatkan di kilang minyak lepas pantai di Laut Bohai, timur laut China, bukan di Laut China Selatan.

China telah menggunakan tenaga nuklir untuk memberi daya pada kapal selam dan kapal induk. Saat ini proyek nuklir untuk kebutuhan sipil tengah digarap bekerja sama dengan Rusia.


Credit  CNN Indonesia

Kelompok Negara Melanesia Tolak Keanggotaan Papua Merdeka

Mereka bukan negara atau pun kawasan, demikian pernyataan MSG.

Ilustrasi jika Papua merdeka. (U-Report)

 

CB – Kelompok separatis Papua, yang tergabung dalam United Liberation Movement for West Papua, gagal menjadi anggota penuh Melanesia Spearhead Group pada Konferensi Tingkat Tinggi yang berlangsung di Honiara, Kepulauan Solomon, Kamis, 14 Juli 2016. Ini memupus harapan gerakan tersebut untuk diakui menjadi anggota kelompok negara yang berada di gugusan kepulauan Pasifik itu.
"KTT khusus MSG memutuskan tidak ada tempat bagi ULMWP, karena mereka bukan negara atau pun kawasan," kata Duta Besar Desra Percaya, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui surat elektronik, Jumat, 15 Juli 2016.
Penolakan ini mencerminkan ketegasan negara di kawasan Pasifik dalam mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Indonesia. "Putusan ini bukti negara-negara di Pasifik menghargai dan menghormati kedaulatan NKRI," jelasnya.
Putusan konferensi itu juga mengubur impian kelompok tersebut, yang selama ini berjuang memerdekakan Papua, untuk mendapatkan pengakuan dari kawasan. "Tak ada lagi jalan untuk itu, semua sudah terkubur," ungkapnya.
Menurut Desra, partisipasi aktif dan lobi intensif delegasi Indonesia pada konferensi itu, telah berhasil meyakinkan para pemimpin Melanesia Spearhead Group untuk tidak menerima keanggotaan ULMWP. Delegasi ini terdiri dari perwakilan lima provinsi berbudaya Melanesia, yaitu Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat.
"KTT juga bersepakat untuk membahas lebih lanjut pedoman keanggotaan yang akan diselesaikan pada September 2016 di Port Vila, Vanuatu," ucap Desra.
Tentunya hal tersebut dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara, utamanya penghormatan terhadap kedaulatan, non-intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain, sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Pembentukan MSG.

Duta Besar Desra selaku ketua delegasi RI juga menekankan, komitmen Indonesia untuk mendorong dan menjadikan MSG sebagai organisasi progresif melalui kerja sama pembangunan yang nyata dan dialog konstruktif dalam mencapai tujuan bersama. Pada konferensi tersebut, Desra juga menyampaikan undangan Pemerintah Indonesia kepada negara anggota MSG untuk berpartisipasi pada Bali Democracy Forum 8 - 9 Desember 2016 mendatang.

MSG adalah organisasi kerja sama di kawasan Melanesia, yang bertujuan mempromosikan dan memperkuat hubungan perdagangan antar anggota, pertukaran budaya, serta kerja sama teknik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pemerintahan yang baik, dan keamanan.

Indonesia menjadi associate member MSG pada KTT ke-20 MSG di Honiara, Kepulauan Solomon pada 2015, setelah sebelumnya aktif terlibat sebagai pemantau. Saat ini, Indonesia juga tengah mempertimbangkan untuk menjadi anggota penuh.

Credit  VIVA.co.id

Pangkostrad Yakin Cuma Butuh Tiga Minggu Tumpas Abu Sayyaf

'Tinggal tunggu izin dari Filipina, boleh tidak Kostrad masuk.'

Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi di Markas Kostrad Cilodong, Depok (Zahrul Darmawan/ VIVA.co.id)

 

CB – Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi, menegaskan pihaknya siap menumpas kelompok milisi Abu Sayyaf, yang sudah beberapa kali menyandera warga negara Indonesia di perairan Filipina selatan. Namun dia bilang ada persoalan legalitas melakukan aksi militer sehingga pasukannya tak bisa bergerak.
“Tinggal tunggu [izin] dari Filipina, boleh tidak pasukan Kostrad masuk," kata Edy di Markas Kostrad Cilodong, Depok, Jawa Barat, Jumat, 15 Juli 2016.
Menurut dia, dengan pengalaman dan kemampuan tempur yang dimiliki Kostrad, seluruh jaringan kelompok itu diperkirakan bisa ditumpas dalam waktu tiga pekan. "Kalau pasukan Kostrad masuk, kita kasih waktu tiga minggu, selesai. Kostrad sangat siap, kita sudah nungguin, tinggal perintah bergerak.”
Di mata Edy, serangkaian aksi penyanderaan oleh Abu Sayyaf telah merusak harga diri bangsa Indonesia. “Kita punya marwah, bangsa ini punya adat yang tidak boleh dikecilkan oleh bangsa mana pun," tegas dia.
Sejak awal 2016, sudah empat kali Abu Sayyaf menculik pelaut Indonesia yang melintas di perairan Filipina selatan. Terakhir adalah tiga warga Nusa Tenggara Timur yang disandera kelompok itu di perairan Sabah, Malaysia, pada Sabtu lalu, 9 Juli 2016. Padahal, tujuh warga Indonesia awak kapal tunda Charles 001 asal Samarinda, Kalimantan Timur, belum dibebaskan sejak akhir Juni lalu.


Credit  VIVA.co.id

Rusia Bangun Jet Pengebom Hipersonik, Bisa Keliling Dunia dalam 2 Jam

 

PH/Express PAK-DA sudah dapat mengudara sekitar awal 2020.

 

MOSKWA, CB - Rusia sedang membangun pesawat hipersonik pembawa bom nuklir yang dapat menjangkau berbagai tempat, termasuk mengelilingi bumi hanya dalam dua jam.
Pesawat pengebom siluman itu dapat mencapai target di mana saja di dunia ini, seperti dirilis Daily Express dan Daily Mail, Kamis (14/7/2016).
Pesawat pengebom nuklir bernama PAK-DA itu akan mengudara sekitar awal tahun 2020.
Menurut media Inggris itu, pesawat tersebut dapat menembakkan senjata atom atau hulu ledak nuklir dari ruang angkasa dan menarget tepat pada sasarannya.
Uji coba mesin pesawat itu akan dilakukan pada pameran militer pada Forum Teknologi Militer Internasional yang akan diadakan Moskwa, ibu kota Rusia, 6-11 September 2016..
Kolonel Jenderal Sergei Karakayev, komandan Pasukan Rudal Strategis Rusia mengakui kalau pesawat pengebom itu sedang dipersiapkan.
Mesin pesawat sudah sukses dalam diuji coba di Akademi Militer Serpukhovo.
"Sebuah mesin untuk pesawat luar angkasa berhasil dikembangkan di Akademi Pasukan Roket Strategis," ujarnya.
Tujuan diciptakan pesawat ini adalah untuk mengawasi wilayah udara Rusia dari luar angkasa.
"Gagasannya bahwa pesawat hipersonik pengebom itu akan take off dari landasan pacu normal di pangkalannya untuk patroli wilayah udara Rusia,” kata Karakayev.
Jika diperintahkan,  maka pesawat tersebut akan terbang ke luar angkasa dan menembak target dengan hulu ledak nuklir, dan kemudian kembali ke pangkalan.
Jet hipersonik itu akan memiliki dua mesin dan dimaksudkan untuk menggantikan model yang sudah tua yakni pengebom jarak jauh Tu-160, Tu-95MS, dan Tu-22M3.
Selain Rusia, Inggris juga mengembangkan jet supersonik yang begitu cepat itu yang dapat melebihi kecepatan rudal dan meninggalkan atmosfer Bumi untuk mencapai target dalam beberapa menit.
Menggabungkan teknologi jet dan roket, pesawat Inggris itu memiliki potensi untuk merevolusi penerbangan hipersonik dan dapat mengakses ruang angkasa lebih cepat.

Credit  KOMPAS.com

Setelah putusan Arbitrase, China malah terbitkan buku putih LCS

 

Peta konflik klaim wilayah antar-negara di Laut Tiongkok Selatan. (inquirer.net)

 

Beijing (CB) - China di Beijing, Rabu, menerbitkan buku putih mengenai komitmen negara tersebut untuk menyelesaikan sengketa maritim dengan Filipina di Laut China Selatan (LCS) melalui mekanisme dialog.

Buku putih yang diterbitkan dalam dua bahasa oleh Kantor Informasi Dewan Negara China tersebut, terdiri atas lima bab terkait sengketa China dan Filipina, mulai dari fakta sejarah sebagian besar wilayah LCS adalah teritori China, hingga posisi China terhadap sengketa dengan Filipina di LCS.

"Posisi China tidak akan berubah, atas keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional (MAI), yakni tidak menerima, tidak berpartisipasi dan tidak akan melaksanakan apapun keputusan yang dihasilkan," kata Wakil Menteri Luar Negeri China Liu Zhenmin.

Terlebih, lanjut dia, keputusan yang dihasilkan MAI tidak mengikat. Maka China juga akan tetap pada posisinya di LCS. "China tetap mengajak semua negara yang bersengketa dengan China di LCS untuk menyelesaikan melalui perundingan dan dialog," ujarnya.

Dialog yang dilakukan haruslah didasarkan pada fakta sejarah dan hukum internasional, bukan berdasar keputusan MAI yang memenangkan Filipina.

"Buku Putih ini adalah bukti, bahwa China telah melakukan berbagai upaya dialog untuk menyelesaikan sengketa dengan Filipina di LCS. Apa yang dilakukan Filipina telah mencederai kesepakatan bilateral untuk menyelesaikan sengketa maritim di LCS melalui dialog," tutur Liu Zhenmin.

Tiongkok menilai apa yang dilakukan Filipina dan apa yang diputuskan MAI dapat menjadi preseden buruk terhadap penyelesaian sengketa di LCS melalui mekanisme konsultasi dan dialog, katanya..

China dan negara lain diharapkan mampu bersama-sama menciptakan perdamaian dan stabilitas keamanan di LCS berdasarkan saling menghormati, kemitraan dan kerja sama, kata Liu Zhenmin.

Meski begitu, lanjut dia, China akan tetap menghadirkan kekuatan militernya di LCS.

"Keputusan Arbitrase tidak mengikat, dan posisi China tidak menerima, tidak berpartisipasi dan melaksanakan keputusan tersebut. Apa yang kami lakukan adalah untuk menjaga kedaulatan kami," kata Liu Zhenmin.


Credit  ANTARA News

China bilang keputusan arbitrase tidak pengaruhi kode COC LCS

 

Ilustrasi peta kawasan Laut China Selatan. China mengklaim secara sepihak hampir semua Laur China Selatan, dan menerapkan area udara pertahanan di atas wilayah itu. Sampai kini China tidak menetapkan koordinat pasti Sembilan Garis Putus-putus yang dijadikan dasar klaim sepihak mereka. (www,beforeitnews.com)

 

Beijing (CB) - China menyatakan keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional yang memenangkan Filipina, tidak akan mempengaruhi proses konsultasi penyelesaian kesepakatan kode etik (Code of Conduct/CoC) untuk mengatasi sengketa Laut China Selatan (LCS).

Wakil Menteri Luar Negeri China Liu Zhenmin dalam jumpa wartawan di Beijing, Rabu mengatakan China berkomitmen untuk menciptakan stabilitas keamanan dan perdamaian di Laut China Selatan.

"Karena itu, China berharap keputusan Arbitrase Internasional tidak akan mempengaruhi proses konsultasi CoC. Begitu pun terhadap pelaksanaan Deklarasi Perilaku Para Pihak (Declaration on the Conduct of Parties/DOC) Laut China Selatan," katanya menekankan.

Liu Zhenmin mengemukakan DoC telah sepakati pada 2002 dan ditandatangani Menteri Luar Negeri sepuluh negara ASEAN dan Tiongkok. "Itu fakta, yang harus dihormati semua pihak yang bersepakat, termasuk untuk komitmen menempuh jalur dialog secara bilateral antarnegara ASEAN yang bersengketa dengan Laut China Selatan dengan Tiongkok," tuturnya.

Karena itu Tiongkok pun akan mendorong proses percepatan penyelesaian CoC, tanpa dipengaruhi hasil Mahkamah Arbitrase Internasional., kata Liu Zhemin.

Tiongkok berharap hubungan dengan ASEAN tetap berjalan baik, meski telah dinyatakan kemenangan Filipina atas sengketa Laut China Selatan yang ditetapkan Mahkamah Arbritase Internasional di Belanda pada Selasa (12/7).

Liu Zhenmin menegaskan sengketa antara beberapa negara ASEAN dengan China di Laut China Selatan bukan merupakan perseteruan antara ASEAN dan China secara keseluruhan.

"Kami akui, sengketa maritim antara beberapa negara ASEAN dan China di Laut China Selatan, sedikit mempengaruhi hubungan ASEAN dan China. Namun, tidak secara umum," ungkapnya.





Credit  ANTARA News

Cina Ancam Bangun Zona Pertahanan Udara di Laut Cina Selatan

 

Suasana penutupan public hearing yang membahas gugatan Filipina terhadap Cina atas Laut Cina Selatan di Pengadilan Arbitrase Internasional, Den Haag, Belanda, 30 November 2015. Tampak kursi yang seharusnya diduduki delegasi Cina kosong. (Foto/Permanent Court of Arbitration)

 

CB, Beijing - Pemerintah Cina memberikan peringatan kepada para pesaingnya di Laut Cina Selatan hari ini, 13 Juli 2016, agar tidak menjadikan perairan yang kaya sumber daya alam tersebut sebagai medan perang. Jika ini dilakukan, Cina akan membangun zona pertahanan udara di daerah itu setelah klaim Beijing terhadap perairan tersebut dinyatakan tidak sah.

Keputusan mendadak dan berdampak besar oleh Mahkamah Arbitrase Internasional yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu memberikan dasar diplomatik kokoh kepada Filipina yang mengajukan gugatan atas sengketa dengan Cina di perairan yang kaya dengan sumber laut.

Kemarahan Cina terhadap keputusan itu dilakukan dengan mengeluarkan beberapa peringatan keras kepada Amerika Serikat dan negara lain yang mengkritiknya.

"Jangan jadikan Laut Cina Selatan sebagai medan perang," kata Wakil Menteri Luar Liu Zhenmin di Beijing sambil menyebut keputusan itu sebagai kertas sampah. "Tujuan Cina adalah untuk menjadikan Laut Cina Selatan sebagai laut perdamaian, persahabatan, dan kerja sama."

Lui mengatakan Cina juga memiliki hak membentuk zona pertahanan udara (ADIZ) di perairan itu yang bakal memberikan tentara Cina kekuasaan terhadap setiap pesawat asing. Satu zona serupa didirikan pada 2013 di Laut Timur Cina menimbulkan kemarahan Jepang, Amerika Serikat, dan beberapa negara sekutunya.

"Apakah kita perlu membentuk ADIZ di Laut Cina Selatan atau tidak akan tergantung pada tingkat ancaman yang kami terima," katanya. "Kami berharap negara lain tidak menangguk di air yang keruh untuk mengancam Cina."

Duta Besar Cina untuk Amerika Serikat, Cui Tiankai, bahkan mengatakan bahwa konsekuensi dari putusan itu akan mengintensifkan konflik dan bahkan konfrontasi.

Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) di Den Haag, Belanda, memutuskan Cina tidak punya hak di kawasan Laut Cina Selatan. Pemerintah Cina geram dengan keluarnya keputusan yang dianggap tidak berdasar itu.

Cina bersikukuh bahwa sumber daya laut di wilayah sembilan garis demarkasi (nine dash line) itu ditemukan sejak 1940-an lalu pada peta wilayah Cina. Klaim tersebut tumpang-tindih dengan klaim dari Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei.


Credit  TEMPO.CO

Cina Kecam Pernyataan Amerika Terkait Tribunal

 

Dua kapal induk kelas Nimitz milik Angkatan Laut Amerika Serikat, USS John C. Stennis (kiri) dan USS Ronald Reagan dari Armada 7 di perairan Filipina, 18 Juni 2016. Amerika Serikat menempatkan dua kapal induknya setelah suasana di Laut Cina Selatan memanas. Jake Greenberg/U.S. Navy via Getty Images

 

CB, Beijing - Cina merasa sangat tidak senang dengan pernyataan terbaru Amerika Serikat terkait keputusan Pengadilan Tetap Arbitrase Internasional (PCA atau Tribunal). Sebelumnya, pada Senin, 11 Jui 2016, Tribunal telah menyatakan bahwa Cina tidak memiliki hak klaim atas Laut Cina Selatan dan memenangkan gugatan yang diajukan Filipina.

“Amerika Serikat memegang kuat prinsip rule of law. Kami pun mendukung usaha untuk menyelesaikan sengketa teritori dan maritim di Laut Cina Selatan secara damai melalui proses arbitrase. Keputusan dari Tribunal sudah final dan mengikat secara legal kedua negara, Cina maupun Filipina," ujar Kirby dalam jumpa pers di Washington, Selasa, 12 Juli 2016, yang dilansir dalam laman resmi Departemen Luar Negeri AS.

Pernyataan tersebut, menurut Lu Kang, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, malah bertentangan dengan semangat rule of law itu sendiri. Amerika Serikat, menurutnya, selalu pilah-pilih ketika menerapkan hukum internasional. "Mengutip hukum internasional ketika dirasa cocok, namun menyingkirkannya dalam kondisi lain," ujarnya seperti dikutip media lokal, Xinhua, Selasa, 12 Juli 2016.


“Anda mendesak negara-negara lain untuk mematuhi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) namun tidak menyetujui konvensi lainnya. Apa yang membuat Amerika Serikat berpikir bahwa mereka bisa menentang negara lain dengan pernyataan-pernyataan tak bertanggung jawab tersebut?“ kata Lu Kang mengecam.

Lu bahkan mendesak Amerika Serikat untuk tidak campur tangan atau menyulut api dalam sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan. Dia juga meminta AS untuk berhenti menggangu kedaulatan dan kepentingan keamanan Cina.

Amerika Serikat sendiri memiliki perhatian serius di Laut Cina Selatan. Daniel Kritenbrink, Penasehat Presiden Barrack Obama, mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan abadi di Laut Cina Selatan.

“Kami memiliki kepentingan abadi dalam sengketa teritori dan maritim di Asia Pasifik, termasuk Laut Cina Selatan. Kami berkepentingan untuk menyelesaikan sengketa tersebut tanpa paksaan dan konsisten terhadap hukum internasional,” ujar Kritenbrink dalam sebuah acara seperti yang dilansir oleh Reuters.

Laman resmi Depertemen Pertahanan Amerika Serikat, defense.gov, pun melansir berita pada hari Senin, 11 Juli 2016, bahwa Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Ash Carter dan Menteri Pertahanan Filipina, Deflin Lorenzana akan melakukan konsultasi intens terkait hasil apapun keputusan Tribunal nantinya.

Presiden Xi Jinping, dalam pernyataan terbarunya, mengatakan bahwa Cina tidak akan mematuhi keputusan yang telah ditetapkan tersebut. Cina tetap bersikukuh bahwa wilayah yang disengketakan adalah bagian dari teritori Cina.




Credit  TEMPO.CO

Filipina: Putusan Laut Cina Selatan Berdampak ke Indonesia

 

Pulau buatan yang dibangun Tiongkok di Laut Cina Selatan. businessweek.com

 

CB, Beijing -Pengadilan tetap arbitrase internasional (PCA- Tribunal) di Den Haag, Belanda, memutuskan klaim wilayah sembilan garis demarkasi atau nine-dash line yang dikeluarkan oleh Cina tak berlaku bagi Filipina. Artinya, klaim tersebut juga tak sahih untuk negara-negara lain yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan, seperti Indonesia, Malaysia, dan Vietnam.

“Keputusan pengadilan tidak hanya bermanfaat untuk Filipina, tetapi juga untuk negara lain yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan, seperti Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Jika nine-dash line tidak berlaku untuk Filipina, tidak berlaku juga bagi negara-negara tersebut,” kata Paul Reichler, pengacara dari firma hukum Foley Hoag LLP yang menjadi tim hukum Filipina.

Senketa atas Laut Cina Selatan melalui jalur atribase yang ditunjuk oleh PBB telah berlangsung sejak 2013. Sengketa batas ini diajukan oleh pemerintah Filipina. Atribase pekan ini memutuskan klaim sejarah atas Laut Cina Selatan oleh Cina tak bisa diterima.

Mengutip kantor berita Reuters, pengacara bidang kelautan mencatat, Cina mengklaim kepemilikan atas Laut Cina Selatan sejak tahun 1947. Mereka membuat garis batas yang disebut nine-dash line dalam peta resminya tahun 1953. Nine-dash line berisi klaim Cina atas 90 persen dari 3.5 juta kilometer persegi Laut Cina Selatan.

Seperti dilansir theguardian.com, Laut Cina Selatan merupakan wilayah maritim yang dipercaya memiliki minyak dan gas bumi berlimpah. Adapun kepulauan yang masuk dalam wilayah nine-dash line, di antaranya Scarborough Shoal, Paracel, dan Spratly.

Dalam putusan sepanjang lebih dari 500 halaman, tribunal menyatakan tindakan Cina yang mereklamasi dan membangun pulau buatan di tujuh karang di Kepulauan Spratly melanggar kewajiban menahan diri. Cina, melalui situs Kementerian Luar Negeri dan berbagai media pemerintah, seperti kantor berita Xinhua, menyatakan keputusan tribunal tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum. "Tiongkok tidak menerima dan tidak mengakuinya," bunyi pernyataan yang dilansir di situs berita Cina, CRI.CN.

Adapun Philippe Sands QC yang mewakili Filipina dalam persidangan arbitrase mengatakan, kasus ini merupakan isu internasional yang penting.  “Ini merupakan kasus hukum internasional yang signifikan selama hampir 20 tahun terakhir sejak penghakiman Pinochet,” ujar Sands.




Credit  TEMPO.CO

Ini Perjalanan Sengketa Kawasan Laut Cina Selatan

 

Suasana public hearing yang membahas gugatan Filipina terhadap Cina atas Laut Cina Selatan di Pengadilan Arbitrase Internasional, Den Haag, Belanda, 25 November 2015. (Foto: Istimewa)

 

CB, Beijing- Pengadilan Tetap Arbitrase (PCA) di Den Haag, Belanda pada Selasa, 12 Juli 2016  telah memutuskan bahwa Cina tidak memiliki hak sejarah terhadap Laut Cina Selatan. Keputusan tersebut keluar tiga tahun setelah Filipina mengajukan gugatan, pada Januari 2013 silam.

PCA yang terdiri dari para ahli hukum yang ditunjuk PBB memutuskan bahwa Cina tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut hak sejarah dan hak ekonomi  terhadap kawasan perairan laut Cina Selatan. Beijing tidak menerima keputusan tersebut.

Sengketa di wilayah perairan yang mengandung banyak sumber daya alam serta menjadi jalur ekonomi yang strategis bermula ketika pada tahun 1947, Cina membuat peta yang mengklaim sebagian besar wilayah tersebut. Partai Komunis yang mengambil alih kekuasaan di Tiongkok pada tahun 1949, kemudian membuat sembilan garis putus-putus (nine dash lines) di seputar kawasan Laut Cina Selatan di peta resminya pada 1953.

Sembilan garis putus-putus itu meliputi wilayah-wilayah yang disengketakan dengan negara lain. Seperti, kepulauan Spratly dan Paracel yang disengketakan oleh Vietnam, kemudian Scarborough Reef yang disengketakan dengan Filipina.

Sengketa terus berlanjut antara Cina dan beberapa negara ASEAN, bahkan hingga menimbulkan korban jiwa.

Pada 1994, Filipina mengajukan tuntutan ke pengadilan Arbitrase di bawah Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang kemudian diratifikasi oleh 60 negara. Perjanjian ini mendefinisikan wilayah perairan, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif.

Pada 1995, Cina semakin frontal dengan melakukan pembangunan di pulau Mischief Reef, yang dikatakan akan berfungsi sebagai tempat penampungan bagi nelayan. Filipina kemudian menyampaikan protes melalui ASEAN.

Berlanjut pada 1997 kapal angkatan laut Filipina mencegah kapal Cina mendekati Scarborough Shoal, pulau karang tidak berpenghuni yang dikenal sebagai Pulau Huangyan di Cina. Hal tersebut memicu protes keras dari Cina terhadap pulau yang berjarak sekitar 1.000 kilometer dari daratannya dan 230 kilometer dari Filipina. Dalam tahun-tahun berikutnya, Filipina menahan nelayan Cina berkali-kali untuk dugaan pencurian ikan di kawasan itu.

Untuk mematenkan Laut Cina Selatan sebagai teritorialnya, pada 2009 Cina mengajukan peta sembilan garis putus-putusnya kepada PBB. Pengajuan itu lantas ditentang oleh Vietnam dan Malaysia, diikuti protes dari Filipina dan Indonesia.

Ketegangan terus berlanjut dengan beberapa gesekan serius, seperti saling cegat oleh kapal angkatan laut masing-masing negara. Lalu pada 2013, Filipina membawa sengketa dengan Cina ke Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag, Belanda, yang kemudian memancing kemarahan Beijing.

Sengketa berlanjut pada 2014 ketika Cina menyatakan bahwa panel tidak memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut, karena menyangkut masalah kedaulatan dan definisi batas, yang tidak tercakup oleh Konvensi PBB. Selain itu, Cina juga menyatakan bahwa Filipina dan Cina telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa hanya melalui negosiasi.

Namun pada Oktober 2015, PCA di Den Haag mengatakan bahwa mereka memiliki yurisdiksi atas setidaknya tujuh dari 15 klaim yang diajukan oleh Filipina. Sidang atas klaim tersebut kemudian diadakan pada November lalu dengan tidak dihadiri oleh perwakilan dari Cina.

PCA kemudian mengambil keputusan pada 12 Juli 2016, bahwa Cina tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim teritorial Laut Cina Selatan serta dianggap telah memperburuk sengketa regional dengan reklamasi lahan dan pembangunan pulau buatan yang menghancurkan terumbu karang dan kondisi alam di daerah sengketa.

Filipina, menyambut baik keputusan arbitrase itu sementara Cina menolaknya mentah-mentah.



Credit  TEMPO.CO

Perancis Kembali Turunkan Kapal Induk untuk Perangi ISIS

 

 

 Pemerintah Perancis akan kembali menurunkan kapal induk Charles de Gaulle sebagai pembalasan dendam atas serangan ISIS di Paris tahun lalu. (Wikipedia))

 

Jakarta, CB -- Perancis akan kembali mengerahkan kapal induk Charles de Gaulle ke Timur Tengah untuk memerangi ISIS pada akhir tahun ini. Armada Perancis akan bergabung dengan koalisi AS untuk menghantam ISIS dari laut dan udara.

Menurut Presiden Francois Hollande pada Rabu (14/6) penurunan kapal induk ini untuk membalas dendam atas serangan militan ISIS di Perancis.

"Armada perang, termasuk Charles de Gaulle akan kembali dikerahkan di Operasi Chammal, karena kami harus menyerang balik mereka yang menyerang kami pada Januari dan November 2015," kata Hollande dalam pidatonya jelang parade militer dalam hari nasional Perancis 14 Juli.

Tahun lalu Perancis beberapa kali diserang oleh kelompok militan. Januari 2015, serangan dilakukan terhadap majalah satire Charlie Hebdo di Paris, menewaskan 17 orang. Pelakunya adalah para simpatisan Al-Qaidah.

Pada November lalu, serangkaian penembakan dan pengeboman juga terjadi Paris, menewaskan 130 orang. Para pelaku adalah pengikut ISIS, seorang di antaranya baru kembali berperang di Suriah.

Usai serangan November lalu, Perancis juga telah mengerahkan kapal induknya ke laut dekat Suriah untuk melancarkan serangan. Kapal induk Perancis membawa armada jet tempur Rafale dan Super Etendards.

Serangan demi serangan yang dilakukan pasukan koalisi AS membuat ISIS kehilangan banyak wilayah di Irak dan Suriah.

Juni lalu, ISIS kehilangan wilayah mereka di Mosul setelah satu bulan pertempuran. ISIS masih menguasai Mosul di Irak yang disebut sebagai ibu kota kedua mereka setelah Raqqah di Suriah.

Sementara itu AS mengatakan pekan ini akan mengirimkan tambahan 560 tentara ke Irak untuk membantu infrastuktur dan logistik di pangkalan udara Qayara.



Credit  CNN Indonesia

PM Baru Inggris Theresa May, 'Reinkarnasi' Margaret Thatcher

 

Theresa May menjadi pemimpin baru Inggris. Karier politik May yang gemilang diharapkan bisa membawa Inggris melalui huru-hara Brexit. (Reuters/Dylan Martinez)

 

Jakarta, CB -- Theresa May menjadi pemimpin baru Inggris setelah David Cameron mundur dari posisi perdana menteri. Karier politik May yang gemilang diharapkan bisa membawa Inggris melalui huru-hara Brexit.

May merupakan perdana menteri wanita kedua Inggris setelah Margaret Thatcher. Di usia 59 tahun, May menjadi perdana menteri tertua yang memulai memimpin di Downing Street sejak James Callaghan tahun 1976 dan pemimpin Inggris pertama sejak Ted Heath yang tidak memiliki anak.

Istri dari Philip May ini memulai karier politiknya di tengah masa kepemimpinan Thatcher, Sejauh jauh hari, May dengan sifatnya yang keras telah diprediksi akan menjadi pemimpin wanita kedua Inggris. Bahkan, Adam Boulton dari Sky News menyebut sosok May mengingatkannya pada Thatcher.

Awal kiprah politik May dimulai dari dewan lokal kota London di medio 1980-an, namun baru pada tahun 1997 dia masuk menjadi anggota parlemen. Sejak saat itu kariernya moncer.

Dia pernah menjadi asisten menteri pendidikan, tenaga kerja dan pensiun. Sejak tahun 2010 di pemerintahan Cameron, May menjabat sebagai menteri dalam negeri Inggris. Dia merupakan satu dari hanya empat wanita pemangku jabatan tinggi di pemerintahan Inggris.

Di awal kedatangannya di parlemen sebagai bagian dari Partai Konservatif, May dikenal bukan karena prestasinya, melainkan karena pilihan busananya. Sepatu May dengan motif kulit kucing menjadi sorotan media.

Namun ketegasannya dalam memimpin menghilangkan citra "anak kucing" yang disematkan media akibat busananya. May mengaku sebagai konservatif sejati dalam urusan ekonomi dan hukum serta ketertiban negara.

Namun dia juga menentang kesewenangan polisi dalam menghentikan dan menggeledah warga. May keras menentang ekstremisme dan mendorong asimilasi pendatang, khususnya warga Muslim, ke kebudayaan Inggris.

Pada tahun 2010, May sebagai menteri dalam negeri Inggris membatalkan visa Dr Zakir Naik beberapa jam sebelum penceramah asal India itu terbang ke London. May menyebut Naik kerap menyampaikan ujaran kebencian dan mendukung terorisme dalam ceramah perbandingan agamanya. Naik membantah tuduhan tersebut dan menggugat May.

Theresa May dan suaminya, Philip. (Reuters/Neil Hall)

Tahun 2013, May mendeportasi Abu Qatada, ulama yang dianggap radikal dari Inggris ke Yordania setelah melalui proses panjang selama 10 tahun.

May juga mencekal Pamela Geller dan Robert Spencer, dua bloger anti-Islam pendiri kelompok Stop Islamization of America masuk Inggris. Alasannya, kedatangan mereka berdua akan menciptakan situasi yang tidak kondusif di Inggris.

Pada Mei lalu, May memicu kontroversi saat mengatakan bahwa hukum Syariah Islam akan menguntungkan Inggris. Dia lalu mengadakan penyelidikan independen untuk mencari tahu apakah pengadilan Islam melakukan diskriminasi terhadap wanita atau tidak.

Secara pribadi, May ingin agar Inggris keluar dari Konvensi HAM Eropa. Dia juga mendukung pernikahan sesama jenis, aborsi, dan menentang perburuan rubah.

May juga keras dalam menerapkan beijakan imigrasi selama menjabat mendagri. Dia menentang imigrasi yang bebas. Dalam kepemimpinannya, imigran non-Uni Eropa harus memiliki pendapatan minimal setara Rp500 juta jika ingin tinggal di Inggris selama 10 tahun. Menurut dia, derasnya arus imigran kian menggerus nilai-nilai Inggris yang mereka anut.

Karena kepemimpinannya yang bertangan besi, seorang kolumnis politik kenamaan Amerika Cal Thomas menyebut May adalah "reinkarnasi" dari Thatcher. Dalam tulisannya di Washington Post, Thomas menyebut May memiliki kedekatan ideologi dengan Thatcher, Si Wanita Besi.

Kehidupan pribadi

May, lahir tahun 1956 di Eastbourne, adalah putri dari seorang pendeta. Ayahnya, Hubert Brasier, meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil. Sementara ibunya, Zaidee, meninggal dunia akibat penyakit multiple sclerosis.

Penggemar ABBA ini menikah dengan Philip May pada tahun 1980. Dia dikenalkan dengan Philip oleh Benazir Bhutto, mantan perdana menteri Pakistan yang terbunuh tahun 2007, dalam sebuah pesta dansa di Oxford.

Pasangan May tinggal di Sonning-on-Thames, dalam permukiman warga yang juga tinggali oleh pengacara dan aktivis, Amal Clooney, pesulap Uri Geller dan gitaris Led Zeppelin, Jimmy Page.

Hobinya adalah memasak, May memiliki 100 buku resep di rumahnya. Selain itu dia juga gemar olah raga jalan kaki.

Posisi dalam Brexit

May menentang Brexit, atau upaya Inggris keluar dari Uni Eropa dalam referendum bulan lalu. Namun sebagai pemimpin baru Inggris, May menolak mengulangi kembali referendum tersebut, dengan alasan menghargai keputusan rakyat.

"Brexit ya Brexit. Kampanye telah diperjuangkan, voting dilakukan, pesertanya banyak dan publik telah memutuskan. Tidak boleh ada upaya untuk terus berada di UE, bergabung kembali melalui pintu belakang atau referendum kedua," kata May.

Pemerintah Inggris sebelumnya juga menolak petisi yang ditandatangani jutaan orang untuk mengulang kembali referendum.

May kini memiliki tugas besar membawa Inggris dalam proses keluar dari UE dan berjalan sendiri tanpa Eropa.



Credit  CNN Indonesia

Jenderal Pol Tito Karnavian Resmi Jabat Kapolri

 

Fabian Januarius Kuwado Presiden Joko Widodo menyematkan pangkat Jenderal di pundak Tito Karnavian setelah pelantikan sebagai Kapolri di Istana Negara Rabu 13 Juli 2016.

JAKARTA, CB - Tito Karnavian resmi menjabat Kepala Polri setelah dilantik Presiden Joko Widodo. Pangkat Tito langsung dinaikan satu tingkat menjadi Jenderal Polisi.
Prosesi pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/7/2016) pukul 14.00 WIB.
Pantauan Kompas.com, pelantikan diawali dengan pembacaan surat Keputusan Presiden pengangkatan Tito.
"Keputusan Presiden Nomor 48 Polri Tahun 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Polri," ujar Sekretariat Militer Marsekal Muda Hadi Tjahjanto saat membacakan surat keputusan.
Melalui Keppres itu, Presiden menetapkan, memberhentikan Jenderal Pol Badrodin Haiti dengan NRP 85070887 dari jabatan Kapolri sekaligus mengangkat Tito Karnavian dengan NRP 64100600 sebagai Kapolri.
"Keputusan Presiden ini mulai berlaku setelah selesai pelantikan pejabat," ujar Hadi.
Setelah itu, acara pelantikan dilanjutkan dengan pengucapan sumpah dibimbing langsung oleh Presiden Jokowi dan diakhiri dengan penandatanganan berita acara upacara pelantikan.
Usai seluruh prosesi itu dilaksanakan, Hadi kembali membacakan Surat Keputusan Presiden Nomor 49 Polri Tahun 2016 tentang kenaikan jabatan satu tingkat Tito dari Komisaris Jenderal menjadi Jenderal Pol.
Pelantikan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden kelima Megawati Soekarnoputri, dan pejabat tinggi negara.
Jajaran Kabinet Kerja juga hadir, diantaranya Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dan Kepala BIN Sutiyoso.
Petinggi Polri yang hadir, antara lain Wakil Kapolri Komjen Budi Gunawan, Kalemdikpol Komjen Sjafruddin, Kakorlantas Irjen Agung Budi Maryoto, Kadiv Humas Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar dan Kepolda Metro Jaya Irjen Moechgiyarto.
Selain itu, turut hadir jajaran Komisioner Kompolnas. Mereka bergantian memberi selamat kepada Tito diakhir prosesi.
Proses pencalonan Tito sebagai Kapolri berjalan mulus. Secara aklamasi, seluruh Fraksi di Komisi III DPR menyetujui mantan Kepala BNPT itu memimpin Polri. Begitu pula ketika dibawa dalam rapat paripurna DPR.




Credit  KOMPAS.com

Vietnam sambut putusan sidang seraya pertegas klaim LCS

 

Ilustrasi peta kawasan Laut China Selatan. China mengklaim secara sepihak hampir semua Laur China Selatan, dan menerapkan area udara pertahanan di atas wilayah itu. Sampai kini China tidak menetapkan koordinat pasti Sembilan Garis Putus-putus yang dijadikan dasar klaim sepihak mereka. (www,beforeitnews.com)

 

Hanoi, Vietnam (CB) - Vietnam menyambut putusan sidang mahkamah internasional terkait sengketa Laut China Selatan (LCS), Selasa. Mereka mendukung resolusi damai, dan menegaskan kembali klaim atas kedaulatan negaranya di perairan itu.

"Vietnam menyambut putusan akhir pengadilan arbitrase," kata juru bicara kementerian luar negeri, Le Hai Binh. Tribunal Arbitrase PBB hari ini bersidang di Den Haag untuk mengambil keputusan tetap atas sengketa Laut China Selatan yang didaftarkan Filipina versus klaim sepihak China atas perairan itu. 

Sejak jauh hari sebelumnya, China menegaskan tidak akan mengakui "kewenangan" sidang Tribunal Arbitrase PBB, padahal China salah satu negara penandatangan ratifikasi UNCLOS 1982 sebagai satu-satunya landasan hukum laut internasional tentang perairan dan laut.

"Vietnam sangat mendukung resolusi damai penyelesaian sengketa di Laut China Selatan, termasuk proses perundingan diplomatis dan hukum, serta mendorong tiap pihak terkait agar menaati hukum internasional, juga menahan diri untuk tak mengancam atau menggunakan pasukan militernya."

Pihak kementerian menyatakan pihaknya akan memberi komentar lebih lanjut terkait isi putusan pengadilan dalam waktu lain.

Negara itu juga kembali menegaskan klaim atas kedaulatannya di Pulau Paracel dan Spratly, serta yuridiksi zona ekonomi eksklusif negaranya di sekitar perairan pulau itu.

Credit  ANTARA News

Indonesia dorong penghormatan hukum internasional terkait LCS

 

Ilustrasi peta kawasan Laut China Selatan. China mengklaim secara sepihak hampir semua Laur China Selatan, dan menerapkan area udara pertahanan di atas wilayah itu. Sampai kini China tidak menetapkan koordinat pasti Sembilan Garis Putus-putus yang dijadikan dasar klaim sepihak mereka. (www,beforeitnews.com)

... semua pihak di Laut China Selatan diminta agar tetap berperilaku sesuai dengan prinsip yang telah disepakati bersama...

Jakarta (CB) - Pemerintah Indonesia mendorong semua pihak menghormati hukum internasional, Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, dalam menyikapi hasil putusan Tribunal Arbitrase PBB, di Den Haag, terkait sengketa Laut China Selatan.

Sikap Indonesia itu disampaikan Kementerian Luar Negeri, di Jakarta, Selasa, setelah Tribunal Arbitrase PBB, di Den Haag, mengeluarkan keputusan akhir dalam menyelesaikan kasus Filipina-China di Laut China Selatan.

Indonesia sekali lagi menyerukan agar semua pihak dapat menahan diri dan tidak melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan terkait sengketa Laut China Selatan.

Selain itu, Indonesia juga mendorong semua pihak tetap berupaya memelihara suasana kondusif di kawasan Asia Tenggara, khususnya dengan menghindari aktivitas militer yang dapat mengancam stabilitas dan perdamaian.

Selain itu, Indonesia juga meminta semua pihak, khususnya yang terlibat dalam sengketa LCS, yaitu China, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, menghormati hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.

Selanjutnya, Indonesia juga menyerukan semua pihak terus melanjutkan komitmen bersama menegakkan perdamaian, serta menunjukkan persahabatan dan kerja sama, sebagaimana telah diupayakan dan dibina dengan baik selama ini.

"Untuk itu semua pihak di Laut China Selatan diminta agar tetap berperilaku sesuai dengan prinsip yang telah disepakati bersama," kata pernyataan Kementerian Luar Negeri.

Indonesia akan terus mendorong terciptanya zona damai, bebas dan netral di kawasan Asia Tenggara dalam rangka memperkokoh komunitas politik dan keamanan ASEAN.

Selain itu, Indonesia mendorong semua negara pengklaim untuk melanjutkan perundingan secara damai atas sengketa tumpang tindih klaim kedaulatan di Laut China Selatan sesuai dengan hukum internasional.

Sementara itu, China --yang secara agresif dan sepihak mengklaim kepemilikan hampir seluruh Laut Cina Selatan-- menyatakan tidak mengakui hasil Tribunal Arbitrase PBB dan menolak ikut ambil bagian.




Credit  ANTARA News

Keputusan Arbitrase Laut China Selatan Untungkan Indonesia

Ilustrasi (Reuters/Nguyen Minh/File Photo)

 

Jakarta, CB -- Keputusan pengadilan arbitrase internasional yang menolak klaim China atas Laut China Selatan dalam nine-dash line bentukan Beijing merupakan keuntungan tersendiri bagi Indonesia.

Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana kini Indonesia bisa lebih percaya diri dalam melakukan penegakan hukum atas kapal-kapal nelayan berbendera China yang masuk wilayah Indonesia.

Pasalnya, keputusan pengadilan arbitrase atas aduan Filipina pada 2013 itu sesuai dengan posisi Indonesia saat ini.

"Putusan majelis terkait Sembilan Garis Putus sangat sesuai dengan posisi pemerintah Indonesia yang tidak mengakui klaim China atas Traditional Fishing Ground," ujar Hikmahanto dalam pernyataannya yang diterima CNN Indonesia (12/7).

"Oleh karenanya otoritas Indonesia bisa lebih percaya diri melakukan penegakan hukum atas kapal-kapal nelayan berbendera China yang beroperasi di ZEE [Zona Ekonomi Eksklusif] Indonesia," lanjut dia.

Pengadilan arbitrase mengeluarkan keputusan setebal 497 halaman yang menyatakan klaim China dalam sembilan garis putus atau nine-dash line tidak berdasar dan tidak sesuai dengan hak berdaulat ZEE yang didasarkan pada UNCLOS.

China berdalih, wilayah itu merupakan lahan memancing ikan tradisional mereka sejak lampau. Namun pengadilan arbitrase menyatakan secara historis China tidak pernah menjalankan hak eksklusifnya di wilayah itu.

Dengan klaim ini, China merasa bisa menangkap ikan di wilayah tersebut, yang di antaranya bersinggungan dengan perbatasan Indonesia. Klaim China juga tumpang tindih dengan Filipina, Taiwan, Malaysia, Brunei dan Vietnam.

Saat ini dunia tengah menanti reaksi konkret China terkait keputusan arbitrase tersebut, apakah mengorbankan perdamaian di kawasan atau melancarkan kebijakan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Menurut Hikmahanto, dunia harus bersiap atas tindakan apa pun yang akan dilakukan China nanti.

"Mulai dari mengundurkan diri dari UNCLOS hingga meningkatkan kehadirannya baik militer maupun non-militer dengan mengirim para nelayannya di Laut China Selatan," ujar Hikmahanto.

"Apapun tindakan yang diambil oleh China, dunia dan negara-negara harus siap menghadapinya. Dunia dan China harus dapat mengelola dinamika pasca putusan Arbitrase. Perdamaian kawasan harus dapat dijaga," lanjut dia.



Credit  CNN Indonesia

China Tolak Putusan Arbitrase, Giliran Filipina Ambil Sikap

Ilustrasi Laut China Selatan. (REUTERS/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative).

 

Jakarta, CB -- Presiden China Xi Jinping mengaku menolak keputusan Pengadilan Tetap Arbitrase (PCA) yang memutuskan mendukung Filipina dalam sengketa Laut China Selatan (LCS). Pengadilan internasional di Den Haag tersebut menyimpulkan, China tidak memiliki dasar hukum mengklaim hak bersejarah untuk sebagian besar LCS.

"China tidak akan pernah menerima klaim atau tindakan berdasarkan atas penghargaan tersebut," ujar Xi seperti dilansir CNN, Selasa (12/7).

Pengadilan menyebutkan China tidak berhak untuk sumber daya yang membentang ratusan mil ke selatan dan timur pulau dari Hainan dan mencakup sekitar 90 persen dari perairan yang disengketakan.

Keputusan ini dipandang sebagai kemenangan yang menentukan bagi Filipina. Kendati demikian, keputusan itu bisa meningkatkan gesekan antara kedua belah pihak. Amerika Serikat (AS) sendiri yang berselisih dengan China atas kebebasan navigasi di LCS mendesak semua pihak untuk menghindari pernyataan provokatif.

Keputusan ini tidak hanya memengaruhi China dan Filipina, namun juga negara-negara lain yang memiliki klaim bersaing. Kini Malaysia, Vietnam, dan Indonesia boleh mengambil tindakan lebih lanjut atas klaim China.

Jepang, sekutu AS yang notabene tetangga China mengeluarkan pernyataan resmi yang berbunyi, "Sangat mengharapkan kepatuhan para pihak dengan putusan ini. Pada akhirnya, akan mengarah pada penyelesaian damai sengketa di LCS."

Sebetulnya, AS merupakan pemain utama di wilayah tersebut. AS mengirimkan kapal perang dan pesawat militer di sekitar LCS, termasuk di dekat wilayah sengketa. Ini yang kemudian memicu peringatan keras dari China.

Sebelumnya, Presiden AS Barack Obama telah mendesak resolusi damai untuk sengketa dan saat mengunjungi Vietnam pada Mei lalu. Ia mengatakan, negara-negara besar sebaiknya tidak mengganggu yang kecil.

"Keputusan ini dapat dan harus menjadi kesempatan baru untuk memperbaharui upaya untuk mengatasi sengketa maritim dengan damai," kata Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataan resminya.

Pengadilan Arbitrase juga menemukan fakta bahwa tidak ada fitur laut yang diklaim oleh China yang mampu menghasilkan apa yang disebut zona ekonomi eksklusif yang memberikan negara hak maritim untuk sumber daya, seperti ikan dan minyak, dan gas dalam 200 mil laut dari massa tanah.

Karena China tidak punya hak zona ekonomi eksklusif, pengadilan menyebutkan, beberapa kegiatan di wilayah itu melanggar hak-hak kedaulatan Filipina. China melanggar hak-hak tersebut dengan memancing eksplorasi minyak, membangun pulau buatan dan gagal menghentikan kegiatan nelayan China.

Bahkan, panel pengadilan menemukan China bertanggungjawab atas kerusakan terumbu karang di sekitar lokasi pulau buatannya. Itu berarti, melanggar kewajiban untuk melestarikan dan melindungi ekosistem yang rapuh.

Bukan cuma itu, pengadilan mengungkapkan, nelayan China juga telah membunuh penyu yang terancam punah dan kerang raksasa.

Filipina dan China telah lama berselisih atas klaim LCS. Filipina sendiri mengambil langkah perjuangannya ke pengadilan sejak tahun 2013 silam. Ketegangan makin menjadi setelah China melakukan reklamasi dalam operasi pengerukan besar-besaran, membuat pulau buatan, landasan terbang dan mercusuar.

Di Filipina, tagar #Chexit menjadi trending di Twitter, menyerukan China untuk meninggalkan LCS. Topik ini juga paling banyak dibicarakan di jejaring sosial China, Weibo (sejenis Twitter buatan China).

Sayangnya, meskipun putusan PCA merupakan putusan kuat terhadap China, namun tidak ada petunjuk pelaksanaan untuk apa yang terjadi selanjutnya. Pengadilan tidak memiliki yurisdiksi untuk mempertimbangkan implikasi antara militer China dengan Filipina.

Pengadilan tidak memerintahkan China untuk mengambil langkah-langkah tertentu untuk memperbaiki situasi. Misalnya, dengan membongkar konstruksi di pulau atau memberikan reparasi ke Filipina. Sementara, putusan itu dianggap sebagai hukum yang mengikat.

"Dalam hal penegakan hukum, banyak bergantung pada Filipina, apa sekarang siap untuk tegas terhadap China didasarkan pada tanggapan China yang menolak hasil putusan PCA," pungkas Natalie Klein, profesor hukum internasional di Macquarie Law School di Australia.






Credit  CNN Indonesia

China Tolak Hasil Arbitrase Laut China Selatan

Pengadilan arbitrase juga memutuskan bahwa pulau buatan China tidak memberikan hak zona ekonomi eksklusif bagi Beijing. (Reuters/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/Handout)

 

Jakarta, CB -- China menolak hasil keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) atas tuntutan Filipina mengenai sengketa Laut China Selatan.

"Menanggapi hasil Pengadilan Arbitrase mengenai Laut China Selatan atas permintaan Filipina, Kementerian Luar Negeri China mendeklarasikan bahwa hasil ini tidak sah dan tak mengikat. China juga tak menerima dan mengakuinya," demikian bunyi pernyataan Kemlu China melalui siaran persnya, Selasa (12/7).

Salah satu hasil keputusan itu menyebutkan bahwa pengadilan menolak klaim China atas hak ekonomi di wilayah yang selama ini ditandai dengan sembilan garis putus-putus atau nine-dash line.
Selain itu, pengadilan juga memutuskan bahwa pulau buatan China tidak memberikan hak zona ekonomi eksklusif bagi Beijing.

Selama ini, China membangun pulau buatan di wilayah Kepulauan Spratly, wilayah ZEE yang tumpang tindih dengan sejumlah negara, termasuk Filipina. Melalui tuntutan ini, Filipina meminta pengadilan memutuskan sejauh mana sebuah negara dapat mengeksploitasi sumber daya di perairan.

Dalam hasil keputusan tersebut, para hakim di pengadilan merujuk pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut (UNCLOS). Dalam konvensi tersebut dijelaskan bahwa setiap pulau memiliki zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut dan landas kontinen.
Namun, "Bebatuan yang tidak memiliki habitat manusia atau kehidupan ekonomi sendiri tidak memiliki zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen."

Atas dasar tersebut, pengadilan menyimpulkan bahwa, "semua yang ada di Kepulauan Spratly (termasuk, contohnya, Itu Aba, Thitu, West York Island, Spratly Island, North-East Cay, South-West Cay, merupakan 'bebatuan' yang tidak memberikan zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen."

Namun, China kembali menampik keputusan ini dan mengatakan bahwa Beijing memiliki hak zona ekonomi eksklusif atas di wilayah Spratly.

Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, pun mengatakan bahwa hasil pengadilan ini justru memperburuk tensi dan konfrontasi.


Credit  CNN Indonesia