Indonesia Terus Dorong Deklarasi Dukungan Palestina

Kepala Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan

CB, JAKARTA -- Indonesia terus mendorong penyelesaian deklarasi dukungan untuk Palestina yang akan dilahirkan dalam peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika (KAA) di Jakarta dan Bandung pada April mendatang.

Penanggung jawab KAA Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, hingga saat ini draft dukungan tersebut masih dibahas oleh perwakilan Indonesia di New York.

"Masih di bahas, saya belum tahu perkembangan terakhir, tapi itu menjadi usulan dari pemerintah Indonesia dan itu janji presiden," ujarnya di Kantor Presiden, Selasa (31/3).

Meski demikian, sambung Luhut, dari 109 negara-negara di Asia dan Afrika, tak semua mendukung kemerdekaan Palestina. Akan tetapi, dia menyebut posisi Indonesia sangatlah jelas. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia akan terus mendorong deklarasi tersebut agar Palestina menjadi negara merdeka dan masuk menjadi anggota PBB.

"Kementerian Luar Negeri kita masih melobi itu. Mudah-mudahan bisa kita capai," ucap dia.

Adapun mengenai pelaksanaan KAA, Luhut mengatakan hingga saat ini sudah ada lebih dari 25 kepala negara menyatakan akan hadir. Jumlah tersebut, kata dia, terus bertambah dari hari ke hari.

Peringatan KAA ke-60 tahun ini, lanjut Luhut, diharapkan dapat semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi terkuat di dunia.

"Kita ingin menunjukan bahwa Indonesia dari tahun 1955 sampai sekarang ini menunjukan kepemimpinannya. Kita masuk menjadi negara 16 besar ekonomi dunia dan berpotensi untuk lebih maju lagi, mungkin ke-6 atau ke-7 dalam sepuluh sampai lima belas tahun ke depan," kata Luhut.

Seperti diketahui, Indonesia akan menjadi tuan rumah peringatan ke-60 KTT Asia Afrika. Forum berskala internasional tersebut akan digelar dalam dua sesi. Sesi pertama akan berlangsung di Jakarta pada 19 sampai 23 April. Adapun sesi kedua, yakni acara peringatannya akan digelar di Bandung pada 24 April.

KTT Asia-Afrika akan melahirkan deklarasi dukungan untuk Palestina, Pesan Bandung dan deklarasi untuk menghidupkan kembali New Asian-African Strategic Partnership (NAASP).

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Jokowi Minta MoU RI-Tiongkok & Jepang Cepat Ditindaklanjuti

Presiden Joko Widodo/MI/Ramdani

CB, Jakarta: Presiden Joko Widodo meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri BUMN Rini Soemarno menindaklanjuti hasil kesepakatan antara Indonesia dengan Jepang dan Tiongkok.

"Secara khusus Presiden minta dua menteri, Perekonomian dan BUMN agar kesepakatan yang dicapai di dua negara terutama pembangunan infra bisa segera direaliasaikan," ujar Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto seusai rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2015).

Menurut Andi, tindak lanjut itu penting dilakukan sebagai upaya membangun kepercayaan yang sudah tercipta antardua negara. Sebab, kata dia, jika tak direalisasikan akan berpengaruh terhadap kepercayaan yang sudah terjalin.

"Jadi itu kemudian Presiden mengatakan segera lakukan langkah-langkah untuk mengimplementasikan kesepakatan itu. Jika dibutuhkan koordinasi atau kunjungan kedua belah pihak, segera dilakukan," imbuh dia.

Disinggung apakah ada pembahasan soal perjanjian nilai tukar mata uang antara Indonesia dan Tiongkok, Andi menjelaskan, belum ada aturan lebih jauh soal itu.

"Akan diproses kesepakatan antara Indonesia-Tiongkok tentang nilai tukar antara kedua negara. Di Beijing ditandatangani MoU tentang itu. Proses selanjutnya akan dilakukan antara Kemenlu, Menkoperek dan Kemenkeu, tapi belum ada spesifikasi seperti apa arrangement itu akan dilakukan," jelas dia.


Credit  Metrotvnews.com

Dua Tahun ke Depan, Indonesia Tak Impor Daging Sapi

 

Kompas.com/Estu Suryowati Ilustrasi daging sapi. Di Pasar Klender, harga daging sapi pada H-7 lebaran masih stabil Rp 90.000 - Rp 100.000 per kilogram.

JAKARTA,CB - Menteri Pertanian, Amran Sulaiman berharap dalam dua tahun ke depan Indonesia tidak perlu mengimpor daging sapi. Menurut dia, harapan tersebut bisa terpenuhi dengan upaya khusus Kementerian Pertanian (Kementan) dalam APBN-P 2015 untuk mempercepat kelahiran ternak sapi dan pembukaan lahan ternak sapi sebesar 1 juta hektar. "Kalau program percepatan kelahiran ternak sapi sebanyak 2 juta akseptor berhasil, saya harap 2 tahun kemudian Indonesia tidak impor sapi lagi. Kemudian didukung juga program mencari pulau untuk lahan ternak sapi. Kita cari lahan di pulau seluas 1 juta ha atau 500.000 ha seperti Australia," kata Amran dalam Rapat Kerja Nasional Upaya Khusus Swasembada Pangan dan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis APBN-P Tahun 2015, di Kementan, Jakarta, Senin, (30/3/2015).

Kemudian, Amran menjelaskan keinginanya untuk bisa menarik investor ternak lokal yang mempunyai lahan ternak sapi/kerbau di Australia. Amran berharap ke depannya investor-investor lokal tersebut memindahkan lahan ke Indonesia yang sudah dibuka oleh Kementan. "Ternyata investor yang ada di Australia itu orang Indonesia, kenapa tidak dipindahkan saja. Investor itu seperti ikan harus dimanja, intinya dimanja-lah pengusaha itu. Kita yang persiapkan lahannya tinggal teken konrak saja, tapi harus yang benar-benar yang punya uang," jelas Amran.

Sebagai informasi, Asosiasi Pengusaha Protein Hewan Indonesia (APPHI) memperkirakan pada tahun ini kebutuhan daging sapi Indonesia diperkirakan mencapai 640.000 ton. Angka tersebut naik 8 persen dari tahun 2014 sebesar 590.000 ton.

Sementara itu, menurut Peneliti Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suharyadi, selama 8 tahun terakhir produksi daging memang mengalami peningkatan, namun jumlahnya masih lebih kecil dari tingkat kebutuhan nasional. "Tahun 2014 produksi (daging sapi) kita 539.965 ton. Untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus melakukan impor terutama sapi dari Australia," kata Suharyadi, di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (27/3/2015) lalu.


Credit  KOMPAS.com

Onno Kritik Aksi Kominfo Blokir Situs Islam Radikal

 

Ilustrasi pengguna komputer (Ed Gregory/Stokpic)

 

 

Jakarta, CB -- Pakar IT Onno W.Purbo mengingatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika soal permintaan pemblokiran situs Islam radikal oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Ini soal hak asasi manusia dan jangan salah sampai memblokir.

Menurut penggiat OpenBTS dan Open Source ini, akses ke informasi merupakan hak asasi manusia (HAM) yang dilindungi oleh Deklarasi Human Right.

Dia pun menyebut artikel 19 dari Deklarasi Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontie."

"Ini bisa-bisa terlanggar oleh Kemenkominfo dengan memblokir secara sembarangan, sembrono dan belakangan ini beberapa situs dakwah juga diblokir," katanya melalui postingan Facebook miliknya, yang dikutip CNN Indonesia.

Onno pun meminta Kominfo agar berhati-hati dalam melakukan pemblokiran agar tidak dianggap pelanggar HAM, bila pada prakteknya ceroboh dan diteruskan tanpa kontrol yang baik.

Dia juga mempertanyakan definisi dalam menentukan hal yang baik, haram, halal, pornografi dan terorisme tanpa salah yang menjadi landasan aksi blokir situs selama ini. Baginya, kemampuan tanpa salah tersebut cuma dipunyai oleh nabi.

"Proses blokir situs sebetulnya merupakan proses penyadapan. Padahal di aturan yang ada, penyadapan harus berdasarkan perintah pengadilan. Blokir situs, dasarnya apa?" tanya Onno, heran.

Sebelumnya, Kominfo sudah memblokir 22 situs Islam radikal atas permintaan BNPT. Sayangnya, melalui Kepala Humas dan Pusat Informasi Kominfo Ismail Cawidu, tak bisa memberikan penjelasan lebih jauh mengenai definisi situs itu masuk kategori Islam radikal.



Credit  CNN Indonesia

MUI Pertanyakan Alasan Pemblokiran 19 Situs Islam

 

 Ilustrasi Kejahatan Dunia Maya. (Scyther5)

 

Jakarta, CB -- Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas mempertanyakan pertimbangan pemblokiran 19 situs Islam oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menurutnya harus ada kajian mendalam sebelum memutuskan sebuah media komunikasi disebut menyampaikan paham radikal.

"Pertanyaan saya betulkah situs itu memprovokasi, itu harus dikaji," kata Anwar kepada CNN Indonesia, Selasa (31/3).


Menurutnya, jika memang sudah ada yang mengkajinya, harus dijelaskan kepada publik bahwa benar 19 situs tersebut melakukan hal-hal yang dituduhkan sehingga pantas untuk diblokir.

MUI sendiri melalui bidang komunikasi dan informasi menurut Anwar belum pernah menerima laporan soal adanya situs Islam yang menyampaikan ajaran radikal.

Jika memang sebuah situs menyampaikan ajaran kekerasan yang bertentangan dengan ajaran Islam, MUI menurutnya tidak ragu-ragu untuk mendukung penutupan situs tersebut. "Islam mengajarkan perdamaian dan antikekerasan," katanya.

Penutupan sebuah situs berita dengan alasan mencegah penyebaran ajaran radikal tanpa kajian lebih dulu dinilai Anwar sama seperti pemadam kebakaran yang datang untuk memadamkan api. Padahal, kata Anwar, harus digali lebih dalam mengapa seseorang menjadi radikal.

"Mengapa (situs) diblokir, kalau menyebarkan kekerasan, seperti apa kekerasan dan radikalisme yang mereka sebarkan?" kata Anwar. Mengutip pernyataan mantan Kepala BIN Asad Ali, Anwar mengatakan, readikalisme muncul karena ketidakadilan global. Ketidakadilan inilah menurutnya yang harus dientaskan.

Sebelumnya Kemenkominfo mengaku memerintahkan Internet Service Provide memblokir 19 situs yang menyebarkan paham radikal atau mendukung paham kekerasan. Permintaan pemblokiran ini dilakukan atas dasar laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

19 situs yang diminta untuk diblokir antara lain, arrahmah.com, voa-islam.com, ghur4ba.blogspot.com, panjimas.com, thoriquna.com, dakwatuna.com, kafilahmujahid.com, an-najah.net, muslimdaily.net, hidayatullah.com, salam-online.com, aqlislamiccenter.com, kiblat.net, dakwahmedia.com, muqawamah.com, lasdipo.com, gemaislam.com, eramuslim.com dan daulahislam.com.



Credit  CNN Indonesia

Smelter Selesai Target Ekspor Mineral Naik Jadi US$ 17 Miliar

 

 (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

 

 

Jakarta, CB -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan nilai ekspor produk mineral pada 2016 bisa menyentuh US$ 17 miliar seiring dengan selesainya sejumlah proyek fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) bahan galian tambang pada tahun ini dan tahun depan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R. Sukhyar mengatakan sebelum perusahaan tambang diwajibkan mengolah produksi tambangnya melalui smelter dalam negeri, Indonesia lebih banyak mengekspor bahan galian tambang mentah.

“Kewajiban smelter itu baru diterapkan 12 Januari 2014, jadi memang butuh 2-3 tahun untuk mempersiapkan smelter di dalam negeri. Tetapi saya yakin nilai ekspor 2016 bisa melebihi ekspor 2013 yang sepenuhnya jual ore,” kata Sukhyar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin petang (30/3).

Pada 2013 sebelum ada kewajiban pengolahan dan pemurnian, Sukhyar mencatat nilai ekspor mineral mencapai US$ 15,1 miliar. Sehingga jika dibandingkan dengan target ekspor mineral tahun depan, terjadi peningkatan sekitar 12,58 persen.

Namun Sukhyar menyebut, target tersebut baru bisa dicapai jika rencana penyelesaian smelter yang dijanjikan perusahaan-perusahaan di sektornya bisa selesai tepat waktu sepanjang tahun ini dan tahun depan. Untuk itu, dia berpesan kepada instansi terkait lainnya untuk tidak mempersulit perusahaan-perusahaan smelter itu dengan menambah beban atau biaya lainnya.

“Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menerima sekitar 35 proposal investasi smelter nikel. Iklimnya lagi bagus, jangan dipersulit mereka karena tidak mudah mengundang minat investasi smelter di Indonesia,” katanya.

Pada pertengahan bulan ini, Sukhyar menyebut ada enam smelter nikel baru yang dijadwalkan beroperasi mulai 2015 yaitu:

1. PT Sambas mineral mining dengan kapasitas produksi Feronikel sebesar 1.000 ton per bulan atau 12.000 ton per tahun dan menelan dana investasi sebesar US$ 10 Juta setara Rp 130 miliar.

2. PT Macika Mineral Industri dengan kapasitas Feronikel sebanyak 53.680 per tahun dengan investasi mencapai US$ 61 Juta setara Rp 793 miliar.

3. PT Karyatama Konawe Utara dengan kapasitas produksi Nickel Pig Iron (NPI) sebesar 50 ribu ton per tahun dan menelan investasi sebesar US$ 45 juta setara Rp 585 miliar.

4. PT Bintang Delapan dengan memperoduksi Feronikel dan menelan investasi US$ 636 juta setara Rp 8,26 triliun.

5. PT Fajar Bakti Lintas Nusantara dengan memproduksi NPI dengan nilai Rp 200 miliar, dan

6. PT Gebe Central Nickel dengan memproduksi Nikel dengan kapasitasi 6.000 ton per tahun dengan nilai investasi mencapai US$ 150 juta setara Rp 1,95 triliun.

“Enam smelter ini belum termasuk perluasan serta penambahan kapasitas smelter milik Antam, Indoferro dan Modern Group," ujar Sukhyar.

Sementara tahun depan akan ada lima smelter nikel lain senilai Rp 6,08 triliun yang siap untuk dioperasikan. Kelima smelter tersebut adalah:

1. PT Jilin Metal dengan memproduksi Feronikel dan menelan dana investasi mencapai US$ 270 juta setara Rp 3,51 triliun.

2. PT PAM Metalindo dengan produksi feronikel dan menghabiskan dana investasi US$ 100 juta setara Rp 1,3 triliun.

3. PT Putra Mekongga dengan memproduksi NPI dan menelan dana investasi mencapai US$ 25 juta setara Rp 325 miliar.

4. PT Angfang Brother dengan memproduksi NPI dengan nilai investasi US$ 18 juta setara Rp 234 miliar, dan

5. PT Bima Cakra Perkasa dengan nmemproduksi NPI dan menelan dana investasi Rp 719 miliar.

Selain nikel, beberapa smelter lain yang siap berproduksi mulai tahun ini dan tahun depan adalah smelter pengolahan bauksit dan pasir besi.



Credit  CNN Indonesia

TNI-AL dan US Marsoc Latihan di Lampon

HADANG OMBAK: Marinir TNI-AL dan US Marsoc berlatih ketahanan tubuh dalam menghadapi ombak Pantai Lampon, Kecamatan Pesanggaran. (Shulhan Hadi/Jawa Pos Radar Banyuwangi)

 

BANYUWANGI (CB) – Pasukan khusus dari Batalyon Intai Amfibi (Yontaifib) Marinir TNI-AL dan prajurit US Marsoc dari Amerika Serikat mengadakan latihan bersama di Pusat Latihan Tempur (Puslatpor) Marinir Lampon, Desa/Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Senin (30/3).

Dalam latihan bersama bersandi Lantern Iron 15-5524 tersebut, pasukan tempur dua negara itu mempraktikkan kesigapan personel di laut. Pasukan juga beradu tangkas mendayung menggunakan perahu karet ke tengah dan tepi pantai.

Komandan Yontaifib 1 Marinir Letkol Marinir Freddy Ardianzah menjelaskan, latihan tersebut merupakan lanjutan dari latihan di Karang Tekok, Situbondo. Latihan bersama itu dimulai sejak 19 Maret lalu. ’’Di Situbondo latihan aspek darat, sekarang aspek laut,’’ katanya.

Menurut Freddy, selain pertukaran teknik dan taktik kedua satuan, tujuan terpenting latihan bersama tersebut adalah meningkatkan kerja sama kedua negara. ’’Yang terpenting itu kerja sama kedua negara,’’ tegas dia.
Pada latihan yang berlangsung hingga 11 April mendatang tersebut, kedua satuan juga akan melakukan jungle survival di hutan. Latihan itu berlokasi di sekitar Hutan Sukamade. Selain itu, ada latihan dengan menggunakan kendaraan tempur seperti helikopter. ’’Survival di Sukamade dan manuver helikopter,’’ tandasnya.


Credit Jawapos

TNI Siap Buru Teroris, Ini Tanggapan Mabes Polri

Personel Densus 88 Mabes Polri melakukan penggrebekan di rumah terduga teroris jaringan ISIS.

CB, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal Moeldoko telah mewanti-wanti agar gembong teroris Santoso menyerahkan diri jika tidak mau mati. Moeldoko mengeluarkan peringatan itu menyikapi latihan perang gabungan TNI di Poso, yang selama ini diduga menjadi basis teroris.
Pernyataan Moeldoko tersebut mendapat dukungan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang menyatakan, TNI juga dapat ikut memburu teroris asal seizin Polri. Kepala Bagian Penerangan Mabes Polri Kombes Rikwanto merespon datar pernyataan dua orang penting di negeri ini.
Menurut dia, TNI tidak sedang memburu teroris. Mereka hanya melakukan latihan perang di Poso. “Di sana latihan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat),” ujar Rikwanto melalui pesan singkat kepada Republika, Senin (30/3).

Sebelumnya, Rikwan pernah mengatakan, pemberantasan terorisme harus dilakuan secara bersama-sama termasuk dengan TNI. Kendati demikian, pemberantasan terorisme harus sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Kadiv Humas Mabes Polri, Brigjen Anton Charliyan menyatakan, hingga saat ini, Poso tetap menjadi sasaran operasi Polri dalam memburu kelompok teror. Pasalnya, di Poso sendiri masih ada gerakan-gerakan yang mengganggu keamanan dari mulai zona rawan hingga paling rawan.


Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Pesawat AS dan Ukraina Pantau Pasukan Militer Rusia

Pesawat AS dan Ukraina sesuai perjanjian 'Open Skies' memantau wilayah Rusia. | (Wikimedia)

 

 

 

MOSKOW   (CB) - Pesawat Amerika Serikat (AS) dan Ukraina memantau pasukan militer Rusia langsung dari langit Moskow pada Senin (30/3/2015) dan 4 April mendatang. Pantauan itu dilakukan atas perjanjian "Open Skies".

Dalam pantauan itu, AS menggunakan pesawat Boeing OC-135B. Menurut Kepala Pusat Pengurangan Risiko Nuklir Rusia, Sergei Ryzhakov, dalam perjanjian “Open Skies”, AS dan Ukraina diizinkan memantau Rusia dari wilayah udara Rusia dan Belarusia.

Dalam perjanjian itu, pesawat pemantau dilarang dilengkapi dengan senjata, tapi disetujui untuk menggunakan teknologi observasi.

”Dalam kerangka Perjanjian Internasional Open Skies, misi perwakilan AS dan Ukraina berencana melakukan penerbangan pantauan atas wilayah suatu kelompok negara yang berpartisipasi (dalam perjanjian), yakni Republik Belarusia dan Federasi Rusia,” kata Ryzhkov kepada RIA Novosti , Senin (30/3/2015).

Menurut Departemen Luar Negeri AS, Perjanjian Open Skies memungkinkan 34 negara peserta perjanjian untuk melakukan penerbangan pantauan terhadap wilayah masing-masing negara. Tujuannya untuk mengumpulkan informasi melalui pencitraan udara terhadap pasukan militer dan kegiatan lain yang dipantau.

Perjanjian Open Skies ditandatangani pada bulan Maret 1992 di Helsinki. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2002. Rusia telah meratifikasi perjanjian ini pada 26 Mei 2001.

Pantauan oleh pesawat AS dan Ukraina itu terjadi di saat Rusia sedang bersitegang dengan Ukraina, dalam konflik di Ukraina timur. AS sendiri pernah berencana memasok senjata ke Ukraina yang membuat Rusia geram.


Credit  SINDOnews

Rusia Gelar Latihan Militer Akbar di Siberia

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, pihaknya telah memulai latihan militer skala besar di wilayah Siberia, di timur negara mereka. Foto: Sputnik

 

 

MOSKOW  (CB) - Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, pihaknya telah memulai latihan militer skala besar di wilayah Siberia, di timur negara mereka. Latihan ini berfokus pada penguatan pertahanan terhadap serangan udara.

Latihan itu, menurut layanan pers kementerian tersebut, seperti dikutip Sputnik pada Senin (30/3/2015), dilakukan di sebuah wilayah khusus di timur Negeri Beruang Merah itu. "Latihan berlangsung di lapangan tembak khusus di wilayah Primorye dan Buryatia," bunyi laporan layanan pers tersebut.

"Para prajurit akan ditugaskan untuk menembak sekitar 50 sasaran yang telah disiapkan. Untuk melakukan tugasnya, pasukan kami telah dilengkapi sederetan persenjataan, mulai senjata jangkauan pendek seperti Osa, Tor dan Strela-10, sistem anti-pesawat dan senjata lainnya," imbuhnya.

Layanan pers itu juga mengatakan, pihaknya juga akan menggunakan latihan ini untuk menguji beberapa sistem pertahanan udara baru mereka. "Kami juga menguji sistem pertahanan udara jarak jauh, Triumf dan Favorit," tambahnya,

Dalam latihan tersebut, lanjutnya, prajurit Rusia akan ditugaskan untuk melumpuhkan beberapa rudal, mulai dari ukuran kecil hingga besar. Simulasi serangan udara juga akan dilakukan dalam latihan itu.

Namun, layanan pers enggan memberikan detail lebih lanjut mengenai jumlah personel yang akan terlibat dalam latihan perang tersebut, dan jumlah unit persenjataan yang akan dipakai.


Credit  SINDOnews

Saudi Layangkan Syarat Negosiasi Konflik Yaman

Foto: Reuters

 

 

RIYADH  (CB) - Arab Saudi menyatakan bahwa mereka sangat terbuka akan kemungkinan adanya negosiasi antara pihak-pihak yang bertikai di Yaman. Namun, menurut pemimpin Saudi, Raja Salman, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bila negosiasi itu ingin digelar.

"Pertemuan ini harus berada di bawah payung Dewan Kerjasama Teluk dalam rangka melestarikan legitimasi dan menolak (upaya) untuk berbalik melawan itu," ucap Salam dalam sebuah pernyataan, seperti diberitakan kantor berita Arab Saudi SPA yang dikutip Reuters pada Senin (30/3/2015).

Selain harus berada di bawah payung Dewan Kerjasama Teluk, syarat lain yang diutarakan Salman adalah pemberontak Houthi harus mengembalikan semua senjata yang mereka rampas dari pemerintah Yaman.

"Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi adalah mereka (Houth) harus mengembalikan senjata milik pemerintah dan tidak melakukan tindakan yang bisa mengancam negara tetangga Yaman," Salman menambahkan.

Houhti sendiri belum memberikan respon terkait pernyataan yang diutarakan Salman tersebut. Negosiasi memang disebut-sebut sebagai cara satu-satunya untuk bisa menyelesaikan konflik di Yaman, cara militer yang saat ini diambil justru dinilai hanya akan memperburuk situasi.


Credit  SINDOnews

Bantu Serang Yaman, Pakistan Kirim Pasukan ke Saudi

Pengiriman pasukan ini merupakan bentuk dari komitmen Pakistan untuk membantu Saudi dalam melakukan serangan terhadap kelompok pemberontak Houthi di Yaman. Foto: istimewa

 

 

ISLAMABAD  (CB) - Pemerintah Pakistan dikabarkan akan segera mengirimkan sejumlah pasukan ke Arab Saudi. Pengiriman pasukan ini merupakan bentuk dari komitmen Pakistan untuk membantu Saudi dalam melakukan serangan terhadap kelompok pemberontak Houthi di Yaman.

Pakistan yang merupakan sekutu dekat Saudi, sedari awal memang menyatakan akan terus mendukung Saudi dalam melakukan serangan terhadap Houthi. Sebelumnya, mereka juga dikabarkan telah mengirimkan sejumlah pesawat untuk turut membombardir Yaman.

"Kami telah memberikan dukungan penuh ke Arab Saudi dalam operasi terhadap pemberontak dan kami memutuskan untuk bergabung dalam koalisi," ucap seorang pejabat Pakistan dalam kondisi anonim, seperti dilansir Reuters pada Senin (30/3/2015).

Namun, pejabat tersebut enggan membeberkan jumlah pasti berapa banyak pasukan Pakistan yang akan diberangkatkan ke Saudi untuk bergabung dengan pasukan koalisi. Saudi, yang merupakan pimpinan koalisi Teluk sejatinya belum akan mengirimkan pasukan darat ke Yaman, negara kaya minyak itu masih fokus pada serangan udara.

Pakistan sendiri adalah negara terbaru yang turut bergabung secara penuh dalam koalisi Teluk untuk menyerang Houthi. Sebelumnya, Mesir, Sudan, Kuwait dan Qatar adalah beberapa negara yang telah terlebih dahulu bergabung secara penuh dalam koalisi tersebut.

Credit  SINDOnews

Tentara Pakistan gempur Taliban

Pemimpin Taliban Pakistan, Maulana Fazlullah yang juga sering disebut Mullah Radio, disebut-sebut sebagai orang yang paling bertanggungjawan atas pembantaian ratusan anak sekolah di Peshawar dan pernah memerintahkan pembunuhan remaja putri peraih Nobel Perdamaian Malala Yousafzai (Reuters)

 

Islamabad (CB) -  Tentara Pakistan, yang didukung oleh jet tempur dan helikopter bermeriam, memerangi anggota Taliban di Wilayah Suku Khyber untuk menutup salah satu jalur utama gerakan lintas perbatasan gerilyawan.

Militer menyatakan serangan udara tersebut dalam beberapa hari belakangan telah menewaskan lebih dari 200 petempur Therik-e-Taliban Pakistan (TTP) dan kelompok "Lashkar-e-Islam" di wilayah pegunungan terjal di Lembah Tirah, yang berbatasan dengan Afghanistan.

Para pejabat keamanan menduga banyak gerilyawan, yang telah melarikan diri dari wilayah suku lain setelah serangan militer, telah berlindung di Lembah Tirah, yang tak bisa didatangi sebab tak ada jalan ke sana, demikian laporan Xinhua, di Jakarta, Senin.

Pasukan Pakistan tak berada di daratan lembah itu, tapi telah membuat kemajuan setelah serangan udara baru-baru ini, yang menewaskan banyak gerilyawan.

Pasukan keamanan meningkatkan serangan sebab TTP telah menggunakan lembah tersebut sebagai tempat persembunyian utama dan merencanakan serangan setelah gerilyawan itu kehilangan pangkalan mereka di Wilayah Suku Waziristan Utara.

Taliban telah merencanakan serangan mematikan terhadap satu sekolah yang dikelola militer di Peshawar.

Taliban dan kelompok lain bersenjata yang anti-pemerintah memperlihatkan perlawanan terhadap pasukan keamanan dengan memanfaatkan daerah yang sebelumnya mereka kuasai.

Menguasai Lembah Tirah penting buat Taliban sebab mereka dapat bersembunyi dan memanfaatkan lembah itu untuk menyeberangi perbatasan ke dalam wilayah Afghanistan.

Lembah tersebut sama pentingnya buat pasukan keamanan untuk melucuti pangkalan terakhir Taliban dan menghalangi jalur gerakan lintas-perbatasan mereka.

Pasukan Afghanistan juga tak banyak menguasai wilayah terjal yang sulit didatangi di wilayah perbatasannya, kata ahli Afghanistan yang mengenal daerah itu.

Taliban Pakistan, yang sejak dulu menghindari persekutuan dengan kelompok lain, "merangkul Lashkar-e-Islam" sebab mereka memerlukan tempat yang relatif aman untuk berlindung.

Kelompok TTP telah bergabung dengan "Lashkar-e-Islam" untuk menghapuskan kelompok "Ansar-ul-Islam, yang menjadi pesaing utama "Lashkar-e-Islam" di Wilayah Khyber dan dipandang pro-pemerintah.

Setelah serangkaian bentrokan mematikan, TTP dan "Lashkar-e-Islam" berhasil mengusir anggota "Ansar-ul-Islam" dari Lembah Tirah.

Taliban dan "Lashkar-e-Islam" telah menggunakan daerah tersebut untuk memperluas pengaruh mereka di wilayah suku lain, Orakzai, tempat gerilyawan itu pernah memiliki kehadiran yang kuat. Mereka juga menggunakan lembah tersebut untuk mengirim gerilyawan ke Peshawat.

Namun mereka tak berhasil akibat serangkaian operasi di beberapa bagian lain Wilayah Khyber, termasuk Kota Kecil Barat, yang pernah terkenal karena barang selundupan. Bara adalah salah satu tempat masuk ke Wilayah Khyber dari Peshawar.


Credit  ANTARA News

16 orang tewas dalam bentrokan di Filipina Selatan

ilustrasi - suatu pemberontak di Filipina (REUTERS/Pat Roque)

 

 

Manila (CB) - Sebanyak 12 gerilyawan Kemerdekaan Islam Bangsamoro (BIFF) dan empat prajurit Angkatan Darat Filipina tewas dalam serangkaian baku-tembak yang berkecamuk di Filipina Selatan pada Ahad (29/3), kata militer pada Senin.

Baku-tembak mulanya meletus antara personel pasukan elit Angkatan Darat Filipina, Scout Ranger Company Ke-6, yang dipimpin oleh Kapten Blas Alsiyao dan pemimpin lokal BIFF, Komandan Bungos, di Desa Malangog, Kota Kecil Datu Unsay, sekitar pukul 09.30 waktu setempat.

Pasukan elit Scout Rangers "menguasai posisi musuh" setelah baku-tembak sengit sekitar satu jam, sehingga petempur BIFF dipaksa mundur, demikian laporan Xinhua.

Baku-tembak lain antara anggota Batalion Infantri Ke-34, Divisi Infantri Ke-8 dan sekelompok anggota BIFF yang dipimpin oleh orang yang bernama Komandan Bisaya di Desa Pamalian, Kota Kecil Shariff Saydona, pada pukul 09.50 waktu setempat.

Sekitar pukul 13.00, satu ambulans yang membawa prajurit yang cedera diserang oleh gerilyawan.

BIFF adalah sayap bersenjata dari Gerakan Kemerdekaan Islam Bangsamoro, yang memisahkan diri dari Front Pembebasan Islam Moro akibat perbedaan pendapat mengenai proses perundingan perdamaian dengan Pemerintah Filipina.

Credit  ANTARA News

Koalisi pimpinan Arab Saudi rebut pelabuhan Yaman

Ilustrasi. Sebuah gudang senjata meledak di kompleks militer Jabal Hadeed di kota pelabuhan Aden, Yaman selatan, Sabtu (28/3). Serangkaian ledakan mengguncang gudang senjata terbesar di Aden Sabtu kemarin, menyemburkan api dan asap ke langit di atas kota tersebut, kata saksi mata. Seorang koresponden Reuters melihat api dan ledakan di kompleks Jabal Hadeed, yang dekat dengan daerah perumahan dan gedung komersial. Tidak ada keterangan mengenai jumlah korban. (REUTERS/Nabeel Quaiti)

 

 

Riyadh (CB) - Arab Saudi pada Senin (30/3) mengumumkan koalisi pimpinannya sepenuhnya menguasai pelabuhan di Yaman, dalam Operasi Badai Penentu melawan petempur Al-Houthi, demikian laporan Al-Arabiya.

Birgadir Ahmed Al-Asiri, Juru Bicara Operasi itu, mengatakan dalam taklimat harian koalisi pimpinan Arab Saudi --yang diikuti oleh 10 negara-- melancarkan operasi laut. Koaliai tersebut menguasai pelabuhan di Yaman, dan semua kapal yang datang dan pergi dari semua pelabuhan itu diperiksa, lapor Xinhua.

Ia juga mengatakan petempur melancarkan serangan rudal balistik tapi gagal mengenai satu pusat Arab Saudi di perbatasan, demikian laporan Xinhua. "Milisi Al-Houthi menembakkan rudal di Sanaa tapi rudal tersebut jatuh karena gangguan teknis, dan pasukan koalisi segera menyerbu daerah itu serta menghancurkannya."

Juru bicara tersebut mengatakan sasaran koalisi saat ini ialah menghancurkan semua rudal balistik dan menghentikan petempur Al-Houthi bergerak maju ke arah Aden. Sementara itu kelompok Syiah Yaman tersebut mengumpulkan senjata untuk menyerang pemerintah Yaman dan negara tetangganya.

Arab Saudi dan negara lain anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) melancarkan serangan udara terhadap posisi Al-Houthi di Yaman pada Kamis, 26 Maret, tindakan yang dikutuk oleh Iran tapi didukung oleh Amerika Serikat, Mesir, Jordania dan Marokko.


Credit ANTARA News

Arab Saudi kelak hancurkan rudal balistik Al-Houthi

Kami bekerja sepanjang waktu untuk mencapai sasaran itu dalam waktu sesingkat mungkin

Riyadh (CB) - Arab Saudi pada Minggu (29/3) mengumumkan semua rudal balistik kelompok Syiah Yaman, Al-Houthi, diperkirakan hancur dalam beberapa hari ke depan, demikian laporan media berita Al-Arabiya.

Koalisi pimpinan Arab Saudi yang diikuti oleh sebanyak 10 negara lain terus membidik rudal tersebut guna menghindari korban yang tak diinginkan, kata Juru Bicara Operasi Badai Penentu di Yaman Brigadir Ahmed Al-Asiri dalam taklimat harian.

"Kami bekerja sepanjang waktu untuk mencapai sasaran itu dalam waktu sesingkat mungkin," kata Brigadir Ahmed Al-Asiri, sebagaimana dikutip Xinhua di Jakarta, Senin. Ia menegaskan perbatasan Arab Saudi aman dan jauh dari ancaman.

Mengenai operasi pada Minggu, juru bicara tersebut mengatakan serangan udara ditujukan ke rudal, pasukan pertahanan udara Al-Houthi, gudang amunisi, jalur pasokan, gerakan pasukan dan tempat pertemuan anggota milisi Syiah tersebut di dekat perbatasan Arab Saudi.

Petempur kelompok Al-Houthi memindahkan rudal ke rumah warga sipil, kata Al-Asiri. Ia menyatakan tak ada pertemuan yang aman buat anggota Al-Houthi sebab tempat itu menjadi sasaran serangan gencar di Yaman Utara dan helikopter telah menghancurkan kamp mereka di dekat perbatasan Arab Saudi.

Juru bicara tersebut pada Sabtu (28/3) mengumumkan keberhasilan tahap pertama operasi militer terhadap kelompok Al-Houthi dengan dihancurkannya semua pesawat dan pusat komunikasi milisi itu.

Pada Kamis (26/3), serangan udara pimpinan Arab Saudi dilancarkan terhadap tempat militer yang digunakan oleh kelompok Al-Houthi, yang telah merebut banyak wilayah di negeri itu termasuk Ibu Kotanya, Sanaa.

Credit  ANTARA News

Menristek: laboratorium PLTN Serpong dibangun 2016

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A )

Nuklir sudah menjadi kebutuhan pokok dunia, bukan hanya Indonesia saja. Bangladesh sudah membangun, Vietnam juga sudah

Semarang (CB) - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan laboratorium pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Serpong, Banten, akan dibangun pada 2016.

"Di Serpong (laboratorium PLTN, red.) ini sudah DED (detail engineering design), uji tapak sudah, visibilitas juga sudah. Pada 2016 mendatang, sudah mulai pembangunan," katanya di Semarang, Senin.

Hal tersebut diungkapkan Guru Besar Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu seusai menghadiri peringatan Dies Natalis Ke-50 Universitas Negeri Semarang (Unnes) di Auditorium kampus tersebut.

Menurut Nasir, pembangunan laboratorium PLTN di Serpong itu untuk memberikan pemahaman dan edukasi terhadap masyarakat akan pentingnya tenaga nuklir sebagai energi alternatif yang aman dan efisien.

"Kami ingin berinovasi melalui laboratorium PLTN untuk memberikan edukasi pada masyarakat. Ini sudah masuk anggaran. Harapannya, bisa memberikan pemahaman bahwa nuklir itu aman dan efisien," tukasnya.

Ditanya jika ada penolakan pembangunan laboratorium PLTN itu dari masyarakat, ia mengaku siap menjelaskan kepada masyarakat bahwa nuklir sudah menjadi kebutuhan pokok negara-negara di dunia.

"Nuklir sudah menjadi kebutuhan pokok dunia, bukan hanya Indonesia saja. Bangladesh sudah membangun, Vietnam juga sudah. Kalau kita tidak cepat, Indonesia akan jadi negara terbelakang," katanya.

Ia menjelaskan nuklir bisa menjadi sumber energi alternatif bagi masyarakat yang aman dan efisien, apalagi di tengah naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai energi yang bersumber dari fosil.

Nasir mengatakan akan berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengecek ulang lokasi di Bangka Belitung dan Jepara.

"Kami akan berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Bappenas untuk mengecek di Babel dan Jepara. Yang di Jepara, kami akan berkoordinasi dengan gubernur untuk sosialisasi pada masyarakat," pungkas Nasir.



Credit  ANTARA News

Intelijen AS Khawatir Misil Korut Bisa Mencapai Amerika

 

AP Direktur Intelijen Nasional Amerika, James Clapper memberikan kesaksian di depan Komisi Senat AS

SEOUL, CB - Dalam kesaksian tertulis kepada Kongres, Direktur Intelijen Nasional Amerika James Clapper pekan lalu mengatakan bahwa Korea Utara (Korut) telah mengambil langkah-langkah untuk menggelar rudal balistik antarbenua (ICBM) yang disebut KN-08, yang mampu mencapai Amerika Serikat.

Pada waktu hampir bersamaan, Deputi Direktur Urusan Politik-Militer wilayah Asia di Departemen Pertahanan Amerika, David Stilwell, mengatakan, ancaman rudal Korea Utara itu telah menciptakan suatu kebutuhan bagi sistem rudal antibalistik Angkatan Darat Amerika (THAAD) di Semenanjung Korea.

Meskipun ancaman misil balistik jarak jauh Korea Utara yang kian besar dan kebutuhan sistem pertahanan misil Korea Selatan mungkin merupakan kekhawatiran keamanan Amerika yang tumpang tindih, keduanya merupakan isu yang terpisah bagi Seoul.

Shin In-kyun, seorang analis keamanan di Korea Defense Network mengatakan, yang dikhawatirkan Korea Selatan adalah ancaman rudal jarak dekat, bukan ICBM.

Menurut Shin, ICBM tidak dapat menyerang Korea Selatan mengingat jarak tembak maksimalnya. Jadi menurutnya, komentar-komentar Clapper mengenai ICBM dilontarkan sebagai peringatan preventif atau kekhawatiran mengenai kemungkinan pemotongan anggaran pertahanan, bukannya penggelaran THAAD di Korea Selatan.

Sistem pertahanan misil tersebut, yang diperlengkapi dengan kemampuan radar untuk melacak benda-benda sejauh 1.900 kilometer, dirancang untuk mencegat misil balistik pada tingkat ketinggian yang tinggi.

China dan Rusia menentang penggelarannya di Korea karena THAAD kemungkinan dapat digunakan untuk mencegat misil-misil mereka dan akan meningkatkan kemampuan militer Amerika di kawasan tersebut.

Para pejabat di Seoul sejauh ini menghindar untuk mengambil sikap tegas mengenai THAAD. Sewaktu ditanya, mereka mengulangi pernyataan mengenai tiga belum. Belum ada permintaan resmi dari Washington. Belum ada konsultasi mengenai hal ini yang telah dilakukan. Dan belum ada keputusan yang telah diambil mengenai apakah akan menempatkan THAAD di Semenanjung Korea.

Sementara mengenai ancaman misil jarak jauh Korea Utara, Pyongyang belum melakukan uji penembakan KN-08, suatu langkah yang dianggap esensial bagi pengembangan dan penggelarannya kelak.

Para analis di US-Korea Institute di Johns Hopkins School of Advanced International Affairs menyatakan, ada citra satelit yang menunjukkan uji mesin roket dan pembangunan sedang berlangsung di Stasiun Peluncuran Satelit Sohae di Korea Utara yang mendukung penegasan Clapper.

Mereka menyatakan, skenario terburuknya adalah Korea Utara akan menggelar misil ICBM yang dapat berfungsi dalam waktu tiga hingga lima tahun ke depan. Tetapi, sanksi-sanksi yang masih diberlakukan dan kendala teknis dapat menghambat jadwal pembuatan itu hingga bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun.

Shin In-kyun mengatakan Korea Utara harus menyelesaikan sejumlah tes sebelum dapat memasuki tahap pengerahan ICBM.

Shin mengatakan, agar dapat diakui sebagai senjata, suatu rudal harus melewati sedikitnya 10 uji penembakan dan mencatat skor 70 persen, atau berhasil tujuh kali dalam uji tersebut.


Credit  KOMPAS.com

Sanksi untuk Iran Kemungkinan Dikurangi, Harga Minyak Turun

 

SHUTTERSTOCK Ilustrasi

NEW YORK, CB - Harga minyak dunia turun pada Senin (30/3/2015) waktu setempat (Selasa pagi WIB). Pasar mempertimbangkan pembicaraan mengenai kemungkinan pengurangan sanksi internasional terhadap Iran, salah satu produsen minyak terkemuka dunia.

Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei, turun 19 sen menjadi ditutup pada 48,68 dollar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Patokan Eropa, minyak mentah Brent untuk pengiriman Mei, turun 12 sen menjadi menetap di 56,29 dollar AS per barel di London.

Pertemuan para menteri luar negeri Iran dan kekuatan-kekuatan utama dunia di kota Lausanne, Swiss, berpacu mencapai tenggat waktu Selasa tengah malam untuk kesepakatan kerangka kerja yang diharapkan akan menempatkan bom atom di luar jangkauan Teheran.

Pasar minyak mentah mengurangi kerugian mereka menjelang akhir sesi perdagangan, ketika Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengatakan kepada CNN, pembicaraan akan diperpanjang hingga tengah malam untuk mencoba menyelesaikan beberapa masalah "sulit" yang menghalangi kesepakatan.

Prospek kesepakatan Iran lebih lanjut membebani pasar minyak, yang sudah menghadapi tekanan karena dollar AS menguat dan persediaan minyak bumi membanjir.

"Meskipun kesepakatan pada saat ini tidak akan terduga, kita akan tetap menganggapnya sebagai perkembangan bearish baru, membawa kembali ekspor dan produksi Iran ke pasar jauh lebih dekat," kata Tim Evans, analis di Citi Futures.

Gene McGillian, pialang dan analis di Tradition Energy, memperkirakan minyak akan terus berada di bawah tekanan karena pasokan minyak mentah berlebih.

Credit  KOMPAS.com

Panglima TNI Imbau Santoso Menyerahkan Diri jika Tidak Ingin Mati

 

PUSAT PENERANGAN TNI Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko berbicara di depan 3.000 prajurit TNI TNI AD, TNI AL, dan TNI AU wilayah Yogyakarta di Hanggar Skadron Pendidikan (Skadik) 101 Lanud Adisutjipto Yogyakarta, Senin (23/6/2014).

PALU, CB - Panglima TNI Jenderal Moeldoko, mengimbau Santoso, gembong teroris di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, untuk menyerah kepada aparat keamanan. TNI tengah menggelar latihan gabungan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) dengan kekuatan 3.200 personel di sana.

"Nanti kalau ketemu TNI ada dua risikonya, mati atau dia (Santoso) menyerahkan diri," kata Moeldoko, di Kota Palu, Senin (30/3/2015), sesaat sebelum terbang ke Poso untuk membuka latihan perang gabungan TNI.

Santoso adalah pimpinan kelompok teroris yang diduga kuat melakukan serangkaian kasus kekerasan di Kabupaten Poso dan beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Tengah.

Saat ini terdapat latihan PPRC di Poso dari Divisi II Komando Strategis TNI AD yang diperkuat beberapa unsur dari TNI AL, TNI AU, dan TNI AD.
Moeldoko mengatakan saat ini di Kabupaten Poso terdapat sekelompok sipil kecil dan bersenjata dan tidak boleh dibiarkan. Kelompok dimaksud adalah 20-an orang yang saat ini bersembunyi di hutan dan kerap menebar teror kepada aparat dan masyarakat.

"Kelompok itu jangan sampai dibiarkan. Kalau dibiarkan, kelompok radikal lain bisa merasa nyaman di Poso dan tumbuh besar," ujarnya.

Dia mengatakan jika kelompok pimpinan Santoso itu dibiarkan maka kelompok radikal Negara Islam di Suriah dan Irak (NIIS/ISIS) suatu saat bisa bergabung dengan mereka.

"Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk ISIS di Indonesia, termasuk di Poso," kata Jenderal bintang empat ini.

Dia juga kembali menegaskan latihan perang seperti di Poso itu latihan rutin tahunan yang lokasinya bisa di mana saja. "Tapi kalau ketemu Santoso dan tidak mau menyerah, ya saya tembak," katanya, menegaskan


Credit  KOMPAS.com

Evakuasi WNI di Yaman, RI Kirim Pesawat TNI AU

 

Terdapat total 4.159 orang WNI di Yaman yang akan dievakuasi jika situasi memungkinkan. (Ilustrasi/Antara Foto/Widodo S)

 

 

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan, pemerintah berencana mengirimkan pesawat-pesawat TNI Angkatan Udara (AU) untuk mengevakuasi WNI yang berada di Yaman, menyusul ditetapkannya situasi yang semakin tidak kondusif di negara itu.

Retno menuturkan, sejauh ini sudah ada 148 WNI yang dievakuasi. Namun, karena perubahan situasi yang drastis, maka pihaknya memutuskan untuk mengaktifkan kembali proses evakuasi secara cepat.

"Dalam waktu satu dan dua hari ada deployment dari Jakarta untuk membantu persiapan evakuasi," ujar Retno di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (30/3).

Selain itu, Retno juga meminta para diplomat Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berkedudukan di Muscat, Oman, untuk menyebar ke Salalah, yang merupakan kota perbatasan antara Oman dan Yaman. Adapun diplomat yang berada di Jeddah, Arab Saudi, diminta untuk merapat ke Jizan, kota perbatasan antara Yaman dan Arab Saudi.

"Jadi rencana beberapa evakuasi sudah kita mempersiapkan semuanya. Kita rencana akan memakai pesawat TNI AU untuk menjemput para WNI kita yang akan dievakuasi, tapi utamanya pesawat itu yang akan mengeluarkan WNI keluar Yaman, setelah itu baru kita pulangkan ke Indonesia," kata dia.

Rencana evakuasi ini, tutur Retno, telah dipikirkan secara matang karena harus melibatkan banyak kementerian dan lembaga, termasuk dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk mengurus pendistribusian pesawat.

Hal ini pun dibenarkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno. "TNI AU sudah menyiapkan untuk membantu WNI yang akan keluar dari Yaman, yang mau keluar lho, karena ada beberapa juga yang masih nyaman dan ada yang melindungi mereka. Yang penting keluar dulu dari Yaman ke negara sebelah. Dari sana baru dikembalikan ke Indonesia," kata dia.

Permintaan Flight Clearance

Menteri Retno mengaku telah berkomunikasi dengan ketiga negara, Yaman, Oman, dan Arab Saudi untuk meminta flight clearance. Hal ini, menurut dia, agar dapat menjamin keamanan bagi WNI.

"Khusus untuk Saudi, kita juga sudah memberikan koordinat-koordinat di mana properti Indonesia ada, sehingga bisa terhindar dari serangan udara. Kita juga memberikan informasi mengenai konsentrasi warga negara kita," ujar dia.

Menurut Retno, WNI di Yaman terkonsentrasi di wilayah timur. "80 persen warga negara kita ada di Hadramaut, sementara di sebelah barat situasi lebih dinamis," kata dia.

Retno tidak menyangkal bahwa memang belum seluruh WNI dapat dievakuasi, karena dari komunikasi yang dilakukannya dengan ketiga negara tersebut diperoleh informasi bahwa ada beberapa tempat yang belum perlu dievakuasi mengingat situasi di sana yang masih tenang, terutama di sebelah timur.

"Tapi kita buka terus, karena KBRI kita tidak terlalu besar. Semua personel kita ada enam diplomat dan sembilan staf lokal. Kita sudah bikin tim deployment dari Indonesia untuk membantu, terutama kita mengerahkan diplomat-diplomat muda yang pernah penempatan di sana dan berbahasa Arab," ujar dia.

Retno menyimpulkan, "jadi semua personel yang akan kita deploy sudah kita persiapkan, sehingga pada saat deployment sudah tidak tanya kanan kiri, sudah tahu medan, sudah biasa dengan kondisi yang sangat dinamis dan juga bisa menguasai bahasa."

Sejauh ini Retno mengatakan bahwa sudah 148 WNI yang dievakuasi dari Yaman.

Terdapat total 4.159 orang WNI yang berada di Yaman. Jumlah itu terdiri dari 2.626 orang mahasiswa, 1.488 orang tenaga kerja profesional di perusahaan minyak dan gas, dan 45 orang staf KBRI beserta keluarganya.


Credit  CNN Indonesia

Delapan WNI Sudah Dibebaskan di Yaman

 

Diperkirakan ada sekitar 21 WNI yang ditahan, diduga oleh kelompok pemberontak Houthi, di Yaman. (Ilustrasi/Reuters/Anees Manousr) 

 

 

Jakarta, CB -- Delapan dari puluhan warga negara Indonesia yang dikabarkan ditahan oleh pemberontak Houthi di Yaman dibebaskan dan akan ditampung di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sanaa.

"Dari 21 WNI yang ditangkap, lima yang berada di penjara di Shumayla sudah dibebaskan," ujar Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (30/3).

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kemlu, Lalu Muhamad Iqbal, lantas menjabarkan ihwal jumlah WNI yang ditangkap.

"Awalnya 23, lalu 2 sudah dibebaskan. Hari ini sudah lima dibebaskan. Saya baru dapat kabar lagi ada satu yang dibebaskan ini. Jadi, total hari ini enam. Total keseluruhan delapan," ucap Iqbal.

Menurut Retno, pemerintah dapat mendeteksi keberadaan WNI tersebut dengan mendatangi penjara satu demi satu.

"Pihak KBRI memang mengunjungi penjara satu persatu mencari WNI. Semua yang dibebaskan sekarang sedang dalam perjalanan ke KBRI," tutur Retno.

Dari informasi yang dihimpun oleh KBRI, kedelapan WNI tersebut ditahan karena masalah keimigrasian. Namun, menurut salah satu mahasiswa di Yaman, Muhammad Kholil, ada juga WNI yang sudah memiliki izin tetap ditahan.

Kholil menyebut bahwa para mahasiswa tersebut ditangkap oleh Kelompok Syiah Houthi karena perbedaan ideologi.

"Alasan yang paling dekat adalah ini penculikan atas dasar ideologi. Karena mereka Sunni, maka harus segera ditangkap. Saya tidak menafikan peperangan di Yaman ada unsur politiknya, tapi unsur ideologi sangatlah terlihat," kata Kholil.

Menanggapi pernyataan tersebut, pihak Kemlu belum bisa memastikan apa penyebab ditangkapnya WNI lain. "Yang jelas yang selama ini sudah dibebaskan itu ditangkap karena masalah keimigrasian. Mereka overstayer. Kalau informasi dari mahasiswa itu kami belum dengar. Kami dapat semua informasi dari pihak otoritas," ungkap Juru Bicara Kemlu, Arrmanatha Christiawan Nasir.

Menjelaskan lebih lanjut, Iqbal menekankan bahwa semua WNI ditahan di penjara yang dikuasai oleh pemerintah legal.

"Semua WNI itu ada di penjara. Sampai saat ini, semua penjara masih di bawah kekuasaan pemerintah Hadi (Presiden Yaman). Jadi, kita belum bisa memastikan mereka ditangkap oleh Houthi atau bukan," ujar Iqbal.

Hingga saat ini, Kemlu akan terus melakukan upaya pembebasan WNI yang ditahan. Kendati demikian, masih banyak kendala dalam melakukan upaya tersebut.

"Harus dibayangkan, suasana di sana itu mencekam. Ada banyak kelompok yang berseteru. Untuk bergerak dari satu penjara ke penjara lain itu juga sulit. Kami akan terus berusaha," tutur Iqbal.

Yaman semakin berkobar saat koalisi serangan udara di bawah komando Arab Saudi melancarkan serangan guna memukul mundur pemberontak Syiah Houthi yang mulai menguasai Aden, benteng terakhir Presiden Yaman, Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Saudi memulai serangan para Rabu (25/3) malam dan Hadi telah angkat kaki dari negaranya pada Kamis. Ia kini berada di Riyadh.



Credit  CNN Indonesia


 

Sudah 148 WNI Dievakuasi dari Yaman

 

 Terdapat total 4.159 orang WNI di Yaman yang akan dievakuasi jika situasi memungkinkan. (CNNIndonesia/Resty Armenia)

 

Jakarta, CB -- Kondisi peperangan di Yaman memaksa pemerintah melakukan operasi evakuasi warga negara Indonesia di negara tersebut. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, sejauh ini sudah 148 WNI yang dievakuasi dari Yaman.

"Sudah sejak 1 Maret sudah dilakukan evakuasi secara bertahap. Sampai sejauh ini sudah ada 148 WNI kami yang dievakuasi," ujar Retno di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (30/3).

Retno memaparkan, terdapat total 4.159 orang WNI yang berada di Yaman. Jumlah itu terdiri dari 2.626 orang mahasiswa, 1.488 orang tenaga kerja profesional di perusahaan minyak dan gas, dan 45 orang staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) beserta keluarganya.

Evakuasi dilakukan di daerah-daerah yang rawan konflik. Sementara, lanjut Retno, beberapa wilayah yang tenang belum diperlukan evakuasi, seperti di daerah timur Yaman.

Kemlu sendiri akan mengirimkan diplomat-diplomat muda yang pernah ditempatkan di Yaman serta mampu berbahasa Arab untuk membantu proses evakuasi. Persiapan penurunan staf tambahan ke Yaman juga sudah dilakukan.

"Jadi semua personel yang akan kita turunkan sudah kita persiapkan semua, jadi saat deployment sudah tidak bertanya lagi karena sudah tahu medan dan biasa dengan kondisi yang sangat dinamis serta menguasai bahasa," ujar Retno.

Retno melanjutkan, pihak KBRI di Sanaa juga masih terus berupaya untuk membebaskan 21 WNI yang ditahan pihak pemberontak Houthi. Informasi awal, kata dia, adalah karena masalah keimigrasian.

"Kami sudah coba dapat akses masuk untuk menanyakan detail, sampai sekarang belum dapat informasi. Tapi kita akan terus lakukan komunikasi dengan otoritas setempat untuk mendapatkan informasi yang jelas, kondisi dan dimana mereka berada," jelas Retno.
 Credit  CNN Indonesia