TNI Akan Luncurkan Pengganti KRI Klewang

  (Foto: Koran SI/P Juliatmoko)

 

 

JAKARTA (CB) - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Marsetio, mengungkapkan insiden terbakarnya kapal cepat rudal KRI Klewang milik TNI AL di Banyuwangi pada 31 Agustus 2012 merupakan tanggung jawab galangan kapal.

Padahal, kapal jenis trimaran itu baru diperkenalkan dan belum selesai sepenuhnya.
"Itu belum masuk ke kami, masih proses pembuatan," ujarnya saat mendampingi Panglima TNI Moeldoko dalam jumpa pers, Selasa (23/12/2014).

Karena itu, pihaknya meminta pihak perusahaan untuk membuat ulang kapal tersebut.
"Ya kan masih ada asuransinya," sambung mantan Panglima Armada Barat (Pangarmabar) itu.
Bahkan saat ini, kapal pesanan TNI tersebut sudah hampir selesai dan segera dipakai untuk operasi pengamanan laut.

TNI memesan kapal tersebut dari PT Lundin Industrty Invest yang berbasis di Banyuwangi, Jawa Timur.
Rencananya, kapal seharga Rp144 miliar itu bakal dilengkapi dengan kemampuan antiradar serta anti-infra merah. Dalam pembuatan desain kapal siluman tersebut, TNI bekerja sama dengan Swedia serta melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT PAL, dan PT Pindad.

Credit OkeZone

Antam Temukan Cadangan Emas Besar di Hutan Konservasi Papua

 

 PT Aneka Tambang menemukan cadangan emas baru di Pegunungan Bintang, Papua, dengan potensi galian mencapai 1 miliar ton. (thinkstockphotos.com/TomasSereda)

 

Jakarta, CB -- PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menemukan cadangan emas baru berskala besar di wilayah Pegunungan Bintang, Papua. Namun, kegiatan produksi perusahaan tambang pelat merah tersebut terkendala oleh status areal yang merupakan zona hutan konservasi.

"Karena Kementerian Kehutanan dan  Lingkungan Hidup (KLH) sudah mengubah peta kawasan di sana dari hutan lindung menjadi konservasi, makanya mereka belum bisa melakukan eksploitasi. Sebenarnya sih bisa, asal underground (pertambangan bawah tanah)," ujar R. Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM  di Jakarta, Selasa (23/12).

Selain Antam, lanjut Sukhyar bilang, terdapat tiga perusahaan tambang lain yang juga menemukan cadangan emas di Nabire, Papua, yakni PT Nabire Bhakti Mining, PT Irja Estern dan PT Iriana Mutiara Indenberg. Nasib ketiganya serupa dengan Antam, yakni masih terkandala perizinan lahan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

"Kawasan itu bisa dieksploitasi asal batas hutan konservasi dan lindung diubah Menteri KLH. Setahu saya, satu dari tiga perusahaan ini salah satunya ada saham Freeport di sana," kata Sukhyar.

Sebagai informasi, sejak 2009 Antam telah melakukan eksplorasi di kawasan Pegunungan Bintang, Papua dalam rangka menemukan cadangan mineral yang meliputi emas, tembaga dan lain-lain. Hasilnya, BUMN tambang tersebut menemukan cadangan emas berskala besar atau setara dengan wilayah kerja PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang diperkirakan mencapai 1 miliar ton.

Credit CNN Indonesia

Traktat Penjualan Senjata Diterapkan

Penjualan senjata global kini lebih ketat dengan pemberlakuan traktat internasional agar penjahat tidak bisa membeli senjata. (Antara/Dewi Fajriani)

 

 

New York, CB -- Traktak perdagangan senjata global yang bertujuan mengatur industri berniali US$85 miliar dan mencegah pelanggar hak asasi manusia dan penjahat memiliki senjata akan mulai berlaku meski Senat AS belum meratifikasinya.

Pendukung traktat yang akan berlaku pada Rabu (24/12) menyambut baik perkembangan ini yang dianggap diperlukan sejak lama.

Mereka mengatakan traktat yang telah juga ditandatangani oleh AS pada 2013 akan mewajibkan eksportir senajta di seluruh dunia memenuhi kriteria eskpor yang ketat dan setara dengantempat-tempat seperti Amerika Serikat dan negara-negara Barat lain.

"Sudah satu dekade para pegiat mendorong agar hal ini terjadi," ujar Anna Macdonald, direktur kelompok lobby Control Arms, dan menambahkan bahwa penerapan traktat ini akan menjadi "fajar satu era baru."

"Jika diterapkan dengan ketat, traktat ini berpotensi menyelamatkan banyak nyawa dan menjadi pelindung yang dibutuhkan oleh warga sipil di seluruh dunia," kata.

"Akhirnya, menyerahkan senjata ke pelanggar hak asasi manusia dan diktator merupakan pelanggaran hukum internasional."

Dari 130 negara yang telah menandatanganinya, 60 telah meratifikasi. Diperlukan ratifikasi oleh 50 negara sebelum traktat ini bisa berlaku.

Amerika Serikat, pengekspor utama senjata di dunia, menandatangani traktat ini pada 2013 tetapi Senat belum meratifikasinya.

National Rifle Association, NFR, kelompok loby senjata AS yang kuat, menentang ratifikasi traktat tersebut meski hanya meliputi senjata-senjata yang diekspor bukan penjualan senjata di dalam negeri.

Pembuat senjata besar lain seperti Rusia, Tiongkok, India dan Pakistan belum menandatangani traktat ini.

Eksportir senjata besa yang telah menandatangani adalah Inggris, Perancis dan Jerman.

Sekjen PBB Ban Ki-moon mengeluarkan pernyataan bahwa sangat "penting bagi kita untuk mendesak partisipasi universal dalam (traktat) ini, dengan mendesak seluruh negara, terutama pengekspor dan pengimpor senjata, untuk ikut serta.

"Saya menghimbau negara-negara yang belum melakukannya, untuk segera menerimanya," tambahnya.

Traktat ini bertujuan menentukan standar untuk pengiriman senjata konvensional, mulai dari senjata gengam sampai tank dan helikoper serang, ke negara lain.

Negara-negara wajib mengkaji kontrak antar negara untuk memastikan senjata yang dijual tidak akan digunakan untuk melanggar hak asasi manusia, terorisme, pelanggaran hukum kemanusiaan atau kejahatan terorganisir.

Pendukung traktat ini mengatakan penerapan peraturan baru tersebut akan menyulitkan para pedagang senjata menjualnya ke pihak-pihak yang terlibat konflik seperti di Suriah, Sudan Selatan dan tempat lain di Timur Tengah dan Afrika.

Credit CNN Indonesia

Panglima TNI: Kapal Perang TNI AL Siap Bantu Bakamla Tangani Illegal Fishing

Jakarta (CB) - Panglima TNI Moeldoko mengakui sulitnya menindak pelaku illegal fishing di perairan Indonesia. Untuk memperkuat kekuatan pemberantasan di lautan Indonesia, TNI menyiapkan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

"Di dalam menjalan eksekusi soal pelanggaran yang dilakukan siapapun, Illegal fishing atau apapun, Bakamla tidak memiliki kekuatan untuk penindakan. Untuk itu, Bakamla akan meminta kekuatan dari TNI. TNI mohon saya disiapkan untuk penindakan," ujar Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/12/2014).

Menurut Moeldoko, Bakamla dibentuk menggantikan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), untuk menangani segala permasalahan yang ada di lautan Indonesia. "Bakamla itu yang akan menyelesaikan hal-hal seperti itu. TNI itu dalam rangka menghadapi kombatannya. Ini kalau illegal fishing, Bakamla nanti itu yang menangani," jelas Moeldoko.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Marsetio menambahkan, TNI melalui Bakamla dapat melakukan penindakan kepada kapal asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia, selama kapal tersebut memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

"Jadi kalau TNI AL itu di ZEE itu, sesuai dengan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), itu adalah war ship. Itu berarti (yang tangani) kapal perang TNI AL atau KRI," kata dia.

Namun pemusnahan kapal asing oleh TNI tak dapat dilakukan sembarangan. Setelah penyidikan bagi kapal tersebut usai, maka sesuai keputusan pengadilan, TNI AL melalui Bakamla akan memusnahkan kapal asing tersebut.

"Sebenarnya (pemusnahan kapal), sudai sesuai pada incracht nya, keputusan pengadilannya. Contohnya yg di Ambon, TNI AL diperintahkan untuk melakukan pemusnahan. Jadi ada keputusan pengadilannya. Itu berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Ambon," tutupnya.


Credit DetikNews

Panglima Tegaskan Tidak Ada Titipan Calon KSAL karena TNI Bukan McDonald's

KOMPAS.com/DANI PRABOWO Panglima TNI Jenderal Moeldoko (dua dari kanan) beserta Kepala Staf Angkatan Laut Jenderal (TNI) Laksamana TNI Marsetio (kiri), Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal (TNI) Budiman (dua dari kiri), dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia menghadiri apel siaga dalam rangka pengamanan Pilpres 2014 di Lapangan Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta, Selasa (22/7/2014).


JAKARTA, CB— Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan tidak ada praktik curang dalam menentukan calon Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Moeldoko kemudian berkelakar dengan menyebut bahwa TNI bukanlah seperti restoran cepat saji McDonald's yang ada proses pesan-memesan.
"Soal calon KSAL tidak ada pesan-pesanan ya, memangnya McDonald's," ujar Moeldoko sambil tersenyum, saat menggelar jumpa pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/12/2014).
Ucapan Moeldoko tersebut disambut gelak tawa oleh orang-orang yang berada di ruangan konferensi pers tersebut. Kemudian Moeldoko menjelaskan, TNI memiliki sistem pembinaan personel yang sangat baik.
Moeldoko menjamin tidak ada pihak yang "bermain" dalam proses pemilihan calon KSAL tersebut. Moeldoko mengatakan, penentuan calon KSAL sepenuhnya menjadi wewenang Presiden Joko Widodo. Tidak ada pihak yang bisa mencampuri hak prerogatif presiden tersebut.
"Semua melalui proses yang cantik. Kami menentukan sama-sama kepala staf angkatan. Setelah itu kita berikan jalan kepada Bapak Presiden. Nanti sepenuhnya Pak Presiden yang akan menentukan kepala staf angkatan," kata Moeldoko.
Sebelumnya, pergantian pucuk pimpinan Kepala Staf TNI Angkatan Laut akan segera dilakukan pemerintah. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno mengatakan, pemerintah sudah mulai mempersiapkan nama pengganti Laksamana Marsetio yang akan segera pensiun pada Desember 2014.
"Kalau KSAL pasti bulan depan karena Januari depan sudah ganti," kata Tedjo saat ditemui di kantornya, Selasa (25/11/2014).
Tedjo tak mau membuka siapa calon pengganti Marsetio yang disiapkan pemerintah. Dia hanya menyebutkan bahwa setelah pergantian KSAL, Presiden Joko Widodo akan pula mengganti KSAU Marsekal Ida Bagus Putu Dunia yang akan pensiun pada bulan Maret. Tedjo masih belum mengetahui apakah pergantian KSAL dan KSAU akan dilakukan secara bersamaan atau terpisah.
"Kita lihat nanti apakah Presiden mau efisiensi dilantiknya bareng atau bagaimana," ungkap Tedjo.


Credit KOMPAS.com

492 TKI Ilegal Dijemput Pesawat Hercules TNI AU dari Malaysia

Dispen TNI AU
 Bertempat di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Asisten Operasi (Asops) Kasau Marsda TNI Ida Bagus Anom Manuaba, mewakili Kasau didampingi pejabat TNI dan TNI AU menerima kedatangan lima pesawat C-130 Hercules TNI AU yang membawa 505 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah di Malaysia, Selasa (23/12/2014).



CB, JAKARTA – Sebanyak 492 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur dengan menggunakan 5 pesawat C-130 Hercules TNI AU, Selasa (23/12/2014).
Mereka dijemput menggunakan pesawat Hercules TNI AU dari Malaysia menuju tanah air. Pesawat pertama tiba pukul 18.30 WIB hingga pesawat terkahir tiba pukul 19.30 WIB.
Para TKI Ilegal yang datang tidak seluruhnya orang dewasa, ada juga balita. Perjalananan via udara yang ditempuh selama tiga jam membuat empat TKI, mengalami sakit kelelahan.
Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Hadi Cahyanto menyatakan pihak TNI AU sendiri telah menyiapkan tim kesehatan untuk mengantisipasi TKI yang kelelahan.
"Langkah selanjutnya seluruh TKI wajib melalui prosedur standar yaitu cek keimigrasian dan bea cukai sebelum menuju ke embarkasi haji Pondok Gede," kata Hadi.
Rencananya hari ini, Rabu (24/12/2014), seluruh TKI akan kembali diterbangkan menuju daerah masing masing.
Lebih lanjut Hadi menyatakan, pada awalnya kedatangan pesawat diarahkan menuju Bandara Juanda Surabaya, namun untuk mempermudah kordinasi dan pemulangan TKI ke daerah asal, rute di alihkan ke Lanud Halim Perdanakusumah Jakarta.
Seluruh operasi kemanusiaan ini dipimpin Letkol Penerbang Purwanto Adi Nugroho dari Skuadron 31 Halim Perdanakusuma.
Hadir dalam kedatangan TKI tersebut, menteri luar negeri Retno marsudi, Menaker Hanif dan Kepala BNP2TKI, Nsron Wahid.

Credit TRIBUNNEWS.COM

Panglima: TNI Memiliki Potensi dan Harapan Besar Untuk Maju

Tribunnews.com/Wahyu Aji


CB, JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, TNI memiliki potensi besar untuk maju dan berkembang.
Oleh karena itu, sesungguhnya bagi TNI memiliki potensi dan harapan bahwa tidak ada yang tidak bisa, yang ada adalah mau atau tidak untuk berpikir cerdas, mau atau tidak untuk berbuat yang terbaik, dan membuat perubahan kearah yang lebih baik.
Lebih lanjut dikatakan Moeldoko, dengan membangun semangat baru, untuk berubah dari pemikiran tradisional ke arah yang lebih progresif, namun tidak merubah tradisi dan jatidiri TNI.
Menurutnya, TNI harus menggunakan dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan internal dan eksternal, dari meningkatkan kemampuan hingga terobosan-terobosan pengembangan kemampuan TNI. Pendekatan internal ditujukan untuk membangun manajemen TNI yang solid dan terinteroperabilitas pada semua bidang.
"Pada konteks kehidupan bermasyarakat, saya tekankan untuk kembali menghidupkan Kepemimpinan dan Komunikasi Sosial (KKS) TNI, bertujuan untuk lebih mendekatkan yang sudah dekat dan mendekatkan yang jauh, dalam rangka menjadikan TNI lebih dicintai, dibanggakan masyarakat," kata Panglima TNI saat menutup Rapat Pimpinan (Rapim) TNI, di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Selasa (23/12/2014).
Dirinya juga meminta untuk menciptakan kondisi yang lebih baik, kondisikan kondisi dan manfaatkan kondisi dalam konteks kepentingan pelaksanaan tugas TNI, serta dalam konteks membangun kreativitas komunikasi dengan pemerintah daerah dan elememen masyarakat lainnya, guna membantu percepatan pembangunan di daerah.
Diketahui, setelah dibuka pada hari Senin (22/12/2014) kemarin, hari ini merupakan hari terakhir pelaksanaan Rapim TNI yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI dengan peserta 173 Perwira Tinggi beserta para Kepala Staf Angkatan.
Rapim tersebut mengundang sejumlah Menteri Kabinet Kerja untuk memberikan pembekalan. Hari ini dihadiri oleh Menko Polhukam dan Menko Kemaritiman. Sedangkan kemarin sejumlah Menteri telah memberikan pembekalan, diantaranya adalah Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Adrinof Chaniago, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, Menteri PU dan Perumahan rakyat.

Credit TRIBUNNEWS.COM

Jokowi Tambah Lagi Remunerasi TNI

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko memberikan keterangan dalam Rapim TNI Tahun 2015 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, 22 Desember 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf

CB, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko mengatakan semua prajurit TNI akan mendapat kenaikan remunerasi, dari 37 persen menjadi 50 persen, tahun depan. Kenaikan ini, kata dia, sesuai dengan beban kerja para prajurit.

"Pak Presiden Joko Widodo sudah menyatakan prajurit akan mendapat tambahan remunerasi menjadi 50 persen," katanya saat konferensi pers di Markas Besar TNI, Jakarta Timur, Selasa, 23 Desember 2014.

Moeldoko juga akan membuat anggaran tambahan untuk rencana strategis kesejahteraan prajurit. Namun ia menolak menyebutkan berapa anggaran yang diajukan. "Itu untuk long term. Belum bisa saya sebutkan kisarannya," ujarnya.

Rencana strategis khusus tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit. Menurut Moeldoko, selama ini, belum ada rencana strategis yang berkaitan dengan kesejahteraan prajurit.

 Rencana strategis kesejahteraan prajurit, ujar Moeldoko, mencakup soal pengupahan prajurit, penyediaan rumah bagi prajurit, dan peningkatan pendidikan bagi prajurit. "Diharapkan nanti ada proyeksi pada tahun ke berapa penyediaan rumah prajurit bisa diselesaikan."


Credit TEMPO.CO

Kalau Polri Tak Sanggup Tangani Teroris, TNI Siap Turun Tangan

Densus 88

 

Jakarta, CB - Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan hingga detik ini Indonesia masih ada dalam ancaman terorisme. Aksi teror yang dilakukan segelintir orang tak bertanggungjawab ini masih menghantui masyarakat, terutama adalah Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

 

"TNI dari waktu ke waktu telah menyiapkan prajuritnya, baik dari satuan khusus maupun satuan-satuanya di batalyon untuk memerangi teroris," kata Moeldoko usai Rapat Pimpinan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/24/2014).

 

Menurutnya untuk membendung aksi teror tersebut TNI siap bekerjasama dengan Polri. Bahkan, lanjutnya, jika Polri sudah tidak mampu mengatasi teroris maka TNI siap turun tangan.

 

"Kita tetap melakukan sinergi dengan Polri. Apabila tingkat aksi terorisme melampaui kepolisian untuk menangani, maka disitulah TNI akan hadir. Nanti akan ada dewan pemerintah yang dibentuk memberitahukan bahwa terorisme sudah masuk dalam intensitas tinggi," jelasnya.

 

Adapun ancaman teroris dengan intensitas tinggi, menurut Moeldoko, seperti pembajakan pesawat maupun kapal, penyanderaan WNI di luar negeri, dan juga adanya ancaman kedaulatan NKRI.

 

"Contoh tersebut adalah domain TNI. TNI diproyeksikan untuk itu. Jadi ada beberapa status yang ditingkatkan dari C ke B atau dari B ke A," tandasnya.

 

Dalam kesempatan itu juga Moeldoko mengungkapkan bahwa pemerintah telah berjanji akan meningkatkan kesejahteraan prajurit, yakni dengan meningkatkan tunjangan kinerja atau remunerasi. Dengan begitu diharapkan, tentara lebih kuat dan profesional dalam menjalankan tugasnya menjaga pertahanan negara.

 

"Beberapa waktu lalu Pak Presiden saat memberikan pengarahan di Pangkalan Komando Satuan di Kalimantan beliau menyampaikan, kerja (TNI) nanti akan mendapat tambahan peningkatan remunerasi dari 37% menjadi kurang lebih 50%ke depan," ungkapnya.

 

Moeldoko menuturkan, proses peningkatan kesejahteraan prajurit seiring dengan perawatan alat utama sistem persenjataan TNI yang masuk dalam rencana strategis TNI. Hal itu lanjut Moeldoko, telah disampaikan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Komisi I DPR RI.

 

"Itu yang jadi drive dalam penyelenggaraan anggaran ke depan," lanjut Moeldoko.

 

Sementara itu, Moeldoko mengatakan, hari ini terakhir Rapim TNI yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI dengan peserta 173 Perwira Tinggi beserta para Kepala Staf Angkatan. Rapim tersebut mengundang sejumlah Menteri kabinet kerja untuk memberikan pembekalan. Hari ini dihadiri oleh Menko Polhukam dan Menko Kemaritiman.

 

Sedangkan kemarin sejumlah Menteri telah memberikan pembekalan, diantaranya adalah Menteri Pertahanan Ryarmizard Ryacudu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Adrinof Chaniago, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, Menteri PU dan Perumahan rakyat.

Credit Harianterbit.com

Begini Spesifikasi Jet Amfibi Idaman TNI

Pesawat amfibi Beriev Be-200. planeaday.com



CB, Jakarta - Indonesia akan memiliki Jet Amfibi Beriev Be-200 buatan Rusia. Pesawat ini dibeli karena dianggap memiliki banyak fungsi, antara lain untuk mengejar kapal asing yang mencuri ikan sampai pemadaman kebakaran hutan. Maklum, pesawat ini sanggup membawa dan memuntahkan 12 ton air.

Menurut Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Ida Bagus Putu Dunia, rencana pembelian itu sudah disampaikan ke Presiden Joko Widodo. "Presiden sudah setuju," kata Putu Dunia di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta, Selasa, 23 Desember 2014.

Putu Dunia beralasan pesawat tersebut mampu membantu pemerintah membasmi pencurian ikan di perairan Indonesia. Bukan hanya mengawasi dari udara, dia melanjutkan, jet amfibi mampu mendarat di atas laut dan menindak kapal asing pencuri ikan.

Jet amfibi yang diinginkan Putu Dunia adalah Beriev Be-200. Jet yang memiliki lambung seperti kapal ini produksi Irkut, Rusia. Pesawat ini memiliki panjang 32 meter, lebar sayap 32,8 meter, dan tinggi 8,9 meter. Pesawat ini sekilas tak jauh berbeda dengan pesawat jet angkut penumpang dengan sepasang sayap utama di tengah badan dan sepasang sayap berukuran lebih kecil di ekor. Perbedaan Be-200 dengan pesawat biasa terletak pada lambungnya yang berbentuk cembung mirip kapal. Selain itu ada sepasang penyeimbang yang terpasang di ujung sayap. Kegunaannya, mirip cadik yang menyeimbangkan laju kapal kayu.

Perbedaan selanjutnya, terdapat pada letak dua buah mesin jet Progress D-436TP turbofan yang terletak di atas punggung pesawat. Tujuannya tentu menghindari air masuk ke dalam mesin jet. Pesawat yang diawaki dua orang pilot ini mampu terbang sejauh 2.100-3.300 kilometer. Jet amfibi ini juga mampu melesat dengan kecepatan maksimal 700 kilometer per jam.

Sejumlah negara mengenal Be-200 sebagai pesawat pemadam kebakaran hutan. Musababnya isi perut jet amfibi ini bisa menampung dan memuntahkan 12 ton air wilayah yang terpapar api dari udara. Selain air, pesawat ini juga mampu membawa 44 orang penumpang.


Credit TEMPO.CO

Ini Jawaban Dirut Pertamina Soal Usulan Penghentian Impor Bensin RON 88

 Ilustrasi BBM bersubsidi


JAKARTA, CB - Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto menanggapi soal usulan Tim Reformasi Tata Kelola Migas, yang salah satu rekomendasinya penghentian impor bensin RON 88 atau lebih familiar dengan jenis premium. Menurut Dwi, jika kebijakan tersebut untuk kenaikan nasional, Pertamina akan menindaklanjuti kebijakan tersebut.
"Jadi, kalau itu demi kebaikan nasional sudah barang tentu Pertamina akan menindaklanjuti nanti sesuai dengan kebijakan pemerintah terhadap bagaimana pengamanan pasokan BBM bagi masyarakat, kalau apa namanya beda antara subsidi dengan non subsidi terlalu jauh pasti orang akan kembali ke yang lebih baik," ujar Dwi usai melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung HM Prasetyo, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (23/12/2014).
Dwi mengatakan, Pertamina siap untuk mengamankan pasokan BBM jika nantinya kebijakan tersebut benar diterapkan. Namun, butuh waktu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan tersebut.
"Nanti tentu akan butuh waktu bagaimana Pertamina mempersiapkan fasilitasnya lalu sosialisasi ke masyarakat," kata Dwi.
Dwi kemudian membahas soal impor BBM RON 92 yang diturunkan menjadi RON 88. Menurut Dwi, kilang di Indonesia masih banyak yang hanya bisa memproduksi nafta dengan kadar RON 70. Nafta tersebut, kata Dwi, baru bisa dipakai menjadi bahan bakar premium RON 88, jika dicampur dengan HMOC berkadar RON 92.
"Jadi sebenarnya itu memanfaatkan kilang kita itu sendiri," kata Dwi.



Credit KOMPAS.com

Dibombardir, Internet Korut Cuma Tumbang 9 Jam

BBC
Serangan internet ini diduga terkait film baru produksi Sony yang isinya mengkritik pemimpin Korut Kim Jong-un.

 

 

  CB - Sempat tumbang, sambungan internet Korea Utara (Korut) akhirnya pulih dan terhubung kembali ke jaringan global.

Seperti diberitakan, jaringan internet Korut dibombardir oleh peretas yang menggunakan metode serangan distributed denial-of service (DDoS). Serangan DDoS akan membuat jaringan sibuk karena menerima jutaan paket data tiap detiknya. Jika tidak dihentikan, serangan dapat bisa melumpuhkan jaringan.

Tidak butuh waktu lama bagi Korut untuk memperbaiki jaringan internet mereka. Menurut pengamatan analis dari perusahaan analisis jaringan Dyn Research, seperti KompasTekno kutip dari Mashable, Selasa (23/12/2014), matinya internet di Korut hanya berlangsung selama 9 jam 31 menit.

Internet di Korut sendiri sebenarnya cukup terbatas. Korut diketahui memiliki empat sambungan resmi ke jaringan internet global yang semuanya terhubung melalui perusahaan telkomunikasi asal Tiongkok, China Unicom.

Seperti dikutip dari ZDNet, saat ini hanya ada satu penyedia jaringan internet di Korut, yaitu Star-KP. Keseluruhan jaringan internet itu hanya terdiri dari 1.024 IPv4 dan 18 domain.

Sebelumnya, Pemerintah AS melalui Presiden Barrack Obama menuding Korut sebagai biang keladi peretasan besar-besaran yang menimpa Sony Pictures di AS. Obama kemudian menjanjikan bakal "merespons" serangan Korut.

Tumbangnya internet Korut ini disebut-sebut merupakan respons yang dijanjikan Obama. Namun, kemungkinan keterlibatan AS dalam tumbangnya internet Korut ditampik oleh analis lain, Dan Holden, dari Arbor Networks.

Holden mengatakan bahwa Korut diserang dengan metode DDoS sederhana yang menyebabkan sambungan internet terputus.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Korut.

Credit KOMPAS.com

AS Sangat Berkomitmen Terhadap Indonesia

AS Sangat Berkomitmen Terhadap Indonesia (Foto:Ferry/Okezone)

JAKARTA (CB) - Letak Indonesia yang berada di antara dua benua dan samudera, menyebabkan negara besar seperti Amerika Serikat (AS) sangat menaruh perhatian pada Indonesia.
Hari ini, sebuah kapal laut generasi terbaru dari AS tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Kapal tersebut bernama USS Forth Worth.
Kapal ini adalah jenis kapal perang pesisir (Littoral Combat Ship/LCS). USS Forth Worth dirancang untuk mampu berperang di wilayah perairan dangkal dan dilengkapi dengan teknologi navigasi tingkat tinggi.
Kapal ini dilengkapi landasan helikopter yang memudahkan jika terjadi serang atau ingin menyerang musuh. Selain itu bentuknya yang tidak terlalu besar menyebabkan USS Forth Worth memiliki kelincahan dan daya jelajah yang tinggi.
“Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis, sehingga kami merasa harus meningkatkan kerja sama dengan negeri ini. Selain itu, kami siap melatih tentara di Indonesia agar lebih tangguh di masa depan,” ujar Komandan USS Forth Worth, Letnan Kolonel Laut Bridgewater Carrolton kepada wartawan, Senin (22/12/2014).
“Sudah empat kapal AS yang berlabuh di Indonesia sepanjang 2014. Ini bukti jika AS memiliki komitmen dengan Indonesia,”lanjut Duta Besar AS untuk Indonesia, Robert Blake.

Credit OkeZone

Jika Perlu, Tiongkok Siap Bantu Rusia

 

Mata uang Rusia, Rubel, menukik tajam awal minggu lalu, meski Putin tak mengakui negaranya berada dalam krisis. (Reuters/Kacper Pempel)

 

 

Beijing, CB -- Menteri Luar Negeri Tiongkok mengatakan Tiongkok bersedia membantu Rusia dari krisis ekonomi yang melanda negara itu, jika diperlukan.

Namun Wang Yi mengatakan ia percaya Rusia masih mampu untuk mengatasi masalah ekonominya sendiri, sperti dikutip dari surat kabar Tiongkok, Senin (22/12).

Rubel telah menurun sekitar 45 persen terhadap dolar tahun ini. Presiden Vladimir Putin telah menolak untuk menyebutnya krisis dan mengatakan mata uang Rusia pada akhirnya nanti akan bangkit kembali.

Wang, berbicara kepada wartawan akhir pekan lalu, mengatakan bahwa Rusia juga memiliki "kebijaksanaan" untuk keluar dari kesulitan.

"Jika pihak Rusia membutuhkan, kami akan memberikan bantuan yang diperlukan dalam kemampuan kami," katanya, mencatat bahwa kedua negara telah secara konsisten membantu satu sama lain.

Menteri perdagangan Tiongkok, juga berbicara pada akhir pekan lalu, mengusulkan lebih banyak menggunakan mata uang Tiongkok dalam perdagangan dengan Rusia untuk menghadapi melemahnya rubel demi memastikan perdagangan yang aman dan dapat diandalkan.

Tiongkok dan Rusia memiliki hubungan diplomatik dan ekonomi yang erat, terutama di sektor energi.

Namun, Tiongkok mengambil langkah aman dan berusaha untuk terlihat tidak memihak dalam konflik Rusia dan Ukraina serta menyerukan kedua belah pihak melakukan pembicaraan untuk mengatasi masalah mereka.

Ekspor Tiongkok ke Rusia naik 10,5 persen dan impor naik 2,9 persen dalam tiga kuartal pertama tahun ini dari periode yang sama pada 2013, dengan total perdagangan senilai US$ 70,78 miliar.

Regulator valuta asing Tiongkok mengatakan pekan lalu bahwa mereka memonitor penurunan rubel tetapi mereka tidak melihat dampak yang signifikan terhadap alur modal kedua negara.

Credit CNN Indonesia

Terkait Laut China Selatan, Pejabat Tiongkok akan ke Vietnam

 

Tiongkok menggambar wilayah sembilan garis putus-putus yang mengklaim hampir 90 persen dari wilayah Laut China Selatan. (Dok.Istimewa)

 

Beijing, CB -- Seorang pejabat senior Tiongkok akan mengunjungi Vietnam bulan ini, di tengah ketegangan antara kedua negara tetangga tersebut atas klaim wilayah sengketa di Laut China Selatan.

Yu Zhengsheng, yang mengepalai badan penasehat seremonial parlemen Tiongkok dan merupakan pejabat tertinggi keempat di Partai Komunis Tiongkok, akan ke Vietnam untuk memenuhi undangan dari Partai Komunis Vietnam, kata kantor berita resmi Xinhua pada Senin (22/12).

Tidak ada informasi lebih lanjut mengenai rencana kunjungan itu.

Kekerasan anti-Tiongkok berkobar di Vietnam sejak akhir Mei setelah perusahaan minyak CNOOC mendirikan rig oil, alat pembor minyak, di laut dalam yang berada sekitar 240 km di lepas pantai Vietnam di Laut China Selatan.

Sejak itu, Tiongkok telah berusaha untuk mencairkan ketegangan dengan Vietnam, termasuk mengirimkan pejabat senior ke Hanoi.

Namun, kedua negara bentrok lagi bulan ini setelah Vietnam mengajukan posisinya ke pengadilan arbitrase internasional, diprakarsai oleh Filipina, atas sengketa yang melibatkan beberapa negara.

Partai-partai Komunis memerintah kedua negara dan perdagangan mereka telah membengkak sampai US$ 50 miliar per tahun. Meski begitu, Vietnam telah lama mencurigai negara tetangganya itu, terutama menyangkut klaim Tiongkok yang ingin menguasai hampir seluruh Laut China Selatan.

Tongkok mengklaim sekitar 90 persen dari Laut Cina Selatan, yang diimplementasikan dengan nine-dash line, berupa garis putus-putus yang membentang jauh ke dalam jantung maritim Asia Tenggara.

Selain Vietnam, negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Brunei dan Taiwan juga memiliki klaim ke bagian perairan yang kaya akan ikan, potensi energi dan merupakan jalur pelayaran utama.

Credit CNN Indonesia

KSAL: kapal perang Indonesia minim suku cadang

Ilustrasi -- Perawatan alutsista kapal perang TNI. (ANTARA/Dwi Agus Setiawan)

Kapalnya masih bisa digunakan bertugas, tapi sangat terbatas

Jakarta (CB) - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio, mengakui sejumlah kapal perang baru milik TNI AL dalam kondisi minim suku cadang, sehingga upaya untuk melakukan operasi menjadi terbatas.

"Kapal multirole light fregat Bung Tomo Class produksi Inggris hanya dibekali persediaan suku cadang untuk keperluan berlayar selama tiga bulan," kata Marsetio di sela-sela Rapim TNI 2015, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.

Tak hanya itu, kapal korvet Sigma Class buatan Belanda juga mengalami hal serupa.

"Bung Tomo Class itu baru datang tahun ini. Ada tiga unit," ungkap Marsetio.

Kapal Bung Tomo Class tersebut, lanjut dia, bekal suku cadangnya sudah hampir habis digunakan untuk perjalanan pengiriman kapal dari Inggris ke Indonesia.

"Kapalnya masih bisa digunakan bertugas, tapi sangat terbatas," tuturnya.

Menurut dia, minimnya suku cadang kapal perang TNI diakibatkan oleh keterbatasan anggaran pemerintah.

Di tempat yang sama, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, pada Rapim TNI 2015 ini, TNI sedang menyusun anggaran dalam rencana strategis (renstra) II 2015--2019 untuk perawatan alutsista TNI, termasuk membeli suku cadang kapal-kapal perang Angkatan Laut.

"Selama ini kami cuma punya satu rencana strategis, yakni modernisasi alutsista saja. Dengan rencana strategis pemeliharaan dan perbaikan alutsista, maka alokasi dananya lebih terjamin," katanya.



Credit ANTARA News

TNI Bangun Kodam di Manokwari

 
SERAMBI INDONESIA / M ANSHAR Pasukan TNI Kodam Iskandar Muda saat defile pasukan pada upacara peringatan HUT Ke-69 TNI di Lapangan Blangpadang, Banda Aceh, Selasa (7/10/2014).



JAKARTA, CB — Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, Komando Daerah Militer (Kodam) di Papua yang rencananya akan dibangun berlokasi di Kota Manokwari, Papua Barat. Saat ini, pembangunan Kodam tersebut masih dalam tahap proses penyiapan lahan.
"Saat ini sudah penyiapan lahan yang akan dilaksanakan di Manokwari," ujar Gatot dalam jumpa pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/12/2014).
Gatot mengatakan, pembangunan Kodam di Papua Barat sebenarnya direncanakan untuk tahun anggaran 2016. Namun, dengan berbagai pertimbangan, pembangunan tersebut dipercepat menjadi tahun 2015.
Saat ini, kata Gatot, pembangunan Kodam di Papua Barat akan dilakukan bersamaan dengan pembangunan Kodam 13 Merdeka di Sulawesi Utara. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, pembangunan Kodam baru di Papua Barat akan berlangsung pada 2015. Pembangunan tersebut akan disesuaikan dengan anggaran yang sudah dipersiapkan oleh TNI.
"Tahun 2015 sudah mulai kita lakukan kegiatan fisiknya," kata Moeldoko.
Sebelumnya, Moeldoko mengatakan, untuk memperkuat pertahanan dan mempermudah koordinasi, TNI berencana menambah Kodam di Papua.
"Penambahan Kodam di Papua sesuai rencana strategi (renstra) sudah siapkan. Tapi yang pertama di Manado sudah mulai jalankan. Harapan kita untuk Papua tahun depan sudah bisa dijalankan," ujar Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (10/12/2014), seperti dikutip Antara.
Panglima TNI menjelaskan, alasan pembentukan Kodam baru karena luasnya wilayah sehingga menyulitkan rentang kendali bagi seorang pemimpin di mana Pangdam harus mengendalikan semua prajuritnya yang sangat jauh.
"Ini menyulitkan. Rentang kendali itu dipenuhi dengan membangun Kodam baru. Ada beberapa pilihan lokasi, di antaranya di Sorong dan masih ada pilihan-pilihan," jelasnya.
Mantan Pangdam Siliwangi ini menegaskan, tidak ada kepentingan politik dan maksud apa pun dalam pembangunan Kodam baru di Papua.
"Tidak sama sekali. Ini murni untuk kepentingan pertahanan. Tidak punya maksud apa pun. TNI hanya ingin aspek pertahanan bisa terpenuhi di wilayah itu sehingga apabila terjadi situasi yang tidak kita inginkan, kendali operasi itu betul-betul bisa dijaga dengan baik," tukasnya.


Credit KOMPAS.com

Indonesia Turut Dukung Konvensi Perubahan Iklim Dunia

Ilustrasi (guardian)

JAKARTA (CB) - Indonesia sebagai salah satu negara perserta Konferensi Perubahan Iklim yang berlangsung di Lima, Peru, pekan lalu, turut mendukung dan mendesak adanya program-program pemerintah yang mendukung program perubahan iklim dunia.

Menurut rilis yang diterima Sindonews dari Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNIP) pada Minggu (21/12/2014), Indonesia turut menyetujui sebuah keputusan yang diberi nama Lima Call for Climate Action.
 
“Dalam keputusan ini, semua negara menyepakati bahwa upaya pengendalian dan penanganan perubahan iklim masa depan akan dilaksanakan di bawah Konvensi Perubahan Iklim dengan menggunakan keluaran legal yang akan disepakati pada tahun 2015,” tulis rilis tersebut.

Keputusan ini, menurut rilis tersebut pada awalnya sempat mendapat penolakan dari beberapa negara. Setelah tejadi debat panjang dan beberapa kali skorsing, keputusan itu akhirnya disetujui secara aklamasi oleh seluruh peserta.

“Dalam keputusan yang sama, seluruh Negara Pihak juga menyepakati bahwa intended nationally determined contributions (INDCs) yang merupakan bentuk partisipasi aktif masing-masing Negara,” imbuhnya.

Menurut Rachmat Witoelar, Ketua Harian DNIP, Indonesia harus mempersiapkan programnya dalam INDCs matang-matang. “Penyiapan kontribusi Indonesia dalam bentuk INDCs harus dipastikan tidak menjadi beban tambahan dalam pelaksanaan pembangunan nasional,” ucapnya.

Dalam pandangannya, INDCs yang disampaikan Indonesia harus terfokus pada kebutuhan pembangunan nasional Indonesia. Dengan fokus pembangunan pada sektor maritim, ketahanan energi dan ketahanan pangan.

“Sudah selaiknya Indonesia dapat memanfaatkan INDCs sebagai peluang untuk memastikan berjalannya proses pembangunan nasional yang sekaligus akan memberikan kontribusi pada upaya bersama untuk mencegah kehancuran dan bencana katastrofik akibat terjadinya perubahann iklim,” tambah Rachmat.

Indonesia sendiri memiliki sebuah tempat khusus dalam konferensi tersebut, yakni Indonesia Paviliun. Hal ini merupakan salah satu agenda tambahan, yang dalam pelaksanaannya dihadiri oleh hampir semua pewakilan perserta, dan menghasilkan 25 pembahasan.



Credit SINDOnews

Panglima Ingin TNI Jadi Big Brother di Asia

Panglima TNI Moeldoko (tengah) di dampingi tiga kepala staf di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/12/2014).MTVN/Yogi Bayu Aji



CB, Jakarta: TNI ingin punya `nama` di Asia. TNI ingin disegani di benua Kuning.

"TNI ingin jadi big brother di Asia," kata Panglima TNI Moeldoko di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/12/2014).

Cita-cita di atas bukan perkara mudah untuk diwujudkan. Perlu kerja keras. Juga harus dibangun kerja sama yang apik antartentara di kawasan Asia dan Asia Pasifik.

Menurut Moeldoko, para panglima di kawasan ini punya suatu forum khusus. Di sana mereka membahas soal masalah-masalah kemanan di sana.

Moeldoko mengatakan, pada forum panglima kawasan Asia-Pasifik sekitar dua bulan silam, sempat dibahas soal komunitas ASEAN dan Asia Pasifik 2015. Salah satu hasilnya, TNI ingin menyambungkan jalur sutra di Tiongkok dengan poros maritim Indonesia.

"Apa ada kaitan dan keuntungan. Maritim dan jalur sutra titik singgungnya di mana peluangnya. Kita pikirkan bersama," pungkas dia.




Credit Metrotvnews.com

KSAL Marsetio Dianugerahi Penghargaan oleh Menhan Malaysia

Jakarta (CB) - KSAL Laksamana Marsetio menerima penghargaan dari Kementerian Pertahanan Malaysia. Penghargaan diberikan oleh Menteri Pertahanan Malaysia Hishamuddin Hussein.

Dalam akun twitter resmi Tentara Laut Diraja Malaysia (@tldm_rasmi) yang dicuitkan pada Jumat (19/12/2014) lalu disebutkan, "Malaysia Hargai Jasa Laksamana TNI Dr. Marsetio~Dikurniakan Darjah Panglima Gagah Angkatan Tentera Kehormat".

Tampak dalam foto itu, KSAL Laksamana Marsetio berdiri di depan Menhan Malaysia Hishamuddin Hussein, memberi hormat, serta dikalungi selempang merah yang dipasang dari bahu kanannya oleh Menhan Malaysia Hishammuddin Hussein.

Foto-foto kunjungan KSAL Laksamana Marsetio itu juga diunggah oleh Menhan Malaysia Hishamuddin Hussein di akun twitternya @HishammuddinH2O pada Jumat (19/12/2014) yang dilansir detikcom, Minggu (21/12/2014).

"Earlier this morning. Respect Comm: Pengurniaan Darjah Kepahlawanan ATM Kehormat kpd Lksamana Sr. Masetio," demikian cuit Hishammuddin yang mengunggah foto saat memberi penghargaan pada KSAL Laksamana Marsetio.

Sebelumnya, Hishammuddin menerima kunjungan kehormatan KSAL Laksamana Marsetio beserta beberapa stafnya. "Pagi tadi “Comms: Kunjungn Hormat Lksmana Sr. Marsetio - Kepala Staf Angktn Tntera Laut Nsional Indonesia kpd @H2O," demikian bunyi twitnya.



Credit DetikNews