Sirkuit Sentul Targetkan Gelar MotoGP pada 2017

Sentul harus naik grade untuk bisa mewujudkan hal tersebut.

Marc Marquez menjajal motor Honda di Sirkuit Sentul. (VIVAnews/Muhamad Solihin)

 

  CB - Sirkuit Internasional Sentul di bawah pengelola PT Sarana Sirkuitindo Utama (SSU) tengah berbenah guna menyelenggarakan event-event sekelas MotoGP. Diharapkan, pada 2017, mimpi tersebut bisa terlaksana. 

Sejak dibuka pada 1993, sirkuit kebanggaan Indonesia ini pernah menyelenggarakan berbagai event akbar di antaranya MotoGP, Moto2, dan A1.

Saat itu, sirkuit dengan luas 78 hektare ini masih dalam kondisi mumpuni. Sirkuit Sentul saat itu masih dikategorikan sebagai sirkuit dengan grade 2, dan memenuhi kualifikasi untuk menghelat berbagai balapan bergengsi.

Seiring berjalannya waktu, kondisi sirkuit berskala internasional ini semakin menurun. Banyak infrastruktur yang tak layak, terutama di lintasan balap. Hingga akhirnya mengalami penurunan ke grade 3.

Hal ini yang menjadi perhatian SSU selaku pengelola Sirkuit Internasional Sentul. Dengan target menggelar MotoGP 2017, SSU kini sangat serius untuk membenahi kondisi sirkuit.

Menurut perwakilan SSU, Lola Moenik, untuk menggelar event sekelas MotoGP harus ada dukungan dari pemerintah. Selain itu, SSU juga bekerjasama dengan beberapa perusahaan yang mengakomodasi media, entertain, serta promosi untuk membantu mempromosikan berbagai event.

"Saat ini, kita berada di grade 3. Untuk bisa menyelenggarakan MotoGP syaratnya harus grade 2," ujar Moenik di Jakarta, Selasa 31 Maret 2015. "Kami berharap ada dukungan dari pemerintah dalam hal dana. Karena kami tidak mungkin menyiapkan ini tanpa dukungan dari pemerintah," lanjutnya.

"Pengerjaan perbaikan lintasan diprediksi hanya memakan waktu 6 bulan. Maka itu kami butuh dukungan dari banyak pihak termasuk pemerintah (sehingga target menyelenggarakan MotoGP pada 2017 bisa terlaksana)," sambungnya.

Senada dengan Lola Moenik, mantan pembalap nasional, Tinton Soeprapto, juga menyoroti soal lintasan balap yang berhubungan dengan keselamatan pembalap. "Yang paling penting itu soal keselamatan pembalap. Infrastruktur itu harus dibenahi agar keselamatan pembalap terjamin," ujarnya.

Credit  VIVA.co.id

Pembalap Indonesia Cetak Sejarah di Kancah Asia

Pembalap Indonesia, Andi Farid Izdihar (tengah) (Dokumen Pribadi)

 

CB - Pembalap Indonesia, Andi Farid Izdihar, sukses naik podium pertama di ajang Asia Talent cup yang berlangsung di Sirkuit Losail, Qatar, Minggu kemarin. Dia mencatatkan waktu 31 menit 4,077 detik.

Pria yang akrab disapa Andi Gilang ini merupakan rekor bagi Indonesia di ajang ini. Pembalap Astra Motor Racing Team ini menjadi jagoan Indonesia pertama yang sukses naik di podium tertinggi Asia Talent Cup.

Di Losail, Andi Gilang memulai balapan dari posisi ketiga. Awalnya, dia bersaing dengan pembalap Jepang, Kazuki Masaki dan Ayumu Sasaki.
Jelang akhir balapan, dia juga harus saling sikut dengan Nakarin Atiraphuvap dari Thailand. Pada lap terakkhir, Andi Gilang sukses menyalip ke posisi terdepan yang sebelumnya ditempati oleh Atiratphuvap.

Pembalap 17 tahun ini pun akhirnya keluar sebagai juara dan membuat lagu "Indonesia Raya" berkumandang di Qatar. Hasil ini membuat posisi Andi Gilang di klasemen sementara ATC naik ke posisi 4.

"Dikumandangkannya lagu 'Indonesia Raya' untuk pertama kali di ajang balap bergengsi Asia, merupakan momen bersejarah. Kebanggaan ini tentu mendongkrak semangat kami," ujar GM Marteking Planning and Analysis Astra Honda Motor, Indraputra, dalam rilis yang diterima wartawan.

Hasil kurang memuaskan diraih pembalap AMRT lainnya, Gerry Salim. Dia hanya finis pada posisi ketujuh dengan catatan waktu 31 menit 5,982 detik.


Credit  VIVA.co.id

27 Pati TNI Naik Pangkat

Ilustrasi Perwira Tinggi TNI. [Istimewa]

 

JAKARTA  (CB) Sebanyak 27 Perwira Tinggi (Pati) TNI mendapat kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 18/TNI/Tahun 2015 tanggal 20 Maret 2015 dan  Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/780/III/2015 tanggal 25 Maret 2015.

Dalam rillis yang diterima SP, Selasa (31/3) menyebutkan para Pati Angkatan Darat yang naik pangkat sebanyak 11 orang. Diantaranya Mayjen TNI Lodewyk Pusung (Pangdivif-1 Kostrad), Mayjen TNI Suyatno (Pa Sahli Tk. III Bid. Polkamnas Panglima TNI), Mayjen TNI Gede Kusuma Arta (Koorsahli Kasad), Brigjen TNI Muhammad Hasyim (Dirjian Ekonomi Debid Jian Strat Lemhannas )dan Brigjen TNI Hendri Paruhuman Lubis (Dansatintel Bais TNI).

Sementara dari TNI Angkatan Laut sebanyak 12 orang. Diantaranya Laksdya TNI Widodo (Wakasal), Laksda TNI Dicky Yunianto (Tenaga Ahli Pengajar Bid Geo Politik dan Wasantara Lemhannas), Laksda TNI F.X. Agus Susilo (Tenaga Ahli Pengajar Bid Hankam Lemhannas) dan Laksda TNI Dedy Yulianto (Tenaga Ahli Pengajar Bid Strategi Lemhannas).

Adapun dari Angkatan Udara sebanyak 4 orang. Mereka adalah Marsda TNI Nugroho Prang Sumadi (Dankoharmatau), Marsma TNI Lukas Pamardi (Karoum Setjen Wantannas), Marsma TNI Petrus Bagia Putranto (Kadispamsanau), dan Marsma TNI Syahrul E Lubis (Pati Sahli Kasau Bid Sumdanas).

Panglima TNI Moeldoko meminta para Pati yang baru naik pangkat agar meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kapabilitas dalam menghadapi perkembangan global. Kemudian mensiasati segala dampaknya dalam upaya pembangunan bangsa, khususnya pembangunan TNI dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban.

Dia juga mengingatkan dan menekankan bahwa kenaikan pangkat adalah kenaikan kapasitas yang secara otomatis harus diikuti peningkatan kapabilitas, pengetahuan dan wawasan yang dalam hal ini menjadi tuntutan organisasi.

"Kapabilitas, pengetahuan dan wawasan sangat dibutuhkan sesuai kompetensi masing-masing dihadapkan dengan perkembangan kekinian baik dalam lingkup nasional maupun internasional", ujarnya.



Credit  Beritasatu.com

Armada Perang TNI Ikut Mejeng di Arena IIMS 2015

 

Warga menaiki kendaraan tempur dalam Pameran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) milik TNI AD di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2014). Pameran Alutsista tersebut menampilkan seluruh kekuatan milik TNI AD yang terdiri dari tank, helikopter, dan persenjataan berat lainnya. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA) 

 

CB, JAKARTA – Ada yang baru di gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, 20-30 September 2015.
Selain memamerkan mobil penumpang dan komersial seperti biasanya, pameran besutan PT Dyandra Promosindo ini juga akan memajang berbagai produk alat utama sistem senjata (alutsista) kebanggaan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
"Saya kemarin sudah berbicara langsung dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko, dan mendapat respon positif. Beliau siap mendukung acara kita (IIMS 2015)," jelas Erry Erlangga, Direktur Dyandra Promosindo di Jakarta, Selasa (31/3/2015).
Kendaraan militer di Indonesia sengaja ditampilkan di pameran, dengan alasan tingkat kandungan lokal yang tinggi. Ternyata, beberapa kendaraan tempur yang digunakan TNI sebagian besar komponennya sudah buatan lokal.
Erry melanjutkan, pihaknya masih mendiskusikan jenis-jenis kendaraan dan senjata mana saja yang mau dipamerkan di IIMS 2015. "Saya masih coba diskusikan nanti, apakah Leopard atau mudah-mudahan helikopter Apache bisa ikut hadir," tukas Erry.
Direktur Pemasaran JIExpo Ralph Scheunemann mengatakan, salah satu kelebihan lokasi pameran IIMS di Kemayoran adalah perpaduan antara area dalam (indoor) dan luar ruangan (outdoor). Sebelumnya, lanjut Ralph, area outdoor JIExpo juga pernah menjadi bandar udara, sehingga soal kualitas sudah terbukti.
"Kendaraan berat dengan bobot 60 ton saja tidak masalah, tank Leopard bahkan pernah dipajang di sini, jadi tidak ada masalah sama sekali," jelas Ralph.

Credit  TRIBUNNEWS.COM

BNPT Ungkap Kriteria Situs Radikal Layak Blokir

Atas dasar itu, Kemkominfo lantas memblokir sejumlah situs.

Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris. (VIVA.co.id/Muhamad Solihin)

 

  CB - Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Irfan Idris, mengungkap kriteria situs-situs yang harus diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebanyak 22 situs sudah diblokir oleh Kemenkominfo atas permintaan dari BNPT dengan alasan menyebarkan paham radikal.

"Dalam paham radikalisme, syarat kriterianya mengajarkan paham takfiri, mengkafir-kafirkan, membahas jihad secara sempit," kata Irfan dalam perbincangan dengan tvOne, Rabu 1 April 2015.

Irfan mengakui, situs-situs Islam yang diblokir pemerintah itu melawan perjuangan ISIS dan tidak sedikit dari website-website itu yang ikut membenci organisasi radikal tersebut.

"Akan tetapi, di antara halaman web-nya cenderung mengharamkan demokrasi dan mengkafirkan pemerintah," ujar dia.

Irfan menuturkan, sejak 2-3 tahun yang lalu, 198-200 situs terindikasi radikal. Pada 2013, mereka sebagai lembaga koordinatif bertemu dengan Kemkominfo sebagai lembaga eksekutor. BNPT lantas memberikan 26 daftar situs yang terindikasi radikal.

"Kemudian diseleksi oleh Kominfo ada 4 yang sudah tidak aktif, 2 dobel, 2 tertutup. (Jadi yang diblokir akhirnya) 19 kemarin," tuturnya.


Credit  VIVA.co.id

Ribuan Prajurit TNI Gempur Sarang Teroris Poso

Pegunungan Biru Poso dibombardir dari darat, laut dan udara.

Ratusan penerjun TNI menyerang kawasan Pegunungan Biru Poso. (Mitha Meinansi / VIVA)

 

CB - Ribuan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergabung dalam Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) dikerahkan untuk menggempur sarang persembunyian kelompok bersenjata di pegunungan Tamanjeka alias Gunung Biru, Poso, Sulawesi Tengah.

Lokasi tersebut diyakini sebagai tempat persembunyian dan kamp pelatihan kelompok teroris. Lokasi itu dibombardir dengan senjata berat dari tiga kekuatan, yakni darat, dari kapal perang di perairan Poso, dan dari udara dengan menggunakan helikopter.

Serangkaian aksi tembak-tembakan tersebut merupakan skenario dalam latihan perang yang digelar oleh TNI di Poso, Sulawesi Tengah, Jumat 31 Maret 2015. Kegiatan itu disaksikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko bersama sedikitnya 40 petinggi TNI berpangkat jenderal.

Sebanyak 11 helikopter, enam kapal perang, dan 10 pesawat Hercules serta empat pesawat tempur jenis F16 dikerahkan untuk menggempur sasaran di Pegunungan Biru, wilayah Poso Pesisir.

Usai dibombardir, dalam atraksi pertempuran tersebut, lebih dari lima ratus pasukan penerjun dari Linud 502 Malang langsung diterjunkan melalui pesawat Hercules di atas perkampungan Masani. Ratusan pasukan tersebut akan menyasar ke sasaran penggempuran.

Meski hanya sebagai latihan gabungan TNI, namun Pegunungan Biru di Poso, dipilih sebagai lokasi latihan karena dianggap tempat tersebut sebagai sarang berkembangnya paham radikal.
Lokasi tersebut diduga kuat sebagai tempat persembunyian dan kamp pelatihan kelompok Santoso alias Abu Wardah dan Daeng Koro.

"TNI dan pemerintah tidak akan pernah memberi tempat bagi berkembangannya paham-paham radikal di Indonesia, termasuk ISIS. Untuk itu, Poso yang kita lihat menjadi potensi tempat berkembangnya paham-paham radikal itu maka tidak boleh dibiarkan. Karena itu kita gunakan sebagai salah satu pilihan untuk menentukan daerah latihan PPRC," ujar Jenderal Moeldoko di desa Tabalu, Poso, Sulteng.

Latihan gabungan TNI di Pegunungan Biru itu diharapkan dapat memberi rasa aman bagi masyarakat di Poso. Masyarakat bahkan berharap aparat TNI ikut menyelesaikan aksi kelompok bersenjata di Poso, agar masyarakat bisa lebih nyaman dalam menjalani kehidupan.

"Yang jelas masyarakat senang nanti kalau umpama dia berhasil untuk menjadikan masyarakat aman. Dengan latihan perang ini juga kita gembira. Kan nanti kita semua juga rasakan kalau upaya mereka berhasil," aku Haji Mahmud Saleh, warga Kampung Sipatuwo, yang diungsikan saat skenario penembakan di Pegunungan Biru dilakukan dalam latihan perang tersebut.


Credit  VIVA.co.id

Rusia dan AS Berseberangan soal Kesepakatan Nuklir Iran

Rusia dan AS berseberangan pendapat soal hasil kesepakatan nuklir Iran di Swiss. | (Reuters)

 

 

LAUSANNE  (CB) - Rusia dan Amerika Serikat (AS) berseberangan pendapat soal kesepakatan nuklir Iran yang berlangsung  di Lausanne, Swiss. Rusia menyatakan, kesepakatan nuklir Iran secara prinsip sudah tercapai, tapi AS menyatakan belum ada kesepakatan soal negosiasi nuklir itu.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan, enam negara kekuatan dunia atau 5P+1 telah mencapai kesepakatan dalam hal aspek kunci dan garis-garis besar negosiasi nuklir Iran.

Lavrov mengatakan hal itu setelah negosiasi belangsung secara maraton hingga larut malam untuk mencapai kesepakatan kerangka kerja yang bertujuan menjauhkan Iran dari kemampuan untuk membuat bom nuklir atau bom atom. 
 
”Satu hal dapat mengatakan dengan pasti bahwa kita relatif telah mencapai kesepakatan soal prinsip semua aspek kunci dari penyelesaian akhir masalah ini, yang akan ditempatkan di atas kertas pada waktu mungkin dalam satu hari,” kata Lavrov, seperti dikutip Ria Novosti, Kamis (1/4/2015).

Tapi pernyataan Lavrov ditentang oleh pejabat senior AS. ”Semua masalah belum disepakati,” kata pejabat senior AS itu kepada AFP mengacu pada negosiasi nuklir.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, berharap semua pihak bisa menyelesaikan kerangka kesepakatan nuklir Iran. ”Kami telah mencapai sedikit (kesepakatan) tetapi orang-orang butuh istirahat dan memulai lagi pada pagi hari,” ujarnya.

Negosiasi nuklir Iran yang berlangsung di Swiss ini akan menjadi panduan untuk mencari kesepakatan nuklir yang komprehensif pada tanggal 30 Juni 2015 mendatang. Iran dan enam negara kekuatan dunia; Inggris, China, Prancis, Jerman, Rusia dan AS telah terlibat negosiasi selama 18 bulan untuk mengakhiri kebuntuan nuklir Iran.


Credit  SINDOnews

Iran Ajak Saudi Selesaikan Konflik Yaman

Pemerintah Iran menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk bekerjasama dengan Arab Saudi dalam membantu menyelesaikan konflik di Yaman. Foto: istimewa

 

 

TEHERAN  (CB) - Pemerintah Iran menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk bekerjasama dengan Arab Saudi dalam membantu menyelesaikan konflik di Yaman. Mereka juga mengatakan telah mengajukan sebuah proposal mengenai penyelesaian konflik di Yaman.

"Iran dan Arab Saudi dapat bekerja sama untuk turut membantu menyelesaikan konflik di Yaman," ucap wakil Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdollahian dalam sebuah pernyataan seperti dilansir Reuters pada Selasa (31/3/2015).

Abdollahian, dalam pernyataan di hadapan wartawan juga mendesak kepada semua pihak yang bertikai untuk menahan diri, dan menghentikan pertempuran. Menurutnya, jika adu kekuatan masih terus berlangsung, negosiasi tidak akan pernah bisa dimulai.

"Satu hal yang terpenting adalah, semua pihak di Yaman dapat menenangkan diri dan segera memulai proses dialog," imbuhnya. Politisi Iran itu juga menyebut, pihaknya sedang berusaha untuk melakukan kontak dengan pemerintah Yaman, tanpa menyebutkan siapa yang coba mereka hubungi.

Perang yang berlangsung di Yaman sendiri kerap disebut-sebut sebagai perang  antara Saudi dan Iran, walaupun sudah mendapat bantahan dari Duta Besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat (AS), Adel Ahmed al-Jubeir. Menurut Jubeir, agresi militer Saudi dan koalisi Teluk dengan nama “Operation Decisive Storm” murni untuk menyelamatkan pemerintah sah Yaman dari pemberontakan milisi Houthi.

Perseteruan antara Iran dan Saudi sejatinya bukanlah rahasia lagi, dua negara besar di kawasan Timur Tengah itu adalah rival sejati, terlebih keduanya memilih paham yang berbeda, dimana di satu sisi adalah penganut Syiah dan sisi lain adalah penganut Sunni.


Credit  SINDOnews

Rusia Tak Ingin Perang Yaman Jadi Perang Iran dan Arab

Menlu Rusia, Sergei Lavrov, menyatakan Rusia tak ingin perang Yaman menjadi perang Arab dan Iran. | (Itar-Tass/EPA)

 

 

MOSKOW  (CB) - Rusia tidak ingin perang yang berlangsung di Yaman nantinya berubah menjadi perang terbuka antara negara-negara Arab dan Iran. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, Selasa (31/3/2015).

”Ini seharusnya tidak diperbolehkan memburuk menjadi kebuntuan antara Sunni dan Syiah,” kata Lavrov. Rusia sejak awal sudah menentang agresi asing ke Yaman meski berdalih memerangi milisi oposisi Houthi. Tapi, penentangan Rusia itu justru dicibir Arab Saudi. 
 
”Kami telah memperingatkan tentang ancaman serius dari perpecahan di internal Islam sejak awal musim semi Arab. Kita tidak mendengar dengan baik, atau mungkin kita mendengarnya, tapi mereka hanya memilih untuk tidak mengambil (pendapat) ini menjadi pertimbangan,” ujar Lavrov.

“Kita tidak bisa memungkinkan situasi ini berubah menjadi upaya untuk melepaskan konflik terbuka antara orang-orang Arab dan Iran,” imbuh Menlu Lavrov, seperti dilansir Itar-Tass. Dia kembali menegaskan, bahwa penggunaan kekuatan militer di Yaman harus dihentikan.

”Kami sangat prihatin dengan perkembangan di Yaman. Situasi tidak harus keluar dari kontrol,” ucapnya. Dia menyerukan dilakukannya perundingan di wilayah yang netral untuk menyelesaikan konflik politik di Yaman. 
 
”Kelompok 'Ansar Allah' harus menghentikan kegiatan militer di selatan Yaman. Koalisi (Teluk) harus berhenti memberikan serangan udara di wilayah Yaman. Kedua belah pihak, baik Presiden (Abed Rabbo Mansour) Hadi maupun Houthi harus memulai perundingan kembali,” pinta Lavrov.


Credit  SINDOnews

Pasca-moratorium, yang Boleh Melaut Hanya PT

 

KOMPAS.com/Dani J Rajungan rebus yang pernah digagalkan Balai Karantina pada Januari 2015 lalu.

JAKARTA, CB – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyusun langkah-langkah di sektor kelautan dan perikanan, pascaberakhirnya pembekuan sementara (moratorium) izin kapal tangkap. Salah satunya adalah KKP akan memberikan izin tangkap ikan hanya pada perseroan terbatas (PT), dan bukan untuk pihak yang melaut secara perseorangan. "Yang boleh ikut berbisnis hanya PT. Kenapa? Supaya ada akuntabilitas finansial, bank bisa mengecek berapa kredit. Kita bisa ngecek dari bank. Ada akuntabilitas hasil tangkapan. Kalau dia PT ada kewajiban melaporkan," kata Sudirman Saad Direktur Jenderal (Dirjen) Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau kecil (KP3K), KKP, di Jakarta, Selasa (31/3/2015).

Sudirman menjelaskan, pasca-moratorium dan pelarangan transhipment atau alih-muatan di tengah laut, pemerintah akan menghitung kembali berapa potensi ikan yang ada di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Setelah itu, langkah kedua adalah dari  potensi yang tersedia. Untuk tahun pertama, pemerintah hanya mengeluarkan izin pemanfaatan 50 persen, maksimal 60 persen dengan alasan yang kuat. "50 persen itu kita umumkan, di mana, siapa yang melaut. Kita umumkan potensi di mana," lanjut Sudirman.

Adapun pihak yang mendapat izin tangkap ikan adalah yang berbadan hukum PT. Hal ini dilakukan untuk menjaga akuntabilitas dengan begitu bisa menekan kemungkinan illegal fishing.

Alasan lain, dengan berbentuk PT, nelayan tangkap bisa lebih leluasa mengakses layanan keuangan ke perbankan. "Kalau PT jelas, kalau perseorangan bank ragu membiayai. Alasan perbankan kita kan klasik, NPL (non-performing loan) industri perikanan tinggi," imbuh Sudirman.

Bahkan, lanjut Sudirman, rencananya KKP akan memberikan prioritas untuk nelayan Indonesia. Adapun asing juga masih berpeluang diberikan izin, asalkan mau memenuhi syarat, yakni membangun industri pengolahan ikan di Indonesia. "Format ukuran kapal maksimum 100 GT," pungkas Sudirman.

Credit  KOMPAS.com

Menhub Jonan "Lempar Bola" ke Jokowi soal Pelabuhan Cilamaya

 

KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Menteri Perhubungan Ignasius Jonanseusai mengikuti rapat koordinasi dua kementerian di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/10/2014).

JAKARTA, CB - Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengatakan kelanjutan proyek pembangunan Pelabuhan Cilamaya tergantung kepada Presiden Jokowi. Pasalnya, yang bisa mencabut Keppres terkait pembangunan pelabuhan tersebut hanyalah Presiden.

"Kalau tidak setuju (Pelabuhan Cilamaya dibangun) ya Keppres-nya (Keputusan Presiden Nomer 32 Tahun 2011 tentang MP3EI) dicabut, kalau enggak dicabut ya saya jalan terus, yang cabut ya harus Presiden. Saya gak bisa cabut Keppres," ujar Jonan di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Selasa (31/3/2015).

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Bobby Mamahit mengatakan bahwa pembangunan Pelabuhan Cilamaya bukanlah inisiatif Kemenhub melainkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Rencana tersebut kata dia sudah final pada Juni 2014 setelah semua stakeholder, termasuk Pertamina yang saat ini menentang, mengepalai proyek tersebut.

"Rencana ini dari 2010 (MP3EI) dari Bappenas. Semua stakeholder yang terkait sudah diajak bicara, Juni 2014 final oleh Menko Ekonomi (Kabinet Indonesia Bersatu II). Semua sudah diajak bicara. Seiring berjalannya waktu, ada keberatan itu bagi kami ya itu masukan juga. Tapi pas final itu sudah diajak bicara (Pertamina)," kata Bobby.

Menurut Bobby, kebijakan final terkait pembangunan pelabuhan tersebut juga didasari dari berbagai aspek kajian yang dilakukan 3 konsultan independen internasional.

"Konsultan itu hanya melakukan kajian aspek alur pelayarannya. Dari akses laut tidak ada masalah kalau ini diteruskan. Waktu itu ada juga Kementerian ESDM, Pertamina ada. Memang kan waktu itu diberikan waktu bicara semua," ucap Bobby.

Seperti diketahui, proyek pembangunan Pelabuhan Cilamaya banyak ditentang karena dikhawatirkan akan berdampak besar bagi operasional Blok Migas Offshore North West Jawa (ONWJ) milik Pertamina, lahan pertanian berkurang, sampai dampak lingkungan.

Credit  KOMPAS.com

Dubes Australia: Saya Lihat Mi Instan Indonesia di Mana Pun Saya Pergi

 

KONTAN/MURADI Ilustrasi

JAKARTA, CB— Pemerintah Australia berharap bisa meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Indonesia. Menurut Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson, salah satu bidang kerja sama yang potensial untuk dikembangkan terkait dengan industri pengolahan makanan. Ia mengatakan bahwa ekspor makanan olahan Indonesia ke Australia selama ini cukup baik.

"Kami bicara tentang makanan kedua negara, ekspor Indonesia ke Australia cukup baik. Saya lihat mi instan Indonesia di mana pun saya pergi di Australia, itu hal yang sangat baik," kata Grigson di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (31/3/2015).

Grigson menemui Wapres dalam rangka perkenalan setelah ia menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo pada 19 Maret lalu. Sejauh ini, kata dia, ada lebih kurang 400 perusahaan Australia yang berinvestasi di Indonesia. Investasi perusahaan Australia tersebar dalam sejumlah sektor, di antaranya komoditas, manufaktur, jasa profesional, dan industri pengolahan.

"Pengolahan makanan, menurut saya, itu industri yang bisa jadi contoh klasik. Kami bisa menyediakan komoditas untuk diproses di Indonesia, kemudian dijual Indonesia ke negara lain. Jadi itu sejumlah peluang yang saya lihat," sambung Grigson.

Di samping industri pengolahan makanan, Grigson juga membahas masalah kerja sama terkait ekspor impor daging dengan Wapres. Ia berharap kedua negara bisa meningkatkan kerja sama di bidang pariwisata. Diharapkan, akan lebih banyak turis Indonesia yang memilih Australia sebagai destinasi wisatanya.

"Indonesia mengunjungi Australia sebagai turis, ini akan sangat baik bagi industri penerbangan Australia dan Indonesia, termasuk Garuda, dan mendorong lebih banyak investasi di industri pariwisata di Australia yang menurut saya potensial bagi investor Indonesia," tutur dia.

Ia juga menegaskan bahwa Australia tidak pernah mengeluarkan seruan agar warga negaranya tidak berwisata di Indonesia. Pernyataan ini membantah wacana adanya ancaman Australia untuk menutup arus wisatawannya ke Indonesia sebagai respons atas langkah Pemerintah Indonesia yang hendak menghukum mati dua warga negara Australia.

"Tidak ada boikot pada pariwisata turis Australia ke Bali dari pemerintah. Masyarakat Australia bebas berwisata ke mana pun mereka mau. Mereka akan mempertimbangkan Bali jadi salah satu opsi, ini lebih pada pilihan individu masing-masing apakah mau wisata ke Bali atau tidak," tutur dia.

Deputi Sekretariat Wakil Presiden Bidang Politik Dewi Fortuna Anwar menyampaikan bahwa Wapres juga menekankan pentingnya hubungan kerja sama ekonomi Indonesia dengan Australia. Wapres berharap kerja sama dengan Australia bisa mengembangkan peternakan Indonesia.

"Pak Dubes mengatakan, beliau melihat pasar Indonesia ini begitu besar. Jadi, di samping ekspor daging, dia melihat kesempatan yang sangat luas untuk mengembangkan peternakan di sini," ujar Dewi.


Credit  KOMPAS.com

Tiongkok Perintahkan Barak Militer Dibangun dengan Sederhana

 

Pemerintah Tiongkok memerintahkan pembangunan barak militer sesederhana dan seekonomis mungkin demi mencegah praktik suap dan korupsi pejabat. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

 

 

Beijing, CB -- Pemerintah Tiongkok memerintahkan pembangunan barak militer sesederhana dan seekonomis mungkin demi mencegah praktik suap dan korupsi pejabat. Bahkan jika bisa, bahan bangunan memakai buatan dalam negeri, bukan impor.

Diberitakan Reuters, Selasa (31/3), hal ini disampaikan Kementerian Pertahanan Tiongkok dalam pernyataan di situsnya. Dalam pernyataan tersebut, disebutkan bahwa perintah pembangunan barak sederhana ini sejalan dengan tuntutan agar militer dapat berhemat dan tidak hidup mewah.

Dalam peraturan itu diatur juga soal warna barak yang diperbolehkan, yaitu polos dan pucat, sesuai dengan seragam. Barak baru juga harus terkoneksi dengan internet dan hemat energi.

"Bahan yang digunakan harus ekonomis, tahan lama, tampak bagus dan bisa digunakan. Penggunaan bahan konstruksi yang mewah dan mutakhir dilarang; utamakan menggunakan produk Tiongkok, dan produk mewah dari luar negeri dilarang," ujar pernyataan Kemhan.

Angkatan bersenjata Tiongkok, merupakan yang terbesar di dunia, telah menjadi salah satu fokus utama pemberantasan korupsi pemerintahan Presiden Xi Jinping.

Biasanya tindak korupsi terhadap pejabat militer berupa suap dan pemberian barang-barang mewah atau pengeluaran yang berlebihan.

Seorang pejabat tinggi militer Tiongkok, Jenderal Gu Junshan, dipecat dengan tidak hormat tahun 2012 dan diadili akibat tuduhan korupsi, penyuapan, penggelapan uang dan penyalahgunaan kekuasaan. Pengadilan menyita seluruh aset Gu dan keluarganya. Media Tiongkok memberitakan, Gu terobsesi pada emas.

Tiongkok mulai meningkatkan pemberantasan korupsi di kemiliteran pada akhir 1990-an, melarang semua anggota Tentara Pembebasan Rakyat terlibat dalam bisnis. Namun menurut pengamat, militer Tiongkok beberapa tahun terakhir terlibat transaksi senjata karena kurangnya pengawasan.



Credit  CNN Indonesia

Tiga Orang Ditahan Terkait Teorisme Perancis

 

Perancis semakin sensitif terhadap isu agama. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

 

 

Jakarta, CB -- Aksi terorisme di Paris, Perancis Januari lalu masih berbuntut. Pihak berwenang setempat baru saja menahan tiga orang yang terkait serangan terorisme yang menewaskan 17 orang di Perancis. Mengutip Reuters, itu disampaikan kantor kejaksaan Paris, Selasa (31/3).

Tiga orang yang ditangkap masih ada kaitannya dengan Amedy Coulibaly, satu dari tiga orang bersenjata yang merupakan kelompok militan penyerang Paris. Namun, Coulibaly bukanlah kelompok penyerang majalah satire Perancis yang pernah menyinggung nabi, Charlie Hebdo.

Serangan Coulibaly menewaskan seorang perwira polisi di pinggiran Paris, dan empat orang di sebuah supermarket Yahudi. Aksi itu memang hanya selang beberapa hari setelah dunia dihebohkan kematian empat kartunis kondang akibat penyerangan oleh sekelompok militan.

Sejak itu, kewaspadaan Perancis terhadap kelompok militan meningkat. Berbagai penyelidikan dan pengawasan digalakkan. Menurut data Reuters, sejak serangan awal tahun ini, sudah tujuh pria ditahan dengan alasan sama. Rata-rata usia mereka 23 tahun.

Mereka ditempatkan di bawah penyelidikan formal, sebagai bagian dari proses hukum yang dimulai sejak 20 Januari lalu.

Hingga saat ini, penyidik lebih membuat banyak kemajuan dengan kelompok Coulibaly. Sementara penyelidikan tentang dua Kouachi bersaudara, yang melakukan serangan di Charlie Hebdo dan menewaskan setidaknya 12 orang, masih mandek. Belum ada keterangan lebih lanjut soal tiga orang tambahan yang ditahan pihak berwenang.



Credit  CNN Indonesia