CUPUMA

Selasa, 14 Mei 2019

Iran: Kapal Induk AS di Teluk Dulu Ancaman, Kini Jadi Target!

TEHERAN - Seorang komandan senior Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran mengatakan kehadiran kapal induk Amerika Serikat (AS) di Teluk dulunya merupakan ancaman serius, namun kini justru jadi target dan peluang yang menguntungkan Teheran.

Komentar itu muncul setelah kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok tempurnya dikerahkan Washington ke kawasan Teluk. Pengerahan kapal induk bersama pesawat-pesawat pengebom B-52 oleh Washington dengan dalih bahwa rezim Teheran diyakini akan menyerang pasukan Amerika Serikat dan kepentingannya di Timur Tengah.

USS Abraham Lincoln mengganti kapal induk lain yang dirotasi keluar dari Teluk bulan lalu.

"Sebuah kapal induk yang memiliki setidaknya 40 hingga 50 pesawat di atasnya dan 6.000 pasukan yang berkumpul di dalamnya merupakan ancaman serius bagi kami di masa lalu. Tapi sekarang ini adalah target dan ancaman telah beralih menjadi peluang," kata Kepala Angkatan Udara IRGC Iran, Jenderal Amir Ali Hajizadeh, seperti dikutip dari kantor berita ISNA, Senin (13/5/2019).

"Jika (Amerika) bergerak, kami akan memukul kepala mereka," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo yang berbicara kepada CNBC dalam sebuah wawancara yang dijadwalkan akan disiarkan pada hari Senin (13/5/2019), mengatakan bahwa pengerahan militer sebagai tanggapan terhadap informasi intelijen tentang potensi serangan Iran dan bertujuan untuk mencegah serta untuk menanggapi jika perlu.

"Kami sudah melihat pelaporan ini," kata Pompeo. "Ini nyata. Tampaknya ada sesuatu yang terkini, itulah hal yang kita khawatirkan hari ini," ujarnya.

"Dalam hal Iran memutuskan untuk mengejar kepentingan Amerika—apakah itu di Irak atau Afghanistan atau Yaman atau tempat lain di Timur Tengah—kami siap untuk menanggapi dengan cara yang tepat," katanya. "Tujuan kami adalah bukan perang."

William Fallon, mantan komandan Komando Pusat AS, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dia tidak mengharapkan situasi antara Iran dan AS meningkat meskipun ada "hype media".

Fallon mengatakan ketegangan antara Teheran dan Washington telah berlangsung selama beberapa dekade dan dia tidak melihat hasil yang serius meskipun ada retorika yang memanas dari kedua belah pihak.

"Pelaporan yang konyol, membesar-besarkan situasi di Teluk ketika faktanya itu adalah skenario yang sama secara militer seperti yang terjadi selama bertahun-tahun," katanya.

"AS telah masuk dan keluar dari Teluk selama beberapa dekade dan berkomitmen untuk membuka (jalur) kapal yang bebas di Teluk," kata Fallon.

Parlemen Iran mengadakan sesi tertutup pada hari Minggu untuk membahas perkembangan di Teluk.

Heshmatollah Falahatpisheh, yang mengepalai komite parlemen untuk keamanan nasional dan kebijakan luar negeri, mengatakan kepada kantor berita resmi IRNA bahwa Iran tidak ingin memperdalam krisis.

Dia mengatakan posisi AS akan melemah seiring waktu, dan saat ini tidak ada dasar untuk negosiasi dengan Washington.

Mayor Jenderal Hossein Salami, yang ditunjuk sebagai kepala IRGC bulan lalu, mengatakan kepada parlemen bahwa Amerika Serikat telah memulai perang psikologis.

"Komandan Salami, dengan perhatian pada situasi di kawasan itu, mempresentasikan analisis bahwa Amerika telah memulai perang psikologis karena kedatangan dan kepergian militer mereka adalah hal yang normal," kata juru bicaranya Behrouz Nemati.

Credit sindonews.com

Menlu Inggris dan Jerman Khawatir Konflik Amerika dan Iran

Perjanjian nuklir Iran melibatkan Inggris, Prancis, Jerman, Rusia dan Cina setelah Amerika Serikat menyatakan diri keluar dari perjanjian itu pada 2018. Ecfr.eu

CB, Brussel – Menteri Luar Negeri Inggris memperingatkan Iran dan Amerika Serikat bisa terlibat dalam konflik secara tidak sengaja di kawasan Teluk, yang sedang tidak stabil ini.

“Kami merasa khawatir soal konflik, mengenai risiko konflik.. eskalasi yang tidak sengaja,” kata Jeremy Hunt, menlu Inggris, kepada media di Brussel seperti dilansir Reuters pada Senin, 13 Mei 2019.
Hunt mengatakan ini saat Menlu Amerika Serikat, Mike Pompeo, sedang mengunjungi Brussel untuk bertemu dengan para pemimpin Uni Eropa membahas Iran.

Presiden AS, Donald Trump, sedang berusaha mengisolasi Teheran dengan memblokir ekspor minyak mentah Iran setelah menyatakan keluar dari perjanjian nuklir 2015. Trump juga meningkatkan tekanan militer terhadap Iran di kawasan Teluk dengan mengirim kapal induk dan pesawat pengebom B-52.

Sedangkan Uni Eropa, yang berbagi sebagian kekhawatiran AS mengenai Iran dan keterlibatan Teheran dalam konflik Suriah, masih mendukung perjanjian nuklir Iran 2015. UE beralasan ini dilakukan demi keamanan negara-negara Eropa.
Inggris, Jerman, dan Prancis merupakan tiga negara Eropa yang meneken perjanjian nuklir yang disebut Joint Comprehensive Plan of Action dengan Iran. Perjanjian ini juga di dukung Rusia dan Cina.
Pompeo menggelar pertemuan terpisah dengan ketiga negara Eropa. Dia juga membatalkan rencana kunjungan ke Moskow, Rusia.

Pemerintah Iran menyebut strategi Washington sebagai “perang urat syaraf” atau “psychological warfare”. Seorang komandan senior pasukan Garda Revolusi Iran menyebut negaranya akan melakukan retaliasi terhadap setiap tindakan agresif AS.
Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, mengatakan kepada Pompeo pada pertemuan Senin kemarin bahwa,”Kami tidak ingin ini menjadi konflik militer (antara AS dan Iran).”
Maas juga mengatakan,”Eropa dan AS mengambil jalan yang berbeda.. mengambil arah yang berbeda.”

Sebelum bertemu Pompeo, Menlu Prancis, Jean-Yves Le Drian, mendesak negara Eropa bersatu mendukung perjanjian nuklir. Perjanjian ini juga difasilitasi oleh Uni Eropa.
Bagi Eropa, ketegangan dengan pemerintahan Trump menandai perbedaan yang mendalam dalam hubungan transatlantik, yang biasanya ditandai dengan koordinasi mengenai kebijakan untuk Timur Tengah. Namun, kedua pihak sempat berbeda pendapat tajam soal Perang Irak pada 2003.
Secara terpisah, Hunt, yang sempat bertemu dengan Maas dan Le Drian di sela-sela pertemuan rutin UE di Brussel, mengatakan khawatir dengan perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah jika Iran dapat memproduksi senjata itu.
“Kita perlu memastikan kita tidak membuat Iran kembali ke jalan re-nuklirisasi,” kata Hunt. Dia meminta semua pihak untuk bersikap tenang untuk bisa memahami pemikiran pihak lain.

Credit tempo.co

Iran vonis warganya 10 tahun penjara lantaran jadi mata-mata Inggris

Bendera dan peta Republik Islam Iran. (istimewa)

London (CB) - Pengadilan Iran pada Senin mengatakan telah memvonis warganya 10 tahun penjara lantaran menjadi mata-mata untuk Inggris, saat ketegangan antara Teheran dan sejumlah negara Barat atas kesepakatan nuklir dan program misil meningkat.

"Seorang warga Iran yang menjalankan tugas di meja Iran di British Council dan sedang bekerja sama dengan badan intelijen Inggris ... divonis 10 tahun penjara setelah adanya pengakuan yang jelas," kata juru bicara pengadilan Gholamhossein Esmaili, seperti dikutip Kantor Berita Fars.

Esmaili mengatakan seseorang yang divonis bertugas mengurusi proyek "infiltrasi budaya" di Iran. Pihaknya tidak mengidentifikasi orang tersebut dan tidak menyebutkan secara spesifik apakah ia juga berkewarganegaraan Inggris.

Kantor Luar Negeri Inggris tidak segera menanggapi email yang memintanya untuk berkomentar. British Council merupakan organisasi internasional Inggris untuk hubungan budaya.

Penangkapan warga Iran yang dituduh melakukan spionase meningkat sejak Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei tahun lalu mengatakan bahwa terdapat 'infiltrasi' agen Barat di negara tersebut.

Credit antaranews.com

Turki hukum perencana bom mobil dengan penjara seumur hidup

Petugas bekerja di salah satu lokasi serangan bom mobil di kota Reyhanli, provinsi Hatay, Turki, di dekat perbatasan Turki-Suriah, Minggu (12/5). Dua bom mobil menewaskan 43 orang dan melukai banyak orang di kota dekat perbatasan itu Sabtu kemarin dan pemerintah Turki menduga adanya keterlibatan Suriah. Serangan bom ini meningkatkan kekhawatiran bahwa perang sipil Suriah mulai merembet ke negara-negara tetangga meskipun langkah-langkah diplomatik telah diperbarui untuk mengakhiri perang selama dua tahun yang telah menewaskan 70.000. Dua ledakan bom merobek jalan-jalan yang ramai di dekat distrik perbelanjaan Reyhanli Sabtu sore, menghancurkan dinding-dinding beton dan mobil-mobil di kota tersebut, yang menjadi tempat pengungsian ribuan warga Suriah. (REUTERS/Umit Bektas)

Istanbul (CB) - Satu sidang pengadilan di Turki pada Senin menjatuhkan hukuman 53 penjara seumur hidup tanpa percobaan terhadap seorang pria yang pada 2013 merencanakan serangan bom mobil di perbatasan Suriah dan menewaskan puluhan orang, menurut kantor berita pemerintah, Anadolu.

Dua bom mobil kembar mengoyak kota perbatasan Reyhanli di provinsi Hatay pada 11 Mei 2013. Pada saat itu Turki menuduh suatu kelompok yang setia pada presiden Suriah Basar al-Assad yang melakukan serangan. Damaskus menampik keterlibatan apa pun.

Yusuf Nazik (34), warga Turki, dihukum penjara seumur hidup tanpa hukuman percobaan karena mengganggu stabilitas negara dan dihitung untuk setiap 52 korban jiwa, menurut Anadolu.

Dia juga mendapat hukuman tambahan 5.306 tahun dan enam bulan untuk berbagai kejahatan termasuk usahanya membunuh 130 orang, menjadi anggota kelompok teroris bersenjata dan menyimpan bahan peledak tidak sah untuk organisasi teroris, katanya.

Nazik ditangkap di Suriah, di kawasan yang dikuasai pemerintah di Latakia, oleh anggota Agen intel Turki (MIT), kata seorang petugas keamanan Turkis, pada September tahun lalu.

Anadolu melaporkan pada saat itu Nazik mengaku mendapat perintah dari intel Suriah untuk merencakan serangan di Turki dan mengatur pengiriman bahan peledak.

Sebanyak 22 orang telah dipenjara awal tahun lalu terkait pengeboman.

Reyhanli merupakan pusat pengungsi Suriah. Setelah pengeboman di kawasan itu pada 2013, Turki memperketat wilayah perbatasan denga Suriah yang membentang 900 kilometer.
Turki merupakan pendukung terbesar pemberontah yang melawan pasukan pemerintahan Suriah dalam konflik selama delapan tahun. Selian itu juga menampung 3,5 juta pengungsi Suriah.

Credit antaranews.com

Serukan Kudeta Militer, Jenderal Venezuela: Waktunya Bangkit!

CARACAS - Seorang jenderal Venezuela meminta angkatan bersenjata negara itu untuk bangkit melawan Presiden Nicolas Maduro. Presiden sosialis itu telah mengandalkan dukungan militer untuk mempertahankan kekuasaan meskipun ekonomi telah runtuh.

Ramon Rangel, yang mengidentifikasi dirinya sebagai jenderal Angkatan Udara Venezuela, mengatakan pemerintah dikendalikan oleh "kediktatoran komunis" di Kuba—sekutu penting Maduro.

"Kita harus menemukan cara untuk menghilangkan rasa takut, pergi ke jalan-jalan, untuk memprotes, dan untuk mencari serikat militer guna mengubah sistem politik ini," kata Rangel, yang mengenakan jas dengan salinan konstitusi di tangannya ketika muncul dalam video yang di-posting di YouTube.

"Sudah waktunya untuk bangkit!," seru jenderal tersebut.

Seruan Rangel itu menandai pukulan lain bagi Maduro setelah beberapa pembelotan serupa dilakukan oleh beberapa perwira senior tahun ini.

Para perwira yang telah memembelot dari Maduro telah melarikan diri dari negara itu. Namun, petinggi militer—terutama mereka yang memimpin pasukan—terus loyal pada presiden penerus Hugo Chavez tersebut.

Kementerian Informasi setempat belum bersedia menanggapi permintaan komentar. Dalam laporannya, Reuters menyatakan belum berhasil memperoleh komentar langsung dari Rangel.

Komandan Angkatan Udara Pedro Juliac mem-posting gambar Rangel di Twitter pada hari Minggu dengan tulisan berbunyi; "Pengkhianat terhadap rakyat Venezuela dan revolusi".

Sumber yang dekat dengan militer Venezuela mengatakan Rangel adalah seorang perwira militer aktif yang melarikan diri ke Kolombia bulan lalu.

Tidak seperti perwira lain yang telah membuat pernyataan serupa, Rangel tidak menyuarakan dukungan untuk Juan Guaido—pemimpin oposisi yang mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara dengan alasan bahwa pemilu 2018 yang dimenangkan kembali oleh Maduro adalah penipuan.

Lebih dari 50 negara, termasuk Amerika Serikat dan sebagian besar negara Amerika Selatan, menyebut Guaido sebagai pemimpin sah Venezuela.

Guaido dan sekelompok perwira menyerukan pasukan bersenjata pada 30 April untuk menggulingkan Maduro. Namun, angkatan bersenjata tidak pernah bergabung dengannya dan kudeta pun gagal.

Pemerintah Maduro menyebut peristiwa itu sebagai upaya kudeta dan menuduh sekitar 10 anggota legislatif oposisi melakukan makar karena bergabung dalam aksi unjuk rasa hari itu.

Venezuela telah menderita hiperinflasi yang telah memicu eksodus sekitar 3,5 juta warganya ke negara lain dalam tiga tahun terakhir.

Credit sindonews.com

Ibu Kota Sudan Selatan Tutup Semua Kelab Malam karena Tindakan Amoral

JUBA - Ibu kota Sudan Selatan, Juba, melarang semua kelab malam dan membatasi jam operasi untuk bar yang beroperasi pada malam hari. Musababnya, ada dugaan tindakan tidak bermoral yang terjadi di tempat-tempat malam tersebut.

Penutupan semua kelab malam di ibu kota itu diumumkan pihak Kepresidenan Sudan Selatan pada hari Sabtu, pekan lalu.

"Pemerintah negara bagian Jubek telah melarang semua kelab malam, bar dan pertunjukan musik malam di kota Juba," bunyi pernyataan dari kepresidenan, seperti dikutip dari AFP, Senin (13/5/2019).

Gubernur Juba, Augustino Jadalla Wani, mengatakan dalam sebuah video yang di-posting di Facebook bahwa untuk sementara kelab malam ditutup, bar akan memiliki jam terbatas pada awal malam, dan akan dilarang beroperasi pada siang hari.

"Disko, kami melarangnya sama sekali karena apa yang terjadi di sana benar-benar sangat berbahaya bagi masa depan negara ini," katanya, seraya menambahkan bahwa gadis-gadis seusia 13 tahun sering mengunjungi kelab-kelab tersebut.

"Kami serius dan kami akan memastikan disko tidak beroperasi di negara ini," lanjut dia mengacu pada negara bagian Jubek.

Selain itu, pemerintah ibu kota juga akan mewajibkan bagi pasangan yang masuk ke hotel untuk menunjukkan surat nikah.

Sudan Selatan telah dilanda perang saudara yang telah memasuki tahun keenam. Sebagian besar pertempuran terhenti sejak perjanjian damai diteken September lalu.

Credit sindonews.com

Petahana Cyril Ramaphosa Dipastikan Menang Pemilu Afsel

Petahana Cyril Ramaphosa. (CNNIndonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CB -- Petahana Cyril Ramaphosa dan partai pendukungnya, Kongres Nasional Afrika (ANC), menang dalam pemilihan umum Afrika Selatan (Afsel) 2019. Namun, perolehan suara partainya justru menurun dan oposisi koalisi kelompok sayap kiri justru semakin kuat.

Seperti dilansir Reuters, Senin (13/5), dari hasil penghitungan yang sudah mencapai 99,9 persen komisi pemilihan umum Afsel, ANC meraih 55,5 persen suara untuk parlemen. Namun, jumlah perolehan suarat itu justru yang terburuk setelah rezim apartheid tumbang, tetapi justru mulai membaik sejak pemilihan kepala daerah tiga tahun lalu.

Dengan perolehan suara itu, Ramaphosa mustahil terkejar oleh kelompok oposisi Aliansi Demokratik (DA) dan partai Pejuang Kebebasan Ekonomi (EFF).

"Kami melakukan kesalahan, dan kami memintaa maaf atas hal itu serta kami meminta seluruh penduduk kembali menanamkan kepercayaan kepada kami," kata Ramaphosa.

Masa kepemimpinan penuh Ramaphosa sebagai presiden akan dimulai pada akhir Mei, setelah dia dilantik. Dia adalah salah satu orang dekat mendiang tokoh anti apartheid sekaligus presiden kulit hitam pertama Afsel, Nelson Mandela.

Ramaphosa juga menggantikan mantan Presiden Jacob Zuma yang mundur pada Februari 2018 karena dibelit skandal korupsi.

Selama masa kampanye, Ramaphosa menjanjikan pemerataan kesejahteraan yang masih menjadi masalah besar setelah 25 tahun keruntuhan rezim apartheid. Hal ini diperparah dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada masa kepemimpinan Zuma karena skandal korupsi dan pertumbuhan ekonomi yang lambat.

Selama 15 bulan memimpin, Ramaphosa berjuang memperbaiki kinerja sejumlah badan usaha milik negara, termasuk perusahaan listrik Eskom. Namun, ekonomi Afsel ternyata belum membaik.

Ramaphosa juga akan menghadapi tekanan kuat dari oposisi jika tidak memberikan jalan keluar yang bisa mendongkrak perekonomian Afsel. Salah satunya adalah desakan penghematan anggaran di seluruh lembaga negara dan BUMN.

Ramaphosa adalah anak penisunan polisi yang muncul sebagai tokoh serikat buruh tambang pada masa apartheid. Dia yang memimpin unjuk rasa besar-besaran pada 1987.

Ketika mendiang Mandela bebas pada 1990 setelah tiga dasawarsa dipenjara, Ramaphosa adalah orang yang membantu memegang mikropon saat Mandela berpidato.

Ramaphosa juga dikenal sebagai perunding ulung. Presiden kulit putih terakhir di Afsel, F.W. de Klerk, menyatakan Ramaphosa sangat pandai berkata-kata dan pendapatnya selalu meluluhkan lawan bicaranya.

Sejumlah pakar sejarah menyatakan mulanya Mandela disebut mempersiapkan Ramaphosa untuk menggantikannya. Namun, tekanan dari faksi di dalam ANC yang berjuang melawan apartheid dari luar negeri memaksanya menunjuk Thabo Mbeki sebagai penerusnya.

Setelah itu, Ramaphosa mundur dari dunia politik dan sibuk berbisnis. Dia mendirikan firma investasi Shanduka yang berkembang pesat dan menjadi pemilik izin dagang McDonald di Afsel.

Ramaphosa menjual perusahaan itu pada 2015 sebesar ratusan miliar dolar, yang membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di Afsel.

Credit cnnindonesia.com

Unggul Pemilu Sela Filipina, Cengkeram Duterte Kian Kuat

Cengkeram Presiden Rodrigo Duterte dalam politik Filipina diprediksi bakal kian kuat setelah sekutunya unggul dalam hitung cepat pemilu sela pada Senin (13/5). (Reuters/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Cengkeram Presiden Rodrigo Duterte dalam politik Filipina diprediksi bakal kian kuat setelah sekutunya unggul dalam hitung cepat pemilihan umum sela pada Senin (13/5).

Lembaga pemantau pemilu Filipina, PPCRV, melaporkan bahwa berdasarkan penghitungan 94 persen suara, sekutu politik Duterte diperkirakan bakal mengamankan sembilan dari 12 kursi majelis tinggi Senat yang diperebutkan dalam pemilu ini.

Kursi yang diperebutkan dalam majelis tinggi Senat Filipina menjadi salah satu sorotan besar pada pemilu kali ini karena menentukan kekuatan Duterte di parlemen.

Secara keseluruhan, ada 24 kursi di majelis tinggi Senat. Kebanyakan anggota majelis tinggi Senat tersebut berhaluan pemikiran lebih independen dan menentang gagasan-gagasan kontroversial Duterte.

Jika kubu Duterte berhasil meraup mayoritas kursi di Senat, ia akan lebih leluasa menjalankan rencana besarnya untuk mengubah konstitusi.

Kubu oposisi curiga Duterte akan mengubah pasal mengenai masa jabatan pemimpin Filipina yang ditetapkan hanya satu periode. Jika aturan itu benar-benar diubah, Duterte dapat mengikuti pemilu lagi.

"Pemilu ini memberikan Duterte kekuasaan penuh untuk memaksakan sistem pemerintahannya yang sudah dapat disimpulkan, yaitu transformasi penuh sistem politik nasional," ujar analis politik Filipina, Richard Heydarian, kepada AFP.

Selain itu, salah satu agenda besar Duterte adalah menerapkan kembali hukuman mati di Filipina, langkah yang dikecam oleh berbagai kelompok pemerhati hak asasi manusia.

Filipina sudah melarang penerapan hukuman mati pada 1987. Sempat diberlakukan kembali enam tahun kemudian, hukuman itu lantas dilarang lagi pada 2006.

Kendati dikritik oleh berbagai kelompok pemerhati HAM, pendekatan keras Duterte ini justru menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Filipina yang sudah muak dengan tingkat kriminalitas tinggi.

Janji-janji pemberantasan kriminalitas seperti ini pula lah yang membuat Duterte menang dalam pemilu presiden pada 2016 lalu.

Credit cnnindonesia.com

Filipina Menggelar Pemilu Sela

Masyarakat Filipina melakukan pemilu sela, Senin, 13 Mei 2019. Sumber: Aaron Favila/AP/aljazeera.com

CB, Jakarta - Masyarakat Filipina mengantri di bawah suhu panas di sejumlah lapangan dan aula sekolah untuk memberikan suara dalam pemilu sela, Senin, 13 Mei 2019. Pemilu sela Filipina ini untuk memilih anggota legislator dan anggota DPRD yang diharapkan bisa memperkuat pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte yang tinggal separuh jalan.
Dikutip dari aljazeera.com, Senin, 13 Mei 2019, proses pemungutan suara dilakukan mulai pukul 6 pagi dan akan ditutup pada pukul 6 sore. Lebih dari 61 juta masyarakat Filipina terdaftar mengikuti pemilu sela ini. Total ada sekitar 43 ribu calon legislatif (caleg) yang memperebutkan 18 ribu kursi di pemerintahan.

Dalam pemilu sela ini, diperebutkan pula 12 kursi anggota senat untuk merekomposisi separuh dari anggota dewan kongres yang sudah didominasi oleh anggota senat pendukung Duterte atau bersekutu dengan orang nomor satu Filipina itu.

Prediksi survei yang dilakukan oleh swasta memperlihatkan dukungan bagi pemerintahan Duterte masih kuat.

Masyarakat Filipina melakukan pemilu sela, Senin, 13 Mei 2019. Sumber: Aaron Favila/AP/aljazeera.com
Meskipun anggota senat Filipina saat ini sebagian besar mendukung Presiden Duterte, namun banyak dari mereka yang kecewa dengan semakin besarnya polarisasi kekuasaan. Contohnya, pemberlakuan kembali hukuman mati atau penyusunan ulang konstitusi untuk mengubah bentuk pemerintahan dari negara kesatuan menjadi federal sehingga perubahan ini memungkinkan Duterte berkuasa tanpa batas.
Kritik yang muncul menyuarakan kekhawatiran kemenangan sekutu-sekutu Duterte dalam pemilu sela hanya akan mengurangi independensi senat dan menghambat dari upaya melakukan evaluasi terhadap presiden.
“Jelas sekali ada segelintir pihak yang membentuk posisi dalam pemerintahan saat ini. Institusi kami kurang meneriakkan keadilan dan kebenaran. Banyak yang takut dianiaya dan memilih untuk bersujud pada kekuasaan,” kata anggota senat Leila de Lima, Senin, 13 Mei 2019, yang pernah dijebloskan ke penjara setelah dia menjalankan investigasi atas pembunuhan ribuan orang dalam operasi perang melawan narkoba.
De Lima menyerukan kepada para pemilih Filipina agar jangan memberikan suara mereka pada para caleg pembohong, koruptor dan para penjarah.

Credit tempo.co

Senin, 13 Mei 2019

Kelompok Nasionalis Wales Desak Kemerdekaan dari Inggris

Ilustrasi pendukung kesebelasan Wales yang memegang bendera negeri dalam Piala Dunia 2018. (REUTERS/Carl Recine)

Jakarta, CB -- Ribuan orang dari kelompok nasional berunjuk rasa di Cardiff mendesak Wales merdeka. Namun, dari hasil jajak pendapat terkini, hanya 12 persen penduduk setempat yang menghendaki berpisah dari Kerajaan Inggris.

Seperti dilansir The Guardian, Minggu (12/5), dalam unjuk rasa itu para demonstran menyanyikan lagu kebangsaan Wales, Hen Wlad Fy Nhadau. Beberapa dari mereka menyatakan adalah pendukung kemerdekaan dari Inggris sejak lama.

Lainnya menyatakan mereka mendukung ide itu karena polemik Brexit dan sepakat dengan penghematan anggaran. Menurut Ketua Partai Plaid Cymru, Adam Price, selama ini pemerintah Inggris tidak memperhatikan rakyat Wales.

"Selama puluhan tahun Westminster (pusat pemerintahan Inggris) mengabaikan kami yang berujung kepada kemiskinan dan permodalan yang minim. Sepertiga anak-anak kami hidup relatif miskin dan kalian hanya mengurus kemelut Brexit yang memperlihatkan mereka tidak cakap memerintah atau mewakili Wales," kata Price.

"Selama bertahun-tahun, angan-angan kami untuk merdeka seperti makin jauh. Namun, kami melihat gelombang itu berbalik, gerakan semakin tumbuh dan aspirasi kami semakin keras," ujar Price.

Wales adalah sebuah negeri di sebelah barat daya yang menjadi bagian dari Inggris. Lebih dari 500 ribu penduduknya adalah penutur bahasa ganda, Inggris dan Wales.

Llywelyn ap Gwilym, juru bicara gerakan nasionalis Wales, All Under One Banner Cymru, menyatakan perdebatan seputar masa depan Wales semakin gencar sejak mereka jajak pendapat Brexit.

"Sejumlah kelompok meyakini Wales dan seluruh penduduknya harus mempunyai masa depan yang lebih baik sebagai bangsa merdeka di luar Inggris. Desakan tentang kemerdekaan itu wajar," kata Llywelyn.

Credit cnnindonesia.com

Usai Serangan Anti-Muslim, Kota Sri Lanka Terapkan Jam Malam

Kepolisian Sri Lanka menerapkan jam malam di Chilaw setelah terjadi serangan anti-Muslim di kota yang terletak 80 kilometer dari Colombo itu, Minggu (12/5). (/Dinuka Liyanawatte)

Jakarta, CB -- Kepolisian Sri Lanka menerapkan jam malam di Chilaw setelah terjadi serangan anti-Muslim di kota yang terletak 80 kilometer dari Colombo tersebut pada Minggu (12/5).

Juru bicara kepolisian Sri Lanka, Ruwan Gunasekara, mengatakan bahwa jam malam ini perlu dilakukan setelah sekelompok pria menyerang pusat-pusat bisnis milik warga Muslim di Chilaw.

Menurut Gunasekara, bentrokan itu terjadi setelah seorang warga salah memahami maksud satu unggahan di Facebook yang ia anggap ancaman terhadap umat Kristen.

Gunasekara mengatakan bahwa pria yang melontarkan komentar itu di Facebook kini sudah ditahan.

Bentrokan ini merupakan gelombang kekerasan teranyar yang terjadi setelah tragedi bom beruntun di sejumlah gereja dan hotel mewah pada Hari Paskah lalu.

Rangkaian bom yang menewaskan lebih dari 200 orang itu diklaim oleh kelompok militan ISIS. Sentimen anti-Muslim di Sri Lanka pun meningkat.

Pada awal Mei lalu, bentrok antara umat Kristen dan Muslim pecah di Negombo, di mana terdapat salah satu gereja yang menjadi target serangan bom pada Paskah lalu.

Aparat setempat melaporkan bahwa minuman beralkohol sangat mempengaruhi emosi pihak-pihak yang terlibat dalam bentrokan tersebut. Gereja Katolik Sri Lanka pun meminta pemerintah untuk melarang alkohol.

Islam sendiri merupakan agama mayoritas kedua di Sri Lanka setelah Buddha. Sementara itu, Kristen menjadi minoritas dengan jumlah penganut hanya 7,6 persen dari keseluruhan penduduk.

Namun, di Negombo dan Chilaw, Kristen menjadi mayoritas. Kebanyakan warga merasa khawatir dengan kehadiran Muslim di tengah komunitas mereka.

Credit cnnindonesia.com

Belgia Pertimbangkan Tangguhkan Penjualan Senjata ke Saudi

BRUSSEL - Para pemimpin Belgia sedang mempertimbangkan penangguhan penjualan senjata ke Arab Saudi. Hal itu dilakukan setelah sebuah laporan menyatakan senjata asal Belgia digunakan dalam peperangan di Yaman.

"Saya pikir akan baik untuk menangguhkan pengiriman senjata ke Arab Saudi jika terbukti mereka telah digunakan dalam konflik yang sedang berlangsung, seperti di Yaman," ujar Menteri Luar Negeri Belgia Didier Reynders seperti dikutip dari Channel News Asia, Minggu (12/5/2019).

Dalam hal ini, Reynders mengatakan, pemerintah regional Walloonia yang harus mengambil keputusan itu.

Konstitusi Belgia menempatkan tanggung jawab untuk keputusan seperti itu ada di wilayah produsen, dalam hal ini Wallonia, yang memiliki pabrik senjata FN Herstal.

Presiden regional Willy Borsus mengatakan bahwa bisa menangguhkan lisensi ekspor senjata yang ada jika kondisi di mana mereka berikan telah dilanggar.

Surat kabar Belgia Le Soir pada Rabu lalu melaporkan sebuah penyelidikan menunjukkan Arab Saudi telah menggunakan senjata dan teknologi Belgia dalam operasi melawan pemberontak Houthi di Yaman, lokasi pertempuran lebih dari empat tahun yang telah menewaskan puluhan ribu orang, kata lembaga bantuan.

Pertempuran itu telah memicu apa yang PBB deskripsikan sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia, dengan 3,3 juta orang masih terlantar dan 24,1 juta - lebih dari dua pertiga populasi - membutuhkan bantuan.

Masalah penjualan senjata ke Saudi telah memecah belah pemerintah Eropa, dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron membela penjualan tersebut sebagai bagian dari perang melawan terorisme.

Namun Jerman menangguhkan penjualan senjata ke Riyadh setelah pembunuhan pembangkang Arab Saudi Jamal Khashoggi di Istanbul pada tahun lalu. Pembunuhan ini menimbulkan masalah bagi mitra Eropa karena dapat mempengaruhi senjata yang diproduksi bersama.

Satu sumber diplomatik mengatakan masalah itu akan dibahas Senin oleh para menteri luar negeri Uni Eropa di Brussels, karena Arab Saudi juga mendukung pemimpin pemberontak Libya Khalifa Haftar dalam upayanya untuk menggulingkan pemerintah di Tripoli yang mendapat dukungan Uni Eropa.

Uni Eropa telah berkomitmen untuk menegakkan embargo senjata PBB di Libya.

Credit sindonews.com

8 Senjata Perang dan Pasukan AS Penggertak Iran

MANAMA - Dalam beberapa hari terakhir, Amerika Serikat (AS) telah mengumumkan penyebaran kekuatan militer ke Timur Tengah sebagai penggertak Iran setelah rezim Teheran dituduh akan menyerang pasukan Washington dan kepentingannya di Timur Tengah.

Pada hari Jumat, Departemen Pertahanan AS menyetujui penambahan kapal USS Arlington dan baterai sistem rudal Patriot untuk Komando Pusat AS yang telah diminta minggu lalu. Pasukan tambahan datang ketika ketegangan dengan Iran meningkat dan AS telah memperingatkan Iran bahwa setiap serangan oleh pasukan Iran atau proksinya akan ditanggapi dengan pembalasan yang tak henti-hentinya.

Berikut ini daftar pasukan dan peralatan perang yang telah dikerahkan AS di Timur Tengah, sebagaimana diulas Jerusalem Post, 12 Mei.

1. Kapal USS Arlington

Kapal berbobot 24.000 ton dan panjang 207 meter ini mulai ditugaskan untuk layanan militer pada tahun 2013. USS Arlington adalah kapal transportasi amfibi kelas San-Antonio. Kapal ini dirancang untuk mengangkut marinir AS, kendaraan dan pesawat terbang yang akan digunakan untuk mendukung serangan amfibi. Sebanyak 800 tentara dan selusin kendaraan dapat diangkut dengan kapak ini. USS bagian dari Armada ke-6 AS yang beroperasi di Atlantik dan Mediterania, dan diperintahkan untuk bergabung dengan kelompok tempur lain yang disebarkan di dekat Iran.

2. Unit Ekspedisi Kelautan ke-22

Elemen-elemen dari Unit Ekspedisi Kelautan (MEU) ke-22 juga dikirim. Mereka transit di Selat Hormuz dengan kapal amfibi Kearsarge.

3. Kapal ARG Kearsarge

Kelompok siap amfibi (ARG) yang dipimpin oleh kapal Kearsarge memasuki wilayah operasi Armada ke-6 pada bulan Desember dengan MEU dan selama beberapa bulan terakhir telah dikerahkan ke Teluk Persia. Kapal ini memiliki hingga 4.500 pelaut dan marinir di berbagai unitnya. Bagian dari unit tersebut, menurut Naval Today antara lain USS Arlington yang disebutkan di atas, kapal pendaratan dermaga USS Fort McHenry, skuadron helikopter, skuadron udara taktis dan kelompok naval beach.

4. USS McFaul dan USNS Alan Shepard

Kapal perusak USS McFaul dan kapal amunisi USNS Alan Shepard terdeteksi sudah berada di Selat Hormuz pada 7 Mei. Mereka sebelumnya berada di Laut Merah pada bulan April.

5. Pesawat Pengebom B-52

Dua pesawat B-52 mendarat di Qatar hari Kamis. Keduanya adalah bagian dari empat B-52 yang dikirim ke wilayah tersebut. Mereka terbang dari Pangkalan Angkatan Udara Barksdale di Louisiana dan didukung oleh dua KC-10 dari McGuire-Dix-Lakehurst di New Jersey. Mereka membentuk bagian dari gugus tugas pengeom Skuadron Bom ke-20 Barksdale.

6. Kapal Induk USS Abraham Lincoln

Kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok tempurnya melewati Terusan Suez pekan lalu dalam perjalanan ke Teluk Persia. Bagian dari kelompok tempurnya adalah kapal USS Leyte Gulf dan sejumlah kapal perusak.

7. Sistem Rudal Patriot

Menteri Pertahanan AS Patrick Shanahan juga mengirim baterai sistem rudal Patriot untuk mendukung Komando Pusat AS di Timur Tengah.

8 Jet Tempur Siluman F-35

Pada pertengahan April, AS mengirim beberapa F-35 ke Uni Emirat Arab. Ini termasuk unit perawatan dan dukungan dari Fighter Wing 388 dan Air Force Fighter Wing 419.

Credit sindonews.com

Iran Klaim Sudah Siap Serang Armada AS di Teluk

Ilustrasi Korps Garda Revolusi Iran. (AFP/Chavosh Homavandi)

Jakarta, CB -- Pasukan elite Iran, Korps Garda Revolusi, menyatakan siap meladeni gertakan Amerika Serikat yang mengirim armada tempur dan kapal induk ke kawasan Teluk. Mereka bahkan bakal menyerang jika AS mulai melakukan tindakan yang memprovokasi.

"Jika (AS) bergerak, kami akan serang mereka tepat di kepala," kata Kepala Divisi Ruang Angkasa Garda Revolusi Iran, Amirali Hajizadeh, seperti dilansir Reuters, Minggu (12/5).

Hajizadeh menyatakan keberadaan armada tempur AS di kawasan Teluk justru kesempatan besar untuk dimanfaatkan. Menurut mereka, di masa lalu kekuatan itu memang menjadi ancaman.

"Sebuah kapal induk bisa membawa 40 sampai 50 pesawat tempur dan 6000 pasukan yang menjadi ancaman di masa lalu, tetapi hal itu kini berubah menjadi kesempatan," ujar Hajizadeh.

Sedangkan Israel juga cemas dengan tensi ketegangan yang terus meningkat antara Iran dan AS. Mereka menyatakan Iran bisa saja menyerang Iran secara langsung atau melalui perpanjangan tangan (proxy) jika perseteruan itu tidak juga menemukan jalan keluar.

"Jika ada gesekan antara Iran dan AS, atau Iran dan negara tetangganya, kemungkinan mereka akan meminta Hizbullah di Libanon dan Jihad Islam di Jalur Gaza sebagai perpanjangan tangan untuk menyerang Israel," kata Menteri Energi Israel, Yuval Steinitz.

Iran mendukung penuh kelompok Hizbullah dan Jihad Islam. Israel sampai saat ini masih menyembunyikan strategi mereka jika Iran mulai bergerak.

Sumber pejabat AS mereka berniat mengirim pesawat pembom jarak jauh B-52 ke Timur Tengah. Di samping itu, mereka juga mempertimbangkan menempatkan perangkat rudal darat ke udara, MIM-104 atau dijuluki Patriot, ke kawasan itu.

Menurut informasi yang didapat AS, militer Iran tengah melengkapi sejumlah kapal angkatan laut mereka dengan rudal dan ditempatkan di lepas pantai. Tindakan itu dianggap AS sebagai persiapan Iran untuk menyerang.

Pemerintah Iran menganggap langkah Amerika Serikat keliru dengan memutuskan mengirim armada kapal induk dan pesawat pembom ke Timur Tengah. Mereka menyatakan alasan yang digunakan dengan menyatakan Iran seolah-olah mengancam keberadaan pasukan AS dan sekutunya di kawasan itu tidak tepat.

Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Bolton, mengklaim hal itu dilakukan untuk menekan Iran supaya tidak macam-macam dengan pasukan dan sekutu AS di Timur Tengah, jika tidak ingin diserbu.

Hal ini semakin memperuncing perseteruan di antara kedua negara.

Presiden AS, Donald Trump, tahun lalu memutuskan membatalkan sepihak kesepakatan nuklir dengan Iran. Dia berdalih Iran tetap mengembangkan program persenjataan peluru kendali mereka.

Trump juga memasukkan Korps Garda Revolusi Iran ke dalam daftar kelompok teroris. Beberapa waktu lalu Trump juga menerapkan sanksi kepada negara-negara yang masih membeli minyak dari Iran.

Iran menyatakan tidak bersedia tunduk atas permintaan AS untuk menghentikan program pengembangan peluru kendali. Akan tetapi, diperkirakan perekonomian mereka akan kembali terpukul dengan penerapan sanksi pembelian minyak.

Credit cnnindonesia.com

Pompeo: AS Tidak Ingin Perang dengan Iran

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo mengatakan, Washington tidak ingin berperang dengan Iran. Pompeo mengatakan, AS menyambut kesempatan untuk bernegosiasi dengan Teheran.

Berbicara saat melakukan wawancara dengan CNBC, Pompeo mencatat bahwa ia melihat peningkatan ancaman dari Iran dan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump memperkuat kapasitasnya untuk menanggapi setiap tindakan ofensif dari Iran. Untuk itulah, lanjut Pompeo, mengapa AS memutuskan untuk mengerahkan kelompok kapal induk dan satuan tugas pembom ke Timur Tengah.

"Kami telah melakukan semua hal yang benar untuk meningkatkan postur keamanan kami, semampu kami," kata Pompeo dalam wawancara tersebut, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (12/5).

"Tetapi, kami juga ingin memastikan bahwa kami memiliki pasukan pencegah di tempat, sehingga jika Iran memutuskan untuk datang setelah kepentingan Amerika, apakah itu di Irak, atau Afghanistan, atau Yaman, atau tempat mana pun di Timur Tengah, kami siap untuk menanggapi mereka dengan cara yang tepat," sambungnya.

Pada saat yang sama, Pompeo berpendapat, bahwa meskipun kehadiran militer lebih besar di AS di Timur Tengah, Washington tidak mencari perang dengan Teheran.

"Kami tidak akan salah perhitungan, tujuan kami bukan perang, tujuan kami adalah perubahan perilaku kepemimpinan Iran. Kami berharap rakyat Iran akan mendapatkan apa yang akhirnya mereka inginkan, dan apa yang pantas mereka dapatkan. Pasukan yang kami siapkan, pasukan yang pernah kami miliki di wilayah ini sebelumnya. Anda tahu, kami sering memiliki kapal induk di Teluk Persia - tetapi presiden ingin memastikan bahwa, jika terjadi sesuatu, kami siap untuk menanggapinya dengan cara yang tepat," ungkapnya.

Pompeo menyoroti bahwa ia juga menyiapkan pendekatan diplomatik, sehingga Trump memiliki pilihan jika Iran membuat keputusan yang buruk. Namun, resolusi diplomatik tampaknya bukan satu-satunya pilihan.

"Serangan terhadap kepentingan AS dari pasukan yang dipimpin Iran, apakah itu milik Iran atau entitas yang dikendalikan oleh Iran, kami akan meminta pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab. Trump telah sangat jelas tentang hal itu, tanggapan kami akan sesuai. Iran adalah pengaruh destabilisasi utama di Timur Tengah, dan kami bertujuan untuk memperbaikinya," tukasnya.

Credit sindonews.com

Komandan IRGC: AS mulai jalankan perang urat saraf

Kapal induk Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) melakukan transit di Selat Gibraltar, masuk ke Laut Mediterania saat melanjutkan operasi Armada ke-6 di daerah yang menjadi tanggung jawabnya dalam foto tanggal 13 April 2019 yang disediakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. ANTARA FOTO/U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Clint Davis/Handout via REUTERS/wsj/cfo

Jenewa (CB) - Amerika Serikat mulai melancarkan perang urat saraf di kawasan Timur Tengah, kata komandan pasukan elit Pengawal Revolusi Iran (IRGC) dalam sidang parlemen Minggu.

Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara parlemen.

Militer AS telah mengirim pasukan, termasuk kapal induk dan sejumlah pembom B-52 ke Timur Tengah guna memerangi apa yang menurut pemerintah Presiden Donald Trump sebagai "indikasi jelas" ancaman dari Iran untuk pasukan AS di wilayah tersebut.

Kapal induk USS Abraham Lincoln menggantikan kapal induk lain yang pergi meninggalkan Teluk bulan lalu.

"Komandan Salami, yang mencurahkan perhatiannya pada situasi di kawasan ini, memberikan analisis bahwa pihak Amerika mulai menjalankan perang urat saraf karena baginya kedatangan dan kepulangan militer mereka adalah hal biasa," kata juru bicara pimpinan parlemen Behrouz Nemati, menyimpulkan komentar komandan Pengawal, dalam situs berita ICANA.

Mayor Jenderal Hossein Salami bulan lalu ditunjuk sebagai kepala Pengawal Revolusi Iran.

Credit antaranews.com

Setelah Kapal Induk, AS akan Kerahkan Rudal Patriot ke Timur Tengah

WASHINGTON - Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) mengatakan, Menteri Pertahanan sementara AS, Patrick Shanahan telah menyetujui pengerahan rudal Patriot baru ke Timur Tengah. Ini adalah langkah terbaru AS, setelah sebelumnya mengerahkan kapal induk dan bomber ke kawasan itu, untuk menghalau ancaman Iran.

"Menteri Pertahanan sementara telah menyetujui pergerakan USS Arlington (LPD-24) dan rudal Patriot ke Komando Sentral AS (CENTCOM) sebagai bagian dari permintaan asli pasukan tersebut untuk pasukan mulai awal pekan ini," kata kementerian itu, seperti dilansir Al Arabiya pada Minggu (12/5).

USS Arlington adalah kapal kelas San Antonio yang mengangkut Marinir AS, kendaraan amfibi, pesawat pendarat konvensional dengan kemampuan untuk mendukung serangan amfibi, operasi khusus, atau misi perang ekspedisi.

"Aset-aset ini akan bergabung dengan Grup Serangan Kapal Induk Abraham Lincoln dan satuan tugas pembom Angkatan Udara AS di kawasan Timur Tengah sebagai tanggapan atas indikasi kesiapan Iran yang meningkat untuk melakukan operasi ofensif terhadap pasukan AS dan kepentingan kami," sambungnya.

Kementerian itu kemudian mengatakan bahwa mereka akan terus memantau dengan cermat kegiatan rezim Iran, militer dan proksi mereka. Mereka mengatakan karena keamanan operasional, pihaknya tidak akan membahas jadwal atau lokasi penempatan pasukan AS di Timur Tengah.

"AS tidak mencari konflik dengan Iran, tetapi kami bersikap dan siap untuk membela pasukan dan kepentingan AS di wilayah tersebut," tukasnya.

Credit sindonews.com

Israel: Jika Ketegangan AS-Iran Meningkat, Tel Aviv Bisa Terdampak

TEL AVIV - Menteri Energi Israel, Yuval Steinitz memperingatkan kemungkinan adanya serangan langsung atau yang dilakukan proksi Iran terhadap Israel, jika pertikaian antara Teheran dan Washington meningkat. Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran meningkat, setelah Washington mengerahkan kapal induk dan bomber ke Timur Tengah.

Berbicara saat melakukan wawancara dengan televisi Israel, Ynet, Steinitz, seperti dilansir Reuters pada Minggu (12/5), ia mengatakan situasi di Teluk saat ini terus memanas dan bisa meledak kapan pun.

"Jika ada semacam konflik besar antara Iran dan AS, antara Iran dan tetangga-tetangganya, saya tidak mengesampingkan bahwa mereka akan mengaktifkan Hizbullah dan Jihad Islam dari Gaza, atau bahkan bahwa mereka akan mencoba langsung menembakkan rudal dari Iran ke Israel," ucap Steinitz.

Terkait dengan Iran dan AS, sebelumnya Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan, Washington tidak ingin berperang dengan Iran. Pompeo mengatakan, AS menyambut kesempatan untuk bernegosiasi dengan Teheran.

Pompeo mencatat bahwa ia melihat peningkatan ancaman dari Iran dan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump memperkuat kapasitasnya untuk menanggapi setiap tindakan ofensif dari Iran. Untuk itulah, lanjut Pompeo, mengapa AS memutuskan untuk mengerahkan kelompok kapal induk dan satuan tugas pembom ke Timur Tengah.

Pada saat yang sama, Pompeo berpendapat, bahwa meskipun kehadiran militer lebih besar di AS di Timur Tengah, Washington tidak mencari perang dengan Teheran.

"Kami tidak akan salah perhitungan, tujuan kami bukan perang, tujuan kami adalah perubahan perilaku kepemimpinan Iran. Kami berharap rakyat Iran akan mendapatkan apa yang akhirnya mereka inginkan, dan apa yang pantas mereka dapatkan. Pasukan yang kami siapkan, pasukan yang pernah kami miliki di wilayah ini sebelumnya. Anda tahu, kami sering memiliki kapal induk di Teluk Persia - tetapi presiden ingin memastikan bahwa, jika terjadi sesuatu, kami siap untuk menanggapinya dengan cara yang tepat," ungkapnya.

Credit sindonews.com

Israel Tetapkan Lokasi Daerah Golan yang Akan Dinamai 'Trump'

PM Israel, Benjamin Netanyahu, sudah menentukan lokasi di Dataran Tinggi Golan yang akan diberi nama Donald Trump sebagai penghormatan bagi sang Presiden AS. (/Ronen Zvulun)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengaku sudah menentukan lokasi daerah di Dataran Tinggi Golan yang akan diberi nama Donald Trump sebagai tanda penghormatan bagi sang Presiden Amerika Serikat.

"Saya berjanji kami akan membuat satu komunitas dengan nama Trump. Saya ingin menginformasikan bahwa kami sudah memilih satu situs di Dataran Tinggi Golan di mana komunitasnya akan dibentuk dan proses sudah dimulai," ujar Netanyahu sebagaimana dikutip AFP, Minggu (12/5).

Netanyahu mengumumkan rencana mengabadikan nama Trump di salah satu daerah di Dataran Tinggi Golan pada bulan lalu. Rencana ini disusun untuk memberi penghormatan bagi Trump karena sudah mengakui Golan sebagai wilayah kekuasaan Israel.

Dengan keputusan yang diambil pada 25 Maret itu, Trump menghancurkan konsensus internasional karena sebelumnya, Dataran Tinggi Golan merupakan daerah sengketa antara Israel dan Suriah.

Israel menyita dataran di perbatasan kedua negara itu dari Suriah saat Perang Enam Hari yang pecah pada 1967 silam. Mereka kemudian mencaplok Dataran Tinggi Golan dari Suriah pada 1991.

Namun, masih ada sekitar 18 ribu warga Suriah dari sekte Druze di Dataran Tinggi Golan yang menolak kewarganegaraan Israel. Mereka bertekad tetap mempertahankan tanahnya.

Keputusan Netanyahu untuk memberikan nama Trump di salah satu daerah di Golan itu pun membuat geram para anggota sekte Druze.

Ini merupakan keputusan kontroversial kedua Trump terkait klaim wilayah Israel. Sebelumnya, Trump juga menuai kecaman dunia karena mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Selama ini, Yerusalem merupakan salah satu isu besar dalam pusaran konflik antara Israel dan Palestina. Kedua belah pihak memperebutkan Yerusalem sebagai ibu kota mereka kelak.

Credit cnnindonesia.com

Palestina Tuding AS Coba Delegitimasi Mahmoud Abbas

RAMALLAH - Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat mengatakan, pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang berusaha untuk medelegitimasi Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.

"AS telah berperang melawan Abbas dengan segala cara, karena Abbas menolak apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional yang berkaitan dengan Palestina," ucap Erekat dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Xinhua pada Minggu (12/5).

Pernyataan itu muncul setelah utusan khusus AS untuk Timur Tengah, Jason Greenblatt menuduh Palestina berusaha "membunuh" rencana perdamaian AS, atau kesepakatan abad ini, sebelum itu diumumkan.

"Rencana itu dapat menawarkan kepada mereka (Palestina) sesuatu yang sangat menarik dan dapat mengubah situasi mereka saat ini. Mereka harus duduk rapat dan menahan "tembakan" mereka sampai rencana itu keluar," kata Greenblatt.

Terkait dengan hal ini, Erekat mengatakan, AS tidak menunjukkan rencana itu kepada pihak Palestina. Palestina, lanjut Erekat, sejauh ini hanya melihat pengakuan AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, penutupankantor PLO di Washington dan legitimasinya atas pemukiman Yahudi di wilayah Palestina, yang semuanya melanggar hukum internasional.

Erekat mengkritik langkah-langkah AS ini, karena menurutnya Washington mencoba menguji kesabaran orang-orang Palestina dan memaksa orang-orang Palestina untuk bergabung dalam perundingan.

Credit sindonews.com

Israel Buka Perbatasan Gaza Usai Bentrok dengan Hamas

Ilustrasi perbatasan Israel. (REUTERS/ Amir Cohen)

Jakarta, CB -- Pemerintah Israel membuka kembali dua perbatasan dengan Jalur Gaza, Palestina, pada Minggu (12/5). Hal ini dilakukan setelah Negeri Zionis itu dan faksi perjuangan yang menguasai Jalur Gaza, Hamas, terlibat saling serang pada awal Ramadan.

Seperti dilansir AFP, Badan Penjaga Perbatasan Israel (COGAT) menyatakan dua pos perlintasan di Erez dan Kerem Shalom mulai dibuka kembali untuk arus penduduk dan pengiriman barang. Namun, kedua pos itu bisa ditutup kembali jika perseteruan kembali memanas.

Bentrokan antara militan di Jalur Gaza, Palestina dan militer Israel pada awal Ramadan tahun ini membuat khawatir karena bisa menjurus kepada perang besar seperti lima tahun silam. Indonesia sebagai pendukung perdamaian di antara kedua belah pihak mengecam dan mendesak supaya tindakan saling serang segera diakhiri.

Jumlah korban meninggal akibat bentrokan itu dilaporkan sudah mencapai 23 orang. Yakni empat warga Israel meninggal dan 19 penduduk Palestina tewas.

Senada dengan RI, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, turut mengecam konflik yang kembali memanas di Jalur Gaza. Dia meminta semua pihak berhenti menyerang dan mengambil langkah meredakan ketegangan serta menahan diri.

Akibat bentrokan ini, Israel sempat menutup perbatasan dan melarang pengiriman bantuan ke Jalur Gaza. Yakni bahan bakar dari Qatar untuk pembangkit listrik tenaga diesel.

Jika pasokan bahan bakar langka, maka dikhawatirkan bakal memicu krisis listrik di Jalur Gaza.

Ismail Haniyah, pemimpin partai politik dan milisi yang menguasai Jalur Gaza, Hamas, menyatakan tidak berminat memulai peperangan baru dengan Israel. Dia menyatakan akan meminta anak buahnya menghentikan serangan dan meredakan ketegangan hanya jika Israel menghentikan serangan.

Credit cnnindonesia.com

Hamas Ancam Hentikan Gencatan Senjata dengan Israel

Asap membubung tinggi akibat serangan roket Israel ke Kota Gaza

Foto: AP Photo/Hatem Moussa

Israel diminta untuk mematuhi kesepakatan gencatan senjata yang telah tercapai.

CB, GAZA -- Kelompok Hamas dan Jihad Islam mengancam akan mengakhiri perdamaian di Jalur Gaza jika Israel tak mematuhi kesepakatan gencatan senjata yang tercapai dengan bantuan mediasi Mesir.

Anggota Politbiro Hamas Khalil al-Hayya mengatakan, wilayah itu tidak akan menikmati perdamaian selama Israel menduduki Palestina dan memblokade Gaza. Hamas, kata dia, tak akan membiarkan dan menerima pengepungan terhadap Gaza dilanjutkan.

“Hari ini kita merebut hak kita dengan tangan kita sendiri, senjata kita, dan keinginan kita,” ujar al-Hayya, dilaporkan laman Asharq Al-Awsat pada Ahad (12/5).

Sementara anggota Politbiro Jihad Isam Khaled al-Batsh memperingatkan agar Israel tak memanipulasi kesepakatan gencatan senjata. Selain itu, dia menegaskan bahwa aksi Great March of Return akan dilanjutkan hingga tuntutan rakyat Palestina terpenuhi.

Pekan lalu, Hamas dan Jihad Islam terlibat pertempuran dengan militer Israel. Peperangan itu disebut merupakan yang terburuk sejak konflik Gaza pada 2014 yang menyebabkan ribuan warga Palestina tewas.

Hamas dan Jihad Islam meluncurkan ratusan roket ke wilayah Israel. Tel Aviv membalasnya dengan melancarkan serangan udara ke Gaza. Sebanyak 25 warga Palestina dan empat warga Israel tewas dalam pertempuran terbaru.

Kedua belah pihak menghentikan pertempuran setelah Mesir melakukan mediasi guna mencapai gencatan senjata. Kendati perundingan dilaporkan berlangsung alot, namun kesepakatan dapat tercapai.

Sejak Maret 2018, situasi di Gaza, khususnya di dekat perbatasan dengan Israel telah memanas. Hal itu dipicu oleh digelarnya aksi Great March of Return oleh warga Palestina di sana. Dalam aksi itu mereka menuntut Israel mengembalikan lahan dan tanah yang didudukinya pasca Perang 1967 kepada para pengungsi Palestina. Selain itu warga Palestina juga menyuarakan protes atas keputusan AS memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem.

Namun aksi demonstrasi yang berlangsung di sepanjang perbatasan Gaza-Israel itu direspons secara represif oleh Israel. Mereka menembaki para demonstran dengan peluru tajam. Lebih dari 200 warga Palestina telah tewas selama aksi Great March of Return dilaksanakan. Sekitar 6.016 lainnya mengalami luka ringan dan berat. PBB telah menyatakan bahwa tindakan Israel terhadap para demonstran Great March of Return merupakan kejahatan perang.

Credit republika.co.id

Pasukan Israel Geruduk Masjid Al-Aqsha

Komplek Masjid Al-Aqsha di Baitul Maqdis, Palestina.

Foto: alaqsa-mosque.blogspot.com

Itu bukan pertama kalinya Israel menutup akses menuju Masjid Al-Aqsha.

CB, YERUSALEM -- Pasukan Israel menggeruduk Masjid Al-Aqsha pada Ahad (12/5) dini hari waktu setempat. Mereka kemudian mengusir jamaah Muslim yang sedang berada di dalam dan di sekitar area masjid.

Dilaporkan laman Ma’an News Agency, seorang saksi mata mengungkapkan, pasukan dan polisi Israel bersenjata lengkap menyerbu Al-Aqsha sekitar setengah jam setelah berakhirnya salat tarawih. Sekitar 50 jamaah yang masih berada di kompleks masjid dipaksa keluar.

Menurut saksi tersebut, pasukan Israel juga sempat melontarkan ancaman bahwa para jamaah akan dilarang memasuki kompleks Al-Aqsha dalam rentang waktu yang lama. Pelarangan itu akan dilakukan jika mereka menolak hengkang dari masjid.

Ketegangan di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsha memang kerap terjadi. Pada Februari lalu, misalnya, situasi di sana memanas setelah pasukan Israel memutuskan menutup semua gerbang menuju situs suci ketiga umat Islam tersebut.

Tak hanya menutup akses, pasukan Israel pun sempat menyerang sejumlah Muslim yang sedang menunaikan salat di masjid. Kejadian itu dikecam oleh Palestina. Namun otoritas Israel tak memberi keterangan resmi tentang alasan di balik tindakannya.

Itu bukan pertama kalinya Israel menutup akses menuju Masjid Al-Aqsha. Tahun lalu Israel tercatat beberapa kali melakukan hal yang sama dengan dalih keamanan. Pada Juli 2017, Israel bahkan sempat memasang detektor logam di gerbang menuju kompleks Al-Aqsha.

Hal itu dilakukan setelah terjadi aksi penikaman oleh tiga warga Palestina terhadap dua personel polisi Israel hingga tewas. Ketiga warga Palestina itu pun akhirnya meninggal setelah ditembak pasukan Israel.

Pemasangan detektor logam di Masjid Al-Aqsha diprotes keras oleh warga Palestina. Mereka menilai tindakan Israel itu jelas telah mengintervensi kegiatan peribadahan umat Muslim. Mereka pun menolak untuk memasuki Masjid Al-Aqsha. Sebagai bentuk perlawanan terhadap Israel, umat Muslim di sana melaksanakan shalat di luar kompleks Al-Aqsha.

Credit republika.co.id

Oposisi Inggris: Dunia Tak Boleh Diam Melihat Penderitaan Palestina

LONDON - Pemimpin Partai Buruh Inggris, Jeremy Corbyn menyatakan dukungan terhadap Palestina. Pemimpin partai oposisi Inggris itu mengatakan, sudah saatnya bagi dunia untuk tak lagi bersikap diam dalam melihat penderitaan yang dialami oleh masyarakat Palestina.

"Kami tidak bisa berdiri atau tetap diam pada penolakan terus-menerus atas hak dan keadilan kepada rakyat Palestina," kata Corbyn dalam sebuah pernyataan di akun Twitternya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (12/5).

Pernyataan Corbyn ini sendiri adalah bentuk dukungan dia terhadap aksi bela Palestina yang digelar di London. Aksi yang dihadiri oleh ribuan orang ini menuntut diakhirinya pendudukan Israel atas tanah Palestina dan blokade di Gaza.

Aksi itu dimulai di Portland Place dan pengunjuk rasa berbaris melalui Oxford Circus dan Trafalgar Square untuk mencapai Downing Street, di mana kantor-kantor pemerintah berada. Teriakan "Bebaskan Palestina", dan "Akhiri Pengepungan di Gaza" mewarnai aksi ini.

Allison Pierce, salah satu orang yang terlibat dalam aksi itu mengatakan alasan dia terlibat dalam aksi itu, karena dirinya benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi pada orang-orang Palestina.

"Apakah Anda ingin tahu mengapa saya di sini hari ini? Saya benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi pada orang-orang Palestina. Saya pikir ini adalah genosida dan saya pikir itu adalah pembunuhan. Itu tidak manusiawi dan ini adalah sebuah tragedi dan saya benar-benar terkejut. Itulah sebabnya saya di sini, saya di sini untuk rakyat Palestina, mereka adalah bangsa dan mereka harus memiliki negara mereka kembali," kata Pierce.

Aksi yang diprakarsai oleh Kampanye Solidaritas Palestina dan Koalisi Hentikan Perang, ini sendiri turut dihadiri oleh ikon perlawanan Palestina, Ahed al-Tamimi. Di aksi tersebut, Tamimi menegaskan bahwa warga Palestina akan terus melanjutkan perlawanan.

Credit sindonews.com

Dipimpin Indonesia, Pertemuan 'Anti-Israel' DK PBB Dikecam AS

NEW YORK - Utusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk negosiasi internasional, Jason Greenblatt, melakukan kunjungan mendadak ke PBB pada hari Kamis. Dia datang ketika Dewan Keamanan (DK) PBB yang dipimpin Indonesia mengadakan pertemuan informal yang dia sebut "anti-Israel" karena diadakan untuk mengutuk permukiman Israel.

Greenblatt mengecam pertemuan pada hari Kamis (9/5/2019) waktu New York itu dengan menyebutnya sebagai forum yang "membingungkan dan mengecewakan”.

Selain Indonesia, Afrika Selatan dan Kuwait adalah anggota DK PBB yang mengorganisir pertemuan tersebut. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki dan pengkritik Israel lainnya diundang untuk berbicara.

Maliki memuji Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas atas kerjanya sebagai pembawa damai. Dia mengutuk Israel sebagai rezim Zionis yang tidak lagi bersembunyi di balik sifat kolonial sejati dan niatnya untuk mencaplok tanah Palestina. Maliki mengatakan bahwa kolonialisme Israel merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB.

Indonesia, yang menjadi Presiden DK PBB untuk bulan ini, mengirim Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi untuk memimpin pertemuan tersebut.

Menlu Retno mengatakan masalah pemukiman pantas mendapat perhatian penuh DK PBB. "Terus berlangsungnya pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak dapat diterima,” katanya.

"Masyarakat internasional perlu memastikan akuntabilitas dan penghormatan terhadap hukum internasional," kata diplomat top Indonesia itu mengacu pada pendudukan oleh Israel yang mengabaikan hukum internasional.

Dia juga menyerukan lebih banyak tekanan publik dari masyarakat internasional untuk mengakhiri pembangunan permukiman Israel di tanah Palestina. Menurutnya, hari solidaritas internasional dibutuhkan untuk korban dari permukiman ilegal.

Namun, pertemuan tersebut tidak disukai AS. Washington dan Tel Aviv selama ini menilai DK PBB bias terhadap Israel.

"(Pertemuan) ini membingungkan dan mengecewakan untuk melihat bias anti-Israel yang jelas dan terus-menerus di PBB," kata Greenblatt.

Menyinggung serangan roket Hamas, diplomat Amerika kesal karena kelompok yang berkuasa di Gaza itu tidak dikecam.

"Sangat memalukan bahwa di aula ini terdapat hampir 700 resolusi yang mengecam tindakan Israel, satu-satunya negara demokrasi yang sesungguhnya, namun tidak ada yang mengecam serangan Hamas terhadap Israel.

Greenblatt mengkritik keputusan untuk tidak mengundang Israel ke pertemuan DK PBB. Dia menyebutnya sebagai keputusan mengejutkan dan tidak adil. Dia meminta anggota DK PBB melakukan upaya nyata untuk membawa perdamaian ke wilayah tersebut.

Pemerintahan Trump sendiri diperkirakan akan mengungkapkan rencananya untuk perdamaian di Timur Tengah tahun ini.

"Kami berharap dapat segera menyajikan visi kami," kata Greenblatt. "Sementara itu, kami akan terus berbicara kebenaran, bahkan ketika itu tidak diterima."

Greenblatt membidik gagasan bahwa permukiman Israel harus disalahkan karena kurangnya kesepakatan damai."Mari kita berhenti berpura-pura bahwa permukiman adalah apa yang dipelihara dari solusi damai yang dinegosiasikan. Fokus lelucon dan obsesif pada satu aspek konflik yang rumit ini tidak membantu siapa pun," katanya, seperti dikutip Fox News, Jumat (10/5/2019).

Credit sindonews.com

Menteri Pemerintah Yaman ragukan penarikan pasukan Houthi

PBB dorong pihak berseteru bahas penarikan Pasukan dari Pelabuhan Hudaidah, Yaman (Antaranews)

Aden (CB) - Seorang menteri dalam pemerintahan Yaman dukungan Arab Saudi pada Sabtu meragukan penarikan pasukan oleh gerakan Houthi dari Kota Pelabuhan Laut Merah Hudaidah dan menyebutnya "pertunjukan" yang bermaksud "menyiarkan informasi yang menyesatkan masyarakat internasional".

"Apa yang terjadi hari ini ialah pertunjukan menyolok, sekelompok dari pasukan milisi (Houthi) meninggalkan (kota itu) dan mereka digantikan oleh yang lain dengan berseragam polisi penjaga pantai," kata Menteri Informasi Muammar al-Iryani kepada Reuters.

Pihak Houthi mengatakan pada Sabtu mulai menarik pasukan dari Pelabuhan Saleef di Hudaidah berdasarkan perjanjian yang ditaja PBB yang telah macet selama berbulan-bulan, kata seorang saksi mata Reuters, yang sangat mengharapkan usaha-usaha perdamaian untuk mengakhiri perang empat tahun di Yaman.

"Ini usaha menyampaikan informasi salah untuk membingungkan masyarakat internasional," kata Al-Iryani.

Dari Jenewa, Reuters melaporkan, kelompok Al-Houthi di Yaman pada Sabtu akan mulai memindahkan pasukannya secara sepihak dari tiga pelabuhan, kata Perserikatan Bangsa-Bangsa dan seorang juru bicara Al-Houthi, suatu langkah untuk memuluskan perundingan-perundingan politik guna mengakhiri perang empat tahun di Yaman.

Pernyataan dari Komite Koordinasi Penarikan PBB (RCC) menyebutkan pihak Al-Houthi akan melakukan "pemindahan sepihak awal" antara 11-14 Mei dari Pelabuhan Saleef, yang digunakan untuk biji-bijian, Pelabuhan Ras Isa --yang digunakan untuk minyak, dan Pelabuhan Utama Hudaidah.

Penarikan tersebut akan mulai berlangsung pada 11 Mei pukul 10.00 waktu setempat, cuit Kepala Komite Revolusi Agung Al-Houthi Mohammed Ali al-Houthi, di Twitter pada Sabtu.

Komite RCC, yang dipimpin Letnan Jenderal Denmark, Michael Lollesgaard, Kepala Tim Pengamat PBB di Hudaidah, menyusun rencana pemindahan itu berdasarkan perjanjian yang disepakati Desember lalu di Stocholm, Swedia, terobosan besar pertama dalam usaha-usaha perdamaian untuk mengakhiri perang yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan membawa Yaman ke jurang kelaparan.

Di Stockholm, diharapkan pemindahan pasukan akan berlangsung pada Januari, tetapi pelaksanaannya telah berkali-kali gagal karena ketiadaan kepercayaan di antara pihak: Al-Houthi yang bersekutu dengan Iran dan pemerintah Yaman yang diakui internasional dengan dukungan koalisi pimpinan Arab Saudi dan pasukan lain.

Al-Houthi mengatakan pada Sabtu niat kelompoknya untuk memindahkan pasukan secara sepihak dari pelabuihan-pelabuhan itu sebagai akibat dari penolakan koalisi untuk melaksanakan perjanjian Stockholm.

Misi PBB itu akan memantau pemindahan tersebut, sebagai langkah pertama untuk merampungkan perjanjian perdamaian, menurut pernyataan PBB, dengan menambahkan hal itu harus ditindaklanjuti oleh "tindakan transparan, berkomitmen dan berkelanjutan dari para pihak untuk memenuhi sepenuhnya kewajiban-kewajiban mereka".

Pemerintah Yaman, yang didukung Arab Saudi, tidak menyatakan apakah pihaknya akan mengambil langkah serupa.

Mereka juga diperkirakan akan meninggalkan posisi-posisi di sekitar pinggiran Hudaidah dalam pemindahan awal, sebelum fase kedua yang kedua pihak menarik pasukannya lebuh lanjut.

Juru bicara delegasi pemerintah Yaman ke RCC, Sadiq Dweid, mencuit di Twitter bahwa penarikan anggota Al-Houthi merupakan "langkah pertama dari tahap pertama. Kami mendukung pelaksanaan perjanjian itu."

Credit antaranews.com

Pengadilan Mesir Vonis Mati 2 Pelaku Serangan Gereja di Kairo

Ilustrasi serangan teror di gereja di Kairo, Mesir. (Reuters/Amr Abdallah Dalsh).

Jakarta, CB -- Pengadilan Mesir pada Minggu (12/5) memvonis mati dua terdakwa terkait serangan gereja dan sebuah toko milik orang Kristen di Kairo. Sementara delapan terdakwa lainnya dihukum tiga tahun hingga penjara seumur hidup terkait serangan yang menewaskan 10 orang pada 2017 silam tersebut.

Dikutip Reuters, Senin (13/5), pengadilan keamanan darurat memvonis mati tersangka utama, yang mendekam di penjara dan satu tersangka lain yang masih buron.

Dua terdakwa lain dijatuhi hukuman seumur hidup. Empat orang divonis empat tahun penjara dan dua lainnya tiga tahun penjara. Sementara itu, satu tersangka dibebaskan dan dua tersangka lagi masih buron.

Pihak berwenang menuturkan pria yang dilengkapi senjata itu mengalami luka akibat serangan, yang diklaim oleh ISIS.

Insiden berdarah itu terjadi pada Desember 2017 ketika satu dari sekelompok pria bersenjata memberondong peluru ke arah warga di sebuah toko di pinggiran Helwan, Kairo Selatan, dan menewaskan dua orang. Sebelumnya ia lebih dulu menembaki pintu masuk Gereja Mar Mina di dekat toko, dan membunuh tujuh orang serta seorang polisi.

Sejak penggulingan mantan presiden Mesir, Mohamed Mursi pada 2014 lalu, ratusan perwira polisi, tentara, dan warga sipil tewas dalam serangan jihadis.

Pada November 2017, tersangka militan ISIS membunuh lebih dari 300 jamaah muslim dalam serangan senjata dan bom di sebuah masjid di Semenanjung Sinai.

Tentara Mesir pun melakukan operasi besar-besaran yang difokuskan pada Sinai yang bertujuan untuk melawan ISIS.

Pada April 2018 lalu, pengadilan militer menjatuhkan hukuman mati kepada 36 orang karena serangan bom gereja.

Umat Kristen Koptik Mesir, yang merupakan 10 persen dari seluruh penduduk Mesir, menjadi sasaran gerilyawan garis keras dalam beberapa tahun belakangan.

Credit cnnindonesia.com

Pertama Kalinya, ISIS Klaim Dirikan Provinsi di India

NEW DELHI - Negara Islam atau ISIS untuk pertama kalinya mengklaim mereka telah mendirikan provinsi di India. Klaim itu muncul setelah bentrokan antara gerilyawan dan pasukan keamanan di wilayah Kashmir yang diperebutkan, menewaskan seorang militan yang diduga terkait dengan kelompok itu.

Kantor Berita ISIS, Amaq, mengumumkan provisi baru itu, yang disebut Wilayah Hind, dalam sebuah pernyataan. Amaq juga mengklaim ISIS telah menimbulkan korban pada tentara India di kota Amshipora di distrik Shopian, Kashmir.

Pernyataan ISIS sesuai dengan pernyataan polisi India pada hari Jumat bahwa seorang militan bernama Ishfaq Ahmad Sofi terbunuh dalam sebuah pertemuan di Shopian.

Sofi telah terlibat dalam beberapa kelompok militan di Kashmir selama lebih dari satu dekade sebelum berjanji setia kepada ISIS, menurut seorang pejabat militer dan sebuah wawancara yang diberikan oleh Sofi kepada sebuah majalah berbasis di Srinagar yang bersimpati kepada ISIS.

Ia dicurigai melakukan beberapa serangan granat terhadap pasukan keamanan di wilayah tersebut, kata sumber polisi dan militer.

"Itu adalah operasi yang bersih dan tidak ada kerusakan terjadi selama baku tembak," kata seorang juru bicara polisi dalam pernyataan.

Pejabat militer itu mengatakan, mungkin saja Sofi adalah satu-satunya militan yang tersisa di Kashmir yang terkait dengan ISIS.

Pernyataan ISIS yang menetapkan provinsi baru tampaknya dirancang untuk meningkatkan posisinya setelah kelompok itu diusir dari "kekhalifahannya" sendiri di Irak dan Suriah pada bulan April, di mana pada satu titik ia mengendalikan ribuan mil wilayah.

ISIS telah meningkatkan serangan hit n run serta serangan bunuh diri, termasuk mengambil tanggung jawab atas pemboman Minggu Paskah di Sri Lanka yang menewaskan sedikitnya 253 orang.

"Pembentukan 'provinsi' di wilayah yang tidak memiliki tata pemerintahan yang sebenarnya tidak masuk akal, tetapi tidak boleh dihapuskan," kata Rita Katz, direktur SITE Intel Group yang melacak ekstrimis Islam.

"Dunia mungkin mengarahkan pandangannya pada perkembangan-perkembangan ini, tetapi bagi para jihadis di wilayah-wilayah yang rentan ini, ini adalah isyarat yang signifikan untuk membantu meletakkan dasar dalam membangun kembali peta 'kekhalifahan' ISIS," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Minggu (12/5/2019).

Separatis telah puluhan tahun berjuang dalam konflik bersenjata melawan pemerintahan India di Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim. Mayoritas dari kelompok-kelompok ini menginginkan kemerdekaan untuk Kashmir atau bergabung dengan musuh bebuyutan India, Pakistan. Mereka belum, seperti ISIS, berusaha mendirikan kerajaan di seluruh dunia Muslim.

Kekuatan nuklir India dan Pakistan telah berperang dua kali atas Kashmir, dan mencapai sepertiga di awal tahun ini setelah serangan bunuh diri oleh kelompok militan yang bermarkas di Pakistan menewaskan sedikitnya 40 polisi paramiliter di bagian yang dikuasai India di wilayah tersebut.

Seorang juru bicara kementerian dalam negeri India, yang bertanggung jawab atas keamanan di Kashmir, tidak menanggapi permintaan komentar.

Credit sindonews.com

Rakyat India beri suara dalam fase terakhir dari Pemilu tujuh putaran

Pendukung Partai Bharatiya Janata (BJP) mengikuti reli kampanye pemilu dengan pembicara Perdana Menteri India Narendra Modi di New Delhi, India, Rabu (8/5/2019). (REUTERS/ADNAN ABIDI)

New Delhi (CB) - Para pemilih di India bagian utara antri pada Minggu pagi untuk memberikan suara dalam putaran kedua hingga terakhir dari pemilihan umum tujuh fase, dengan Perdana Menteri Narendra Modi menghadapi beragam kelompok partai oposisi yang berusaha merintangi dia agar tidak terpilih untuk kedua kali.

Lebih 100 juta orang di tujuh negara bagian berhak memberikan suara dalam fase keenam dari pemungutan suara selama 39 hari, yang Modi mulai pada 11 April sebagai calon terkuat setelah peningkatan ketegangan dengan Pakistan, tetangga India.

Tetapi partai-partai oposisi baru-baru ini melihat tanda-tanda suara yang diraih Bharatiya Janata Party (BJP), partai nasionalis Hindu - pimpinan Modi akan mengalami penurunan dan memulai perundingan-perundingan untuk melakukan aliansi pascapemilihan bahkan sebelum pemungutan suara berakhir pada 19 Mei. Suara akan dihitung pada 23 Mei.

Presiden Congress Party, partai oposisi utama, Rahul Gandhi, mengatakan isu-isu utama dalam pemilihan tersebut ialah pengangguran, kesusahan di pedesaan, penarikan dalam peredaran uang kertas dan pajak penjualan baru.

"Ini pertarungan yang bagus," kata Gandhi setelah memberikan suaranya. "Narendra Modi menggunakan kebencian, kami gunakan cinta. Dan saya pikir cinta akan menang."

Kekurangan pekerjaan baru - kendati pertumbuhan ekonomi tahunan mencapai sekitar 7 persen - dan nasib para petani yang berjuang mengatasi kejatuhan harga hasil panen telah menjadi kecemasan-kecemasan bagi para pemilih.

Credit antaranews.com