CUPUMA

Selasa, 26 Maret 2019

Rakyat Hasaka kecam pernyataan Trump mengenai Dataran Tinggi Golan

Rakyat Suriah berunjuk-rasa di dekat Dataran Tinggi Golan, yang diduduki oleh Israel. (SANA)

Hasaka, Suriah (CB) - Warga di Provinsi Hasaka pada Senin menyelenggarakan protes di luar Gedung Kehakiman untuk mengecam pernyataan Presiden AS Donald Trump mengenai Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel.

Mereka menegaskan identitas Arab Suriah Dataran Tinggi Golan dan menyeru masyarakat internasional serta Dewan Keamanan agar mensahkan satu resolusi yang akan menghentikan ketidak-pedulian AS dan tindakannya yang tidak menghormati konvensi serta resolusi internasional.

Para peserta protes tersebut menegaskan rakyat di Provinsi Hasaka mendukung kuat rakyat Suriah di Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel, demikian laporan Kantor Berita Suriah, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin malam. Mereka berpegang teguh pada tanah air mereka dan siap menghadapi perbuatan barbar musuh Zionis.

Mereka menyatakan Dataran Tinggi Golan adalah tanah Suriah dan harus kembali kepada rakyat Suriah cepat atau lambat dan rakyat Suriah akan melancarkan segala upaya yang mungkin guna mengembalikannya ke tanah air.

Para peserta protes menyatakan ketidak-pedulian AS terhadap resolusi sah internasional harus diakhiri, terutama resolusi yang berkaitan dengan masalah Arab, atau lembaga internasional akan kehilangan kredibilitasnya bagi negara dan bangsa di dunia.

Mereka menegaskan Dataran Tinggi Golan sejak dulu selalu dan akan tetap menjadi tanah Arab Suriah dan sikap bias membabi-buta AS ke arah Zionis takkan mengubah kebenaran itu.

Para peserta protes juga menyeru bangsa Arab dan semua kekuatan perlawanan yang bangkit melawan rencana AS dan Zionis agar menyatukan upaya mereka dan mendukung rakyat Suriah dalam menghadapi teroris hitam Takfiri dan terorisme AS dan Zionis serta kehadiran tidak sahnya di wilayah Suriah.

Credit antaranews.com

Selandia Baru Usut Fungsi Intelijen Terkait Teror Masjid

Salah satu korban penembakan di Kota Christchurch, Selandia Baru saat menghadiri ibadah salat Jumat pekan lalu. (REUTERS/Edgar Su)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, memerintahkan penyelidikan independen untuk menelusuri kemungkinan intelijen dan polisi dapat mencegah teror penembakan di dua masjid Kota Chirstchurch pada 15 Maret lalu.

Ardern menuturkan penyelidikan komisi kerajaan diperlukan untuk mengetahui bagaimana Brenton Tarrant, pelaku penembakan yang merupakan warga Australia, bisa melakukan aksi terornya sendirian hingga menewaskan 50 orang jemaah.

"Adalah penting bahwa tidak ada poin yang terlewat untuk mengetahui bagaimana tindakan terorisme ini bisa terjadi dan bagaimana kami bisa menghentikannya," ucap Ardern kepada wartawan di Wellington, Senin (25/3).

"Satu pertanyaan yang perlu kami jawab adalah apakah kami bisa atau seharusnya tahu lebih banyak (sebelum teror terjadi). Selandia Baru bukan negara pengintai, tetapi pertanyaan ini perlu dijawab," paparnya.

Ardern menuturkan rincian penyelidikan oleh Komisi Kerajaan sedang dirumuskan. Ia berjanji dokumen itu akan menyeluruh dan dirilis tepat waktu.

Menurut Ardern, penyelidikan akan mencakup penelusuran terhadap kegiatan dinas intelijen, polisi, bea cukai, imigrasi, dan lembaga pemerintah terkait lainnya sebelum teror terjadi.

Sejak penembakan itu terjadi, intelijen Selandia Baru terus mendapat kritikan lantaran dianggap terlalu fokus terhadap ancaman kelompok ekstremis Islam, dan luput memperhatikan ancaman dari kelompok radikal lainnya.

Sementara itu, seluruh korban penembakan kemarin merupakan umat Muslim. Pembantaian juga dilakukan oleh seorang pria yang mengaku dirinya penganut pemikiran supremasi kulit putih, yang meyakini bahwa umat Muslim ingin "menyerang" negara-negara Barat.

Meski begitu, Ardern mengesampingkan Selandia Baru akan memberlakukan kembali hukuman mati untuk menghukum Tarrant.

Pernyataan itu diutarakan Ardern menanggapi komentar kontroversial Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang menyebut negaranya siap menghukum Tarrant jika Selandia Baru tak mau melakukannya.

Erdogan mendesak Selandia Baru untuk menerapkan hukuman mati terhadap pria 28 tahun itu.

Selain desakan itu, Erdogan juga membuat marah Selandia Baru lantaran memutar potongan rekaman teror Christchurch yang dilakukan Tarrant.

Padahal, Selandia Baru telah meminta seluruh masyarakat dan media sosial untuk tak menyebarkan serta menayangkan rekaman tersebut.

"Video tidak boleh disebarkan. Itu adalah konten yang berbahaya," ucap Ardern seperti dikutip AFP.

Credit cnnindonesia.com

PM Ardern Minta Penyelidikan Serangan Teroris Christhurch Tak Pakai Lama

WELLINGTON - Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Jacinda Ardern pada hari Senin (25/3/2019) mengumumkan bahwa Royal Commission resmi membuka penyelidikan atas serangan teroris di dua masjid kota Christchurch yang menewaskan 50 orang. Dia minta investigasi yang mencakup pada badan intelijen negara dilakukan sesingkat mungkin.

Royal Commission adalah sebuah badan penyelidikan publik formal di beberapa monarki, seperti Inggris Raya, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Arab Saudi.

Serangan teroris melanda Masjid Al-Noor dan Masjid Linwood saat salat Jumat berlangsung, 15 Maret lalu. Serangan berupa penembakan brutal ini dilakukan pria Australia, Brenton Harrison Tarrant.

Dalam konferensi pers siang ini, Ardern mengatakan Royal Commission akan fokus pada peristiwa yang mengarah ke serangan itu, pada badan intelijen negara dan meninjau apakah otoritas terkait telah memfokuskan sumber daya mereka dengan tepat.

"Satu pertanyaan yang perlu kami jawab adalah apakah kami bisa atau seharusnya tahu lebih banyak," kata Ardern.

“Selandia Baru bukan negara pengintai dan telah menjadi arahan yang jelas dari anggota masyarakat, tetapi pertanyaan, tentu saja, perlu dijawab di sekitar apakah ini adalah kegiatan individu yang dapat atau seharusnya kita ketahui tentang hal tersebut. Dan (apakah) agen-agen itu sendiri menyambut pengawasan dan investigasi independen atas pertanyaan itu," papar Ardern, dikutip news.com.au.

Ardern mengakui Royal Commission akan memakan waktu lama dalam investigasi tersebut. Namun, dia mengatakan bahwa penyelidikan akan memiliki kerangka acuan yang ketat untuk membuatnya menjadi sesingkat mungkin.

“Saya benar-benar menerima bahwa orang-orang menginginkan jawaban dan mereka tidak ingin dibiarkan menunggu lama, tetapi kami juga harus memberikan waktu bagi penyelidikan untuk melakukan pekerjaan dengan benar. Jadi kami menimbang semua itu," kata Ardern.

Ardern pada akhir pekan lalu mengikuti upacara peringatan nasional di Christchurch untuk menghormati para korban serangan teroris di Masjid Al-Noor dan Masjid Linwood. "Dalam seminggu sejak serangan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya telah terjadi curahan kesedihan dan cinta di negara kita," katanya.

“Layanan ini akan menjadi kesempatan untuk sekali lagi menunjukkan bahwa Selandia Baru penuh kasih, inklusif dan beragam, dan bahwa kami akan melindungi nilai-nilai itu," katanya.

Credit sindonews.com

Sepuluh anak terbunuh akibat serangan udara AS di Afghanistan

Sejumlah polisi membawa seorang korban penyerangan mortar ke rumah sakit di Kabul, Afghanistan, Kamis (7/3/2019). Laporan sementara dari otoritas keamanan setempat, kejadian tersebut telah menyebabkan tiga orang tewas dan 22 orang lainnya luka-luka. ANTARA FOTO/REUTERS/Omar Sobhani/wsj.

Kabul (CB) - Sepuluh anak yang merupakan bagian dari keluarga besar terbunuh dalam serangan udara oleh Amerika Serikat di Afghanistan, bersama tiga orang dewasa warga sipil, Perserikatan Bangsa-bangsa melaporkan, Senin.

Serangan udara yang berlangsung pada Sabtu dini hari merupakan bagian dari pertempuran antara Taliban dan pasukan Amerika Serikat dan Afghanistan, dan berlangsung sekitar 30 jam di Kunduz, suatu provinsi di Afghanitan Utara tempat Taliban kuat di tempat tersebut.

Anak-anak terpisah dari keluarga mereka akibat pertikaian dimana-mana di negeri tersebut, menurut Misi Bantuan di Afghanistan (UNAMA), yang menyiarkan laporan pendahuluan tentang kejadian tersebut.

UNAMA mengatakan dalam suatu taklimat bahwa telah terverifikasi 13 warga sipil yang menjadi korban di sekitar waktu kejadian serangan udara.

Tiga warga sipil lagi menderita luka. Peristiwa tersebut terjadi di Telawka --yang berada di dekat kota Kunduz.

Sersan Debra Richardson, perempuan juru bicara untuk Misi Dukungan Tegas di Afghanistan dipimpin NATO, membenarkan bahwa pasukan AS melancarkan serangan udara, tetapi dia mengatakan pada Senin bahwa misi tersebut belum mengonfirmasi bahwa serangan itu menyebabkan jatuh korban warga sipil.

Dia menuturkan bahwa tujuan misi tersebut bertujuan mencegah jatuhnya korban sipil, sedangkan Taliban dengan sengaja bersembunyi di antara warga sipil.

Jumlah warga sipil Afghanistan yang terbunuh pada tahun lalu dalam serangan udara maupun bom bunuh diri telah meningkat, PBB mengatakan dalam laporan bulan Februari. Korban anak-anak akibat serangan udara telah meningkat setiap tahun sejak 2014.

Pertempuran meningkat selama perundingan ulang antara AS dan utusan Taliban untuk tujuan mengakhiri perang Afghanistan yang telah berlangsung selama 17 tahun.

Credit antaranews.com

Parlemen Ambil Alih Brexit, Tiga Menteri Inggris Mundur

Ilustrasi. (Reuters/Simon Dawson)

Jakarta, CB -- Tiga menteri mengundurkan diri setelah parlemen mengambil alih proses Inggris keluar dari Uni Eropa alias Brexit pada Senin (25/3).

Sejumlah sumber pemerintahan mengatakan kepada AFP bahwa Menteri Luar Negeri, Alistair Burt, dan Menteri Kesehatan, Steve Brine, mengundurkan diri.

Sementara itu, Menteri Bisnis Inggris, Richard Harrington juga mengumumkan pengunduran dirinya melalui Twitter.

Ketiga menteri itu merupakan bagian dari 30 anggota partai tempat Perdana Menteri Theresa May bernaung, Partai Konservatif, yang membelot dalam pemungutan suara parlemen.

Melalui pemungutan suara itu, parlemen berhasil mengambil alih kendali proses Brexit dari pemerintah Inggris.

Dengan keputusan ini, parlemen Inggris mengambil alih proses Brexit untuk satu hari dan akan menentukan sejumlah pilihan terkait Brexit melalui serangkaian pemungutan suara pada Rabu (27/3).

Salah satu keputusan penting yang harus diambil adalah mengenai hubungan antara Inggris dan Uni Eropa di masa depan.

Sebelumnya, May terus menekankan kepentingan Inggris untuk tetap menjalin hubungan ekonomi sedekat mungkin dengan Uni Eropa.

Namun, sejumlah pihak ingin Inggris benar-benar keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan apa pun, satu langkah yang memicu kekhawatiran para pebisnis.

Pengambilalihan ini terjadi karena Inggris tak kunjung menyepakati proses negosiasi Brexit, padahal awalnya Uni Eropa memberikan tenggat waktu hingga akhir Maret.

Credit cnnindonesia.com

Parlemen Inggris Ambil Alih Kendali Brexit dari Theresa May

Parlemen mengambil alih kendali atas proses Inggris keluar dari Uni Eropa alias Brexit dari tangan pemerintahan Perdana Menteri Theresa May. (©UK Parliament/Mark Duffy/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Parlemen mengambil alih kendali atas proses Inggris keluar dari Uni Eropa alias Brexit dari tangan pemerintahan Perdana Menteri Theresa May.

Alih kendali ini ditetapkan melalui proses pemungutan suara di parlemen pada Senin (25/3) dengan hasil akhir 329-302.

Dengan keputusan ini, parlemen Inggris mengambil alih proses Brexit untuk satu hari dan akan menentukan sejumlah pilihan terkait Brexit melalui serangkaian pemungutan suara pada Rabu (27/3).

Salah satu keputusan penting yang harus diambil adalah mengenai hubungan antara Inggris dan Uni Eropa di masa depan.

Sebelumnya, May terus menekankan kepentingan Inggris untuk tetap menjalin hubungan ekonomi sedekat mungkin dengan Uni Eropa.

Namun, sejumlah pihak ingin Inggris benar-benar keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan apa pun, satu langkah yang memicu kekhawatiran para pebisnis.

Pengambilalihan ini terjadi karena Inggris tak kunjung menyepakati proses negosiasi Brexit, padahal awalnya Uni Eropa memberikan tenggat waktu hingga akhir Maret.

Uni Eropa sendiri sudah menyiapkan sejumlah langkah jika Inggris memutuskan untuk keluar tanpa kesepakatan.

Komisi Eropa setidaknya mempersiapkan langkah dalam 13 sektor utama, mencakup aturan penerbangan, transportasi darat, pengaturan perjalanan, perbankan, hingga hak penangkapan ikan.

Jika Inggris benar-benar keluar tanpa kesepakatan, Uni Eropa akan segera menerapkan aturan tersebut sesegera mungkin, termasuk soal perbatasan seperti pemeriksaan bea cukai, inspeksi keamanan pangan, dan verifikasi standar Uni Eropa.

Hal tersebut dinilai akan menyebabkan penundaan mobilisasi barang terutama di sejumlah titik persimpangan seperti pelabuhan dan terowongan.

Sementara itu, warga Inggris yang bepergian ke negara Uni Eropa akan dibatasi untuk tinggal selama 90 hari dan bakal dikenakan pemeriksaan paspor yang lebih ketat, termasuk kemungkinan dimintai membuktikan dokumen perjalanan lain.

Credit cnnindonesia.com

Uni Eropa Siap Antisipasi Brexit Tanpa Kesepakatan

Ilustrasi bendera Uni Eropa. (REUTERS/Francois Lenoir)

Jakarta, CB -- Uni Eropa menyatakan telah bersiap menghadapi seluruh konsekuensi jika Inggris keluar dari keanggotaan lembaga itu tanpa kesepakatan (no deal Brexit).

"Karena semakin besar kemungkinan Inggris akan meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan pada 12 April, Komisi Eropa hari ini telah menyelesaikan persiapan (jika Inggris keluar) 'tanpa kesepakatan'," bunyi pernyataan Komisi Eropa pada Senin (25/3).

Pernyataan itu disampaikan beberapa hari setelah Uni Eropa menyetujui permintaan Inggris untuk menunda proses Brexit yang seharusnya rampung pada 29 Maret mendatang.

Komisi Eropa setidaknya mempersiapkan langkah-langkah dalam 13 sektor utama untuk mengantisipasi Brexit tanpa kesepakatan. Beberapa bidang itu mencakup aturan penerbangan, transportasi darat, pengaturan perjalanan, perbankan, hingga hak penangkapan ikan.

"Langkah-langkah darurat Uni Eropa tidak akan-dan tidak bisa-mengurangi dampak keseluruhan dari skenario Brexit tanpa kesepakatan, tidak juga dengan cara apa pun yang dilakukan untuk mengganti/mengimbangi minimnya kesiapan atau mereplikasi manfaat penuh dari keanggotaan Uni Eropa," bunyi pernyataan itu.

"Proposal ini bersifat sementara, terbatas dalam ruang lingkup dan akan diadopsi secara sepihak oleh Uni Eropa. Ini bukan 'perjanjian kecil' dan ini belum dinegosiasikan dengan Inggris."

Dikutip AFP, pernyataan itu ditujukan pada anggota parlemen Inggris pro-Brexit yang menganggap bahwa keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan tidak akan seburuk yang dipikirkan kaum anti-Brexit.

Jika Inggris benar-benar keluar tanpa kesepakatan, Uni Eropa akan segera menerapkan aturan tersebut sesegera mungkin, termasuk soal perbatasan seperti pemeriksaan bea cukai, inspeksi keamanan pangan, dan verifikasi standar Uni Eropa.

Hal tersebut dinilai akan menyebabkan penundaan mobilisasi barang terutama di sejumlah titik persimpangan seperti pelabuhan dan terowongan. Belum lagi soal perbatasan dan cukai mereka dengan Irlandia.

Sementara itu, warga Inggris yang berpergian ke negara Uni Eropa akan dibatasi untuk tinggal selama 90 hari dan akan segera dikenakan pemeriksaan paspor yang lebih ketat, termasuk kemungkinan dimintai membuktikan dokumen perjalanan lain.

Credit cnnindonesia.com

Senin, 25 Maret 2019

Presiden Rumania tak setujui pemindahan kedubes ke Al-Quds

Presiden Rumania Klaus Iohannis tiba di pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa di Brussel, Belgia, 22/3/2019. (REUTERS/YVES HERMAN)

Bucharest (CB) - Presiden Rumania Klaus Iohannis pada Ahad (24/3) menegur Perdana Menterinya Viorica Dancila karena mengatakan Kedutaan Besar Rumania di Israel akan dipindahkan dari Tel Aviv ke Al-Quds (Jerusalem).

Ia mengatakan pernyataan semacam itu oleh Dancila memperlihatkan "ketidakpedulian total dalam kebijakan luar negeri dan dalam hal pengambilan keputusan penting oleh negara Rumania"

Dancila, dalam pertemuan dengan kelompok lobi pro-Israel --AIPAC di Amerika Serikat, mengumumkan negaranya bermaksud memindahkan kedutaan besar di Israel ke Al-Quds.

Presiden Iohannis menekankan pemerintah tak boleh mengambil keputusan semacam itu, dan hanya dia sebagai presiden yang dapat melakukannya.

Keputusan untuk memindahkan kedutaan besar "akan diambil dengan mendengarkan saran dari semua lembaga terkait yang bertanggung jawab di bidang keamanan nasional dan kebijakan luar negeri", kata Iohannis. "Keputusan nasional ada pada Presiden Rumania yang, berdasarkan Undang-Undang Dasar, adalah pemegang keputusan kebijakan luar negeri Rumania dan wakil negara kita di tingkat luar negeri".

Iohannis meminta "Pemerintah dan Perdana Menteri agar memperlihatkan tanggung jawab dalam perilaku pemerintahan".

Credit antaranews.com

Israel Bombardir Gaza Usai Warga Palestina Lempar Bom

Ilustrasi serangan di Jalur Gaza. (Mahmud Hams/AFP)

Jakarta, CB -- Angkatan udara Israel membombardir beberapa pos Hamas di Jalur Gaza pada Minggu (24/3) sebagai balasan atas sejumlah alat peledak yang dilemparkan warga Palestina ke wilayahnya.

"Menanggapi beberapa perangkat peledak yang dilemparkan dan meledak selama kerusuhan di Gaza dekat pagar perbatasan Israel pada malam ini, sebuah pesawat militer (IDF) menargetkan dua pos pengamatan Hamas di selatan Gaza," bunyi pernyataan militer Israel pada Minggu (24/3).

Dikutip AFP, di hari yang sama, militer Israel melaporkan sebuah tank juga menargetkan situs militer Hamas di utara Gaza setelah "sejumlah balon berisi peledak" dan sejumlah perangkat lainnya dikirimkan ke wilayahnya.

Sementara itu, sumber medis di Gaza melaporkan seorang warga Palestina terluka dalam serangan itu.

Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza secara terpisah juga mengumumkan kematian seorang warganya bernama Habib al-Masri.

Pria 24 tahun itu tewas setelah terluka dalam bentrokan dengan tentara Israel. Namun, kementerian itu tak merinci waktu pasti Masri terluka.

Kematian Masri menambah panjang daftar warga Palestina yang tewas di tangan militer Israel dalam bentrokan di perbatasan.

Setidaknya 258 warga Palestina tewas di tangan militer Israel dalam demonstrasi besar-besaran yang terjadi secara rutin di perbatasan sejak hampir setahun lalu.

Pada Jumat pekan lalu, dua warga Palestina tewas akibat tembakan Israel dalam bentrokan berbeda di perbatasan.

Sabtu pekan lalu, tentara Israel juga meluncurkan dua serangan udara terpisah terhadap sekelompok warga Palestina di Gaza yang diduga menerbangkan balon ke perbatasannya. Balon itu dicurigai Israel berisi bahan peledak.

Credit cnnindonesia.com

Roket Gaza Hantam Rumah di Israel, 7 Orang Luka

TEL AVIV - Sebuah rumah di Israel tengah terkena serangan roket yang berasal dari Jalur Gaza, Palestina, Senin (25/3/2019) dini hari. Tujuh orang terluka.

Para responden darurat mengatakan seorang wanita berusia 59 tahun dan 30 tahun mengalami luka sedang. Menurut Rumah Sakit Meir di Kfar Sava, para korban lainnya mengalami luka ringan termasuk seorang bayi berusia enam bulan.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF), seperti dikutip Haaretz, mengonfirmasi bahwa mereka sudah mengidentifikasi peluncuran roket itu berasal dari Jalur Gaza.

Menurut polisi Israel, rumah keluarga yang dihantam roket terbakar. Namun, layanan darurat memastikan tidak ada korban yang terjebak di dalamnya.

Serangan roket ini terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berada di Washington untuk menghadiri konferensi tahunan AIPAC. Netanyahu juga dijadwalkan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Kantor PM Netanyahu mengatakan Netanyahu telah berkonsultasi dengan para petinggi militer Israel, Shin Bet dan pejabat keamanan senior lainnya melalui telepon.

Alarm yang mendeteksi serangan roket telah terdengar di utara Tel Aviv beberapa saat sebelum senjata itu menghantam rumah. Tak lama kemudian penduduk distrik Hasharon dan Emek Hefer melaporkan adanya ledakan. Dewan lokal dan regional menyatakan sekolah-sekolah setempat akan beroperasi seperti biasa.

Sejauh ini belum ada kelompok di Gaza yang mengklaim bertanggung jawab atas tembakan roket tersebut.

Serangan itu terjadi setelah satu setengah minggu lalu tentara Israel membombardir sekitar 100 sasaran di Gaza sebagai tanggapan atas serangan dua roket yang ditembakkan ke Tel Aviv pada malam sebelumnya.

IDF mengatakan serangan dua roket itu diduga sebagai insiden tak disengaja. Menurut penilaian IDF, militan menembakkan dua misil M-75 Fajr saat melakukan pekerjaan pemeliharaan senjata.

Credit sindonews.com

Jepang-Jerman tak akui pencaplokan Dataran Tinggi Golan oleh Israel

Wakil Tetap Suriah untuk PBB Dr. Bashar Al-Jaafari bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. ((SANA))

Tokyo (CB) - Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga mengatakan pendirian negaranya mengenai Dataran Tinggi Golan, tanah Suriah yang diduduki Israel, tidak berubah setelah pernyataan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui kedaulatan Israel atas Datang Tinggi Golan.

Dalam konteks yang sama, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas kembali menyampaikan pendirian negerinya, yang menegaskan bahwa Dataran Tinggi Golan adalah wilayah Suriah yang diduduki Israel, demikian laporan Kantor Berita Suriah, SANA --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin siang. Ia mengecam pernyataan Trump mengenai wilayah yang didudduki tersebut.

Majalah Jerman Contra, dengan mengutip Maas, melaporkan pendirian Jerman mengenai masalah tersebut tidak berubah dan Jerman tidak mengakui resolusi mengenai pencaplokan Dataran Tinggi Golan oleh Israel, sejalan dengan resolusi PBB. Maas menegaskan Dataran Tinggi Golan adalah bagian dari Suriah.

Rakyat Suriah berunjuk-rasa di dekat Dataran Tinggi Golan, yang diduduki oleh Israel. (SANA)

Credit antaranews.com

Al-Jaari beritahu Guterres mengenai penolakan Suriah tentang Golan

Seorang prajurit Israel berdiri di atas sebuah tank saat yang lain turun dari tank di Dataran Tinggi Golan yang diduduki oleh Israel, Rabu (9/5/2018). (REUTERS/Amir Cohen)

New York (ANTARA) -

Wakil Tetap Suriah untuk PBB Dr. Bashar Al-Jaafari bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. (SANA)

Wakil Tetap Suriah untuk PBB Dr. Bashar Al-Jaafari memberitahu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di New York mengenai penolakan dan pengutukan Republik Arab Suriah atas pernyataan Presiden AS Donald Trump, yang akan mengakui "kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan".

Al-Jaafari menegaskan pemerintah AS tidak memiliki hak atau wewenang untuk memutuskan nasib Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel, dan setiap tindakan AS yang berisi serangan terhadap hak Republik Arab Suriah dalam memperoleh kembali tanahnya yang diduduki dan melaksanakan kedaulatannya atas wilayah itu adalah perbuatan tidak sah yang tak memiliki pengaruh. Dan itu adalah pelanggaran terhadap kewajiban AS mengenai ketentuan Piagam PBB dan hukum internasional.

Dalam konteks itu, Al-Jaafari menyatakan PBB telah menegaskan melalui berbagai resolusi terkait oleh Sidang Majelis Umum dan Resolusi No.497 Dewan Keamanan, bahwa Dataran Tinggi Golan adalah tanah Suriah yang diduduki dan setiap tindakan oleh penguasa pendudukan Israel atas tanah yang diduduki tersebut tidak sah dan batal dan semua itu tak memiliki dampak hukum apapun.

Al-Jaafari menyeru Sekretaris Jenderal PBB agar menyampaikan sikap resmi yang jelas, dan menegaskan pendirian tegas PBB mengenai masalah pendudukan Israel atas tanah Republik Arab Suriah.

Ia menyatakan rakyat Suriah dengan suara bulan sepakat pada Ahad lebih dibandingkan dengan sebelumnya untuk menolak pendirian AS dan menentang pendudukan Israel atas Dataran Tinggi Golan dengan segala cara yang mungkin, yang disetujui oleh hukum internasional dan keabsahan internasional.

Pada gilirannya, Guterres menegaskan bahwa pendirian PBB dan pendirian pribadinya tegas, sudah diketahui semua kalangan dan dilandasi atas resolusi keabsahan internasiona, yang secara terbuka menetapkan bahwa Dataran Tinggi Golan ada ranah Republik Arab Suriah yang diduduki oleh Israel.

Ia menambahkan meskipun kebijakan profesionalnya yang dilandasi atas sikap tidak mengomentari setiap pernyataan yang disiarkan oleh media sosial, tapi bahaya dari sikap yang dikeluarkan oleh Presiden AS mendorong dia untuk meminta juru bicara resmi Sekretaris Jenderal PBB mengeluarkan pernyataan yang meliputi penegasan bahwa pendirian PBB tegas dan tak berubah dan bahwa Dataran Tinggi Golan adalah tanah Republik Arab Suriah yang diduduki oleh Israe, dalam penegasan bagi resolusi sah internasional, terutama Resolusi No. 497 Dewan Keamanan PBB, yang dikeluarkan pada 1981.

Sehubungan dengan itu, ia menyatakan bahwa pernyataan juru bicara resminya mewakili pendiriannya sebagai Sekretaris Jenderal PBB.

Credit antaranews.com

'Kekhalifahan' ISIS Jatuh, Trump Semringah

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyambut baik jatuhnya "kekhalifahan" kelompok Negara Islam (ISIS). Namun ia juga memperingatkan bahwa kelompok teror itu tetap menjadi ancaman. Ia mengatakan AS akan tetap waspada sampai IS akhirnya dikalahkan

Pernyataan Trump muncul setelah Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi mengangkat bendera kemenangan di kota Baghouz, Suriah, markas terakhir ISIS.

"AS akan terus bekerja dengan mitra dan sekutu kami untuk melawan ISIS sampai akhirnya dikalahkan," kata Trump alam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih.

"Amerika Serikat akan membela kepentingan Amerika kapanpun dan dimanapun diperlukan," bunyi pernyataan itu seperti dikutip dari BBC, Minggu (24/3/2019).

Trump menggambarkan hilangnya wilayah ISIS sebagai bukti narasi palsu. "Mereka telah kehilangan semua prestise dan kekuasaan," imbuhnya.

Para pemimpin Barat juga memuji keberhasilan itu tetapi menekankan bahwa ISIS masih berbahaya.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan ancaman tetap ada dan perang melawan kelompok-kelompok teroris harus berlanjut.

Sedangkan Perdana Menteri Inggris Theresa May menyambut "tonggak bersejarah" itu tetapi mengatakan pemerintahnya tetap berkomitmen untuk memberantas ideologi beracun.

ISIS di masa jayanya sempat menguasai 88 ribu km persegi wilayah di Suriah dan Irak. Namun, setelah lima tahun pertempuran sengit, pasukan lokal Suriah yang didukung oleh kekuatan dunia berhasil merebut wilayah yang dikuasai ISIS kecuali beberapa ratus meter persegi di dekat perbatasan Suriah dengan Irak.

Pada hari Sabtu, pengumuman yang telah lama ditunggu-tunggu datang dari SDF bahwa mereka telah merebut wilayah ISIS terakhir.

Aliansi SDF memulai serangan terakhirnya terhadap ISIS pada awal Maret, dengan militan yang tersisa bersembunyi di desa Baghouz di Suriah timur.

Aliansi itu terpaksa memperlambat ofensifnya setelah diketahui bahwa sejumlah besar warga sipil juga ada di sana, berlindung di gedung, tenda, dan terowongan.

Ribuan wanita dan anak-anak, warga negara asing di antara mereka, melarikan diri dari pertempuran dan kekurangan parah untuk menuju kamp-kamp yang dikelola SDF untuk para pengungsi.

Banyak pejuang ISIS juga meninggalkan Baghouz, tetapi mereka yang tetap melakukan perlawanan sengit, mengerahkan pembom bunuh diri dan bom mobil.

Credit sindonews.com

Sistem Pertahanan Rudal AS Bersiap Lakukan Tes Paling Menantang

WASHINGTON - Sistem pertahanan rudal Pentagon akan mencoba apa yang menjadi tes paling menantang kemampuan militer Amerika Serikat (AS). Sistem rudal tersebut bersiap menjalani tes menembak jatuh rudal yang diibaratkan datang dari musuh seperti Korea Utara atau Iran.

Tiga sumber yang mengetahui rencana Pentagon itu mengungkapnya kepada Bloomberg.

Badan Pertahanan Rudal (MDA) pada Senin (25/3/2019) akan menembakkan dua rudal pencegat berhulu ledak terbaru dari Raytheon Co. Tembakan kedua rudal pencegat akan berselang dalam hitungan detik dalam sebuah tes yang belum diumumkan secara publik.

Pencegat pertama akan berusaha menghantam target tiruan yang mewakili rudal balistik antarbenua (ICBM) yang masuk ke wilayah AS. Yang kedua akan menggunakan sensornya untuk mendeteksi ICBM lain atau tindakan pencegahan lainnya.

Uji coba yang dijadwalkan hari Senin ini akan menjadi tes pertahanan rudal pertama sejak tes yang sukses pada Mei 2017. Sistem ini telah melakukan tes intersepsi pada Juni 2014 setelah dua tes mengalami kegagalan pada 2010.

Mark Wright, juru bicara MDA, mengatakan dalam sebuah email; "(Saya) tidak punya apa-apa untuk diumumkan saat ini."

Sistem radar yang dikelola Boeing Co bernilai USD36 miliar, link komando dan 44 rudal pencegat berbasis darat di California dan Alaska dirancang untuk mengalahkan serangan rudal.

Pentagon meminta anggaran USD 9,4 miliar pada tahun fiskal 2020 untuk program-program MDA, termasuk USD1,4 miliar untuk segmen rudal berbasis darat.

Upaya intersepsi adalah uji penerbangan operasional pertama program tersebut. "Jika berhasil, akan menunjukkan aspek mendasar, namun sangat penting, tentang bagaimana sistem tempur akan beroperasi dalam serangan rudal di tanah air AS," kata kata Cristina Chaplain, direktur sistem antariksa dan rudal untuk Kantor Akuntabilitas Pemerintah, dalam sebuah email.

"Tes telah ditunda lebih dari satu dekade, karena mungkin tes yang paling menantang dalam sejarah program yang hampir 30 tahun," katanya.

Credit sindonews.com

American Airlines Setop 90 Penerbangan Per Hari karena Boeing

Ilustrasi. (Reuters/Jim Young/Files)

Jakarta, CB -- Maskapai American Airlines akan membatalkan 90 penerbangan setiap hari hingga April mendatang karena Boeing 737 MAX 8 masih dilarang beroperasi.

Melalui sebuah pernyataan, pengumuman ini dirilis untuk mencegah kebingungan dalam beberapa waktu ke depan di tengah penyelidikan atas Boeing 737 MAX 8 yang belum kunjung rampung.

"Pembatalan di jauh hari memberikan kemungkinan untuk memesan ulang bagi pelanggan kami," demikian pernyataan American Airlines yang dikutip CNN, Minggu (24/3).

Pengumuman ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan American Airlines sebelumnya yang menetapkan bahwa pembatalan seluruh penerbangan dengan pesawat 737 MAX 8 hanya sampai 28 Maret.

Pembatalan penerbangan ini diumumkan setelah Boeing melarang pengoperasian 371 pesawat 737 MAX 8 setelah dua kecelakaan mematikan melibatkan armada jenis tersebut.

Kecelakaan terbaru terjadi di pada Minggu (10/3), ketika pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Ethiopian Airlines jatuh tak lama setelah lepas landas dari Addis Ababa, menewaskan 157 orang di dalamnya.

Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya Oktober 2018, pesawat jenis sama yang digunakan dalam penerbangan Lion Air JT610 jatuh di Laut Jawa dan menewaskan 189 penumpang dan awak yang dibawa.

Hingga saat ini, penyebab kecelakaan masih terus diselidiki. Namun, banyak spekulasi beredar bahwa masalah terdapat pada sistem keamanan Boeing 737 MAX 8 yang memaksa moncong pesawat menukik jika ada gejala kekurangan ketinggian.

Boeing dan Badan Aviasi Federal AS (FAA) masih menggodok peningkatan kapasitas perangkat lunak pesawat 737 MAX 8 untuk mengatasi masalah keamanan itu.

Perusahaan Boeing menyatakan bahwa perangkat lunak itu sudah hampir rampung dan kemungkinan akan selesai "dalam beberapa pekan."

Credit cnnindonesia.com

Boeing Undang 200 Pilot untuk Perbaikan 737 MAX

Pesawat Boeing 737 Max

Foto: EPA-EFE/ANDY RAIN

Boeing berusaha memperbaiki perangkat lunak pada seri 737 MAX

CB, SINGAPURA -- Boeing Co mengundang lebih dari 200 pilot dari sejumlah maskapai penerbangan, pemimpin teknis, dan regulator dalam sesi penyampaian informasi. Pertemuan ini merupakan pertanda bahwa perbaikan perangkat lunak Boeing sudah hampir rampung dan masih membutuhkan persetujuan regulator.

Sesi penyampaian informasi akan dilaksanakan di Renton, Washington pada Rabu (27/3) mendatang. Dalam pernyataannya, Boeing mengatakan, sesi tersebut merupakan bagian dari pembahasan untuk pembaruan perangkat lunak dan pelatihan untuk seri Boeing 737 MAX.

"Kami telah menjadwalkan dan akan terus mengatur pertemuan tambahan untuk berkomunikasi dengan semua pelanggan dan operator Max saat ini dan di masa depan," ujar juru bicara Boeing, Senin (25/3).

Tim dari tiga maskapai penerbangan Amerika Serikat (AS) yang memiliki 737 MAX ikut berpatisipasi dalam sesi penyampaian informasi tersebut untuk meninjau pembaruan perangkat lunak. Maskapai penerbangan SilkAir dan Korean Air Lines telah menerima undangan tersebut dan mengaku akan hadir.

Seorang pejabat AS menyatakan, Federal Aviation Adminsitration (FAA) belum menandatangani persetujuan peningkatan perangkat lunak dan pelatihan. Tujuan pertemuan itu yakni untuk meninjau Boeing dalam beberapa pekan mendatang.

Belum diketahui apakah pembaruan perangkat lunak tersebut akan menyelesaikan kekhawatiran dari dua kecelakaan fatal yang melibatkan Boeing 737 MAX-8. Wakil Presiden untuk Operasi Penerbangan di Ethiopia, Yohannes Hailemariam mengatakan, sejak kecelakaan yang menimpa Ethiopian Airlines ET-302, pihaknya terus memperhatikan perkembangan sistem perangkat lunak Boeing. Apalagi, Hailemariam merupakan seorang pilot dengan pengalaman lebhi dari 30 tahun dan pernah menerbangkan Boeing 777 dan 787.

"Ini butuh penanganan cepat, setelah kecelakaan itu, hal tersebut menjadi perhatian kami bahwa sistem ini sangat agresif," ujar Hailemariam.

Sejumlah maskapai penerbangan telah menghentikan operasional Boeing 737 MAX-8. Bahkan beberapa di antara mereka membatalkan pesanan pesawat tersebut. Salah satunya yakni Garuda Indonesia yang membatalkan 49 pesawat Boeing 737 Max, karena telah kehilangan kepercayaan setelah dua kecelakaan fatal yang terjadi di Addis Ababa, Ethiopia, dan Indonesia. Boeing 737 MAX merupakan pesawat terlaris dengan nilai pesanan yang mencapai lebih dari 500 miliar dolar AS.

Credit republika.co.id

Horor Pembantaian 134 Muslim Mali, Sebagian Dibakar Hidup-hidup

BAMAKO - Aksi sejumlah pria menyamar sebagai pemburu dan membantai setidaknya 134 petani dan penggembala Muslim di Ogossogou, Mali tengah, pada hari Sabtu menyisakan cerita mengerikan. Menurut PBB, wanita yang sedang hamil ikut dibunuh dan beberapa korban dibakar hidup-hidup.

Video terbaru dari kekerasan itu beredar pada hari Minggu. Video menunjukkan para korban berserakan di tanah di tengah sisa-sisa rumah mereka yang terbakar.

Milisi etnik Dogon yang telah disalahkan atas sejumlah serangan di Mali tengah selama setahun terakhir dituduh menyerang sebuah desa etnis Peuhl sesaat sebelum fajar pada hari Sabtu.

Menurut Tabital Pulaaku, sebuah kelompok misi antikekerasan Peuhl, di antara para korban di Ogossogou adalah wanita hamil, anak-anak kecil dan orang tua.

Menurut laporan ABC, Senin (25/3/2019), sekelompok pria bersenjata menyamar sebagai pemburu tradisional dan menyerang para penggembala Fulani. Kelompok etnis Fulani adalah seminomadik, terutama Muslim dan tinggal di berbagai negara Afrika Barat.

Video grafis yang diperoleh The Associated Press menunjukkan setelah serangan hari Sabtu, banyak korban terbakar di dalam rumah mereka. Tubuh anak kecil terlihat ditutupi dengan selembar kain, dan ada pula kartu ID ditunjukkan warga setempat berlumuran darah.

Di Ibu Kota Mali, Bamako, Presiden Dewan Keamanan PBB Francois Delattre yang sedang berkunjung pada Sabtu malam mengecam pembunuhan itu sebagai "serangan tak terkatakan".

Paling tidak 55 orang terluka dan misi PBB di Mali mengatakan bahwa mereka sedang bekerja untuk memastikan orang yang terluka telah dievakuasi. Di New York, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk serangan itu dan menyerukan pemerintah Mali untuk segera menyelidikinya serta membawa para pelaku ke pengadilan.

Kelompok ekstremis Islam diusir dari pusat-pusat kota di Mali utara selama operasi militer yang dipimpin Prancis 2013. Para militan, yang tersebar di seluruh daerah pedesaan, berkumpul kembali dan mulai melancarkan berbagai serangan terhadap militer Mali dan misi PBB.

Sejak 2015, ekstremisme telah merangsek jauh ke Mali tengah dan telah memperburuk ketegangan antara kelompok Dogon dan Peuhl.

Anggota-anggota kelompok Dogon menuduh kelompok Peulh mendukung para militan yang terkait dengan kelompok-kelompok kekerasan di utara dan di luar negeri. Kelompok Peulh menuduh balik kelompok Dogon mendukung tentara Mali dalam upayanya untuk membasmi ekstremisme.

Pada bulan Desember, Human Rights Watch telah memperingatkan bahwa pembunuhan milisi terhadap warga sipil di Mali tengah dan utara sudah di luar kendali.

Kelompok HAM itu mengatakan milisi etnik Dogon yang dikenal sebagai Dan Na Ambassagou dan pemimpinnya telah dikaitkan dengan banyak kekejaman dan menyerukan pemerintah Mali untuk menuntut para pelaku.

Credit sindonews.com

Pakistan Pasang Rudal Anti-Serangan Udara, Incar Jet Tempur India

Pilot Angkatan Udara India, Abhinandan Varthaman, tertangkap mliter Pakistan setelah pesawat MIG-21 Bison tertembak jatuh F-16. 92newshd

CB, Karachi – Militer Pakistan telah mengerahkan sistem rudal jarak menengah anti-serangan udara buatan Cina di sejumlah kota dan markas militer.

Ini dilakukan untuk mencegah aksi serangan udara lintas batas oleh angkatan udara India, yang pernah melakukan ini pada Februari 2019 ke Kota Balakot untuk menyasar kamp pelatihan milisi Jaish-e-Mohammed.
Ada lima unit sistem rudal darat ke udara LY-80 (HQ-16) dan unit radar pemantauan serangan udara IBIS – 150, yang diaktifkan.

“Sistem rudal anti-serangan udara ini dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah dan menembak jatuh target begerak dalam radius 40 kilometer,” begitu dilansis media DNA India dan dikutip RT pada Sabtu, 23 Maret 2019.
Mengutip seorang pejabat intelijen India, media DNA India melansir militer Pakistan mengerahkan sistem anti-serangan udara untuk mengantisipasi serangan yang lebih besar dari India di masa depan.
Sistem HQ-16 itu diproduksi oleh China Precision Machinery Import and Export Corporation atau CPMIEC.

Sistem anti-serangan udara LY-80 ini dilengkapi dengan baterai radar IBIS – 150, yang merupakan sistem radar pelacak 3 dimensi.

“Sistem ini bisa melacak target bergerak dari jarak 150 kilometer,” begitu dilansir DNA India. Tiap radar bisa melacak enam target bergerak sekaligus.

Mengutip sumber intelijen India, media ini juga melansir Cina bakal memperkuat dukungan kepada Pakistan dengan menjual drone jarak jauh Rainbow CH-4 dan CH-5. Drone ini bakal digunakan untuk pemantauan di wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan dan perbatasan line of control.
Drone CH-4 dapat membawa 400 kilogram bahan peledak dan terbang selama 40 jam dan menjangkau wilayah sejauh 5000 kilometer. Sedangkan CH-5 dapat membawa 1000 kilogram bahan peledak dan terbang selama 60 jam diketinggian 17 ribu kaki. Saat ini, India dan Pakistan mulai menurunkan ketegangan.

Credit tempo.co

Pakistan Sebar Sistem Pertahanan Udara di Dekat Perbatasan India

ISLAMABAD - Pakistan sebar sejumlah rudal pertahanan udara jarak menengah buatan China di beberapa kota dan pangkalan militer untuk mencegah serangan Angkatan Udara India (IAF). India sebelum melancarkan serangan terhadap sebuah kamp teroris di Pakistan pasca serangan bom bunuh diri di wilayah Kashmir.

Pertahanan udara, yang dilaporkan dikerahkan di dekat perbatasan India, termasuk lima unit rudal permukaan-ke-udara LY-80 (HQ-16). Pakistan juga mengerahkan baterai radar IBIS-150 yang mampu melacak dan menghancurkan berbagai target udara pada jarak lebih jauh yang terbang di ketinggian rendah dan menengah.

Selain itu, militer Pakistan dilaporkan mengerahkan drone Rainbow CH-4 dan CH-5 buatan China untuk melakukan pengawasan dan potensi serangan di sepanjang Garis Kontrol Kashmir seperti dikutip dari Sputnik, Minggu (24/3/2019).

Perkembangan ini terjadi setelah Presiden Pakistan Arif Alvi menuduh India memiliki sikap tidak bertanggung jawab dan memuji tanggapan langsung dan efektif Islamabad atas apa yang ia sebut sebagai agresi India.

“Setelah serangan Pulwama, India menyalahkan Pakistan tanpa bukti. India tidak mematuhi hukum internasional dan melanggar wilayah udara Pakistan,” kata Alvi, pada Sabtu kemarin.

Alvi merujuk pada serangan 14 Februari terhadap konvoi keamanan India di daerah yang dikuasai India di Kashmir oleh militan Islam yang berbasis di Pakistan. Serangan tersebut merenggut nyawa setidaknya 40 orang petugas keamanan.

Serangan bunuh diri itu diikuti oleh serangan IAF pada 26 Februari terhadap sebuah kamp yang diduga dijalankan oleh kelompok teroris yang berbasis di Pakistan, Jaish-e-Mohammed. Tembak menembak terjadi sehari kemudian antara pesawat-pesawat tempur India dan Pakistan.

Dalam perkembangan terpisah awal pekan ini, Beijing bergerak untuk mendukung Islamabad dengan latar belakang meningkatnya ketegangan India-Pakistan.

"Tidak peduli bagaimana keadaan berubah di dunia dan di kawasan ini, China akan dengan tegas mendukung Pakistan dalam menegakkan kemerdekaan kedaulatannya, integritas wilayah dan martabat wilayah," kata Menteri Luar Negeri China Wang Yi.

Credit sindonews.com

Erdogan: Apapun Kata AS, Turki Tetap Beli S-400 Rusia

ISTANBUL - Presiden Recep Tayyip Erdogan menegaskan apapun yang Amerika Serikat (AS) katakan, Turki tidak akan mundur dalam pembelian sistem rudal pertahanan S-400 dari Rusia. Penegasan itu dia sampaikan hari Minggu dalam sebuah wawancara dengan penyiar TGRT Haber.

Para pejabat Washington kepada Reuters, yang dilansir Senin (25/3/2019), mengatakan AS segera membekukan pengiriman pesawat jet tempur siluman F-35 ke Turki. Langkah itu menjadi sinyal terkuat dari Washington bahwa Ankara tidak dapat memiliki jet tempur canggih itu bersamaan dengan sistem rudal S-400 Moskow.

Dalam wawancara yang disiarkan langsung, Erdogan juga memuji sikap manusiawi warga Selandia Baru setelah serangan teroris terhadap dua masjid di kota Christchurch.

"Orang-orang Selandia Baru memberi pelajaran kemanusiaan kepada mereka yang tidak mendapat jatah kemanusiaan," kata Erdogan.

Setidaknya 50 warga Muslim terbunuh dan banyak lainnya yang terluka pada 15 Maret 2019 ketika seorang teroris—diidentifikasi sebagai Brenton Tarrant, kelahiran Australia—menembaki jamaah Masjid Al-Noor dan Masjid Linwood di Christchurch saat salat Jumat.

Massa telah berkumpul di depan masjid untuk memberikan penghormatan kepada para korban ketika Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menyerukan persatuan dan solidaritas dengan komunitas Muslim.

Selama wawancara, Erdogan memuji pertemuan massa di tempat serangan teroris dan tindakan orang-orang menghormati para korban. Dia mengatakan bahwa orang-orang Selandia Baru akan pernah bisa dikaitkan dengan terorisme.

“Mereka mengorganisir upacara peringatan, mereka berkumpul di tempat kejadian dan meninggalkan bunga untuk memberikan penghormatan kepada para korban. Ini adalah tindakan kemanusiaan. Kita tidak bisa mengabaikan tindakan kemanusiaan ini," katanya.

Dia menegaskan bahwa serangan di Christchurch bukan tindakan terorisme individu tetapi tindakan terorisme terorganisir. Dia percaya pihak berwenang di Selandia Baru akan mengungkap pelaku di balik serangan itu.

Credit sindonews.com

Diancam AS, Erdogan Tetap akan Beli Sistem Pertahanan Rusia

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan

Foto: PA-EFE/KAYHAN OZER

AS mengancam akan membatalkan pengiriman jet F-35 ke Turki.

CB, ISTANBUL -- Presiden Turki Reccep Tayyep Erdogan mengatakan tidak akan mundur dari pembelian sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. Ia tidak mau menarik proses kesepakatan itu apa pun yang terjadi.

Pernyataan itu Erdogan ungkapkan saat diwawancara stasiun televisi TGRT Haber, Senin (25/3). Sebelumnya Amerika Serikat (AS) berencana membekukan persiapan pengiriman pesawat jet F-35 ke Turki. Langkah tersebut menjadi sinyal paling kuat Washington terhadap Ankara tentang pembelian sistem pertahanan udara S-400.

AS mencapai titik puncak dalam perselisihan dengan Turki, sekutu NATO mereka. Langkah itu dilakukan setelah AS gagal menyakinkan Presiden Tayyep Erdogan pembelian sistem pertahanan udara dari Rusia dapat merusak kesepakatan F-35.

"S-400 itu komputer, F-35 itu komputer, Anda tidak menghubungkan komputer Anda dengan komputer lawan dan pada dasarnya itu yang kami lakukan," kata Pelaksana Tugas Asisten Menteri Pertahanan bidang Urusan Keamanan Internasional AS, Katie Wheelbarger, pada Kamis (21/3) pekan lalu.

Wheelbarger mengakui keputusan untuk membekukan pengiriman itu belum dilakukan. Tapi sekarang pertimbangan Washington untuk membatalkan pengiriman jet yang dibangun Lockheed Martin itu sedang diproses.

"Ada keputusan yang terus mencul tentang hal-hal yang disampaikan sebagai antisipasi mereka mengambil alih pesawat itu jadi banyak hal yang bisa dihentikan untuk mengirim sinyal kepada mereka (bahwa kami serius)," kata Wheelbarger.

Credit republika.co.id

Larangan Manifesto Penembak di Christchurch Tuai Kontroversi

Pimpinan kepolisian Selandia Baru yang juga seorang Muslim Inspektur Naila Hassan saat menyampaikan pidato terkait penembakan di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, Sabtu (16/3).

Foto: FACEBOOK/NZ POLICE

Selandia Baru melarang penyebaran manifesto pelaku penembakan di Christchurch.

CB, DUNEFIN -- Selandia Baru melarang penyebaran manifesto pelaku penembakan dua masjid di Christchurch yang menewaskan 50 muslim. Larangan tersebut dikeluarkan pada Sabtu (23/3).

Siapa pun yang tertangkap memiliki manifesto itu di komputernya dapat menghadapi tuntutan 10 tahun penjara sementara siapa pun yang menyebarnya dituntut 14 tahun penjara. Larangan itu menuai perdebatan di Selandia Baru.

Banyak yang mengkritiknya karena larangan ini terlalu berlebihan dan berisiko membuat dokumen dan pelaku penembakan menjadi mistik dan terkultuskan. Perdana Menteri Jacinda Ardern telah bersumpah untuk tidak akan menyebut nama pelaku.

Di sisi lain manifesto itu menyediakan gambaran terbaik atas karakter dan cara berpikir pelaku. Karena tetangga dan orang-orang yang bertemu dengannya gym tempat pelaku pernah bekerja mengatakan pelaku adalah orang baik.

Kepala Sensor Selandia Baru David Shanks mengatakan manifesto tersebut berisi justifikasi atas aksi kejamnya membunuh anak-anak dan mendorong orang lain untuk melakukan aksi teror yang sama. Manifesto itu berisi tempat-tempat yang bisa disasar dan metode untuk melakukan serangan.

Dalam dokumen larangan tersebut, Shanks mengatakan mereka khawatir larangan dapat membuat pelaku menarik banyak perhatian. Tapi pada akhirnya mereka memutuskanharus memperlakukan manifesto itu selayaknya propaganda kelompok teror lainnya seperti ISIS.

Shanks juga sudah melarang kepemilikan dan penyebaran video penembakan berdurasi 17 menit yang dilakukan pelaku penembakan. Ia mengatakan peneliti dan jurnalis dapat mengajukan pengecualian untuk mendapat dua dokumen terlarang tersebut.

Sementara itu, pembela kebebasan berbicara mengatakan larangan manifesto tersebut terlalu berlebihan. Walaupun mereka tidak mempertanyakan tentang larangan kepemilikan dan penyebaran video.

"Orang akan lebih percaya satu sama lain dan pemimpin mereka ketika tidak ada ruang untuk konspirasi teori, tidak ada yang disembunyikan," kata juru bicara Free Speech Coalition dan pengacara konstitusi Stephen Franks, Senin (25/3).

"Kerusakan dan risiko yang disebabkan tekanan ini akan jauh lebih besar daripada mempercayai masyarakat untuk membuat kesimpulan dan melihat kebiadapan dan kegilaan itu sendiri," tambahnya.

Frank mengatakan ia tidak tertarik untuk membaca manifesto tersebut sebelum dilarang. Sekarang justru ia penasaran. Frank mengatakan manifesto itu menjadi seperti 'buah terlarang'. Ia khawatir banyak orang yang merasakan hal yang sama seperti dia.

Frank mengatakan larangan tersebut tidak masuk akal karena sementara di sisi lain warga Selandia Baru dapat dengan bebas membeli buku Adolf Hitler Mein Kampf. Sebelumnya pada pekan lalu Ardern mengatakan ia tidak akan memberikan apa yang pelaku inginkan.

"Ia mencari banyak hal dari tindakan terornya, salah satunya menjadi terkenal, itulah mengapa Anda tidak akan mendengar saya menyebut namanya," kata Ardern.

Credit republika.co.id

Israel Sebut Trump Teken Dekrit Kedaulatan Golan Hari Ini

TEL AVIV - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald John Trump pada hari Senin (25/3/2019) akan menandatangani dekrit yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Klaim ini disampaikan Pelaksana Tugas Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, pada hari Minggu.

Menurut Katz, Trump akan meneken dekrit sembari menjamu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Gedung Putih.

Seorang pejabat senior AS pada pekan lalu mengatakan pemerintahan Trump sedang mempersiapkan dokumen resmi untuk menyusun dukungan atas pencaplokan atau aneksasi Israel terhadap Dataran Tinggi Golan. Wilayah Suriah itu direbut dalam perang Timur Tengah 1967.

"Besok, Presiden Trump, di hadapan PM Netanyahu, akan menandatangani dekrit yang mengakui kedaulatan Israel atas Golan. Hubungan Israel-AS lebih dekat dari sebelumnya," tulis Katz di Twitter pada hari Minggu, seperti dikutip Reuters.

Seruan Trump untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan telah dikecam banyak negara di dunia, termasuk sekutu AS di Eropa. PBB menganggap Golan yang diduduki Israel sebagai wilayah pendudukan.

Pemerintah Berlin mengecam serta menolak langkah sepihak Amerika."Berlin menolak langkah-langkah sepihak untuk menggambar ulang batas-batas nasional," bunyi pernyataan pemerintah Jerman yang disampaikan seorang juru bicara.

"Jika perbatasan nasional harus diubah, itu harus dilakukan melalui cara damai di antara semua yang terlibat," lanjut pernyataan itu.

Kementerian Luar Negeri Prancis juga menyuarakan keprihatinan dengan tidak mengakui pencaplokan Israel atas Dataran Tinggi Golan. "Pernyataan Trump bertentangan dengan hukum internasional," kata kementerian tersebut. Uni Eropa juga mengecam seruan Trump.

Sumber Kementerian Luar Negeri Suriah menggambarkan pernyataan Trump sebagai komentar yang tidak bertanggung jawab dan menunjukkan penghinaan terhadap hukum internasional. "Golan dulu dan akan tetap menjadi Suriah, Arab," kata sumber itu, kepada media pemerintah Suriah. "(Golan) bagian berharga dari tanah nasional Suriah."

Credit sindonews.com

PM Rumania Akan Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem

Ilustrasi konflik Israel dan Palestina. (REUTERS/Mohamad Torokman)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Rumania Viorica Dancila berjanji bahwa negaranya akan memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Namun, hal itu mendapat penentangan dari dalam negerinya.

Dikutip dari AFP, pengumuman ini dilakukan sebelum konferensi tahunan Komite Urusan Publik Israel Amerika (AIPAC), sebuah lembaga lobi pro-Israel yang berpengaruh, sekaligus hari dimana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memulai kunjungan ke Washington untuk hadir dalam AIPAC dan bertemu Presiden AS Donald Trump.

Netanyahu kemudian mencuit ucapan selamat kepada Dancila karena memberi tahu AIPAC "bahwa dia akan bertindak untuk menyelesaikan prosedur yang diperlukan untuk membuka kedutaan Rumania di Yerusalem."

Meskipun demikian, janji PM Rumania itu kemungkinan terhambat sejumlah hal. Misalnya, terkait kepemimpinan Rumania di Uni Eropa, yang masih mengakui bahwa Yerusalem sebagai wilayah pendudukan Israel.

Selain itu, Presiden Rumania Klaus Iohannis menentang tindakan Dancila itu sebagai pelanggaran hukum internasional. Dia mengatakan bahwa dalam kasus apa pun, perubahan semacam itu akan membutuhkan persetujuan presiden.

Namun, Dancila tak ambil pusing. "Saya, sebagai perdana menteri Rumania, dan pemerintah yang saya kelola, akan memindahkan kedutaan kami ke Yerusalem."

Sebelumnya, Netanyahu sendiri telah meminta mitranya dari Rumania itu untuk mengumumkan sikap itu pada Januari.

Selama kunjungannya ke Israel pada April 2018, Dancila mengaku tidak memiliki dukungan dari dalam negeri untuk melakukan tindakan tersebut.

Status Yerusalem adalah salah satu masalah paling sulit yang menghalangi perdamaian Israel-Palestina.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berpendapat bahwa masalah tersebut hanya dapat diselesaikan antara rakyat Israel dan Palestina, dan sebelum resolusi semacam itu tercapai, negara-negara tidak boleh memindahkan kedutaan besar mereka ke Yerusalem.

Namun, Presiden Trump memulai kontroversi dengan menyatakan akan memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Hal itu diikuti sejumlah negara dekatnya.

Credit cnnindonesia.com

Presiden Honduras akui Al-Quds (Jerusalem) ibu kota Israel

Juan Hernandez (tengah), kandidat presiden Partai Nasional berkuasa, memberikan sambutan kepada pendukungnya di Tegucigalpa, Minggu (24/11). Kandidat partai konservatif berkuasa menyatakan kemenangan dalam pemilihan presiden di Honduras pada hari Minggu setelah perhitungan dini membuat namanya diatas, tetapi pesaing dari sayap kirinya juga menyatakan sebagai pemenang, membuat kemungkinan terjadinya konflik. Panitia pemilihan mengatakan penghitungan parsial memberikan Juan Fernandez perolehan suara hingga 35 persen sementara Xiomara Castro, istri mantan pemimpin yang dimakzulkan Manuel Zelaya, hanya memperoleh 28 persen. (REUTERS/Stringer)

Tegucigalpa, Honduras (CB) - Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez pada Minggu menyebut Al-Quds (Jerusalem) sebagai ibu kota Israel.

Ia juga mengatakan negara Amerika Tengah itu akan membuka kantor perdagangan dan kerja Sama di sana, namun ia belum berencana memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv.

Hernandez dalam beberapa bulan terakhir memberi sinyal bahwa pemerintahnya sedang mempertimbangkan pemindahaan kedutaan besar Honduras ke Al-Quds. Pernyataan mengenai tempat suci itu ia sampaikan saat konferensi bilateral antara Israel dan Amerika Serikat di Washington.

"Hari ini saya umumkan langkah awal, yang akan membuka kantor perdagangan di Al-Quds, ibu kota negara Israel dan ini akan menjadi perluasan dari kedutaan besar kami di Tel Aviv," demikian pernyataan Hernandez --yang dirilis pemerintahannya.

"Saya telah mengatakan bahwa langkah kedua akan menarik banyak serangan dari musuh-musuh Israel dan AS, namun kami akan melanjutkan langkah ini," tulis Hernandez.

Pernyataan Hernandez itu dikeluarkan setelah pengakuan resmi Presiden AS Donald Trump tentang Al-Quds (Jerusalem) sebagai ibu kota Israel. Mei lalu, Trump memindahkan kedutaan AS ke wilayah sengketa.

Pemindahan tersebut menuai banyak kritikan dari pemerintah asing. Tidak hanya itu, kemarahan pun berkecamuk di kalangan warga Palestina, yang dengan dukungan internasional berupaya menjadikan Al- Quds (Jerusalem) Timur sebagai ibu kota negara yang hendak mereka dirikan di Tepi Barat yang diduduki dan Jalur Gaza.

Berdasarkan hukum internasional, Al-Quds (Jerusalem) Timur masih dianggap diduduki dan status kota tersebut seharusnya diputuskan sebagai bagian dari kesepakatan damai antara Palestina dan Israel.

Credit antaranews.com

Mahathir Sebut Israel sebagai Negara Perampok

ISLAMABAD - Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad menjuluki Israel sebagai negara perampok. Dia mengatakan, negaranya menikmati hubungan persahabatan dengan setiap negara di dunia, kecuali Israel.

Berbicara saat melakukan kunjungan kerja ke Pakistan, Mahathir mengatakan, dia tidak memiliki masalah dengan orang-orang Yahudi. Tapi, dia bermasalah dengan negara Israel, karena telah menduduki wilayah Palestina.

"Kami tidak anti terhadao orang-orang Yahudi, tetapi kami tidak dapat mengakui Israel karena pendudukannya atas tanah Palestina. Anda tidak dapat merebut tanah orang lain, dan membentuk negara. Ini seperti negara perampok," ucap Mahathir, seperti dilansir Fars News pada Minggu (24/3).

Pernyataan itu sendiri datang tidak lama setelah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengatakan sudah waktunya untuk mengakui Dataran Tinggi Golan Suriah, yang diduduki sejak 1967, sebagai wilayah Israel.

Pengumuman Trump datang menjelang kunjungan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu ke AS pada pekan depan. Netanyahu sendiri telah menekan Washington selama bertahun-tahun untuk mengakui klaim Israel atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki

Credit sindonews.com

Jerman Sebut Rusia Dibutuhkan Dalam Proses Damai Suriah

BERLIN - Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas mengatakan bahwa penyelesaian konflik di Suriah melalui jalur politik, hanya mungkin dilakukan dengan adanya partisipasi Rusia dalam proses itu.

Rusia mencoba mengimbangi kekuatan ekonomi yang tidak memadai dengan pengaruh militer, seperti misalnya di Suriah. "Jika kita ingin mencapai penyelesaian politik konflik Suriah, itu tidak akan mungkin terjadi tanpa Rusia," kata Maas.

Maas, yang berbicara saat melakukan wawancara dengan surat kabar Jerman Welt am Sonntag, seperti dilansir Sputnik pada Senin (25/3), kemudian mengatakan bahwa komite konstitusi Suriah saat ini sedang dibentuk.

Dia kemudian mengatakan para pengungsi Suriah saat ini belum bisa kembali ke tanah air mereka. Maas mengatakan, ini dikarenakan mereka mungkin menghadapi penindasan dan penyiksaan jika kembali ke di Suriah.

"Sampai situasinya berubah, tidak ada yang ingin kembali ke negara asalnya. Dan kami juga tidak akan mengirim siapa pun (ke Suriah), di mana mereka mungkin akan menghadapi ancaman seperti itu," ucapnya.

Credit sindonews.com

Sekutu AS nyatakan IS dikalahkan, "kekhalifahan" dihilangkan

Tentara Pasukan Demokratis Suriah menaiki kendaraan lapis baja setelah Raqqa dibebaskan dari milisi Negara Islam, di Raqqa, Suriah, Selasa (17/10/2017). (REUTERS/Erik De Castro)

Baghouz, Suriah (CB) - IS (Daesh) telah dikalahkan di wilayah terakhirnya di Baghouz di Suriah, kata Pasukan Demokratik Suriah dukungan Amerika Serikat pada Sabtu, mengumumkan akhir dari "kekhalifahan" yang diberlakukannya sendiri di kawasan yang terbentang sepertiga di Irak dan Suriah.

SDF menyatakan "pengahapusan total yang disebut kekhalifahan itu," cuit Mustafa Bali, kepala kantor media SDF, di Twitter.

"Baghouz sudah dibebaskan. Kemenangan militer terhadap Daesh telah dicapai," tulisnya.

SDF telah bertempur untuk merebut Baghouz di perbatasan Irak selama beberapa pekan. "Kami perbarui janji kami untuk meneruskan perang dan mengejar para petempur IS hingga penghapusan penuh," tulisnya.

Kendati kekalahan IS di Baghouz mengakhiri cengkeraman kelompok itu atas negara kuasi jihadis yang mengangkangi Suriah dan Irak yang dideklarasikan tahun 2014, kelompok tersebut masih merupakan ancaman.

Sebagian para petempurnya masih bersembunyi di daerah padang pasir terpencil di Suriah dan di kota-kota Irak, mereka telah menyelinap ke dalam bayang-bayang, melancarkan penembakan mendadak atau penculikan dan menunggu peluang untuk bangkit lagi.

Amerika Serikat yakin pemimpin kelompok itu, Abu Bakr al-Baghdadi, berada di Irak. Dia berdiri di mimbar masjid agung abad pertengahan di Mosul tahun 2014 mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah, berdaulat atas semua orang Islam.

Lebih jauh para petempur di Afghanistan, Nigeria dan negara-negara lain tak menunjukkan tanda menarik kembali kesetiaan kepada IS, dan dinas-dinas intelejen mengatakan para simpatisannya di Barat mungkin merancang serangan-serangan baru.

Duta Besar Suriah untuk PBB, Bashar Ja'afari, mengatakan pada Jumat, IS belum habis di Suriah, dengan menambahkan adalah pemerintah Damaskus yang didukung Rusia dan Iran sebagai pihak yang memeranginya, bukan Amerika Serikat.

Credit antaranews.com

Media Suriah Sebut Pemberontah Gunakan Gas Beracun

Kelompok pemberontak Suriah mengambil amunisi

Foto: aljazeerah

Akibat gas itu, 21 orang dengan gejala tercekik dirawat di rumah sakit.

CB, DAMASKUS— Media pemerintah Suriah yang mengutip rumah sakit di Hama yang dikuasai pemerintah, Sabtu (23/3), mengatakan sebanyak 21 orang mengalami gejala sesak nafas akibat gas beracun setelah gerilyawan menembaki sebuah desa.

Pemantau perang, Observatorium HAM untuk Suriah yang berbasis di Inggris juga melaporkan, 21 orang dengan gejala tercekik dirawat di rumah sakit, namun belum diketahui apakah ini berasal dari bahan kimia atau asap dan debu yang ditimbulkan dari penembakan tersebut.

Kantor Berita Nasional SANA mengutip kepala Rumah Sakit Nasional Saqilbia yang mengatakan serangan terjadi di Desa al-Rasif. Pihaknya juga merilis gambar-gambar dan rekaman para korban yang berbaring di rumah sakit dengan menggunakan masker oksigen.

Daerah tersebut berada di dekat garis depan antara pemerintah Suriah dan wilayah kantong pemberontak besar terakhir di barat laut.

Ditempat itulah pengeboman militer meningkat dalam beberapa pekan terakhir meskipun adanya kesepakatan antara Rusia dan Turki untuk mengakhiri perang.

Menurut Observatorium, pada Jumat dan Sabtu, serangan udara di daerah yang dikuasai gerilyawan di barat daya menewaskan 15 orang termasuk empat orang anak. Sebanyak 25 orang lainnya terluka.

Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW), yang bertindak sebagai pengawas global, telah mendokumentasikan penggunaan sistematis racun saraf sarin dan klorin selama konflik delapan tahun Suriah.

Dari 2015 hingga 2017, tim gabungan PBB dan OPCW ditunjuk untuk memastikan serangan gas di Suriah.

Pihaknya menemukan pasukan pemerintah Suriah menggunakan sarin dan klorin dalam beberapa kesempatan. Sementara, ISIS diketahui menggunakan gas mustard sulfur.

OPCW sedang menyelidiki dugaan serangan gas pada November di Allepo yang dikuasai pemerintah. Akibat dugaan tersebut, sebanyak 100 orang jatuh sakit. Damaskus dan sekutunya Rusia menuding gerilyawan menjadi dalang di balik aksi tersebut.

Credit republika.co.id

Lebih 10 warga sipil tewas akibat serangan udara AS di Afghanistan

Ilustrasi: korban tewas di Afghanistan. (ANTARA FOTO/REUTERS/Omar Sobhani/wsj)

Kunduz, Afghanistan (CB) - Serangan-serangan udara Amerika Serikat di Provinsi Kunduz, Afghanistan Utara, menewaskan lebih dari 10 warga sipil pada Sabtu, kata pejabat-pejabat setempat, sementara pertempuran sengit berkecamuk di sana dan di Provinsi Helmand, di bagian selatan negara itu.

Serangan-serangan udara itu menewaskan 13 warga sipil, kata Safiullah Amiri, anggota Dewan Provinsi Kunduz. Di antara para korban terdapat beberapa anak-anak, kata Amruddin, anggota dewan lainnya, yang menyebut jumlah warga sipil yang tewas 12 orang.

Jenazah korban dibawa ke kota Kunduz di belakang truk sebagai protes oleh puluhan warga sipil terhadap kematian tersebut.

Kematian warga sipil terjadi ketika pasukan pemerintah Afghanistan dan Taliban mengklaim mengalami kerugian besar di masing-masing pihak di Kunduz dan Helmand, dua benteng Taliban.

Sersan Debra Richardson, wanita juru bicara bagi misi "Resolute Support" --yang dipimpin NATO di Afghanistan, mengatakan pihaknya mengetahui laporan-laporan tentang korban sipil, dengan menambahkan bahwa misi itu meninjau kembali semua tuduhan yang kredibel.

"Kami ambil tiap langkah untuk mencegah jatuhnya korban di kalangan warga sipil, berbeda dari Taliban yang sengaja bersembunyi di belakang kaum wanita dan anak-anak," kata dia dalam satu pernyataan.

Resolute Support, yang beranggotakan tentara dari 39 negara, melatih, memberi nasehat dan membantu pasukan keamanan Afghanistan.

Richardson mengatakan pasukan gabungan Afghanistan dan AS bertempur melawan Taliban sekitar 30 jam sejak Jumat hingga Sabtu dekat kota Kunduz. Dalam pertempuran Taliban bergerak masuk dan keluar rumah warga sipil.

Setelah membunuh 94 petempur Taliban, sejumlah serdadu AS dan Afghanistan mengendarai satu kendaraan ke tempat pemriksaan, tempat dia mengatakan mereka di serang dari jarak dekat, kemudian diikuti oleh petempur Taliban dari sisi tempat pemeriksaan yang menembaki mereka.

Serangan udara kemudian dilancarkan atas kompleks Taliban, salah satu di antara sekian kompleks hari itu, ujarnya.

Menurut satu sumber senior militer Afghanistan, empat prajurit Afghanistan gugur dalam pertempuran itu.

Taliban menyatakan pihaknya telah membunuh 19 anggota pasukan Afghanistan dan lima dari pasukan asing di Kunduz.

Credit antaranews.com