CUPUMA

Rabu, 13 Maret 2019

AS Tarik Seluruh Personel Diplomatik yang Tersisa dari Venezuela

WASHINGTON - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengumumkan akan menarik semua personel diplomatik yang tersisa dari Venezuela. Alasannya, situasi di negara itu sudah memburuk.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo mengumumkan keputusan penarikan seluruh personel diplomatik itu pada hari Senin waktu Washington.

Sekadar diketahui, sebagian besar staf diplomatik AS yang ditugaskan di Caracas sudah ditarik pada Januari lalu menyusul deklarasi pemimpin oposisi yang didukung Washington, Juan Guaido, sebagai presiden interim atau sementara Venezuela.

Beberapa diplomat Amerika meninggalkan Caracas juga atas perintah Presiden Nicolas Maduro sebagai protes keras atas dukungan Washington kepada Guaido.

"AS akan menarik semua personel yang tersisa dari @usembassyve minggu ini. Keputusan ini mencerminkan situasi yang memburuk di Venezuela serta kesimpulan bahwa kehadiran staf diplomatik AS di kedutaan telah menjadi kendala pada kebijakan AS," tulis Pompeo di Twitter melalui akun resminya, @SecPompeo, Selasa (12/3/2019).

Sebelumnya pada hari Senin, Presiden Maduro mengumumkan pihak berwenang telah menangkap dua pelaku sabotase sistem di bendungan Guri yang menyebabkan pemadaman listrik besar-besaran sejak Kamis lalu. Pembangkit listrik di bendungan Guri merupakan pemasok listrik terbesar di Venezuela.

Maduro telah menyalahkan AS atas sabotase listrik tersebut. Dia menyebutnya sebagai "kudeta kriminal listrik" yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

Pompeo, yang bersama dengan sisa pemerintahan Trump telah mendesak Maduro untuk mundur sejak Januari, mengklaim pemadaman listrik besar-besaran itu disebabkan oleh "pengabaian bertahun-tahun" serta kesalahan manajemen dan keserakahan pemerintah Maduro.

Pompeo yang merupakan bekas direktur CIA itu membantah bahwa AS terlibat dalam pemadaman listrik di Venezuela."AS hanya tertarik pada kesejahteraan rakyat Venezuela," katanya, dikutip Russia Today.

Sementara itu, Guaido menyatakan "darurat nasional" selama konferensi pers di Caracas pada hari Senin dalam upaya untuk meningkatkan kemarahan publik. Dia menyerukan militer Venezuela untuk membelot.

Pemimpin oposisi ini mengklaim 17 orang telah meninggal karena kurangnya pasokan listrik sejak pemadaman pertama pada hari Kamis dan menyalahkan Maduro atas apa yang dia sebut sebagai "pembunuhan" tersebut.

Credit sindonews.com

Pemungutan Suara Brexit Berjalan Tanpa Hasil yang Jelas

Perdana Menteri Inggris Theresa May (REUTERS/Simon Dawson/Pool)

Jakarta, CB -- Parlemen Inggris kembali menolak kesepakatan untuk mundur dari keanggotaan Uni Eropa pada proses pemungutan suara, Selasa (12/3). Penolakan ini terjadi pada 17 hari menjelang 29 Maret 2019, tanggal yang sebelumnya dianggap sebagai waktu paling realistis bagi Inggris untuk hengkang dari UE.

Sebelumnya, May menggelar pertemuan dengan jajaran pemimpin UE pada Senin (11/3) untuk meredakan kekhawatiran banyak orang atas kesepakatan Brexit. Sayang, upaya terakhir itu tak membuahkan hasil.

Mengutip AFP, pemungutan suara tak membuahkan hasil yang jelas. Apakah Inggris akan keluar dari UE tanpa kesepakatan apapun, menunda tanggal, pemilihan cepat, atau referendum lain yang memungkinkan.

Kendati kembali kalah, margin kekalahan saat ini lebih kecil dari rekor kerugian suara yang didapatnya pada Januari lalu.

"Saya sangat menyesali keputusan yang diambil parlemen. Saya tetap percaya bahwa sejauh ini hasil terbaik adalah Inggris meninggalkan UE secara tertib dengan kesepakatan," kata Perdana Menteri Inggris Theresa May, mengutip CNN.

Kesepakatan yang telah dinegosiasikannya, kata May, merupakan yang terbaik dan menjadi satu-satunya kesepakatan yang tersedia.

Parlemen akan memberikan suaranya pada Rabu (13/3) untuk mendapatkan jawaban apakah Inggris bisa meninggalkan UE pada 29 Maret mendatang tanpa kesepakatan.

Kepala Negosiasi Brexit dari Uni Eropa, Michael Barnier mengatakan dalam sebuat cuitan bahwa UE telah melakukan segala hal yang dapat dilakukan untuk membantu mendapatkan kesepakatan tersebut. "Kebuntuan hanya dapat diselesaikan di Inggris," tegasnya.

Presiden UE, Donald Tusk mengatakan, sulit untuk melihat apa lagi yang bisa dilakukan pihaknya. "Dengan hanya 17 hari tersisa, pemungutan suara hari ini secara signifikan meningkatkan kemungkinan Brexit tanpa kesepakatan," ujar Tusk, mengutip AFP.

UE, kata Tusk, akan mempertimbangkan perpanjangan waktu untuk Brexit jika Inggris memintanya. Namun, dia mengingatkan, 27 negara anggota UE lain dipastikan bakal mengharapkan alasan yang kredibel untuk itu.

Credit cnnindonesia.com

Sebagian Besar Negara Serentak Kandangkan Boeing 737 MAX 8

SINGAPURA - Dampak insiden jatuhnya pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Ethiopian Airlines di Kota Addis Ababa, Ethiopia, Minggu (10/3) kian meluas. Kini sebagian besar negara di dunia telah melarang pesawat Boeing 737 MAX 8 mengudara. Mereka khawatir dengan keamanan sistem otomatisasi anti-stalling pesawat pabrikan perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

Kasus kecelakaan pesawat berjenis sama yang dialami Lion Air di perairan Karawang lima bulan lalu juga makin membuat sejumlah maskapai di dunia memilih mengandangkan pesawatnya. Kemarin otoritas Penerbangan Sipil Singapura telah melarang seluruh jenis Boeing 737 MAX terbang dari dan ke Bandara Changi Singapura, baik yang dioperasikan maskapai lokal ataupun asing.

Maskapai penerbangan Singapura SilkAir yang mengoperasikan enam unit MAX 8 juga telah terdampak. Maskapai lainnya yang ikut terdampak ialah China Southern Airlines, Shandong Airlines, dan Thai Lion Air. SilkAir menyatakan seluruh penghentian operasi MAX 8 telah memengaruhi jadwal penerbangan. “Pelanggan yang terdampak akan kami hubungi untuk diakomodasi ulang,” ungkap SilkAir.

Otoritas Penerbangan Sipil Singapura berupaya meminimalisasi dampak dari kebijakan itu di Bandara Changi, terutama terhadap ratusan calon penumpang dengan berbagai cara. Namun, konsultan penerbangan dari CAPA, Ian Thomas mengatakan hal itu tidak dapat dihindari mengingat skalanya cukup besar.

Pemerintah China juga memerintahkan seluruh maskapai domestik untuk menunda operasi MAX 8. Administrasi Penerbangan Sipil China menyatakan kecelakaan MAX 8 di Ethiopia dan di Indonesia mirip. Mereka akan mencabut larangan itu jika MAX 8 lolos menjalani inspeksi intensif sesuai aturan dan prosedur.

Negara dan maskapai dunia lain yang turut melarang atau menghentikan operasi MAX 8 untuk sementara waktu ialah Korea Selatan yang mengoperasikan 8 unit, Mongolia, Australia, Argentina, COMAIR, Ethiopian Airlines, Cayman Airways (Cayman), GOL (Brasil), dan Aeromexico yang memiliki enam unit. Sampai saat ini jumlah pesawat MAX 8 mencapai 350 unit di seluruh dunia.

Kecelakaan Ethiopian Airlines di Kota Addis Ababa, Ethiopia, Minggu (10/3) telah menewaskan 157 kru dan penumpang. Sedangkan pada kecelakaan Lion Air di Laut Jawa menewaskan 189 orang. Kendati demikian, beberapa negara masih nekat mengoperasikan MAX 8 seperti AS, Rusia, Turki, Italia, Islandia, Norwegia, Uni Emirates Arab (UEA), dan Oman.

Administrasi Penerbangan Federal AS menyatakan akan mengambil tindakan secepatnya jika ditemukan kesalahan di dalam sistem keamanan MAX 8. Sebagai pengguna Boeing, Southwest Airlines yang mengoperasikan 34 MAX 8 mengaku tetap percaya diri dengan keselamatan dan keamanan MAX 8. Begitu pun dengan American Airlines.

Sejauh ini Boeing sendiri tidak dapat memberikan panduan baru terkait MAX 8 mengingat insiden di Ethiopia masih diselidiki. “Kami mengirimkan ahli untuk membantu penyelidikan penyebab kecelakaan di Ethiopia. Keselamatan merupakan prioritas kami,” ungkap Boeing, dikutip channelnewsasia.com. “Penyelidikan masih dalam tahap awal. Tapi, sesuai informasi yang tersedia, kami tidak memiliki panduan baru,” tambah Boeing.

Kepala Operasi IcelandAIr Jens Thordarson mengatakan, saat ini terlalu dini untuk mengaitkan antara kecelakaan di Ethiopia dengan di Indonesia. “Saat ini kami tidak memiliki alasan untuk takut terhadap MAX 8. Namun, semuanya dapat saja berubah tergantung hasil dari penyelidikan di Ethiopia,” kata Thordarson.

Terjunkan Tim untuk Inspeksi

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga bertindak tegas dengan melarang terbang 11 pesawat MAX 8, di mana 10 unit di antaranya dioperasikan Lion Air Group dan satu unit oleh Garuda Indonesia. Kebijakan itu dikeluarkan untuk memastikan pesawat layak terbang dan mengantisipasi insiden.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerjunkan tim guna melakukan observasi dan penelitian terhadap pesawat Boeing 737 MAX 8 sejumlah maskapai di Indonesia yang operasionalnya telah dibekukan. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya juga menerjunkan tim untuk menilai kelayakan dari pesawat-pesawat tersebut.

"Kemenhub melalui Dirjen Udara telah melakukan grounded sementara," ungkap Budi Karya seusai seminar Nasional Himpuni di Kota Semarang kemarin. Menhub menyatakan bahwa pesawat jenis tersebut tentunya boleh terbang kembali jika nanti tidak ditemukan masalah, tetapi sebaiknya ada konsekuensi jika nanti terdapat temuan dari tim Kemenhub.

"Akan dilakukan dalam satu minggu ini. Kita langsung (periksa) ke pesawatnya, tapi Boeing akan diinformasikan," ungkapnya.
Menurutnya, pemeriksaan pesawat diperlukan untuk meminimalisasi kemungkinan buruk terjadi kembali. "Maskapai Lion (Air) dan Garuda (Indonesia) menyatakan setuju untuk lakukan (pemeriksaan) itu," jelasnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Polana B Pramesti mengatakan, inspeksi dilakukan untuk memastikan pesawat laik operasi. “Inspeksi ini dilakukan sejak Selasa, 12 Maret diawali dengan melakukan pengecekan langsung milik maskapai Garuda Indonesia,” ucapnya di Jakarta kemarin. Pengecekan dilakukan untuk memastikan sistem air speed, latitude, dan angle of attack beroperasi dengan baik.

Vice President Airworthiness Garuda Indonesia Purnomo mengatakan, saat ini pesawat Boeing 737 MAX 8 dikandangkan sementara sambil menunggu arah akan lebih lanjut dari pihak otoritas dalam hal ini Kemenhub.

Sementara Lion Air Group menyatakan menunda kedatangan empat pesawat Boeing 737 MAX yang rencananya tiba tahun ini. Selain itu, kelompok usaha tersebut juga tengah bernegosiasi dengan Boeing untuk membatalkan pemesanan sebanyak 205 pesawat lain dengan tipe Boeing 737 seri MAX.

Managing Director Lion Air Group Daniel Putut Kuncoro menjelaskan, Lion Air Group sebenarnya sudah memesan pesawat Boeing 737 MAX sebanyak 222 unit hingga 2035 senilai USD22 miliar. Dari jumlah tersebut, 13 pesawat sudah diterima Lion Air Group dengan rincian 11 unit Boeing 737 MAX 8 dioperasikan Lion Air dan 2 Boeing737 MAX 9 digunakan oleh Thai Lion Air.

Saat ini Lion Air mengoperasikan 10 Boeing 737 MAX 8 karena satu unit lainnya mengalami musibah pada Oktober 2018. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengonfirmasi WNI yang menjadi korban adalah Harina Hafitz. Sehari-hari Harina bertugas di Program Pangan Dunia (WFP) dan tinggal di Italia. Direktur Eksekutif WFP David Beasley menyebutkan, tujuh stafnya telah menjadi korban. “Semua keluarga mereka telah kami hubungi,” kata David.

Menurut PBB, sebanyak 19 orang merupakan personel Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), Program Pangan Dunia (WFP), Badan Pengungsi PBB (UNRA), Bank Dunia, dan Badan Lingkungan PBB (UNEA). Mereka sedang menuju Nairobi, Kenya, untuk mengikuti pertemuan tahunan Program Lingkungan PBB.

Credit sindonews.com

Giliran Uni Eropa Larang Boeing 737 MAX 8

BRUSSELS - Regulator keselamatan penerbangan Uni Eropa (UE) melarang semua penerbangan di organisasi itu menggunakan pesawat Boeing 737 MAX 8 menyusul kecelakaan di Ethiopia yang menewaskan 157 orang. Ini adalah kemunduran terbesar bagi pabrikan pesawat asal Amerika Serikat (AS) itu.

Langkah itu dilakukan setelah Inggris, Jerman dan Prancis bergabung dengan gelombang pelarang pesawat setelah kecelakaan pada hari Minggu, dan segera diikuti oleh keputusan serupa oleh India, menumpuk tekanan pada AS untuk mengikutinya.

Boeing, pembuat pesawat terbesar di dunia, mengatakan pihaknya memahami tindakan sejumlah negara tersebut. Namun mereka tetap mempertahankan kepercayaan penuh pada Boeing 737 MAX 8 dan memiliki keselamatan sebagai prioritasnya.

Boeing juga mengatakan Otoritas Penerbangan Federal (FAA) AS tidak menuntut tindakan lebih lanjut terkait dengan operasi Boeing 737 MAX.

Penyebab kecelakaan Ethiopian Airlines yang jatuh Minggu lalu, yang mengikuti bencana lain pesawat tipe 737 MAX 8 lima bulan lalu di Indonesia yang menewaskan 189 orang, masih belum diketahui.

Belum ada bukti apakah kedua kecelakaan tersebut mempunyai keterkaitan.

Dalam langkah yang tidak biasa, Badan Keamanan Penerbangan Uni Eropa (EASA) mengatakan bahwa mereka menangguhkan semua penerbangan jet Boeing 737 MAX 8 dan 9 di organisasi itu.

"Berdasarkan semua informasi yang tersedia, EASA menganggap bahwa tindakan lebih lanjut mungkin diperlukan untuk memastikan kelaikan udara lanjutan dari dua model yang terkena dampak," katanya dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari Reuters, Rabu (13/3/2019).

Namun, keputusan itu jauh dari langkah yang bahkan lebih jarang yaitu menarik sertifikasi keselamatan untuk pesawat itu sendiri, dan malah berfokus pada proses yang lebih lunak dalam membatasi penggunaannya oleh maskapai. Langkah ini meninggalkan beberapa peluang bagi FAA untuk memutuskan pendekatannya sendiri.

Keputusan oleh beberapa negara untuk melarang tidak hanya kedatangan dan keberangkatan tetapi penerbangan yang melintasi wilayah udara mereka mengejutkan beberapa sumber peraturan bahkan di daerah yang melarang pesawat, karena penerbangan berlebihan biasanya dilindungi oleh hukum internasional.

Sebelumnya, negara-negara termasuk Singapura, Australia dan Malaysia juga untuk sementara melarang pesawat, mengikuti China, Indonesia dan lainnya sehari sebelumnya.

Credit sindonews.com

Parlemen Sudan persingkat pemberlakuan keadaan darurat

Presiden Sudan Omar al-Bashir (tengah) meninggalkan ruangan seusai melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo di lokasi KTT Luar Biasa ke-5 OKI di JCC, Jakarta, Senin (7/3). ( ANTARA FOTO/OIC-ES2016/Panca )

Khartoum (CB) - Parlemen Sudan telah menyetujui pemberlakuan keadaan darurat selama enam bulan di seluruh negeri tersebut, kata Ketua Parlemen Ibrahim Ahmed Omer pada Senin (11/3).

Tindakan tersebut dilakukan setelah Presiden Omar Al-Bashir mengumumkan pemberlakuan keadaan darurat selama satu-tahun pada Februari.

Bersama dengan keadaan darurat itu, Al-Bashir juga telah mengumumkan pembentukan "pengadilan darurat", yang bertugas menghukum demonstran anti-pemerintah, penyelundup dan spekulan mata uang asing.

Menurut Perhimpunan Pengacara Demokratik Sudan, sebanyak 870 pemrotes telah diseret ke pengadilan yang baru dibentuk tersebut dalam waktu dua pekan saja, demikian laporan Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam.

Saat berbicara dalam Sidang Majelis Umum pada Senin, Menteri Kehakiman Ahmed Salin menyatakan pengadilan baru itu tidak secara khusus ditujukan buat pemrotes, yang hak proses hukum mereka, katanya, tidak dilanggar.

Keadaan darurat enam-bulan tersebut ditentang oleh anggota parlemen independen dan Partai Kongres Rakyat, yang didirikan oleh mendiang pemimpin oposisi Hassan At-Turabi.

Pada Ahad, wanita anggota Parlemen dari Partai Ummah Nasional. yang beroposisi di Sudan, dijatuhi hukuman kurungan satu pekan karena memimpin demonstrasi di Ibu Kota Sudan, Khartoum.

Sudan telah diguncang oleh protes rakyat sejak Desember lalu, dan demonstran mengecam kegagalan Al-Bashir untuk menyembuhkan kondisi ekonomi kronis di negeri itu.

Sudan, negara dengan 40 juta warga, telah berjuang untuk memulihkan diri dari kehilangan tiga-perempat hasil minyaknya --sumber utama devisa negeri tersebut-- sejak pemisahan diri Sudan Selatan pada 2011.

Credit antaranews.com

Eks Penasihat Paus Divonis 6 Tahun Bui Terkait Pelecehan Anak

Eks penasihat Paus Fransiskus, George Pell, dijatuhi hukuman penjara enam tahun atas kasus pelecehan seksual dua bocah anggota paduan suara gereja di Melbourne pada 1990-an. (AAP Image/David Crosling/via Reuters)

Jakarta, CB -- Mantan penasihat Paus Fransiskus, George Pell, dijatuhi hukuman penjara enam tahun atas kasus pelecehan seksual dua bocah anggota paduan suara gereja di Melbourne, Australia, pada 1990-an.

Hakim Ketua Pengadilan Victoria, Peter Kidd, membacakan putusan tersebut dalam persidangan yang disiarkan langsung di sejumlah stasiun televisi Australia pada Rabu (13/3).

Dalam sidang tersebut, Kidd mengatakan bahwa ada kemungkinan besar Pell dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

"Menurut pandangan saya, tindakan Anda menunjukkan arogansi yang mengejutkan. Secara keseluruhan, saya menganggap kesalahan moral Anda di dua kasus ini sangat tinggi," ujar Kidd sebagaimana dikutip Reuters.

Namun, Pell terus mengklaim tak bersalah dan mengajukan banding atas putusan hakim. Sidang banding itu dijadwalkan digelar pada Juni mendatang.

Mantan Menteri Keuangan Vatikan itu diduga melakukan pelecehan seksual terhadap dua anak laki-laki berusia 13 tahun saat ia menjabat sebagai uskup agung di Melbourne pada pertengahan 1990-an.

Pelecehan seksual itu terjadi setelah ibadah hari Minggu di sebuah ruangan dan di koridor Katedral St. Patrick, Melbourne.

Dalam persidangan, Pell dinyatakan bersalah atas empat tuntutan terkait tindakan tak senonoh dan satu dakwaan soal penetrasi seksual. Ia terancam hukuman 10 tahun penjara dari masing-masing tuntutan.

Pelecehan seksual semacam ini juga ditemukan di beberapa gereja di berbagai penjuru dunia, melibatkan para petinggi keagamaan Katolik.

Kejahatan seksual di lingkungan Gereja Katolik semacam ini mulai menjadi perhatian pada 2002, ketika para uskup di wilayah Boston ditemukan terus berpindah gereja untuk menutupi skandal pelecehan terhadap anak yang mereka lakukan.

Kisah ini diungkap dalam film Spotlight yang memenangkan kategori Film Terbaik dalam ajang penghargaan Academy Awards 2016.

Credit cnnindonesia.com

Lagi, Laporan PBB Sebut Korut Langgar Sanksi

NEW YORK - Korea Utara (Korut) telah melanggar sanksi dengan peningkatan besar-besaran impor minyak dan ekspor batubara. Demikian temuan laporan PBB.

Dokumen setebal 400 halaman yang dirilis awal pekan ini oleh Panel Pakar PBB untuk Korut menyatakan bahwa Pyongyang juga berusaha menjual senjata di Timur Tengah dan meretas bank-bank di seluruh dunia.

Laporan itu muncul setelah gagalnya pembicaraan bulan lalu antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Pemimpin Korut Kim Jong Un di Hanoi, Vietnam. Kegagalan pertemuan itu sebagian karena ketidaksepakatan mengenai kapan harus menghapus sanksi dalam pertukaran untuk langkah-langkah menuju denuklirisasi Pyongyang.

Laporan itu mengatakan bahwa pemberian sanksi terhadap Pyongyang tidak efektif seiring meningkatnya transfer antar kapal yang dilakukan di laut. Para pejabat Jepang telah mengamati kapal-kapal Korut yang konon terlibat dalam transfer antar-kapal.

"Negara itu terus menentang resolusi Dewan Keamanan melalui peningkatan besar-besaran transfer ilegal kapal-ke-kapal produk minyak bumi dan batu bara," bunyi laporan PBB itu seperti dilansir dari CNN, Selasa (12/3/2019).

Penjualan batubara Korut secara historis merupakan beberapa ekspor paling berharga di negara itu. Sanksi PBB dimaksudkan untuk menghukum Pyongyang karena uji coba rudal dan nuklir pada 2017 dengan membatasi jumlah batu bara yang boleh di jual negara itu secara internasional. Langkah-langkah ini juga membatasi jumlah produk minyak dan energi yang diizinkan diimpor oleh Korut.

Laporan itu menuduh bank dan perusahaan asuransi di seluruh dunia "tanpa disadari" memfasilitasi dan menyediakan perlindungan untuk kapal yang terlibat dalam pengiriman ilegal kapal-ke-kapal produk minyak bumi, dan peningkatan jumlah transfer batubara kapal-ke-kapal.

"Korea Utara telah berusaha memasok senjata kecil dan senjata ringan dan peralatan militer lainnya kepada pemberontak Houthi di Yaman, serta ke Libya dan Sudan, melalui perantara luar negeri," imbuh laporan itu.

Korut sejak lama berusaha untuk menghapus sanksi PBB dan menggambarkan tindakan itu sebagai pelanggaran kedaulatannya.

Kim Song, utusan Korut untuk PBB, Senin mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk mencabut sanksi, seperti dilaporkan media Korut.

"'Resolusi sanksi' Dewan Keamanan terhadap DPRK (nama resmi Korea Utara), yang melarang pengiriman komputer dan perangkat elektronik lainnya yang banyak digunakan di masyarakat dan rumah saat ini, memang merupakan tindakan terhadap kemanusiaan untuk menghancurkan peradaban modern dan mengembalikan masyarakat ke zaman kegelapan (abad pertengahan)," tulis surat itu.

Masalah sanksi telah menjadi titik penting dalam pembicaraan antara Washington dan Pyongyang.

Menteri Luar Negeri Korut Ri Yong Ho mengatakan Pyongyang meminta penghapusan lima dari 11 set sanksi yang dijatuhkan oleh PBB - yang menghambat ekonomi dan mata pencaharian rakyat Korut.

Tetapi pemerintahan Trump mengatakan bahwa harga terlalu mahal untuk apa yang ditawarkan Korut.

"Kami tidak ada di sana tentang denuklirisasi, dan itu adalah masalah pada pertemuan puncak yang benar-benar menantang kami untuk maju dengan kesepakatan yang lebih lengkap," ujar Stephen Biegun, perwakilan khusus AS untuk Korut.

Ini bukan laporan PBB pertama yang menyebut Korut mengkangkangi sanksi. Pada Februari tahun lalu laporan rahasia pemantau independen PBB menyatakan Korut telah melanggar sanksi PBB untuk mendapatkan hampir USD200 juta pada tahun 2017 dari ekspor komoditas yang dilarang. Laporan itu juga menuding Korut memasok senjata ke Suriah dan Myanmar.

Credit sindonews.com

AS-Taliban Sepakat Soal Penarikan Pasukan dari Afghanistan

WASHINGTON - Amerika Serikat dan Taliban kini memiliki rancangan perjanjian tentang dua masalah pelik yang menandakan kemajuan konkrit menuju kesepakatan perdamaian untuk mengakhiri perang 17 tahun di Afghanistan. Hal itu diungkapkan oleh utusan Presiden AS Zalmay Khalilzad.

Rancangan perjanjian itu berisi tentang penarikan pasukan AS dari Afghanistan dan komitmen dari Taliban untuk memutus semua ikatan dengan al-Qaeda atau kelompok teroris lainnya.

"Perdamaian membutuhkan kesepakatan tentang empat masalah: jaminan kontra-terorisme, penarikan pasukan, dialog intra-Afghanistan, dan gencatan senjata yang komprehensif," urai Khalilzad dalam serangkaian tweet seperti dikutip dari NBC News, Rabu (13/3/2019).

"Dalam pembicaraan Januari, kami 'secara prinsik sepakat' pada empat elemen ini. Kami sekarang menyetujui dalam rancangan pada dua elemen pertama," tulis diplomat AS itu, merujuk pada janji-janji dari Taliban untuk memutuskan hubungan dengan teroris dan AS menarik pasukannya.

Dikatakan oleh Khalilzad ketika rancangan perjanjian tentang kedua masalah ini diselesaikan, Taliban dan pemerintah Afghanistan - serta perwakilan Afghanistan lainnya - akan memulai negosiasi intra-Afghanistan mengenai penyelesaian politik dan gencatan senjata yang komprehensif.

Khalilzad mengatakan pembicaraan telah menghasilkan kemajuan nyata.

"Baru saja menyelesaikan putaran maraton perundingan dengan Taliban di #Doha. Kondisi untuk #perdamaian telah meningkat. Jelas semua pihak ingin mengakhiri perang. Meskipun pasang surut, kami menjaga segala sesuatunya di jalur dan membuat langkah nyata," tulisnya.

Ia mengatakan langkah selanjutnya adalah diskusi di Washington dan konsultasi dengan mitra lain, dan menambahkan: "Kami akan segera bertemu lagi, dan tidak ada kesepakatan akhir sampai semuanya disepakati."

Pembicaraan antara gerilyawan Taliban dan diplomat AS telah berlangsung lebih lama daripada upaya Amerika sebelumnya untuk bernegosiasi dengan para militan sejak pasukan Amerika memasuki Afghanistan pada tahun 2001. Tetapi tidak jelas apakah pemerintah Afghanistan dan para pemimpin politik Afghanistan lainnya akan siap untuk merangkul kesepakatan tentatif yang dikerjakan oleh Khalilzad.

Presiden Afghanistan Ashraf Ghani telah menyatakan keprihatinannya bahwa pemerintah Kabul tidak diajak dalam perundingan kecuali Taliban setuju untuk bertatap muka dengan pemerintahnya.

Dalam pernyataannya sendiri, Taliban mengatakan kemajuan telah dicapai pada kedua masalah yang dikutip oleh Khalilzad. Kelompok militan itu mengatakan tidak ada kesepakatan mengenai gencatan senjata atau pembicaraan langsung dengan pemerintah Afghanistan.

"Untuk saat ini, kedua pihak akan membahas kemajuan yang dicapai, membagikannya dengan kepemimpinan masing-masing dan mempersiapkan pertemuan mendatang, tanggal yang akan ditentukan oleh kedua tim negosiasi," bunyi pernyataan Taliban.

Taliban telah lama menolak pembicaraan dengan pemerintah Afghanistan, yang dianggapnya sebagai boneka Washington. Sampai Presiden Donald Trump menunjuk Khalilzad sebagai utusan, AS enggan terjun ke pembicaraan panjang dengan kelompok pemberontak itu.

Trump tidak merahasiakan keinginannya untuk menarik pasukan AS dari Afghanistan, dan ketidaksabarannya telah membuat para diplomat AS mendorong untuk mengakhiri negosiasi perang.

Upaya diplomatik terakhir untuk mengakhiri perang berakhir dengan kegagalan pada tahun 2013, di tengah tajamnya perbedaan antara Presiden Afghanistan Hamid Karzai dan para pejabat AS saat itu.

Credit sindonews.com

AS Akan Pulangkan Jasad Tentara Perang Dunia II dari Myanmar

MANDALAY - Amerika Serikat (AS) kemungkinan akan mengambil sisa-sisa jasad tentara yang hilang di Myanmar selama Perang Dunia Kedua, menandai misi pertama ke Myanmar yang dilakukan oleh pesawat militer AS. Hal itu diungkapkan oleh pejabat AS.

Setelah upacara singkat, jenazah dibawa dari kota terbesar kedua Myanmar, Mandalay, ke laboratorium di AS untuk analisis dan identifikasi lebih lanjut.

"Kami ingat. Anda tidak dilupakan," kata duta besar AS untuk Myanmar, Scot Marciel, pada upacara tersebut seperti dikutip dari Reuters, Rabu (13/3/2019).

Dia mengatakan misi itu dimaksudkan untuk menghormati ingatan para tentara yang jatuh dan untuk menunjukkan penghargaan atas tugas yang dilakukan oleh mereka.

Dari tahun 1942 hingga 1945, wilayah udara di Myanmar, yang kemudian disebut Burma, berfungsi sebagai koridor pasokan penting dari India ke China setelah Jepang merebut kota Lashio di utara, memutus rute pasokan utama Sekutu terakhir atas daratan ke China.

Selama periode itu, pesawat-pesawat pengangkut Amerika melakukan penerbangan harian ke Himalaya timur, rute berbahaya yang disebut punuk, menurut situs web kedutaan AS di China.

Sisa-sisa jasad tentara AS diyakini berasal dari pesawat B-25G dengan tujuh anggota awak di dalamnya yang jatuh pada Februari 1944 di wilayah barat laut Sagain, Myanmar, kata para pejabat AS.

Lebih dari 82.000 orang Amerika hilang pada konflik masa lalu, dan 632 anggota tentara AS, sebagian besar awak pesawat, menghilang di Myanmar selama Perang Dunia Kedua, data pemerintah AS menunjukkan.

Hubungan antara kedua negara telah memanas setelah Washington tahun lalu menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah komandan militer dan polisi Myanmar serta unit-unit militer. AS menuduh mereka melakukan pembersihan etnis terhadap minoritas Muslim Rohingya.

Myanmar telah menolak tuduhan itu, dengan mengatakan pihaknya memerangi "teroris" Rohingya.

Sekitar 730 ribu etnis Rohingya melarikan diri dari Myanmar setelah Agustus 2017 setelah apa yang digambarkan oleh penyelidikan pemerintah AS sebagai kampanye pembunuhan massal, pemerkosaan, dan kekejaman lainnya yang direncanakan dengan baik oleh militer Myanmar.

Credit sindonews.com

Nasib Boeing Setelah Larangan Terbang 737 MAX 8

Ilustrasi Boeing 737 MAX 8. (Joe Raedle/Getty Images/AFP).

Jakarta, CB -- Indonesia, China, Singapura dan beberapa maskapai di seluruh dunia memutuskan untuk menghentikan sementara operasional (grounded) pesawat Boeing 737 MAX 8. Hal ini dilakukan Ethiopian Airlines jatuh dan menewaskan 157 orang, kurang dari lima bulan setelah pesawat jenis yang sama milik Lion Air jatuh di perairan Karawang.

Otoritas penerbangan China pada Senin (11/3) mengeluarkan kebijakan untuk mendaratkan semua pesawat Boeing 737 MAX 8 milik maskapai domestik mereka. Alasannya, perlu kontrol ketat terhadap risiko keselamatan.

Kebijakan serupa juga dikeluarkan Kementerian Perhubungan yang menyatakan perlu ada pemeriksaan menyeluruh terhadap pesawat jenis tersebut. Kebijakan Kemenhub dikeluarkan seiring diterbitkannya airworthines directive oleh FAA (Federal Aviation Administration).

Singapura bahkan mengeluarkan kebijakan melarang pesawat jenis itu keluar dan masuk negaranya untuk sementara waktu. Beberapa maskapai juga mengambil tindakan sendiri dengan mengandangkan pesawatnya meski tak ada kebijakan dari otoritas negara asal maskapai tersebut.

Kecelakaan pesawat Ethiopian Airlines menewaskan 157 orang dalam penerbangan tersebut tak lama setelah lepas landas pada Minggu (10/3). Pada akhir Oktober, pesawat jenis sama yang diterbitkan Lion Air juga jatuh di Perairan Indonesia.

Kedua pesawat yang jatuh milik Ethiopian Airlines dan Lion Air merupakan pesawat baru dan jatuh beberapa menit setelah terbang.

Situasi mengancam reputasi Boeing terkait keselamatan dan menimbulkan keraguan pada pesawat produksi perusahaan asal AS ini. Saham Boeing (BA) anjlok 13,5 persen pada awal perdagangan di New York hari Senin (11/3), sebelum akhirnya pulih dan ditutup turun 5,33 persen.

"Penangguhan di China sangat signifikan, karena ini merupakan pasar utama bagi Boeing," kata Greg Waldron, redaktur pelaksana Asia di perusahaan riset penerbangan FlightGlobal, dikutip dari CNN, Selasa (12/3).

Berdasarkan data FlightGlobal, maskapai penerbangan China memiliki 97 pesawat Boeing 737 MAX pesawat, lebih dari seperempat dari total pesawat jenis itu yang beroperasi di seluruh dunia. Boeing sudah mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan kerusakan pada citranya.

Produsen pesawat itu juga telah menunda debut pesawat 777X, yang sebenarnya dijadwalkan minggu ini.

Regulator Uni Eropa mengatakan akan memantau situasi dengan cermat, tetapi belum mengambil langkah untuk memeriksa atau melarang terbang sementara pesawat Boeing 737 MAX. Sementara Administrasi Penerbangan Federal AS mengatakan pada Senin (12/3) bahwa pesawat Boeing 737 MAX layak terbang dan memungkinkan maskapai penerbangan AS untuk terus menerbangkannya.

Mary Schiavo, seorang analis penerbangan CNN dan mantan inspektur jenderal Departemen Transportasi AS,mengatakan itu akan menjadi ide yang baik bagi Boeing atau maskapai penerbangan untuk mendaratkan pesawat sebelum ada larangan dari pemerintah.

"Ada pertanyaan besar tentang pesawat ini. Saat ini sudah ada website yang bisa memberikan informasi kepada penumpang pesawat jenis apa yang akan mengankut mereka," jelasnya.

Beberapa maskapai penerbangan mengambil tindakan sendiri. Namun, itu membuat penumpang makin meragukan keselamatan dari pesawat Boeing.

Ethiopian Airlines mengumumkan akan menghentikan sementara operasional pesawat 737 MAX miliknya sebagai tindakan pencegahan keamanan ekstra. Operator lain yang mengikuti adalah AeroMexico, Aerolíneas Argentinas, Comair Afrika Selatan dan Cayman Airways, operator utama Kepulauan Cayman.

Pada saat yang sama, maskapai besar termasuk American Airlines (AAL), Southwest Airlines (LUV), FlyDubai dan Norwegian Air mengatakan mereka akan terus mengoperasikan 737 MAX pesawat mereka.

Tipe Laris
Pesawat Boeing tipe 737 MAX adalah versi terbaru dan salah satu yang terlaris dari produsen AS tersebut. Maskapai telah memesan ribuan pesawat jenis itu dari Boeing.

Pesawat Boeing 737 MAX 8 baru berusia dua tahun ini termasuk yang sangat populer. Boeing baru-baru ini mulai menjual MAX 9 dan belum mulai mengirimkan MAX 10.

Tahun lalu, Boeing telah mengirimkan 72 persen dari pesanan pesawatnya yang berjumlah 737 pesawat. Boeing berencana membuat 59 pesawat baru jenis 737 setiap bulannya di tahun ini.

Berdasarkan data Boeing, Southwest Airlines memiliki pesawat terbanyak jenis 737 MAX, diikuti Ryan Air, dan FlyDubai. American Airlines dan United juga menerbangkan MAX. Sementara Delta tak memiliki pesawat jenis tersebut.

Di luar berita-berita buruk, Analis Penerbangan Teal Group Richard Aboulafia memperkirakan jatuhnya pesawat Ethiopian Airlines sepertinya tak akan membuat laba bersih Boeing anjlok terlalu dalam. "Itu tergantung dari pendapatan perusahaan. Ini (kecelakaan pesawat Ethiopian Airlines) tidak akan terlalu membebani dengan cara apa pun," jelasnya.

Boeing mencatatkan rekor penjualan sebanyak 806 pesawat komersial pada 2018, dan membukukan penjualan lebih dari US$100 miliar untuk pertama kalinya dalam 102 tahun berdiri.

Sebelum kehancuran Ethiopia, sahamnya telah naik 31 persen tahun ini.

Perusahaan sebelumnya menyampaikan belasungkawa atas kecelakaan Ethiopian Airlines 302. Namun, Boeing mengatakan tidak memiliki dasar untuk mengeluarkan panduan baru kepada maskapai.

Credit cnnindonesia.com

Inggris Larang Boeing 737 MAX 8, Turkish Airlines Putar Balik

Ilustrasi. (mehmetkali/Pixabay)

Jakarta, CB -- Dua pesawat Turkish Airlines terpaksa putar balik karena Inggris tiba-tiba mengeluarkan larangan pesawat Boeing 737 MAX 8 masuk ke wilayah udaranya.

The Independent melaporkan bahwa kedua pesawat jenis Boeing 737 MAX 8 itu masing-masing seharusnya berangkat dari Istanbul, Turki, menuju Birmingham dan Gatwick pada Selasa (12/3).

Kedua pesawat itu lepas landas sebelum Badan Penerbangan Sipil Inggris merilis larangan yang diumumkan pada pukul 13.00 waktu London.

Saat larangan itu diumumkan penerbangan TK1969 yang menuju Birmingham sudah mendekati wilayah udara Frankfurt, Jerman. Penerbangan itu sudah menempuh tiga jam dari total empat jam perjalanan.

Sementara itu, penerbangan TK1997 yang menuju Gatwick sudah berada di atas Ceko, setengah jalan lagi menuju Inggris. Pesawat itu langsung disuruh putar balik.

Kedua pesawat itu dijadwalkan tiba kembali di Istanbul sekitar pukul 18.30 waktu lokal. Penumpang kemudian akan dipesankan kembali tiket penerbangan alternatif dari Istanbul.

Kini, setidaknya 300 penumpang kedua pesawat tersebut masih menunggu pengaturan Turkish Airlines untuk menangani masalah ini.

Aturan hak penumpang Eropa mewajibkan Turkish Airlines mencarikan penerbangan alternatif secepat mungkin dan memberikan makanan serta akomodasi selama klien menunggu.

Sejumlah sumber mengatakan bahwa Turkish Airlines sebenarnya bisa saja melanjutkan perjalanan ke Inggris. Namun, mereka lebih memilih untuk mengantisipasi jika Inggris tiba-tiba melarang mereka masuk.

Larangan Inggris memang diberlakukan tepat setelah diumumkan, menyusul sejumlah negara lain yang sudah menerapkan aturan serupa, seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, Australia, hingga China.

Negara-negara tersebut memberlakukan larangan tersebut karena pesawat Boeing 737 MAX 8 terlibat dua kecelakaan mematikan dalam kurun waktu kurang dari enam bulan.

Kecelakaan terbaru terjadi di pada Minggu (10/3), ketika pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Ethiopian Airlines jatuh tak lama setelah lepas landas dari Addis Ababa, menewaskan 157 orang di dalamnya.

Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya Oktober 2018, pesawat jenis sama yang digunakan dalam penerbangan Lion Air JT610 jatuh di Laut Jawa dan menewaskan 189 penumpang dan awak yang dibawa.

Credit cnnindonesia.com

AS Pastikan Tak Akan Larang Boeing 737 MAX 8

Ilustrasi. (Stephen Brashear/Getty Images/AFP)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat memastikan tidak akan melarang pengoperasian Boeing 737 MAX meski didesak berbagai pihak karena pesawat jenis tersebut terlibat dua kecelakaan mematikan dalam lima bulan belakangan.

"Sejauh ini, hasil pemeriksaan kami tak menunjukkan masalah performa yang sistematik dan tak ada dasar untuk melarang pesawat itu," ujar kepala Badan Aviasi Federal AS (FAA), Daniel Elwell, dalam pernyataan yang dikutip AFP.

Melanjutkan pernyataannya, Elwell berkata, "Tak ada pula otoritas penerbangan sipil lain yang memberikan data yang menunjukkan kami harus mengambil tindakan."

Pernyataan ini dirilis di tengah desakan dari sejumlah pihak di dalam negeri agar AS melarang sementara pengoperasian Boeing 737 MAX 8 setelah pesawat jenis tersebut terlibat dalam dua kecelakaan dalam kurun waktu berdekatan.

Kecelakaan terbaru terjadi di pada Minggu (10/3), ketika pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Ethiopian Airlines jatuh tak lama setelah lepas landas dari Addis Ababa, menewaskan 157 orang di dalamnya.

Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya Oktober 2018, pesawat jenis sama yang digunakan dalam penerbangan Lion Air JT610 jatuh di Laut Jawa dan menewaskan 189 penumpang dan awak yang dibawa.

Sejumlah negara pun langsung melarang penggunaan pesawat jenis tersebut, mulai dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Australia, China, hingga Inggris.

Anggota Senat dari Partai Republik, Ted Cruz, pun mendesak AS untuk melarang sementara penggunaan pesawat jenis tersebut "hingga FAA mengonfirmasi keamanan pesawat tersebut bagi penumpangnya."

"Penyelidikan lebih jauh akan menunjukkan masalah tak terletak pada sisi mekanik pesawat, tapi sampai hal itu terjadi, prioritas utama kita seharusnya adalah keamanan penerbangan publik," kata Cruz.

Di tengah desakan ini, CEO Boeing, Dennis Muilenburg, dilaporkan memastikan kembali kepada Presiden Donald Trump bahwa pesawat tersebut aman untuk digunakan.

Credit cnnindonesia.com

Malaysia dan Oman Larang Boeing 737 MAX 8 Mengudara

Ilustrasi pesawat Boeing 737-8 MAX. (Chinatopix via AP)

Jakarta, CB -- Perintah larangan dan pengoperasian Boeing 737 MAX 8 terus bermunculan. Saat ini pemerintah Malaysia dan Oman menyatakan mereka melarang penggunaan dan penerbangan pesawat tipe itu dari dan menuju kedua negara itu.

Seperti dilansir AFP, Selasa (12/3), keputusan itu disampaikan oleh Badan Penerbangan Sipil Malaysia dan Oman. Hal ini sebagai dampak kecelakaan maut dari dua pesawat itu yang terjadi di Indonesia dan Ethiopia.

"Otoritas Penerbangan Sipil Malaysia menghentikan sementara operasional Boeing 737 MAX 8 dari dan menuju atau singgah di Malaysia, berlaku secepatnya sampai pemberitahuan lebih lanjut," kata Kepala Badan Penerbangan Sipil Malaysia, Ahmad Nizar Zolfakar.

"Kami menghentikan sementara operasional Boeing 737 MAX dari dan menuju seluruh bandara di Oman," demikian pernyataan Badan Penerbangan Sipil Oman melalui akun Twitter.

#PACA is temporarily suspending operations of Boeing 737 MAX aircraft into and out of all Omani airports until further notice.
— الهيئة العامة للطّيران المدني (@PACAOMAN) March 12, 2019

Maskapai Malaysia Airlines dilaporkan memesan beberapa pesawat 737 MAX 8. Pemerintah Negeri Jiran pada Senin kemarin dilaporkan meminta proses pembelian itu ditinjau ulang.

Kedua negara itu mengikuti langkah beberapa negara lain. Yakni Australia, China, Singapura, Indonesia, Korea Selatan, dan Ethiopia.

Australia melarang pengoperasian pesawat 737 MAX 8 walau maskapai mereka tidak ada yang menggunakan tipe itu. Bahkan, mereka memutuskan melarang penggunaan seluruh generasi 737 MAX dari dan menuju Negeri Kanguru.

Keputusan itu membuat penerbangan maskapai Silk Air, yang merupakan anak perusahaan Singapore Airlines, dan Fiji Airways dari dan menuju Australia terganggu karena menggunakan pesawat tipe itu.

Terpisah, salah satu maskapai terbesar Brasil, GOL, memutuskan mengistirahatkan sementara tujuh armada 737 MAX 8 mereka. Sedangkan maskapai asal Meksiko, Aeromexico, juga melakukan hal yang sama terhadap enam armada mereka dari tipe yang serupa.

Keputusan serupa juga diambil oleh maskapai Cayman Airways, dan Comair dari Afrika.

Kecelakaan pesawat maskapai Ethiopian Airlines pada 10 Maret lalu kembali membuat Boeing dan produk tipe 7373 MAX 8 dipertanyakan. Sebab, kejadian itu berselang kurang dari lima bulan pasca insiden yang sama yang terjadi pada Lion Air JT610.

Boeing meluncurkan 737-8 MAX sebagai pemutakhiran seri 737 yang sudah bertahan selama 50 tahun. Pesawat itu diklaim mempunyai mesin yang lebih irit dalam konsumsi bahan bakar, dan menjadi salah satu produk terlaris mereka. Tipe itu mempunyai pesaing berat, yakni A320neo buatan pabrikan pesawat asal Prancis, Airbus.

Kecelakaan maut pertama seri 737-8 MAX terjadi pada 29 Oktober 2018. Saat itu, pesawat yang dioperasikan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT610 jatuh di perairan Tanjung, Karawang, menewaskan seluruh 189 penumpang dan awak.

Sedangkan kecelakaan kedua terjadi pada 10 Maret 2019. Insiden itu terjadi saat pesawat yang dioperasikan Ethiopian Airlines bernomor penerbangan ET302 dari Addis Ababa menuju Nairobi, Kenya, jatuh sekitar pukul 08.44 waktu setempat. Sebanyak 157 penumpang dan awak dipastikan meninggal.

Penyebab kedua kecelakaan pesawat itu masih diselidiki melalui data perangkat perekam data penerbangan dan percakapan kokpit.

Credit cnnindonesia.com

Inggris Turut Larang Operasional Boeing 737 MAX 8

Ilustrasi Boeing 737 MAX 8. (Stephen Brashear/Getty Images/AFP)

Jakarta, CB -- Badan Penerbangan Inggris (CAA) turut melarang operasional pesawat Boeing tipe 737 MAX 8 di seluruh wilayah mereka. Hal itu sebagai langkah waspada terkait dengan kecelakaan maut yang terjadi pada seri burung besi itu yang dioperasikan oleh Ethiopian Airlines dan Lion Air.

"Otoritas Penerbangan Sipil Inggris terus memantau situasi, tetapi, karena kami tidak mempunyai cukup informasi dari perekam data penerbangan, sebagai langkah pencegahan kami menerbitkan perintah supaya seluruh penerbangan komersil 737 MAX 8 dari, menuju, yang singgah dan melintas di ruang udara Inggris dihentikan sementara," demikian pernyataan CAA, seperti dilansir Reuters, Selasa (12/3).

CAA menyatakan perintah larangan ini berlaku segera. Hal itu menyebabkan sejumlah pesawat 737 MAX 8 milik beberapa maskapai yang berada di Inggris dilarang dioperasikan.

"Arahan keselamatan dari CAA akan diberlakukan sampai pemberitahuan selanjutnya," lanjut pernyataan itu.

Dua maskapai, TUI dan Norwegian Air, yang memiliki armada 737 MAX 8 yang terparkir di Inggris menyatakan menaati perintah itu.

Maskapai Norwegian Air menyatakan akan mengikuti seluruh perintah dari badan penerbangan sipil Eropa. Sebab, mereka saat ini mengoperasikan lebih dari 110 Boeing 737 MAX 8.

Di samping itu, maskapai Norwegian Air Shuttle juga menghentikan sementara penerbangan 18 armada 737 MAX 8 milik mereka.

Keputusan Inggris melarang operasional 737 MAX 8 menyusul sejumlah negara. Yakni Australia, Singapura, Malaysia, Oman, China, Indonesia, Korea Selatan, dan Ethiopia.

Kecelakaan pesawat maskapai Ethiopian Airlines pada 10 Maret lalu kembali membuat Boeing dan keamanan produk tipe 737 MAX 8 dipertanyakan. Sebab, kejadian itu berselang kurang dari lima bulan pasca insiden yang sama yang terjadi pada Lion Air JT610.

Kecelakaan maut pertama seri 737-8 MAX terjadi pada 29 Oktober 2018. Saat itu, pesawat yang dioperasikan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT610 jatuh di perairan Tanjung, Karawang, menewaskan seluruh 189 penumpang dan awak.

Sedangkan kecelakaan kedua terjadi pada 10 Maret 2019. Insiden itu terjadi saat pesawat yang dioperasikan Ethiopian Airlines bernomor penerbangan ET302 dari Addis Ababa menuju Nairobi, Kenya, jatuh sekitar pukul 08.44 waktu setempat. Sebanyak 157 penumpang dan awak dipastikan meninggal.

Penyebab kedua kecelakaan pesawat itu masih diselidiki melalui data perangkat perekam data penerbangan dan percakapan kokpit.

Credit cnnindonesia.com

Wakil PM baru Aljazair puji keputusan untuk tunda pemungutan suara

Sejumlah pelajar ikut serta dalam protes mengecam keinginan Presiden Abdelaziz Bouteflika untuk mencalonkan diri pada pemilu bulan depan tetapi tidak melayani masa jabatan penuh bila terpilih kembali, di Algiers, Aljazair, Selasa (5/3/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Zohra Bensemra/djo

Aljier (CB) - Wakil perdana menteri baru Aljazair telah memuji keputusan Presiden Abdelaziz Bouteflika untuk menahan diri dari upaya untuk memperoleh masa jabatan kelima, dan menggambarkannya sebagai "bersejarah".

Ketika berbicara dengan stasiun radio Monte Carlo Doualiya pada Selasa, Ramtan Lamamra mengatakan, "Presiden Bouteflika telah membuat keputusan yang bersejarah. Saya berharap rakyat Alajzair akan nyaman dengan itu."

Pada Senin malam, Bouteflika mengumumkan pemilihan presiden, yang dijadwalkan berlangsung pada April, akan ditunda sampai tanggal yang akan diputuskan kemudian.

Ia juga mengumumkan keputusannya untuk menarik pencalonan dirinya dari pemilihan umum tersebut.

Pengumuman tersebut dikeluarkan setelah beberapa pekan demonstrasi rakyat guna menentang keinginan yang disampaikan oleh presiden itu untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan kelima.

"Ini adalah perkembangan yang paling penting sejak Aljazair memperoleh kemerdekaan pada 1962," kata Lamamra mengenai keputusan Bouteflika, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam.

Lamara, yang juga memangku jabatan Menteri Luar Negeri, menambahkan, "Pemilihan umum itu akan menjadi bebas; proses tersebut akan diawasi oleh satu komite independen, yang anggotanya akan ditunjuk kemudian."

Ia menyatakan, "Segera setelah pemerintah baru siap, kami akan membuka dialog dengan pemuda Aljazair --dan kekuatan politik lain-- dalam satu konferensi nasional, tempat kita dapat memutuskan tanggal bagi pemilihan umum."

Menurut Lamamra, peserta dalam konferensi yang direncanakan tersebut "kemudian akan membantu merancang undang-undang dasar baru buat republik kedua dan sistem politik baru".

Partai oposisi Aljazair, katanya, juga akan memiliki suara dalam koferensi itu "sebab negara memerlukan umpan balik dari setiap orang".

Pada Februari, Front Pembebasan Nasional --yang memerintah di Aljazair -- mencalonkan Bouteflika (82), yang telah memerintah Aljazair sejak 1999, untuk mencalonkan diri buat masa jabatan kelima.

Tindakan tersebut menyulut protes tiga pekan di beberapa bagian negeri itu, termasuk di Ibu Kotanya, Aljier, guna menentang keinginan Bouteflika untuk meraih masa jabatan kelima.

Tokoh oposisi terus mendesak presiden yang sudah berusia lanjut tersebut, yang pada 2013 menjalani pengobatan pembekuan darah di otak, agar menahan diri dari pencalonan diri pada pemungutan suara April.

Credit antaranews.com

Kelompok bersenjata di Nigeria culik pekerja asal Lebanon

Pendukung Presiden Nigeria Muhammadu Buhari melakukan selebrasi di Kano, Nigeria, setelah ia menang untuk periode kedua, Selasa (26/2/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Afolabi Sotunde/cfo

Jakarta (CB) - Kelompok bersenjata di Nigeria menculik seorang pekerja bangunan asal Lebanon dan menewaskan satu pria lainnya di Kota Kano pada Selasa pagi, demikian informasi petugas polisi.

Penyerangan dan penculikan di kota terbesar kedua Nigeria tersebut terjadi di tengah keamanan yang lebih ketat dari biasanya saat Nigeria berada di pertengahan musim pemilu.

"Satu warga asal Lebanon yang bekerja pada perusahaan bangunan Triacta diserang," ungkap juru bicara kepolisian, Haruna Abdullahi.

Kelompok bersenjata yang tidak diketahui identitasnya itu juga menembak satu orang lainnya, Alphonsus Ahmed, yang meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit.

Seorang lagi, Abdullahi Mohammed mengalami luka akibat tembakan, kata juru bicara.

Ia menambahkan bahwa kepolisan sedang melakukan penyisiran di lokasi kejadian guna memburu tersangka.

Pejabat dari pihak Triacta menolak berkomentar.

Penculikan merajalela di Nigeria, tempat baik warga lokal maupun warga asing menjadi sasaran - kebanyakan untuk tebusan.

Lesunya perekonomian menandakan rata-rata orang Nigeria semakin miskin sedangkan infrastruktur keamanan nasional hancur.

Kano merupakan jantung ekonomi Nigeria utara lantaran banyak warga asing yang tinggal dan bekerja di sana.

Nigeria akan mengakhiri pemilihan gubernur, yang digelar Sabtu, meski hasilnya belum diumumkan. Februari lalu, Muhammadu Buhari kembali terpilih sebagai presiden untuk periode kedua.

Dalam kampanyenya, Buhari berjanji akan melawan korupsi dan memperbaharui infrastruktur. Ia juga akan memulihkan perekonomian serta menumpas kekerasan termasuk pemberontakan ekstremis selama satu dekade di wilayah timur laut.

Pasukan keamanan melakukan penjagaan ketat selama pemilihan berlangsung.

Credit antaranews.com

Selasa, 12 Maret 2019

Utusan PBB: situasi di Myanmar harus diserahkan ke ICC

Anak Rohingya berada di kamp pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh, Kamis (7/3/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Mohammad Ponir Hossain/djo

Jenewa (CB) - Pelapor Khusus PBB mengenai Myanmar pada Senin (11/3) menyatakan situasi di Myanmar harus diserahkan kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) oleh Dewan Keamanan, atau satu pihak negara atau kelompok pihak negara.

Ketika berbicara pada Sidang Ke-40 Dewan Hak Asasi Manusia, Yanghee Lee mengatakan, "Semua korban tak boleh dipaksa menunggu api penyucian kebungkaman internasional; Jika tidak mungkin untuk merujuk situasi ke ICC, maka masyarakat internasional mesti mempertimbangkan pembentukan pengadilan mandiri."

Lee mengatakan ia "khawatir dengan peningkatan situasi Rohingya, dengan pendeportasian dari India dan Arab Saudi baru-baru ini, serta kedatangan satu perahu di Malaysia baru pekan lalu".

"Saya terganggu saat mendengar laporan dari para pejabat Pemerintah Bangladesh bahwa pada April mereka berencana memindahkan 23.000 pengungsi Rohingya dari berbagai kamp di Cox's Bazar ke Bhashan Char, pulau yang muncul belum lama ini di Teluk Benggala," katanya.

"Relokasi yang tak terencana dengan baik dan pemindahan tanpa keinginan pengungsi memiliki potensi akan menciptakan krisis baru," demikian peringatan pelapor PBB itu, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa.

"Pemerintah Bangladesh berkewajiban menjamin bahwa ini takkan dilaksanakan," katanya.

Konflik

Utusan PBB tersebut juga menyuarakan keprihatinan mengenai konflik antara organisasi etnik yang bersenjata di Negara Bagian Shan, Myanmar Utara.

"Meskipun ada gencatan senjata sepihak selama empat bulan oleh militer pada Desember di bagian utara dan timur negeri tersebut, saya makin prihatin mengenai konflik antara organisasi etnik yang bersenjata di Negara Bagian Shan," kata wanita pejabat itu.

"Ada laporan baru-baru ini mengenai kematian warga sipil dan ribuan orang telah kehilangan tempat tinggal untuk sementara selama beberapa bulan belakangan ini. Sebanyak 1.700 orang menyelamatkan diri dari Namtu dan Hispaw sejak 27 Februari," katanya.

"Pelanggaran yang berulangkali terjadi hanya membuat trauma atau kembali membuat trauma orang dewasa dan anak-anak, mengganggu kehidupan sehari-hari mereka, pendidikan mereka dan kehidupan mereka, serta mempengaruhi kemampuan mereka untuk memperoleh akses ke perawatan kesehatan dan layanan dasar. Ini harus berlanjut," katanya.

Ia kembali menyeru "semua pihak dalam konflik tersebut di seluruh dunia agar melindungi warga sipil dan melakukan pencegahan serta mengakhiri permusuhan".

Credit antaranews.com

Menlu Thailand berkunjung ke Indonesia bahas ASEAN

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyampaikan pernyataan pers terkait sejumlah isu terkini di Jakarta, Selasa (12/3/2019). (ANTARA News/Yashinta Difa)

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Jakarta, Rabu (13/3), untuk membicarakan beberapa isu terkait perhimpunan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).

“Ini merupakan pertemuan ketiga dalam tiga bulan terakhir sehingga menunjukkan intensitas hubungan dua menlu. Kebetulan juga pada tahun ini Thailand merupakan Ketua ASEAN sehingga isu yang menjadi fokus perhatian untuk pertemuan bilateral mereka adalah mengenai ASEAN,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir dalam press briefing di Jakarta, Selasa.

Kedua menlu antara lain akan membahas beberapa program kerja, yang telah ditetapkan dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Chiang Mai pada Januari lalu, sesuai dengan tema ASEAN tahun ini yakni “Memajukan Kemitraan untuk Keberlanjutan” (Advancing Partnership for Sustainability).

Indo-Pasifik juga akan menjadi bahan pembahasan menlu Indonesia dan Thailand, mengingat para pejabat tinggi negara-negara ASEAN telah ditugaskan oleh menlu masing-masing untuk menyelesaikan rancangan pandangan umum ASEAN mengenai konsep Indo-Pasifik.

Selain itu, kedua menlu akan membahas Rakhine. Negara bagian di Myanmar itu menjadi tempat Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Manajemen Bencana (AHA Centre) menjalankan mandat untuk membantu proses repatriasi pengungsi Rohingya dari Cox’s Bazar, Bangladesh, ke Myanmar.

“Fokus kita saat ini adalah memberi dukungan bagi AHA Centre untuk membantu proses repatriasi yang aman dan bermartabat, sesuai kesepakatan para menlu ASEAN dalam pertemuan di Chiang Mai,” ujar Arrmanatha.

Selain isu ASEAN, Menlu Retno dan Menlu Pramudwinai akan membicarakan upaya penguatan kerja sama ekonomi kedua negara.

Isu yang menjadi perhatian utama Indonesia dan Thailand, sebagai produsen karet terbesar dunia, adalah penurunan harga karet.

“Kedua negara akan mendiskusikan upaya bersama untuk mencoba menstabilkan harga karet yang dalam beberapa bulan terakhir terus menurun,” tutur Arrmanatha.

Dari segi ekonomi, menurut Arrmanatha, nilai perdagangan Indonesia dan Thailand menunjukkan angka yang cukup baik.

Pada 2018, nilai perdagangan kedua negara mencapai 17,77 miliar dolar AS. Produk ekspor utama Indonesia ke Thailand antara lain berupa mesin, peralatan listrik, makanan, produk kertas, dan aksesoris kendaraan.

Sementara produk yang diimpor Indonesia dari Thailand didominasi kendaraan bermotor, produk metal dan baja, tekstil, serta makanan.

Credit antaranews.com

Penerbangan Boeing 737 MAX Dilarang Keluar-Masuk Singapura

Ilustrasi. (AFP Photo/Fyrol Mohd)

Jakarta, CB -- Singapura melarang semua penerbangan yang menggunakan pesawat Boeing 737 MAX keluar atau masuk negaranya setelah dua kecelakaan mematikan melibatkan armada jenis tersebut.

"Otoritas Penerbangan Sipil Singapura (CAAS) menghentikan sementara operasi semua jenis pesawat Boeing 737 MAX ke dan dari Singapura setelah dua kecelakaan fatal melibatkan Boeing 737 MAX dalam waktu kurang dari lima bulan," demikian pernyataan dari Singapura.

CAAS menyatakan bahwa larangan ini mulai berlaku terhitung mulai Selasa (12/3) pukul 14.00 waktu setempat.

Aturan ini akan berdampak pada sejumlah penerbangan maskapai Singapura, SilkAir, yang memiliki enam pesawat Boeing 737 MAX.

Selain itu, maskapai lain yang mengoperasikan Boeing 737 MAX menuju Singapura adalah China Southern Airlines, Garuda Indonesia, Shandong Airlines, dan Thai Lion Air.

CAAS mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Bandara Changi untuk meminimalkan dampak pada para penumpang.

Larangan ini dikeluarkan setelah dua kecelakaan yang melibatkan pesawat Boeing 737 MAX 8 terjadi dalam kurun waktu kurang dari lima bulan.

Kecelakaan terbaru terjadi di pada Minggu (10/3), ketika pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Ethiopian Airlines jatuh tak lama setelah lepas landas dari Addis Ababa, menewaskan 157 orang di dalamnya.

Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya Oktober 2018, pesawat jenis sama yang digunakan dalam penerbangan Lion Air JT610 jatuh di Laut Jawa dan menewaskan 189 penumpang dan awak yang dibawa.

"CAAS akan memantau situasi dan berkomunikasi dengan Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat dan penyelenggara penerbangan lainnya, termasuk Boeing," tulis CAAS sebagaimana dikutip Channel NewsAsia.

Credit cnnindonesia.com

Simulasi PD III: AS Dikalahkan Rusia dan China, Banyak F-35 'Terbunuh'

WASHINGTON - Analis dan organisasi riset nirlaba, RAND Corporation, mensimulasikan Perang Dunia (PD) III antara Amerika Serikat melawan Rusia dan China. Dalam simulasi itu, Washington kalah telak dari Moskow dan Beijing dan parahnya banyak pesawat jet tempur siluman F-35 AS "terbunuh" di darat.

RAND Coporation menggambarkan Amerika Serikat dengan warna biru di peta. Sedangkan China dan Rusia digambarkan sebagai agresor imajiner dengan warna merah.

Skenario simulasi PD III ini terjadi di kawasan Baltik maupun Taiwan, dan segalanya tidak berjalan baik bagi Amerika Serikat. Hasil simulasi itu dipaparkan dalam diskusi panel di Center for New American Security, hari Kamis pekan lalu.

Salah satu adegan simulasi adalah AS menerbangkan pesawat pembom B-52 di atas perairan yang dipersengketakan di dekat China.

"Kami kehilangan banyak orang. Kami kehilangan banyak peralatan. Kami gagal mencapai tujuan kami untuk mencegah agresi oleh musuh," kata analis RAND, David Ochmanek, yang dikutip Sputnik, Selasa (12/3/2019). "Dalam kompetisi kami, ketika kami melawan Rusia dan China, biru diserahkan," lanjut dia.

Militer AS selama ini dengan mudah mengirim apa pun yang bisa dilemparkan pasukan reguler dalam Perang Irak 1990-an, dan lagi pada 2003. Demikian juga, pasukan AS menikmati keunggulan konvensional atas pasukan Taliban di Afghanistan. Namun, studi RAND memperingatkan bahwa perang dengan Rusia dan China akan melihat bahwa keuntungan AS runtuh.

Menurut RAND, darat, laut, udara, ruang angkasa, dan ruang maya, semuanya akan siap menjadi ajang pertikaian dalam konflik semacam itu. Angkatan Udara dan Angkatan Laut AS bisa menjadi korban rudal hipersonik, seperti peluncur hipersonik Avangard yang diuji oleh Rusia pada bulan Desember.

Pensiunan Jenderal AS Howard "Dallas" Thompson memperingatkan bahwa pertahanan AS saat ini tidak mampu melawan rudal hipersonik, yang terbang dengan kecepatan 20 kali dari kecepatan suara.

Serangan cepat di landasan pacu dan pangkalan udara bisa dibuat oleh F-35 Joint Strike Fighter baru AS. Namun, jet tempur siluman F-35 yang idak tertandingi di langit dapat dihentikan oleh serangan rudal ketika pesawat-pesawat itu meninggalkan landasan.

“Dalam setiap kasus yang saya ketahui, F-35 mengatur langit ketika ada di langit," kata Robert Work, mantan wakil menteri pertahanan AS, dalam diskusi panel tersebut."Tapi itu 'terbunuh' di tanah dalam jumlah besar."

RAND dalam laporannya membeberkan keunggulan militer Rusia dan China. "Kedua negara ini (Rusia dan China) memiliki kemampuan serangan presisi, pertahanan udara terintegrasi, rudal jelajah dan balistik, kemampuan perang dunia maya dan anti-satelit, kekuatan udara dan angkatan laut yang signifikan, dan senjata nuklir—serangkaian kemampuan canggih yang sebelumnya hanya dimiliki oleh Amerika Serikat," imbuh laporan RAND.

"Militer AS akan menghadapi tantangan yang menakutkan dalam membangun superioritas udara atau kontrol laut dan merebut kembali wilayah yang hilang pada awal konflik," lanjut laporan tersebut.

Ancaman tambahan lainnya adalah perang siber China. "Jika satelit komunikasi dan jaringan nirkabel Amerika dikeluarkan, otak dan sistem saraf yang menghubungkan semua bagian ini ditekan, jika tidak hancur," kata Ochmanek. "Di pihak kita, setiap kali kita melakukan latihan, ketika kekuatan merah benar-benar menghancurkan komando dan kontrol kita, kita menghentikan latihan dan berkata, 'mari kita mulai lagi'," ujarnya.

Adapun solusinya, para peneliti di RAND menyerukan kenaikan belanja pertahanan. "USD24 miliar setahun untuk lima tahun ke depan akan menjadi pengeluaran yang baik," saran Work.

Presiden Trump mengumumkan anggaran militer sebesar USD750 miliar pada hari Senin (11/3/2019), dan prediksi malapetaka seperti itu selalu mendahului pengumuman tahunan. Pekan lalu, Jenderal Curtis Scaparotti, jenderal top AS di Eropa, berbicara tentang ancaman yang dirasakan dari Rusia untuk menuntut lebih banyak pasukan, jet tempur, rudal, dan kapal untuk meningkatkan kehadiran AS di Eropa.

Credit sindonews.com

AS Bersiap Produksi Suku Cadang Rudal yang Dilarang Perjanjian INF

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) bersiap memproduksi suku cadang untuk sistem rudal jelajah yang diluncurkan di darat. Sistem rudal jenis ini masuk kategori yang dilarang dalam Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) antara Washington dan Moskow.

Persiapan itu diumumkan Pentagon pada hari Senin waktu Washington. Produksi suku cadang rudal terlarang itu dilakukan setelah AS menarik diri dari Perjanjian INF.

Bulan lalu, Amerika Serikat mengumumkan akan menarik diri dari Perjanjian INF dalam enam bulan kecuali Moskow mengakhiri apa yang dikatakan Washington sebagai pelanggaran pakta tahun 1987 itu.

Rusia juga mengumumkan akan menangguhkan perjanjian itu. Moskow membantah melanggar perjanjian tersebut dan menuduh balik Washington yang melanggarnya.

"Kami akan memulai kegiatan fabrikasi pada komponen untuk mendukung pengujian pengembangan sistem ini, kegiatan yang hingga 2 Februari tidak akan konsisten dengan kewajiban kami berdasarkan Perjanjian (INF)," kata Letnan Kolonel Michelle Baldanza, seorang juru bicara Pentagon, dikutip Reuters, Selasa (12/3/2019).

"Penelitian dan pengembangan ini dirancang untuk dapat dibalik, jika Rusia kembali pada kepatuhan penuh dan dapat diverifikasi sebelum kami menarik diri dari Perjanjian (INF) pada Agustus 2019," lanjut Baldanza.

Pentagon mengatakan upaya pengembangan sistem rudal jelajah yang diluncurkan dari darat itu untuk senjata konvensional dan bukan nuklir.

Perjanjian INF mengharuskan para pihak untuk menghancurkan rudal balistik dan jelajah berbasis darat yang memiliki jangkauan antara 500 dan 5.500 km (310 hingga 3.420 mil).

Amerika Serikat menuduh rudal jelajah Rusia baru melanggar pakta tersebut. Rudal yang dimaksud adalah Novator 9M729. Senjata itu oleh NATO dikenal sebagai SSC-8.

Berbicara di sebuah konferensi di Washington, Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat Anatoly Antonov menolak tuduhan bahwa rudal Moskow itu melanggar Perjanjian INF. Dia menyebut tuduhan itu sebagai "dongeng".

Pada bulan Januari, kepala pasukan rudal dan artileri militer Rusia mengatakan jarak maksimum rudal itu jauh dari batas bawah Perjanjian INF.

Frank Rose, mantan asisten menteri luar negeri AS untuk kendali senjata, yang sekarang aktif di lembaga think tank Brookings Washington, mengatakan pengumuman Pentagon mungkin dirancang untuk menekan Rusia agar kembali mematuhi Perjanjian INF.

"Dugaan terbaik saya adalah sinyal politik yang dimaksudkan untuk memperjelas bahwa Amerika Serikat serius untuk bergerak maju dengan pengembangan GLCM (rudal jelajah yang diluncurkan di darat) baru kecuali Rusia kembali mematuhi perjanjian," kata Rose.

PBB telah mendesak Amerika Serikat dan Rusia untuk mempertahankan perjanjian pencegah perang nuklir itu, dengan mengatakan kerugiannya akan membuat dunia lebih tidak aman dan tidak stabil.

Credit sindonews.com

Kedubes AS di Berlin Peringatkan Bahaya 5G Cina

Jaringan internet 5G. Ilustrasi

Foto: BBC

Penggunaan vendor teknologi tak terpercaya dari Cina bisa merusak kerahasiaan.

CB, BERLIN – Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Berlin memperingatkan negara-negara sekutunya berpeluang merusak pertukaran informasi intelijen. Penyebabnya penggunaan teknologi tak terpercaya, salah satunya jaringan 5G.

Juru bicara kedutaan yang tak disebut namanya menolak mengomentari laporan Wall Street Journal tentang peringatan pemerintah AS pada Jerman.

AS mengkhawatirkan penanaman teknologi dari Tiongkok pada gawai di Jerman.

Ia juga mengatakan penggunaan vendor teknologi tak terpercaya dari Cina bisa merusak kerahasiaan pertukaran data sensitif antar negara.

"Hal ini bisa merusak kerjasama dan pertukaran informasi di masa depan. Kami berusaha mengontak negara sekutu untuk mengamankan jalur komunikasi," katanya seperti dilansir dari Reuters, Selasa (12/3).

Sebelumnya, Duta Besar AS untuk Berlin Richard Grenell menerbitkan surat peringatan pada Menteri Ekonomi Jerman Peter Altmaier pada Jumat lalu terkait apa yang mereka sebut dengan ancaman teknologi 5G yang dibenamkan di sejumlah ponsel teranyar besutan Cina.

Credit republika.co.id

Upaya Terakhir Brexit, PM Inggris Temui Pimpinan Uni Eropa

Perdana Menteri Inggris Theresa May (REUTERS/Henry Nicholls)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Inggris, Theresa May bakal melakukan upaya 11 jam terakhir untuk bertemu dengan para pemimpin Uni Eropa di Strasbourg pada Senin (11/3) malam waktu setempat. Upaya itu dilakukan untuk menyelesaikan kesepakatan sebelum pemungutan suara pada Selasa (12/3) terkait perjanjian Brexit.

May dikabarkan bakal bertemu dengan Jean-Claude Juncker dalam upaya terakhir untuk menemukan kompromi Brexit. "Perdana menteri baru saja berangkat ke Strasbourg untuk mengadakan pembicaraan dengan Jean-Claude Juncker," ujar Juru Bicara Theresa May, melansir AFP.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Irlandia, Simon Coveney mengatakan bahwa negosiasi sedang berlangsung. "Banyak yang berharap kami akan memiliki kejelasan pada tahap ini, terutama sebelum pemungutan suara besok. Kita belum melakukannya," kata dia.

Keberangkatan May ditemani oleh Sekretaris Brexit Stephen Barclay dan Jaksa Agung Geoffrey Cox.

Sejumlah pejabat memperingatkan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengubah apapun. Hanya saja, May merasa kemajuan akan dicapai melalui pembicaraan tatap muka.

Uni Eropa telah menolak banyak tuntutan May yang berkaitan dengan rencana backstop kontroversial untuk perbatasan Irlandia. Namun, Kanselir Jerman, Angela Merkel mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan tawaran anyar pada akhir pekan lalu.

Anggota parlemen akan memberikan suaranya pada Selasa (12/3) malam untuk kedua kalinya mengenai kesepakatan Brexit.

Pada 15 Januari lalu, mereka telah lebih dulu memberikan suara 432-202 melawan kesepakatannya. Hal itu menjadi kekalahan terburuk pemerintah dalam sejarah parlementer Inggris modern.

Inggris akan meninggalkan Uni Eropa pada 29 Maret.

Credit cnnindonesia.com

Turki Sebut Kritik AS Soal S-400 Sudah Keterlaluan

ANKARA - Partai yang berkuasa di Turki, Partai AK menyebut kritikan dan kecaman dari pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap pembelian S-400 dari Rusia sudah keterlaluan dan telah jauh melewati batas.

"Pernyataan itu sudah terlalu jauh melewati batas," kata juru bicara Partai AK, Omar Celik dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (12/3).

"Mereka telah mencapai titik "tidak masuk akal" dengan menyarankan AS mungkin membatalkan kesepakatannya untuk menjual jet tempur Turki F-35, sesuatu yang tidak layak dari sekutu NATO. Sekutu dapat menyelesaikan masalah dengan berbicara," sambungnya.

Celik kemudian menegaskan bahwa tidak ada satupun negara, termasuk di dalamnya AS yang dapat mengacam Turki.

Sebelumnya, Presiden Turki, Tayyip Erdogan mengatakan, Amerika Serikat (AS) marah pada Turki bukan karena masalah pembelian S-400 dari Rusia. Namun, papar Erdogan, AS marah karena Turki menolak menjadi "boneka" mereka.

Berbicara di depan pendukungnya di kota Diyarbakir, Erdogan menuturkan bahwa Turki selalu membuat keputusannya sendiri dalam berbagai hal dan ini kadang bersebrangan dengan AS. Erdogan menyebut Washington tidak senang dan berusaha menenkan Ankara agar menyelaraskan kebijakan dengan mereka, namun hal itu tidak berhasil, yang pada akhirnya membuat AS kesal.

“Masalahnya bukan tentang (sistem pertahanan Rusia) S-400. Itu karena Turki mengambil tindakan atas keinginannya sendiri mengenai perkembangan regional, khususnya di Suriah. S-400 yang kami beli tidak terhubung dengan keamanan NATO, AS, atau F-35 dengan cara apa pun. Alasan kami membeli sistem ini sudah jelas," kata Erdogan

Credit sindonews.com

Presiden Aljazair Kembali ke Negaranya, Disambut Unjuk Rasa

Aksi unjuk rasa menolak kekuasaan Abdelaziz Bouteflika pun dilakukan komunitas diaspora negara itu di Montreal, Kanada, 10 Maret 2019. (AFP/ MARTIN OUELLET-DIOTTE)

Jakarta, CB -- Presiden Aljazair, Abdelaziz Bouteflika, telah kembali ke negaranya selepas sejak Februari menjalani perawatan medis di Swiss. Namun, kepulangannya disambut unjuk rasa besar-besaran menolak dia niatnya untuk terus berkuasa pada periode kelima.

Seperti dikutip dari AFP, Istana Kepresidenan Aljazair menyatakan presiden berusia 82 tahun itu pergi ke Jenewa, Swiss, untuk menjalani pengobatan rutin pada 24 Februari 2019 dan baru kembali lagi pada Minggu (10/3).

Kepresidenan pun mengonfirmasi pesawat yang membawa Bouteflika dari Swiss itu mendarat di pangkalan militer Boufarik, wilayah selatan negeri tersebut.

Di satu sisi, kembalinya Bouteflika itu disambut aksi unjuk rasa dari para pelajar dan pekerja transportasi. Mereka menolak keinginan Bouteflika untuk memimpin kembali negara tersebut untuk periode yang kelima. Keinginan Bouteflika yang telah 20 tahun lebih berkuasa itu pun memicu gelombang demonstrasi besar-besaran di Aljazair sejak bulan lalu.

Di satu sisi, Boutefika yang disebutkan kini duduk di kursi roda itu sudah sangat jarang terlihat di depan rakyatnya, terutama sejak stroke pada 2013 silam.

Pemilu Aljazair sendiri rencananya digelar pada 18 April mendatang.

Pada aksi unjuk rasa yang berlangsung kemarin, setidaknya sekitar seribuan pelajar sekolah menengah atas dan mahasiswa berkumpul di ibu kota negara tersebut. Aksi serupa pun terjadi sejumlah kota-kota lain, termasuk di luar negeri seperti di Paris, Prancis.

Seperti dilansir AFP, sekitar 10.000 warga keturunan Aljazair pun turun ke jalan di Paris untuk melakukan unjuk rasa menolak Bouteflika.

Itu adalah pekan kedua beruntun para demonstran asal Aljazair itu berkumpul di Alun-Alun Republique, di pusat kota Paris. Tak hanya itu, aksi dalam jumlah yang lebih kecil pun terjadi di beberapa kota di Prancis lainnya seperti Marseille dan Bordeaux

Setidaknya saat ini diaspora Aljazair yang berada di Prancis mencapai 1,7 juta jiwa. Beberapa dari anggota kelompok diaspora itu pun sudah ada yang melobi Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk berdiri mendukung mereka menolak Bouteflika. Namun, pemerintahan Paris belum mau mengeluarkan pernyataan keras itu.

Credit cnnindonesia.com