CUPUMA

Rabu, 06 Maret 2019

Abstain Soal Venezuela, Dubes RI Lontarkan Kritik Tajam ke DK PBB

Seorang pria mengais tumpukan sampah di Caracas, Venezuela, 26 Februari 2019. Warga pun terpaksa mengais sampah demi mendapatkan makanan. REUTERS

CB, Jakarta - Indonesia memilih abstain dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB atau DK PBB mengenai 2 draf resolusi tentang krisis di Venezuela yang diajukan Amerika Serikat dan Rusia. Sebanyak 15 anggota Dewan Keamanan PBB tidak mencapai kesepakatan bulat dalam pemungutan suara pada 28 Februari 2019.
Cina dan Rusia memveto draf resolusi AS dan draf Rusia gagal mendapatkan dukungan penuh mengenai situasi di Venezuela.

Yaneidi Guzman berpose untuk foto di sebelah putrinya, Esneidy Ramirez (kanan), Steffany Perez dan Fabiana Perez, di rumah mereka di Caracas, Venezuela, 22 April 2016. Hampir dua pertiga warga Venezuela yang disurvei dalam sebuah studi universitas menyebut warga telah kehilangan rata-rata 11 kilogram berat badan di 2017. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Presiden Venezuela Nicolas Maduro didukung oleh Cina dan Rusia, sedangkan pemimpin oposisi Juan Guaido mendapat dukungan dan pengakuan dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Amerika Latin, dan sejumlah negara lainnya sebagai presiden interim Venezuela.
Lalu, mengapa Indonesia bersikap abstain mengenai krisis politik, ekonomi, dan kemanusiaan yang parah di Venezuela?
Duta Besar dan Wakil Tetap RI pada PBB, Dian Transyah Djani yang hadir dalam sidang Dewan Keamanan PBB mewakili Indonesia mengawali penjelasan dengan menegaskan sikap Indonesia tentang situasi di Venezuela selalu konsisten, jernih, dan berprinsip.

Indonesia, Dubes Djani melanjutkan, menyesalkan 15 anggota DK PBB tidak dapat bersatu tentang cara mengatasi situasi di Venezuela. Bukti jelasnya adalah adanya dua draf resolusi yang dimajukan di Dewan Keamanan PBB."Tidak diragukan lagi ini adalah kegagalan kolektif, kegagalan kita berlima belas yang duduk di meja ini, karena kita semua hadir di sini hari ini untuk mengetahui bahwa kita tidak akan mencapai konsensus yang diperlukan untuk mengadopsi resolusi," kata Dubes Djani.
Dubes Djani kemudian menyebutkan bahwa kedua draf resolusi tidak lengkap karena tidak cukup komprehensif dan menjadi terlalu dipolitisasi. Sehingga kedua draf resolusi itu tidak bermanfaat dan tidak dapat membantu untuk memastikan kepentingan rakyat Venezuela.
Dubes Djani mengatakan, kebutuhan akan fleksibilitas di dalam Dewan Keamanan PBB dan prioritas untuk mengurangi ketegangan di Venezuela merupakan hal esensi.
"Kami ingin melihat konsep yang lebih seimbang dan mencakup keseluruhan. Kami juga akan menghargai konsultasi yang lebih menyeluruh, proses persiapan konsultasi yang melibatkan semua pihak dalam diskusi," ujarnya.

Warga mengangkut tabung gas kosong saat mencoba membeli gas di stasiun pengisian gas San Cristobal, Venezuela, 3 Agustus 2017. Kelangkaan gas ini merupakan salah satu akibat dari krisis politik Venezuela yang telah terjadi sejak beberapa bulan. REUTERS/William Urdaneta

Di akhir pernyataan sikap pemerintah Indonesia, Dubes Djani mengatakan: "Dalam segala kejujuran, saya harus mengakui bahwa delegasi saya mulai percaya bahwa dialog dan negosiasi adalah kemewahan di sini di Dewan. Saya bertanya-tanya bagaimana Dewan dapat mempromosikan dialog untuk meraih solusi yang dapat diterima secara universal, jika anggotanya sulit untuk duduk bersama dan berdialog untuk menemukan kesamaan."Meski situasinya demikian, menurut Dubes Djani, masih ada peluang untuk meraih konsensus nantinya selama Dewan Keamanan PBB memenuhi mandat dan tanggung jawabnya.
Di akhir pernyataan, Dubes Djanji mengingatkan bahwa DK PBB masih belum merampungkan tugasnya untuk membantu Venezuela dan rakyatnya menemukan penyelesaian damai dari berbagai tantangan saat ini.

Credit tempo.co

AS akan Setop Keistimewaan Dagang Buat Turki dan India

Presiden AS Donald Trump bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Foto: AP Photo/Evan Vucci

AS menilai Turki sudah tak laik mendapatkan keistimewaan perdagangan.

CB, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana untuk membuka front dagang dengan India dan Turki. AS ingin mengakhiri Preferential Trade Agreement (PTA) atau Perjanjian Perdagangan Istimewa dengan kedua negara tersebut.

"Pemerintah AS berniat mengakhiri penunjukan India dan Turki sebagai negara berkembang penerima manfaat di bawah program Sistem Preferensi Umum (GSP) karena mereka tidak lagi mematuhi kriteria yang diminta," kata Kantor Perwakilan Dagang AS, seperti dilansir di Aljazirah Selasa (5/3).

Kantor Perwakilan Dagang AS dalam pernyataannya menyebutkan India gagal menyediakan jaminan yang membuat mereka diizinkan mengakses pasar. Sementara itu perekonomian Turki cukup berkembang sehigga mereka tidak lagi memenuhi syarat dalam program tersebut.

Program GSP membuat negara-negara yang berada di dalamnya dapat memasukan produk mereka ke AS tanpa pajak. Syaratnya negara-negara itu juga mengizinkan AS mengakses pasar mereka.

"Namun India telah menerapkan berbagai hambatan perdagangan yang menciptakan efek negatif terhadap perdagangan Amerika Serikat," tambah pernyataan Kantor Dagang AS.

Sementara itu Turki yang masuk ke dalam GSP sejak 1975 menunjukan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Artinya mereka dianggap telah 'lulus' dalam program tersebut. Perubahan ini tidak dapat dilakukan dalam 60 hari setelah Kongres dan negara-negara yang bersangkutan diberi notifikasi.

Trump memulai proses perubahan ini dengan mengirim surat ke Ketua House of Representative dan Ketua Senat. Dalam suratnya tersebut Trump menulis perubahan dilakukan setelah India dan AS melakukan perbincaraan intensif.

"Saya terus melakukan penilaian apakah Pemerintah India menyediakan akses yang masuk akal dan dapat diandalkan ke pasar mereka, berdasarkan kelayakan kriteria GSP," tulis Trump.

Dalam suratnya Trump mengatakan perekonomian Turki sudah tumbuh dan semakin beragam. Ia juga mencatat Turki sudah 'lulus dari dari program negara-negara berkembang GSP'.

Ekspor komoditas India ke AS yang tidak terkena pajak mencapai 5,6 miliar dolar AS. Membuat negara Asia Selatan tersebut menjadi penerima manfaat terbesar program GSP.

Menanggapi langkah tersebut, seorang pejabat perdagangan India mengatakan negaranya tidak berencana untuk mengenakan tarif pembalasan atas barang-barang AS. Menteri Perdagangan India Anup Wadhawan mengatakan dikeluarkannya India dari program GSP memiliki dampak terbatas.

Wadhawan mengatakan India dan AS sudah banyak bekerja sama dalam paket-paket perdagangan.

Menurut salah seorang pejabat India, manfaat yang diterima mereka hanya sebesar 250 juta dolar AS per tahun. "GSP lebih bersifat hubungan strategis simbolis dibandingkan nilainya," kata pejabat yang tidak disebutkan namanya itu.

Credit republika.co.id

Alasan Mengapa Warga Aljazair Tuntut Presidennya Mundur

Puluhan ribu pengunjuk rasa berpawai di sejumlah kota di Aljazair pada Ahad menuntut Presiden Abdelaziz Bouteflika mundur, Ahad.

Foto: AP

Warga Aljazair menuntut perubahan di berbagai bidang.

CB, AJIERS— Ribuan warga Aljazair ambil bagian dalam protes yang dperbarui di Ibu Kota dan kota-kota lain pada Selasa, menyerukan agar Presiden Abdelaziz Bouteflika mengundurkan diri seta menolak tawarannya untuk tidak menjalani tugas secara penuh setelah pemilihan pada April.

"Permainan berakhir," demikian isi salah satu poster "sistem ... pergilah" bunyi yang lain.
Protes itu muncul karena kepemimpinan yang kurang dan organisasi di negara itu masih dikuasai oleh para veteran perang kemerdekaan 1954-1962 dari Prancis termasuk Bouteflika.

Kerusuhan masih menjadi tantangan terbesar bagi pemimpin yang sakit dan elite penguasa, partai yang berkuasa, pengusaha, militer dan petugas keamanan.

Puluhan ribu warga berunjukrasa di kota-kota Aljazair sebagai protes terbesar sejak kebangkitan Arab 2011, menyerukan Bouteflika (82) untuk tidak mengajukan diri dalam pemilu 18 April mendatang. Surat pengajuan diajukan pada Ahad.

Pada Selasa, ratusan pelajar melakukan protes di kota-kota termasuk Constantine, Annaba, dan Blida .

Bouteflika berkuasa selama 20 tahun , sudah tidak pernah tampil di depan umum sejak menderita stroke pada 2013.

Generasi muda Aljazair yang berada di garis depan protes menghendaki seorang pemimpin dari generasi baru dan yang sedikit terkait dengan pengawal tua.

Setelah pemberontakan kaum Islamis sekitar satu dasawarsa yang dihancurkan oleh Bouteflika pada saat awal kepemimpinannya, warga Aljazair secara umum menenggang pada sistem politik yang memberikan ruang sempit bagi perbedaan pendapat, sebagai harga yang harus dibayar bagi perdamaian dan stabilitas.

Namun rakyat khususnya orang muda, hampir 70 persen di antaranya adalah mereka yang berumur di bawah 30 tahun, merongrong untuk mendapat pekerjaan, pelayanan yang lebih baik dan pemberantasan korupsi di negara yang merupakan salah satu penghasil minyak terbesar di Afrika.

Lawan Bouteflika mengatakan bahwa dia sudah tidak cocok lagi memimpin, dengan mengutip kesehatannya dan kurang membuat reformasi ekonomi untuk mengatasi masalah pengangguran yang mencapai hingga 25 persen pada orang-orang berusia di bawah 30 tahun.

Credit republika.co.id

Pengusutan Besar-besaran, Demokrat Bantah Mau Makzulkan Trump

Anggota Dewan Perwakilan AS dari Partai Demokrat, Jerrold Nadler, menampik anggapan kubunya ingin memakzulkan Donald Trump usai menggelar penyelidikan besar atas sang presiden. (Reuters/Joshua Roberts/File Photo)

Jakarta, CB -- Jerrold Nadler, anggota Dewan Perwakilan Amerika Serikat dari Partai Demokrat yang menjabat sebagai Kepala Komite Kehakiman, menampik anggapan bahwa kubunya ingin memakzulkan Donald Trump setelah menggelar penyelidikan besar-besaran atas sang presiden.

"Sekarang kami belum mengantongi semua bukti dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melakukan pemakzulan. Sebelum memakzulkan seseorang, kalian harus meyakinkan publik Amerika bahwa itu akan terjadi," ujar Nadler dalam wawancara dengan ABC yang dikutip CNN.

Meski demikian, sejumlah pengamat tetap menganggap Nadler sedang mengambil langkah awal menuju pemakzulan Trump.

Isu ini mencuat setelah komite pimpinan Nadler meminta dokumen penting dari 81 entitas dan individu dalam pemerintahan sebagai bagian dari penyelidikan dugaan pelanggaran yang dilakukan Trump, termasuk upaya menghalangi proses peradilan.

"Kami melihat banyak kerusakan dalam institusi demokrasi dalam dua tahun belakangan dan Kongres menolak melakukan penyelidikan. Kongres harus memeriksa kemungkinan penyalahgunaan kuasa tersebut," ucap Nadler.

Daftar target penyelidikan tersebut mencakup anak Trump, Donald Trump Jr dan Eric Trump; Wikileaks, menantu sang presiden, Jared Kushner; kepala bidang keuangan Trump Organization, Allen Weisselberg; hingga mantan Jaksa Agung, Jeff Sessions.

Salah satu agenda besar komite ini adalah mengungkap apakah Trump benar-benar melakukan upaya menghalangi proses peradilan dengan menyingkirkan musuh-musuh politiknya, termasuk mantan Direktur FBI, James Comey.

Sebelum dipecat, Comey memimpin tim penyelidikan atas dugaan intervensi Rusia dalam pemilu 2016 lalu demi kemenangan Trump.

Kini, penyelidikan itu diambil alih oleh jaksa yang ditunjuk khusus, Robert Mueller. Ia dikabarkan sudah hampir merampungkan penyelidikannya dan bakal menyerahkan hasilnya dalam waktu dekat.

Salah satu permintaan dari komite ini sudah bocor ke media. Dalam surat permintaan yang dilihat CNN tersebut, para anggota Dewan Perwakilan meminta rincian komunikasi antara Trump dan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Surat yang ditandatangani oleh Ketua Komite Intelijen, Adam Schiff; Kepala Komite Hubungan Luar Negeri, Eliot Engel; dan Kepala Komite Pengawasan, Elijah Cumming tersebut ditujukan kepada Kepala Staf Gedung Putih, Mick Mulvaney, dan Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo.

"[Kami] meminta substansi komunikasi Trump dengan Putin, termasuk diskusi apa pun terkait kedua individu tersebut dalam hubungan langsung dan telepon, mengenai hal-hal yang menjadi yurisdiksi komite," demikian kutipan surat tersebut.

Melalui surat tersebut, Dewan Perwakilan AS juga meminta jadwal wawancara dengan staf Gedung Putih, Kantor Eksekutif Presiden, dan Kementerian Luar Negeri.

Para pemimpin Dewan Perwakilan tersebut kemudian menjabarkan topik-topik yang mereka incar, termasuk jika ada seseorang mencoba "menutupi", "menyamarkan", atau "memutarbalikkan" keadaan kontak dengan Putin.

Credit cnnindonesia.com

Trump Buka Front Perang Dagang dengan India, Kenapa?

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (kanan), dan PM India, Narendra Modi. Reuters

CB, Washington – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bakal membuka front perang dagang baru dengan mengakhiri perlakuan dagang istimewa untuk India, yang selama ini berupa produk bebas bea masuk senilai sekitar US$5.6 miliar atau sekitar Rp80 triliun ekspor ke AS.

Pemerintah India menganggap keputusan Trump ini bukanlah hal besar yang merugikan dan mengatakan tidak akan menerapkan tarif balasan terhadap impor dari AS.
Namun, kelompok oposisi bisa menggunakan peristiwa ini sebagai cara untuk mempermalukan PM India, Narendra Modi, menjelang pemilu pada April dan Mei 2019.

“Saya melakukan ini setelah melakukan pembahasan dengan pemerintah India. Saya telah menetapkan India tidak bisa meyakinkan AS bahwa negara itu akan menyediakan akses yang masuk akal ke pasar India,” kata Trump dalam surat kepada para pimpinan Kongres seperti dilansir Reuters pada Selasa, 5 Maret 2019.
Saat ini, India merupakan penerima terbesar Generalized System of Preferences (GSP), yang dimulai sejak 1970an. Penghentian India dari program ini bakal menjadi hukuman terkeras kepada negara di Asia Selatan itu sejak Trump menjabat pada Januari 2017.
Rencana Trump ini diumumkan justru menjelang tercapainya kesepakatan dagang AS dengan Cina, yang bisa membuat AS menurunkan tarif untuk impor setidaknya sekitar US$200 miliar atau sekitar Rp2.800 triliun.

Menurut kantor Perwakilan Dagang AS, pencabutan India dari program GSP ini akan berlangsung setelah 60 hari diumumkan. Ini akan diumumkan lewat proklamasi kepresidenan.
Menurut Ajay Shai, direktur jenderal Federation of Indian Export Organisations, sejumlah produk India yang bakal terkena kebijakan Trump ini adalah pertanian, kelautan, produk kerajinan tangan.

Menurut Menteri Perdagangan India, Anup Wadhawan, GSP ‘hanya’ memberi keuntungan sekitar US$190 juta atau sekitar Rp2.7 triliun. GSP mencakup sekitar 3.700 produk namun, India hanya menggunakan 1.784 produk saja. Negara yang tidak masuk dalam program GSP selama ini terkena tarif impor 2 persen ke atas.

Aljazeera melansir Trump juga bakal mencabut program GSP ini untuk Turki, yang dianggap sudah menjadi negara maju. Turki mengikuti program ini sejak 1975. Turki juga sudah lulus dari program sejenis yang digelar negara maju lainnya.

Credit tempo.co

Perang Dagang dengan AS, Cina Turunkan Target Ekonomi

Pejabat Tiongkok Li Keqiang, berdiskusi dengan tim penyelamat dan anggota militer. Cuaca buruk diduga menjadi penyebab kapal wisata tersebut, terbalik dan tenggelam. Tiongkok, 2 Juni 2015. REUTERS

CB, Jakarta - Pemerintah Cina menurunkan target ekonomi dari 6,5 persen menjadi 6 persen akibat perang dagang dengan AS. Angka tersebut diumumkan Perdana Menteri Li Keqiang di hadapan Kongres Rakyat Nasional.
Dikutip dari South China Morning Post, Selasa, 5 Maret 2019, Li Keqiang yang melaporkan kerja pemerintah mengatakan, pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dan akan meningkatkan kualitas perdagangan untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi.

Penurunan target ekonomi Cina dilakukan karena perang dagang dengan AS, tingkat utang yang sudah tinggi, dan hambatan pembiayaan perusahaan swasta.

Penetapan target ini guna memberikan kelonggaran terhadap pemerintah. Ini juga untuk menghentikan beberapa permasalahan domestik supaya mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Mengingat dampak perang perdagangan terhadap perekonomian, pemimpin Cina telah mencoba memprioritaskan pembangunan untuk menyangga kebutuhan domestik dengan dukungan keuangan, kebijakan tarif pajak, dan pekerjaan yang diperlukan.
Pemerintah menetapkan tujuan untuk menciptakan 11 juta lapangan pekerjaan di tingkat perkotaan, dibandingkan dengan target tahun lalu 13,6 juta. Penetapan lapangan kerja ini diupayakan supaya bisa menekan tingkat pengangguran yaitu sekitar 5,5 persen dibanding tahun lalu 5,1 persen.

Penurunan ini juga bertujuan untuk menjaga inflasi di bawah 3 persen karena ini juga batas yang sama dengan yang ditetapkan pada 2018. Cina juga telah mengurangi pengeluaran dan meringankan kondisi keuangan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah hambatan perang dagang dengan AS.

Credit tempo.co

Iran: Laporan IAEA Hancurkan Kebohongan Israel dan AS

TEHERAN - Menteri Luar Negeri Iran, Mohammed Javad Zarif menuturkan, verifikasi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk ke-14 kalinya bahwa Iran melanjutkan komitmennya terhadap perjanjian nuklir dengan negara-negara dunia, melawan "kebohongan" Israel dan Amerika Serikat (AS).

Direktur Jenderal IAEA, Yukiya Amano dalam pernyataan pengantarnya kepada Dewan Gubernur IAEA di Wina, Austria mengatakan, Iran terus mengimplementasikan kesepakatan nuklir tahun 2015.

"Iran sedang mengimplementasikan komitmen terkait nuklirnya di bawah Rencana Aksi Komprehensif Bersama," kata Amano, merujuk pada nama resmi kesepakatan nuklir, seperti dilansir PressTV pada Selasa (5/3).

Zarif, dalam sebuah pernyataan akun Twitternya menuturkan, apa yang disampaikan oleh IAEA berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Presiden AS, Donald Trump dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Baik Trump dan Netanyahu terus menuding Teheran telah melanggar kesepakatan tersebut, dengan masih melakukan uji coba rudal. Teheran menyatakan rudal mereka bersifat defensif dan tidak dirancang untuk membawa hulu ledak itu, dan hal itu tidak melanggar kesepakatan tersebut.

“Berlawanan dengan kebohongan konstan yang Netanyahu, dan sekutunya sampaikan tentang Iran, IAEA sekali lagi dan untuk kesekian kalinya menegaskan pendirian kita dengan kata-kata kita dan mengikuti perjanjian nuklir," kicau Zarif.

Credit sindonews.com

Menlu Iran Disebut Mundur Karena Tak Diberitahu Lawatan Assad

Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif. (REUTERS/Lucas Jackson)

Jakarta, CB -- Alasan Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, mengundurkan diri perlahan terkuak. Dia diduga kecewa karena tidak diberitahu tentang kunjungan mendadak Presiden Suriah, Bashar al-Assad, ke Ibu Kota Teheran pada pekan lalu.

Hal tersebut dilaporkan oleh kantor berita Iran, ISNA, mengutip juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Qassemi.

"Kemlu Iran tidak memiliki informasi di level manapun (terkait lawatan Assad) dan keterbatasan informasi ini terus dijaga hingga akhir kunjungan (Assad)," ucap Qassemi seperti dikutip ISNA pada Senin (4/3).

"Salah satu alasan Menlu Zarif mengundurkan diri adalah minimnya koordinasi (pemerintah) dengan Kemlu Iran," ujar Qassemi.

Qassemi juga menegaskan Zarif mengundurkan diri bukan karena masalah pribadi dan perorangan, tapi sebagai upaya untuk mengembalikan posisi dan tugas Kemlu Iran dalam posisi diplomatik yang seharusnya.

Zarif mengumumkan pengunduran dirinya secara mendadak melalui akun Instagram pada 25 Februari lalu.

Pengumuman Zarif tersebut muncul beberapa jam setelah Presiden Suriah, Bashar Al-Assad, mengunjungi Teheran.

Kantor berita ISNA melaporkan Zarif sudah tidak mendampingi Rouhani dan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamanei, saat bertemu Assad.

Pengunduran diri ini disebut bukan yang pertama kali diajukan Zarif yang telah menjabat sebagai diplomat tertinggi Iran sejak 2013 lalu.

Zarif merupakan juru runding Iran dalam perjanjian nuklir dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan lima negara lainnya pada 2015 lalu.

Dia kerap menghadapi tekanan dari kelompok konservatif karena kebijakan detente Rouhani dengan negara Barat, terutama AS.

Sementara itu, Presiden Iran Hassan Rouhani menolak pengunduran diri Zarif meski tak menjelaskan alasannya.

Credit cnnindonesia.com

Iran konfirmasi pengusiran dua diplomat Belanda

Bendera Iran (ANTARANews/Grafis/ist)

Teheran, Iran,(CB) - Kementerian Luar Negeri Iran pada Senin (4/3) mengkonfirmasi bahwa Republik Islam Iran telah mengusir dua diplomat Belanda dalam aksi pembalasan sehubungan dengan pengusiran dua diplomat Iran oleh Belanda belum lama ini.

Tindakan oleh Iran tersebut dilakukan dua bulan setelah Belanda menuduh Iran merencanakan pembunuhan pesaing-pesaingnya di tanah Belanda.

Pada Senin (4/3), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Qasemi menolak tuduhan bahwa Iran berada di belakang pembunuhan politik di Belanda dan mencapnya "tidak berdasar".

Setelah tindakan oleh negarai negara Eropa itu, Iran memutuskan untuk melakukan pembalasan, kata Qasemi, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Iran, IRNA --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa siang.

Pada Senin, Belanda menarik duta besarnya untuk Iran guna berkonsultasi, setelah pengusiran diplomatnya, kata Menteri Luar Negeri Belanda Stef Blok.

Tuduhan terhadap Iran tersebut telah memicu sanksi baru Uni Eropa atas Republik Islam Iran.

Credit antaranews.com

Gerilyawan Al-Houthi tuduh Inggris berusaha gelincirkan proses perdamaian Yaman

Gadis kecil berdiri dekat pondok di kamp yang dibangun seadanya bagi warga yang mengungsi dekat Abs bagian barat laut provinsi Hajja, Yaman, Senin (18/2/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Khaled Abdullah/djo

Sana`a, Yaman, (CB) - Kelompok gerilyawan Syiah Yaman, Al-Houthi, menuduh Pemerintah Inggris berusaha menggelincirkan kesepakatan perdamaian yang rapuh di Kota Pelabuhan Utama Yaman, Al-Hudaydah.

"Kami tidak menganggap Inggris sebagai salah satu penengah dalam pembicaraan perdamaian Yaman," kata Juru Bicara Al-Houthi Mohammed Abdulsalam, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Yaman, SABA --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa siang.

Ia menanggapi pernyataan yang dikeluarkan sehari sebelumnya oleh Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt.

Abdulsalam menambahkan bahwa "Utusan Khusus PBB untuk Yaman Martin Griffiths juga tampaknya lebih mewakili Pemerintah Inggris ketimbang mewakili PBB".

Abdulsalam mengatakan kelompoknya berkomitmen pada Kesepakatan Stockholm, yang dicapai pada Desember tahun lalu.

Ia mengatakan penyerahan managemen kota pelabuhan tersebut kepada satu pihak netral bukan bagian dari kesepakatan yang ditandatangani tersebut. Ia menuduh Hunt berusaha melicinkan jalan bagi koalisi pimpinan Arab Saudi untuk menduduki Kota Pelabuhan Al-Hudaydah, yang strategis di tepi Laut Merah.

Pada Ahad, Hunt mengatakan ia mengunjungi Kota Pelabuhan Aden, yang dikuasai pemerintah di Yaman Selatan, untuk mendorong kedua pihak yang bertikai di Yaman ke arah penerapan kesepakatan perdamaian itu. Ia menambahkan itu adalah "kesempatan terakhir".

Hunt memperingatkan proses perdamaian di Yaman bisa mati dalam waktu beberapa pekan, kalau Kesepakatan Stockholm tidak dilaksanakan sepenuhnya.

Hunt mengatakan ia memberitahu Abdulsalam di Oman bahwa "penarikan gerilyawan Al-Houthi perlu dilakukan secepatnya, untuk memelihara kepercayaan pada Kesepakatan Stockholm dan memungkinkan dibukanya saluran penting kemanusiaan".

Kesepakatan perdamaian tersebut dimaksudkan untuk menghindari pertempuran di Al-Hudaydah, saluran kehidupan utama buat dua-pertiga warga Yaman, yang dikatakan PBB berada di jurang kelaparan.

Kedua pihak yang berperang belum melaksanakan rencana yang diperantarai PBB, untuk menarik pasukan dari dalam kota itu dan sekitarnya, sejak kesepakatan perdamaian tersebut diberlakukan pada 18 Desember 2018.

Credit antaranews.com

PM Pakistan Kecam Menterinya Sendiri karena Menghina Umat Hindu

ISLAMABAD - Perdana Menteri (PM) Pakistan Imran Khan melalui asisten khususnya mengecam menteri kabinetnya sendiri lantaran menghina umat Hindu. Menteri itu menyebut orang-orang Hindu sebagai penyembah berhala dan peminum urine sapi.

Menteri Informasi dan Kebudayaan Punjab Fayyazul Hassan Chohan melontarkan penghinaan itu dalam sebuah konferensi pers bulan lalu. Dia pun menjadi sasaran kecaman keras oleh anggota senior partainya, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), yang merupakan partai berkuasa.

Menteri Chohan, seperti dikutip kantor berita Samaa, menyebut orang-orang Hindu sebagai "orang peminum urine sapi".

"Kami adalah Muslim dan kami memiliki bendera, bendera keberanian Maula Alia, dan bendera keberanian Hazrat Umara. Anda tidak memiliki bendera itu; bendera itu tidak ada di tangan Anda," kata menteri tersebut, yang dilansir NDTV, Selasa (5/3/2019).

"Jangan beroperasi di bawah khayalan bahwa Anda tujuh kali lebih baik dari kami. Apa yang kami miliki, Anda tidak bisa miliki, Anda para penyembah berhala," lanjut Chohan yang video rekaman dari komentarnya itu viral di media sosial.

Pernyataan Chohan itu viral di saat ketegangan India dan Pakistan sedang memanas setelah serangan teror Pulwama di Jammu dan Kashmir oleh kelompok militan Jaish-e-Mohammed yang merenggut nyawa lebih dari 40 polisi paramiliter India.

Menanggapi serangan verbal terhadap kelompok minoritas Hindu, Menteri Hak Asasi Manusia Shireen Mazari mengecam keras pernyataan Chohan. "Tidak ada yang memiliki hak untuk menyerang agama orang lain. Warga Hindu kami juga telah berkorban untuk negara. Pesan Perdana Menteri kami selalu bertoleransi dan saling menghormati dan kami tidak bisa memaafkan segala bentuk kefanatikan atau penyebaran kebencian agama," kata Mazari.

Kecaman PM Imran Khan disampaikan oleh Asisten Khusus Perdana Menteri untuk Urusan Politik Naeemul Haque melalui Twitter. "Pernyataan penghinaan terhadap komunitas Hindu oleh Fayyaz Chohan, Menteri Punjab (Pakistan) menuntut tindakan tegas. Pemerintah PTI tidak akan mentoleransi omong kosong ini dari anggota senior pemerintah atau dari siapa pun. Tindakan akan diambil setelah berkonsultasi dengan Ketua Menteri," tulis dia.

Menteri Keuangan Asad Umar juga mengatakan bahwa bendera Pakistan tidak hanya hijau dan tidak lengkap tanpa putih yang mewakili minoritas. "Umat Hindu Pakistan adalah bagian dari tatanan bangsa seperti halnya saya. Ingat seluruh perjuangan Quaide Azam adalah untuk sebuah negara yang bebas dari diskriminasi," kata Umar.

Kolumnis ternama Pakistan, Mehr Tarar, melalui Twitter mendesak Menteri Chohan mengundurkan diri. Dia juga menuntut permintaan maaf tanpa syarat dari Chohan.

Menurut laporan media lokal, setidaknya 1,6 persen dari populasi Pakistan adalah warga Hindu dan Hindu adalah agama terbesar kedua di Pakistan setelah Islam. Pemerintah PTI sendiri memiliki setidaknya tujuh anggota Majelis Nasional atau Parlemen dari komunitas Hindu dan empat anggota minoritas Hindu di Majelis Punjab.

Credit sindonews.com

Pilot India Kirim Pesan Sebelum Tembak Jatuh Jet Tempur F-16 Pakistan

NEW DELHI - Pilot India, Komandan Sayap Abhinandan Varthaman, mengirim pesan radio bahwa dia menggunakan rudal Vympel R-73 terpilih dari jet tempur MiG-21 Bison-nya beberapa detik sebelum misil itu ditembakkan ke jet tempur F-16 Pakistan. Jet tempur Pakistan itu dilaporkan jatuh, namun sejauh ini Islamabad menyangkalnya.

Sputnik pada Minggu (3/3/2019), mengutip The Times of India, melaporkan Abhinandan berhasil mengirimkan pesan sebelum MiG-21 juga ditembak jatuh dalam pertempuran udara di wilayah Kashmir yang disengketakan kedua negara. Pesawat MiG-21 jatuh di wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan, sedangkan Abhinandan berhasil mengeluarkan diri dan ditangkap militer Islamabad.

"R-73 lebih baik dalam jarak dekat. Ini mungkin pertama kalinya MiG-21 asal Rusia menembak jatuh F-16 Amerika di mana saja di dunia," kata seorang petugas militer India yang mengetahui pesan yang dikirim pilot tersebut.

Tidak lama setelah Abhinandan mendarat dan ditangkap oleh pasukan Pakistan, sebuah video dirilis di media sosial yang menunjukkan pasukan Pakistan melindungi Abhinandan dari kerumunan warga yang geram, yang menuntut agar pilot itu diserahkan kepada mereka.

Saat berada dalam tahanan Pakistan, dia direkam dengan menyampaikan pujian atas profesionalisme militer Pakistan dan mengecam media India karena mengobarkan "histeria perang".

Video itu muncul tak lama sebelum pilot itu diserahkan militer Pakistan kepada pihak berwenang India sebagai isyarat perdamaian. Publik India percaya bahwa video pujian pilot tersebut kepada militer Pakistan dibuat di bawah tekanan, dan banyak diedit untuk menyesuaikannya dengan agenda Islamabad.

Baru-baru ini, kantor berita ANI mengutip sebuah sumber anonim yang mengatakan bahwa pilot mengatakan kepada Angkatan Udara India (IAF) bahwa meskipun ia tidak mengalami kekerasan fisik, ia telah menderita banyak pelecehan mental selama penahanannya. Dia menghabiskan sekitar 58 jam di sana sebelum pembebasannya pada 1 Maret.

Ketegangan antara India dan Pakistan diperburuk setelah IAF melakukan serangan udara terhadap sebuah kamp pelatihan yang diduga dari kelompok teroris yang berbasis di Pakistan, Jaish-e-Mohammed. Kelompok itulah yang mengaku bertanggung jawab atas serangan bom bunuh diri pada konvoi polisi paramiliter India pada 14 Februari. Lebih dari 40 polisi paramiliter India tewas dalam serangan tersebut.

Credit sindonews.com

Tanda-tanda Radiasi Fukushima Sampai ke Pesisir Barat Amerika

Sejumlah pekerja dari Otoritas Regulasi Nuklir Jepang, menggunakan baju dan masker pelindung saat memeriksa tangki air terkontaminasi di Reaktor Nuklir Fukushima, Jepang (23/8). Penanganan kebocoran di reaktor nuklir ini akan menghabiskan dana besar dan waktu yang tidak sedikit. REUTERS/Nuclear Regulation Authority

CB, Jakarta - Tujuh tahun setelah bencana nuklir Fukushima, muncul tanda-tanda dampak radiasi mencapai pesisir barat Amerika.
Situs Global Research, yang dikutip pada 4 Maret 2019, merilis puluhan bukti radiasi Fukushima dalam laporannya yang dirilis 30 Desember 2018.
Global Research merilis peta dari Nuclear Emergency Tracking Center, menunjukkan tingkat radioasi di seluruh stasiun pengawasan radiasi Amerika.

Peta menunjukkan sepanjang garis pantai barat atau West Coast dipenuhi radiasi. Setiap harinya, 300 ton air radioaktif dari Fukushima menyebar ke Samudera Pasifik. Ini mengindikasikan jumlah material radioaktif yang dilepaskan Fukushima semakin bertambah dan berimbas pada rantai makanan.

Peta deteksi radiasi nuklir AS dari Nuclear Emergency Tracking Center [Netc.com]
Semua radiasi nuklir ini akan hidup lebih lama dari kita semua dengan margin yang sangat luas. Pakar mengatakan bahwa membersihkan radiasi Fukushima bisa memakan waktu hingga 40 tahun. Sementara itu banyak orang akan menderita kanker dan masalah kesehatan lainnya sebagai akibat dari paparan radiasi nuklir tingkat tinggi.
Berikut adalah 28 tanda bahwa pantai barat Amerika Utara benar-benar terpapar radiasi nuklir dari Fukushima.

1. Bulu Beruang Kutub Rontok
Beruang kutub, anjing laut dan walrus di sepanjang garis pantai Alaska menderita kehilangan bulu dan luka terbuka.
Pakar margasatwa sedang mempelajari apakah kehilangan bulu dan luka terbuka yang terdeteksi pada sembilan beruang kutub dalam beberapa pekan terakhir tersebar luas terkait dengan insiden serupa pada anjing laut dan burung walrus.
Ada 33 beruang yang terluka yang ditemukan di dekat Barrow, Alaska, selama pekerjaan survei rutin di sepanjang garis pantai Arktik.
"Tes menunjukkan mereka memiliki alopecia, atau kehilangan bulu, dan masalah kulit lainnya," kata Survei Geologi AS dalam sebuah pernyataan.

2. Singa dan Anjing Laut Mati Mendadak
Muncul wabah kematian singa laut di sepanjang garis pantai California. Di Rookeri, pulau di lepas pantai California Selatan, 45 persen singa laut yang lahir pada Juni telah mati, kata Sharon Melin, ahli biologi margasatwa untuk Layanan Perikanan Kelautan Nasional yang berpusat di Seattle.

3. Puing Fukushima di Pasifik
Sebidang puing dari radioaktif Fukushima yang kira-kira seukuran California telah melintasi Samudera Pasifik dan mulai bertabrakan dengan pantai barat.

4. Kadar Cesium di Hawaii
Para ahli telah menemukan tingkat cesium-137 yang sangat tinggi pada plankton yang hidup di perairan Samudera Pasifik antara Hawaii dan pantai barat.

5. Tuna Sirip Biru Terkena Radiasi
Satu tes di California menemukan bahwa 15 dari 15 tuna sirip biru terkontaminasi radiasi dari Fukushima.

6. Kadar Cesium di Ikan

Nelayan berusia 71 tahun, Tatsuo Niitsuma memegang ikan hasil tangkapannya di atas kapal "Shoei Maru", di dekat kota Hirono, 25 km selatan pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi, Jepang, Minggu (26/5). REUTERS/Issei Kato
Pada tahun 2012, Vancouver Sun melaporkan bahwa cesium-137 ditemukan dalam persentase yang sangat tinggi dari ikan yang dijual Jepang ke Kanada. Ditemukan kadar cesium-137 dari 73 persen makarel, 91 persen dari halibut, 92 persen ikan sarden, 93 persen tuna dan belut, 94 persen cod dan ikan teri, 100 persen ikan mas, rumput laut, hiu dan monkfish

7. Tingkat Radiasi di Ikan
Pihak berwenang Kanada menemukan tingkat radiasi nuklir yang sangat tinggi dalam sampel ikan tertentu.
Beberapa sampel ikan yang diuji hingga saat ini memiliki tingkat radiasi yang sangat tinggi: satu sampel ikan bass yang dikumpulkan pada bulan Juli, misalnya, memiliki 1.000 becquerel per kilogram cesium.

8. Kanker di Sepanjang Pantai Barat

Beberapa ahli menyebut tingginya tingkat kanker di sepanjang pantai barat hanya dari orang yang memakan ikan yang terkontaminasi.
"Lihatlah apa yang terjadi sekarang: Mereka membuang radioaktivitas dalam jumlah besar ke laut, tidak ada yang mengira ini dimulai sejak 2011," ujar Daniel Hirsch, dosen kebijakan nuklir di Universitas California-Santa Cruz, mengatakan kepada Global Security Newswire.

9. Zat Radioaktif di Samudera Pasifik
Seorang peneliti senior kimia laut di Lembaga Penelitian Meteorologi Badan Meteorologi Jepang mengatakan bahwa 30 miliar becquerel radioaktif cesium dan 30 miliar becquerel radioaktif strontium dilepaskan ke Samudera Pasifik dari Fukushima setiap hari.
Menurut Tepco, total sekitar 20 triliun hingga 40 triliun becquerel radioaktif tritium telah masuk ke Samudera Pasifik sejak bencana Fukushima terjadi.

10. Gumpalan Cesium ke Pesisir AS
Satu studi baru-baru ini menyimpulkan bahwa gumpalan cesium-137 yang sangat besar dari bencana Fukushima mulai mengalir ke perairan pesisir AS awal 2019
Simulasi lautan menunjukkan bahwa gumpalan radioaktif cesium-137 yang dilepas dari bencana Fukushima pada 2011 dapat mulai mengalir ke perairan pantai AS, mulai dari awal 2014 dan mencapai puncaknya pada 2016.
Diproyeksikan bahwa kadar cesium-137 yang signifikan akan mencapai setiap sudut Samudra Pasifik pada tahun 2020.

11. Wabah Tiroid
Iodin-131, Cesium-137 dan Strontium-90 yang terus-menerus datang dari Fukushima akan mempengaruhi kesehatan mereka yang hidup di belahan bumi utara untuk waktu yang sangat lama.
Iodin-131, misalnya, dapat dicerna ke dalam tiroid, di mana ia memancarkan partikel beta (elektron) yang merusak jaringan.
Wabah tiroid yang rusak telah dilaporkan terjadi di antara 40 persen anak-anak di daerah Fukushima. Persentase itu bisa lebih tinggi.
Dampak bagi anak-anak bisa menghambat pertumbuhan fisik dan mental. Di antara orang dewasa tiroid menyebabkan berbagai macam penyakit, termasuk kanker.
Cesium-137 dari Fukushima telah ditemukan pada ikan yang ditangkap hingga California. Ini menyebar ke seluruh tubuh, tetapi cenderung menumpuk di otot.
Waktu paruh Strontium-90 adalah sekitar 29 tahun. Strontium serupa dengan penyerapan kalsium dan masuk ke tulang masnusia.

12. Bisa Mengancam Umat Manusia Selama Ribuan Tahun
Profesor Yale Charles Perrow memperingatkan bahwa jika pembersihan zat radioaktif Fukushima tidak ditangani secara presisi 100 persen, maka keberlangsungan hidup umat manusia dapat terancam selama ribuan tahun.

Credit tempo.co

Malaysia Resmi Jadi Anggota Mahkamah Pidana Internasional

Markas Besar ICC, Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag, Belanda .

CB, Jakarta - Malaysia resmi menjadi anggota Mahkamah Pidana Internasional atau ICC setelah menandatangani Statuta Roma pada hari Senin, 4 Maret 2019.
Malaysia menjadi anggota ICC ke 124 sejak pengadilan itu berdiri pada tahun 2002.

"Dengan bergabung di ICC, Kuala Lumpur sekarang dapat memainkan peran penting dalam isu-isu yang berhubungan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Menteri Sumber Daya Manusia M. Kula Segaran yang sudah lama berjuang agar Malaysia menjadi anggota ICC, seperti dilansir dari Channel News Asia, Selasa, 5 Maret 2019.

Pemerintahan baru Malaysia yang baru berjalan setahun telah berjanji untuk bergabung dengan ICC.
"Malaysia siap berdiri untuk bekerja sama dengan semua negara pihak untuk menegakkan prinsip-prinsip kebenaran, HAM, penegakan hukum, keadilan, dan akuntabilitas," ujar Wisma Putra dalam pernyataannya, seperti dikutip dari The Star.

ICC merupakan satu-satunya pengadilan tetap untuk kejahatan perang dan bertujuan menuntut kasus kejahatan terburuk atau memutus impunitas ketika pengadilan nasional tidak mampu atau tidak mau.
Malaysia bergabung dengan ICC ketika pengadilan yang bermarkas di Den Haag, Belanda menuai banyak tekanan dari sejumlah anggotanya karena pembebasan sejumlah terdakwa kelas kakap.

Kemunduran terbesar ICC terjadi pada Januari 2019 dengan membebaskan mantan presiden Pantai Gading, Laurent Gbagbo atas gelombang kekerasan yang terjadi setelah pemilu.

Burundi merupakan negara pertama yang menarik diri dari keanggotaan ICC pada tahun 2017. Adapun Filipina telah mengumumkan niatnya mundur dari keanggotaan ICC.
Presiden Rodrigo Duterte menyampaikan rencana Filipina mundur dari ICC pada Maret tahun lalu setelah pengadilan itu menyelidiki operasi perang memberangus narkoba yang memakan banyak korban jiwa.

Credit tempo.co

Tutup Konsulat, AS Resmi Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem

YERUSALEM - Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah secara resmi menutup Konsulat mereka di Yerusalem, yang merupakan saluran diplomatiknya ke Palestina, dan menggabungkanya dengan Kedutaan Besar mereka di Israel.

Para pejabat AS mengatakan, bendera AS diturunkan dan dihadiahkan kepada konsul Karen Sasahara sebagai hadiah perpisahan, sesuai dengan kebiasaan dinas luar negeri. Setelah itu bendera AS lainnya akan dikibarkan sebagai tanda peresmian pembukaan kedutaan.

Sasahara, dalam sebuah pernyataan menuturkan, penutupan konsulat ini didorong oleh efisiensi operasional dan tidak menandakan perubahan kebijakan AS di kawasan. "Pekerjaan kami dan tim kami akan terus berupaya mencapai perdamaian di negeri ini," kata Sasahara, seperti dilansir Reuters pada Selasa (5/3).

Sementara sebelumnya, konsulat melaporkan masalah Palestina langsung ke Washington, stafnya kini telah dipindahkan ke kedutaan sebagai "Unit Urusan Palestina" di bawah Duta Besar AS untuk Israel, David Friedman.

Keputusan AS untuk menggabungkan Konsulat dan Kedutaan Besar ini mendapat kecaman keras dari pihak Palestina. "Ini (penggabungan) adalah paku terakhir dalam peti mati dari penciptaan perdamaian," kata Sekertaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat.

Konsulat AS di Yerusalem sendiri telah ada sejak 175 tahun yang lalu, ketika kota yang dianggap suci oleh orang Yahudi, Kristen, dan Muslim itu masih berada di bawah kekuasaan Ottoman.

Credit sindonews.com

Malaysia Kecam Keputusan AS Gabung Konsulat dan Kedubes di Israel

KUALA LUMPUR - Malaysia melemparkan kecaman atas keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menggabungkan Konsulat dan Kedutaan Besar mereka di Yerusalem. Kuala Lumpur menyebut, keputusan Washington semakin merusak kredibilitas mereka.

"Ini mempertanyakan tidak hanya kredibilitas AS sebagai mediator dalam konflik Palestina-Israel, tetapi juga tujuan akhir di Timur Tengah," kata Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam sebuah pernyataan.

Kementerian Luar Negeri Malaysia, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (5/3), menyebut langkah itu sebagai langkah "malang" terbaru yang diambil oleh AS melawan Palestina dan rakyatnya.

Kuala Lumpur mengatakan, keputusan itu adalah "tabir asap" untuk menyamarkan upaya Washington untuk membuka Kedutaan Besar di Yerusalem. "Langkah itu akan membunyikan lonceng kematian untuk solusi dua negara yang didukung oleh sebagian besar komunitas internasional," ucapnya.

Malaysia mengulangi dukungan untuk solusi dua negara berdasarkan perbatasan 1967 dan mengatakan akan terus menentang setiap tindakan yang merusak upaya perdamaian.

Seperti diketahui, AS telah secara resmi menutup Konsulat mereka di Yerusalem, yang merupakan saluran diplomatiknya ke Palestina, dan menggabungkanya dengan Kedutaan Besar mereka di Israel.

Para pejabat AS mengatakan, bendera AS diturunkan dan dihadiahkan kepada konsul Karen Sasahara sebagai hadiah perpisahan, sesuai dengan kebiasaan dinas luar negeri, setelah itu bendera AS lainnya akan dikibarkan sebagai tanda peresmian pembukaan kedutaan.

Sasahara, dalam sebuah pernyataan menuturkan penutupan konsulat ini didorong oleh efisiensi operasional dan tidak menandakan perubahan kebijakan AS di kawasan. "Pekerjaan kami dan tim kami akan terus berupaya mencapai perdamaian di negeri ini," kata Sasahara.

Sementara sebelumnya konsulat melaporkan masalah Palestina langsung ke Washington, stafnya kini telah dipindahkan ke kedutaan sebagai "Unit Urusan Palestina" di bawah Duta Besar AS untuk Israel, David Friedman.

Credit sindonews.com

Menlu Retno Luncurkan Layanan Publik Satu Atap di Abu Dhabi dan Jeddah

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi meresmikan Gedung Pelayanan Publik Satu Atap di Abu Dhabi dan Jeddah pada 2 dan 4 Maret 2019. Kedua gedung tersebut adalah pelayanan publik satu atap pertama di Perwakilan RI di Timur Tengah.

Dengan peluncuran gedung tersebut, ke depan seluruh pelayanan publik bagi warga negara Indonesia (WNI) dan orang asing akan dilayani di dalam satu gedung, dalam satu alur pelayanan dan menggunakan satu sistem pelayanan.

"Pelayanan publik satu atap atau pelayanan terpadu menjadi suatu kebutuhan saat ini, khususnya seperti di Arab Saudi. Pelayan terpadu juga telah dipermudah dengan kemajuan teknologi saat ini," kata Menlu Retno, saat meluncurkan gedung pelayanan satu atap di Jeddah, Arab Saudi.

Sebelum adanya gedung ini, beberapa pelayanan publik yang saling terkait yaitu pelayanan kekonsuleran, pelayanan ketenagakerjaan, pelayanan keimigrasian dan pelayanan perlindungan WNI dilayani di gedung dan dengan sistem pelayanan yang terpisah.

"Memberikan pelayanan publik yang mudah, cepat dan nyaman di Kementerian Luar Negeri dan di Perwakilan RI adalah mimpi yang terus kami perjuangkan," ujar Retno, dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews.com, Selasa (5/3/2019).

"Karena itu, pelayanan publik telah kami jadikan salah satu ukuran kinerja utama Perwakilan RI. Alhamdulillah, sejak 2018 secara bertahap Perwakilan-Perwakilan RI sudah mulai menerapkan konsep pelayanan satu atap tersebut," lanjut Retno di depan puluhan mitra kerja Arab Saudi yang menghadiri acara peresmian gedung tersebut di Jeddah.

Sejak 2015, Kementerian Luar Negeri telah mulai membangun sistem pelayanan yang terintegrasi di seluruh Perwakilan RI. Sistem tersebut diresmikan Presiden RI pada Oktober 2018 di KBRI Seoul, Korea Selatan. Dengan selesainya sistem tersebut pada tahun 2017, sejumlah perwakilan sudah mulai melakukan penyesuaian dengan menyiapkan infrastruktur pelayanan satu atap.

Sebelum di Abu Dhabi dan Jeddah, sejumlah Perwakilan RI lainnya telah menerapkan konsep pelayanan satu atap, antara lain di Konsulat RI Tawau, Malaysia, dan Konsulat Jenderal RI Chicago, Amerika Serikat.

Credit sindonews.com

Pasukan Koalisi AS Evakuasi WNI dari Benteng Terakhir ISIS

Warga sipil dan keluarga militan ISIS yang dievakuasi dari desa Baghouz, Suriah. (Fadel SENNA / AFP)

Jakarta, CB -- Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang tergabung dalam koalisi Amerika Serikat melaporkan mengevakuasi ribuan orang dari benteng terakhir ISIS di Desa Baghouz, sebelah timur Suriah. Dari jumlah itu beberapa di antaranya dilaporkan merupakan warga Indonesia.

Seorang petugas informasi SDF dengan nama samaran Ciyager menuturkan setidaknya mereka mengevakuasi sekitar seribu orang, termasuk sejumlah pejuang ISIS, dari Desa Baghouz yang terletak di tepi Sungai Eufrat, dekat perbatasan Irak.

Ciyager menuturkan ribuan orang yang terdiri dari laki-laki, perempuan, hingga anak-anak itu dievakuasi melalui jalur-jalur aman.

Dikutip Associated Press, Selasa (5/3), puluhan pria, wanita, hingga anak-anak dievakuasi keluar wilayah ISIS menggunakan truk-truk kecil setelah diperiksa oleh SDF yang berjaga di pos evakuasi.

Sedikitnya 20 truk yang membawa puluhan orang itu terlihat keluar dari benteng pertahanan terakhir ISIS pada Senin (4/3) petang.

Puluhan orang yang dievakuasi itu termasuk seorang warga Perancis, beberapa pria dan wanita asal Indonesia, Turki, Turkistan, dan Bosnia. Sejumlah warga Suriah dan Irak juga termasuk dalam rombongan yang dievakuasi SDF. Namun, mereka tidak merinci berapa orang yang berasal dari Indonesia dan apakah di antara mereka juga ada anak-anak.

Sebagian pria yang dievakuasi tersebut berusia produktif dan dalam keadaan sehat untuk berperang, sementara beberapa lainnya berada dalam kondisi terluka dan cedera.

Beberapa dari mereka dalam keadaan luka-luka dan cedera menggunakan tongkat penyanggah badan, wajah yang terbakar, hingga kaki yang patah. Sementara itu, beberapa orang lainnya turun dari truk dengan wajah linglung dan kebingungan.

Sejak 20 Februari lalu, lebih dari 10 ribu orang tercatat telah meninggalkan wilayah yang masih dikendalikan ISIS.

Ribuan orang tersebut kemudian dibawa ke sebuah tempat penampungan, sementara orang yang diduga sebagai pejuang ISIS dipindahkan ke fasilitas penahanan.

SDF kembali meluncurkan operasi militer, termasuk serangan udara, untuk menggempur basis pertahanan terakhir ISIS. Seorang pejabat SDF, Lewla Abdullah, mengatakan setidaknya empat anggotanya dan lebih dari 100 pejuang ISIS tewas sejak Jumat pekan lalu.

Abdullah memaparkan ISIS masih menahan sejumlah warga sipil sebagai sandera dan perisai manusia.

SDF menyatakan para anggotanya sempat terkejut karena masih banyak warga sipil, termasuk anggota keluarga pejuang ISIS, yang masih terkurung di benteng pertahanan terakhir kelompok teroris itu.

Padahal, koalisi AS terus menggempur wilayah ISIS dengan serangan udara dan rudal selama beberapa waktu terakhir.

Sementara itu, hingga berita ini dibuat Kementerian Luar Negeri RI belum memberi konfirmasi kepada CNNIndonesia.com terkait laporan sejumlah WNI yang dievakuasi pasukan Kurdi dari basis pertahanan terakhir ISIS.

Credit cnnindonesia.com

Seorang Pencari Suaka Meninggal di Detensi Imigrasi Australia

Ilustrasi pencari suaka di rumah detensi imigrasi Australia di Pulau Manus. (AAP/Eoin Blackwell/via REUTERS)

Jakarta, CB -- Seorang lelaki imigran tewas di pusat penahanan imigrasi Sydney. Ini adalah kejadian kedua yang dialami pendatang dalam dua bulan terakhir yang meningkatkan kekhawatiran atas kondisi penjara di Australia.

Pria itu diyakini sebagai pencari suara asal Irak yang mengakhiri nyawanya di pusat penahanan imigrasi Villawood pada Senin (4/3) kemarin.

"Orang-orang (di dalam Villawood) mengatakan dia sangat tertekan dan tidak keluar dari kamarnya," kata kata pengacara pengungsi, Ian Rintoul kepada AFP, Selasa (5/3).

Pejabat imigrasi Australia mengkonfirmasi kematiannya (5/3), tetapi tidak memberikan keterangan lebih lanjut. Mereka mengatakan masalah itu sedang dalam proses penyelidikan aparat.

Kematian terakhir terjadi enam pekan setelah seorang imigran lelaki asal Sierra Leone, meninggal di Villawood. Rintoul mengatakan dia juga seorang pencari suaka dan diyakini tewas karena bunuh diri.

Kelompok pegiat hak asasi manusia telah memberikan imbauan terkait tindakan membahayakan diri sendiri di pusat-pusat penahanan di dalam maupun luar Australia. Mereka menyatakan para tahanan berjuang dengan kesehatan mental di tengah masa penahanan panjang yang dapat berlangsung selama bertahun-tahun.

Pemerintah Australia pada Januari lalu membantah adanya mogok makan di seluruh jaringan pusat penahanan Australia atas kondisi di detensi imigrasi setempat. Mereka mengklaim tahanan diberi makanan berkualitas, perawatan medis dan berbagai kegiatan.

Australia memiliki kebijakan penahanan wajib untuk imigran ilegal, termasuk untuk pelanggaran ringan seperti menetap lebih dari masa berlaku visa dan telah memperketat aturan visanya dalam beberapa tahun terakhir, yang mewajibkan warga negara asing dipulangkan jika mereka menjalani hukuman penjara 12 bulan atau lebih.

Warga negara asing ditahan di pusat-pusat imigrasi seperti Villawood sebelum dideportasi.

Australia juga menjalankan kamp penahanan luar negeri di pulau terpencil di Pasifik, Nauru, untuk menampung para pencari suaka yang mencoba memasuki negaranya menggunakan kapal.

Kamp lainnya yang berada di Pulau Manus, Papua Nugini telah ditutup, meskipun ratusan pencari suaka dan pengungsi masih berada di pusat-pusat detensi transisi tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Menakar perkembangan dan peluang hubungan ekonomi Indonesia-Kamboja

Duta Besar RI untuk Kamboja Sudirman Haseng (ANTARA)

Jakarta, 5/3 (CB) - Indonesia dan Kamboja pada tahun ini merayakan peringatan 60 tahun hubungan diplomatik yang dimulai pada 13 Februari 1959.

Dari segi politik, budaya, dan sejarah, hubungan Indonesia dan Kamboja sudah sangat dekat. Namun, kedekatan hubungan Indonesia-Kamboja tersebut masih perlu "diterjemahkan" untuk menjadi sebuah manfaat ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara.

Untuk itu, dalam perayaan peringatan 60 tahun hubungan diplomatik tersebut, Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn pun menyampaikan harapan agar pemerintah kedua negara dapat terus melanjutkan hubungan yang terjalin baik selama ini dan meningkatkan kerja sama bilateral Indonesia-Kamboja di berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi.

Pemerintah Indonesia dan Kamboja dalam pertemuan antar menteri luar negeri kedua negara pada awal Februari tahun lalu juga telah sepakat untuk mempererat hubungan kedua negara, khususnya melalui penguatan mekanisme bilateral.

Penguatan mekanisme bilateral itu salah satunya ditujukan untuk meningkatkan hubungan kerja sama ekonomi, terutama di bidang investasi, perdagangan, dan pariwisata.

Investasi
Bila menimbang jalinan hubungan bilateral selama 60 tahun, perkembangan investasi antara Indonesia dan Kamboja belum seperti yang diharapkan, kata Duta Besar RI untuk Kamboja Sudirman Haseng.

Dubes Sudirman menyebutkan bahwa sejauh ini belum ada badan usaha milik negara (BUMN) atau perusahaan Indonesia yang berinvestasi langsung di Kamboja.

Menurut dia, hambatan utama bagi pengusaha Indonesia berbisnis di Kamboja adalah persepsi yang belum proporsional tentang Kamboja.

"Banyak yang masih memandang Kamboja sebelah mata, dan itu antara lain dipengaruhi oleh informasi-informasi yang tidak akurat dan belum 'update'. Bayangan sebagian besar masyarakat Indonesia melihat Kamboja masih terbelakang dan belum potensial," jelasnya.

Padahal, Kamboja dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat hingga mencapai rata-rata tujuh persen, yakni nilai yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Namun, dia lebih lanjut mengungkapkan bahwa akhir-akhir ini ada peningkatan minat dari para pengusaha Indonesia sudah mulai eksplorasi untuk mulai masuk berbisnis dan berinvestasi di Kamboja.

"Memang investasi Indonesia di Kamboja belum seperti yang diharapkan, tetapi ada peningkatan minat dari pengusaha Indonesia untuk berinvestasi di Kamboja," ucap Dubes Sudirman.

Ia pun menekankan bahwa investasi itu tidak harus uangnya dari Indonesia karena perusahaan Indonesia bisa berpartispasi dalam proyek-proyek di Kamboja melalui kerja sama dengan bank-bank multinasional sebagai penyedia dana.

"Ini tetap dianggap sebagai investasi Indonesia karena dilakukan oleh perusahaan Indonesia, hanya sumber keuangannya itu tidak harus dari dalam negeri," ujarnya.

KBRI Phnom Penh mendorong perusahaan-perusahaan dan BUMN Indonesia untuk segera mengeksplor peluang yang ada karena masa sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk mulai masuk dan berinvestasi, khususnya dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Kamboja, seperti pembangunan fasilitas publik, infrastruktur telekomunikasi, pipa gas.

Selain itu, pengusaha dan BUMN Indonesia juga didorong untuk mulai berbisnis dengan memanfaatkan sumber daya alam di Kamboja yang relatif belum tereksplorasi dan terkelola dengan optimal.

"Perusahaan dan BUMN Indonesia perlu mengeksplor mineral di sini sebab masih banyak ruang, misalnya kandungan emas dan minyak belum tereksplor dengan baik di sini," ungkap Sudirman.

Perdagangan
Tidak seperti halnya investasi, hubungan perdagangan antara Indonesia-Kamboja terbilang cukup baik. Tren neraca perdagangan kedua negara dalam lima tahun (periode 2013-2017) terus meningkat dengan rata-rata 10,86 persen.

Total nilai perdagangan Indonesia-Kamboja pada 2017 mencapai 542,23 juta dolar AS, atau meningkat sebesar 19,9 persen dari nilai perdagangan pada 2016 yang hanya mencapai 452,19 juta dolar AS. Untuk periode Januari-Oktober 2018, total perdagangan kedua negara meningkat 3,2 persen dibanding periode yang sama pada 2017 hingga mencapai 455,87 juta dolar AS, dengan surplus bagi Indonesia sebesar 401,69 dolar AS.

Beberapa komoditas yang diimpor Indonesia dari Kamboja, antara lain pakaian jadi, karet, alas kaki.

Kamboja merupakan pasar alternatif potensial bagi produk Indonesia, khususnya mengingat sektor industri riil Kamboja belum mampu memproduksi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan sektor prioritas.

Beberapa produk Indonesia yang cukup popular di Kamboja adalah produk makanan dan minuman kemasan, produk perawatan rumah dan otomotif, personal care, farmasi, batik, buah salak segar, dan kendaraan bermotor roda empat.

"Produk makanan minuman Indonesia semakin hari semakin meningkat di sini, termasuk produk pertanian buah salak segar.
Sebanyak 16 juta penduduk Kamboja bisa menyerap banyak salak, itu dianggap makanan kelas menengah ke atas," ungkap Dubes Sudirman.

Produk farmasi Indonesia pun saat ini dikenal masyarakat Kamboja sebagai produk tingkat menengah dan dipercaya cukup luas oleh masyarakat. Beberapa perusahaan farmasi Indonesia sudah berhasil memasarkan produknya di Kamboja, antara lain Dexa Group, Kalbe, Soho, Eagle Pharma.

"Pasar untuk produk farmasi Indonesia di sini sangat menjanjikan karena kualitasnya sudah diketahui dan harganya terjangkau," ujar Sudirman.

Namun, kata dia, produk-produk industri strategis Indonesia yang potensial, seperti pesawat dari PT Dirgantara Indonesia dan produk pertahanan dari PT Pindad belum banyak masuk ke pasar Kamboja.

Untuk itu, dalam upaya meningkatkan penetrasi produk Indonesia yang dinilai potensial untuk dipasarkan di Kamboja, setiap tahun KBRI Phnom Penh mengadakan kegiatan pertemuan bisnis, business matching, serta promosi dagang melalui pelaksanaan pameran, seperti Indonesian Trade and Tourism Promotion (ITTP) dan partisipasi dalam pameran ekspor-impor Kamboja.

Selain itu, KBRI juga membawa delegasi pengusaha Kamboja ke Trade Expo Indonesia setiap tahun dan menindaklanjuti "inquries" yang dikirim pengusaha Indonesia ataupun Kamboja.

"Kami selalu melakukan pameran untuk mempromosi produk dan pariwisata Indonesia. Tahun lalu 85 pengusaha Indonesia ikut pameran yang diadakan oleh KBRI Phnom Penh. Kami juga mengundang pengusaha Indonesia untuk berpartisipasi dalam berbagai pameran yang dilakukan oleh pemerintah setempat di Kamboja," ucap Dubes RI untuk Kamboja.

Pariwisata
Berdasarkan neraca perdagangan antarkedua negara, Indonesia lebih unggul daripada Kamboja dengan mendapatkan surplus.
Namun, Kamboja lebih beruntung dalam bidang pariwisata karena jumlah wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Kamboja lebih banyak daripada sebaliknya. Hal itu juga disebabkan Indonesia memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih besar dibandingkan Kamboja.

Jumlah wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Kamboja pada 2018 mencapai 55.753 orang, sementara wisatawan Kamboja yang berkunjung ke Indonesia pada tahun yang sama adalah 8.819 orang.

Namun demikian, Pemerintah RI menargetkan peningkatan jumlah wisatawan Kamboja yang berkunjung ke Indonesia seiring dengan pertambahan jumlah kelas menengah di negara itu.

"Peningkatan wisatawan Kamboja ke Indonesia minimal presentase kenaikan 15 persen per tahun, tetapi kita menargetkan itu bisa rata-rata 20 persen per tahun," kata Duta Besar RI untuk Kamboja Sudirman.

Menurut dia, jumlah kelas menengah ke atas di Kamboja meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi negara itu yang meningkat pesat selama beberapa tahun terakhir hingga mencapai rata-rata tujuh persen. Dengan peningkatan itu banyak warga Kamboja yang memasukkan kegiatan wisata dalam daftar gaya hidup mereka.

Adapun tempat wisata Indonesia yang paling diminati oleh para wisatawan Kamboja adalah Bali dan Yogyakarta. Bahkan, ada beberapa agen perjalanan di Kamboja yang menyediakan jasa layanan charter pesawat untuk rombongan wisatawan Kamboja yang khusus untuk berkunjung ke Bali.

Akan tetapi, terdapat satu kendala utama yang masih menghambat peningkatan jumlah wisatawan Kamboja ke Indonesia, yaitu tidak adanya jalur penerbangan langsung (direct flight) Indonesia-Kamboja.

"Maka tantangannya ada pada konektivitas. Sebenarnya kalau ada 'direct flight' itu bisa lebih meningkatkan jumlah wisatawan Kamboja ke Indonesia," ujar Sudirman.

Dari 10 negara ASEAN, hanya Indonesia dan Brunei Darussalam yang belum mempunyai penerbangan langsung dari dan ke Kamboja.

Tingkatkan kerjasama

Untuk dapat meningkatkan kerjasama ekonomi bilateral di masa depan, pemerintah Indonesia dan Kamboja perlu mengatasi beberapa hal utama yang sejauh ini menjadi hambatan, yakni perspektif buruk dan kurangnya konektivitas, yang juga menyebabkan masih rendahnya "people-to-people contact" antarkedua bangsa.

"Ketika interaksi antarmasyarakat kurang maka kerja sama ekonomi juga sulit ditingkatkan," ujar Dubes Sudirman.

Terkait perspektif, pandangan sebagian besar masyarakat Indonesia terhadap Kamboja perlu diperbaharui karena Kamboja sebenarnya bukan lagi "underdeveloped country" dan sedang menuju menjadi negara berkembang, dengan pertumbuhan ekonomi pesat.

Terkait masalah konektivitas, khususnya tidak adanya penerbangan langsung Indonesia-Kamboja, diharapkan akan segera teratasi dengan upaya pembukaan jalur penerbangan Jakarta-Phnom Penh.

"Mudah-mudahan segera ada penerbangan langsung. Sudah ada pembicaraan intensif untuk membuka jalur penerbangan langsung antara Jakarta dan Phnom Penh. Semoga semester depan bisa terealisasi," ungkap Sudirman.

Perbaikan perspektif dan konektivitas serta peningkatan "people-to-people contact", terutama interaksi antara kalangan pengusaha dan BUMN, harus dilakukan agar kerja sama ekonomi kedua negara dapat meningkat lebih baik lagi.

Pada akhirnya, hubungan kerja sama ekonomi yang baik antara Indonesia dan Kamboja bukan hanya tentang upaya untuk mencari keuntungan dari satu sama lain, namun juga untuk saling membantu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara.

Credit antaranews.com

Menilik perkembangan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Kamboja

Kegiatan Joint Cultural Performance Indonesia-Kamboja untuk memperingati 60 tahun hubungan diplomatik, yang dihadiri Raja Kamboja Norodom Sihamoni, Menlu Kamboja Prak Sokhon, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani di Phnom Penh, Kamboja (13/2/2019). (ANTARA/Yuni Arisandy)

Jakarta, 4/3 (CB) - Hubungan bilateral Indonesia-Kamboja selama ini sangat baik di berbagai bidang sesuai dengan prinsip-prinsip persahabatan, kemitraan, dan saling menguntungkan. Kamboja, dalam berbagai hal seringkali menempatkan Indonesia sebagai contoh model pembangunan negaranya.

Hubungan diplomatik Indonesia dengan Kamboja telah dijalin secara resmi sejak 1959 saat pemerintah kedua negara menandatangani Perjanjian Persahabatan di Jakarta pada 13 Februari 1959.

Namun, kedua negara sejak lama telah memiliki pertalian sejarah dan kebudayaan sejak abad 8-9 Masehi semasa Dinasti Syailendra berkuasa pada zaman Kerajaan Mataram di Jawa dan Dinasti Jayawarman II pada masa Kerajaan Angkor di Kamboja.

Persahabatan bersejarah
Kedekatan hubungan kedua negara tidak dibangun hanya berdasarkan pada pertalian sejarah, namun juga dengan adanya kedekatan dan persahabatan yang bersejarah di antara pemimpin terdahulu kedua negara, yaitu Presiden pertama Indonesia Soekarno dan Raja Kamboja Norodom Sihanouk.

Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn mengatakan bahwa kedekatan hubungan yang bersejarah antara Indonesia dan Kamboja akan membantu pemerintah kedua negara untuk terus bersama mengembangkan hubungan diplomatik Indonesia-Kamboja.

"Jika kita setia pada sejarah, kita dapat melihat bahwa hubungan diplomatik yang dimiliki Indonesia dan Kamboja pada masa modern ini merupakan hasil bentukan Raja Norodom Sihanouk yang meraih kemerdekaan Kamboja pada 1953 melalui kedekatan hubungan dengan Presiden pertama Indonesia Soekarno," kata Menlu Prak Sokhonn.

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Kamboja dalam pembukaan acara "Indonesia-Cambodia Friendship Joint Cultural Performance" yang diadakan untuk memperingati 60 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kamboja pada 13 Februari lalu di Phnom Penh.

Presiden pertama Indonesia Soekarno pertama kali bertemu dengan Pangeran Norodom Sihanouk, yang kemudian menjadi Raja Kamboja, pada saat berlangsungnya Konferensi Asia-Afrika 1955.

Menurut Menlu Sokhonn, kedekatan yang bersejarah antara kedua pemimpin terdahulu Indonesia dan Kamboja itu dapat menjadi dasar dan pengingat bagi generasi selanjutnya untuk terus memelihara dan mempererat hubungan bilateral.

"Hubungan persahabatan (Norodom Sihanouk dan Soekarno) ini telah mendorong kerja sama kedua negara secara bilateral dan regional hingga Indonesia dan Kamboja membuka hubungan diplomatik pada 13 Februari 1959. Malam ini kita menghormati mereka dan visi dari persahabatan mereka yang mengikat hubungan kedua bangsa," ujar dia.

Pada Maret 1962, pemerintah Indonesia mengirim Mayor Jenderal (Purn) Abdul Karim Rasyid sebagai Duta Besar RI pertama untuk Kamboja.

Saling dukung
Selanjutnya, kedekatan bersejarah antarpemimpin terdahulu kedua negara itu pun membuat Indonesia dan Kamboja terus mendukung kondisi dan posisi satu sama lain di kancah internasional, termasuk di forum dan organisasi regional dan global.

Sejak hubungan diplomatik Indonesia-Kamboja dirintis pada 1959, Indonesia selalu mendukung perdamaian dan stabilitas di Kamboja.

Misalnya, Indonesia telah berperan aktif dalam proses perdamaian di Kamboja melalui Jakarta Informal Meeting 1 dan 2 pada 1988-1989; International Conference on Kampuchea (ICK) 1989; Informal Meeting on Cambodia (IMC) 1 dan 2 pada 1990; dan Paris International Conference on Cambodia (PICC) 1991, yang menghasilkan Paris Peace Agreement.

Indonesia pun berperan dalam pengiriman pasukan perdamaian sebagai bagian dari misi PBB untuk Transisi Otoritas di Kamboja (United Nations Transitional Authority in Cambodia/UNTAC) pada 1992, dan pada 1999 Indonesia mendukung keanggotaan Kamboja di ASEAN.

Pemerintah Kamboja juga menghargai peran Indonesia untuk menengahi konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand di kawasan Candi Preah Vihear pada 2011. Selain itu, Kamboja menghargai Indonesia yang secara konsisten telah membantu dalam hal peningkatan kapasitas, termasuk dalam bidang pertahanan melalui pelatihan militer.

"Hubungan kita dengan Kamboja sangat kuat dan terpelihara dengan baik. Pasukan pengaman Perdana Menteri Kamboja belajarnya di Indonesia atau pelatih dari Indonesia mengajar ke sini (Kamboja). Mereka sudah tidak mau 'pindah hati' ke negara lain karena mereka percaya loyalitas TNI kita," ujar Duta Besar RI untuk Kamboja Sudirman Haseng.

Kerja sama bilateral RI-Kamboja juga diperkuat dengan saling dukung posisi dalam berbagai pencalonan dalam organisasi internasional, serta berbagai skema kerja sama teknis yang difasilitasi RI untuk Kamboja.

Kamboja mendukung posisi Indonesia di berbagai forum dan organisasi internasional, termasuk mendukung Indonesia untuk terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.

"Jadi setiap permintaan kita untuk dukungan di forum dan posisi internasional, Kamboja selalu mendukung Indonesia dalam hal apa pun, apalagi berkaitan dengan ASEAN," kata Sudirman.

Hubungan kerja sama RI-Kamboja di bidang politik sepanjang 2012 diwarnai dengan upaya "shuttle diplomacy" Menlu Marty Natalegawa untuk mencapai posisi bersama (konsensus) negara-negara ASEAN dalam penanganan isu Laut China Selatan secara damai dalam kunjungan ke Phnom Penh.

Dari kunjungan tersebut, konsensus ASEAN's six-point principles on the South China Sea berhasil dicapai. Pernyataan mengenai konsensus tersebut pun dikeluarkan oleh Menlu Kamboja sebagai Ketua ASEAN 2012. Dalam hal itu, Indonesia dan Kamboja telah berhasil bekerjasama dan berupaya mencapai kesatuan dan sentralitas ASEAN.

Saling kunjung
Hubungan dan kerja sama bilateral RI-Kamboja yang terjalin baik juga tercermin dari kegiatan saling kunjung kepala negara/pemerintahan, pejabat tinggi negara/pemerintahan, termasuk pejabat senior militer, anggota parlemen, pengusaha, dan pelajar.

Menlu RI Retno Marsudi telah melakukan kunjungan kerja ke Phnom Penh dan bertemu dengan Menlu Kamboja HOR Namhong pada 2015.

Sementara itu, Perdana Menteri Hun Sen berkunjung ke Indonesia pada April 2015 dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di sela-sela peringatan Konferensi Asia-Afrika di Jakarta. Adapun salah satu hasil dari pertemuan tersebut, yaitu kedua negara sepakat mempererat kerjasama intelijen melalui pertukaran informasi untuk menanggulangi kejahatan transnasional.

Selanjutnya, Menlu Kamboja Prak Sokhonn berkunjung ke Indonesia pada Februari 2018 dan bertemu dengan Menlu Retno Marsudi untuk membahas upaya peningkatan hubungan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Kemudian, Menlu Sokhonn kembali mengunjungi Indonesia pada
Desemeber 2018 untuk menghadiri Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-4 RI-Kamboja di Jakarta. Dalam SKB itu, kedua pihak berkomitmen untuk mengembangkan potensi kerja sama di berbagai bidang.

Selain itu, menurut Dubes Sudirman, kerja sama antarparlemen kedua negara pun berjalan dengan baik dan terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir melalui kegiatan saling kunjung antaranggota lembaga legislatif Indonesia dan Kamboja.

Program saling kunjung juga dilakukan diantara para perwira senior Indonesia dan Kamboja setiap tahun secara bergantian. Sejak 2005, Paspampres RI memberikan pelatihan kepada Pasukan Pengamanan Perdana Menteri Kamboja.

Penguatan mekanisme bilateral
Selain mekanisme saling kunjung, kedua negara juga berupaya meningkatkan kerja sama melalui penguatan mekanisme bilateral, khususnya melalui kegiatan Sidang Komisi Bersama (SKB).

"Tujuan penguatan mekanisme bilateral itu untuk meninjau kesepakatan-kesepakatan selama ini apa yang sudah, sedang, dan belum dilaksanakan. Atas dasar itu kita mencari hal-hal baru yang dapat kita kembangkan untuk kerja sama di masa akan datang serta mengembangkan kerja sama yang sudah ada dan dianggap bernilai," ujar Dubes Sudirman.

Kedua negara mnyepakati pembentukan Komisi Bersama RI-Kamboja pada 18 Februari 1997. Nota Kesepahaman tentang Pembentukan Komisi Bersama itu ditandatangani oleh Menlu RI Ali Alatas dan Menlu Kamboja Ung Huot. Sidang Komisi Bersama (SKB) menjadi payung bagi kedua negara untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang.

Sejauh ini Indonesia dan Kamboja telah menyelenggarakan empat kali SKB, yaitu pada Juli 2001 di Phnom Penh, Agustus 2004 di Yogyakarta, Juli 2006 di Siem Reap, dan Desember 2018 di Jakarta.

SKB keempat dilaksanakan pada 2018 setelah sempat tertunda selama 12 tahun. Dalam SKB ke-4 RI-Kamboja, Menlu kedua negara menyepakati upaya merevitalisasi mekanisme serta memperkuat komitmen untuk meningkatkan kerja sama demi kesejahteraan, perdamaian, stabilitas kedua negara, kawasan, dan global.

Selama 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Kamboja, menurut Dubes RI, capaian signifikan dalam hubungan kedua negara adalah keberhasilan kedua pihak untuk memelihara dan terus menguatkan hubungan bilateral itu sendiri.

"Dengan hubungan baik yang ada sekarang ini kuat dasarnya untuk kedua negara terus meningkatkan kerja sama," ujar Sudirman. Dia pun berharap para penerus bangsa dan pemimpin kedua negara di masa depan akan terus menjaga hubungan baik.

Harapan serupa pun telah disampaikan oleh Menlu Prak Sokhonn. Menlu Kamboja itu berharap pemerintah kedua negara dapat terus melanjutkan hubungan yang terjalin baik selama ini dan meningkatkan kerja sama bilateral Indonesia-Kamboja di berbagai bidang, termasuk bidang politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya.

"Saya berharap ikatan yang mendalam antara kedua bangsa dapat tumbuh semakin kuat pada tahun-tahun mendatang dan biarlah Yang Kuasa menganugerahi kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dan Kamboja," ucapnya.

Credit antaranews.com

Selasa, 05 Maret 2019

Jet Tempur Su-30 India Tembak Jatuh Drone Pakistan

NEW DELHI - Pesawat jet tempur Su-30MKI Angkatan udara India menembak jatuh kendaraan udara nirawak (UAV) atau drone Pakistan yang menerobos masuk ke wilayah Rajasthan. Serangan UAV Islamabad ini berlangsung pada hari Senin, namun baru dikonfirmasi pejabat senior perusahaan keamanan New Delhi, Selasa (5/3/2019).

Serangan UAV ini menandakan ketegangan kedua negara masih memanas, meski Perdana Menteri Pakistan Imran Khan telah menyatakan komitmennya untuk berdamai, termasuk dengan membebaskan pilot jet tempur India yang sempat ditangkap beberapa hari lalu.

Pejabat yang tidak bersedia disebutkan namanya itu mengatakan sebuah jet tempur Sukhoi Su-30 MKI buatan Rusia menjatuhkan UAV Pakistan dengan rudal air-to-air atau rudal udara-ke-udara di dekat Bikaner, di negara bagian Rajasthan, India utara. Wilayah itu tak jauh dari perbatasan Pakistan.

Kantor berita Press Trust of India (PTI) melaporkan insiden ini adalah upaya kedua oleh Pakistan untuk mengirim drone ke wilayah India dalam enam hari terakhir setelah sebelumnya sebuah drone Pakistan ditembak jatuh pada 27 Februari.

Tidak ada komentar resmi dari pemerintah maupun militer kedua belah pihak.

Pekan lalu kedua negara bersenjata nuklir itu mengalami kebuntuan paling serius dalam beberapa tahun setelah serangan bom bunuh diri di Kashmir menewaskan lebih dari 40 polisi paramiliter India pada 14 Februari lalu. Serangan itu diklaim dilakukan oleh kelompok militan Jaish-e-Mohammed yang bermarkas di Pakistan.

Pada 26 Februari, jet-jet tempur India menyerang sebuah fasilitas Jaish-e-Mohammed di Balakot, Pakistan. Pakistan merespons dengan serangan jet tempur pada 27 Februari. Aksi saling serang itu membuat jet-jet tempur kedua negara terlibat dogfight atau pertempuran udara.

Pakistan mengklaim menembak jatuh dua jet tempur India, salah satunya MiG-21 Bison yang pilotnya ikut ditangkap. Namun, India hanya mengakui kehilangan satu jet tempur. Sebaliknya, New Delhi mengklaim menembak jatuh jet tempur F-16 Pakistan, namun Islamabad menyangkal menggunakan jet tempur buatan Amerika Serikat itu dalam pertempuran udara

Pasukan India dilaporkan telah menangkap ratusan pemimpin separatis dan aktivis di Kashmir, dan terlibat dalam pertempuran senjata mematikan dengan gerilyawan di bagian wilayahnya.

Kashmir telah menjadi rebutan antara India dan Pakistan sejak kemerdekaan pada 1947, di mana kedua negara pernah terlibat dua perang untuk memperebutkan wilayah Himalaya tersebut.

Perdana Menteri India Narendra Modi dalam sebah rapat umum politik mengobarkan semangat militer negaranya. "Militer India telah menunjukkan keberanian dan kekuatan. Teman-teman, saya tidak bisa menunggu terlalu lama. Sudah menjadi sifat saya untuk menyelesaikan setiap skor," katanya pada Senin malam, seperti dikutip Channel News Asia, Selasa (5/3/2019).

"Untuk berapa lama mereka akan terus membunuh orang tak bersalah? Adalah prinsip kami bahwa kami akan masuk ke rumah mereka, untuk melenyapkan mereka," kata Modi, yang mencalonkan diri sebagai perdana menteri untuk periode kedua dalam pemilu mendatang.

Credit sindonews.com