Jumat, 29 Desember 2017

PBB: Perang Yaman Semakin tak Masuk Akal

Sslah satu sudut kota di Yaman, usai perang.

CB, SANAA - Sebanyak 68 warga sipil Yaman tewas terbunuh dalam satu hari, dalam dua serangan udara yang dilakukan koalisi pimpinan Arab Saudi pekan ini. Koordinator kemanusiaan PBB di Yaman, Jamie McGoldrick, mengatakan perang di Yaman semakin tidak masuk akal dan sia-sia.

Menurut laporan PBB, serangan pertama koalisi terjadi di sebuah pasar yang ramai di Provinsi Taez, yang menewaskan 54 warga sipil, termasuk delapan anak-anak, dan melukai 32 lainnya. Sementara serangan kedua terjadi di Provinsi Hodeidah yang menewaskan 14 orang yang berasal dari satu keluarga.

"Saya sangat terganggu dengan meningkatnya korban sipil yang disebabkan oleh serangan tanpa pandang bulu di seluruh Yaman," kata McGoldrick, Kamis (28/12), dikutip The Guardian. Selain korban dari dua serangan udara itu, sebanyak 41 warga sipil lainnya juga tewas terbunuh dan 43 cedera dalam 10 hari pertempuran yang terjadi sebelumnya.

Koalisi pimpinan Arab Saudi mengintensifkan serangan udara yang menargetkan pemberontak Houthi yang didukung Iran, setelah berhasil mencegat sebuah rudal balistik pada 19 Desember lalu. Arab Saudi mengklaim telah berada di pinggiran ibu kota Sana'a, yang dikuasai oleh pemberontak Houthi.

"Insiden ini membuktikan ketidakpedulian total terhadap kehidupan manusia. Semua pihak, termasuk koalisi pimpinan Saudi, terus terlibat dalam perang tak masuk akal ini, yang hanya mengakibatkan kehancuran negara dan penderitaan rakyat. Warga sipil dihukum sebagai bagian dari operasi militer yang sia-sia dari kedua belah pihak," ungkap McGoldrick.

"Saya mengingatkan semua pihak dalam konflik tersebut, termasuk koalisi pimpinan Saudi, tentang kewajiban mereka berdasarkan hukum humaniter internasional untuk melindungi masyarakat sipil dan infrastruktur sipil, dan untuk selalu membedakan antara benda sipil dan militer," kata dia.

PBB mengatakan konflik di Yaman tidak memiliki solusi militer dan dapat diselesaikan hanya melalui perundingan. Sikap yang sama telah diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson, yang mengatakan resolusi konflik Yaman adalah prioritas nomor satu.

Pekan lalu, Arab Saudi mengatakan mereka telah membuka pelabuhan Hodeidah untuk kapal komersial dan kapal kemanusiaan. Sebelumnya Arab Saudi telah mendapat kecaman internasional atas blokade yang diberlakukan pada 6 November lalu, yang menjadikan kelaparan sebagai taktik perang.

PBB mengatakan pasokan bahan bakar pertama telah memasuki pelabuhan itu pada 24 Desember lalu. Yaman mengimpor 90 persen makanan dan semua bahan bakar, serta obat-obatannya.

Dalam sebuah konferensi pers pada Rabu (27/12), pihak Saudi mengklaim lima kapal telah memasuki Hodeidah dengan membawa bahan bakar. Pasukan koalisi juga telah memberikan 10 izin untuk mentransfer bantuan ke Yaman melalui penyeberangan darat.

PBB tidak memiliki perkiraan jumlah korban tewas di Yaman. Namun pada Agustus 2016, pusat medis menyatakan setidaknya 10 ribu orang telah terbunuh.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

WHO Tetapkan Kecanduan Gim Sebagai Kelainan Mental

Gim Angry Birds Blast (Ilustrasi)

CB, PBB -- Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk pertama kalinya menetapkan kecanduan gim sebagai salah satu kelainan mental yang harus diwaspadai. Hal ini mengundang reaksi negatif di dunia maya.

Juru Bicara WHO Gregory Hartl mengatakan, penetapan ini dilakukan sebab penggunaan internet, komputer, telepon pintar, dan alat elektronik lain telah meningkat secara dramatis dalam beberapa dekade terakhir. Di sejumlah negara, hal ini mengakibatkan masalah kesehatan yang cukup serius.

"Peningkatan itu memberikan manfaat bagi pengguna, misalnya pertukaran informasi yang lebih cepat. Namun, masalah kesehatan akibat penggunaan alat-alat tersebut secara berlebihan juga tercatat," kata Hartl, Kamis (28/12).

Anggota Departemen Kesehatan Mental dan Penyalahgunaan Zat WHO, Vladimir Posnyak menjelaskan, banyak orang yang bermain gim tanpa memiliki kelainan. Namun, kegiatan ini dapat berdampak buruk pada kesehatan apabila dilakukan secara berlebihan.

WHO diketahui memasukkan kecanduan gim dalam daftar kelainan mental pada draft panduan Klasifikasi Penyakit Internasional ke-11 (11th International Classification of Diseases). The Independent mencatat panduan klasifikasi kesehatan WHO itu terakhir diperbarui pada 1990. Dokumen ini rencananya akan dipublikasikan pada 2018.

Dalam draft tersebut, WHO mengidentifikasi kecanduan gim sebagai pola perilaku yang tetap atau berulang untuk bermain gim, baik secara daring dan luring. Ciri penting kecanduan gim muncul ketika pasien lebih memprioritaskan bermain gim daripada kepentingan hidup dan aktivitas sehari-hari.
Ciri lain yaitu adanya keberlanjutan dan eskalasi permainan, meskipun diketahui memiliki dampak negatif. Gejala ini umumnya muncul minimal setahun sebelum diagnosis. Kendati demikian, panduan WHO juga menyatakan hal itu bisa berubah sesuai tingkat keparahan kasus.

Pedoman yang sedang dibuat oleh WHO tersebut rencananya akan menjadi dasar identifikasi tren dan statistik kesehatan secara global. Ini juga akan menjadi standar pelaporan kasus kesehatan dan penyakit yang berlaku secara internasional.

Dengan kata lain, panduan itu akan digunakan oleh para praktisi medis, termasuk dokter dan perawat di 100 negara yang tergabung dalam WHO. Para peneliti bidang kesehatan juga dapat menggunakan dokumen itu untuk mengkategorisasikan kondisi kesehatan pasien.

Masuknya sebuah kelainan dalam daftar klasifikasi penyakit akan mempengaruhi kebijakan dan anggaran kesehatan secara nasional. Artinya, di masa depan, tindakan untuk mengatasi kecanduan gim dapat dibiayai oleh kementerian kesehatan. Padahal, belum ada petunjuk yang dibuat tentang bagaimana mengatasi kondisi ini.

Beberapa lembaga swasta di Britania Raya diketahui menawarkan terapi untuk kecanduan gim, termasuk Pusat Penanganan Kecanduan Britania Raya (UKAT). Selain gim, lembaga ini memberikan terapi untuk kecanduan alkohol, judi, dan penyalahgunaan obat.

"Menarik juga ketika tahu bahwa WHO memasukkan kecanduan gim sebagai kondisi kesehatan mental di tahun 2018," kata juru bicara UKAT kepada the Telegraph.

UKAT menyatakan, peningkatan jumlah pendaftar yang ingin menangani kecanduan gim mencapai 300 persen sejak 2014. Setidaknya ada 36 pasien telah tertangani sejak periode tersebut.

Keputusan WHO ini mengundang reaksi cukup besar. Banyak pihak mempertanyakan hal ini. Seorang pemuda asal Ohio, Vincent Allen, mengaku, senang bermain gim di waktu senggang. Penderita Duchenne Muscular Dystrophy ini menganggap keputusan WHO justru akan memicu kondisi kesehatan lainnya.

"Saya menderita Duchenne Muscular Dystrophy dan depresi. Mari kita lihat berapa banyak kondisi yang lebih parah akan muncul," ujar dia.

Keputusan ini juga bertentangan dengan hasil studi yang dipublikasikan di Molecular Psychiatry bahwa bermain gim menembak dapat mengurangi materi abu-abu di dalam hippocampus di otak.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Rusia Tak Terima Jepang Terapkan Sistem Pertahanan Rudal AS

Jepang secara resmi memutuskan pada bulan ini akan memperluas sistem rudal balistiknya bekerja sama dengan stasiun radar Aegis berbasis di AS sebagai respons terhadap ancaman yang berkembang dari roket Korea Utara.(KCNA via Reuters)

Jakarta, CB -- Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyebut, keputusan Jepang untuk menerapkan sistem pertahanan Rudal Amerika Serikat (AS) akan merusak hubungan Moskow dengan Tokyo. Keputusan tersebut juga dinilai sebagai pelanggaran oleh Washington terkait perjanjian penting terkait kontrol senjata.

Jepang secara resmi memutuskan pada bulan ini akan memperluas sistem rudal balistiknya bekerja sama dengan stasiun radar Aegis berbasis di AS sebagai respons terhadap ancaman yang berkembang dari roket Korea Utara.

"Tindakan seperti ini secara langsung berlawanan dengan prioritas membangun kepercayaan militer dan politik antara Rusia dan Jepang, dan sayangnya, akan berdampak negatif pada keseluruhan atmosfer dalam hubungan bilateral, termasuk negosiasi mengenai masalah perjanjian damai," ujar Zakharova, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (28/12).

Zakharova pun menyebut hal tersebut sebagai satu lagi pelanggaran terhadap perjanjian nuklir atau Intermediate-range Nuclear Force (INF) oleh Amerika Serikat.

Rusia dan Jepang tidak pernah secara formal mengakhiri permusuhan mereka setelah perang dunia kedua, karena perselisihan terkait rantai kepulauan di wilayah Pasifik.

Presiden Rusia Vladimir Putin pada bulan lalu menyebut, Moskow akan memeriksa bagaimana hal tersebut akan mempengaruhi komitmen keamanan Tokyo terhadap sekutunya.

Credit cnnindonesia.com

Presiden Taiwan: Militer China Ganggu Stabilitas Kawasan

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menyebut aktivitas tinggi militer China mengganggu stabilitas kawasan. (REUTERS/Tyrone Siu)

Jakarta, CB -- Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menyebut aktivitas tinggi militer China mengganggu stabilitas kawasan. Dia mengatakan pasukannya terus memantau dengan seksama kegiatan pasukan Tirai Bambu.

Berbicara kepada para pejabat militer senior di Taipei, Tsai mengatakan pemerintahannya menginginkan perdamaian, tapi "tidak bisa meluangkan sehari pun tanpa kesiapan perang."

"Dalam rentang waktu ini, aktivitas tinggi militer China di Asia Timur telah memengaruhi keamanan dan stabilitas di kawasan hingga titik tertentu," ujar Tsai sebagaimana dikutip Reuters.

"Negara kita selalu menjadi pendukung keamanan dan stabilitas kawasan, inilah mengapa tentara nasional kita mesti memantau seksama pergerakan militer China dan mengambil tindakan yang sesuai ketika diperlukan untuk menjaga keamanan negara dan kawasan."

China menilai Taiwan sebagai wilayahnya dan tidak pernah menepikan kemungkinan menggunakan cara paksa untuk merebut kekuasaan atas pulau yang disebut sebagai provinsi pembangkang itu.

Beijing terus meningkatkan tekanannya terhadap Taiwan semenjak Tsai yang didukung partai pro-kemerdekaan Taiwan terpilih sebagai presiden, tahun iin.

Beijing mencurigai Tsai berupaya untuk mendeklarasikan kemerdekaan pulau tersebut secara resmi dan melewati batas toleransi China. Sementara itu, Tsai menginginkan perdamaian meski bersumpah akan mempertahankan keamanan dan kelangsungan Taiwan.

Kementerian Pertahanan Taiwan menyebut angkatan udara telah melakukan sekitar 16 latihan di sekitar pulau. Mereka juga memperingatkan bahwa ancaman militer China terus meningkat.

Beijing telah berulang kali menyatakan latihan yang juga dilakukan di Laut China Selatan dan Laut Jepang itu bersifat rutin dan tidak diarahkan pada pihak manapun.

Juru bicara Kementerian Pertahanan China , Ren Guoqiang, berbicara di Beijing, mengatakan latihan itu tidak akan berdampak negatif pada kawasan dan latihan militer itu akan dilanjutkan secara rutin.

"Perkembangan militer China adalah kekuatan untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan," kata Ren kepada wartawan.

Angkatan udara China kerap melakukan latihan di sekitar Taiwan. (U.S. Navy/Wikimedia CC-PD-Mark)

China telah memeringatkan Tawain agar tidak "menggunakan senjata untuk menolak reunifikasi" dan media pemerintah secara rutin mempublikasikan gambar-gambar jet China terbang di dekat pulau tersebut.

Ketegangan meningkat bulan ini, ketika seorang diplomat China mengancam China akan menginvasi Taiwan jika ada kapal perang Amerika Serikat yang berlabuh.

Taiwan mempunyai pertahanan yang cukup kuat, terdiri sebagian besar dari senjata buatan AS. Namun, pemerintahnya terus menekan Washington untuk menjual persenjataan yang lebih canggih.

Pemerintahan demokratis Taiwan sama sekali tidak tertarik dikendalikan oleh China yang otokratis, dan Taipei menuding Beijing tidak mengerti apa-apa soal demokrasi.

Credit cnnindonesia.com

China Bakal Ubah Konstitusi, Xi Jinping Bisa Makin Kuat

Partai Komunis China akan mengubah konstitusi untuk pertama kalinya sejak 2004, memperkuat kekuasaan Presiden Xi Jinping. (REUTERS/Jason Lee)

Jakarta, cb -- Partai Komunis China bakal mendiskusikan perubahan konstitusi negara untuk pertama kalinya sejak 2004, bulan depan. Para analis memprediksi langkah ini akan memperkuat kekuasaan Presiden Xi Jinping.

Perubahan tersebut bisa memungkinkan pembentukan Komisi Pengawasan Nasional, satuan tugas anti-korupsi baru yang mempunyai wewenang luas setingkat nasional. Sementara itu, ada juga spekulasi soal kemungkinan penghapusan batas masa jabatan presiden yang memungkinkan Xi berkuasa hingga 2022.

Jika terealisasi, langkah ini bakal memperkuat Xi yang baru saja mengambil komando atas pasukan polisi paramiliter China.

Pada Oktober, Partai Komunis China mengabadikan "Pikiran Xi Jinping" sebagai prinsip negara, menempatkannya di posisi yang tidak pernah diisi pemimpin China lain selain Mao Zedong, pendiri negara.

Di saat yang sama, Xi mengungkap tim pemimpin baru tanpa sosok yang berpotensi jadi penerusnya. Hal ini memperkuat spekulasi orang nomor satu di China itu akan terus berkuasa hingga melampaui masa jabatan lima tahun yang kini ia emban.

Margaret Lewis, pakar sistem hukum China di National Taiwan University yang dikutip CNN pada Kamis (28/12), mengatakan Xi telah mencapai "kemenangan politik besar" dengan diabadikan di konstitusi partai.

Dia pun dinilai "tidak perlu mengubah peraturan batas masa jabatan untuk tetap sangat berkuasa."

Tidak seperti jabatan presiden, tidak ada batas masa jabatan untuk sekretaris jenderal Partai Komunis. Dari posisi yang secara tradisional dipegang oleh orang yang sama itulah kekuasaan Xi yang sesungguhnya mengalir.

Deng Xiaoping, saat masih menjadi pemimpin China, menyerahkan hampir semua posisi resmi tapi mempertahankan kuasa yang besar dalam menentukan kebijakan, kata Lewis.

"Jabatan berpengaruh, tapi ada hal yang lebih berpengaruh daripada itu di China," ujarnya, terutama ketika "seorang pejabat tinggi lain bertindak sebagai pemantau atas kekuasaannya."

Pekan ini, Politburo, badan tertinggi partai, menjalani sesi evaluasi seperti di era Mao Zedong dan bersumpah akan patuh kepada Xi. Demikian dilaporkan Xinhua sebagaimana dikutip CNN.

"Xi telah menunjukkan keyakinan dan kemauan yang kuat, komitmen kepada rakyat, kebijaksanaan dan taktik politik luar biasa dan rasa tanggung jawab yang kuat, dalam memimpin Partai Komunis dan China di tengah perjuangan besar menghadapi fitur-fitur kontemporer baru," kata Politburo usai sesi tersebut.

William Nee, seorang peneliti China untuk Amnesty Internasional, mengatakan pertemuan evaluasi itu "alat yang sangat tua ... untuk membuat orang-orang mengakui kesalahannya secara publik, bicara soal permasalahan dalam gaya bekerjanya dan menyatakan kesetiaan kepada partai dan dalam kasus ini secara eksplisit kepada Xi Jinping."
Lewis mengatakan sesi itu menunjukkan ciri khas sistem di bawah Xi yang "tidak banyak toleransi ... untuk kegoyahan sekecil apapun dari jalur partai."

Pembentukan Komisi Pengawasan Nasional akan memperluas kedisiplinan dan kendali tersebut hingga ke masyarakat luas, kata sejumlah analis.

Memberantas korupsi selama ini menjadi prioritas Xi, tapi sebelumnya kebijakan itu terfokus pada badan partai dan militer sehingga memicu dukungan besar dari publik, meski sejumlah kritik menudingnya menggunakan gerakan itu untuk menyingkirkan pesaing.

Credit cnnindonesia.com

Menangi Pemilu, George Weah presiden Liberia

George Weah, pemain terbaik dunia 1995, memenangkan Pemilihan Presiden Liberia. (AFP)

Monrovia (CB) - Mantan bintang sepak bola George Weah mengalahkan Wakil Presiden Joseph Boakai demi memenangkan pemilihan presiden Liberia dengan menangguk 61,5 persen suara berdasarkan 98,1 persen suara masuk, kata komisi Pemilu negara ini seperti dikutip Reuters.

Weah akan menggantikan inkumben Presiden Ellen Johnson Sirleaf bulan depan dalam masa transisi demokratis pertama sejak 1944 di Liberia.

Para pendukung Weah berparade di sepanjang jalan ibu kota Monrovia dan membunyikan klakson mobil untuk merayakan berita gembira itu.

Weah besar di daerah kumuh Clara Town di Monrovia untuk kemudian menjadi bintang AC Milan, Paris St Germain dan Chelsea serta menjadi satu-satunya pesepakbola Afrika yang dianugerai Pemain Terbaik Dunia FIFA.

Cercaannya terhadap kaum kaya mempertemukan dia dengan ketidakpuasan rakyat kepada 12 tahun kekuasaan Johnson Sirleaf yang dikritik karena gagal memberantas korupsi elite dan kemiskinan.

Tingkat partisipasi pemilih pada putaran kedua pemilihan presiden ini adalah 56 persen, kata Ketua Komisi Pemilu Nasional (NEC) Jerome Korkoyah kepada wartawan di Monrovia.

Liberia adalah republik modern paling tua di Afrika yang didirikan oleh bekas-bekas budak AS pada 1847. Pemindahan kekuasaan secara demokratisnya terjadi pada 1944 dan lalu diikuti kudeta militer pada 1980 serta perang saudara selama 14 tahun yang baru berakhir pada 2003.

Credit antaranews.com

Facebook Tutup Akun Presiden Muslim Chechnya, Ada Apa?

Ramzan Kadyrov bersama Vladimir Putin

CB, GROZNY -- Platform media sosial Facebook dan Instagram menonaktifkan akun pemimpin kuat Republik Chechnya Ramzan Kadyrov sejak 23 Desember lalu. Hal ini memicu banyak orang bertanya-tanya maksud perusahaan layanan jejaring sosial yang berbasis di California, Amerika Serikat (AS) tersebut. Padahal Kadyrov adalah salah satu pengguna aktif dengan memiliki empat juta pengikut.

Ketika akun Kadyrov ditutup secara tiba-tiba, orang-orang memperhatikannya. Presiden Chechnya tersebut telah lama menjadi pengguna media sosial yang produktif, dia mengisi akunnya dengan foto-fotonya memeluk kucing, mengangkat barbel dan juga pernah mengunggah puisi tentang Presiden Rusia Vladimir Putin.

Adapun menurut laporan The New York Times, Jumat (29/12), juru bicara Facebook menjelaskan bahwa akun Kadyrov dinonaktifkan karena dia telah ditambahkan ke dalam daftar sanksi oleh AS.
Sehingga perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk bertindak. Kadyrov dilaporkan telah terlibat dalam tindakan penyiksaan, penculikan dan pembunuhan, di antara pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

Namun demikian penutupan akun itu tidak terjadi pada pemimpin-pemimpin lain yang juga termasuk dalam daftar sanksi. Termasuk Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan banyak pejabat pemerintahannya.

Langkah Facebook dalam melawan politisi Muslim tersebut merupakan tindakan terbaru dalam proses pengambilan keputusan yang tampaknya sewenang-wenang dan seringkali buram. Hal ini menarik kritikan luas untuk raksasa media sosial tersebut.

Facebook telah diserang karena mengizinkan penyebaran berita palsu di platformnya, dengan responsnya yang terbatas. Dalam kasus ini, dikatakan bahwa secara hukum wajib bertindak karena sanksi keuangan dan standar yang belum diterapkan secara merata, yang menurut para ahli mungkin tidak dapat dipertahankan.

"Undang-undang sanksi ini hanya ditulis untuk satu tujuan, digunakan untuk menekan pembicaraan dengan sedikit pertimbangan mengenai nilai-nilai ekspresi kebebasan dan tujuan khusus untuk menghalangi ucapan, berlawanan dengan pemblokiran perdagangan atau pendanaan karena sanksi tersebut dirancang untuk dilakukan. Ini benar-benar bermasalah," kata staf pengacara untuk proyek Ucapan, Privasi dan Teknologi di Serikat Kebebasan Sipil AS Jennifer Stisa Granick.

Facebook yang juga memiliki Instagram itu tidak memiliki seperangkat aturan yang komprehensif untuk mengatur penghapusan akun atau unggahan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Putin mendaftar jadi peserta pemilihan presiden 2018

Presiden Rusia Vladimir Putin melambai kepada peserta World Festival of Youth and Students ke-19 saat upacara penutupan di Olympic Park di Sochi, Rusia, Sabtu (21/10/2017). (REUTERS/Alexander Zemlianichen)

Moskow (CB) - Presiden Rusia Vladimir Putin menyerahkan dokumen-dokumen pendaftaran pemilihan presiden tahun depan pada Rabu (27/12), sehari setelah ratusan politikus, selebritas dan tokoh olahraga menyatakan mendukung pencalonannya.

Putin mengunjungi Komisi Pemilihan Pusat, menyerahkan paspornya dan 300.000 tanda tangan yang disyaratkan undang-undang Rusia bagi mereka yang ingin menjadi kandidat independen dalam pemilihan presiden.

Pria 65 tahun itu, yang hanya akan menghadapi beberapa kandidat oposisi, ingin memperpanjang masa jabatannya sampai 2024, yang akan menjadikannya pemimpin terlama Rusia sejak diktator Joseph Stalin.

Sehari sebelumnya lebih dari 600 selebritas, politikus dan tokoh olahraga berkumpul di Moskow untuk secara resmi mencalonkan Putin. Namun Putin tidak menghadiri acara tersebut, menurut Kremlin karena jadwalnya padat. Putin malah bertemu dengan anak-anak untuk meresmikan pembukaan Pohon Natal di satu lapangan dekat tembok Kremlin.

Awal pekan ini para petinggi Komisi Pemilihan Pusat melarang pemimpin oposisi utama Alexei Navalny mencalonkan diri menjadi presiden dengan alasan dia pernah menjalani hukuman korupsi kontroversial yang menurutnya bermotif politik.

"Bagaimana mereka akan menatap anak-anak mereka?" tanya Navalny di Facebook, merujuk pada banjir dukungan bagi Putin, yang pertama terpilih menjadi presiden tahun 2000.

Kandidat yang bersaing melawan Putin termasuk politikus veteran ultra-konservatif Vladimir Zhirinovsky, kandidat Partai Komunis Pavel Grudinin dan seorang mantan sosialita yang menjadi jurnalis liberal Ksenia Sobchak.

Navalny, yang dipandang oleh banyak orang sebagai satu-satunya pemimpin oposisi Rusia yang memiliki kesempatan besar menantang Putin, telah menyerukan pemboikotan terhadap pemilihan tersebut menurut siaran kantor berita AFP.

Credit antaranews.com

Pelanggaran HAM di Filipina Selatan Meningkat

JENEWA - Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap komunitas Muslim di Filipina selatan dapat meningkat saat Presiden Rodrigo Duterte memperpanjang status darurat militer.

Duterte menyebut wilayah Mindanao sebagai titik masalah dan kekerasan oleh militan serta pemberontak. Dia menerapkan darurat militer pada Mei setelah militan mengambil alih kota Marawi.

Pengepungan dan perang di Marawi menjadi krisis keamanan terbesar di Filipina dalam beberapa dekade terakhir. Konflik Marawi menewaskan lebih dari 1.100 orang.

Anggota parlemen Filipina bulan ini mendukung rencana memperpanjang darurat militer di wilayah itu hingga 2018. Ini merupakan periode darurat militer terpanjang di Filipina sejak era pemerintahan Ferdinand Marcos pada 1970-an.

“Militerisasi telah memaksa ribuan warga asli Lumad mengungsi dan beberapa orang tewas,” ungkap Victoria Tauli-Corpuz dan Cecilia Jimenez-Damary, pelapor khusus Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak asasi warga asli dan pengungsi internal.

Kedua orang itu menambahkan, “Mereka mengalami pelanggaran HAM dalam skala luas dana parah. Kami khawatir situasi dapat memburuk jika perpanjangan darurat militer hingga akhir 2018 mengakibatkan militerisasi lebih luas.”

Filipina memiliki kewajiban dalam hukum internasional untuk melindungi warga asli dan menjamin tidak terjadi pelanggaran HAM. “Ini termasuk tuduhan pembunuhan dan berbagai serangan yang dilakukan anggota pasukan bersenjata,” papar kedua pelapor HAM PBB tersebut, dikutip kantor berita Reuters.

Pemerintah Filipina khawatir wilayah pegunungan dan hutan di Mindanao itu dapat menarik para militan asing. Wilayah Mindanao memiliki luas sama dengan Korea Selatan (Korsel).

Para pakar PBB menyatakan, mereka memiliki informasi yang menyatakan 2.500 warga Lumad telah mengungsi sejak Oktober. Para petani Lumad juga dibunuh pasukan militer pada 3 Desember di provinsi Cotabao Selatan.

“Kami khawatir beberapa serangan ini berdasarkan kecurigaan tanpa dasar bahwa Lumad terlibat dengan kelompok militan atau dianggap melawan aktivitas pertambangan di tanah leluhur mereka,” papar kedua pelapor PBB itu.

Di Manila, anggota oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan petisi agar Mahkamah Agung (MA) memeriksa legalitas perpanjangan status darurat militer di Filipina Selatan. Mereka meminta MA mendeklarasikan bahwa perpanjangan status itu batal demi hukum karena tidak ada cukup alasan nyata adanya invasi atau pemberontakan, seperti yang disyaratkan konstitusi.

Juru bicara Duterte mengatakan, perpanjangan status darurat militer itu diperlukan untuk membersihkan sisa teroris yang berperang di Marawi dan wilayah sekitarnya.

Sejak Duterte menjabat pada Juni tahun lalu, Filipina juga mendapat kritik internasional karena membunuh sekitar 3.900 orang dalam operasi antinarkoba oleh kepolisian.

Credit sindonews.com

Tegang dengan China dan Korut, Jepang Ubah Kapal Perang Jadi Kapal Induk

TOKYO - Pemerintah Jepang memerintahkan kapal pengangkut helikopter kelas Izumo dikonversi menjadi kapal yang mampu meluncurkan jet tempur. Kebijakan ini diambil di tengah ketegangan dengan China dan Korea Utara (Korut).

Kapal sepanjang 248 meter itu akan menjadi kapal Jepang pertama yang mampu meluncurkan pesawat tempur sejak Perang Dunia Kedua, yang menandai kelanjutan militerisasi di Jepang baru-baru ini.

Setelah kekalahannya di akhir Perang Dunia Kedua, Jepang menandatangani sebuah kesepakatan yang menjanjikan untuk tidak membangun senjata ofensif dan untuk mengubah militernya menjadi kekuatan defensif.

Sekarang angkatan laut Jepang, yang dikenal sebagai Maritime Self Defense Force, telah membuat China memberikan peringatan setelah terlihat untuk menjauh dari kesepakatan damai tersebut.

Juru bicara kementerian luar negeri China Hua Chunying mengatakan: "Kami mendesak Jepang untuk melakukan lebih banyak hal yang dapat membantu meningkatkan rasa saling percaya dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional," seperti dikutip dari Daily Express, Kamis (28/12/2017).

China telah memperingatkan langkah tersebut dapat melanggar klausul "no-war" konstitusional Jepang.

Perdana Menteri Shinzo Abe telah menuai kritik setelah menandatangani kesepakatan senjata termasuk satu dengan AS untuk membeli 42 F-35A.

F-35A membutuhkan landasan pacu dan tidak sesuai untuk kapal pengangkut kelas Izumo yang dikonversi, bagaimanapun, telah disarankan agar pesanan tersebut dapat diubah untuk menyertakan F-35B yang mampu melakukan landas vertikal.

Media lokal telah menempatkan biaya konversi sebesar USD500 juta, sebuah angka yang akan mrroket jadi USD4 miliar jika sebuah kapal serupa, Kaga, ditambahkan.

Diperkirakan kapal induk tersebut akan melakukan patroli daerah-daerah yang disengketakan di Laut Cina Timur dimana China dan Jepang keduanya mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Senkaku.

Ekspansi tersebut terjadi setelah terungkap bahwa Jepang sedang membangun baterai rudal di sebuah pulau di dekat China.

Menteri Pertahanan Itsunori Onodera mengkonfirmasi bahwa rudal tersebut dibutuhkan untuk melindungi pulau tersebut dari invasi.

Langkah tersebut merupakan bagian dari ekspansi militer yang akan melihat baterai rudal jelajah anti-kapal dan anti-pesawat terbang yang bergabung dengan garnisun pasukan dan instalasi radar yang dipasang di pulau-pulau Jepang.

Menteri Pertahanan Itsunori Onodera mengkonfirmasi bahwa rudal tersebut dibutuhkan untuk melindungi pulau tersebut dari invasi.

Pembentukkan tersebut terjadi saat Beijing secara agresif berusaha memperluas kekuasaannya di Laut Cina Selatan untuk menguasai jalur pelayaran dan kepulauan dari negara lain.

Walikota Ishigaki Yoshitaka Nakayama mengatakan: "Sampai China menjadi negara dengan sistem politik normal, kita perlu melindungi diri kita sendiri."

Namun persiapan dipenuhi oleh protes dari beberapa penghuni pulau yang khawatir langkah tersebut akan menjadikan mereka sasaran militer besar China.

Aktivis anti-basis Shizuo Ota mengatakan: "Kami akan dimusnahkan dalam sekejap."

Credit sindonews.com

Antibodi Antraks Ditemukan di Tubuh Tentara Korut yang Membelot

SEOUL - Seorang tentara Korea Utara (Korut) yang membelot ke Korea Selatan (Korsel) ditemukan dengan antibodi antraks dalam sistem kekebalan tubuhnya. Temuan ini memicu kekhawatiran akan kemampuan senjata biologis negara nakal itu.

Seorang pejabat intelijen Korsel mengatakan bahwa tentara yang tidak disebutkan namanya itu telah terkena atau divaksinasi untuk virus antraks dan telah mengembangkan kekebalan terhadap penyakit mematikan tersebut.

"Antibodi antraks telah ditemukan pada tentara Korea Utara yang membelot tahun ini," kata sumber tersebut seperti dikutip dari IB Times, Rabu (27/12/2017).

Laporan tersebut menambah kekhawatiran bahwa Korut mengembangkan senjata biologis, terutama mengingat rincian yang dipublikasikan pada tahun 2015 oleh Lembaga Penelitian Teknologi Biologi Pyongyang yang mengatakan bahwa senjata semacam itu sedang dibuat.

Anthrax bisa membunuh dalam waktu 24 jam kecuali orang telah divaksinasi atau telah mendapatkan antibiotik. Kementerian Pertahanan Korsel menyatakan militer negara itu diperkirakan akan memiliki vaksin antraks yang dikembangkan pada akhir tahun 2019 nanti.

Ada laporan bahwa Pyongyang ingin memasang virus antraks ke rudal balistik antar benuanya yang mampu mencapai Amerika Serikat (AS).

Baca juga:
Korut Dilaporkan Uji Rudal Antarbenua Berhulu Ledak Antraks
https://international.sindonews.com/read/1267578/40/korut-dilaporkan-uji-rudal-antarbenua-berhulu-ledak-antraks-1513817265

Surat kabar Jepang Asahi melaporkan bagaimana Korut bereksperimen dengan peralatan panas dan tekanan tinggi untuk mencegah antraks dari kematian pada suhu tinggi di atas 7.000 derajat yang dihasilkan pada saat masuk kembali ICBM ke atmosfer.

Sebelumnya pada bulan Desember, sebuah laporan Gedung Putih menimbulkan kekhawatiran bahwa Korut sedang mengembangkan senjata kimia dan biologi yang dapat "dikirim melalui rudal".

Sementara itu, tepat sebelum Natal, Korut mengatakan bahwa ini adalah "mimpi" AS untuk berpikir bahwa pihaknya akan melepaskan senjata nuklirnya. Korut pun menyebut sanksi terakhir dari PBB untuk negara tersebut sebuah tindakan perangyang melanggar kedaulatannya.

Sanksi ini dijatuhkan mengikuti peluncuran rudal paling canggih Korut, Hwasong-15.

Credit sindonews.com

Ledakan Hantam Kantor Media di Afghanistan, Puluhan Tewas

KABUL - Puluhan orang dilaporkan tewas ketika sebuah serangan bom bunuh diri mengahantam kantor sebuah media di Afghanistan. Ledakan itu mengguncang kantor berita Afghan Voice, yang berlokasi di pusat kota Kabul.

"Setidaknya 40 orang tewas dan sekitar 30 orang lainnya menderita luka-luka dalam sebuah serangan bom terhadap kantor berita Afghan Voice," kata Kementerian Dalam Negeri Afghanistan dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Kamis (28/12).

Sejumlah saksi mata menuturkan, serangan tersebut terjadi saat diskusi panel pagi di kantor berita itu, yang turut dihadiri oleh sejumlah siswa dari beberapa sekolah di Afghanistan.

Sementara itu, Sayed Abbas Hussaini, seorang wartawan di kantor berita tersebut, mengatakan bahwa tampaknya ada lebih dari satu ledakan selama serangan tersebut. Dia mengatakan seorang reporter telah terbunuh dan satu orang lainnya terluka.

Sejauh ini belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Taliban, yang pada awalnya diduga berada di balik serangan, menyatakan tidak terlibat sama sekali dalam serangan itu.

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid melalui akun Twitternya menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam serangan tersebut.

Serangan ini sendiri terjadi sepekan setelah adanya serangan bom bunuh diri terhadap kantor badan intelijen yang berada di Kabul. Serangan itu menewaskan lima orang, dan melukai sejumlah orang lainnya.

Kantor media sejatinya bukanlah sasaran baru bagi kelompok milisi di Afghanistan. Bulan lalu, sebuah bom mengguncang sebuah stasiun televisi yang berada di Kabul.

Credit sindonews.com

ISIS Klaim Dalangi Serangan ke Kantor Media di Afghanistan

KABUL - ISIS mengklaim berada di balik serangan terhadap kantor berita Afghan Voice, yang berlokasi di pusat kota Kabul. Klaim itu disampaikan ISIS melalui sebuah pernyataan yang dirilis di media mereka, al-Amaq.

"Serangan bom bunuh diri itu dilakukan oleh satu pembom yang mengenakan rompi dan menyusul tiga ledakan bom lainnya di wilayah yang sama," bunyi pernyataan ISIS tersebut, seperti dilansir Reuters pada Kamis (29/12).

Namun, ISIS tidak memberikan bukti yang dapat memperkuat klaim bahwa serangan itu memang dilakukan oleh salah seorang anggota atau simpatisan mereka.

Sebelumnnya diwartakan, Kementerian Dalam Negeri Afghanistan menuturkan, setidaknya 40 orang tewas dan sekitar 30 orang lainnya menderita luka-luka dalam sebuah serangan bom terhadap kantor berita Afghan Voice.

Sejumlah saksi mata menuturkan, serangan tersebut terjadi saat diskusi panel pagi di kantor berita itu, yang turut dihadiri oleh sejumlah siswa dari beberapa sekolah di Afghanistan.

Sementara itu, Sayed Abbas Hussaini, seorang wartawan di kantor berita tersebut, mengatakan bahwa tampaknya ada lebih dari satu ledakan selama serangan tersebut. Dia mengatakan, seorang reporter telah terbunuh dan satu orang lainnya terluka.

Credit sindonews.com

Kamis, 28 Desember 2017

Prancis Desak Saudi Cabut Blokade di Yaman

PARIS - Prancis mendesak Arab Saudi untuk segera mencabut blokade secara penuh terhadap Yaman. Saudi, dan koalisi yang mereka pimpin memberlakukan blokade ekonomi terhadap Yaman, yang membuat wilayah itu kesulitan mendapatkan akses terhadap bahan pangan.

Desakan tersebut disampaikan saat terjadi pembicaraan melalui telepon antara Presiden Prancis, Emmanuel Macron dengan pemimpin Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud. Pembicaraan itu diketahui berlangsung pada akhir pekan lalu.

Seorang sumber di istana Elysee, yang merupakan istana kepresidenan Prancis menuturkan, dalam pembicaraan itu Macron meminta Raja Salman sepenuhnya mencabut blokade terhadap Yaman dan menyatakan blokade itu telah menyebabkan bencana kelaparan di negara tersebut.

"Presiden menyatakan keprihatinan yang kuat tentang bencana kemanusiaan di Yaman, dan meminta Raja Saudi untuk mencabut sepenuhnya blokade tersebut untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan, dan barang komersial masuk ke Yaman," kata sumber itu yang berbicara dalam kondisi anonim, seperti dilansir Reuters pada Rabu (27/12).

Blokade terhadap Yaman mulai diberlakukan sejak 4 November lalu, dimana akses terhadap seluruh bandara dan pelabuhan ditutup, baik untuk kegiatan komersil, ataupun bantuan kemanusiaan. Blokade ini merupakan tanggapan atas serangan rudal yang ditembakkan oleh kelompok pemberontak Houthi ke bandara internasional Riyadh.

Saudi, dan anggota koalisi yang mereka pimpin pada akhir November mulai melonggarkan blokde terhadap Yaman, dengan membuka kembali akses ke pelabuhan Hodeida dan bandara Sanaa.

Pelonggaran blokade ini dilakukan setelah selama berminggu-minggu badan-badan PBB dan kelompok kemanusiaan memperingatkan bahwa blokade telah menyebabkan kelaparan massal di negara tersebut.

Credit sindonews.com

Turki Kembali Kirim Tentara ke Qatar

ANKARA - Turki dilaporkan kembali mengirimkan tentara ke Qatar. Tentara Turki tersebut tiba di sebuah pangkalan militer yang dimiliki Turki, yang berlokasi di pinggiran Ibu Kota Qatar, Doha, semalam.

"Sekelompok tentara Turki semalam telah mencapai sebuah pangkalan militer di ibukota Qatar, Doha. Kelompok tentara tersebut tiba di Pangkalan Udara al-Udeid di Doha selatan," kata Kementerian Pertahanan Qatar dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (27/12).

Menurut Kementerian Pertahanan Qatar, tentara Turki yang baru tiba tersebut akan bergabung dengan kelompok lain yang telah tiba sebelumnya di markas militer Tariq bin Ziyad.

Pengiriman tentara tersebut dilakukan sebagai bagian dari kesepakatan pertahanan yang dicapai tahun 2014 antara Doha dan Ankara. Di mana Turki mendirikan sebuah pangkalan di Qatar atas permintaan pemerintah Qatar.

Pada bulan April 2016, kedua negara kembali mencapai kesepakatan yang memungkinkan Turki untuk mengirim tentara mereka ke sebuah pangkalan militer di negara Teluk tersebut.

Kelompok pertama tiba di Qatar bulan Juni ini, dan melakukan latihan pertama mereka di pangkalan militer Tariq bin Ziyad. Dengan kelompok baru ini, kedua negara tersebut akan memiliki lebih banyak latihan militer yang bertujuan memperkuat kemampuan pertahanan kedua negara.

Credit sindonews.com

Erdogan Sebut Assad Teroris yang Sebenarnya

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan

CB, ANKARA -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan tidak ada tempat bagi Bashar al-Assad, untuk masa depan Suriah. Menurutnya, Suriah sangat tidak mungkin bisa maju jika presidennya adalah Assad.

"Sangat tidak mungkin untuk maju bersama Assad di Suriah. Untuk apa? Bagaimana bisa kita merangkul masa depan dengan Presiden Suriah yang membunuh hampir satu juta warganya," kata Erdogan seperti dikutip dari Anadolu, Kamis (28/12),
Pernyataan tersebut disampaikan Erdogan dalam sebuah konferensi pers di Ibu Kota Tunisia, Tunis, menyusul adanya pertemuan tertutup dengan rekannya dari Tunisia, Beji Caid Essebsi.

Erdogan kembali mempertanyakan keinginan warga Suriah menjadikan Assad sebagai pemimpinnya. Ia menilai Assad justru adalah teroris sebenarnya yang menimbulkan tindakan terorisme di Suriah.
"Apakah orang-orang Suriah ingin melihat orang seperti itu sebagai pemimpin? Saya katakan ini dengan sangat jelas dan terbuka bahwa Assad sebenarnya adalah teroris yang terlibat dalam terorisme negara," ujar dia.
Erdogan pun menegaskan perdamaian tidak akan menghampiri Suriah bila Bashar al-Assad masih menjabat presiden.
Suriah telah dikurung dalam perang sipil yang kejam sejak awal tahun 2011, ketika rezim Bashar al-Assad menindak demonstrasi pro-demokrasi dengan keganasan. Sejak itu, ratusan ribu orang terbunuh dan lebih dari 10 juta orang mengungsi.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Mesir Gantung Mati 15 Pria Terlibat Kekerasan di Sinai

CB, Jakarta - Otoritas Mesir menggantung 15 pria di dua penjara setelah terbukti terlibat kekerasan di utara negara pada 2013, Selasa, 26 Desember 2017.
Menurut laporan Al Jazeera, mereka divonis mati oleh pengadilan karena terlibat dalam serangan terhadap militer Mesir di Gurun Sinai pada 2013 yang menyebabkan kematian dan kerusakan sejumlah kendaraan.

Warga Mesir berjalan di depan Masjid Rawdah usai terjadinya aksi serangan bom dan tembakan di Ibukota Provinsi Sinai, Mesir, 24 November 2017. Masjid Rawdah dikenal sebagai Masjid Sufi, dimana sebelumnya para militan telah menculik dan memenggal seorang pemimpin sufi tua, karena menuduh pria itu melakukan sihir yang dilarang oleh Islam. AFP PHOTO

Mesir menuding para tahanan yang melakukan serangan mematikan terhadap aparat keamanan adalah anggota kelompok militan, cabang dari ISIS.

"Mereka dituduh terlibat aksi terorisme dalam serangan di Aris, Sinai Utara, pada 15 Agustus 2017," kata pengacara terdakwa, Khaled Al-Masry, seperti dikutip Ahram.

Warga Mesir berjalan di depan sejumlah jenazah korban tewas aksi serangan bom dan tembakan di dalam Masjid Rawdah di Ibukota Provinsi Sinai, Mesir, 24 November 2017. Saat ini belum terdapat kelompok yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. AFP PHOTO
Mereka sempat melakukan banding, namun Pengadilan Tinggi Militer Mesir, menolak pada November 2017.

Belum lama ini terjadi serangan terhadap sebuah masjid di Sinai Utara, Mesir, menewaskan lebih dari 300 orang. Diduga serangan serangan tersebut dilakukan oleh ISIS meskipun kelompok ini mengaku tidak bertanggung jawab.

Credit TEMPO.CO

Turki tak akan pernah tolerir pengakuan Yerusalem ibu kota Israel

Kamis, 28 Desember 2017 05:47 WIB

Presiden Turki Tayyip Erdogan (REUTERS/Umit Bektas)

Jakarta (CB) - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan negerinya tidak akan pernah menoleransi pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Yerusalem adalah garis merah kami. Setiap langkah melawan status bersejarah dan kesucian Yerusalem adalah tak bisa diterima," kata Erdogan sembari bersumpah bahwa negaranya akan menggalang dukungan internasional untuk pengakuan negara Palestina dan berusaha menggalang dukungan Uni Eropa.

Erdogan berbicara dalam lawatan ke Tunisia pada akhir tur empat harinya ke Afrika yang fokus kepada masalah ekonomi.

Dalam jumpa pers bersama dengan Presiden Tunisia Beji Caid Essebsi, Erdogan juga menyebut Presiden Suriah Bashar Al-Assad sebagai "teroris yang terlibat dalam terorisme negara" dan oleh karena itu haram menjadi bagian dari masa depan Suriah pascaperang.

"Bagaimana kami bisa menyambut masa depan dengan seorang pemimpin Suriah yang telah membunuh sejuta orang warganya sendiri," kata Erdogan yang negerinya dibanjiri pengungsi Suriah selama perang berkecamuk di negara tetangganya itu.

Turki, Rusia dan Iran menjadi bagian sangat penting dalam upaya damai di Suriah pada tahun terakhir ini. Namun mereka berseberangan dalam pemihakan kepada pihak-pihak bersengketa di Suriah. Turki mendukung oposisi, sedangkan Rusia dan Iran mendukung Assad.

Credit antaranews.com

Warga Guatemala Tolak Pemindahan Kedutaan ke Yerusalem

GUATEMALA CITY - Keputusan pemerintah Guatemala untuk memindahkan Kedutaan Besar mereka di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem ternyata mendapat tentangan dari masyarakat Guatemala. Banyak dari masyarakat Guatemala yang menyangkan dan menolak keputusan tersebut.

Menurut Departemen Urusan Ekspatriat Guatemala, awalnya penolakan terhadap keputusan pemindahaan kedutaan itu datang dari komunitas Palestina di Guatemala. Namun, lambat laun komunitas, dan kelompok lain di Guatemala mulai menyampaikan penolakan serupa.

Melasnir Fars News pada Rabu (27/12), kelompok-kelompok ini khawatir keputusan pemindahan kedutaan itu akan memberikan dampak buruk baik dari segi politik, ataupun ekonomi kepada Guatemala.

Penolakan tersebut juga datang dari sejumlah politisi, dan tokoh-tokoh masyarakat di negara itu. Salah satu tokoh yang bersuara kencang mengenai hal ini adalah mantan Wakil Presiden Guatemala, Eduardo Stein.

Stein, yang dilengserkan pada tahun 2014 karena diduga melakukan korupsi, menuturkan keputusan ini akan memiliki implikasi ekonomi yang besar bagi masyarakat Guatemala dan akan mempengaruhi lebih dari 45 ribu petani kapulaga di negara Amerika Tengah.

Kekwatiran serupa juga disampaikan oleh Presiden Uni Eksportir Guatemala. Presiden Uni Eksportir Guatemala bahkan telah menyampaikan Kementerian Luar Negeri Guatemala untuk membatalkan keputusan tersebut, demi kepentingan perekonomian Guatemala, karena negara-negara Islam dan Arab adalah salah satu pasar terbesar kapulaga dari Guatemala.

Sejatinya ini bukan kali pertama Guatemala mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, dan berencana menindahkan kedutaan ke Yerusalem. Pada masa pemerintahan Ramiro J Leon Carpio, tahun 1993 hingga 1996, Guatemala juga pernah menyatakan hal serupa. Namun, Carpio langsung membatalkan keputusan tersebut, setelah negara-negara Arab dan Islam menutup pintu mereka ke pasar Guatemala.

Credit sindonews.com

Ironi Presiden Guatemala yang akui Yerusalem milik Israel; dibelit korupsi

Presiden Guatemala Jimmy Morales (kiri) (REUTERS/Jorge Dan Lopez)

Jakarta (CB)- Pengakuan Guatemala bahwa Yerusalem ibu kota Israel membuat Presiden Jimmy Morales kian dekat dengan Amerika Serikat ketika citra pemerintahannya di dalam negeri merosot tajam karena kasus korupsi yang diselidiki para penyidik dukungan PBB.

Menolak arus beras dunia yang menolak keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memindahkan kedutaan besarnya di Israel ke Yerusalem, Guatemala dan Honduras menjadi dua negara di benua Amerika yang mendukung Trump dalam voting resolusi Yerusalem oleh Majelis Umum PBB pekan lalu.

Kian terasing di dalam negeri, Morales menjadi mendapatkan sekutu di Washington dengan mendekatkan dirinya kepada Trump, kendati dia mempertaruhkan nasib ekspor rempah-rempah kapulaga ke negara-negara Arab.

Pada Hari Natal dia menyatakan akan mengikuti Trump memindahkan kedutaan besar Guatemala dari Tel Aviv ke Yerusalem.

"Ini adalah cara paling hemat bagi Morales demi memastikan pemerintahan Trump berada di pihaknya," kata Michael Shifter, kepala Dialog Antar-Amerika, sebuah lembaga think tank yang berbasis di Washington.

Morales sendiri menjadi kontroversi internasional.

Agustus silam, mantan komedian televisi ini dikecam PBB, Uni Eropa dan duta besar AS di Guatemala karena mengusir jaksa sokongan PBB yang berusaha memenjarakannya dalam kasus korupsi.

Penyelidikan dugaan uang haram untuk kampanye pemilihan presiden yang disusul dengan penyelidikan-penyelidikan korupsi oleh anggota keluarganya. telah membuat Morales terancam dimakzulkan.

Morales selamat dari tuduhan ini tetapi dia terus bernafsu membubarkan Komisi Internasional Anti Impunitas di Guatemala, lembaga yang didukung kuat PBB. Akibatnya, pemerintahannya kembali dalam bahaya pemakzulan.

Kini dia merapat ke AS dengan mendukung Trump. Dukungan ini tidak tanpa alasan, malah lebih karena realitas politik yang dihadapi Morales.

Trump mengancam memangkas bantuan kepada negara-negara yang mendukung resolusi PBB itu. Dan faktanya kebanyakan negara-negara di benua Amerika tidak terlalu tergantung kepada bantuan AS, kecuali Guatemala, Honduras dan El Salvador yang menentang resolusi PBB soal Yerusalem itu.

Guatemala bakal menerima bantuan 209 juta dolar AS, Honduras menerima bantuan 100 juta dolar dari AS tahun lalu, ditambah 75 juta dolar AS lainnya sebagai bantuan keamanan antara 2012 dan 2015.

Guatemala sendiri mendapatkan kiriman devisa yang banyak dari ratusan ribu tenaga kerjanya di AS yang kebanyakan ilegal dan terancam dideportasi Trump. Kiriman uang mereka tahun ini mencapai 8 miliar dolar atau setara dengan tiga perempat APBN Guatemala.

Oleh karena itu, menurut Ricardo Barrero dari Central American Institute of Political Studies di Guatemala, dukungan Morales kepada Trump adalah demi menciptakan stabilitas politik yang saat ini tak bisa dia ciptakan.

Guatemala juga mendapatkan bantuan latihan militer yang penting dari Israel. Tetapi negara ini juga punya kepentingan di Timur Tengah di mana-negara Arab adalah pembeli terbesar produk rempah-rempahnya.

Mantan wakil presiden Guatemala Eduardo Stein pada pertengahan 1990-an juga pernah menyerukan pemindahan kedutaan besar negara ini di Israel ke Yerusalem, dipaksa menarik ucapannya itu setelah negara-negara Arab mengancam menghentikan impor rempah-rempah negeri ini yang biasa digunakan dalam kopi Arab.

"Sepertinya hal ini akan terjadi lagi," kata Stein, merujuk ancaman negara Arab menghentikan impor rempah-rempah Guatemala, seperti dikutip Reuters.

Credit antaranews.com

Lavrov: Kami Punya Daftar Pihak-pihak Pendukung Al-Nusra

MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan bahwa kelompok al-Nusra di Suriah mendapatkan bantuan dari pihak luar dan dia menyebut Rusia memiliki daftar pihak-pihak pendukung kelompok pecahan al-Qaeda itu.

Lavrov tidak menyebutkan apakah ada negara yang terlibat dalam memberikan dukungan kepada al-Nusra. Diplomat senior Rusia itu hanya mengatakan pihak-pihak itu memberikan bantuan baik berupa pendanaan, pelatihan, hingga senjata.

"Mereka (al-Nusra) masih melakukan perlawanan, termasuk melalui bantuan eksternal, menurut informasi kami. Tentu saja, tugas anti-teroris utama sekarang adalah mengalahkan al-Nusra juga," kata Lavrov, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (27/12).

Dia kemudian mengatakan tentara Suriah dan sekutunya, dengan dukungan Rusia, memberikan tekanan yang cukup kuat, dari berbagai sisi, kepada al-Nusra.

Di kesempatan yang sama dia juga menyinggung mengenai upaya melawan ISIS di Suriah. Lavrov menuturkan ISIS telah mendapatkan pukulan yang sangat keras dari berbagao pihak, dan perang besar terhadap kelompok itu telah usai.

"Kami melihat perubahan positif di Suriah, sebuah pukulan yang keras dan menentukan terhadap ISIS. Meskipun beberapa militan yang telah melarikan diri dari medan perang mencoba untuk berkumpul kembali di Suriah, atau melarikan diri ke luar negeri, jelas bahwa pertarungan utama sudah selesai," tukasnya.

Credit sindonews.com

Lawan Penguasa, Aktivis HAM di China Dibui Delapan Tahun

Ilustrasi bendera China. (REUTERS/Jason Lee)

Jakarta, CB -- Seorang aktivis HAM di China dibui delapan tahun karena subversi atau berupaya melawan kekuasaan pemerintah. Vonis ini merupakan yang terkeras di antara serangkaian tindakan tegas terhadap gerakan aktivisme yang sudah berlangsung sejak dua tahun lalu.

Dalam kasus terpisah, seorang pengacara HAM lepas dari hukuman pidana meski terbukti memicu subversi. Pengadilan memutuskan untuk tidak menghukumnya karena dia mengaku bersalah.

Wu Gan, blogger yang lebih dikenal dengan nama daring 'Super Vulgar Butcher' atau 'Tukang Jagal Super Vulgar', berencana mengajukan banding atas vonis delapan tahun yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Menengah Tianjin pada Selasa (26/11).

Hukuman keras ini membuat Kedutaan Besar Jerman di Beijing mengeluarkan pernyataan kekecewaan.

Wu kerap mengedepankan kasus-kasus sensitif penyalahgunaan wewenang pemerintah, baik di dunia maya maupun turun langsung ke jalan. Aktivis HAM ini ditahan pada 2015 Mei karena dituduh melakukan subversi.

Wu mengkritik sistem politik China melalui dunia maya dan menggunakan aksi teatrikal untuk memicu gangguan ketertiban, juga menghina orang-orang dan menyebarkan informasi palsu, kata pengadilan melalui situs resminya.

"Dia melakukan serangkaian tindakan kriminal untuk melawan kekuasaan negara dan menggulingkan sistem sosialis serta mengganggu stabilitas keamanan dan sosial negara secara serius," kata pengadilan dalam pernyataan yang dikutip Reuters itu.

Sebelum ditahan, Wu menggunakan platformnya untuk memicu keraguan atas keterangan resmi pemerintah terkait insiden di awal Mei 2015, di mana seorang petugas polisi menembak pemohon di sebuah stasiun kereta di provinsi Heilongjiang.

Perlawanan Wu kemungkinan menjadi alasan yang membuatnya mendapatkan vonis keras, kata Kit Chan, direktur China Human Rights Lawyers Concern Group.

"Wu Gan dihukum karena perlawanannya," kata Kit.

Hukuman ini merupakan yang paling keras dan belum pernah terjadi sebelumnya, kata para pegiat HAM. Tindakan yang disebut dengan operasi 709 itu dimulai secara penuh pada 9 Juli 2015.

Credit cnnindonesia.com

Berkeras Latihan Militer, China Sebut Taiwan Akan Terbiasa

Ilustrasi jet tempur China, Shenyang J-11. (U.S. Navy/Wikimedia CC-PD-Mark)

Jakarta, CB -- China menyebut Taiwan akan terbiasa menghadapi latihan angkatan udara di sekitar wilayahnya. Sementara itu, Taipei menegaskan menginginkan perdamaian dengan Beijing.

Beijing menganggap pulau yang dipandang sebagai provinsi pembangkang itu sebagai sebagai wilayahnya dan tak pernah menepikan kemungkinan menggunakan cara paksa untuk merebutnya kembali.

Media pemerintah China melaporkan latihan "keliling pulau" itu secara besar-besaran, bulan ini, termasuk menunjukkan gambar pesawat pengebom dengan latar belakang Yushan, tempat yang disebut sebagai puncak tertinggi Taiwan.

Ketika ditanya soal latihan berkelanjutan dan rekaman-rekamaman yang dirilis angkatan udara, Kantor Hubungan Taiwan Pemerintah China menyatakan pihaknya dan Kementerian Pertahanan telah berulang kali menyatakan bahwa latihan itu adalah kegiatan rutin.

"Semua orang lama-lama akan terbiasa dengan latihan itu," kata juru bicara, An Fenghsan, sebagaimana dikutip Reuters pada Rabu (27/12), tanpa menjelaskan lebih jauh.

Angkatan Udara China telah melakukan 16 kali latihan militer di sekitar Taiwan sepanjang tahun ini, kata Kementerian Pertahanan Taiwan. Mereka juga memperingatkan bahwa ancaman militer China terus meningkat setiap harinya.

Beijing mengambil langkah lebih keras terhadap Taipei sejak Tsai Ing-wen yang berasal partai pro-kemerdekaan memenangkan pemilihan umum tahun lalu.

Pesawat tempur China kerap bermanuver di Taiwan. (Ministry of National Defense/Handout via REUTERS)

China mencurigai Tsai ingin mendeklarasikan kemerdekaan resmi dan melanggar batas toleransi Beijing. Tsai mengatakan Taipei menginginkan perdamiaan dengan China, meski di saat yang sama bersumpah akan mempertahankan keamanan dan cara-cara Taiwan.

Pemerintahan demokratis Taiwan tampaknya sama sekali tidak mau dikendalikan China yang otokratis, dan Taipei berulang kali menuding Beijing tidak mengerti demokrasi.

Perdana Menteri Taiwan William Lai mengatakan bahwa Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan memerhatikan dengan seksama aktivitas angkatan udara China.

Lai mengatakan pemerintahannya akan mengikuti arahan presiden, pihak yang bertanggung jawab atas hubungan Taiwan dan China.

"D bawah kepemimpinan presiden, Yuan Eksekutif mendorong hubungan pemerintah, menstabilkan hubungan lintas-selata menuju perkembangan yang damai," kata Lai, merujuk kepada kabinet Taiwan dengan nama resminya.

Credit cnnindonesia.com

Bom Rakitan Meledak di Supermarket Rusia, Motif Belum Jelas

Polisi Rusia. (Ilustrasi)

CB, MOSKOW -- Ledakan terjadi di sebuah supermarket di St. Petersburg, Rusia, pada Rabu (27/12) malam waktu setempat. Sebanyak 10 pengunjung di dalam supermarket Perekrestok itu dilaporkan terluka.

Ledakan tersebut berasal dari sebuah bom rakitan yang dikemas dengan beberapa keping logam. Kekuatannya setara 200 gram TNT. Pihak kepolisian setempat menjadikan ledakan ini kasus pidana dengan dasar percobaan pembunuhan.
Tidak ada korban tewas dari ledakan tersebut. Polisi belum mengetahui motif serangan itu.
Media Rusia melaporkan, bom disembunyikan di loker tempat pembeli meletakkan barang-barang bawaan di jaringan supermarket Perekrestok.
"Semua kemungkinan dari apa yang telah terjadi ini sedang diselidiki," tutur Kepala Komite Investigasi St. Petersburg, Alexander Klaus, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (28/12).
Klaus mengatakan, hingga saat ini sudah ada 10 orang yang dibawa ke rumah sakit akibat terluka. "Nyawa orang-orang yang terluka saat ini dalam kondisi tidak terancam," katanya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Ukraina dan Separatis Pro-Rusia Sepakat Tukar Tahanan

Milisi Pro-Rusia di Donetsk, Ukraina Timur

CB, KIEV -- Ukraina dan separatis yang didukung Rusia telah melakukan pertukaran tahanan massal. Hal ini menandai kesepakatan terbesar sejak konflik bersenjata di wilayah timur Ukraina pecah pada 2014.

Seperti dilansir Aljazirah, Kamis (28/12), tawanan yang termasuk aktivis dan wartawan ditukar pada Rabu di dekat kota Horlivka, timur laut Donetsk.

Menurut ketentuan perjanjian tersebut, 74 tentara Ukraina diperkirakan akan ditukar dengan 306 separatis pro-Rusia. Namun seorang pejabat Ukraina mengatakan, Ukraina menyerahkan 235 orang. "Semua 74 sandera Ukraina sudah berada di rumah, di wilayah yang dikuasai oleh tentara kita," tulis Presiden Ukraina Petro Poroshenko di Twitter.

Ini adalah pertukaran tahanan pertama di Ukraina timur sejak September 2016. Di Horlivka, puluhan anggota keluarga menantikan kembalinya orang yang mereka cintai.

"Hal pertama yang akan saya katakan kepada suami saya adalah bahwa waktu Anda di penjara belum sia-sia dan, tentu saja, saya mencintaimu," ujar istri Mykola Gerasimenko, seorang supir di tentara Ukraina yang ditahan oleh pasukan pro-Rusia selama hampir tiga tahun.

Pertukaran ini terjadi setelah negoisasi berbulan-bulan. Pertukaran ini sesuai dengan perjanjian Minsk yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis dan ditandatangani oleh Rusia dan Ukraina pada 2015.

Dalam perjanjian disebutkan tentang gencatan senjata, penarikan senjata berat 15 km di kedua sisi garis depan dan reformasi konstitusional untuk memberikan Ukraina timur otonomi lebih.

Namun, pertempuran mematikan terus berlanjut, dengan kedua belah pihak saling menyalahkan karena pelanggaran gencatan senjata dan kemajuan yang terhambat terhadap solusi politik manapun.

Konflik di Ukraina dimulai pada 2014, ketika separatis pro-Rusia mengambil alih bagian-bagian wilayah Donbass Ukraina timur, yang terdiri dari provinsi Donetsk dan Luhansk. Rusia juga mencaplok semenanjung Krimea dari Ukraina beberapa bulan sebelumnya.

Sekitar 10 ribu orang, termasuk setidaknya 2.000 warga sipil, telah terbunuh sejak pertempuran dimulai, sementara 1,7 juta orang lainnya terpaksa meninggalkan rumah mereka.

Pertukaran tahanan menciptakan beberapa harapan bahwa solusi jangka panjang dimungkinkan dan kedua belah pihak dapat berbicara untuk melakukan pertukaran tahanan lebih lanjut. Namun, tidak ada akhir yang konkret dari konflik.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Yangon Sayangkan Sanksi AS pada Pejabat Militer Myanmar

YANGON - Myanmar menyatakan kemarahan, sekaligus kesedihan atas keputusan Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap pejabat militer negara tersebut. Yangon menuturkan, keputusan AS tersebut sangat tidak berdasar.

Juru bicara pemerintah Myanmar, Zaw Htay menyatakan keputusan AS untuk menjatuhkan sanksi kepada pejabat militer Myanmar, karena diduga melakukan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya, tidak didasari oleh bukti yang jelas.

"Sanksi ini didasarkan pada tuduhan yang tidak dapat dipercaya dan tanpa bukti, seperti yang telah kami berulang kali katakan, jadi kami merasa sedih karenanya," kata Zaw, seperti dilansir Reuters pada Rabu (27/12).

Seperti diketahui, pada 21 Desember lalu AS mengumunkan bahwa mereka memberi sanksi kepada Mayor Jenderal Maung Maung Soe, yang bertanggung jawab atas tindakan keras terhadap minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine.

Washington menuturkan telah memeriksa bukti yang dapat dipercaya tentang kegiatan Maung Maung Soe, termasuk tuduhan terhadap pasukan keamanan Myanmar atas pembunuhan di luar hukum, kekerasan seksual, dan penangkapan sewenang-wenang, serta pembakaran desa.

AS, dan juga PBB, telah menyebut tindakan keras tersebut sebagai "pembersihan etnis". Sekitar 655 ribu etnis Rohingya telah melarikan diri dari negara bagian Rakhine dan mencari perlindungan di perbatasan di Bangladesh.

Credit sindonews.com

AS Jatuhkan Sanksi kepada Ahli Rudal Korut

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) mengumumkan sanksi kepada dua pejabat Korea Utara (Korut) di balik program rudal balistik negara itu pada hari Selasa. Langkah terbaru Washington ini bertujuan untuk memaksa Korut menanggalkan program senjata yang bertujuan mengembangkan rudal nuklir yang mampun menyerang AS.

Dua pejabat Korut Kim Jong-sik dan Ri Pyong-chol dijatuhi sanksi oleh Departemen Keuangan AS. Jong-sik dilaporkan merupakan tokoh kunci dalam upaya Korut untuk mengalihkan program rudalnya dari bahan bakar cair ke bahan bakar padat. Sementara Pyong-chol adalah pejabat kunci dalam pengembangan rudal balistik antar benua (ICBM).

"Departemen Keuangan menargetkan para pemimpin program rudal balistik Korea Utara, sebagai bagian dari kampanye tekanan maksimum kami untuk mengisolasi Korea Utara dan mencapai denuklirisasi Semenanjung Korea sepenuhnya," kata Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari Reuters, Rabu (27/12/2017).

Sanksi ini akan memblokir setiap properti atau keuntungan yang mungkin dimiliki kedua orang tersebut di dalam yurisdiksi AS dan melarang warga AS melakukan transaksi dengan mereka.

Langkah tersebut menyusul sanksi baru Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diumumkan pada hari Jumat lalu sebagai tanggapan atas uji coba ICBM Korut pada tanggal 29 November lalu. Pyongyang mengklaim rudal tersebut menempatkan seluruh daratan AS dalam jangkauan utama senjata nuklirnya. Sanksi tersebut berusaha untuk lebih membatasi akses Korut terhadap produk minyak bumi dan minyak mentah serta pendapatannya dari pekerja di luar negeri.

Korut mengumumkan langkah-langkah PBB tersebut sebagai deklarasi perangdan sama saja dengan blokade ekonomi.

Kebuntuan antara AS dan Korut telah menimbulkan kekhawatiran akan adanya konflik baru di semenanjung Korea. Secara teknis, wilayah itu tetap dalam keadaan perang sejak Perang Korea yang pecah pada 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata bukan sebuah perjanjian damai.

Washington mengatakan bahwa semua opsi dalam menangani Korut, termasuk militer, telah ada di atas meja. AS dikatakan lebih memilih solusi diplomatik, namun Korut tidak memberikan indikasi bahwa pihaknya bersedia untuk membahas denuklirisasi.

Credit sindonews.com

Korea Utara Kecam Sanksi DK PBB sebagai Tindakan Perang

CB, Pyongyang -- Pemerintah Korea Utara menyatakan sanksi terbaru dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai sebuah tindakan perang dan merupakan blokade ekonomi penuh.
Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengancam akan menghukum negara-negara yang mendukung resolusi besutan Amerika Serikat ini.
"Amerika Serikat semakin merasa ketakutan dengan pencapaian-pencapaian kami.. Dan semakin bersemangat mengenakan sanksi terkeras dan tekanan kepada negara kami," begitu pernyataan Kemenlu Korea Utara lewat kantor berita KCNA, Ahad, 24 Desember 2017.

Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, mengatakan sanksi terbaru DK PBB ini akan mengurangi secara drastis suplai energi ke Korea Utara dan memperketat pengawasan terhadap penyelundupan barang.

Resolusi PBB ini mencukur ekspor bahan bakar minyak termasuk diesel dan semua produk olahan bbm lainnya hingga 89 persen.
Pada saat yang sama resolusi ini melarang ekspor mesin dan perlengkapan industri, transportasi, dan berbagai logam ke Korea Utara.

Resolusi DK PBB ini juga menyatakan semua negara harus memulangkan para pekerja Korea Utara ke negaranya dalam waktu 24 bulan. Resolusi juga mengatur soal pelarangan penyelundupan batu bara dan semua komoditas komersial lewat laut ke negara itu.
DK PBB menyatakan mendukung negara anggota untuk menginspeksi dan menyita semua kapal yang diduga memuat barang-barang terlarang untuk dijual ke Korea Utara.
Kemenlu Korea Utara menyatakan,"Kami menegaskan resolusi sanksi buatan AS dan pengikutnya ini sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan Republik dan sebagai tindakan perang dengan melanggar perdamaian serta stabilitas di Semenanjung Korea Utara dan kawasan. Pemerintah Korea Utara menolak resolusi itu."
Kemenlu Korea Utara juga menyatakan tindakan AS dan pendukungnya sebagai blunder fatal dan miskalkulasi. Banyak sanksi resolusi PBB yang tidak berjalan dan bangsa Korea Utara telah berhasil mencapai kemajuan bersejarah dengan menjadi negara nuklir penuh.
Pada 29 Nopember 20017, pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un, menyatakan uji coba rudal balistik antarbenua telah selesai dengan rudal terbaru bisa mencapai semua wilayah di Amerika Serikat.
Dalam pertemuan dengan Partai Pekerja Korea Utara pada Jumat kemarin, Kim Jong Un mengatakan kesuksesan negara itu sebagai kekuatan nuklir berhasil dicapai meskipun mengalami kekurangan suplai berbagai material. Kesulitan semakin bertambah karena ada gerakan musuh yang anti-Democratic People's Republic Korea, yang merupakan sebutan resmi nama negara Korea Utara.

Credit TEMPO.CO

Korea Utara Terkena Sanksi Baru DK PBB Besutan AS

CB, New York – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bersepakat menerapkan sanksi baru kepada Korea Utara pada Jumat, 22 Desember 2017.
Sanksi ini dijatuhkan terkait dengan uji coba rudal balistik yang dilakukan Korea Utara pada 29 Nopember 2017.

Sanksi baru ini ditujukan untuk membatasi akses Korea Utara untuk membeli produk minyak bumi olahan, minyak mentah dan pendapatan dari para pekerjanya di luar negeri.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong, melihat rudal balistik antar benua Hwasong-15 yang siap diluncurkan saat uji coba di Pyongyang, 30 November 2017. Hwasong-15 yang dapat mencapai ketinggian 4.475km maka mampu untuk mencapai daratan Amerika Serikat. REUTERS/KCNA

DK PBB menyepakati sanksi baru ini dengan aklamasi. Ini artinya 15 negara anggota DK PBB termasuk sepuluh negara anggota tidak tetap menyepakati draf resolusi besutan Amerika Serikat.
“Ini memberi pesan jelas kepada Pyongyang bahwa sikap melawan akan mengundang hukuman dan isolasi lebih jauh,” kata Nikki Haley, duta besar AS untuk PBB, seusai voting, Jumat, 22 Desember 2017.
Misi Korea Utara ke PBB belum menyampaikan tanggapan untuk komentar mengenai voting ini.
Resolusi ini mengatur ekspor produk minyak olahan ke Korea Utara dikurangi hingga 90 persen atau hanya boleh maksimal 500 ribu barel per tahun. Resolusi juga mengatur repatriasi pekerja Korea Utara dilakukan dalam 24 bulan dari awalnya diusulkan 12 bulan.
Resolusi ini juga mengatur penjualan minyak mentah ke Korea Utara maksimal 4 juta barel per tahun. DK PBB bersepakat sanksi baru akan dilakukan jika Korea Utara kembali menggelar berbagai uji coba senjata misil balistiknya dengan cara mengurangi jumlah maksimal pembelian minyak mentah yang bisa dilakukan Korea Utara dari pasar internasional.
Pemerintah Korea Utara pada 29 Nopember 2017 berhasil melakukan uji coba rudal balistik antarbenua dan menyebutnya sebagai terobosan. Rudal Hwasong-15 ini diklaim bisa menjangkau wilayah utama AS dan bisa dipasangi hulu ledak nuklir.
Pada Nopember, Korea Utara juga terkena sanksi DK PBB setelah melakukan uji coba peledakan bom nuklir yang keenam pada 3 September 2017. Negara ini meminta sanksi itu segera dicabut karena menyengsarakan rakyatnya.

Credit TEMPO.CO

Rusia Pasok Empat Baterai Rudal ke Turki Senilai Rp37 Triliun

Ilustrasi. (REUTERS/KCNA)

Jakarta, CB -- Rusia akan memasok empat baterai rudal pertahanan udara S-400 untuk Turki senilai US$2,5 miliar atau sekitar Rp33,75 triliun.

CEO Restect, perusahaan milik negara Rusia, Sergei Chemezo mengatakan, kesepakatan perdagangan antara dua negara tersebut saat ini disebut sudah hampir rampung.

Dikutip dari Reuters, kesepakatan tersebut telah menyebabkan kekhawatiran negara-negara Barat, karena Turki merupakan anggota NATO. Namun, sistem rudal Rusia tidak dapat diintegrasikan ke dalam arsitektur militer NATO.

Selain itu, hubungan antara Moskow dan aliansi militer Barat juga kini tegang, sebagian karena aneksasi Rusia di Semenanjung Krimea di Ukraina.

Chemezov menjelaskan,Turki akan membayar 45 persen biaya di depan. Sedangkan, sisanya sekitar 55 persen akan ditutupi dari pinjaman Rusia. Adapun Moskow diperkirakan akan memulai pengiriman pertama pada Maret 2020.

Chemezov menyebut, Turki adalah negara anggota NATO pertama yang memperoleh sistem rudal S-400 tingkat lanjut.

Saat ini, menurut dia, kementerian keuangan Rusia dan Turki telah menyelesaikan pembicaraan mengenai pembiayaan kesepakatan tersebut. Dokumen akhir pun sudah rampung dan hanya tinggal menunggu ditanda tangani kedua belah pihak.

Credit cnnindonesia.com

Sempat Dibekukan Obama, AS Jual Pesawat Tempur ke Nigeria

Ilustrasi (ANTARA FOTO/Fadlansyah)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat akhirnya secara resmi sepakat untuk menjual 12 pesawat tempur Super Tucano A-29 ke Nigeria senilai US$597 juta. Kesepakatan tersebut sempat dibekukan oleh Mantan Presiden Obama karena adanya kekhawatiran terkait hak asasi.

Obama menunda penjualan tersebut setelah Angkatan Udara Nigeria mengebom sebuah kamp pengungsi pada bulan Januari.

Namun, penggantinya Donald Trump memutuskan untuk terus melanjutkan transaksi tersebut guna mendukung upaya Nigeria memerangi militan Boko Haram. Selain itu transaksi ini dilakukan untuk mendorong tenaga kerja AS di sektor pertahanan.

Dikutip dari Reuters, Duta Besar AS untuk Nigeria telah mengajukan surat penawaran dan penerimaan ke angkatan udara Nigeria pada Rabu (27/12).

Ia menyebut Departemen Luar Negeri AS telah menyetujui perjanjian penjualan akhir. Penandatanganan perjanjian dan pembayaran penjualan tersebut bakal direalisasikan sebelum 20 Februari mendatang.

Pemerintah AS dan pejabat Angkatan Udara Nigeria akan bertemu pada awal Januari untuk membahas pengiriman pesawat awal setelah pembayaran dilakukan.

Penjualan 12 pesawat dengan senjata ini bernilai $ 593 juta, dan mencakup ribuan bom dan roket.

Pesawat berbasis baling-baling dengan kemampuan pengintaian, pengintaian dan penyerangan tersebut dibuat oleh Embraer Brasil. Jalur kedua produksinya berada di Florida, dalam kemitraan antara Embraer dan perusahaan swasta Sierra Nevada Corp of Sparks, Nevada.

Super Tucano bernilai lebih dari US$ 10 juta dan harga bisa naik lebih tinggi tergantung pada konfigurasinya.

Credit cnnindonesia.com