Kamis, 14 Desember 2017

Menlu RI Sebut Langkah AS soal Yerusalem Keterlaluan

Menlu Retno Marsudi dalam sidang OKI di Istanbul, Turki menyatakan langkah AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel keterlaluan. (Anadolu/Emrah Yorulmaz)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menganggap langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel telah melewati batas.

“Keputusan AS untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel terlalu jauh dan berbahaya,” kata Retno di hadapan menlu negara anggota Kerja Sama Islam (OKI), di Istanbul, Turki, Rabu (13/12).

Mengutip pernyataan Kemlu RI, pertemuan itu digelar untuk mempersiapkan pertemuan khusus tingkat kepala negara OKI yang akan dihadiri Presiden Joko Widodo dan berlangsung di hari yang sama. Dalam gelaran itu, Retno juga menyampaikan bahwa Indonesia akan terus mencari dukungan komunitas internasional untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka.

Selain itu, Retno juga menyerukan seluruh negara OKI untuk melaksanakan dan menaati setiap resolusi organisasi itu yang berhubungan dengan Palestina dan status Yerusalem.

“Solusi dua negara, di mana Al Quds Al Sharif [Yerusalem] sebagai ibu kota Palestina merupakan satu-satunya solusi yang bisa membawa perdamaian abadi di Timur Tengah,” tutur Retno menegaskan.

Indonesia telah mengeluarkan kecaman keras terhadap AS tak lama setelah Trump mengumumkan keputusan kontroversialnya yang dinilai komunitas internasional dapat merusak stabilitas di Timur Tengah itu.

Sejak itu pun, Indonesia melalui Kemlu RI memperkuat diplomasi demi menegaskan sikap pemerintah yang menentang langkah AS itu.

Retno langsung bertolak ke Amman untuk menemui Menlu Yordania Ayman Safadi dan Menlu Palestina Riad N. Malki untuk mendiskusikan langkah merespons keputusan AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Selain Yordania, Retno juga terus berkoordinasi dengan menlu negara OKI terkait isu ini. Selain berkoordinasi dengan negara Muslim, Retno juga terus berupaya berkomunikasi dengan sejumlah negara Barat, termasuk anggota Uni Eropa, demi menyampaikan pesan tegas RI dan permintaan agar tidak mengikuti langkah Amerika.

Credit cnnindonesia.com

Setuju dengan Indonesia, UE Sebut Keputusan AS soal Yerusalem Salah

JAKARTA - Uni Eropa (UE) setuju dengan penilaian Indonesia yang menolak pengakuan sepihak Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel oleh Amerika Serikat (AS). Keputusan yang diumumkan Presiden Donald Trump itu dinilai UE sebagai keputusan yang salah.

Duta Besar UE untuk Indonesia, Vincent Guerend, mengatakan keputusan Washington juga bertentangan dengan hukum internasional.

”Alasan kami tidak jauh berbeda, dengan Indonesia. Keputusan yang dibuat Presiden AS Donald Trump adalah keputusan yang salah, dan ini tidak sesuai dengan hukum internasional. Oleh karena itulah, kami menyatakan penolakan dengan sangat jelas,” kata Guerend pada Rabu (13/12/2017).

Disinggung mengenai kesatuan UE dalam hal krisis Yerusalem, dia mengakui bahwa ada beberapa negara UE yang awalnya menyatakan dukungan terhadap keputasan AS tersebut.

”Kami memiliki pernyataan yang sangat jelas, yang menyatakan bahwa kesatuan UE dalam isu ini adalah solid, dengan menimbang pernyataan ini memiliki kontribusi pada perdamaian. Dan saya yakin ini adalah pernyataan yang jelas mengenai isu ini,” ujarnya.

Seperti diketahui, Republik Ceko sempat menyatakan mendukung keputusan AS tersebut. Namun, belakangan mereka juga menolaknya dengan alasan keputusan tersebut berbahaya dan mereka hanya akan mengikuti perjanjian perbatasan 1967, yang menyebutkan bahwa Yerusalem Timur adalah Ibu Kota Palestina, dan Yerusalem Barat adalah Ibu Kota Israel.

Credit sindonews.com

Malaysia berdiri bersama Indonesia dukung Palestina

Dubes Malaysia untuk Indonesia Dato Seri Zahrain Mohamed Hashim. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Jakarta (CB) - Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato' Seri Zahrain Mohamed Hashim menyatakan negaranya siap mendukung Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Palestina, menyusul keputusan sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

"Malaysia berdiri bersama Indonesia untuk memperjuangkan martabat Muslim di Palestina," ujar Dubes Zahrain saat berbincang dengan sejumlah wartawan di Jakarta, Rabu.

Hari ini, kata dia, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan Presiden RI Joko Widodo bertemu dalam Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istanbul, Turki, untuk membicarakan langkah yang akan diambil sebagai respons terhadap keputusan Trump terkait Yerusalem.

Zahrain berharap pertemuan tersebut menghasilkan resolusi yang menunjukkan sikap OKI terhadap isu internasional yang memanas dalam sepekan terakhir ini.

"Kami akan menunggu resolusi yang keluar di Istanbul, tetapi kami mengharapkan sikap yang kuat dari negara-negara Islam untuk Palestina," tutur Dubes Zahrain.

Sehari setelah Trump mengumumkan rencana memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Rabu (6/12), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Malaysia Datin Nirvana Jalil Gani mengeluarkan pernyataan yang pada intinya menyesalkan sikap AS yang dinilai akan mengakhiri semua upaya untuk mendamaikan Israel-Palestina.

Malaysia menegaskan bahwa isu Yerusalem adalah penyebab inti persoalan Palestina dan meminta semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mengakui adanya perubahan di perbatasan sebelum 1967, termasuk kaitannya dengan Yerusalem.

"Setiap usaha untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, membangun atau memindahkan misi diplomatik ke kota, dianggap sebagai agresi, tidak hanya terhadap Arab dan umat Islam, namun juga melanggar hak-hak Muslim dan Kristen," kata Nirvana.

Sementara itu Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi menyatakan dia telah mencapai kesepakatan dengan Menteri Luar Negeri Jordania dan Palestina untuk mengusulkan agar hasil Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI bisa mengirimkan pesan kuat bahwa OKI tidak bisa menerima dan mengecam keputuan AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Credit antaranews.com

Raja Yordania Tolak Perubahan Status Yerusalem

Raja Yordania Abdullah II.

CB, KAIRO -- Raja Yordania Abdullah pada Rabu (13/12) menolak upaya mengubah status Yerusalem atau tempat-tempat sucinya, dan mengatakan perdamaian tidak akan datang ke wilayah tersebut tanpa adanya resolusi konflik Israel-Palestina.

"Semua kekerasan adalah akibat dari kegagalan menemukan solusi damai untuk masalah Palestina," katanya pada pertemuan darurat para pemimpin Muslim di Turki.

Dinasti Raja Abdullah Hashemite adalah penjaga tempat suci umat Islam di Yerusalem sehingga Yordania sangat sensitif terhadap perubahan status setelah keputusan pemerintahan Trump mengakuinya sebagai ibu kota Israel.

Sementara itu negara-negara Arab dan masyarakat Muslim di seantero Timur Tengah mengecam pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Mereka menganggap pengakuan itu sebagai langkah yang memanas-manasi wilayah yang bergejolak.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas, dalam pidato yang direkam sebelumnya, mengatakan Yerusalem merupakan ibu kota abadi Negara Palestina dan langkah Trump itu sama saja dengan Amerika Serikat sedang melepaskan peranannya sebagai penengah perdamaian.

Putaran terakhir perundingan perdamaian Israel-Palestina yang ditengahi Washington buyar pada 2014. Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-bangsa menyuarakan kehawatiran atas keputusan Presiden AS Donald Trump memindahkan kedutaan besar AS di Israel ke Yerusalem. Mereka juga mengkhawatirkan akibat yang ditimbulkan Trump terhadap upaya menghidupkan kembali proses perdamaian Israel-Palestina.

Banyak negara sekutu AS juga menentang pembalikan kebijakan AS bertahun-tahun serta kebijakan luar negeri AS atas Yerusalem. Prancis menentang keputusan sepihak itu dan, pada saat yang sama meminta semua pihak di kawasan tetap tenang.

Inggris mengatakan langkah Trump itu tidak membantu upaya perdamaian dan Yerusalem pada akhirnya harus dibagi untuk Israel dan negara Palestina di masa depan. Jerman menyatakan status Yerusalem harus ditentukan melalui kerangka penyelesaian dua-negara.

Presiden Lebanon Michel Aoun mengatakan pengakuan atas Yerusalem merupakan keputusan yang berbahaya dan mengancam kredibilitas Amerika Serikat sebagai mediator perdamaian Timur Tengah.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan tidak ada alternatif terhadap penyelesaian dua-negara antara Israel dan Palestina dan bahwa Yerusalem merupakan masalah penentuan status yang harus diselesaikan melalui perundingan langsung.

Dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Trump menunjukkan ia tidak peduli dengan peringatan yang berdatangan dari seluruh dunia bahwa pengakuan itu berisiko menimbulkan konflik memburuk terhadap situasi di Timur Tengah yang sudah ricuh.

Yerusalem merupakan tempat suci bagi para penganut Islam, Yahudi dan Kristen. Wilayah timur kota itu direbut oleh Israel dalam perang 1967 dan dinyatakan oleh Palestina sebagai ibu kota negara independen mereka kelak.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Erdogan Sebut Amerika Menyimpang

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan

CB, ISTANBUL -- Para pemimpin Muslim yang tergabung dalam anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Rabu (13/12), mengecam pengakuan Presiden AS Donald Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta dunia untuk mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

Presiden Turki Tayyip Erdogan, yang menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin lebih dari 50 negara berpenduduk Muslim di Istanbul, mengatakan langkah Amerika Serikat sudah kehilangan peranannya sebagai perantara dalam upaya mengakhiri konflik Israel-Palestina.

"Mulai dari sekarang, tidak bisa lagi bagi Amerika Serikat, yang sudah menyimpang, untuk menjadi perantara antara Israel dan Palestina, masa itu sudah berakhir," kata Erdogan pada akhir konferensi tingkat tinggi, yang diikuti para pemimpin negara-negara anggota OKI.
"Kita perlu membahas siapa yang mulai sekarang akan menjadi perantara. Masalah ini perlu ditangani di Perserikatan Bangsa-bangsa juga," katanya.

Menurut komunike yang dimuat di laman Kementerian Luar Negeir Turki, para emir, presiden dan menteri yang berkumpul di Istanbul menganggap langkah Trump itu sebagai sebuah pengumuman penarikan diri Pemerintahan AS dari peranannya sebagai pendukung perdamaian".

Komunike menggambarkan keputusan pengakuan atas Yerusalem oleh Trump sebagai tindakan yang secara sengaja meremehkan semua upaya perdamaian, mendorong ekstremisme dan terorisme serta merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional".

Seluruh pemimpin, termasuk Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Presiden Iran Hassan Rouhani dan Raja Jordania Abdullah, yang merupakan sekutu dekat AS, mengecam langkah pengakuan oleh AS.

"Yerusalem adalah dan masih akan menjadi ibu kota Palestina," kata Abbas. Ia menambahkan bahwa keputusan Trump tersebut merupakan 'kejahatan terbesar' dan pelanggaran terhadap hukum internasional.

Pemerintahan Trump mengatakan tetap berkomitmen pada upaya mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina. AS menganggap keputusan itu tidak berdampak pada perbatasan atau status Yerusalem di masa depan dan bahwa kesepakatan perdamaian yang kredibel di masa depan akan menempatkan ibu kota Israel di Yerusalem.

Abbas mengatakan kepada para pemimpin OKI di Istanbul bahwa Washington telah menunjukkan bahwa AS sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai perantara yang jujur.

Yerusalem merupakan kota suci bagi kalangan Yahudi, Kristen serta Muslim dan telah menjadi titik utama konflik Israel-Palestina selama berpuluh-puluh tahun.

Israel merebut Yerusalem Timur Arab pada 1967 dan kemudian mencaplok wilayah itu, langkah yang tidak dapat diterima oleh masyarakat internasional.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

57 Negara Akui Yerusalem Timur Sebagai Ibu Kota Palestina

Presiden Joko Widodo menghadiri KTT luar biasa OKI di Istanbul, Turki, Rabu (13/12).

CB, ISTANBUL -- Sebanyak 57 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Istanbul, Turki menyatakan bahwa mereka mengaakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina. Dalam pertemuan puncak luar biasa OKI, mereka juga mengajak negara-negara lain untuk mengikuti deklarasi tersebut.

"Kami menyatakan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Negara Palestina dan mengundang semua negara untuk mengakui Negara Palestina dan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," menurut pernyataan resmi usai pertemuan puncak luar biasa tersebut, dikutip Turkish Minute, Rabu (13/12).

Presiden TurkiRecep Tayyip Erdogan yang juga menjadi presiden OKI saat ini, mengecam keputusan Amerika Serikat (AS) untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan juga tindakan pemerintah Israel.

"Yerusalem akan selalu menjadi ibu kota Palestina. Saya menyatakan sekali lagibahwa Yerusalem adalah garis merah kami. Haram al-Sharif, dengan 144 hektartanahnya, Masjid Al-Aqsa dan Kubbet ul-Sahra, selamanya akan menjadi milik umat Islam," kata dia.

Setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa dia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 6 Desember, beberapa negara anggota OKI termasuk Turki mengecam keputusan tersebut. dan juga meminta OKI untuk mengadakan sebuah pertemuan luarbiasa di Istanbul untuk menyampaikan sebuah reaksi bersama.

Presiden PalestinaMahmoud Abbas, Presiden Iran Hassan Rouhani, Emir Qatar Al Thani, dan RajaYordania Abdullah II adalah salah satu pemimpin paling menonjol yang hadir di konferensitingkat tinggi tersebut. sedangkan Arab Saudi hanya diwakili oleh menteri urusan Islam negara tersebut.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Dunia Muslim Deklarasikan Yerusalem Timur Ibu Kota Palestina

Para pemimpin negara muslim yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mendeklarasikan pengakuan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina, Rabu (13/12) (AFP PHOTO / YASIN AKGUL)

Jakarta, CB -- Para pemimpin negara-negara muslim yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mendeklarasikan pengakuan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina, Rabu (13/12). Pengakuan tersebut merupakan bentuk sikap tegas dunia muslim dalam menolak langkah Presiden Amerika Serikat yang menyebut Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, Rabu (6/12) pekan lalu.

Deklarasi Istanbul atau "Pembebasan Yerusalem" diumumkan Rabu (13/12) sore seusai konferensi tingkat tinggi luar biasa yang dihadiri para kepala negara OKI, termasuk Presiden RI Joko Widodo di Istanbul, Turki.

"Kami memastikan bahwa kami mengakui negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota, dan kami menyerukan kepada seluruh dunia agar mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina yang terjajah," demikian bunyi Deklarasi Istanbul seperti yang dilansir kantor berita Turki, Anadolu, Rabu (13/12)

Deklarasi itu juga menolak dan mengecam keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump "yang tidak sesuai hukum".

"(Keputusan Trump soal Yerusalem) tidak berlaku dan batal berdasarkan sejarah, hukum dan hati nurani," demikian Deklarasi Istanbul.

"Kami meminta PBB, Uni Eropa dan masyarakat internasional untuk menjaga Resolusi PBB soal status Yerusalem."

Para pemimpin dunia muslim lewat deklarasi tersebut juga mendesak Trump untuk menarik kembali keputusannya.

OKI dibentuk dalam pertemuan puncak para pemimpin negara muslim di Rabat, Maroko pada 1969, pasca pembakaran Mesjid Al Aqssa, Yerusalem.

Pelakunya, warga Australia Michael Denis Rohan, membakar tempat suci dan sebuah mimbar berusia 1.000 tahun di Mesjid Al Aqsha hingga hancur dan sejumlah tempat bersejarah lainnya pada 21 Agustus 1969.

Credit cnnindonesia.com

Raja Salman: Hak Palestina Merdeka Beribukota di Yerusalem Timur

RIYADH - Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud mengutuk keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Menurutnya, rakyat Palestina memiliki hak mendirikan negara merdeka dengan ibu kota di Yerusalem Timur.

Pernyataan Raja Salman ini disampaikan dalam pidato di hadapan Dewan Syura Kerajaan Saudi di Riyadh pada hari Rabu yang disiarkan stasiun televisi pemerintah. Sikap resmi Raja Salman ini muncul di saat negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menggelar KTT Luar Biasa di Istanbul, Turki.

Arab Saudi, yang menjadi tuan rumah sekretariat OKI, hanya mengirim seorang pejabat senior kementerian luar negeri dalam KTT tersebut.

”Kerajaan telah menyerukan sebuah solusi politik untuk menyelesaikan krisis regional, yang terpenting adalah masalah Palestina dan pemulihan hak-hak sah rakyat Palestina, termasuk hak untuk mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya,” kata Raja Salman.

Keputusan Presiden AS Donald Trump, lanjut Raja Salman, mewakili bias ekstrem terhadap hak-hak rakyat Palestina di Yerusalem yang telah dijamin oleh resolusi internasional.

“Saya mengulangi penghukuman Kerajaan dan penyesalan yang kuat atas keputusan AS mengenai Yerusalem, karena menghapus hak-hak bersejarah rakyat Palestina di Yerusalem,” lanjut Raja Salman, yang dikutip Al Jazeera, Kamis (14/12/2017).

Pidato pemimpin Saudi ini muncul sehari setelah menyambut Raja Yordania Abdullah II ke istananya. Kunjungan Raja Abdullah untuk membahas perkembangan regional terakhir, terutama yang berkaitan dengan Yerusalem dan dampak bahaya dari rencana pemindahan Kedutaan AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Credit sindonews.com

Rabu, 13 Desember 2017

5 Fakta Penting Tentang Yerusalem

CB, Jakarta - Kisruh Israel-Palestina kembali memanas setelah keputusan kontroversial Presiden Amerika Serikat, Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Keputusan sepihak terhadap kota yang disengketakan selama puluhan tahun itu kembali membangkitkan amarah yang kuat di seluruh dunia.
Inilah lima fakta penting yang perlu diketahui tentang Yerusalem:
1. Status terkini
Israel menguasai Yerusalem Timur dari Yordania sejak perang 1967 dan kemudian mencaploknya. Langkah tersebut tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional namun Israel mengumumkan kota tersebut sebagai ibukota yang tidak terbagi, seperti dikutip dari Al Arabiya.

Tapi Palestina melihat Yerusalem Timur sebagai ibukota negara mereka. Tidak ada negara yang menerima kedaulatan Israel dan menempatkan kedutaan besar mereka di ibukota komersial Tel Aviv.
Sektor timur kota berisi beberapa situs yang paling suci bagi umat Yahudi, Islam dan Kristen.

2. Populasi terbagi
Penduduk Yerusalem terbagi tidak hanya antara Yahudi Israel dan Muslim serta Kristen Palestina. Tetapi juga Yahudi yang jumlahnya lebih dari sepertiga dari 542.000 penduduk di kota tersebut yang mendefinisikan diri mereka sebagai ultra-Ortodoks.
Warga Palestina di Yerusalem, baik Muslim maupun Kristen, tidak dianggap sebagai penduduk Israel, sehingga mereka dibatasi dari berbagai akses terhadap layanan. Sebagian besar warga Palestina tidak ikut serta dalam pemilihan kota dan tidak dapat memberikan suara dalam pemilihan parlemen.

Seorang pemuda membawa bendera Palestina, saat ikuti aksi unjuk rasa dan terlibat bentrok dengan tentara Israel, akibat putusan Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel di dekat perbatasan dengan Israel di Jalur Gaza selatan, 7 Desember 2017. REUTERS
3. Kehidupan sekuler
Di samping situs keagamaan, institusi dan masyarakat, Yerusalem adalah rumah bagi Teater Nasional Palestina, yang merupakan salah satu institusi Palestina langka yang berada di Yerusalem.
Selain itu, fasilitas pendidikan tinggi Israel, Universitas Ibrani, yang pendiri-pendirinya termasuk Albert Einstein dan Sigmund Freud juga berada di Yerusalem.

4. Kota pariwisata
Menurut Biro Pusat Statistik, 78 persen dari tiga juta wisatawan yang masuk Israel pada 2016 mengunjungi Yerusalem.
Peziarah Muslim mengunjungi kompleks masjid al-Aqsa, situs tersuci ketiga dalam Islam. Situs ini dikenal orang Yahudi sebagai Temple Mount, situs tersuci mereka.
Di antara destinasi wisata yang paling populer adalah Tembok Barat bersama dengan situs suci Kristen di Gereja Makam Suci dan Via Dolorosa.
5. Sindrom Yerusalem
Yerusalem adalah satu dari sedikit kota di seluruh dunia yang memiliki kondisi kejiwaan yang dinamai sesuai dengan namanya. Kondisi langka ini mempengaruhi wisatawan yang datang mengunjungi tempat suci agama Kristen, Yahudi dan Islam dan tiba-tiba merasa terbebani oleh semuanya, sehinga memperpercaya diri mereka adalah salah satu karakter dari Alkitab.
Dr. Grigory Katz, seorang psikiater di Pusat Kesehatan Mental Kfar Shaul Yerusalem mengatakan sindrom ini jarang terjadi, namun saat menyerang, biasanya mempengaruhi peziarah Protestan dari kota kecil Amerika atau Skandinavia yang perjalanannya ke Tanah Suci mungkin merupakan tempat pertama mereka di luar negeri.
Banyak dari peziarah ke Yerusalem yang menderita oleh kondisi ini yakin diri mereka adalah Yesus Kristus, Perawan Maria atau beberapa karakter lain dari Alkitab, namun gejala cenderung tidak berlangsung lama, dan pengobatan dapat membantu membawa pasien kembali ke keadaan normal dalam beberapa hari.

Credit TEMPO.CO

Viral, ABG Palestina dengan Mata Ditutup dan Diseret Banyak Tentara Israel

Foto Fawzi al-Junaidi, 16, remaja Palestina yang diseret banyak tentara Israel bersenjata. Dia ditangkap di tengah-tengah ramainya demo soal Yerusalem. Foto/Wisam Hashlamoun/Anadolu Agency

YERUSALEM - Foto demonstran Palestina berusia 16 tahun bernama Fawzi al-Junaidi ini viral di media sosial. Matanya ditutup kain layaknya penjahat berbahaya dan dikelilingi lebih dari 20 tentara Israel yang menenteng senjata.

Al-Junadi, anak baru gede (ABG) Palestina ini ditangkap hari Kamis pekan lalu di tengah berlangsungnya demo di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza. Demo itu untuk memprotes pengakuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal status Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Dia ditangkap atas tuduhan melempari sekelompok tentara Israel bersenjata dengan batu. Namun, remaja lelaki ini menyangkal tuduhan tersebut.

Foto itu membuat militer Israel menuai kecaman yang meluas karena dianggap menggunakan kekuatan yang berlebihan terhadap remaja belasan tahun yang tak berdaya.

Dalam foto itu, al-Junaidi terlihat bingung dengan mata ditutup kain. Beberapa bagian tubuhnya memar akibat dipukuli dengan senapan militer.

Dia mengenakan kemeja abu-abu dan celana jins robek saat dibawa paksa oleh banyak tentara negara Yahudi tersebut. Pemandangan bertolak belakang dengan para personel militer Israel yang dilengkapi senjata, helm pelindung dan bantalan lutut.

Dalam enam hari, setidaknya 16 warga Palestina lainnya telah ditangkap karena melakukan demonstrasi. Sedikitnya empat orang terbunuh dalam kekerasan sejak deklarasi AS soal Yerusalem. Lebih dari 700 demonstran lainnya cedera.

Parahnya, al-Junaidi juga membantah tuduhan bahwa dia berpartisipasi dalam demonstrasi. Tuduhan militer Israel itu hanya bersumber dari saksi mata.

”Dia mengatakan bahwa dia takut dan melarikan diri saat tabung gas air mata dilempar,” kata pengacara al-Junaidi, Farah Bayadsi, kepada Al Jazeera, semalam (12/12/2017).

”Fawzi (al-Junaidi) mengatakan bahwa dia dipukuli dengan sebuah senapan dan dia muncul dengan memar di leher, dada dan punggung.”

Remaja tersebut akan menghadapi tuntutan formal di depan pengadilan militer Israel pada hari Rabu (13/12/2017), setelah sebuah hearing awal pada hari Senin lalu.

”Polisi telah meminta perpanjangan (waktu penahanan) terkait penangkapan Fawzi selama persidangan awal,” kata Bayadsi, yang bekerja di Defence for Children International - Palestine (DCIP).

”Jaksa menuntut perpanjangan tujuh hari terkait penangkapan tersebut sehingga mereka dapat menyiapkan daftar dakwaan, namun kami menolaknya. Daftar tuntutan resmi akan diumumkan pada persidangan kedua,” katanya.

Menurut Bayadsi, hakim tertegun dengan kekuatan yang berlebihan terhadap al-Junaidi. Remaja itu kini dimasukkan ke penjara di Israel.

”Dia muncul dengan sandal besar dari penjara, dia telah kehilangan sepatunya dan berbicara tentang cara dimana diaa disalahgunakan saat dipindahkan ke penjara,” katanya.

”Jaksa bahkan tidak mengatakan apakah tentara akan diselidiki karena menggunakan kekuatan yang berlebihan. Seluruh kasus sejauh ini telah ditangani dengan kelalaian,” ujar Bayadsi.

Meski tidak mungkin, Bayadsi mengatakan bahwa tim pembela akan berusaha membebaskan al-Junaidi saat kasusnya terus berlanjut.

”Akan lebih mudah untuk berbicara dengan dia (dan) saksi lainnya, dan untuk mengumpulkan lebih banyak bukti,” katanya.

Remaja itu menjadi tulang punggung bagi keluarganya karena ayahnya mengalami cedera kaki dan ibunya sedang sakit.

Pamannya, Rashad, mengatakan bahwa dia berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. ”Dia meninggalkan rumahnya untuk membeli beberapa belanjaan. Sayangnya, saat mencari toko, dia bertemu dengan sebuah serangan militer dan dihadapkan dengan pasukan Israel,” ujarnya.

”Mereka memukulinya, menutup matanya, menangkapnya, dan pertama membawanya ke pusat penahanan di pemukiman terdekat. Malam itu, pukul 02.00, dia dipindahkan ke pusat penahanan lain,” katanya kepada Al Jazeera.

”Sehari setelah itu, mereka membawanya ke penjara Ofer.”

Ofer ada di Israel dan kebanyakan dihuni tahanan administratif. Penjara di Israel jarang memberi narapidana dengan hak kunjungan, dan keluarga seringkali ditolak izinnya untuk menyeberang ke Israel sama sekali.

”Dia tidak melakukan demonstrasi atau apapun,” kata Rashad. ”Sayangnya, sama sekali tidak ada bentuk komunikasi, kita belum berbicara dengannya sejak penangkapannya.”

Credit sindonews.com

Menanti Bukti Ancaman Erdogan Putus Hubungan dengan Israel

ISTANBUL - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kini menjadi sorotan media setelah mengancam akan memutuskan hubungan diplomatik Turki dengan Israel jika Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebagai ibu kota negara Yahudi tersebut. Ancaman sejauh ini belum dibuktikan Erdogan.

Presiden Turki ini kerap tampil dengan menunjukkan dirinya sebagai pendukung kuat perjuangan rakyat Palestina. Sikap Erdogan ini akan diuji dalam pertemuan luar biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang digelar Rabu (13/12/2017) di Istanbul, kota terbesar di Turki.

Ancaman heroik Erdogan itu disampaikan menjelang pengumuman dari Presiden AS Donald Trump soal pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, Rabu pekan lalu.

”Saya sedih dengan laporan bahwa AS bersiap untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel,” kata Erdogan saat itu.

“Ini bisa sampai sejauh pemutusan hubungan Turki dengan Israel, saya memperingatkan AS untuk tidak mengambil langkah yang akan memperdalam masalah di wilayah ini,” ujarnya.

Tanpa disangka, tak lama setelah ancaman dibuat Erdogan, Presiden Trump benar-benar membuat pengumuman yang mengejutkan tersebut.

Beberapa negara Arab, termasuk Arab Saudi dan Mesir telah mengecam langkah sepihak Presiden Trump. Berbeda dengan Turki, kedua negara itu tidak mengumumkan langkah-langkah konkrit dari sikap mereka atas keputusan AS.

Meski komentar Presiden Erdogan kerap menyerang Israel, namun dia tercatat sebagai tokoh yang mempelopori upaya normalisasi hubungan kedua negara selama setahun terakhir insiden Mavi Marmara beberapa tahun lalu. Insiden serangan pasukan Israel terhadap kapal aktivis kemanusiaan untuk Gaza kala itu menewaskan 10 aktivis asal Turki.

Insiden Mavi Marmara itu membuat hubungan diplomatik Turki dan Israel putus. Di bawah pemerintahan Erdogan, hubungan dipulihkan lagi meski menuai kritik dari kalangan aktivis.

Credit sindonews.com

Oposisi Turki Minta Ankara Putus Hubungan dengan Israel

ANKARA - Kemal Kilicdaroglu, pemimpin Partai Republik Turki (CHP), yang merupakan partai oposisi di Turki meminta pemerintah Turki untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

Berbicara di hadapan anggota parlemen pada sebuah pertemuan untuk anggaran 2018, dia mengatakan bahwa jika ada seorang tiran di suatu tempat dan jika dia menyimpang, maka semua orang harus melawannya.

Dia kemudian menyinggung ucapan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tentang pemotongan hubungan diplomatik dengan Israel. Kilicdaroglu mengatakan, jika Erdogan melakukan hal itu, maka semua pihak akan mendukungnya.

"Jika Anda ingin memutuskan hubungan (dengan Israel), maka silakan saja. Kami mendukung Anda," ucap Kilicdaroglu, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (12/12).

Kilicdaroglu, dalam pertemuan itu juga mengkritik negara-negara Arab atas tanggapan setengah hati mereka terhadap langkah Amerika Serikat (AS) di Yerusalem. "Sayangnya, begitu banyak negara Arab tidak menunjukkan tanggapan yang telah kami tunjukkan untuk Palestina," katanya.

Erdogan, sebelum AS mengumumkan akan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, memang sempat menebar ancaman bahwa dia akan memutus hubungan dengan Israel, jika pengumuman itu jadi dilakukan. Menurutnya, Yerusalem adalah garis merah bagi umat Muslim.

Credit sindonews.com

Oposisi Turki: Kota Yerusalem Ibu Kota Palestina

CB, Jakarta - Anggota senior dari partai oposisi Turki, Partai Gerakan Nasional (MHP), mengatakan partainya menolak keputusan kontroversial Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Menurutnya, Yerusalem adalah ibu kota Palestina.

Berbicara di depan peserta rapat parlemen mengenai anggaran negara Turki 2018, Erkan Akcay, mengatakan partainya menolak dan mengutuk keputusan Amerika Serikat.

Pengunjuk rasa memegang sepatu saat ikuti aksi protes atas putusan Presiden AS Donald Trump yang menjadikan Yerusalem menjadi ibu kota Israel di Jalur Gaza utara, 11 Desember 2017. AP Photo

"Yerusalem adalah wilayah Palestina yang dicaplok Israel. Yerusalem adalah ibu kota Palestina," kata dia, Senin, 11 Desember 2017, seperti dikutip kantor berita Turki, Anadolu.
Akcay menegaskan perdebatan baru mengenai status Yerusalem akan menyulut konflik di Timur Tengah.
Meskipun mendapatkan perlawanan di berbagai pemimpin dunia, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Rabu pekan lalu mengumumkan keputusannya bahwa Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Pengunjuk rasa memegang bendera Palestina saat ikuti aksi protes atas putusan Presiden AS Donald Trump yang menjadikan Yerusalem menjadi ibu kota Israel di Jalur Gaza utara, 11 Desember 2017. AP Photo

Menurut Trump, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat telah siap memindahkan kantor kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Menurut Menteri Luar Negeri Rex Tillerson, ni akan dilakukan dalam beberapa tahun lagi.

Credit TEMPO.CO

Erdogan: Pembelian Rudal Rusia Selesai Pekan Ini

Sistem rudal darat-ke-udara jarak menengah dan jarak jauh Rusia S-400.

CB, ANKARA -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Senin (11/12) mengatakan para pejabat Turki dan Rusia akan bertemu pekan ini untuk menyelesaikan pembelian sistem pertahanan rudal permukaan-ke-udara buatan Rusia, S-400.

"Rekan kami akan datang berkumpul pekan ini untuk menyelesaikan pekerjaan ini," kata Erdogan dalam taklimat bersama dengan Presiden Rusia Vladimir Putin setelah pertemuan mereka di Ankara.

Erdogan, yang menekankan kerja sama Turki dengan Rusia bertambah kuat dari hari ke hari, mengatakan perdagangan dengan Rusia telah naik 30 persen dalam 10 bulan pertama 2017. Sementara itu, Putin juga mengatakan Rusia berharap akan menandatangani kesepakatan industri pertahanan dengan Turki dalam waktu dekat.

Selama pertemuan bilateral tersebut, yang diselenggarakan pada Senin malam, kedua pemimpin itu juga bertukar pandangan mengenai hubungan bilateral serta perkembangan regional, terutama situasi di Suriah.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Perwira Militer Somalia Tewas Saat Jinakkan Bom

al-shabab

CB,BOSASO, -- Seorang kolonel tentara di wilayah Puntland, Somalia, tewas pada Selasa setelah sebuah bom yang dia jinakkan meledak. Insiden itu terjadi di sebuah jalan yang menghubungkan Bosaso, kota kedua terbesar Puntland, dengan Galgala Hills yang dikendalikan oleh kelompok al-shabaab Alqaidah.

Kolonel Osman Abshir Omar tewas setelah dia mulai membongkar bom tersebut. "Kami bersama Kolonel. Dia menghentikan mobilnya, turun dan mulai membongkar sebuah bom namun tiba-tiba meledak dan membunuhnya di tempat kejadian," ujar Mayor Abdirizak Mohamed.

Al Shabaab mengaku bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. "Kami menargetkan Kolonel. Kami meledakkan bom tersebut, " ujar juru bicara operasi militer al Shabaab, Abdiasis Abu Musab, dikutip Reuters.

Serangan militan di Puntland jarang terjadi dibandingkan dengan wilayah Somalia lainnya, terutama karena pasukan keamanannya digaji secara teratur dan menerima bantuan AS yang substansial. Al Shabaab, bertujuan untuk menggulingkan pemerintah Somalia dan memaksakan khilafah Islam berdiri di negara Tanduk Afrika tersebut.
Al Shabaab telah menjadi lebih aktif di Puntland setelah diusir dari bentengnya oleh pasukan penjaga perdamaian Uni Afrika dan tentara Somalia. Tahun ini terjadi peningkatan kekerasan di Puntland oleh sebuah kelompok yang terkait dengan ISIS. Mereka telah menyerang pasukan pemerintah.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Antisipasi Perang, Cina Bangun Kamp Pengungsi Dekat Korea Utara

CB, Jakarta - Cina diam-diam membangun kamp pengungsian di sepanjang perbatasan dengan Korea Utara. Pembangunan kamp di sepanjang 1416 kilometer itu diyakini sebagai langkah antisipatif terkait eksodus ribuan manusia jika terjadi perang di Semenanjung Korea ataupun keruntuhan rezim Kim Jong-un.
Rencana pembangunan kamp terungkap dari dokumen internal yang bocor. Dokumen itu diduga bocor dari perusahaan raksasa telekomunikasi negara yang tampaknya telah ditugaskan untuk menyediakan layanan Internet di perbatasan.

Dokumen perusahaan Cina Mobile, yang telah beredar di media sosial dan situs web luar negeri Cina sejak minggu lalu, mengungkapkan rencana membangun sedikitnya 5 kamp pengungsian di provinsi Jilin.

"Karena ketegangan lintas batas ... komite partai [pemerintah Komunis] dan pemerintah daerah Changbai telah mengusulkan untuk mendirikan lima kamp pengungsi di provinsi ini," demikian isi dokumen tersebut, seperti yang dilansir Guardian padda 12 Desember 2017.
Dalam dokumen itu tertera nama dan lokasi dari tiga fasilitas tersebut, termasuk tepi sungai Changbai, Changbai Shibalidaogou dan Changbai Jiguanlizi. Sebelumnya dilaporkan bahwa pusat-pusat pengungsi juga direncanakan dibangun di kota-kota di Tumen dan Hunchun.

Seorang juru bicara kementerian luar negeri Cina dalam konferensi pers reguler pada hari Senin, tidak menyangkal bahwa kamp pengungsian itu sedang dibangun.
Pembangunan kamp tampaknya mencerminkan kekhawatiran yang berkembang di Beijing tentang potensi ketidakstabilan politik atau bahkan keruntuhan rezim Kim Jong Un.
Ketegangan di Semenanjung Korea telah melonjak tahun ini karena Presiden Amerika Serikat Donald Trump meningkatkan tekanan pada Korea Utara. Bersamaan itu n Pyongyang telah mempercepat program rudal nuklir dan balistiknya.

Serangkaian tes nuklir dan rudal Korea Utara juga telah mendatangkan sanksi berat dari Amerika Serikat dan PBB.
Setelah uji coba rudal balistik antar benua terbaru pada tanggal 29 November, Pyongyang mengklaim memiliki kemampuan untuk menyerang seluruh wilayah Amerika Serikat.
Selain kamp pengungsi, Beijing nampaknya telah mempersiapkan segala sesuatunya jika perang nuklir pecah. Pekan lalu surat kabar resmi di Jilin, Cina, provinsi yang paling dekat dengan situs uji coba nuklir Korea Utara, mengisyaratkan ketakutan itu dengan sebuah artikel lengkap yang menawarkan tips bagaimana bereaksi terhadap insiden nuklir.

Credit TEMPO.CO

Cerita Pembelot Korut: Aborsi Paksa hingga Mayat Jadi Santapan Anjing

NEW YORK - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Nikki Haley mengadakan sebuah pertemuan mengenai situasi hak asasi manusia di Korea Utara (Korut). Dalam pertemuan itu, seorang pembelot Pyongyang bercerita bagaimana dia dipaksa melakukan aborsi setelah dipulangkan dari China.

Pembelot wanita itu bernama Ji Hyeon-A. Dia memohon agar dunia bertindak.

Acara di PBB yang disponsori AS, Prancis, Jepang, Korea Selatan, Kanada dan Inggris Raya ini diberi nama “The Terrifying experience of forcibly Repatriated North Korean women”.

Ji Hyeon-A dipulangkan tiga kali ke Korut setelah dia ditangkap di China. Dia akhirnya berhasil lolos ke Korea Selatan dan berbicara tentang pengalamannya yang mengerikan.

Dia menggambarkan bagaimana wanita Korea Utara yang hamil di China dipaksa melakukan aborsi.

”Wanita hamil dipaksa bekerja keras sepanjang hari,” katanya. ”Pada malam hari, kami mendengar ibu hamil menjerit dan bayinya meninggal tanpa pernah bisa melihat ibunya.”

Menurutnya, rezim Korea Utara tidak mengizinkan bayi campuran. Di satu pusat penahanan, dia menggambarkan bagaimana narapidana mati kelaparan. Mayat mereka, kata dia, diberikan kepada anjing penjaga sebagai santapan.

Untuk ketiga kalinya Ji Hyeon-A tertangkap dan dikirim kembali ke Korea Utara. Saat itu, dia hamil tiga bulan. Dia dengan penuh air mata menggambarkan bagaimana dia dipaksa melakukan aborsi tanpa pengobatan di kantor polisi setempat.

”Anak pertama saya meninggal dunia tanpa pernah melihat dunia,” katanya. ”Tanpa ada waktu untuk (saya) minta maaf.”

Dia akhirnya sampai di Korea Selatan pada tahun 2007 dan sejak itu dipertemukan kembali dengan ibu, saudara laki-laki dan adik perempuannya. Dia masih belum mendengar kabar tentang ayahnya.

Ji-Hyeon-A mengatakan bahwa tentara Korea Utara yang baru saja melarikan diri ke Korea Selatan mewakili sedikit keberanian yang merupakan impian 25 juta orang Korea Utara.

“Korea Utara adalah penjara yang mengerikan dan Kim (Jong-un—pemimpin Korut saat ini) melakukan pembantaian yang besar dan dibutuhkan keajaiban untuk bertahan di sana,” ujarnya, seperti dikutip Fox News, semalam (12/12/2017).

Dia mengkritik pemerintah China karena mengirim orang-orang Korea Utara kembali ke rezim Pyongyang. Dia mendesak pemerintah China untuk berhenti memulangkan orang-orang Korea Utara ke rezim Kim Jong-un karena dia tahu akan terjadi hal yang mengerikan saat orang-orang tersebut tiba di sana.

Ji-Hyeon-A mendesak para pemimpin PBB dan dunia untuk memperjuangkan para pembelot Korea Utara dan terutama mereka yang dipulangkan.

Dia membacakan sebuah puisi berjudul ”Apakah ada orang di sana?” dari kumpulan puisi yang dia tulis.

”Aku takut, apakah ada orang di sana? Aku di sini di neraka, apakah ada orang di sana? Aku berteriak dan berteriak tapi tidak ada yang membuka pintu. Apakah ada orang di sana? Tolong dengarkan erangan kami dan dengarkan rasa sakit kami. Apakah ada orang di sana? Orang-orang sekarat, temanku sekarat. Aku memanggil lagi dan lagi tapi kenapa tidak kamu jawab. Apakah ada orang di sana?”
Duta Besar Inggris untuk PBB Matthew Rycroft memuji Ji-Hyeon-A karena berani berbicara di acara tersebut. Dia mengatakan bahwa kejahatan rezim Korut telah dibahas, termasuk, aborsi paksa, eksekusi singkat, kerja paksa, dan pemerkosaan. ”Yang termasuk kondisi yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan,” katanya.

Sebelumnya, China telah berusaha untuk menghentikan sebuah pertemuan Dewan Keamanan PBB yang membahas situasi hak asasi manusia di Korea Utara. China hanya mendapat dukungan dari Rusia dan Bolivia dan gagal dalam usahanya.

Credit sindonews.com

Genjot Persenjataan, Kim Jong-un Beri Ilmuwan Penghargaan

Kim Jong-un memberi penghargaan untuk tim ilmuwannya dan bersumpah akan mengembangkan lebih banyak senjata. (KCNA via REUTERS)

Jakarta, CB -- Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bersumpah akan mengembangkan lebih banyak senjata ketika memberi penghargaan medali untuk tim ilmuwan dan pejabat yang berkontribusi untuk pengembangan peluru kendali balistik antarbenua (ICBM) tercanggihnya, Hwasong-15.

Para analis dan sejumlah pejabat pemerintahan menilai Hwasong-15 yang diuji coba pada 29 November lalu bisa mencapai seluruh daratan utama Amerika Serikat.

Walau demikian, para pakar meyakini Korea Utara masih mempunyai beberapa aspek teknis yang mesti ditingkatkan sebelum bisa sepenuhnya mencapai tujuan mengembangkan rudal nuklir pengancam Amerika Serikat.

Kim Jong-un menyatakan para ilmuwan dan pekerjanya akan terus mengembangkan "lebih banyak persenjataan dan perlengkapan terbaru" untuk "menopang kekuatan nuklir dalam kualitas dan kuantitas," kata kantor berita pemerintah Korut, dikutip Reuters pada Rabu (13/12).

Pemimpin Korea Utara itu berbicara di penutupan konferensi persenjataan yang digelar selama dua hari untuk merayakan keberhasilan Hwasong-15. Kim juga mengatakan Korea Utara mesti mengembangkan senjata yang lebih beragam.

Kim secara pribadi menganugerahkan medali kepada orang-orang "di bidang ilmu pertahanan yang dengan tulus dan sempurna menjalankan rencana Partai untuk membangun kekuatan nuklir strategis, dengan sukses meluncurkan ICBM Hwasong-15 dan mendemonstrasikan martabat dan kekuatan negara kita kepada seluruh dunia."

Anggota tim yang tak disebutkan namanya itu diberikan beberapa medali, termasuk medali Kim Il-Sung dan medali Kim Jong-il, penghargaan tinggi Korut.

Selai medali, KCNA menyatakan para ilmuwan dan pejabat itu diberi jam tangan dengan ukiran nama Kim Il-sung dan Kim Jong-il, pendiri negara dan putra sekaligus penerusnya.

"Dia dengan khidmat mendeklarasikan bahwa pengembangan sistem senjata strategis baru itu termasuk bom-A, bom-H dan ICBM Hwasong-15 dengan upaya dan teknologi pribumi dan realisasi tujuan besar menjadi negara nuklir," bunyi artikel KCNA merujuk kepada Kim.

Negara terisolasi ini sempat menyatakan berhasil menguji coba bom atom dan bom hidrogen setelah melakukan enam kali pengujian sejak 2006 lalu. Terakhir kali, Korut menyatakan telah menguji coba nuklir pada September lalu, meski negara-negara lain tidak bisa mengonfirmasinya.

Credit cnnindonesia.com

Cina dan Rusia Antisipasi Serangan Rudal Korea Utara

CB, Beijing - Cina dan Rusia mulai bekerja sama menggelar latihan simulasi komputer anti serangan misil Korea Utara. Media Cina, South China Morning Post, melansir latihan ini sebagai tanggapan atas meningkatnya ancaman serangan misil dari Korea Utara.
"Latihan ini disebut Aerospace Security 2017 dan dimulai pada Senin mengikuti latihan serupa yang digelar di Rusia pada Mei tahun lalu," begitu dilansir SCMP, Selasa, 12 Desember 2017.

Pengamat militer di Beijing mengatakan latihan ini digelar untuk memberi pesan kepada Korea Utara bahwa Cina dan Rusia bersiap menghadapi kemungkinan terjadinya krisis.

"Latihan-latihan ini untuk menyiapkan militer kedua negara menyikapi Korea utara yang semakin provokatif dan sulit diprediksi," kata Li Jie, pengamat militer di Beijing.

Latihan ini akan berlangsung selama enam hari. Menurut media itu, mengutip pernyataan analis, latihan ini juga ditujukan untuk mengkounter aliansi pimpinan Amerika Serikat di Asia Timur sebagai respon atas meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea.
"Langkah terbaru ini sebagai respon atas meningkatkan kerja sama AS dengan sekutunya di Asia Timur Laut dalam membangun sistem pertahanan misil," kata Collin Koh, pengamat militer di Nanyang Technological University di Singapura.
Jepang diketahui membeli paket Aegis Ashore, yang merupakan sistem antimisil. Sedangkan Korea Selatan telah membeli paket sistem pertahanan antirudal Terminal High Altitude Area Defence (THAAD) dari AS.
Kementerian Pertahanan Cina mengatakan latihan ini untuk menangkis serangan rudal balistik dan rudal penjelajah di kawasan itu. Cina dan Rusia bekerja sama untuk menangkis serangan yang diduga datang dari negara pihak ketiga.
Uniknya, latihan ini juga berlangsung bersamaan dengan latihan pelacakan pergerakan misil balistik yang dilakukan oleh AS, Jepang, dan Korea Selatan.
Selain bersiap soal serangn antimisil, Cina juga dikabarkan menyiapkan kamp pengungsi di perbatasan dengan Korea Utara. Ini dilakukan untuk mengantisipasi jika perang meletus di Semenanjung Korea.
Menurut media The Independent, Korea Utara juga ditengarai menyiapkan senjata biologis, yang bisa digunakan untuk menyerang musuh. Laporan dari tim intelejen AS mengindikasikan Korea Utara juga berupaya menjual senjata biologis ini ke negara-negara lain.

Credit TEMPO.CO

Tillerson: AS Siap Negosiasi dengan Korut tanpa Prasyarat

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson.

CB, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Rex Tillerson mengatakan Amerika Serikat (AS) siap bernegosiasi dengan Korea Utara (Korut) tanpa prasyarat.

"Kami siap mengadakan pertemuan pertama tanpa prasyarat. Mari kita bertemu saja. Kita bisa membicarakan cuaca kalau mau. Kita bisa bicara tentang apakah itu akan menjadi meja persegi atau meja bundar," kata Tillerson dalam sebuah pidato di Washington DC.

Pernyataannya menggarisbawahi pentingnya usaha menumpulkan ancaman Korut yang semakin agresif. Seperti dilansir di Telegraph, Rabu (13/12) Tillerson mengatakan setiap pembicaraan harus terjadi di tengah masa tenang.

Pyongyang menolak permohonan diplomatik dan terus maju dengan program persenjataannya meski ada beberapa putaran sanksi dari Perserikatan Bangsa-bangsa. Korut juga telah melenturkan otot militernya dengan menguji rudal balistik antarbenua dan mungkin juga telah meledakkan bom hidrogen.

Sementara Presiden AS Donald Trump dan pejabat utamanya secara konsisten mengulurkan kemungkinan konfrontasi militer. Tilerson pada bulan lalu menanggapi uji coba Korut yang terakhir dengan mengatakan, opsi diplomatik tetap berjalan dan terbuka untuk saat ini. Hal ini membuat kemungkinan diterapkannya sanksi ekonomi tambahan dari AS semakin mengambang.

Sebaliknya, rekan Tillerson di PBB Duta Besar AS Nikki Halley bereaksi terhadap uji coba pada akhir November tersebut. Halley memperingatkan rezim Korut akan menjadi benar-benar hancur jika tindakannya terus memaksa dunia menuju perang. Dia sebeumnya mengatakan alat-alat diplomatik secara efektif sudah kelelahan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Menlu AS Siap Berunding dengan Korut Tanpa Syarat

Menlu AS Rex Tillerson menawarkan Korut kesempatan untuk berunding tanpa syarat. (Reuters/Valentyn Ogirenko)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson menawarkan Korea Utara kesempatan untuk mulai berunding tanpa syarat, berbeda dengan tuntutan sebelumnya di mana negara terisolasi itu mesti lebih dulu mengakhiri program nuklirnya jika ingin bernegosiasi.

"Mari kita bertemu saja," ujar Tillerson dalam pidato untuk think tank Washington Atlantic Council pada Selasa waktu setempat (12/12), memberikan tawaran diplomatik baru di tengah peningkatan ketegangan terkait kemajuan program peluru kendali dan nuklir Pyongyang dan retorika keras antara kedua pihak.

Ketegangan kembali meningkat sejak Korea Utara menyatakan telah melakukan "terobosan" dengan meluncurkan rudal balistik antarbenua atau ICBM baru yang diklaim bisa mencapai daratan Amerika, bulan lalu.

Meski menegaskan posisi Washington yang sejak lama tak bisa menerima senjata nuklir di Korea Utara, Tilllerson mengatakan Amerika Serikat "siap berbicara kapan saja mereka siap berbicara," tapi mesti lebih dulu ada "masa senyap" tanpa uji coba dan rudal.

Tillerson juga mengungkapkan bahwa Amerika Serikat berbicara sempat berbicara dengan China soal cara mengamankan senjata nuklir Korea Utara seandainya pemerintah di Pyongyang runtuh. Beijing memastikan, seandainya pasukan AS masuk ke wilayah Korut, mereka akan dipukul mundur kembali ke wilayah Korsel.

Namun, dia menegaskan bahwa Amerika Serikat ingin menyelesaikan masalah Korea Utara dengan diplomasi damai dan menawarkan perundingan, jauh tak seperti ancaman-ancaman yang dilontarkan Presiden Donald Trump belakangan ini.

"Kita bisa bicara soal cuaca saja jika Anda mau. Kita bisa bicarakan apakah kita akan menggunakan meja kotak atau bundar," ujar Tillerson.
"
Lalu kita bisa mulai membicarakan rencana hal-hal yang kita mau usahakan," ujarnya, menyiratkan kedua pihak akan lebih dulu membicarakan aturan-aturan negosiasi formal seandainya terjadi hubungan dengan Korea Utara kelak.

Credit cnnindonesia.com

Korea Utara Kembangkan Senjata Biologi, Lompatan Mengejutkan

CB, Jakarta - Korea Utara dilaporkan berencana untuk mengembangkan program senjata biologi, termasuk pabrik untuk menghasilkan mikroba mematikan dan laboratorium yang mengkhususkan diri pada modifikasi genetik. Ini lompatan besar yang mengejutkan peneliti Amerika Serikat.
Menurut laporan baru dari intelijen Amerika, Asia serta ahli senjata, Korea Utara yang mengklaim telah berhasil mengembangkan senjata nuklir berkekuatan besar ini juga telah mengirim ilmuwan ke luar negeri untuk mendapatkan gelar sarjana dalam bidang mikrobiologi, dan menawarkan untuk menjual layanan bioteknologi ke negara-negara berkembang.

"Rezim komunis yang sejak lama mengakuisisi patogen yang menyebabkan cacar dan antraks, telah mengumpulkan tim ilmuwan namun tampaknya kurang memiliki keterampilan teknis tertentu," demikian isi laporan tersebut, seperti yang dilansir Independent pada 12 Desember 2017.

Fakta tersebut telah mengejutkan analis dan peneliti Amerika Serikat yang mengatakan Korea Utara dengan cepat melonjak memasuki produksi patogen biologis skala industri. Senjata biologi itu akan dipakai Korea Utara untuk mengancam negara tetangga atau tentara Amerika dalam konflik di masa depan.
Lima bulan sebelum uji coba nuklir pertama Korea Utara pada tahun 2006, pejabat intelijen AS mengirim sebuah laporan ke Kongres untuk memperingatkan bahwa pekerjaan rahasia juga sedang dilakukan dengan senjata biologis.

Satu dekade kemudian, rintangan teknis tampaknya lenyap. Korea Utara bergerak dengan mantap untuk memperoleh mesin penting yang dapat digunakan untuk program senjata biologi lanjutan.
Pada Juni 2015, Presiden Kim Jong-un memberi gambaran menggoda pada Institut Bioteknik Pyongyang, sebuah fasilitas besar yang menurut media pemerintah fasilitas itu merupakan pabrik pembuatan pestisida untuk pertanian.
Namun analis AS khawatir dengan gambar yang menunjukkan alat fermentasi skala industri Korea Utara itu. Alat fermentasi itu dikhawatirkan digunakan untuk menumbuhkan sejumlah besar mikroba dan pengering hidup yang bisa mengubah spora bakteri menjadi serbuk halus untuk memudahkan penyebaran.

Credit TEMPO.CO

Imbas Bom Bunuh Diri Gagal, New York Sesuaikan Keamanan Tahun Baru

NEW YORK - Departemen Polisi New York (NYPD) menyesuaikan rencana keamanan untuk perayaan Malam Tahun Baru yang dihadiri ratusan ribu orang di Times Square. Penyesuaian itu dilakukan setelah sebuah aksi bom bunuh diri gagal di sebuah terowongan kereta bawah tanah.

Wakil Komisaris untuk Intelijen dan Kontraterorisme NYPD, John Miller, mengatakan polisi akan melakukan tinjauan langsung segera dan mendalam tentang insiden tersebut. Tinjuan ini penting untuk jadi pelajaran tentang bagaimana menghadapi jenis serangan serupa.

”Ini adalah pertama kalinya saya percaya bahwa kita telah melihat seseorang dengan bom bunuh diri di mass transit dan sebenarnya itu bom. Jadi, kita akan segera menijaunya,” kata Miller kepada Reuters, yang dilansir Rabu (13/12/2017).

Rencana keamanan Tahun Baru juga akan mempertimbangkan serangan lain seperti serangan penembak runduk (snipper) di Las Vegas pada 1 Oktober yang menewaskan 58 orang dan melukai lebih dari 500.

Pada hari Selasa, seorang pria Bangladesh berusia 27 tahun didakwa di pengadilan federal karena kejahatan terorisme setelah mencoba meledakkan sebuah bom pipa di sebuah terowongan pejalan kaki di bawah Times Square.

Menurut beberapa pejabata, bahan kimia di dalam bom pipa tersulut, namun pipa itu sendiri tidak meledak. Imbasnya hanya melukai pelaku dan tiga orang di dekatnya.

Milller menolak merinci langkah-langkah spesifik terkait penyesuaian rencana keamanan pada malam Tahun Baru di New York.

Namun, Kevin Harrington, mantan kepala NYPD di biro detektif mengatakan, dalam waktu dekat akan banyak petugas polisi bersenjata dan terlatih dikerahkan di jalanan. Banyak anjing polisi juga dikerahkan. Selain itu, pemeriksaan tas dan pos pemeriksaan akan diperketat.

”Anda akan melihat senjata yang lebih besar dan peningkatan yang signifikan pada petugas yang sangat terlatih untuk menggunakan senjata tersebut,” kata Harrington.

Setelah serangan 11 September 2001, NYPD menciptakan apa yang dianggap oleh para ahli keamanan sebagai unit intelijen dan kontraterorisme paling kuat di antara pasukan polisi kota. Unit itu memeriksa setiap serangan bermotif politik terhadap warga sipil di seluruh dunia untuk memperbaiki pertahanan New York.

Credit sindonews.com

Trump Manfaatkan Serangan New York untuk Perkuat Imigrasi

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menyatakan harus "memperbaiki" sistem imigrasinya, menyusul serangan bom di New York, yang menyebabkan setidaknya empat orang terluka.

Dalam sebuah pernyataan, Trump meminta Kongres AS untuk merevisi kebijakan migrasi rantai negara tersebut, yang memungkinkan imigran untuk mensponsori masuknya keluarga mereka ke AS.

"Teror kali ini, memasuki negara kita melalui migrasi keluarga besar, yang tidak sesuai dengan keamanan nasional. Amerika harus memperbaiki sistem imigrasi yang lemah, yang memungkinkan terlalu banyak orang yang berisiko, dan tidak memiliki hak untuk mengakses negara kita," ucap Trump, seperti dilansir Al Jazeera, Selasa (12/12).

Trump juga memohon kepada anggota parlemen AS untuk meningkatkan jumlah petugas imigrasi di negara tersebut, meningkatkan kekuatan petugas yang berkaitan dengan penangkapan, dan penahanan, serta mengakhiri kecurangan dan penyalahgunaan dalam sistem imigrasi.

"Mereka yang terbukti terlibat dalam tindakan teror berhak mendapatkan hukuman terkuat yang diizinkan oleh undang-undang, termasuk hukuman mati dalam kasus yang tepat," tambahnya.

Credit sindonews.com

Bangladesh Cari Keluarga Pelaku Teror Ledakan New York

Otoritas Bangladesh melacak keberadaan kerabat Akayed Ullah, warga negara mereka yang disebut aparat AS sebagai pelaku teror ledakan New York, Senin (11/12). (New York City Taxi and Limousine Commission/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Otoritas di Bangladesh melacak keberadaan anggota keluarga atau kerabat dari Akayed Ullah, warga negara mereka yang disebut aparat Amerika Serikat sebagai pelaku teror ledakan New York pada Senin (11/12).

"Kepolisian mencari keluarganya,tapi sejauh ini polisi belum bisa melacak mereka," ujar Abul Khair Nadim, Ketua Dewan Uni Musapur, badan pemerintah lokal Chittagong, tempat asal keluarga Ullah.

Kepala kepolisian Bangladesh mengatakan kepada Reuters bahwa Ullah terakhir kali berkunjung ke negara itu pada September lalu. Selama ini, Ullah tak punya rekam jejak kriminal di tanah airnya tersebut.

Di Brooklyn, Ullah tinggal bersama ibu, satu saudari, dan kedua saudara laki-lakinya berkat green card.

Reuters berhasil menghubungi salah satu sepupu Akayed, Ahmad Ullah. Menurutnya, ayah Akayed sendiri sudah pindah ke Dhaka beberapa tahun lalu.

Ahmad mengatakan, ayah Akayed meninggal sekitar lima tahun lalu. Setelah itu, Akayed menempuh pendidikan di Bangladesh sebelum pindah ke AS.

Nama Ullah menjadi sorotan setelah otoritas AS mengonfirmasi bahwa Akayed merupakan pelaku yang meledakkan bom di koridor pejalan kaki antara Times Square dan Terminal Bus Otoritas Pelabuhan New York saat jam sibuk.

Akibat aksi Ullah tersebut, tiga orang terluka. Tak lama setelah itu, Wali Kota New York, Bill de Blasio, langsung menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris.

Bangladesh pun langsung merilis pernyataan yang berbunyi, "Seorang teroris adalah teroris, tak peduli etnis atau agamanya, dan harus diadili."

Credit cnnindonesia.com

Bangladesh Interogasi Istri Pelaku Teror Ledakan New York

Suasana di sekitar lokasi ledakan tak lama setelah Akayed Ullah menjalankan aksinya pada Senin (11/12). (Reuters/Brendan McDermid)

Jakarta, CB -- Kepolisian Bangladesh mulai menginterogasi istri dari Akayed Ullah, pelaku teror ledakan di New York, Amerika Serikat, pada Senin (11/12).

"Kami sudah menemukan istri dan keluarga iparnya di Dhaka. Kami mewawancarai mereka," ujar seorang polisi yang enggan diungkap identitasnya kepada Reuters, Selasa (12/12).

Meski demikian, dua pejabat anonim kepolisian menolak untuk memberikan keterangan lebih lanjut karena tak mengantongi izin.

Mereka hanya mengatakan, istri dari Ullah tersebut memiliki seorang bayi laki-laki yang masih berusia enam bulan.

Aparat dapat melacak keberadaan istri dan anak Ullah ini dari keterangan sepupu pelaku bom tersebut, Emdad Ullah.

Menurut Emdad, keluarga Ullah awalnya tinggal di Chittagong, tapi kemudian pindah ke Dhaka beberapa tahun lalu.

Sebelumnya, salah satu sepupu lainnya, Ahmad Ullah, mengatakan bahwa ayah Akayed meninggal sekitar lima tahun lalu. Setelah itu, Akayed menempuh pendidikan di Bangladesh sebelum pindah ke AS.
Nama Ullah menjadi sorotan setelah otoritas AS mengonfirmasi bahwa Akayed merupakan pelaku yang meledakkan bom di koridor pejalan kaki antara Times Square dan Terminal Bus Otoritas Pelabuhan New York saat jam sibuk.

Akibat aksi Ullah tersebut, tiga orang terluka. Tak lama setelah itu, Wali Kota New York, Bill de Blasio, langsung menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris.

Bangladesh pun langsung merilis pernyataan yang berbunyi, "Seorang teroris adalah teroris, tak peduli etnis atau agamanya, dan harus diadili."

Credit cnnindonesia.com

Aksi 1712, MUI Bakal Pimpin Demo Dukung Palestina

Seorang demonstran memegang poster kartun Presiden AS dan sebuah foto kubah batu di dalam Masjid Al-Aqsa yang bertuliskan Yerusalem adalah ibukota abadi Palestina dan Amerika adalah sebuah bencana ,di luar Kedutaan Besar AS di Amman, Yordania,

CB, JAKARTA -- Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Zaitun Rasmin mengatakan, MUI Pusat akan memimpin unjuk rasa bersama kaum Muslimin untuk membela Palestina di depan Kedubes Amerika Serikat (AS), Jakarta Pusat, Ahad (17/12) mendatang. Dalam aksi ini, Ketua Umum MUI Prof Ma'ruf Amin akan turun langsung bersama umat Islam untuk berunjuk rasa.

"MUI merasa umat harus benar-benar bersatu untuk pembelaan terhadap Palestina. KH Ma'ruf Amin bersedia turun langsung dalam unjuk rasa tersebut," ujar Ustaz Zaitun di Masjid Raya Pondok Indah, Jakarta Selatan, Selasa (12/12).

Ia mengatakan, sebagai negara yang menolak segala bentuk penjajahan, Indonesia harus berperan aktif dalam menolak pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. "Telah diputuskan, MUI melakukan unjuk rasa bersama kaum Muslimin, bahkan bersama bangsa untuk membela Palestina," ucapnya.

Di tempat yang sama, Ustaz Felix Siauw mengungkapkan, aksi terbesar membela Palestina tersebut merupakan ajang bagi umat Islam di seluruh dunia untuk bisa bersatu. "Ini adalah ajakan kaum Muslimin di seluruh dunia untuk bersatu. Oleh karena itu, Muslim di Indonesia harus mengirimkan pesan persatuan kepada seluruh dunia kita sama-sama membela Baitul Maqdis," kata Felix.

Kabar aksi ini sebelumnya diembuskan oleh Ketua Umum GNPF Ulama Ustaz Bachtiar Nasir dalam kegiatan orasi kemanusiaan Indonesia Bersatu Bela Palestina di Masjid Raya Pondok Indah, Jalan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, Selasa (12/12).
"Alhamdulillah, MUI akan pimpin aksi paling besar untuk Palestina. Sekarang sedang rapat," ujarnya saat acara tersebut.

Sesaat kemudian, Ustaz Bachtiar Nasir menyampaikan pengumuman kembali, aksi tersebut yang awalnya akan digelar Jumat (15/12) depan diputuskan untuk dilakukan pada Ahad (17/12).

"Setelah bermusyawarah dan berijtihad untuk kebaikan semua, maka agenda Aksi Indonesia Bersatu untuk Bela Palestina akan dilaksanakan pada hari Ahad dimulai dari pukul 06.00 pagi hari sampai pukul 11.00, insya Allah, semua selesai," kata pimpinan AQL ini.

Dengan hasil keputusan ini, Ustaz Bachtiar mengimbau kepada jamaah untuk menyebarkan informasi tersebut dengan seluas-luasnya. Menurut dia, jika selama ini aksi bela Palestina hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok, saat ini umat Islam harus bersatu.

"Kepada Muslimin dan Muslimah di seluruh Indonesia yang melakukan aksi-aksi kelompok, lebih baik lakukan aksi itu bersatu," ucapnya. "Kita buktikan kepada dunia bahwa Indonesia yang terdepan dalam membela Palestina," ujar Ustaz Bachtiar lagi.

Pemimpin Pondok Pesantren Daarut Tauhid Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym mengajak kepada umat Islam berbuat nyata untuk Yerusalem. "Jadi, di balik kepahitan ini ada hikmah yang besar. Dan yang paling penting bagaimana kita bisa nyata berbuat sesuatu, yang diperlukan adalah sikap nyata berbuat untuk saudara kita (di Yerusalem)," ujar Aa Gym seusai berceramah.

Aa Gym berharap umat Islam Indonesia bisa menyikapi sikap Trump yang sepihak tersebut secara tepat. Menurut dia, perebutan Yerusalem sebagai kota suci umat Islam tersebut memang pahit. Namun, kata dia, kejadian ini bisa menjadi salah satu cara dari Allah untuk mempersatukan umat Islam di dunia.

Menurut dia, sikap Trump bisa menjadi salah satu cara dari Allah SWT untuk mempersatukan umat Islam di dunia. Tindakan itu juga menggugah masyarakat dunia untuk melihat ketidakadilan, kezaliman, perampasan hak bangsa Palestina.

Aa Gym pun mengimbau kepada umat Islam untuk bersatu membela umat Islam Palestina yang sedang ditindas oleh Pemerintah Israel. "Karena ini bukan hanya masalah agama Islam, tapi ini masalah keadilan, hak-hak asasi manusia, peradaban. Makanya, seluruh umat manusia seharusnya peduli dengan Palestina ini," kata Aa Gym.

Orasi kemanusiaan di Masjid Raya Pondok Indah kemarin dikuti ratusan peserta. Orasi kemanusiaan disampaikan oleh tokoh-tokoh umat Islam yang dipandu oleh Ustaz Bachtiar Nasir.

Masjid yang cukup besar itu tampak dipenuhi dengan Muslim dan Muslimah yang datang dari Jabodetabek. Peserta aksi yang datang ke masjid ini kebanyakan mengenakan aksesori bendera Negara Palestina sebagai bentuk dukungan kepada umat Islam yang ada di Yerusalem.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Menlu: Demi Palestina, Indonesia Bergerak ke Berbagai Jalan

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi

CB, ISTANBUL -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Jordania dan Palestina menghargai perjuangan diplomasi Indonesia dalam isu Palestina.

"Menlu Jordania dan Menlu Palestina sangat menghargai langkah perjuangan diplomasi Indonesia dalam isu Palestina," kata Retno di Istanbul, Turki, Selasa (12/12) malam.

Ia menyebutkan saat ini belum banyak negara melakukan hal itu, termasuk menggalang dukungan dari negara-negara non-Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) agar mereka tidak mengikuti langkah yang dilakukan oleh Presiden AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

"Saya sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah menlu, termasuk para menlu negara barat, termasuk dalam hal ini Uni Eropa," katanya.

Ia menyebutkan pada Rabu (13/12) malam ia akan berangkat ke Brussel dan melakukan pertemuan dengan Menlu Uni Eropa dan pembicaraan individual dengan anggota Uni Eropa.

"Saya juga melakukan komunikasi dengan wakil tetap kita di PBB dan dubes kita di New York, mereka sudah melakukan lobi-lobi, baik dengan teman-teman yang duduk di DK PBB maupun Komite Palestina di mana Indonesia duduk di Komite Palestina," katanya.

Ia juga berkomunikasi intensif dengan under secretary general affair PBB dan bersurat ke Sekjen PBB untuk meminta perhatian mengenai isu Palestina.

"Kalau kita melihat perjalanan perjuangan diplomasi Indonesia untuk Palestina dari sebelum diumumkan keputusan AS, kita sudah bergerak melalui berbagai jalan hingga sekarang," katanya.

Ia menyebutkan OKI dibentuk karena masalah Palestina, jadi tidak ada alasan tidak bersatu untuk isu menjadikan OKI itu terbentuk.

"Saya kira Palestina akan menjadi perekat bagi negara-negara OKI," katanya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Menlu RI dan Menlu Palestina Bahas Yerusalem Selama Dua Jam

Menlu Retno Marsudi dan Menlu Palestina menggelar pertemuan selama dua jam membahas masalah Yerusalem dan perjuangan hak Palestina. (Dok. Kementerian Luar Negeri)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akhirnya berhasil menemui Menlu Palestina Riad N. Malki dalam rangkaian diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Selama dua jam, kedua menlu membahas masalah Yerusalem dan langkah-langkah strategis yang akan diambil dalam memperjuangkan hak dan kemerdekaan Palestina.

“Menlu RI menegaskan komitmen kuat rakyat dan pemerintah Indonesia untuk terus mendukung Palestina,” bunyi pernyataan Kemlu RI yang diterima CNNIndonesia.com pada Selasa (12/12).

Kedua Menlu juga membahas hasil pertemuan Liga Arab terkait keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Serta persiapan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Negara Islam (OKI) soal Yerusalem di Istanbul, Turki, pada Rabu (13/12) esok.

Presiden Joko Widodo telah menyatakan diri akan hadir dalam KTT Luar Biasa OKI dan akan menegaskan sikap Indonesia yang menolak pengakuan sepihak Israel maupun Amerika Serikat atas status Kota Yerusalem.

Sebelumnya, Retno juga telah menemui Menlu Yordania Ayman Safadi dan menyatakan bahwa pernyataan unilateral Amerika Serikat mengenai status Yerusalem tidak akan mengubah komitmen kuat diplomasi Indonesia untuk memperjuangkan Plestina.

Menurut rilis Kementerian Luar Negeri RI, pertemuan itu merupakan rangkaian perjuangan diplomasi Indonesia bagi Palestina. Selain membahas persiapan KTT Luar Biasa OKI, kedua menlu juga berkoordinasi soal langkah diplomatis dalam memperjuangkan status Yerusalem dan kemerdekaan Palestina.

Menlu RI mengajak Yordania memperkuat perjuangan diplomasi, baik secara bilateral maupun multilateral. Terutama untuk mencegah negara lain mengikuti jejak AS untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel atau memindahkan Kedutaan nya ke Yerusalem.

Retno minta Yordania meyakinkan negara-negara yang belum mengakui Palestina. Menlu RI juga menegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina juga harus ditunjukan tidak saja secara politis namun juga secara konkret dengan meningkatkan bantuan kemanusiaan, ekonomi dan peningkatan kapasitas.

Tak lama setelah Presiden Trump mengumumkan keputusan kontroversialnya itu pada Rabu pekan lalu, Indonesia langsung mengeluarkan kecaman keras dan mengajak seluruh negara Muslim di dunia memberi pesan keras kepada AS dan bersatu mendukung Palestina. Selain merusak upaya damai antara Israel dan Palestina, Jokowi menilai, langkah Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel tersebut bisa merusak stabilitas dan memperkeruh konflik di Timur Tengah.

Credit cnnindonesia.com

Inggris Pastikan Tak Akan Ikuti Langkah AS soal Yerusalem

Menlu Inggris Boris Johnson meyakinkan Menlu RI Retno Marsudi bahwa negaranya tak akan mengikuti langlah AS yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. (Matt Frost/ITV/REX/Shutterstock via Reuters)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson meyakinkan Indonesia bahwa negaranya tidak akan mengikuti langkah Amerika Serikat soal Yerusalem. Presiden AS Donald Trump mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memerintahkan pemindahan ibu kota dari Tel Aviv ke Yerusalem, Rabu (6/12).

Pernyataan Boris itu disampaikan saat menelepon Menlu RI Retno Marsudi pada Senin (11/12) sore waktu Amman, Yordania.

“Menlu Boris menyampaikan bahwa Inggris tidak memiliki niat mengikuti langkah AS untuk memindahkan kedutaan besar dari Tel Aviv ke Yerusalem,” bunyi pernyataan Kemlu RI melalui Twitter.

Kemlu RI menyampaikan, kedua menlu juga sepakat menentang keputusan Presiden Donald Trump soal Yerusalem dalam percakapannya. Langkah AS tersebut dinilai menyalahi resolusi internasional, terutama Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Indonesia juga telah mengeluarkan kecaman keras terhadap keputusan AS tersebut tak lama setelah Trump mengumumkannya pada pekan lalu. Sejak itu, Retno pun terus berkoordinasi dengan sejumlah menlu negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), terutama menlu Palestina, untuk menekankan sikap tegas RI soal keputusan Gedung Putih.

Di Amman, Retno juga telah bertemu Menlu Yordania Ayman Safadi dan Menlu Palestina Riad N. Malki sebagai rangkaian diplomasi Indonesia memperjuangkan hak dan kemerdekaan Palestina.

Pada 13 Desember mendatang, Retno juga akan bertolak ke Istanbul, Turki, untuk mendampingi Presiden Joko Widodo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OKI.

Pertemuan khusus itu digelar sebagai respons negara OKI menanggapi langkah Trump soal Yerusalem.

Selain berkoordinasi dengan negara Muslim, Retno mengatakan dirinya juga terus berupaya berkomunikasi dengan sejumlah negara Barat, termasuk anggota Uni Eropa, demi menyampaikan pesan tegas RI dan permintaan agar tidak mengikuti langkah Amerika.

Selain Inggris, Menlu Uni Eropa juga telah menyampaikan komitmennya untuk menolak klaim sepihak Israel yang menyatakan Yerusalem sebagai ibu kotanya.

Credit cnnindonesia.com