Jumat, 27 Oktober 2017

Rusia Hibahkan Senjata ke Filipina, Amerika Anggap Bukan Masalah

MANILA - Ribuan senapan serbu dan helm menjadi bagian dari perlengkapan militer Rusia yang disumbangkan kepada Filipina. Langkah tersebut menjadi bagian upaya Rusia memperluas pasar senjatanya di Asia Tenggara, saat Manila hendak mendiversifikasi sistem persenjataan.

Manila menerima sekitar 5.000 senapan Kalashnikov, 5.000 helm baja, sekitar 1 juta amunisi untuk senapan tersebut, dan 20 truk militer, dalam upacara yang di hadiri Presiden Filipina Rodrigo Duterte saat mengunjungi satu dari lima kapal perang Rusia yang sedang singgah di Filipina. Hibah ini sehari setelah Rusia dan Filipina menandatangani dua pakta militer, termasuk kontrak penjualan dengan Rosoboronexport, vendor perlengkapan pertahanan milik otoritas Rusia.

"Kami menginginkan beberapa perlengkapan untuk bantuan kemanusiaan dan operasi pemulihan bencana, tapi belum ada yang spesifik sekarang. Kami masih berdiskusi," papar Menteri Pertahanan (Menhan) Filipina Delfin Lorenzana kepada kantor berita Reuters.

Lorenzana menjelaskan, kontak Rosoboronexport bukan kesepakatan penjualan, tapi sinyal keinginan Filipina memiliki persenjataan kecil, kendaraan, dan perlengkapan khusus untuk operasi bencana. Meski demikian, sumber terbesar persenjataan Filipina, Amerika Serikat (AS), tidak khawatir dengan prospek perlengkapan yang disumbangkan oleh China dan Rusia.

"Saya tidak melihat ini sangat penting, beberapa truk atau senjata diberikan kepada satu negara yang memerangi teroris sekarang," ungkap Menteri Pertahanan (Menhan) AS Jim Mattis saat berada di pesawat menuju Bangkok, Thailand.

"Ini keputusan berdaulat oleh Filipina. Jadi, ini bukan masalah besar, negara lain datang untuk membantu mereka," papar Mattis.

AS dan China mendominasi perdagangan senjata regional. Sejak 2000, AS mendonasikan perlengkapan militer kepada Filipina dengan nilai hingga USD1 miliar. Donasi itu berupa pesawat pengintai, drone, dan kapal untuk senjata kecil.

China menjanjikan donasi pengiriman ketiga persenjataan kecil setelah pertemuan antara Lorenzana dan Menhan China Jenderal Chang Wanquan. Beijing telah memberikan persenjataan kecil kepada Filipina senilai USD7 juta.

Kesepakatan dengan Filipina akan memungkinkan Rusia memperluas pasar senjata di kawasan. Filipina sekarang terbuka untuk membeli senjata Rusia saat Manila semakin mendekati Moskow. Sumber pejabat Filipina menjelaskan, langkah Manila ini seiring upaya militer mendiversifikasi perlengkapannya serta mempertahankan kualitasnya.

"Moskow telah menawarkan menjual persenjataan pada kami sejak pertengahan 1990-an dan mereka ingin barter senjata dengan pisang," katanya.

Rusia juga menjual kapal selam, pesawat tempur, dan helikopter kepada Filipina. Sementara Menhan AS Jim Mattis memuji tentara Filipina yang berhasil mengalahkan militan di Kota Marawi tanpa adanya tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Filipina pada Senin (23/10) mengumumkan akhir operasi tempur di Marawi, setelah tentara menewaskan sisa 42 pejuang, termasuk militan asing. Lebih dari 1.100 orang, termasuk 165 tentara tewas dalam konflik tersebut.

"Di sini tentara yang pergi berperang seperti itu dan mereka tidak mengalami satu pun tuduhan pelanggaran HAM," papar Mattis pada akhir Pertemuan Para Menhan ASEAN dibekas pangkalan angkatan udara AS.

"Tak satu pun dan saat Anda melihat bagaimana pertempuran itu sangat sengit, itu benar-benar pernyataan tentang militer Filipina yang menetapkan HAM di tengah pertempuran yang mereka lakukan," ujar Mattis.

Pujian Mattis kepada militer sangat jarang dilakukan karena catatan HAM Filipina pada era pemerintahan Duterte banyak dikritik negara-negara Barat, termasuk AS, Kanada, Uni Eropa (UE), dan Australia. Saat rapat Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), negara-negara itu mendesak Filipina menghentikan pembunuhan dalam perang narkoba yang dicanangkan Duterte.

Lebih dari 3.900 orang tewas oleh kepolisian dalam operasi antinarkoba sejak Juli tahun lalu. AS memberikan bantuan intelijen taktis dalam operasi tempur Marawi, mengerahkan pesawat pengintai dan drone, pencitraan termal, dan peralatan penyadap untuk membantu tentara Filipina menghadapi ratusan pejuang yang menguasai Marawi pada 23 Mei.

Credit sindonews.com

5 Maskapai 'Interogasi' Penumpang Tujuan Amerika

5 Maskapai Mulai Hari Ini 'Interogasi' Penumpang Tujuan Amerika — Pesawat Lufthansa mendarat di bandara Frankfurt, Jerman (21/4). AP/Michael Probst

CB, Jakarta - Sebanyak 5 maskapai internasional mulai , 26 Oktober 2017 memberlakukan aturan baru mewawancarai setiap penumpang sebelum memasuki pesawat dan terbang ke Amerika Serikat.
Kelima maskapai, yakni Air France, Lufthansa, Cathay Pacific, Emirates dan Egyptair mulai menerapkan aturan baru atas permintaan pejabat resmi Amerika untuk mewawancarai setiap penumpang yang tujuannya ke Amerika. Namun tidak dijelaskan apa isi materi wawancara.

Setiap penumpang akan diberikan lembar pertanyaan oleh petugas maskapai untuk diisi layaknya seperti sesi wawancara. Lokasi untuk mewawancarai penumpang diserahkan pada masing-masing maskapai.

Peraturan baru ini muncul setelah pemerintahan Trump baru-barau ini melarang laptop masuk kabin pesawat. Amerika memberikan waktu selama 120 hari bagi maskapai untuk menerapkan aturan baru itu.
Air France, misalnya, hari ini mulai mewawancarai penumpangnya di bandara Paris Orly dan seminggu kemudian di bandara Charles de Gaulle.
Emirates dalam pernyataannya menjelaskan, wawancara setiap penumpang akan dilakuan di konter check-in di Dubai dan di ruang tunggu (boarding gates) untuk penumpang transit dan transfer fliers.

Cathay Pacific Airways lewat situs resminya menjelaskan pihaknya menghentikan layanan drop bagasi sendiri dan penumpang yang akan menuju Amerika akan diberi pertanyaan singkat saat pemeriksaan koper mereka. Hal sama dengan penumpang yang tanpa membawa koper, mereka ditanyai di ruang tunggu keberangkatan.
Menurut maskapai Jerman, Lufthansa, peraturan baru mewawancarai setiap penumpang yang akan terbang ke Amerika Serikat bersumber dari US Transportation Security Administration. Lembaga ini di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri Amerika Serikat.
"Sebagai tambahan setelah pengawasan peralatan elektronik diperkenalkan, penumpang yang menuju Amerika sekarang akan diwawancarai secara singkat di ruang check-in, ruang pengecekan dokumen," kata Lutfhansa dalam pernyataanya seperti dikutip dari Daily Mail, 25 Oktober 2017.
Sementara Etihad mengatakan, operasional maskapainya berjalan normal.
Selain lima maskapai itu, maskapai Royal Jordanian, akan menjadi maskapai keenam yang akan menerapkan prosedur baru yang diberlakukan mulai pertengahan Januari mendatang. Royal Jordanian mengoperasikan sejumlah pesawat yang terbang langsung dari Amman ke New York, Chicago, dan Detroit.
Kewajiban setiap maskapai mewawancarai penumpang yang akan terbang ke Amerika merupakan peraturan terbaru Presiden Trump yang telah mempengaruhi bisnis penerbangan global.

Credit tempo.co

Amerika Kirim Jet Siluman Terbaru Hadapi Nuklir Korea Utara

CB, Jakarta -Amerika Serikat telah mengirim lebih banyak lagi armada militer canggihnya, termasuk jet tempur siluman F-35A untuk menghadapi ancaman serangan senjata nuklir Korea Utara yang meningkat.
Sementara satu kapal induk Amerika yang kedua telah tiba di Pasifik barat. Kehadiran kapal induk ini untuk mendemonstrasikan kekuatan terbaru Washington menyusul serangkaian uji coba rudal dan nuklir oleh Pyongyang.

Kapal Induk The USS Theodore Roosevelt memasuki Pasifik barat pada hari Selasa dan segera bergabung dengan USS Ronald Reagan dari Semenanjung Korea, beberapa minggu sebelum Presiden Donald Trump melakukan perjalanan ke wilayah tersebut.
"USS Theodore Roosevelt siap untuk melaksanakan misi, mulai dari bantuan kemanusiaan hingga operasi tempur. Ketika bergerak, kami harus siap untuk apapun," kata petinggi militer Amerika Serikat, Kapten Carlos Sardiello, seperti yang dilansir Mirror pada 24 Oktober 2017.
12 pesawat tempur siluman terbaru dan paling mematikan Amerika Serikat, F-35A Lightning IIs dan 300 awak pesawat akan ditempatkan selama 6 bulan di Jepang. Pesawat tempur Skuadron Tempur ke-34 tersebut, akan tiba di Pangkalan Militer Angkatan Udara Kadena, Okinawa, pada November 2017.

Amerika mengklaim F-35A sebagai jet paling canggih di dunia, dan diyakini akan mengalahkan kekuatan udara Korea Utara.
Sebelumnya, Amerika Serikat telah menempatkan pesawat pengebomnya untuk siaga 24 jam guna menghadapi ancaman senjata nuklir Korea Utara. Amerika untuk pertama kali sejak akhir Perang Dingin tahun 1991 melakukan langkah siaga seperti ini.

Credit TEMPO.CO

Selusin Jet Siluman F-35 AS Ancang-ancang Dekati Korut

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) bersiap mengerahkan pesawat jet tempur siluman F-35A ke wilayah yang dekat dengan Korea Utara (Korut). Pengerahan jet tempur yang mampu menghindari radar di sekitar Pyongyang ini berpotensi memicu kemarahan rezim Kim Jong-un.

Sebanyak 12 pesawat tempur siluman tersebut direncanakan akan menjalani luar negeri perdananya bulan depan ke Pangkalan Angkatan Udara Kadena, di Pulau Okinawa, Jepang selatan.

Mengutip laporan Quartz, F-35 adalah program senjata termahal dalam sejarah yang harganya lebih dari USD400 juta.

Laman National Interest dalam laporannya menulis; ”Sebagai salah satu senjata terbaik untuk menghancurkan Korea Utara, F-35A adalah alat yang berguna untuk menyerang pertahanan udara Korea Utara dan simpul komando dan kontrol selama perang.”

Jet tempur canggih itu, menurut laporan Daily Beast, akan bergabung dengan sekelompok jet tempur siluman yang akan bergerak melambat di sekitar Korea Utara.

Sementara itu, Angkatan Udara AS dalam sebah pernyataan mengatakan bahwa 12 pesawat tempur F-35 dan 200 penerjun dari 34th Fighter Squadron akan bergabung dengan sekitar 100 personel dari 419th Fighter Wing Komando Angkatan Udara AS.

Kontingen akan melakukan perjalanan ke Pangkalan Angkatan Udara Kadena di Pulau Okinawa Jepang mulai awal November nanti.

”Penyebaran yang telah lama direncanakan ini dirancang untuk menunjukkan komitmen AS terhadap stabilitas dan keamanan di kawasan itu,” kata Angkatan Udara AS dalam sebuah pernyataan, yang dikutip Kamis (26/10/2017).

Selusin jet tempur F-35 itu segera dikerahkan setelah Pentagon menerbangkan pesawat pembom B-1B Lancer di atas lepas pantai Korea Utara bulan lalu dalam sebuah demonstrasi kekuatan terhadap Pyongyang.

Sepak terjang Washington tak hanya ditunjukkan oleh angkatan udaranya saja. Beberapa hari lalu, kapal perang AS, Jepang dan Korea Selatan melakukan latihan melacak rudal balistik di kawasan perairan semenanjung Korea dengan klaim untuk mengantisipasi potensi ancaman serangan nuklir dan rudal Pyongyang.

Sementara itu, Duta Besar Korut untuk PBB, Ja Song Nam, menyebut latihan angkatan laut Amerika Serikat (AS) di dekat Semenanjung Korea baru-baru ini sebagai persiapan perang nuklir dan serangan pre-emptive melawan Pyongyang. Dia meminta DK PBB rapat untuk mendiskusikan masalah ini.

Permintaan diplomat Pyongyang itu disampaikan melalui surat yang salinannya dikirim kepada The Associated Press. Menurut Ja Song Nam, latihan angkatan laut AS baru-baru ini adalah yang terbesar. “Yang dilancarkan dengan memobilisasi aset strategis nuklir,” tulis Ja.

Latihan, lanjut dia, digelar setelah Presiden AS Donald Trump bulan lalu membuat pernyataan paling ganas, yakni ingin menghancurkan DPRK (Korut) secara total.

Ja mengatakan, latihan angkatan laut Washington yang dimulai pada 16 Oktober dan melibatkan kapal induk bertenaga nuklir USS Ronald Reagan, tiga kapal selam nuklir, kapal perusak Aegis dan lebih dari 40 kapal perang serta sejumlah jet tempur dari segala jenis, telah meningkatkan ketegangan di semenanjung Korea.

Latihan lima hari dengan angkatan laut Korea Selatan tersebut digelar menjelang kunjungan resmi Trump ke Asia bulan depan. Washington dan Seoul secara teratur melakukan latihan militer gabungan yang dikecam Pyongyang sebagai latihan invasi.

”Apa yang tidak bisa diabaikan,” kata Ja. ”Adalah fakta bahwa AS, yang tidak merasa puas dengan latihan militer gabungan di semenanjung Korea, menendang tekanan militer terhadap DPRK dalam skala dunia dan menjadi lebih tak tergoyahkan dalam upayanya mengenalkan NATO dan angkatan bersenjata pengikutnya yang lain datang ke semenanjung Korea jika terjadi keadaan darurat,” papar Ja.

Credit sindonews.com

Ditekan, Trump Tak Rilis Sebagian Dokumen soal John F Kennedy

Donald Trump hanya memerintahkan perilisan 2.800 dokumen mengenai pembunuhan John F Kennedy, sementara data lainnya tak diungkap karena tekanan FBI dan CIA. (Reuters/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump hanya memerintahkan perilisan 2.800 dokumen mengenai pembunuhan John F Kennedy, sementara sebagian data lainnya tak akan diungkap karena tekanan dari FBI dan CIA.

"Masih ada sejumlah informasi sensitif dalam dokumen itu," ujar seorang sumber anonim sebagaimana dikutip AFP, Kamis (26/10).

Sumber tersebut mengatakan, informasi sensitif itu dapat membahayakan informan atau operasi intelijen lainnya.

Reuters melaporkan, Trump awalnya ingin mengungkap semua dokumen mengenai tragedi pembunuhan itu, sesuai dengan perintah Kongres pada 1992 silam.

Mandat Kongres itu menetapkan, semua dokumen penyelidikan kematian presiden AS ke-35 itu harus dibuka untuk publik paling lambat pada 26 Oktober 2017.

Setelah berdiskusi dengan Biro Investigasi Federal (FBI) dan Badan Pusat Intelijen (CIA), Trump akhirnya memutuskan untuk tidak merilis sebagian dokumen agar dapat mengurangi konflik.

"Presiden ingin memastikan transparansi penuh di sini dan berharap badan-badan itu dapat melakukan upaya lebih baik dalam mengurangi konflik terkait pembocoran ini dan mendapatkan informasi ini secepat mungkin," tutur sumber tersebut.

Hingga kini, belum diketahui dokumen mana saja yang akan dibocorkan. Namun, sejumlah akademisi berharap dokumen itu mengungkap alasan Lee Harvey Oswald menembak Kennedy dalam iring-iringan mobil pada 22 Novemver 1963 silam.

Mereka khawatir dokumen dengan total 5 juta halaman tak dapat memecahkan teori konspirasi yang menyebutkan bahwa pembunuhan Kennedy didalangi oleh Mafia, Kuba, atau komplotan rahasia dari agen nakal.

Setelah lebih dari lima dekade, penyebab tragedi itu masih menjadi rahasia besar. Meski sudah mempelajari ribuan buku, artikel, tayangan televisi, dan film, hingga kini para akademisi masih belum mendapatkan bukti kuat mengenai alasan Oswal menembak Kennedy.

"Murid saya sangat skeptis dengan anggapan bahwa Oswald adalah pembunuh tunggal. Sangat sulit bagi kami menerima itu, bahwa seseorang yang penyendiri, pecundang, dengan pikiran sendiri dapat membunuh Kennedy dan mengubah arah sejarah dunia. Namun, sejumlah bukti menunjukkan demikian," ucap profesor sejarah dari Boston College.

Credit cnnindonesia.com

Trump Buka Dokumen Rahasia Kematian JFK, Ini Reaksi CIA dan FBI

CB, Jakarta - Presiden Donald Trump mengeluarkan perintah pembukaan dokumen rahasia kematian mantan presiden John F. Kennedy (JFK) yang tewas ditembak di Dallas pada 1963. Namun perintah ini mendapat tekanan dari Badan Intelijen Pusat (CIA) dan Biro Investigasi Federal (FBI).
Trump mengeluarkan perintah pembukaan sebagian dokumen rahasia kematian JFK kemarin, 26 Oktober 2017. Sekitar 2.800 dokumen mengenai kematian JFK diperintahkan untuk dibuka ke publik hari ini, 27 Oktober 2017.

Sebelumnya, Trump sudah memberitakan semua lembaga di pemerintahannya untuk mengkaji informasi dalam dokumen sebelum dipublikasikan.

"Saya perintahkan semua lembaga yang pernah mengajukan penundaan untuk membuka seluruh informasi agar mengkajinya serta mengidentifikasikan sebanyak mungkin apa yang bisa dibuka ke publik tanpa mencederai kebijakan pertahanan, intelijen, penegakan hukum, dan kebijakan luar negeri," kata Trump, seperti dilansir Reuters.
Trump menegaskan, warga Amerika berhak mendapatkan akses sebanyak mungkin ke dokumen-dokumen mengenai kematian JFK.

Namun seorang sumber dari dalam pemerintahan menyatakan Trump mendapat tekanan dari FBI dan CIA. Dua lembaga itu mencegah sejumlah informasi tidak dipublikasikan.
Direktur CIA Mike Pompeo menyatakan keberatannya kepada Gedung Putih mengenai sejumlah data rahasia terkait dengan kematian JFK.
Jauh sebelumnya, Kongres telah memerintahkan semua catatan yang berkaitan dengan penyelidikan atas kematian JFK dibuka untuk umum dan menetapkan batas waktunya pada 26 Oktober 2017.
Ahli yang telah mempelajari pembunuhan JFK pada 22 November 1963 memperkirakan dokumen-dokumen terbaru tidak memberikan rincian mengenai mengapa Lee Harvey Oswald menembak JFK.

"Murid-murid saya benar-benar skeptis bahwa Oswald adalah satu-satunya pembunuh yang dibayar," kata Patrick Maney, profesor sejarah di Boston College.
Pembunuhan JFK adalah yang pertama dari serangkaian pembunuhan bermotif politik, termasuk kematian saudaranya, Robert F. Kennedy, dan pemimpin hak asasi manusia, Martin Luther King Jr., yang mengejutkan Amerika Serikat selama 1960-an yang penuh gejolak. JFK merupakan salah satu Presiden Amerika Serikat yang paling dikagumi.
Perintah Trump membuka dokumen rahasia kematian JFK diharapkan dapat menjawab berbagai kontroversi tentang pelaku dan motif penembakan JFK pada 50 tahun lalu.

Credit TEMPO.CO

Ahli: Ada 3100 Dokumen terkait Pembunuhan John F. Kennedy

CB, Jakarta - Para ahli memprediksi ada sekitar 3,100 file terkait pembunuhan Presiden Amerika Serikat ke 35, John F. Kennedy.
Mereka memperkirakan ini terdiri dari puluhan ribu halaman dokumen rahasia, yang belum pernah dipublikasikan kepada publik.

Sebagai tambahan, lembaga National Archives telah mempublikasikan sebagian dari sekitar 30 ribu halaman dokumen.

Peran Lee Harvey Oswald, yang disebut sebagai penembak mati John F. Kennedy, menjadi pertanyaan besar yang belum terjawab.

“Saya selalu berpikir perjalanan (Oswald) ke kota Mexico City sebagai bagian tersembunyi dari pembunuhan ini,” kata Philip Shenon, mantan jurnalis New York Times, dan penulis buku mengenai Warren Commision, yang merupakan komisi bentukan untuk mengivestigasi kasus penembakan JFK.
Menurut Shenon, Oswald melakukan banyak pertemuan dengan mata-mata Uni Sovyet dan Kuba di Mexico City. FBI dan CIA mengawasi Oswald secara ketat.
Pada Jumat lalu, Shenon menurunkan artikel di media Politico, yang menyebutkan Trump bakal memblokir publikasi sejumlah file JFK ini.
Menurut Jefferson Morley, yang pernah menjadi jurnalis di Washington Post, sisa dokumen rahasia ini termasuk file mengenai pejabat senior Central Intelligence Agency dari era 1960, yang diduga mengetahui proses pemantauan terhadap Oswald di kota Mexico City.

“Apa yang ada di file itu bisa memberi tahu kita bagaimana orang-orang ini mengerjakan pekerjaannya,” kata Morley, yang pernah menulis buku pada 2008 mengenai kepala kantor CIA di Mexico City.
Morley juga mengaku tertarik membaca transkrip testimoni dari James Angleton, yang merupakan kepala kontra intelejen CIA yang legendaris dari era 1954 hingga 1975.
Morley mengaku merasa khawatir jika Trump memperpanjang tenggat melewati 26 Oktober 2017 maka publikasi sisa dokumen-dokumen rahasia terkait pembunuhan John F. Kennedy ini bakal menjadi lebih lama. “Jika ada penundaan publikasi dokumen dalam skala besar, maka dokumen yang paling penting bakal tidak bisa kita lihat,” kata Morely. “Untuk selamanya.”

Credit TEMPO.CO

Trump Akan Bocorkan Penyebab Kematian John F Kennedy

Presiden AS Donald Trump sesumbar pemerintah AS akan merilis dokumen rahasia mengenai kematian presiden AS ke-35, John F Kennedy. (Foto: Reuters)

Jakarta, CB -- Lebih dari 50 tahun setelah Presiden AS John F Kenney terbunuh, masyarakat Amerika pada Kamis (26/10) akhirnya mendapatkan titik terang untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya resmi dari pemerintah AS.

Itu jika Presien Donald Trump memberi ijin, atau tak menghambatnya.

Gedung Putih, seperti dilaporkan CNN, belum memberi sinyal apakah Trump akan memberi izin perilisan dokumen rahasia pemerintah AS itu atau memilih tetap merahasiakannya.

Mengingat tenggat waktu, pemerintah AS tak menangggapi banyaknya permintaan yang ingin tahu apa tindakan yang diambil Trump. Apakah ia akan menggunakan hak istimewanya dan menjaga dokumen itu tetap menjadi rahasia, sebagaimana permintaan masyarakat intelijen AS? Keputusan akan penundaan ini bahkan juga tak pelak menimbulkan teori konspirasi lain.

Sementara, Trump, sekali lagi memberi 'tanda' bocoran perilisan dokumen itu pada Rabu, tapi tidak jelas apakah ia akan mengumumkannya secara utuh atau penuh. Lewat akun Twitternya pada Sabtu lalu, Trump mengatakan ia akan mengizinkan perilisan dokumen tersebut.

Trump dapat saja menghambat perilisan sejumlah dokumen jika ia menemukan 'adanya risiko terhadap pertahanan militer, operasi inteligen, penegakan hukum atau hubungan internasional,' merujuk pada aturan President John F Kennedy Assassination Records Collection Act 1992.

Tenggat waktu 25 tahun setelah penetapan, yang mana memberi mandat perilisan semua dokumen pemerintah yang berhubungan dengan kematian Kennedy sebagai upaya menekan berbagai teori konspirasi yang selama ini beredar seputar kematian Kennedy.

Sejumlah sejarawan yang mempelajari penyebab kematian Kennedy telah menyampaikan bahwa mereka tidak berharap dokumen itu mengungkap kejutan atau kontradiksi dari fakta bahwa Lee Harvey Oswald-lah yang bertanggungjawab atas pembunuhan Kennedy. Namun, dokumen itu akan memberi pemahan lengkap bagi warga Amerika bagaimana presiden AS ke-35 itu terbunuh.

Gerald Posner, pengarang buku "Case Closed: Lee Harvey Oswald and the Assassination of JFK" memberi tanggapan akan hal ini, seperti dilaporkan CNN. "Siapapun yang berpikir kasus ini tak sepakat dengan itu dan tiba tiba menunjukkan bahwa ada tiga atau empat penembak di Dealey Plaza, maka bukan itu kasus yang terjadi," ujarnya.

"Oswald melakukannya sendirian," lanjut Posner, "Namun, pentingnya dokumen itu dirilis akan mengisi kekosongan informasi sejarah kasus tersebut dan menunjukkan pada publik betapa FBI dan CIA telah menyembunyikan hal ini."

Dokumen CIA dan FBI juga dapat memberi titik terang akan trip misterius Oswald ke Mexico City beberapa pekan sebelum pembunuhan. Dokumen juga akan mengungkap detil tentang keterlibatan pemerintah AS dalam upaya pembunuhan Presiden Kuba, Fidel Castro.

Sementara, Chuck Grassley, politisi dari Partai Republik memberi dukungan pada Trump untuk membuka perilisan dokumen pembunuhan JFK. Lewat akun Twitternya ia menuturkan tak ada lagi yang harus ditutup-tutupi.

Penasehat presiden Trump, Roger Stone, juga secara pribadi menodrong Trump untuk memberi ijin perilisan dokumen tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Terkait Korea Utara, Trump Merasa Disakiti Rusia

CB, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Rabu, 25 Oktober 2017, mengatakan, Rusia melukai Amerika ketika negaranya berupaya keras memyelesaikan masalah senjata nuklir Korea Utara. Sebaliknya Trump menilai Cina sangat membantu dalam penanganan masalah ini.
Dalam sebuah wawancara dengan Fox Business Nerwork, Trump mengatakan sebenarnya persoalan senjata nuklir Korea Utara sangat mudah diselesaikan sedandainya Amerika memiliki hubungan lebih baik dengan Rusia.

Presiden AS, Donald Trump berbincang dengan Presiden China, Xi Jinping saat menyambut kadatangannya di Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, 6 April 2017. REUTERS/Carlos Barria
Serangkaian uji coba senjata nuklir yang pernah dilakukan Korea Utara telah menimbulkan ketegangan antara Trump dan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un.
Trump telah meminta Cina mengendalikan program nuklir Korea Utara, negeri yang menjadi sekutu dekat Cina.
Permintaan kepada Presiden Cina Xi Jinping diungkapkan Trump kepada publik melalui cuitan Twitter, Kamis, 26 Oktober 2017. Trump juga melakukan pembicaraan dengan Xi melalui telepon termasuk membahas masalah Korea Utara dan perdagangan.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral mereka di KTT G20 di Hamburg, Jerman, 7 Juli 2017. Keduanya dikabarkan ingin memperbaiki hubungan kedua negara yang memburuk. REUTERS/Carlos Barria
Hubungan Amerika Serikat-Rusia memburuk setelah Rusia dituding terlibat dalam pemilihan presiden AS pada 2016. Selain itu, isu aneksasi Moskow terhadap daerah Crimea dari Ukraina dan dukungan terhadap pemerintah Suriah juga menjadi pemicu ketegangan ini.

"Saya rasa jika kami memiliki hubungan yang baik dengan Rusia, maka isu Korea Utara akan mudah diselesaikan" kata Trump.

Credit TEMPO.CO

Trump Puji Cina dan Kritik Rusia Soal Korea Utara

CB, Washington DC -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berharap negaranya memiliki hubungan baik dengan Rusia. Ini bisa membantu penanangan krisis di Semenanjung Korea akibat pengembangan senjata nuklir oleh rezim Kim Jong Un di Korea Utara.
"Saya pikir kita bisa memiliki hubungan baik dengan Rusia. Saya pikir situasi Korea Utara akan bisa diselesaikan dengan lebih mudah," kata Trump seperti dilansir media Reuters, Kamis, 26 Oktober 2017.

Menurut Trump, saat ini pemerintah Rusia justru mempersulit penanganan senjata nuklir Korea Utara. Sementara Cina justru dinilai membantu.

Presiden Donald Trump bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di KTT G20, di Hamburg, 7 Juli 2017. Pertemuan perdana kedua pemimpin negara adidaya ini menjadi sorotan dunia. AP/Evan Vucci
"Cina membantu kita dan mungkin Rusia malah melakukan sebaliknya dan mempersulit usaha kita," kata Trump mengenai penanganan Korea Utara dalam wawancara dengan Fox Business Network.

Hubungan AS dengan Korea Utara memburuk setelah negara komunis itu melakukan serangkaian tes nuklir dan peluncuran rudal balistik. Trump dan Kim juga terlibat perang verbal dengan saling menyebut satu sama lain sebagai orang gila dan akan menghancurkan negara lainnya.
Trump telah menekan Cina untuk menghentikan semua hubungan bisnis dengan Korea Utara sebagai bentuk ketaatan terhadap resolusi sanksi dari Perserikatan Bangsa Bangsa Dewan Keamanan.
Pemerintah Cina mengikuti permintaan ini dengan menghentikan semua hubungan perbankan dengan Korea Utara dan menghentikan mayoritas ekspor bahan bakar minyak ke negara tetangganya itu. Perdagangan Korea Utara dengan Cina mencapai 90 persen dari total perdagangan negara itu sehingga sanksi yang dipatuhi Cina menimbulkan kesulitan serius bagi perekonomian negara pimpinan Kim Jong Un itu.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un (tengah) memandu peluncuran beberapa roket di bawah Unit KPA 851, dalam foto yang dirilis KCNA pada 24 April 2014. REUTERS
Sebaliknya, Rusia belakangan justru membuka akses internet bagi Korea Utara. Rusia dan Korea Utara memiliki wilayah perbatasan bersama.
Dalam cuitan di akun Twitter pribadinya @realdonaldtrump pada Rabu, 25 Oktober 2017, Trump mengatakan baru saja bicara dengan Presiden Cina, Xi Jinping. "Juga membahas NoKo (Korea Utara) dan perdagangan. Dua topik sangat penting!" kata Trump.

Credit TEMPO.CO

Dewan Kota Catalonia Usir Raja Spanyol dan Keluarganya

CB, Jakarta - Dewan Kota Girona, Catalonia, mengusir Raja Spanyol Felipe VI dan keluarganya tinggal di basis kelompok sparatis. Kabar tersebut disampaikan oleh kantor berita TASS.
Selain menjatuhkan keputusan persona non grata terhadap Raja Spanyol Felipe VI, Dewan Kota juga tidak mengakui perwakilan pemerintahan pusat Spanyol di Catalonia, Enrico Miello.

Dalam pemungutan suara sebagaimana dilaporkan Novinite, Rabu, 25 Oktober 2017, Dewan Kota bersuara bulat menolak penerapan Pasal 155 Konstitusi Spanyol yang pernah disampaikan oleh Perdana Menteri Mariano Rajoy.

Peraih Nobel Perdamaian Peru Mario Vargas Llosa membahas demonstrasi pro-serikat yang diselenggarakan oleh organisasi Masyarakat Sipil Catalan di Barcelona, Spanyol, 8 Oktober 2017. REUTERS

Keputusan pemerintah pusat mencabut Pasal 155 Konstitusi Spanyol terkait dengan referendum kemerdekaan Catalonia pada 1 Oktober 2017.
Rajov tetap pada keputusannya yakni mencabut pemberlakuan Pasal 155 Konstitusi Spanyol tentang otonomi dan menolak berdialog dengan Presiden Catalonia, Carles Puigdemont.
Sebelumnya, proposal deklarasi mengusir Raja Spanyol Felipe VI ditolak oleh Dewan Kota Barcelona yang diajukan oleh partai pendukung pemisahan dari Spanyol. Tetapi suara yang mereka peroleh tidak cukup.

Menurut Wakil Wali Kota ibu kota Catalonia, Gerardo Pisarui, pengumuman pengusiran Raja Spanyol Felipe VI dan keluarganya tidak bisa diamaafkan dan tak menguntungkan.

Credit TEMPO.CO

Kelompok hak sipil kulit hitam peringatkan pelancong jauhi American Airlines

Ilustrasi armada pesawat terbang American Airlines. (skift)

New York (CB) - Kelompok hak-hak sipil kulit hitam terkemuka Amerika Serikat mendesak orang-orang kulit hitam untuk tidak terbang dengan American Airlines, setelah terjadi pola insiden bias ras yang dilaporkan para penumpang dalam pernyataannya, Selasa.

National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) menuduh maskapai penerbangan itu menundukkan penumpang kulit hitam pada "kondisi yang tidak sopan, diskriminatif atau tidak aman" sebagai bagian dari budaya perusahaan yang tidak peka terhadap rasial.

"Secara historis, NAACP telah mengeluarkan peringatan perjalanan ketika kondisi di lapangan menimbulkan risiko kerugian besar bagi orang kulit hitam Amerika," kata kelompok tersebut dalam pernyataannya, Selasa.

Pihaknya mengatakan beberapa insiden baru-baru ini "hanya mewakili puncak gunung es ketika dikaitkan dengan penganiayaan American Airlines yang didokumentasikan terhadap pelanggan Afrika-Amerika."

Peringatan terhadap American Airlines merupakan peringatan kedua yang dikeluarkan kelompok itu pada tahun ini. Pada Agustus, disarankan kepada orang Afrika-Amerika untuk bersikap sangat berhati-hati di Missouri, berdasarkan data yang menunjukkan bahwa pengemudi kulit hitam kemungkinan besar akan diberhentikan dan dicari oleh polisi di negara bagian daripada pengemudi kulit putih.

Kepala Eksekutif American Airlines, Doug Parker, kecewa dengan langkah NAACP dan layanan transportasi itu telah menghubungi kelompok itu untuk mengatur sebuah pertemuan.

"Pernyataan misi NAACP menyatakan bahwa pihaknya berusaha menghapus semua hambatan diskriminasi rasial," tulis Parker dalam surat kepada karyawannya, Rabu.

"Itu adalah misi yang didukung orang-orang di American Airlines dan difasilitasi setiap hari, kami tidak pernah dan tidak akan menoleransi diskriminasi setiap saat," ungkap dalam surat itu.

NAACP mengatakan, pihaknya belum melakukan kontak dengan American Airlines untuk menjadwalkan pertemuan.

Peringatan kelompok tersebut muncul seminggu setelah aktivis perempuan kulit hitam populer Tamika Mallory diusir dari penerbangan American Airlines dari Miami ke New York setelah sengketa tempat duduk dengan petugas gerbang.

Insiden itu menarik perhatian luas setelah Mallory membawanya ke Twitter untuk menuduh pilot pesawat tersebut menegaskan "kekuatan putih laki-lakinya" dengan membiarkannya dikeluarkan dari pesawat, menandai serangkaian cuitan #FlyingWhileBlack.

Setelah kejadian dengan Mallory, American Airlines mengatakan telah mengundangnya untuk bertemu di markas besar Fort Worth, Texas. Mallory menulis di Twitter bahwa sebuah pertemuan akan dijadwalkan dalam waktu dekat.

Credit antaranews.com

Panel PBB: Pasukan Suriah Lakukan Serangan Sarin

Ilustrasi Dewan Keamanan PBB. (Reuters/Mike Segar)

Jakarta, CB -- Panel Penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan bahwa pasukan rezim Presiden Bashar al-Assad bertanggung jawab atas serangan gas sarin yang menewaskan puluhan orang di Kota Khan Sheikhun pada April lalu.

"Panel yakin Republik Arab Suriah bertanggung jawab atas perilisan sarin di Khan Sheikhun pada 4 April 2017," demikian laporan rahasia kepada Dewan Keamanan PBB yang diperoleh AFP.

Dalam laporan tersebut, panel gabungan PBB dan Organisasi untuk Larangan Senjata Kimia (OPCW) itu juga menyatakan, berdasarkan sejumlah bukti, mereka menemukan "skenario kuat" bahwa "sarin itu dikeluarkan melalui bom udara yang dijatuhkan dari sebuah pesawat."

Panel yang dikenal dengan nama Mekansime Penyelidikan Gabungan (JIM) ini menerima laporan intelijen dari Perancis dan Amerika Serikat bahwa pasukan Suriah itu menggunakan pesawat Su-22 dari pangkalan Shayrat, kemudian melancarkan enam serangan di Khan Sheikhun.

Para penyelidik ahli itu kemudian mewawancarai seorang pilot Suriah yang mengendalikan Su-22 itu, tapi dia menampik penggunaan senjata kimia dalam misi pada 4 April itu.

Tak lama setelah itum JIM menyatakan bahwa mereka memang tak bisa mengonfirmasi bahwa awak Su-22 itu yang melakukan serangan, tapi mereka yakin pesawat Suriah berada "sangat dekat" dengan Khan Sheikhun ketika insiden terjadi.

Akibat serangan tersebut, lebih dari 87 orang tewas di kota kekuasaan oposisi Suriah itu. Serangan ini pun dikecam oleh banyak pihak, termasuk Amerika Serikat yang akhirnya memutuskan untuk melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Suriah.

Setelah laporan ini dirilis, Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, pun meminta DK PBB mengirimkan "pesan jelas" bahwa penggunaan senjata kimia tidak dapat ditoleransi.

"Dewan keamanan harus mengirimkan pesan tegas bahwa penggunaan senjata kimia oleh siapa pun tidak akan ditoleransi, dan harus benar-benar mendukung pekerjaan penyelidik imparsial. Negara-negara yang gagal melakukan itu tak lebih baik dari diktator atau teroris yang menggunakan senjata buruk ini," katanya.

Laporan ini disampaikan hanya berselang dua hari setelah Rusia sebagai sekutu Assad memveto resolusi DK PBB untuk memperpanjang misi penyelidikan ini.

Sebelumnya, Rusia juga memveto upaya AS, Inggris, dan Perancis untuk menjatuhkan sanksi atas Suriah setelah panel menetapkan bahwa pasukan rezim meluncurkan serangan klorin ke desa-desa oposisi pada 2014 dan 2015.

Kini, Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson, pun meminta Rusia untuk berhenti melindungi Suriah agar negara itu tidak melakukan tindakan serupa di kemudian hari.

"Saya mendesak Rusia untuk berhenti melindungi sekutu menjijikannya dan mempertahankan komitmennya untuk memastikan bahwa senjata kimia tak digunakan lagi," ucap Johnson.

Credit cnnindonesia.com

Dubes AS Temui Retno Klarifikasi Pembatalan Perjalanan Gatot

Menlu Retno Marsudi mengatakan telah menerima klarifikasi dari Dubes AS mengenai hambatan perjalanan Gatot Nurmantyo. (ANTARA Foto/Sigid Kurniawan)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan telah menerima klarifikasi dari Duta Besar Amerika Serikat mengenai hambatan perjalanan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo ke AS pada pekan lalu.

Retno menuturkan Dubes Joseph Donovan menjelaskan bahwa batalnya perjalanan Gatot ke Washington DC bersama rombongan pada akhir pekan lalu diakibatkan kesalahan administrasi yang menyebabkan izin perjalanan terlambat keluar.

“Saya terima Dubes AS Joseph Donovan tadi pagi, kembali kami bahas isu mengenai insiden Panglima TNI. Fakta yang AS sampaikan adalah bahwa telah terjadi delay [pemberitahuan]. Kedua, faktor penyebabnya adalah kesalahan administrasi,” kata Retno dalam jumpa pers di kantornya pada Kamis (26/10).

Namun, Retno memaparkan bahwa AS segera menangani insiden tersebut sehingga Gatot sudah bisa pergi ke AS pada hari itu juga.

“[Masalah] itu sudah bisa cepat diluruskan. Saat ini, tidak ada larangan terbang. Mereka sambut baik jika Panglima Gatot mau pergi ke AS,” ujarnya menambahkan.

Dalam pertemuan itu, Retno menuturkan, AS kembali memohon maaf atas insiden tersebut. Sebelumnya, Gedung Putih juga telah mengeluarkan permintaan maaf kepada Indonesia melalui pernyataan tertulis kedubes AS di Jakarta.

“Mereka kembali meminta maaf. AS juga berjanji bahwa hal semacam ini tidak akan terjadi lagi. Mereka juga menekankan komitmen terhadap hubungan kemitraan strategis dengan Indonesia,” ujar Retno.

Meski begitu, Retno tidak menjelaskan kesalahan administratif seperti apa yang menyebabkan Gatot batal memenuhi undangan Panglima Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph Dunford pada 23-24 Oktober.

Diberitakan sebelumnya, Gatot batal terbang ke AS pada 21 Oktober lalu karena maskapai Emirates memberitahukan dirinya tak bisa pergi menyusul larangan masuk dari Badan Perlindungan Perbatasan dan Bea Cukai AS.

Kementerian Keamanan Nasional AS mengatakan Gatot langsung dipesankan tiket baru setelah tahu ada kesalahan administratif namun tetap menolak pergi.

Credit cnnindonesia.com

Palestina selalu di jantung politik luar negeri Indonesia, kata Menlu

Tiga Tahun Politik Luar Negeri Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memaparkan pencapaian tiga tahun politik luar negeri Kabinet Kerja di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (26/10/2017). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan Indonesia tidak akan berhenti membantu perjuangan rakyat Palestina mencapai kemerdekaan, dan dukungan bagi perjuangan rakyat Palestinya menjadi salah satu prioritas dalam politik luar negeri dan diplomasi Indonesia.

"Perjuangan Palestina selalu ada di jantung politik luar negeri Indonesia. Setiap helaan napas diplomasi Indonesia, di situ ada Palestina," katanya di Jakarta, Kamis, saat menyampaikan keterangan pers mengenai capaian tiga tahun politik luar negeri Kabinet Kerja.

Retno mengatakan Indonesia tidak akan berhenti membantu perjuangan rakyat Palestina untuk mendirikan negara dan bangsa yang merdeka.

Indonesia, ia menjelaskan, telah melakukan berbagai upaya diplomasi untuk mendukung perjuangan Palestina.

"Konsulat Jenderal Indonesia di Ramallah adalah langkah pertama untuk mendekatkan diri dengan rakyat Palestina," tutur dia.

Pada 2016 Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang membahas tentang Palestina dan Kota Suci Yerusalem (Al Quds Al Sharif).

Indonesia juga merupakan pihak yang mendorong pertemuan tingkat menteri luar negeri OKI di Istanbul, Turki, pada Agustus 2017 untuk membahas perkembangan situasi pascakerusuhan di Yerusalem.

Selain itu, pemerintah Indonesia memberikan bantuan teknis untuk pembangunan dan pengembangan kapasitas rakyat Palestina.

"Indonesia telah memberi pelatihan terhadap ribuan warga negara Palestina yang mencakup beberapa program unggulan," kata Retno.

Pemerintah Indonesia menjadikan Palestina sebagai salah satu negara yang diprioritaskan dalam program bantuan pembangunan dan peningkatan kapasitas.

Indonesia telah menjalankan lebih dari 159 program pelatihan peningkatan kapasitas di berbagai bidang bagi lebih dari 1.200 orang Palestina.

Program pengembangan kapasitas itu merupakan bagian dari pelaksanaan komitmen Pemerintah Indonesia dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) yang ditujukan untuk memajukan kerja sama pembangunan antarnegara berkembang.

Credit antaranews.com

RI: Saudi Akan Bayar Kompensasi Crane Meski Perusahaan Lolos

Kecelakaan Crane di Masjidil Haram menewaskan 11 orang warga Indonesia dan melukai puluhan lainnya. (Directorate of the Saudi Civil Defense/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri memastikan Arab Saudi akan tetap membayar kompensasi kepada seluruh korban insiden jatuhnya crane di Masjidil Haram saat pelaksanaan ibadah haji 2015 lalu. Dari 111 korban tewas, 11 orang di antaranya merupakan jemaah haji asal Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul keputusan pengadilan Saudi yang menetapkan perusahaan Grup Saudi Binladin tidak bersalah atas insiden ini dan tidak berkewajiban membayar kompensasi.

“Sejak awal kami minta Saudi untuk memberi kompensasi kepada korban dan saat ini negosiasinya sudah sampai tahap akhir, tinggal pencarian kompensasi yang harus menunggu keputusan Raja Salman,” kata juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, di kantornya, Jakarta, Kamis (26/10).

“Apa yg diputuskan kemarin di Mahkamah Mekah itu merupakan proses yang terpisah antara perusahaan dan Saudi. Yang selama ini Indonesia tuntut adalah kompensasi dari pemerintah Saudi.”

Arrmantha menuturkan Saudi telah menjanjikan akan memberi kompensasi sebesar 1 juta riyal atau setara Rp3,6 miliar bagi setiap korban yang meninggal atau mengalami cacat permanen.

Sementara itu, bagi para korban luka, tuturnya, Saudi menjanjikan akan membayar ganti rugi senilai 500 ribu riyal atau Rp1,8 miliar. Dari Indonesia, ada 42 jemaah yang menderita luka-luka akibat insiden ini.

Arrmanatha mengatakan pembayaran ini memakan waktu lama karena Saudi menunggu data seluruh korban yang tak hanya berasal dari Indonesia, tapi juga dari sejumlah negara lainnya.

Indonesia, paparnya, telah merampungkan seluruh verifikasi data korban dan tinggal menunggu negara lainnya selesai. Lebih lanjut, Arrmanatha berharap proses pelunasan ini bisa segera berlangsung demi memenuhi hak para korban dan keluarga yang ditinggalkan.

“Proses verifikasi data sudah diterima pemerintah Saudi dan Indonesia juga sudah memverifikasi data tersebut. Terakhir proses verifikasi itu Agustus lalu. Kita berharap secepatnya ini bisa selesai,” ucap Arrmanatha.

Credit cnnindonesia.com

AS, negara Teluk jatuhkan sanksi ke tokoh ISIS-Al Qaeda di Yaman

Tank-tank angkatan bersenjata Kerajaan Arab Saudi bersiap di perbatasan Saudi-Yaman. (Reuters)

Washington (CB) - Amerika Serikat (AS) dan enam negara Teluk mengumumkan sanksi-sanksi terhadap tokoh-tokoh ISIS dan Al Qaeda di Yaman pada Rabu (25/10) dalam aksi bersama pertama di bawah Pusat Penargetan Pembiayaan Teroris (Terrorist Financing Targeting Center/TTFC) pimpinan AS dan Arab Saudi.

Sasaran sanksi tersebut termasuk Abu Sulayman al-Adani, yang diidentifikasi sebagai pemimpin keseluruhan operasi ISIS yang sedang berkembang di Yaman.

Sanksi juga mencakup orang yang diduga sebagai kepala pembunuhan dalam kelompok ISIS, Radwan Muhammad Husayn Ali Qanan, dan pemodal utamanya, Sayf Abdulrab Salem al-Hayashi, yang memiliki jaringan supermarket.

Langkah ini ditujukan untuk membekukan aset 11 individu dan dua entitas di seluruh Teluk dan yurisdiksi AS. Individu-individu dan entitas yang kena sanksi itu oleh beberapa negara di anggap sebagai kunci operasi Yaman kelompok ISIS dan Al Qaeda di Jazirah Arab.

"Pendekatan multilateral yang berani dan inovatif ini diperlukan karena terorisme merupakan ancaman bagi seluruh negara kita. Sangat penting bagi kita untuk memerangi hal ini," kata Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin dalam sebuah pidato di Riyadh.

"Kami mengoordinasikan aksi ini dengan Kerajaan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Oman, Bahrain, dan Qatar, yang menganggap orang-orang ini menyokong teror di bawah otoritas domestik mereka. Ini penunjukan multilateral terbesar di Timur Tengah," katanya sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

TFTC diumumkan pada 21 Mei sebagai upaya gabungan untuk menyasar sumber keuangan kelompok "teror" di seluruh regional.

Para pejabat menganggap ISIS sedang menyebarkan pengaruh dan operasinya ketika operasi militer yang didukung AS menyingkirkan benteng ekstremis itu di Suriah dan Irak.

Credit antaranews.com

Kamis, 26 Oktober 2017

GCC dan AS Beri Sanksi untuk Pendukung Teroris

Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).

CB, DOHA -- Qatar, Amerika Serikat dan lima negara Teluk telah memberlakukan sanksi terhadap 11 orang dan dua organisasi yang dituduh membiayai Alqaidah dan ISIS di Yaman.

Seperti dilansir dari Aljazirah, Kamis (26/10), Komite Nasional Counter-Terrorism Qatar mengatakan, individu dan entitas yang memperoleh sanksi akan menghadapi pembekuan aset dan larangan bepergian. Sanksi ini menunjukan komitmen Qatar untuk memerangi pendanaan terorisme.

"Kami berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengalahkan terorisme dalam segala bentuknya, dan akan terus bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi kepada mereka yang memfasilitasi kegiatan teroris," ujar Mayor Jenderal Abdulaziz A Al Ansari.

Pengumuman tersebut mengisyaratkan kerja sama yang jarang dilakukan antara Qatar dan beberapa anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) yang telah memblokirnya selama hampir lima bulan.

Anggota GCC yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir, memberlakukan blokade kepada Qatar pada 5 Juni. Mereka menuduh Qatar mendukung terorisme dan ekstremisme. Tuduhan ini dibantah oleh Qatar.

Qatar menandatangani sebuah kesepakatan pada Juli dengan AS mengenai kerja sama intelijen dan keuangan dalam menangani terorisme. Pusat Penargetan Pembiayaan Teroris (TFTC) dibentuk pada Mei yang melibatkan AS dan enam anggota GCC yakni Qatar, Arab Saudi, UEA, Bahrain, Kuwait dan Oman.

Keputusan TFTC untuk menjatuhkan sanksi diumumkan pertama kali oleh Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin, yang berbicara dalam sebuah konferensi di ibu kota Saudi, Riyadh.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Pengadilan Turki Bebaskan Delapan Aktivis HAM

ISTANBUL - Pengadilan Turki memerintahkan pembebasan dengan jaminan delapan aktivis hak asasi manusia, sambil menunggu sebuah keputusan dalam persidangan atas tuduhan terorisme. Satu dari delapan aktivis yang disidang adalah direktur cabang lokal Amnesty International (AI).

Kasus yang menimpa para aktivis, yang berjumlah 11 orang dan yang menghadapi hukuman 15 tahun penjara jika dinyatakan bersalah, telah menjadi titik ketegangan Turki dengan Eropa. Hal ini juga memicu kekhawatiran jika Turki akan meluncur ke arah otoritarianisme di bawah Presiden Tayyip Erdogan .

Di antara yang diperintahkan untuk dibebaskan adalah Idil Eser, direktur Amnesty di Turki, serta Peter Steudtner, seorang warga negara Jerman, dan Ali Gharavi, seorang warga negara Swedia. Menurut ketentuan pembebasan mereka, Steudtner dan Gharavi tidak diharuskan untuk tinggal di Turki sebelum tanggal pengadilan berikutnya pada 22 November.

Dua aktivis lainnya dibebaskan dengan jaminan sebelum dimulainya persidangan yang di gelar Rabu kemarin. Yang lain, ketua lokal Amnesty, ditahan di provinsi pesisir Izmir dimana dia menghadapi tuntutan dalam kasus terpisah.

"Ini adalah perkembangan yang menyenangkan bahwa teman-teman kita dilepaskan, tapi kasus ini seharusnya tidak pernah dibawa," kata salah satu pengacara pembela, Erdal Dogan.

"Kita membutuhkan sebuah negara hukum dan kita membutuhkan dukungan dari warga kita," imbuhnya, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (26/10/2017).

Hampir semua aktivis ditahan pada bulan Juli setelah berpartisipasi dalam sebuah lokakarya tentang keamanan digital yang diadakan di sebuah pulau di lepas pantai Istanbul.

Jaksa penuntut telah menuduh sejumlah tuduhan, termasuk membantu Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dan jaringan ulama berbasis di AS Fethullah Gulen, yang dituduh oleh Ankara melakukan percobaan kudeta tahun lalu.

Eser sebelumnya mengatakan kepada pengadilan bahwa dia telah ditangkap karena melakukan pekerjaannya.

"Saya tidak mengerti bagaimana saya bisa dikaitkan dengan tiga organisasi teroris yang berbeda dengan menghadiri sebuah lokakarya," katanya.

"Saya tidak menyesal. Saya baru saja melakukan pekerjaan saya sebagai pembela hak asasi manusia," tegasnya.

Terdakwa lainnya, Ozlem Dalkiran, anggota kelompok Turki dari Dewan Warga, sebuah kelompok hak asasi Eropa, mengatakan kepada pengadilan tersebut: "Saya tidak tahu mengapa kita ada di sini."

Jaksa penuntut telah mencontohkan hubungan Amnesty dengan aksi mogok makan dipenjara dan menuduh beberapa terdakwa melakukan kontak dengan orang-orang yang telah mendownload aplikasi pesan terenkripsi yang digunakan oleh komplotan kudeta.

Pihak berwenang telah memenjarakan lebih dari 50 ribu orang yang menunggu sidang dalam tindakan represif menyusul kudeta militer yang gagal. Erdogan mengatakan pembersihan di masyarakat diperlukan untuk menjaga stabilitas di sebuah negara kunci NATO yang berbatasan dengan Iran, Irak dan Suriah.

Sekutu Eropa khawatir dia menggunakan penyelidikan untuk memeriksa oposisi dan merongrong peradilan.

Kasus ini telah memperburuk hubungan Ankara yang sudah jatuh dengan Uni Eropa, di mana Turki ingin menjadi anggota. Tak lama setelah penangkapan tersebut, Jerman mengatakan sedang meninjau aplikasi Turki untuk membeli persenjataan dari Jerman. Seorang menteri kabinet di Berlin membandingkan perilaku Ankara dengan bekas Komunis Jerman Timur.

Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan bahwa usaha 12 tahun Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa harus dihentikan, meskipun Ankara mengatakan bahwa pihaknya tetap bertekad untuk terus melanjutkan proses aksesinya.

Credit sindonews.com

11 Aktivis Turki Terancam 15 Tahun Penjara

Wanita menangisi jenazah warga Turki yang tewas akibat upaya kudeta.

CB, ISTANBUL -- Pemerintah Turki menyeret 11 aktivis hak asasi manusia ke meja hijau dengan tuduhan memiliki hubungan dengan gerakan yang dipimpin oleh Fethullah Gulen dan separatis Kurdi.

Para aktivis tersebut, termasuk ketua Amnesty International di Turki, Taner Kilic, disidang di pengadilan Caglayan Istanbul, Rabu.
Mereka ditangkap polisi dalam operasi terpisah pada bulan Juni dan Juli.
Di antara ke-11 orang aktivis itu terdapat satu orang berkewarganegaraan Swedia dan seorang warga negara Jerman.
Sementara itu, Direktur Amnesty International Turki Idil Eser juga termasuk yang diadili.
Tuduhan yang dihadapkan kepada mereka antara lain mendukung kelompok yang dilabeli Turki sebagai organisasi teroris seperti gerakan Gulen dan faksi separatis Kurdi.
Jika terbukti bersalah, para aktivis bisa menghadapi hukuman 15 tahun penjara. Gerakan Gulen, yang dipimpin oleh Fethullah Gulen dituduh oleh Pemerintah Turki merencanakan sebuah kudeta militer yang gagal pada Juli 2016.
Insiden tersebut menewaskan sekitar 300 orang.
Sebagai akibatnya, pihak berwenang melancarkan tindakan keras yang luas terhadap siapa pun yang diduga memiliki hubungan dengan kelompok tersebut. Turki juga memerangi separatis Kurdi dari Kurdistan Workers Party (PKK) dan organisasi pecahannya.
Sinem Koseoglu dari Aljazirah dari luar gedung pengadilan di Istanbul mengatakan, persidangan telah menarik perhatian kelompok hak asasi manusia baik di dalam maupun di luar Turki.
"Ada banyak perwakilan hak asasi manusia di sini untuk mendukung terdakwa, dan ada juga kehadiran wakil internasional, termasuk diplomat seperti konsul Jerman untuk Istanbul," katanya.
Orang-orang yang hadir juga termasuk politisi oposisi dan juga seorang wakil di Justice and Development Party.
"Pihak pemerintah bertanya mengapa organisasi hak asasi manusia ini terdiri dari orang-orang yang benar-benar anti-pemerintah," ujar Koseoglu.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Korban Kekejaman ISIS: AS dan Eropa Tidak Melakukan Apa-apa

BAGHDAD - Setelah ISIS menderita kekalahan di banyak wilayah di Suriah dan Irak, lebih dari 3.000 tahanan Yazidi diselamatkan, namun ribuan masih berada di penjara. Mereka yang bebas pun berbicara tentang pengalaman hidup mereka yang mengerikan di bawah kendali ISIS.

Abdullah Shirin, seorang etnis Yazidi yang kerabatnya disandera oleh para teroris, mengugkapkan bagaimana dia berpartisipasi dalam operasi penyelamatan yang dilakukan oleh pasukan Kurdi.

"Sejauh ini, saya menyelamatkan 334 orang, teroris ISIS menculik banyak keluarga saya dan masih ada sekitar 26 anggota keluarga saya di tahan mereka," ungkap Shirin kepada Sputnik, Kamis (26/10/2017).

"Ribuan orang Yazid diculik saat pembantaian dilakukan oleh ISIS di Sinjar. Mayoritas dari mereka yang disandera adalah perempuan dan anak-anak, saya memutuskan untuk bergabung dengan jajaran tim penyelamat sebagai sukarelawan," sambungnya.

Menurut Shirin, tidak seorang pun kecuali wakil dari Kurdistan Irak yang melakukan sesuatu untuk membebaskan tahanan Yazidi dari para teroris.

"Eropa, yang berbicara tentang komitmennya terhadap hak asasi manusia, dan pasukan koalisi yang dipimpin oleh AS tidak melakukan apa-apa. Tidak ada yang melakukan apapun kecuali pemerintah Kurdistan Irak," tegasnya.

"Saya berhasil menyelamatkan 334 orang berkat bantuan teman-teman saya. Dari mereka yang berada di Suriah, saya dulu berdagang di Aleppo, saya memiliki koneksi dengan banyak pedagang Suriah. Dengan bantuan mereka, kami menyelamatkan orang-orang," katanya.

Pria Yazidi lainnya, Huseyin Bozan mengungkapkan bagaimana ISIS menculik ketiga putranya, dua anak perempuan dan 35 kerabat lainnya.

"Segera setelah ISIS menyerang desa kami, kami menculik anak-anak dan mencoba melarikan diri dengan mobil, saudara laki-laki dan keluarganya juga bersama kami.Tetapi di dekat desa Sinone, para teroris yang berada di lima pickup menghalangi jalan kami dan membawa kami sandera. Kami memohon mereka untuk membiarkan kami pergi, tapi mereka bahkan tidak memikirkannya, "kata pria itu.

Bozan mengatakan bahwa dia dan keluarganya pertama kali dibawa ke Sinjar, dan kemudian semuanya dibagi menjadi dua kelompok: pria dipisahkan dari wanita dan anak-anak.

"Tiga anak laki-laki saya dikirim ke satu tempat, dua anak perempuan ke tempat yang lain, dan saya dan istri saya, karena kami adalah orang lanjut usia, dipaksa untuk pergi ke tempat yang ketiga. Setelah seminggu berada di tahanan, saya berhasil melarikan diri. Istri saya dilepaskan karena dia sudah sangat tua," tuturnya

"Untuk beberapa waktu, saya tidak tahu apa-apa tentang ketiga putra dan dua putriku, salah satunya berusia 17 tahun, dan yang satunya baru 7 tahun. Beberapa bulan yang lalu, putri bungsu saya diselamatkan di Raqqa, dan yang tertua di Mosul, saya tidak dapat menggambarkan betapa bahagianya saya ketika saya bisa memeluk mereka" sambungnya.

"Tapi ketiga putra saya masih berada di tangan ISIS, dan saya sedang menunggu pembebasan mereka. Kami mendengar bahwa para teroris membunuh mereka, tapi kami tidak ingin mempercayainya," kata pria itu.

Sputnik juga sempat mewawancarai seorang etnis Yazidi berusia 9 tahun yang meminta identitasnya tidak diungkap. Dia berhasil diselamatkan selama operasi membebaskan Raqqa.

"Ketika kami berada di tangan ISIS, militan membuat kami menonton video di mana mereka membunuh orang-orang. Dengan menunjukkan kepada kami video-video ini, mereka mencoba untuk mengintimidasi kami, mereka mengatakan bahwa mereka membunuh orang-orang yang memberikan informasi kepada para pejuang Peshmerga. Saya melihat dengan mata saya sendiri bagaimana mereka membunuh seorang wanita tepat di tengah jalan di Raqqa, menusuknya dengan pisau di dadanya," kata gadis itu.

ISIS telah melakukan serangan terhadap kelompok minoritas Yazidi di Suriah dan Irak sejak Agustus 2014.

Perkiraan terbaru PBB menunjukkan bahwa ribuan pria dan anak laki-laki Yazidi masih hilang. Sementara ribuan wanita dan anak-anak masih tetap mengalami kekerasan yang mengerikan.

Credit sindonews.com

Begini Nasib Anak Palestina di Tahanan Polisi Israel

Seorang anak kecil mengibarkan bendera Palestina.

CB, YERUSALEM -- Anak-anak Palestina asal Yerusalem yang ditahan oleh polisi Israel kini tengah berada dalam kondisi rentan akibat penangkapan malam-malam, interogasi yang panjang, dan kurangnya akses ke orang tua atau pengacara mereka. Hal ini diungkapkan oleh beberapa kelompok pembela hak asasi manusia (HAM) yang berbasis di Israel, Rabu.

Menurut kelompok hak asasi manusia, B'Tselem and HaMoked, banyak remaja Palestina yang merasa terancam dan dan bingung karena mereka sering tidak mengetahui haknya atau alasan mereka ditangkap.
"Sistem penegakan hukum Israel memperlakukan mereka sebagai anggota dari populasi yang antagonis, anak-anak di bawah umur dan orang dewasa, dianggap bersalah sampai terbukti tidak bersalah, dan menggunakan tindakan ekstrem yang tidak akan pernah mereka gunakan terhadap segmen lain dari populasi tersebut," kata kelompok tersebut seperti dilansir Anadolu, Rabu, (25/10).
Kedua lembaga swadaya masyarakat tersebut mengatakan di beberapa hal polisi memang telah bertindak sesuai prosedur, mengeluarkan surat penahanan, contohnya.
Di lain sisi, polisi tidak mengikuti hukum yang berlaku di Israel, seperti menghindari atau meminimalisir penahanan terhadap anak di bawah umur, menggunakan alat kekang terhadap mereka, atau menginterogasi sampai larut malam.
"Remaja Palestina dari Yerusalem Timur diseret keluar dari tempat tidur di tengah malam, lalu diborgol dan kemudian dipaksa menunggu lama untuk mulai diinterogasi. Baru saat mereka lelah dan kehabisan energi, mereka dibawa masuk untuk sesi interogasi yang panjang," kata laporan tersebut.
Polisi Israel tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar pada saat laporan ini dipublikasikan.
Menurut kelompok hak asasi manusia Palestina Addameer, 300 anak Palestina di bawah umur ditahan di penjara Israel.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Israel Hancurkan Sebuah Desa Badui untuk ke-120 Kalinya

TEL AVIV - Israel hari ini, Rabu (25/10/2017), menghancurkan desa Badui Al-Araqeeb di padang pasir Negev. Penghancuran ini adalah untuk yang ke-120 kalinya, menurut kantor berita resmi Palestina Wafa.

Situs tersebut melaporkan bahwa staf dari Israel Land Authority (ILA) menemani Polisi Israel dan buldoser membersihkan isi desa tersebut. Mereka menghancurkan rumah-rumah darurat yang terbuat dari seng yang dibangun warga setiap kali desa tersebut dibongkar.

Dikutip dari Middle East Monitor, Pengadilan Israel memutuskan bulan lalu bahwa enam warga Al-Araqeeb harus membayar USD72.000 untuk biaya pembongkaran sebelumnya, di samping USD27,693 untuk menutupi biaya pengacara negara. Putusan ini adalah tambahan dari biaya sebelumnya yang diminta oleh penduduk Israel untuk membayar penghancuran.

Menurut warga Al-Araqeb, sebelum keputusan pengadilan terakhir, desa tersebut diperintahkan untuk membayar lebih dari USD541 ribu untuk biaya kumulatif pembongkaran paksa Israel yang dilakukan terhadap desa tersebut sejak 2010.

Al-Araqeeb terakhir dihancurkan pada 3 Oktober.

Al-Araqeb adalah satu dari 35 desa "Badui yang tidak dikenal". Menurut Asosiasi Hak Sipil di Israel (ACRI), lebih dari separuh sekitar 160 ribu orang Badui di Negev tinggal di desa-desa yang tidak dikenal.

Desa-desa Badui yang tidak dikenal didirikan di Negev segera setelah perang Arab-Israel 1948 setelah terciptanya Negara Israel.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa pembongkaran desa-desa Badui yang tidak dikenal merupakan kebijakan sentral Israel yang bertujuan untuk menyingkirkan penduduk asli Palestina dari Tanah Negeb. Mereka dipindahkan untuk memberi ruang bagi perluasan komunitas Yahudi Israel.

Credit sindonews.com

Pengadilan Arab Saudi Putuskan Korban Crane Tak Dapat Diyat

JEDDAH - Pengadilan kecil (summary court) di Arab Saudi telah memutuskan bahwa tragedi robohnya tower crane (derek) di Masjidilharam, Makkah dua tahun lalu disebabkan oleh bencana alam. Dengan demikian, BinLaden Group sebagai perusahaan kontraktor tidak perlu membayar diyat (uang darah) kepada korban.

Pengadilan memutuskan untuk mendukung BinLaden Group dan membebaskan 13 pegawai perusahaan yang bertanggung jawab atas operasi derek raksasa tersebut.

Tragedi robohnya crane terjadi saat pelaksanaan ibadah haji tahun 2015, tepatnya pada 11 September. Sebanyak 108 orang meninggal dan 238 orang lainnya terluka. Dari ratusan korban jiwa itu beberapa di antaranya merupakan jamaah haji asal Indonesia.

Setelah insiden tersebut, penguasa Saudi, Raja Salman bin Abdulaziz memerintahkan agar semua korban diberi kompensasi 1 juta riyal Saudi untuk keluarga korban tewas, dan 0,5 juta riyal Saudi untuk para korban luka.

“Pengadilan memutuskan bahwa musibah itu disebabkan oleh faktor alam dan tidak ada unsur (kesalahan) manusia di belakangnya,” bunyi putusan hakim pengadilan yang dilansir Saudi Gazette, kemarin.

Hakim dalam kasus tersebut mengatakan bahwa pengadilan mengambil keputusan setelah meninjau secara menyeluruh laporan teknis, mekanik dan geofisika. Selain itu, pengadilan juga mempelajari dengan saksama laporan Presidensi Meteorologi dan Lingkungan yang mengatakan bahwa hujan deras dan badai yang menggelegar sebagai penyebab robohnya crane.

”Derek berada dalam posisi tegak, benar dan aman. Tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa yang melakukan semua tindakan pengamanan yang diperlukan,” lanjut putusan hakim pengadilan.

Hakim menambahkan bahwa laporan pusat khusus internasional yang dipresentasikan oleh BinLaden Group untuk mendukung pembelaannya juga diperhitungkan.

”Jaksa Agung tidak memberikan bukti kuat bahwa BinLaden Group telah melanggar peraturan keselamatan. Bukti yang dia sampaikan tidak cukup untuk memberatkan terdakwa,” imbuh putusan hakim pengadilan.

Kendati demikian, pihak Jaksa Agung akan akan mengajukan banding atas putusan hakim. Di bawah prosedur pengadilan Saudi, setiap keputusan yang tidak diajukan dalam 30 hari akan menjadi final dan mengikat.

Credit sindonews.com

Di Balik Mudahnya Jual Beli Organ Manusia di AS

Ginjal

CB, ASTOWNSEND -- Cody Saunders lahir pada 1992 dengan gagal ginjal dan sebuah lubang di hatinya. Ketika meninggal pada hari ulang tahunnya yang ke-24, dia telah menjalani 66 operasi dan lebih dari 1.700 putaran dialisis.

Menurut orangtua Cody, beberapa hari, ia menyembunyikan rasa sakitnya dengan selfie optimistis di Facebook. Namun pada hari-hari lain, dia berbagi kenyataan yang menyiksa, berpose di ranjang rumah sakit dengan perban di dadanya yang terluka.

Di profil Facebooknya, Cody menulis bahwa ia sedang mencari pacar yang akan menerima dia apa adanya. "Saya benar-benar jelek," kata Cody pada Hari Natal 2015.

Cody tinggal bersama orang tuanya di sebuah rumah trailer di sebuah perkemahan di Tennessee Timur. Ketika dia sudah cukup sehat, dia bekerja di sebuah peternakan dengan ayahnya, memberi makan ternak, memasang jerami, mengangkut sisa tebu dengan truk sampah dari satu gudang ke gudang lainnya.

Pada tanggal 2 Agustus 2016, Cody meninggal dunia setelah serangan jantung dalam perjalanan pulang dari dialisis. Terlalu miskin untuk mengubur atau mengkremasinya, orangtua Cody menyumbangkan tubuh anak mereka ke sebuah organisasi bernama Restore Life USA.

Sebuah organisasi yang menjual jenazah secara keseluruhan atau sebagian kepada peneliti, universitas, fasilitas pelatihan medis dan lain-lain. "Saya tidak mampu membayar," kata ayah Cody, Richard, Rabu, (25/10).

Sebulan setelah Cody meninggal, Restore Life menjual sebagian tubuh pemuda tersebut yakni tulang belakang servikalnya. Transaksi hanya membutuhkan beberapa pertukaran email dan uang 300 dolar AS, ditambah pengiriman.

Restore Life sepertinya tak memastikan pembeli dengan baik. Jika Restore Life memverifikasi identitas pembeli mereka, mereka akan tahu bahwa pembelinya adalah seorang reporter dari Reuters.

Kantor berita tersebut berusaha untuk menentukan seberapa mudahnya membeli bagian tubuh manusia dan apakah bagian-bagian itu akan berguna untuk penelitian medis.

Selain membeli tulang belakang, Reuters kemudian membeli dua kepala manusia dari Restore Life, masing-masing berharga 300 dolar AS. Transaksi yang sangat mudah ini sangat mengejutkan, bagaimana jual beli bagian tubuh manusia begitu mudahnya terjadi di Amerika Serikat.
Meskipun selama ini ilegal menjual organ yang digunakan untuk transplantasi, namun legal di kebanyakan negara bagian untuk menjual bagian tubuh yang disumbangkan untuk penelitian atau pendidikan. Membeli anggur melalui internet kontrolnya lebih ketat, umumnya membutuhkan bukti usia minimum.

Namun ternyata jual beli bagian tubuh manusia malah jauh lebih mudah daripada beli anggur.Untuk memenuhi pertimbangan hukum, etika dan keselamatan sebelum melakukan pembelian.

Reuters berkonsultasi dengan Angela McArthur yang mengarahkan program sumbangan tubuh di University of Minnesota Medical School. McArthur segera mengambil alih tulang belakang dan kepala yang dibeli Reuters, memeriksa dan menyimpannya di sekolah kedokteran.

Ia mengatakan, merasa terganggu dengan betapa mudahnya bagian-bagian tubuh manusia diperoleh dan menyesalkan kegagalan Restore Life melakukan pengecekan pembelinya dengan tepat.

"Ini seperti dunia barat yang liar. Siapapun bisa memesan spesimen ini dan meminta mereka dikirim ke rumah mereka untuk tujuan apa pun yang mereka inginkan," ujar McArthur.

McArthur memeriksa sisa-sisa bagian tubuh manusia tersebut dan dokumentasi yang disertakan untuk menentukan seberapa berguna bagian-bagiannya untuk penelitian medis.

Kajiannya didasarkan pada standar keselamatan dan etika nasional yang dia buat untuk American Association of Tissue Banks, American Association of Clinical Anatomists and University of Minnesota.

Dia menyimpulkan bahwa riwayat medis yang diberikan Restore Life tidak mencukupi, dan bahwa dokumen yang menyertainya ceroboh dan tidak memadai.

Untuk alasan itu, spesimen tidak memenuhi standar untuk digunakan di universitasnya."Saya belum pernah melihat kejadian mengerikan ini sebelumnya. Saya khawatir tentang masa depan sumbangan tubuh dan kepercayaan masyarakat akan sumbangan tubuh saat kita memiliki situasi seperti ini," jelas McArthur.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Kisruh Kemerdekaan Catalonia Makin Meruncing

Jakarta, CB -- Kisruh antara Catalonia dan Spanyol makin gaduh ketika sejumlah pemimpin separatis, pada Rabu (25/10) menantang anggota senat di Madrid untuk memberi tenggat waktu pengakuan kemerdekaan mereka dalam dua hari.

Aktivis yang pro-kemerdekaan berkumpul di jalanan Barcelona, dan mengundang Presiden pemerintahan Catalonia, Carles Puigdemont untuk datang dan berdiskusi terkait ancaman perpisahan secara pihak Catalan.

Puigdemont dikabarkan sedang mempertimbangkan dua respons: deklarasi kemerdekan secara sepihak, atau menggelar pemilihan umum sela untuk parlemen Catalan yang baru.

Tim Puigdemont juga mempersoalkan pernyataan Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy, yang pada Rabu menegaskan Pasal 155 konstitusi Spanyol, akan rencana kendali regional yang memberontak, menjadi 'satu-satunya respons akan tekanan kemerdekaan Catalonia.'

Pemerintah pusat, seperti diungkap sumber dekat Puigdemont, "telah mengumumkan bahwa akan mengimplementasikan Pasal 155 apapun yang terjadi."

Lewat akun instagramnya, Puigdemont mengatakan pada Rabu: "Kami tidak akan membuang waktu untuk orang yang telah memutuskan menghancurkan pemerintahan. kami akan terus berjuang!," dengan tagar #CatalanRepublic.

Media Spanyol mengungkapkan Puigdemont menggelar pertemuan kabinet darurat pada Rabu malam.

Krisis politik terburuk di Spanyol dalam satu dekade terakhir ini makin menjadi ketika mayoritas suara 'Ya' pada referendum 1 Oktober lalu akan kemerdekaan untuk kawasan semi-otonom tersebut. Catalonia merupakan 16 persen dari jumlah populasi Spanyol, dan 20 persen penyumbang ekonomi negara.

Kawasan itu terdiri dari 7,5 juta orang yang menjaga bahasa dan budaya asli, serta keinginan untuk otonomi.

Hanya sisa dua hari sebelum senat, di mana Partai Populer Rajoy memegang mayoritas, menyetujui tekanan Puigdemont dan eksekutifnya.

Parlemen Catalan sendiri dijadwalkan akan menggelar pertemuan pada Kamis siang untuk membuat formula tanggapan.

Ada kekhawatiran 135 anggota parlemen, yang mana mayoritas pro-kemerdekaan, akan memberi suara Catalonia berpisah dari Spanyol, langkah yang tidak diinginkan oleh Madrid.

Sementara, dorongan akan pemilihan umum, di sisi lain, dianggap sebagai langkah yang akan diambil Madrid setidaknya untuk sementara waktu.

Namun, seiring dengan tekanan yang terus meningkat, kisruh antara kelompok separatis pun juga terjadi. Beberapa anggota eksekutif Puigdemont memilih pemilu daripada pemberontakan dalam sebuah pertemuan pada Selasa, menurut sumber yang dekat dengan pimpinan Catalan pada AFP. Sementara kelompok lainnya, lebih setuju kemerdekaan penuh.

Sejumlah masyarakat juga berkumpul di jalanan, dan gedung eksekutif Catalan, pada Rabu malam mendorong kemerdekaan republik Catalan.

Di luar itu, kelompok masyarakat ada juga yang melakukan protes dan mendesak kemerdekaan sekarang, tanpa pemilu.

"Kami inginkan sebuah republik, kami tak ingin berada di bawah pemerintahan Spanyol, dan pemimpin yang diktator," ungkap Jaime Planaz, pensiunan berusia 66 tahun pada AFP.

Jaime Arasa, pengacara 26 tahun juga menyuarakan dkungannya pada kemerdekaan penuh.

Sementara, aksi demo anti-kemerdekaan dikabarkan akan berlangsung di Barcelona, pada Minggu mendatang.

Apapun yang terjadi, para pengamat menyampaikan keprihatinannya pada Spanyol, diantaranya karena makin menurunnya jumlah turis atau wisatawan ke negara itu, sejak kisruh terjadi. Selain itu, ribuan perusahaan telah memindahkan kantor pusat mereka dari Catalonia sejak referendum.

Alfred de Zayas, pakar demokrasi mendorong pemerintah Spanyol untuk mau melakukan negosiasi dengan Catalonia.

Credit cnnindonesia.com