Foto: Ardan Adhi Chandra
Jakarta - Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang diberhentikan dari
posisi Direktur Utama (Dirut) dan Wakil Dirut (Wadirut) PT Pertamina
(Persero). Menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini
Soemarno, keputusan ini sudah dipertimbangkan secara matang dan direstui
Presiden Joko Widodo.
Lantas, kenapa kedua pucuk pimpinan
perusahaan migas pelat merah itu diberhentikan? Berikut penjelasan
lengkap Rini dalam tanya jawab saat jumpa pers di Kementerian BUMN,
Jumat (3/2/2017).
Kenapa AD/ART disetujui Kementerian BUMN?Oh
waktu itu memang dasar prosesnya Dewan Komisaris itu dari waktu ke
waktu sudah melakukan analisa mengenai Pertamina. Dan akhir Agustus itu
Dewan Komisaris memberikan usulan kepada kami bahwa perlu adanya
Wadirut, mengingat tanggung jawabnya Pertamina sangat besar di tahun
mendatang. Terutama kita juga mendorong Pertamina implementasikan satu
harga. Kedua, ada proyek-proyek besar yang belum pernah Pertamina
mempunyai tugas untuk investasi di beberapa proyek-proyek besar. Pada
saat yang sama, yaitu revitalisasi kilang Cilacap dan penambahan
kapasitas, kemudian Balikpapan, Dumai kemudian juga dan GRR yang ada di
Tuban.
Selain itu kita juga mendorong bagaimana optimasi TPPI
yang sudah diambil alih. Selain itu kita juga terus mendorong
meningkatkan kemampuan mendapatkan sumur-sumur di luar Indonesia,
mengingat sumur di Indonesia itu kapasitasnya makin berkurang. Padahal
kita punya komitmen agar Indonesia itu mempunyai kemampuan kemandirian
energi. Sehingga kita harus cari potensi sumber minyak di tempat lain.
Berdasarkan itu, kemudian Komisaris menulis surat kepada kami dibutuhkan posisi Wadirut dan tambahan direksi dan kami memakai
independent consultant untuk menganalisa. Dan memang mereka mengusulkan juga karena ada beberapa
benchmark
mereka di luar, dan kami sbg pemegang saham melakukan itu dan
memutuskan menerima usulan komisaris dan memutuskan adanya Wadirut dan
tambahan direksi.
Tapi dalam perjalanannya, kita lihat baru
beberapa bulan ternyata ada permasalahan kepemimpinan. Dewan Komisaris
komunikasi dan beberapa kali rapat dan terakhir melakukan
interview
kepada semua direksi, dirut, Wadirut dan kemarin mereka memberikan
usulan bahwa masalah kepemimpinan ini sudah akut sehingga bisa men-
divergise
kestabilan dari Pertamina. Kan pertamina itu salah satu BUMN yang
paling penting, dalam aset nomor 4, pinjaman luar negeri juga cukup
besar, dan tanggung jawabnya untuk distribusi BBM itu kan sangat
penting.
Oleh karena itu, atas usulan itu kemarin saya melapor
kepada Presiden, kemudian Bapak Presiden menginstruksikan kepada saya ya
sudah lakukan. Jadi, makanya tadi malam saya menandatangani yang hari
ini dilakukan oleh Pak Gatot (Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa
Survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo), dan tadi malam
saya tandatangani pemberhentian dua direksi Pertamina, yaitu Dirut dan
Wadirut.
Dengan pemberhentian dua itu maka Dewan Komisaris harus
rapat untuk menentukan pejabat sementara. Nah pejabat sementara itu tadi
mereka rapat dan bahwa diputuskan Ibu Yenni Andayani (Direktur Gas dan
Energi Baru Terbarukan), karena mereka melihatnya ini Ibu Yenni sudah
senior dari jabatan dan termasuk direktur yang 2014 dia masuk, dan juga
karirnya di sana terus, jadi Dewan Komisaris memilih Ibu Yenni. Dan
prosesnya adalah bahwa pejabat sementara ini 30 hari, kemudian Dewan
Komisaris nanti akan memberikan usulan kepada pemegang saham, dan kami
akan konsultasikan dengan bapak presiden.
Apa Pertimbangan Pak Presiden kemudian memberi keputusan oke?Pada
dasarnya usulan dari Dewan Komisaris. Bahwa ada masalah kepemimpinan,
dan beliau juga melihat ada banyak tulisan di koran mengenai
permasalahan kepemimpinan ini, dan beliau sepakat bahwa keadaan ini
membahayakan Pertamina. Dengan ada kepemimpinan ini, tidak ada atau dua
kepemimpinan membuat situasi tidak stabil untuk Pertamina. Padahal
Pertamina itu membutuhkan kestabilan. Jadi memang kita harapkan Dewan
Komisaris dalam memilih Bu Yenni meyakini bahwa kestabilan 30 hari ini
sangat penting, dan Dewan Komisaris memastikan.
Usulan datang dari Dewan Komisaris, apa ada usulan selain tadi?Pada
dasarnya Dewan Komisaris merasa bahwa mungkin dengan sistem Dirut dan
Wadirut ini juga tidak tepat. Oleh karena itu, pada saat yang sama
posisi Wadirut dihilangkan itu saja. Sedangkan memang kemudian memang
belum ada usulan untuk pengganti karena memang harus ada prosesnya.
Wadirut kosong?Iya,
wadirutnya hilang. Nantinya tetap satu dirut dengan direktur-direktur.
Pada dasarnya jadi yang mula-mula diusulkan oleh Dewan Komisaris dengan
melihat kejadian ini merasa posisi ini ada dua kepemimpinan dianggap
tidak tepat karena itu posisi wadirut dihilangkan.
Masalahnya apa?Masalahnya
kepemimpinan, ini juga yang saya sedih karena saya mengetahui keduanya
dan saya salah satu yang mendukung waktu itu pemilihannya Pak Dwi
Soetjipto. Dan tentunya ini kan Pak Dw Soetjipto bukan orang Pertamina,
dan itupun juga posisinya membuat, apa namanya, berat. Tapi kami
harapkan bisa berjalan dengan baik karena melihat waktu itu berjalan
dengan baik ada juga beberapa yang baru seperti Pak Arief Budiman, Pak
Daryono yang bisa apa berjalan dengan baik
Tapi kelihatannya
memang dari waktu Dewan Komisaris mengusulkan bulan Agustus itu, mereka
memang hanya melihatnya bahwa ini perlu ada konsentrasi dalam hilirisasi
dan dalam mega project. Karena mega project-nya Pertamina ini kalau
dihitung-hitung jumlahnya bisa sampai Rp 700 triliun, belum pernah dalam
sejarah.
Itu sebetulnya dasar-dasarnya, tapi kemudian kok jadi
malah membuat yang situasi jadi enggak stabil di kepemimpinan di dalam.
Padahal semua apa yang dihasilkan Pertamina tidak terlepas dari
teamwork. Dan saya meyakini semua itu bisa berhasil karena
teamwork. Kalau sudah ini kelihatan
teamwork-nya
tidak berjalan, khawatir lah kita semua. Akhirnya yang sudah berhasil
bagus di 2016 ini, bisa bermasalah di 2017. Padahal di tahun 2017 ini
justru mega-mega project ini mulai jalan. Kemarin itu kan baru apa
namanya persiapan tapi benar-benar dalam pengeluaran
capital expenditure, betul-betul apa namanya aktif di lapangan itu bergerak itu tahun ini. Sehingga tahun ini tahun-tahun yang sangat penting.
Mereka itu berkonflik?Ya
kayaknya gitu, tolong tanya mereka ya. Saya enggak bisa jawab, tapi
terus terang tiap kali yang satu ditanya enggak ada apa-apa, yang satu
ditanya enggak ada apa-apa. Tetapi ternyata kok di luar ada apa-apa,
terus kok orang di dalam ngomong ada apa-apa. Jadi ya itulah.
Ketidakstabilannya kelihatan?Oh
iya, mungkin yang lebih detail nantinya juga bicara Dewan Komisaris,
Dewan Komisaris sebagai pengawas apa namanya dalam mungkin mengambil
keputusan, rapat direksi. Jadi kalau yang satu tidak setuju dengan yang
lain jalan sendiri. Akhirnya kan bukan
teamwork. Padahal penekanannya
good corporate governance,
adalah bahwa untuk keputusan itu keputusan direksi. Jadi keputusan
direksi itu tanggung renteng bersama, enggak bisa dipotong sendiri. Jadi
kalau sudah tidak ikut
good corporate governance itu masalah.
Jadi Dewan Komisaris mengusulkan, karena melihat ada dua hal, ada mega
project,
ada program hilirisasi, ada holdingisasi ada tiga. Oleh karena itu
mereka menganggap hilirisasi apa namanya BBM penyaluran BBM terus satu
harga harus dikonsultasikan dengan satu tim.
Ketika Dewan Komsiaris usulkan ke Ibu sebelum tandatangani SK tersebut, apakah ada komunikasi dengan mereka?Jadi pada dasarnya saya sengaja tidak mau komunikasi dengan keduanya. Karena saya memang mengharapkan bahwa, karena gini secara
good corporate governance, Dewan Komisaris itu sudah melakukan fungsinya.
Jadi
saya memang langsung memutuskan untuk bicara dengan Presiden. Sedih
saya terus terang saya harus akui, tapi itulah satu hal yang mungkin
kita tidak baca adalah sehubungan dengan karakter orang, karakter
masing-masing. Kita tidak sadar ada hal-hal yang kita tidak bisa baca.
Itu saja. Prosesnya kemarin saya lapor ke Bapak Presiden, tanda
tangannya dari kemarin siang lah, sore tapi kan siapin apa, saya juga
kemarin.
Mendadak?Betul, karena dianggapnya
sudah akut oleh Dewan Komisaris, sangat akut. Jadi tentunya kami juga
harus merespons. Alhamdulillah bisa langsung diberi waktu Presiden, Jadi
kami langsung laporkan dulu.
Calon pengganti?Karena prosesnya,
good corporate governance,
Dewan Komisaris harus menulis surat dan beri usulan. Dewan Komisaris
biasanya mengusulkan potensi dari dalam, kalau bisa ada yang dari luar
itu bisa saja. Pada akhirnya dirut kami usulkan ke Presiden, nanti
presiden yang akan menentukan. Kami sedang kaji
Wadirut kewenangannya terlalu besar?Sebetulnya
nggak. kami yakini kalau pemimpin bisa memimpin dengan baik, apapun
strukturnya itu sudah bisa dilakukan. Dan yang jadi nomor dua pemimpin
juga bisa menjadi pemimpin nomor dua. Itu semua bisa berjalan. Itu
akhirnya ke sana. Persoalannya kalau saya melihatnya maaf ya, maaf Pak
Dwi, maaf Pak Ahmad Bambang, masalahnya
personality.
Iya mungkin daripada susah
personality diusulkannya, karena daripada sulit nanti kalau kita bikin Dirut Wadirut ternyata
personality saya pikir oke ternyata enggak oke. Bisa masalah lagi, makanya kami memutuskan Wadirut tidak ada.
Karena
kalau di tempat lain, di perbankan ada Wadirut enggak ada masalah,
Alhamdulillah. Semoga saya bacanya benar gitu. Jadi yakini saja. Makanya
saya minta maaf, Pak Dwi mohon maaf, Pak Ahmad Bambang mohon maaf.
Saya
melihatnya terus terang siapapun posisinya, kemampuan menjadi pemimpin
sangat penting. Kita coba lihat menteri-menteri yang ada. Sebagai
menteri mereka mempunyai tanggung jawab untuk memimpin dan mereka
memimpin dirjen-dirjen yang dari dulu udah ada. Yang utama bagaimana
menunjukkan
leadership.
Jadi, suka atau tidak suka
harus dikesampingkan, sebagai pemimpin adalah tanggung jawab utamanya
membawa perusahaan ini menjadi lebih baik, lebih besar, karena memang
Pertamina besar sekali. Ada hal-hal yang menurut saya, beberapa hal
seperti dalam pengelolaan yang ternyata tidak dilakukan dengan baik. Ini
tidak boleh terjadi di 2017.
Jadi memang apa namanya situasinya
membutuhkan Pertamina ini ke depan memiliki tanggung jawab lebih besar
dibutuhkan pemimpin yang mungkin dengan sepenuh hati dengan
mengesampingkan
preference pribadi ini yang paling penting.
Kita harus utamakan yang akan kita tuju hasil untuk perusahaan
korporasi, jadi fokusnya kepada tujuan.
Kok dua-duanya dicopot? Supaya adil?Menurut
saya akhirnya begini, karena dua-duanya sudah kita anggap sebagai
pemimpin, iya kan. Kalau jadi pemimpin itu harus mengesampingkan itu
tadi. Dua-duanya tidak bisa kesampingkan itu.
Oh iya bener, karena sekarang begini, kalau kita punya tanggung jawab untuk perusahaan,
teamwork
harus nomor satu dan di Pertamina itu ada 9 orang. Jangan akhirnya
perusahaan itu dipakai aja untuk kepentingan orang, apapun dasarnya,
apapun dasarnya. Udah ya titik ya.Terima kasih.
Credit
finance.detik.com
