CB, Jakarta -
Pada zaman dahulu perempuan sering terpinggirkan dalam sejarah. Selain
dilarang untuk ikut andil dalam politik, kegiatan yang dapat dilakukan
oleh kaum hawa pun juga terbatas.
Walaupun begitu, ada nama-nama perempuan tangguh yang cukup terkenal akan "kegarangannya" dan peranannya dalam masyarakat.
Mereka berkompetisi di dunia yang kala itu masih didominasi oleh
kekuatan pria. Seperti layaknya kaum Adam, para perempuan tangguh itu
ikut memperjuangkan hak-hak kaumnya dan tidak segan-segan menggunakan
pembunuhan untuk mencapai tujuan.
Selain terkenal dengan kegarangannya, para perempuan itu juga
dikagumi rakyatnya karena kebijaksanaan mereka dalam membangun warisan
budaya.
Siapa saja perempuan-perempuan tangguh yang berperan aktif dalam sejarah itu?
Berikut selengkapnya 10 perempuan terkuat legendaris dalam sejarah, dikutip dari Listverse.com, Senin (26/9/2016). 1. Amina
Amina
Dilahirkan pada abad ke-16, Amina merupakan seorang prajurit,
komandan militer, dan penguasa Kerajaan Hausa Zazzau, sekarang Zaria,
Nigeria.
Perempuan tangguh tersebut merupakan anak tertua dari penguasa kala itu, Raja Bakwa Turunku.
Setelah menduduki takhta kerajaan, Amina memperkuat pasukan militer guna memperluas wilayah kekuasaannya.
Demi menjaga kekuasaan penuh atas pemerintahan kerajaan yang
dipimpinnya, sang ratu tidak pernah menikah. Setiap malamnya dia memilih
"suami" sementara dari penjaga pribadinya untuk memenuhi kebutuhan
seksual.
Saat pagi menjelang, "suami-suami" tersebut akan dibunuh. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga rahasia seksual Amina.
Namun suatu hari, mengetahui nasib yang akan menimpanya, salah satu
"suami" sang ratu melarikan diri setelah selesai berhubungan suami
istri.
Amina langsung memburu pria tersebut dan menenggelamkannya di sungai hingga tewas.
Zoe Porphyrogenita
2. Zoe Porphyrogenita
Zoe Porphyrogenita
Zoe Porphyrogenita adalah putri kedua dari penguasa Romawi,
Contantine VIII. Setelah sang raja meninggal, Zoe yang dinobatkan
menjadi penerus oleh Four Byzatine menduduki takhta kerajaan bersama
dengan suaminya, Romanos III Argyros.
Pernikahan Zoe dan Romanos tidak berjalan lancar. Suatu hari sang suami ditemukan tewas tenggelam di dalam bak mandi kamarnya.
Insiden
itu diduga kuat ada hubungannya dengan perselingkuhan sang ratu dengan
Michael IV. Dugaan tersebut menjadi semakin kuat karena satu hari
setelah sang suami tewas, Zoe memutuskan untuk menikahi kekasihnya.
Pernikahan
tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap tradisi kerajaan.
Seorang janda, terutama ratu, seharusnya baru bisa menikah lagi setelah
satu tahun menjanda.
Setelah Michael IV meninggal, anak angkat mereka Michael V mengambil alih takhta kerajaan.
Michael V menjadi pemimpin tunggal kerajaan dan membuang ibu angkatnya, Zoe.
Namun
hal tersebut malah menimbulkan pemberontakan. Zoe memiliki banyak
pengikut dan terkenal sebagai sosok yang mempunyai pengaruh besar.
Sang ratu pun akhirnya bekerja sama dengan adiknya, Theodora, dan mengambil alih kekuasaan.
Micharl V akhirnya dibutakan dan dikebiri akibat perbuatan yang pernah dilakukannya kepada sang perempuan penguasa.
Namun
Zoe dan adiknya tidak memiliki ambisi yang sama dalam berkuasa. Muak
dengan nafsu Theodora, Zoe akhirnya kembali menikah dengan Constantine
IX.
Mereka kemudian memerintah kerajaan hingga Zoe wafat pada 1050.
Burnhilda dari Austrasia
3. Burnhilda dari Austrasia
Burnhilda merupakan anak dari raja kejam Visigoth, Athanagild.
Setelah dewasa perempuan itu kemudian menikahi penguasa dari Kerajaan
Austrasia, Sigebert I.
Saudara perempuan Burnhilda juga menikah dengan kerabat jauh Sigebert. Sayangnya pernikahan tersebut tidak bertahan lama.
Adik Burnhilda dibunuh atas perintah sang suami akibat adanya hasutan dari selingkuhan pria tersebut.
Mengetahui kekejaman di balik kematian sang adik, Burnhilda memutuskan untuk membalaskan dendam.
Dalam
kurun waktu setengah abad kemudian, perang berkecamuk di antara
keduanya. Sigebert tewas dalam peperangan itu di tangan seorang pembunuh
bayaran.
Sementara itu, Burnhilda dijerumuskan ke dalam penjara.
Setelah keluar dari kurungan, Burnhilda kembali berkuasa. Kala itu dia menggunakan nama anaknya yang tewas di usia muda.
Perempuan itu memerintah dari balik layar melalui kepemimpinan cucunya. Namun Burnhilda kembali diasingkan oleh cucu tertuanya.
Sekembalinya
perempuan tangguh itu dari pengasingan, dia kembali memegang kekuasaan
melalui cicitnya, Sigebert II. Namun masa kepemimpinannya tidak
berlangsung lama.
Sigebert II dikhianati dan dibunuh oleh Clothar II dari Neustria.
Closthar
pun akhirnya memutuskan untuk membunuh Burnhilda. Perempuan itu tewas
mengerikan. Tubuhnya diseret hingga tewas oleh kuda.
Jadwiga dari Polandia
4. Jadwiga dari Polandia
Jadwiga dari Polandia
Perempuan satu ini merupakan wanita pertama yang memimpin monarki
Polandia. Jadwiga atau yang juga dikenal dengan nama Hedwig, merupakan
anak bungsu dari Raja Hungaria dan Polandia, Louis the Great.
Setelah kematian sang Raja, takhta jatuh ke tangan kakak tertuanya, Maria, yang merupakan penerus kekuasaan Hungaria.
Namun,
bangsawan Polandia khawatir akan pengaruh yang dimiliki oleh suami
Maria, serta ikatan yang dimilikinya dengan Kekaisaran Suci Romawi.
Oleh
karena itu, mereka membujuk ibu Jadwiga untuk menunjuk putrinya sebagai
Ratu Polandia, walaupun kala itu dia berusia 10 tahun.
Setelah
dinobatkan menjadi ratu, pada 1384 Jadwiga melakukan perjalanan ke
Krokow. Di tempat itu dia kemudian diangkat menjadi 'Raja'.
Walaupun
kala itu perempuan yang juga dipanggil Hedwig tersebut tengah
bertunangan dengan William of Habsburg, bangsawan Polandia membujuknya
untuk menikahi seorang pria bernama Jogaila.
Calon suaminya itu adalah seorang Grand Duke of Lithuana dan merupakan seorang pasangan politik yang lebih berpengalaman.
Jadwiga
memerintah bersama sang suami dengan gagah. Mereka dikenal sebagai
salah satu penguasa paling berpengaruh dalam sejarah kekerajaan
Polandia.
Sayangnya perempuan itu meninggal pada usia yang sangat muda. Dia meninggal saat berumur 25 tahun setelah melahirkan.
Ratu Seondeok dan Ratu Ana Nzinga
5. Ratu Seondeok dari Silla
Ratu Seondeok dari Silla Ratu Seondeok merupakan penguasa ke-27 dari Kerajaan Silla yang merupakan satu dari tiga kerajaan yang ada di Korea Selatan.
Seondok juga merupakan perempuan pertama yang menjadi ratu dalam sistem kerajaan itu.
Konon perempuan itu diangkat menjadi penguasa akibat ayahnya tidak memiliki keturunan laki-laki.
Dengan cepat Seondeok membentuk dirinya menjadi seorang yang cerdas, bijaksana, dan penguasa yang adil.
Keinginan sang ratu untuk melestarikan kebudayaan berujung pada pembuatan peta yang mengakibatkan bersatunya tiga kerajaan.
Seondeok juga merupakan orang yang berada di balik pembangunan menara pengawas tertua di dunia, Cheomseongdae.
Salah satu cerita yang paling terkenal mengenai Ratu Seondeok adalah kisah masa kecilnya.
Kala itu ayah sang ratu menerima hadiah berupa biji tumbuhan liar peony dan lukisan bunga peony mekar.
Saat
ditanya oleh sang ayah maksud dari lukisan tersebut, Seondeok dengan
benar menyimpulkan bahwa bunga tersebut tidak memiliki aroma keran tidak
ada kupu-kupu yang menghinggapinya.
Seondeok juga konon dikabarkan meramalkan waktu kematiannya dengan tepat.
6. Ratu Ana Nzinga
Ratu Ana Nzinga
Ana Nzinga mulai ikut serta dalam kepemimpinan kerajaan daerah yang
kini dikenal sebagai Angola, dengan menjadi administrator keponakannya.
Dia memerangi masalah kesulitan air yang kala itu melanda negeri yang rakyatnya banyak dijadikan budak itu.
Ana Nzinga kala itu berada dalam keadaan yang sulit. Dia pun akhirnya memutuskan untuk menjalin persekutuan dengan Portugal.
Namun
sayang, Portugal mengkhianati persekutuan tersebut. Tak punya pilihan
lain, Ratu Ana Nzinga akhirnya terpaksa melarikan diri bersama
rakyatnya.
Di tengah-tengah kepelikan yang dihadapinya,
perempuan itu tetap peduli dengan nasib para budak. Dia lalu menyediakan
penampungan untuk mereka.
Di tempat itu Ana Nzinga melatih pasukan militer untuk merebut kembali tanahnya dari Portugal.
Setelah
melalui pertarungan sengit, perempuan itu akhirnya menyerah karena
melihat tidak ada harapan bagi mereka untuk mengalahkan lawan.
Menyerah bukan berarti putus asa. Perempuan itu lalu memusatkan perhatiannya pada pembaruan kerajaannya barunya, Matamba.
Ketika
perempuan tangguh itu tewas, Matamba telah berdiri kukuh. Hal tersebut
membuat penerus kerajaan dapat menyelesaikan masalah dengan Portugal.
Rani Lakshmi Bai dan Toregene Khatun
7. Rani Lakshmi Bai
Rani Lakshmi Bai
Pada masa mudanya Rani Lakshmi Bai adalah sosok yang gemar mempelajari ilmu perang, seni bela diri, dan pertarungan pedang.
Pelatihan tersebut sangat membantunya di masa depannya, ketika dia mewarisi takhta Kerajaan Jhansi, India.
Dia menduduki takhta setelah suaminya meninggal dunia dan menjadi penasihat bagi anak angkatnya.
Namun
kedudukan sang anak tidak diakui karena di bukanlah darah daging raja
dan ratu. Kemudian Rani memutuskan untuk menggabungkan kerajaannya
dengan wilayah kekuasaan sang anak.
Saat Inggris mulai menjajah
wilayah India, Rani menolak untuk menyerahkan kerajaannya. Dia lalu
membentuk pasukan untuk memberontak.
Dengan berpakaian sebagai laki-laki, ratu berusia 22 tahun itu memimpin langsung penyerangan melawan East India Company.
Dia kemudian dilaporkan tewas dalam peperangan.
8. Toregene Khatun
Toregene Khatun
Toregene Khatun merupakan istri dari penguasa Mongpolia, Ogedei Khan, dan ibu dari pewaris takhta, Guyuk Khan.
Ketika suaminya meninggal, Toregene mengambil alih kekuasaan dan memerintah rakyatnya dengan gagah.
Dengan
menggunakan taktik politiknya, dia menjaga stabilitas pertahanan dan
perekonomian, hingga penerus Khan selanjutnya terpilih.
Perempuan
itu memerintah wilayah kekuasaannya dalam kondisi damai. Tonege bekerja
lebih untuk negaranya, hingga akhirnya mendapatkan nama di mata pejabat
asing.
Penobatan anaknya, Gayuk, menjadi penerus kepemimpinan mendapatkan tentangan keras dari sejumlah pihak.
Walaupun
begitu, setelah empat tahun melewati rintangan, Gayuk akhirnya berhasil
menggantikan sang ibu dan menjadi Raja Mongolia.
Christina dan Tomyris
9. Christina, Ratu Swedia
Christina, Ratu Swedia
Christina merupakan salah satu dari sedikit perempuan berpendidikan di
abad ke-17. Perempuan itu dinobatkan menjadi ratu pada usia 6 tahun
akibat kematian sang ayah, Raja Gustav II Adolph.
Walaupun begitu, dia tidak langsung memerintah kerajaan. Christina resmi menjadi penguasa ketika berusia 18 tahun.
Pada usia 27 tahun, penolakan Christina untuk menikah menjadi salah satu alasan dia digulingkan dari takhta.
Penduduk
berharap dia menikah dan memberikan keturunan pewaris takhta
selanjutnya. Tak senang dengan hal tersebut, Christina akhirnya memilih
untuk meninggalkan negaranya.
Dia bertolak menuju Roma bersama
dengan Paus Alexander VII. Konversi perempuan itu menjadi Katolik Romawi
diduga juga merupakan salah satu alasan pengunduran dirinya.
10. Tomyris
Tomyris
Setelah kematian suaminya, Tomyris menjadi ratu dari sebuah suku yang dikenal dengan sebutan Massagetae.
Perlawanan terkenalnya adalah mempertahankan kekuasaannya melawan Raja Persia, Cyrus the Great.
Dengan menolak lamaran dari sang raja, Tomyris hendak menghindari terjadinya peperangan antara kedua pihak.
Dia mengatakan, "perintahlah orang-orangmu dan lihat saja aku memerintah rakyatku."
Walaupun
begitu Persia tetap menginvasi kerajaannya dan menculik anak Tomyris
yang pada akhirnya bunuh diri selama berada di pengasingan.
Hal tersebut memicu kemarahan Tomyris. Dia pun berperang dengan Persia. Kabarnya di mencari Cyrus dan memotong kepala pria itu.
Perempuan tangguh itu lalu mencelupkan kepala itu ke dalam wadah yang dipenuhi dengan darah manusia.
Raja Hussein dari Yordania (kiri) dan Pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Yasser Arafat.
CB, Raja Hussein dari Yordania dan Pemimpin
Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Yasser Arafat menandatangani
perjanjian damai pada 27 September 1970. Kesepakatan gencatan senjata
antara keduanya dilakukan setelah perang saudara terjadi di selama 10
hari di Yordania.
Perjanjian ditandatangani pada pertemuan
darurat di ibu kota Mesir, Kairo. Dalam perjanjian tersebut dituliskan,
gencatan senjata dan penarikan pasukan harus dilakukan di setiap kota
di Yordania.
Selain pemimpin Yordania dan Palestina, delapan
pemimpin Arab lainnya juga turut menandatanganinya. Mereka diundang ke
Mesir oleh Presiden Gamel Abdel Nasser dalam upaya mengakhiri krisis.
Dilansir dari BBC, Pemerintah Yordania dan gerilyawan PLO telah berselisih paham sejak 1967. Saat itu Israel telah menguasai Tepi Barat.
Dari
kamp pengungsi Yordania, para gerilyawan menggunakan dana dari
negara-negara Arab dan Eropa Timur untuk menyerang Israel dan membunuh
Raja Hussein. Raja Hussein mulai memberikan perlawanan kepada mereka
pada 17 September 1970.
Beberapa hari kemudian Pasukan Suriah
menyerbu dari utara untuk mendukung Palestina. Tapi mereka menarik diri
pada 24 September 1970 karena menderita kerugian besar dalam
pertempuran dengan Yordania.
Presiden Kolombia Juan Manuel Santos (depan
kiri) dan pemimpin FARC Rodrigo Londono usai menandatangani perjanjian
damai di Cartagena, Kolombia yang mengakhiri perang 50 tahun, Senin, 26
September 2016.
CB, CARTAGENA -- Kesepakatan damai bersejarah
Kolombia akhirnya ditandatangani secara resmi, Senin (27/9). Kesepakatan
antara pemerintah dan gerakan oposisi terbesar itu menandai berakhirnya
perang saudara berusia 50-an tahun.
Presiden Juan Manuel Santos
dan pemimpin Pasukan Bersenjata Revolusioner Kolombia (Revolutionary
Armed Forces of Colombia/FARC) Rodrigo Londono menandatangani
kesepakatan setebal 297 halaman dalam upacara khusus. Momen bersejarah
itu disaksikan oleh 2.500 perwakilan asing dan tamu khusus.
Tampak
hadir Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon dan Menteri Luar Negeri AS
John Kerry. Momen ini diliputi haru. Banyak orang menangis saat kedua
pemimpin berjabat tangan di podium.
Tak lama lima pesawat jet
terbang membentuk formasi dan mengeluarkan asap warna bendera Kolombia.
Perayaan ini juga dibarengi dengan mengheningkan cipta untuk para korban
perang. Sebanyak 50 bendera dikibarkan.
Semua orang yang hadir
menggunakan pakaian putih sebagai simbol perdamaian. "Viva Kolombia,"
teriak Ban diakhir pidatonya menyambut kesepakatan damai. Perang saudara
ini telah menewaskan lebih dari 220 ribu orang dan lebih dari delapan
juta orang mengungsi.
SpaceX menguji mesin Raptor yang akan membawa manusia ke Mars, Minggu malam, 25 September 2016. engadget.com
CB, Texas - SpaceX telah
melakukan pengujian pertama terhadap mesin Raptor, sistem pendorong yang
dibangun perusahaan itu untuk membawa manusia ke Mars.
Bos
SpaceX Elon Musk mencuit gambar-gambar pengujian itu tadi malam, Minggu,
25 September 2016. Ia berbagi sebuah gambar yang menunjukkan aliran api
yang keluar dari mesin itu, dan gambar lain menunjukkan pola "intan
Mach" yang terbentuk pada knalpot mesin supersonik tersebut.
Musk masih merahasiakan spesifikasi Raptor sejauh ini. Namun dia
mencuit beberapa detail tambahan setelah itu yang membenarkan tujuan
produksi dan tekanan ruang.
Sebelumnya, CEO SpaceX tresebut
telah mengindikasikan bahwa mesin Raptor akan menghasilkan daya dorong
lepas landas 500 ribu pon—serupa dengan mesin utama Space Shuttle—dan
akan menggunakan metana cair. Mesin Raptor skala penuh pertama kali tiba
di fasilitas pengujian SpaceX di McGregor, Texas, awal tahun ini, tapi
masih banyak yang belum diketahui tentang teknologinya, termasuk berapa
banyak yang akan digunakan untuk meluncurkan pesawat ruang angkasa
antarplanet SpaceX, BFS.
Tidak
ada tanggal yang ditetapkan untuk misi berawak SpaceX ke Mars. Namun
Musk telah berulang kali menyatakan bahwa ia ingin mengirim orang
pertama ke Planet Merah itu pada 2024.
Perjalanan ke Mars akan
menjadi serangkaian misi, dijadwalkan akan dimulai pada 2018, yang
bertujuan untuk menjatuhkan pasokan ke permukaan planet tetangga kita
tersebut.
Jika pengujian Raptor semalam diasumsikan berjalan
dengan baik, dan jika perusahaan dapat menghindari kecelakaan peluncuran
pada masa depan, jadwal ambisius Musk itu mungkin dapat berjalan
sebagaimana direncanakan.
MANILA
- Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan bahwa dia akan
mengunjungi Rusia dan China tahun ini dan ingin menjalin “aliansi
terbuka” dengan kedua negara itu. Keinginan Duterte ini jadi kejutan,
mengingat Rusia saat ini jadi “musuh” utama Amerika Serikat (AS).
Filipina sudah lama jadi sekutu AS, di mana pasukan militer AS sudah lama ditempatkan di wilayah Filipina.
Pekan
lalu, Duterte menyatakan, dia akan mengunjungi China—negara yang
bersengketa dengan Filipina atas klaim wilayah Laut China Selatan. Kali
ini, Duterte mengatakan bahwa Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev
sudah mengharapkan dia berkunjung ke Moskow.
”Saya siap untuk tidak benar-benar break soal
hubungan (dengan AS), tapi kami akan membuka aliansi dengan Cina dan
... Medvedev,” kata Duterte kepada wartawan, seperti dikutip Reuters, Selasa (27/9/2016).
Presiden
Filipina ini menyambut investasi dan mengabaikan kekhawatiran lembaga
pemeringkat Standard and Poor yang pada pekan lalu menyatakan kondisi
ekonomi Filipina yang mulai goyah.
”Sudahlah tentang peringkat,"
katanya. "Saya akan membuka Filipina bagi mereka untuk melakukan bisnis,
aliansi perdagangan dan perdagangan,” ujar Duterte.
Mata uang
Peso Filipina jatuh pada hari Senin ke level terendah sejak 2009, dan
para investor asing telah “membuang” saham lokal selama enam minggu
berturut-turut. Kondisi itu dipicu retorika Duterte yang anti-AS.
Di
Washington, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Mark Toner,
mengatakan Pemerintah Filipina tidak menghubungi AS tentang komentar
yang dibuat oleh Duterte.
”Mereka bangsa yang berdaulat dan kita
pasti tidak akan menahan mereka kembali mengejar hubungan yang lebih
erat dengan salah satu dari negara-negara itu. Ini bukan zero-sum game,” ujarnya.
Duterte
selama ini menghujat AS dan Presiden Barack Obama dengan ucapan-ucapan
kotor. Reaksi Duterte itu dipicu oleh kritik AS atas perang narkoba di
Filipina yang memakan banyak korban jiwa, baik pengedar maupun pengguna.
AS, PBB, Uni Eropa dan kelompok HAM kompak mengkritik pelanggaran HAM dalam perang narkoba yang dikobarkan Duterte di Filipina.
MANILA
- Situs anti-kerahasiaan WikiLeaks telah merilis kabel diplomatik
rahasia yang mengungkapkan bahwa Presiden Filipina Rodrigo Duterte
mengakui terlibat dalam pembantaian main hakim sendiri di Davao. Kabel
diplomatik itu ditulis oleh Kristie Kenny pada 8 Mei 2009 yang saat itu
menjabat sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Filipina.
Pembantaian
di luar hukum itu terjadi saat Duterte menjabat sebagai Walikota Davao.
Sebelumnya, Pemerintah Filipina membantah Presiden Duterte terlibat
atau memerintahkan pembantaian di Davao, termasuk terhadap komunitas
Muslim di wilayah Filipina selatan itu.
Dokumen rahasia dari
Kenny itu di dalamnya ikut mengutip pernyataan Direktur Komisi Hak
Asasi Manusia Regional (CHR) Alberto Sipaco Jr. Dokumen yang ditulis
Kenny diberi judul “Walikota Mengakui Terlibat”.
“Dalam pertemuan
pribadi Sipaco memiliki penegasan bahwa Walikota Duterte tahu tentang
pembunuhan dan memungkinkannya,” tulis Kenny dalam kabel diplomatik yang
dirilis WikiLeaks.
Dalam surat resmi berjudul; "The Mayor's rage: a personal angle",
Kenny menulis; ”Menceritakan kembali percakapan yang pernah dimiliki
dengan Duterte, dia adalah teman dekat dan mantan saudara Sipaco yang
katanya memohon walikota untuk menghentikan pembunuhan main hakim
sendiri dan mendukung metode lain untuk mengurangi kejahatan, seperti
program rehabilitasi bagi pelanggar. Menurut Sipaco, Walikota menjawab,
‘saya belum selesai’. Sipaco katanya berulang kali berusaha untuk
mencari alasan pada Duterte bahwa pembunuhan itu tidak sah dan merugikan
masyarakat, tetapi Duterte menolak untuk membicarakan masalah ini.”
Sementara
itu, pihak Istana Kepresidenan Filipinan atau Malacanang mengaku akan
melihat bocoran dokumen rahasia itu. ”Kami akan melihat itu pertama,”
kata Menteri Komunikasi Filipina, Martin M Andanar, seperti dikutip GMA, Senin (26/9/2016).
Bocoran
kabel diplomatik ini hampir bersamaan dengan pengungkapan mantan
pembunuh bayaran, Edgar Matobato, yang mengaku disuruh Duterte secara
pribadi untuk melakukan pembantaian di Davao di masa lalu.
Dalam
pengakuannya, Motabato yang merupakan mantan anggota “Davao Death Squad”
menuduh Duterte telah memerintahkan pembunuhan terhadap lawan-lawannya.
Matobato bahkan mengaku diperintah Duterte untuk mengebom masjid dan
membunuh warga Muslim di Davao.
Juru
bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova melemparkan
serangan balik terhadap Menteri Luar Negeri Inggris, Borish Johnson.
(Reuters)
MOSKOW - Moskow
mengaku geram dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Menteri Luar
Negeri Inggris, Borish Johnson soal Suriah. Johnson mengatakan, Rusia
adalah penyebab semakin kacaunya konflik yang terjadi di Suriah.
Menurut
Johnson, kehadiran Rusia di Suriah membuat perang di negara tersebut
semakin bertambah buruk, dan semakin lama berlangsung, yang membuat
situasi di Suriah kian tidak menentu.
Johnson bahkan menyebut apa
yang dilakukan Rusia di Suriah bisa masuk dalam kategori kejahatan
perang. Sama halnya dengan Amerika Serikat (AS), Inggris juga percaya
bahwa Rusia adalah pihak yang melakukan serangan terhadap warga sipil di
Aleppo.
Menanggapi hal ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri
Rusia Maria Zakharova melemparkan serangan balik terhadap Negeri Tiga
Singa itu. Dia menyebut Inggris tidak berkaca pada apa yang mereka
lakukan di Irak.
"Semua dalam pernyataan itu benar, kecuali dua
kata, orang-orang harus menempatkan Inggris bukan Rusia, dan Irak bukan
Suriah," kata Zakharova dalam pernyataan yang dia unggah di laman
Facebooknya, seperti dilansir Russia Today pada Senin (26/9).
Bersama
dengan AS, Inggris telah melakukan serangan besar-besaran terhadap Irak
untuk menggulingkan Saddam Hussein. Ribuan warga sipil tewas dalam
operasi yang kemudian diketahui dilakukan secara serampangan.
Pemerintah
Inggris telah mengakui bahwa apa yang mereka lalukan di Irak adalah
sebuah kesalahan. Dimana, berdasarkan hasil investigasi diketahui bahwa
operasi itu tidak memiliki dasar hukum dan tidak direncanakan dengan
matang.
Dalam Laporan hasil investigasi itu Inggris disebut telah
bergabung dalam invasi tanpa mengedepankan pilihan damai, telah
meremehkan konsekuensi dari invasi, dan perencanaan atas operasi itu
sepenuhnya tidak memadai.
Para pemimpin negara di Kepulauan Pasifik ikut campur urusan dalam negeri Indonesia perihal Papua Barat. | (U.N. Photo)
NEW YORK
- Negara-negara di Kepulauan Pasifik terang-terangan mengusik dan ikut
campur urusan dalam negeri Indonesia. Negara-negara itu di forum PBB
menyerukan kebebasan bagi Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri.
Ada
enam negara Kepualauan Pasifik—Vanuatu, Solomon Island, Tonga, Nauru,
Marshall Island dan Tuvalu—yang blak-blakan menyatakan keprihatinan
tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.
”Pelanggaran
hak asasi manusia di Papua Barat dan mengejar untuk menentukan nasib
sendiri bagi Papua Barat adalah dua sisi dari mata uang yang sama,” kata
Perdana Menteri Solomon Island, Manasye Sogavare.
”Banyak
laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat yang
menekankan penguatan hak untuk menentukan nasib sendiri, yang
menghasilkan pelanggaran HAM langsung oleh Indonesia dalam upaya untuk
meredakan segala bentuk oposisi,” lanjut dia, seperti dikutip radionz.co.nz, Senin (26/9/2016).
Presiden
Marshall Island, Hilda Heine, mendesak Dewan HAM PBB untuk melakukan
penyelidikan yang kredibel atas pelanggaran di Papua Barat.
Sikap
ikut campur negara-negara Kepulauan Pasifik itu membuat Indonesia
terkejut. Nara Masista Rakhmatia, seorang pejabat Indonesia untuk misi
tetap di PBB, menyayangkan pernyataan para pemimpin Kepulauan Pasifik
itu.
Masalah Papua Barat sejatinya tidak ada dalam agenda
pembahasan di forum PBB. Agenda yang dibahas itu sejatinya soal tujuan
pembangunan berkelanjutan dan respon global terhadap perubahan iklim.
”Para
pemimpin yang sama memilih bukan untuk melanggar Piagam PBB dengan
mencampuri kedaulatan negara lain dan melanggar integritas
teritorialnya,” kata Nara.
Nara menolak tuduhan adanya
pelanggaran HAM oleh Indonesia di Papua Barat. “Laporan bermotif politik
mereka rancang untuk mendukung kelompok-kelompok separatis di provinsi
tersebut (Papua Barat dan Papua) yang telah secara konsisten terlibat
dalam menghasut kekacauan publik dan melakukan serangan teroris
bersenjata,” kata Nara.
Dia menegaskan bahwa Indonesia memiliki mekanisme untuk menangani masalah di Papua.
Rudal-rudal BrahMos saat dipamerkan India Mei 2016 lalu. | (REUTERS)
BEIJING
- Militer India mengerahkan sekitar 100 rudal supersonik BrahMos dan
lima peluncur rudal otonom di wilayah utara dan timur Arunachal Pradesh
yang dekat dengan perbatasan China. Langkah India ini membuat China
ketakutan dan merasa wilayahnya di Yunnan dan Tibet terancam.
Tentara
Pembebasan Rakyat China (PLA) dalam sebuah pernyataan mengecam
penyebaran sekitar 100 rudal supersonik BrashMos di dekat perbatasan
China. Tindakan militer India itu, menurut PLA, telah meningkatkan
ketegangan atas sengketa teritorial lama di antara kedua negara.
“Rudal
BrahMos dengan kemampuan yang diperbarui untuk ‘perang siluman’ bisa
mengancam Yunnan dan Provinsi Daerah Otonomi Tibet (TAR), yang terletak
di seberang perbatasan dari Arunachal Pradesh,” bunyi pernyataan PLA
dalam editorial media yang dikelola negara China, sebagaimana dikutip Sputniknews, Senin (26/9/2016).
Menurut
PLA, langkah India sudah di luar dari kebutuhan normal untuk membela
diri. Ketakutan China itu wajar, karena rudal BrahMos saat ini telah
dikembangkan dan memiliki jangkauan hingga 180 mil (290km) yang
berpotensi membahayakan wilayah di perbatasan China.
Rudal
supersonik BrahMos dibangun bersama-sama oleh India dan Rusia. Rudal
canggih ini diklaim memiliki kecepatan maksimum 2.113 Mph (3.400 km per
jam).
Rudal BrahMos juga telah dirancang khusus yang diklaim
mampu membidik target tersembunyi di balik pegunungan dan dengan potensi
jangkauan yang lebih panjang.
Militer India belum merespons
reaksi ketakutan China atas penyebaran rudal-rudal BrahMos-nya di dekat
perbatasan kedua negara. Kedua negara sebelumnya sempat tegang setelah
muncul laporan China mengirim banyak tank-tank tempur di dekat
perbatasan, meski akhirnya militer China membantah laporan itu.
Duta
Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Samantha Power menilai Rusia
telah menyalahgunakan posisinya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan
(DK) PBB. (Reuters)
NEW YORK - Duta
Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Samantha Power menilai Rusia
telah menyalahgunakan posisinya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan
(DK) PBB. Power menyebut penyalahgunaan itu dilakukan Rusia terkait
dengan konflik di Suriah.
Pernyataan Power disampaikan
saat pertemuan DK PBB untuk membahas situasi terbaru di Suriah. Power
dalam pernyataannya menyebut Rusia sebagai negara barbar, karena
mendukung pemerintah Suriah membombardir warga sipil Suriah.
"Apa
yang Rusia lakukan bukan mensponsori upaya kontra-terorisme, itu adalah
barbarisme. Alih-alih mengejar perdamaian, Rusia dan (Bashar) Assad
justru terus berperang. Alih-alih membantu warga sipil, Rusia dan Assad
membom konvoi kemanusiaan, rumah sakit dan responden pertama yang
berusaha mati-matian untuk menjaga orang-orang hidup. Ini saatnya untuk
mengatakan siapa yang melaksanakan orang serangan udara dan siapa yang
membunuh warga sipil," kata Power.
"Rusia memiliki kursi permanen
di DK PBB. Ini merupakan suatu kehormatan dan itu adalah tanggung
jawab. Namun di Suriah dan di Aleppo, Rusia menyalahgunakan hak istimewa
bersejarah ini," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Senin
(26/9).
Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk PBB Matthew
Rycroft mengatakan, Rusia kemungkinan besar tidak akan dilibatkan dalam
setiap pertemuan di DK PBB mengenai proses perdamaian Suriah, setelah
adanya peningkatan serangan di Suriah, khususnya di Aleppo.
Duta
Besar Suriah untuk PBB Bashar Ja'afari, menyebut bahwa negara yang
melemparkan tudingan tersebut sebagai munafik. (Istimewa)
NEW YORK - Pemerintah
Suriah merespon tudingan yang dilontarkan Barat terhadap mereka.
Sejumlah diplomat negara Barat menyebut Rusia dan Suriah sebagai
penjahat perang, karena melakukan serangan terhadap warga sipil Suriah.
Duta
Besar Suriah untuk PBB Bashar Ja'afari, dalam pertemuan Dewan Keamanan
(DK) PBB untuk membahas konflik Suriah menyebut bahwa negara yang
melemparkan tudingan tersebut sebagai munafik.
Dirinya menyebut
Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu contohnya. Mereka mengecam aksi
Suriah dan Rusia, tapi di sisi lain AS telah melakukan serangan terhadap
posisi pasukan Suriah, dan mendukung kelompok pemberontak yang sudah
masuk dalam daftar hitam kelompok teroris, seperti Ahrar Al-Sham.
"Beberapa
negara anggota PBB harus berhenti berbohong kepada diri mereka sendiri
dan ke seluruh dunia," ucap Ja'afari dalam pertemuan tersebut, seperti
dilansir Russia Today pada Senin (26/9).
Dia mengatakan,
pemerintah Suriah mengambil semua langkah yang mungkin untuk memastikan
penduduk sipil tidak menjadi korban serangan, dan telah meminta warga
sipil untuk menjauh dari posisi teroris.
"Namun, sayangnya
kelompok militan tidak membiarkan warga sipil meninggalkan Aleppo dan
menggunakannya sebagai perisai," sambung diplomat senior Suriah
tersebut.
Menumpuknya sanksi terhadap Korut
membuat pemerintahan Kim Jong Un terus mencari cara untuk mendapatkan
sumber lain guna memenuhi kebutuhan mereka. (Kyodo/via Reuters)
Jakarta, CB
--
Mulai dari memecat pekerja Korea Utara dan tak
menerbitkan visa bagi warga negaranya, para negara sekutu sejak zaman
Perang Dingin, seperti Polandia dan Mongolia, mulai menarik mundur
langkahnya, menjauh dari negara terisolasi tersebut.
Dengan
dorongan dari Korea Selatan dan Amerika Serikat, diperkirakan akan lebih
banyak negara yang menjauh dari Korut setelah belakangan ini Pyongyang
memantik ketegangan dengan uji coba nuklir kelima mereka.
Menumpuknya sanksi terhadap Pyongyang membuat pemerintahan Kim Jong Un
terus mencari cara untuk mendapatkan sumber lain guna memenuhi kebutuhan
mereka.
Hal ini terungkap dalam penelitian teranyar dari para
ahli di Universitas Harvard dan Institut Teknologi Massachusetts yang
dirujuk oleh Reuters, Senin (26/9).
"Jika teman lama
Korut terus memangkas hubungan di hadapan publik, Pyongyang akan
kehilangan tempat asing di mana jaringan terlarang mereka dapat
dioperasikan tanpa hambatan atau perlindungan politik dari negara tuan
rumah," ujar Andrea Berger, wakil direktur program kebijakan nuklir
Royal United Services Institute (RUSI).
Menanggapi hasil
penelitian ini, pejabat Korsel menolak memberikan komentar terkait
kemungkinan adanya upaya bujukan kepada negara-negara lain untuk
menghukum Korut.
"Agaknya dalam masalah interaksi politik, sudah
ada penegasan juga kepada para rekan Pyongyang bahwa hubungan
perdagangan yang lebih erat dengan Korsel saja tidak akan cukup [jika
tidak mengambil langkah melawan Korut]," tutur Berger.
Sebut saja
Angola, contohnya. Mereka menangguhkan semua perdagangan komersial
dengan Pyongyang, melarang semua perusahaan Korut untuk beroperasi di
negaranya sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa menjatuhkan sanksi tambahan
pada Maret lalu.
Pemerintah Angola menolak memberikan tanggapan,
tapi negara itu pada Juli lalu mengatakan kepada PBB bahwa mereka tak
pernah lagi mengimpor senjata ringan dari Korut selama beberapa tahun
belakangan.
Tak hanya perdagangan, beberapa negara juga mulai
menghentikan penerimaan pekerja Korut di wilayah mereka. Ketenagakerjaan
merupakan salah satu sektor penyokong perekonomian Korut dengan 50 ribu
pekerja yang menyumbangkan sekitar US$1,2 miliar hingga 2,3 miliar
dalam satu tahun.
Polandia, negara penampung 800 pekerja Korut, pada tahun ini menghentikan pembaruan visa Korut, begitu pula dengan Malta.
Pada Juli lalu, Ukraina juga mencabut kesepakatan era Soviet yang memungkinkan bebas visa kunjungan untuk warga Korut.
Singapura
sebagai jalur penghubung perdagangan Korut juga akan mewajibkan semua
warga Korut untuk mengajukan permohonan visa terlebih dahulu sebelum
mengunjungi negaranya.
Kendati demikian, Korut dianggap masih
akan bertahan karena adanya dukungan dari China sebagai sekutu dekatnya.
Hingga kini, China dan Rusia masih mempekerjakan banyak karyawan dari
Korut dan tak pernah menunjukkan niat menghentikan itu di hadapan
publik.
Menurut para ahli, China masih menjadi kunci kekuatan
Korut. "Alih-alih efisien, tindakan unilateral seperti ini hanya akan
memberikan tekanan psikologi kepada Korut. Namun layaknya geng kriminal,
Korut tak akan terlalu takut terhadap tekanan psikologis," kata Chang
Yong-seok, peneliti senior Studi Unigikasi dan Perdamaian dari
Universitas Nasional Seoul.
Ilustrasi uji coba rudal Korea Utara (KCNA via Reuters)
Jakarta, CB
--
Pemerintah China tengah menyelidiki sejumlah pejabat
dari bank Korea Utara yang diyakini terkait dengan pendanaan pengadaan
berbagai senjata dan materi terlarang untuk mengembangkan program
nuklir.
Media Korea Selatan, JoongAng Daily, pada Senin
(26/9) melaporkan bahwa China dan Amerika Serikat sepakat untuk
meningkatkan kerja sama di Dewan Keamanan PBB dan sejumlah jalur
penegakan hukum, utamanya setelah Korut meluncurkan uji coba nuklir
kelima pada 9 September lalu.
China, yang merupakan sekutu utama
Korut, juga mengaku geram atas serangkaian uji coba nuklir dan rudal
Korut selama beberapa bulan terakhir.
Salah satu bentuk kerja sama AS dan China dalam bidang penegakan hukum
adalah dengan menargetkan keuangan Liaoning Hongxiang Industrial, sebuah
perusahaan raksasa yang dikepalai oleh seorang kader Partai Komunis.
Pemerintahan Obama menilai perusahaan itu membantu program nuklir Korut,
seperti dilaporkan Wall Street Journal pekan lalu.
JoongAng Daily
melaporkan bahwa pihak berwenang China sedang menyelidiki seorang
pejabat tinggi dari cabang Kwangson Banking Corporation di kota
perbatasan Dandong.
Pada 2009 lalu, Kementerian Keuangan AS
menyebut bank tersebut sebagai salah satu bank yang diduga mendukung
penyelundupan senjata ke Korut, baik melalui pengadaan senjata untuk
perorangan maupun militer.
"Kepala cabang, Ri Il Ho, sementara
ini tengah kembali ke Korea Utara, sehingga wakil eksekutifnya kini
diselidiki," ungkap seorang sumber kepada JoongAng Daily, dikutip dari Reuters.
Harian ini tidak mempublikasikan identitas sang sumber, namun menyebutnya "memiliki informasi yang luas soal Korea Utara."
Pada
Maret tahun ini, selain menjatuhkan sanksi terbaru kepada Korut, PBB
juga memperpanjang masa pembekuan aset kepada seluruh pendanaan asing
bank tersebut di luar negeri.
Cabang bank di Dandong kemudian
pindah ke sebuah kantor di lantai 13 sebuah gedung yang sama dengan
Hongxiang dan terus beroperasi secara diam-diam, menurut laporan JoongAng Daily.
Kementerian Luar Negeri China belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan ini.
Sementara itu, laporan dari Asan Institute for Policy Studies di Seoul dan lembaga think-tank
C4ADS yang berbasis di Washington pekan lalu mengidentifikasi dana
sebesar lebih dari US$500 juta dalam perdagangan periode Januari 2011
hingga September 2015 antara Korut dengan Liaoning Hongxiang Group.
Laporan itu menyebutkan bahwa Liaoning Hongxiang Group melakukan
perdagangan besar-besaran dengan Korut.
JoongAng juga
melaporkan bahwa lebih dari 20 pejabat bea cukai dan kota Dandong sedang
diselidiki atas dugaan memberikan bantuan ke Ma Xiaohong, pemimpin dan
pendiri Hongxiang. Laporan JoongAng ini mengutip sumber "yang mengetahui hubungan antara Beijing dan Pyongyang."
Sejumlah
aset tertentu yang terkait dengan Ma dan beberapa kerabat serta
rekannya telah dibekukan oleh otoritas China dalam beberapa pekan
terakhir, menurut laporan Wall Street Journal.
JoongAng juga menyebut bahkan sejumlah "karyawan tak dikenal dari Korea Utara" lainnya yang tinggal di China juga tengah diselidiki.
Calais, atau yang disebut juga kamp
hutan, merupakan wilayah di Perancis yang berbatasan dengan Inggris.
Sekitar 10 ribu imigran, berasal dari negara berkonflik seperti Irak,
Suriah dan Afghanistan. (Reuters/Pascal Rossignol)
Jakarta, CB
--
Presiden Perancis Francois Hollande mengumumkan
bahwa kamp imigran Calais akan ditutup pada akhir tahun dan menyerukan
London untuk membantu mengatasi arus imigran yang memenuhi kamp itu demi
mimpi mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Inggris.
Calais,
atau yang disebut juga kamp "Hutan", merupakan wilayah di Perancis yang
berbatasan dengan Inggris. Sekitar 10 ribu imigran, berasal dari negara
berkonflik seperti Irak, Suriah dan Afghanistan yang berusaha memasuki
Inggris terlantar di sejumlah kamp pengungsian di sana, sementara
pemerintah Inggris menutup perbatasannya.
"Situasi ini tidak dapat diterima dan semua orang di sini tahu itu,"
kata Hollande dalam kunjungannya ke kota pelabuhan di wilaya utara itu,
Senin (27/9).
"Kami harus membongkar kamp ini secara menyeluruh," ujar Hollande, dikutip dari Reuters.
Perancis
berencana untuk merelokasi para migran dalam sejumlah kelompok kecil
yang akan ditempatkan di penjuru negara itu. Namun, rencana ini mendapat
penentangan keras dari oposisi sayap kanan, yang menilai bahwa para
imigran yang terlantar di Calais adalah masalah Inggris, bukan Perancis.
Sementara, pemerintah Inggris sendiri menilai bahwa imigran
yang ingin mencari suaka harus mengikuti hukum Uni Eropa, yakni
mendaftar pengajuan suaka di negara pertama yang mereka masuki.
Permasalahan
imigrasi merupakan salah satu faktor pendorong utama warga Inggris
memutuskan keluar dari Uni Eropa melalui referendum tahun ini. Isu
imigrasi juga akan menjadi itu utama menjelang pemilihan umum presiden
Perancis pada April mendatang.
Jika Perancis menghentikan upaya
untuk menampung imigran di perbatasan, maka masalah imigrasi itu mau tak
mau harus ditangani Inggris. Oleh karena itu, Hollande secara terus
terang mengingatkan Inggris untuk menepati perjanjian pada pengelolaan
aliran migran antara Inggris dan Perancis.
"Saya juga ingin
menyatakan kembali tekad saya bahwa pemerintah Inggris [harus] memainkan
peran mereka dalam upaya kemanusiaan yang dilakukan Perancis, dan
mereka harus terus melakukan hal itu di masa depan," ujar Hollande.
London
dan Paris telah menyepakati sejumlah kerja sama imigrasi, seperti
pembangunan tembok raksasa dari pelabuhan di Calais dalam upaya menyetop
arus imigran yang datang hampir setiap hari menuju Inggris.
"Apa
yang terjadi di [kamp] 'Hutan' pada akhirnya merupakan masalah bagi
otoritas Perancis, terserah kepada mereka apa yang akan dilakukan di
sana," ujar juru bicara pemerintah Inggris.
"Posisi kami sangat
jelas: kami tetap berkomitmen untuk melindungi perbatasan bersama yang
kita miliki di Calais. Kerja sama kami dengan Perancis untuk menjaga
keamanan perbatasan akan terus berlangsung, terlepas dari apa pun
terjadi di kamp 'Hutan'," ujarnya.
Jakarta, CB
--
Militer Amerika Serikat mengirimkan kontingen udara
ke Filipina untuk menggelar misi pelatihan bilateral dan berintegrasi
dengan unit yang ada di sana.
Kedutaan Besar AS di Manila
menjabarkan bahwa Washington mengerahkan dua pesawat Hercules C-130 dan
sekitar 100 penerbang 347th Air Wing dari Pangkalan Udara Yokota,
Jepang; 36th Contingency Response Group dari Pangkalan Udara Andersen,
Guam; dan ke Pangkalan Udara Mactan Ebuenito di Cebu, Filipina.
"Tujuan Kontingen Udara ini adalah untuk meningkatkan kemampuan bersama
antara pasukan AS dan Filipina dan lebih jauh lagi memperkuat kerja sama
keamanan antara kedua sekutu," demikian kutipan pernyataan resmi
Kedubes AS di Manila seperti dikutip Inquirer, Senin (26/9).
Pengiriman
kontingen ini merupakan kali ketiga sepanjang tahun 2016. Rotasi
pertama dilakukan di Pangkalan Udara Clark pada April lalu setelah
Menteri Pertahanan Filipina, Voltaire Gazmin, dan Menhan AS, Ash Carter,
menekankan inisiatif untuk memperkuat kerja sama kedua negara.
Saat
itu, AS mengirimkan A-10C Thunderbolt IIs, HH-60G Pave Hawks, dan
sekitar 200 personel dari unit Pasukan Udara Pasifik (PACAF).
Dua bulan kemudian, tepatnya 15 Juni, pengiriman kedua dilakukan, yaitu mencakup EA-18G Growlers bersama personel tentara.
Namun pengiriman pada bulan ini merupakan kali pertama sejak pemerintahan Filipina bergulir ke tangan Presiden Rodrigo Duterte.
Belakangan
ini, hubungan kedua negara memanas. Duterte sempat mengimbau sisa
pasukan AS untuk segera hengkang dari wilayah selatan Filipina atas
alasan keamanan.
Saat berkunjung ke Indonesia, Duterte juga
sempat menyinggung bantuan militer AS yang terkesan sekadar formalitas,
seperti pengiriman jet tempur tanpa rudal.
Namun, Duterte akhirnya mengakui bahwa Filipina membutuhkan AS, terutama di tengah kemelut sengketa lahan di Laut China Selatan.
Program
pengiriman kontingen ini pun akan terus dilanjutkan. Sekitar 1.400
tentara direncanakan tiba pada bulan depan untuk ikut serta dalam
pelatihan bilateral ini.
Jakarta, CB
--
Kepolisian Malaysia membekuk seorang pria Singapura
yang diduga merupakan otak dari sindikat penipuan pemberian gelar datuk
dengan biaya mencapai miliaran rupiah.
Direktur Perdagangan Bukit
Aman dari Departemen Investigasi Kriminal Malaysia, Acryl Sani Abdullah
Sani, mengatakan bahwa tersangka berusia 68 tahun itu ditahan di satu
restoran di Macap Baru, Malacca, pada Sabtu (24/9).
Warga
Singapura itu diduga melakukan sedang menjalankan satu misi penipuan,
yaitu menjebak seorang pengacara yang dijanjikan bisa mendapatkan gelar
datuk dengan biaya 604 ribu ringgit atau setara Rp1,9 miliar.
"Tersangka diduga berkenalan dengan korban dan mengaku sebagai perantara
untuk menghubungkannya dengan sindikat itu," kata Acryl seperti dikutip
kantor berita Malaysia, Bernama, Senin (26/9).
Menurut
Acryl, penangkapan ini merupakan bagian dari upaya penyelidikan
kepolisian untuk mengungkap satu sindikat penipuan. Warga Singapura itu
diduga merupakan otak dari sindikat ini.
Pada Kamis pekan lalu, polisi menangkap delapan orang lainnya yang
diduga terkait dengan sindikat ini, yaitu empat perempuan dan empat
laki-laki dengan kisaran usia 30-40 tahun.
Kedelapan orang yang
ditahan di Kelantan, Perak, dan Kuala Lumpur ini di antaranya merupakan
seorang asisten pribadi, pedagang, pekerja hotel, ibu rumah tangga,
petugas keamanan kelab malam, broker, dan agen asuransi.
Para tersangka kemungkinan akan dikirim ke Kuching untuk penyelidikan lebih lanjut.
Dokumentasi--Antonio
Guterres, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), tiba
untuk konferensi pers di kantor PBB di Jenewa, Swiss, 18 Desember 2015.
(REUTERS/Denis Balibouse)
Perserikatan Bangsa-bangsa (CB) - Mantan perdana menteri
Portugal Antonio Guterres pada Senin memimpin perolehan nilai, dalam
jajak pendapat rahasia, sebagai calon terkuat untuk menjabat sebagai
sekretaris jenderal PBB menggantikan Ban Ki-moon.
Pemungutan suara tak resmi dan tertutup itu dilakukan kelima kalinya oleh para anggota Dewan Keamanan PBB.
Guterres unggul empat angka dibandingkan saingan terdekatnya, Vuk
Jeremic, yang merupakan mantan menteri luar negeri Serbia dan mantan
presiden Majelis Umum PBB.
Selain sebagai perdana menteri Portugal, Guterres juga pernah menjadi kepala Badan PBB urusan Pengungsi.
Dalam pemungutan suara itu, Guterres mengumpulkan 12 nilai dukungan, dua nilai penolakan, dan satu nilai tanpa keputusan.
Jeremic mendapat angka 8-6-1.
Miroslav Lajcak, mantan menteri luar negeri Republik Slovakia, berada di posisi ketiga dengan perolehan 8-7-0.
Majelis Umum PBB, yang beranggotakan 193 negara, sedang melakukan
proses seleksi untuk mencari pengganti Sekretaris Jenderal PBB Ban
Ki-moon.
Ban akan mengakhiri jabatannya pada 31 Desember 2016 setelah
menjalankan tugas sebagai Sekjen PBB selama dua kali periode lima tahun.
Piagam PBB hanya membolehkan Dewan Keamanan yang beranggotakan 15
negara merekomendasikan satu calon untuk diajukan ke Majelis Umum guna
dapat disetujui.
Tahun ini, semua kandidat masing-masing diwawancarai selama dua jam
oleh para anggota Majelis Umum sementara Dewan Keamanan melakukan
pemungutan suara rahasia, yang hasilnya bocor secara cepat dan luas.
Kandidat perempuan yang paling banyak mengumpulkan nilai di Dewan
Keamanan adalah Susanna Malcorra, mantan luar negeri Argentina dengan
angka 7-7-1. Ia bersaing ketat dengan Danilo Turk, mantan presiden
Slovania.
Direktur Jenderal Badan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan PBB
(UNESCO), Irina Bokova, berada di tempat keenam dengan mengumpulkan
6-7-1.
Helen Clark, mantan perdana menteri Selandia Baru yang juga saat
ini menjabat sebagai kepala Program Pembangunan PBB, bersaing ketat
dengan mantan luar negeri Makedonia, Srgjan Kerim, dengan angka 6-9-0.
Mantan luar negeri Moldova, Natalia Gharman, berada di posisi terakhir. Ia mendapatkan nilai 3-11-1.
Selama ini, ada dorongan agar sekjen PBB berikutnya datang dari
Eropa Timur, yang belum pernah menempatkan wakilnya pada posisi
tersebut.
Juga ada harapan kuat dari banyak pihak agar perempuan tampil sebagai pemimpin PBB.
Sekjen PBB Ban Ki-moon (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
Perserikatan Bangsa-bangsa (CB) - Sidang umum sesi ke-71
Majelis Umum PBB berakhir pada Senin dan menyelesaikan pembicaraan
menyangkut berbagai topik, dari perubahan iklim, pengungsi dan migran,
perdamaian, hingga pembangunan.
Sepanjang sepekan terakhir ini, lebih dari 140 pemimpin dan
perwakilan negara telah menyampaikan pidato mereka di Majelis Umum, yang
tahun ini mengangkat tema "Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan:
Dorongan Universal Untuk Mengubah Dunia Kita."
Pada Rabu (21/9), 31 negara lagi, termasuk Brazil, Argentina,
Meksiko dan Thailand, menyerahkan ratifikasi Perjanjian Paris kepada
Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-Moon.
Selain itu, pertemuan puncak yang berlangsung pada Senin pekan lalu
di Markas Besar PBB mengesahkan deklarasi soal pengungsi dan migran
serta tekad untuk membangun kerangka penanganan pengungsi yang
komprehensif.
Majelis Umum merupakan badan pertimbangan utama PBB.
Badan itu beranggotakan seluruh 193 negara anggota PBB dan
merupakan forum untuk melakukan pembahasan multilateral terkait berbagai
masalah internasional.
Setiap tahun, Majelis Umum menjalankan sidang intensif secara berkala dari September hingga Desember.
Pada setiap awal sesi berkala, Majelis Umum menyelenggarakan sidang
umum. Sidang Umum tersebut banyak diisi dengan pidato oleh para kepala
negara dan pemerintahan untuk menyampaikan pandangan mereka tentang
masalah-masalah yang menurut mereka paling mendesak dihadapi oleh
masyarakat internasional.
Pengungsi
Suriah beristirahat sejenak di pintu perbatasan Akcakale setelah
menyeberang ke Turki di Provinsi Sanliurfa, Senin (15/6/15).
(REUTERS/Umit Bektas)
Ankara (CB) - Uni Eropa (UE) meluncurkan program bantuan
terbesar yang mengalokasikan hibah tunai bulanan lewat Bulan Sabit Merah
Turki (Kizilay) bagi satu juta pengungsi Suriah di Turki pada Senin
(26/9).
"Hari ini kita meluncurkan proyek kemanusiaan terbesar
yang pernah didukung UE. Ini akan menyediakan sumber pendapatan dasar
bagi satu juta pengungsi Suriah," kata Christos Stylianides, Komisioner
untuk Bantuan Kemanusiaan dan Manajemen Krisis, saat konferensi pers
dengan Menteri Turki Urusan UE Omer Celik.
Omer Celik menyambut
program bantuan yang nilainya hampir tiga miliar euro (Rp43,9 triliun)
untuk para pengungsi di Turki, namun mengkritik sistem penyaluran
bantuan melalui organisasi-organisasi internasional.
"Menyalurkan
bantuan melalui organisasi-organisasi non-pemerintah menghambat
proses," katanya sebagaimana dikutip kantor berita Xinhua.
Program Jaring Pengaman Sosial Darurat (Emergency Social Safety Net/ESSN)
akan mentransfer bantuan tunai bulanan 100 lira Turki ( sekitar Rp437
ribu) per orang ke kartu debit untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar
seperti pangan, perlindungan dan transportasi menurut seorang pejabat
Uni Eropa yang meminta namanya tidak disebut karena mereka tidak diberi
kewenangan untuk bicara dengan media.
Para pengungsi paling rentan akan dipilih dari para pendaftar dan setiap keluarga akan memiliki satu Kartu Kizilay.
Brussels
menjanjikan bantuan enam miliar euro sampai 2018 untuk membantu
meringankan beban Turki yang menampung sekitar tiga juta pengungsi, di
samping membebaskan biaya visa bagi warga Turki yang melakukan
perjalanan ke Eropa.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berulang
kali mengingatkan UE bahwa Ankara tidak akan mematuhi kesepakatan
penanganan migran mereka jika UE menunda menyampaikan komitmen mereka.
Turki
saat ini menampung 250.000 lebih pengungsi di 26 kamp, tapi sekitar 90
persen pengungsi Suriah tinggal di luar kamp pengungsian di
daerah-daerah urban dan pedesaan.
Uni Eropa luncurkan proyek bantuan terbesar untuk pengungsi Suriah di Turki
Ankara (CB) - Uni Eropa, Senin, meluncurkan program
bantuan kemanusiaan terbesar yang pernah dibuatnya dengan mengalokasi
bantuan dana bulanan elektronik bagi satu juta pengungsi Suriah di Turki
melalui Bulan Sabit Turki (Kizilay).
"Hari ini kami meluncurkan proyek kemanusiaan terbesar dan terluas
yang pernah EU lakukan. (Proyek) ini akan memberikan bantuan berupa
sumber pemasukan pokok bagi satu juta pengungsi Suriah," kata Christos
Stylianides, Komisioner Bantuan Kemanusiaan dan Manajemen Krisis, saat
jumpa pers bersama Menteri Turki urusan Uni Eropa, Omer Celik.
Program bantuan itu bernilai hingga tiga miliar euro (Rp44 triliun).
Menteri Celik menyatakan menyambut baik program EU tersebut namun,
pada saat yang sama, mengkritik sistem pengiriman dana melalui
organisasi-organisasi internasional.
"Mengirimkan bantuan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat akan memperlambat proses," ujarnya.
Melalui program Jaring Pengaman Sosial Darurat (ESSN), Uni Eropa
setiap bulan akan mentransfer uang sebesar 100 lira Turki (sekitar Rp437
ribu) ke kartu debet setiap penerima bantuan.
Dana tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan
pokok, seperti makanan, tempat tinggal dan transportasi, kata para
pejabat EU kepada Xinhua.
Pengungsi-pengungsi yang paling rentan akan dipilih dari kalangan
pemohon dan setiap keluarga akan mendapatkan satu Kartu Kizilay.
Uni Eropa telah berjanji menyediakan dana sekitar enam miliar euro
(Rp88 triliun) hingga 2018 untuk membantu Turki mengurangi beban
menampung sekitar tiga juta pengungsi.
Selain menyediakan bantuan dana, EU juga akan memberi pembebasan
visa bagi para warga negara Turki yang bepergian ke Eropa.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah berkali-kali
memperingatkan Uni Eropa bahwa Ankara tidak akan mematuhi kesepakatan
soal migran jika EU lambat dalam menjalankan komitmennya.
Saat ini, Turki menampung lebih dari 250.000 pengungsi di 26 kamp,
namun sekitar 90 persen pengungsi Suriah tinggal di luar kamp di
daerah-daerah perkotaan dan pedesaan.
Tentara pemerintah Yaman mengendarai kendaraan lapis baja di garis depan provinsi Marib, Sabtu (19/9). (REUTERS/Stringer )
Aden (CB) - Pasukan Yaman menewaskan tersangka pemimpin Al
Qaeda dalam bentrok di rumahnya di provinsi bagian selatan Abyan pada
Senin (26/9) menurut pejabat keamanan.
Seorang tentara Yaman juga
tewas dan yang lainnya luka-luka setelah pasukan menyerbu kediaman
tersangka pemberontak yang diidentifikasi bernama Abdullah Hubaibat di
pinggiran kota kecil Loder menurut para pejabat.
Dua tersangka
ekstremis lain terluka dalam pertempuran itu, sementara tersangka ketiga
ditangkap, kata beberapa sumber kepada kantor berita AFP.
Pasukan
pemerintah yang didukung oleh koalisi pimpinan Arab Saudi memasuki ibu
kota Abyan, Zinjibar, bulan lalu dan merebut kembali kota lain di
seluruh provinsi itu.
Koalisi pimpinan Arab Saudi yang memerangi
pemberontak yang didukung Iran di Yaman juga mendukung pasukan
pemerintah dari udara sepanjang perang melawan Al Qaeda dan kelompok
ISIS.
Selain itu Amerika Serikat melancarkan sejumlah serangan drone terhadap Al Qaeda di Semenanjung Arab (Al-Qaeda in the Arabian Peninsula/AQAP) yang beroperasi di Yaman.
Aden, Yaman (CB) - Prajurit militer Yaman menewaskan
seorang tokoh senior Al-Qaida di Provinsi Abyan di Yaman Selatan pada
Senin, kata seorang pejabat keamanan Yaman kepada Xinhua.
Pemimpin cabang Al-Qaida di Yaman, yang diidentifikasi sebagai
Abdullah Hubaibat, tewas ketika tentara pemerintah menyerbu sejumlah
rumah yang dikuasai petempur Al-Qaida di Loder, Kota kecil di Provinsi
Abyan, kata pejabat keamanan itu, yang tak ingin disebutkan
jatidirinya,.
Lima orang lagi cedera dalam penyerbuan tersebut.
Hubaibat diduga sebelumnya telah terlibat dalam beberapa serangan
bersenjata terhadap pasukan keamanan di Abyan, kata sumber itu.
Dalam dua bulan belakangan, pasukan Pemerintah Yaman melancarkan
serangan anti-teror dan mengusir sejumlah pria bersenjata yang memiliki
kaitan dengan Al-Qaida dan cabang ISIS yang berpusat di Yaman dari
permukiman penting dan kompleks pemerintah di Provinsi Lahj serta Abyan.
Yaman, salah satu negara Arab di Teluk, telah dirongrong oleh salah
satu aksi perlawanan kelompok Al-Qaida yang paling aktif di wilayah
Timur Tengah.
Al-Qaida di Jazirah Arab (AQAP), yang berpusat di Yaman dan juga di
negeri itu dikenal dengan naman Ansar Ash-Sharia, muncul pada Januari
2009 dan mengaku bertanggung-jawab atas sejumlah serangan terhadap
lembaga pemerintah dan militer Yaman.
AQAP memanfaatkan kevakuman keamanan saat ini dan perang saudara
yang berkecamuk untuk memperluas pengaruhnya dan merebut lebih banyak
wilayah di Yaman Selatan.
Keamanan di Yaman telah memburuk sejak Maret 2015, ketika perang
meletus antara pengikut kelompok Syiah Al-Houthi --yang didukung oleh
mantan presiden Ali Abdullah Saleh-- dan pasukan pemerintah, yang
didukung oleh koalisi Arab pimpinan Arab Saudi.
Lebih dari 6.400 orang telah tewas dalam pertempuran darat dan
serangan udara sejak itu, banyak dari mereka adalah warga sipil.
Pembangunan teleskop raksasa ini membutuhkan waktu lima tahun.
Teleskop radio yang baru rampung dibuat di Cina akan mengawali fase pengujian intensif.
Laporan
ilmuwan Cina menyebutkan bahwa teleskop radio berdiameter 500 meter itu
telah menerima sinyal pertamanya dari luar angkasa.
Kini diperlukan waktu tiga tahun untuk mengkalibrasi instrumen tersebut sampai beroperasi secara penuh.
Fasilitas
tersebut, bagian dari upaya Cina untuk menjadi negara adidaya sains,
diresmikan dalam sebuah upacara pada Minggu (25/9).
"Ini sangat
menarik," kata Profesor Peng Bo, wakil manajer proyek teleskop yang
disebut FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope), kepada
BBC.
"Selama bertahun-tahun, kita harus ke luar Cina untuk melakukan
observasi - dan kini kita memiliki teleskop terbesar. Orang-orang tak
sabar untuk menggunakannya."
Teleskop radio yang terletak di kawah
alami Provinsi Guizhou, barat daya Cina, adalah proyek ambisius
Observatiorium Astronomi Nasional Cina.
Dengan antena parabola
berdiameter 500 meter yang terdiri dari ribuan panel triangular,
teleskop ini jauh mengungguli teleskop terbesar dunia sebelumnya, yaitu
Observatorium Aricebo di Puerto Rico dengan diameter 305 meter.
Meski begitu, pembangunan teleskop ini hanya membutuhkan lima tahun dan menghabiskan US$180 juta atau sekitar Rp2 triliun lebih. Meski berada dalam fase pengujian, tapi ilmuwan bisa
melakukan berbagai penelitian dan bekerja dengan astronom dunia.
Teleskop radio berfungsi dengan "mendengarkan" gelombang radio yang dikirimkan oleh objek di luar angkasa.
Karena ukurannya yang besar, teleskop ini mampu mengumpulkan sinyal dari titik-titik semesta terjauh.
Setelah
pembangunan selesai, Profesor Peng mengatakan bahwa alat ini mampu
mendeteksi gelombang radio dari tiga pulsar, yaitu bintang-bintang yang
sangat padat dan berputar dengan cepat. Ini adalah target kunci bagi
tim.
Meski begitu, menurutnya, ada banyak yang masih harus
dikerjakan sebelum teleskop bisa berfungsi secara penuh. Ini akan
melibatkan pengujian, penyetelan dan kalibrasi.
Namun, dia
menambahkan, timnya akan dapat melakukan berbagai penelitian dalam fase
pengujian ini, dan akan bekerja dengan astronom dunia.
Sebagian dari 40 pesawat yang dikatakan oleh Cina terlibat dalam latihan rutin tetapi membuat marah Jepang.
Pemerintah Jepang
mengatakan sejumlah pesawat tempur dikerahkan untuk operasi reaksi cepat
pada hari Minggu (25/09) setelah pesawat-pesawat militer Cina terbang
di antara pulau-pulau Jepang.
Pesawat-pesawat Cina itu
diperkirakan meliputi pesawat pengebom, pesawat pengintai dan pesawat
tempur yang terbang di atas Selat Miyako, antara Okinawa dan Miyakojima.
Menurut otorita Cina, sekitar 40 pesawatnya terlibat dalam kegiatan yang disebut sebagai latihan rutin.
Pesawat-pesawat
Cina tersebut tidak sampai masuk ke wilayah udara Jepang, namun langkah
itu dianggap sebagai unjuk kekuatan Cina.
"Pemerintah Jepang
terus mengawasi aktivitas militer Cina, yang cenderung meluas dan lebih
aktif, sementara kita melakukan kegiatan pengintaian," kata Menteri
Sekretaris Negara Yoshihide Suga dalam konferensi pers di Tokyo pada
Senin (26/09).
Pesawat Jepang diterjunkan setelah pesawat-pesawat Cina melintas di Selat Miyako.
Selat Miyako merupakan wilayah penting dengan panjang 250 km di selatan Okinawa dan dekat dengan Taiwan.
Lokasinya
juga dekat dengan gugusan pulau di Laut Cina Selatan yang sama-sama
diklaim oleh Jepang dan Cina. Jepang, yang menguasai kepulauan itu,
menyebutnya sebagai Senkaku, sedangkan Cina menyebutnya Kepulauan
Diaoyu.
Warga Timor Leste menggelar unjuk rasa di depan
kantor kedutaan Australia di Jakarta, menentang perjanjian bagi hasil
eksplorasi minyak.
Pengadilan
Arbitrase Internasional (PCA) di Belanda pada hari Senin (26/09) setuju
untuk menangani sengketa perbatasan laut antara Timor Leste dan
Australia yang telah berlangsung selama kurang lebih sepuluh tahun.
Keputusan ini diambil oleh pengadilan yang berada di Den Haag itu meski Australia menyatakan keberatan.
Kasus
ini diajukan Timor Leste pada bulan lalu yang meminta pengadilan
arbitrase memutuskan siapa yang sebenarnya berhak memiliki ladang gas
dan minyak bawah laut.
Timor Leste mengatakan upaya perundingan sudah diambil tapi
tidak mendapatkan titik temu, sehingga kasus ini perlu diteruskan ke
pengadilan.
"Kami tidak akan berhenti sampai kami mendapatkan hak
kedaulatan, baik di darat maupun di laut," kata mantan Perdana Menteri
Xanana Gusmao, seperti dikutip kantor berita AFP.
Menteri Luar
Negeri Australia, Julie Bishop, mengatakan Canberra menerima keputusan
ini dan akan terus terlibat dalam seluruh proses yang diambil untuk
menyelesaikan persoalan yang muncul di lapangan.
"Kami masih ingin memperkuat kerja sama dan mencari jalan keluar atas masalan di Laut Timor," kata Bishop.
Kedua
negara pada 2006 menyepakati perjanjian bagi hasil eksplorasi dengan
masing-masing negara mendapatkan 50%, namun pemerintah Timor Leste
mengatakan ini tidak adil 'karena dipaksakan ke negara yang baru saja
merdeka'.
Australia sementara itu bersikukuh dengan implementasi perjanjian tersebut.
Jakarta, CB
--
Organisasi nirlaba Mars Society yang berbasis di
Colorado, Amerika Serikat telah memulai misi simulasi Mars di Utah,
akhir pekan lalu.
Simulasi tersebut bernama "Mars 160", di mana
tujuh ilmuwan dari enam negara berbeda menghabiskan waktu selama 160
hari di gurun pasir Utah dan kawasan Kanada yang mengarah ke Kutub
Utara.
Sejatinya, durasi 160 hari tersebut dibagi menjadi dua, yakni 80 hari di
Mars Desert Research Station di Utah dan 80 hari sisanya di lingkungan
Kutub Utara. Simulasi pertama dari Mars Society itu bertujuan untuk
meningkatkan pengetahuan manusia tentang bagaimana mengeksplorasi
permukaan Mars.
Presiden Mars Society Robert Zubrin kepada
Space.com mengatakan, simulasi tersebut sifatnya bukan untuk 'mengurung'
kru yang menjalaninya.
"Menurut saya misi Mars bukan persoalan
isolasi. Misi Mars tujuannya bukan mengirim manusia ke Planet Merah
untuk tidak melakukan apa-apa dan melihat mereka jenuh," ujar Zubrin.
Ia melanjutkan, "misi Mars adalah mengirim manusia ke sana dan melakukan penelitian program agresif dalam bidang eksplorasi."
Lebih
lanjut, pihak Mars Society juga menjelaskan, kru tersebut akan
menjalankan program eksplorasi geologis berkelanjutan, paleontologis,
dan mikro-biologis.
"Semuanya dilakukan tentunya di dalam kondisi yang mirip dengan Mars," tutur juru bicara Mars Society.
Kru
ilmuwan juga akan membawa riset teknis yang berkaitan dengan kondisi di
Mars, menguji coba biomedis, teknologi seragam antariksa, hingga
pelatihan astronaut yang berkenaan adaptasi habitat.
Melalui akun
Twitter @TheMarsSociety, organisasi itu memamerkan foto kru yang sedang
berpose di depan stasiun riset di gurun pasir Utah.
Mengacungkan plakat bergambar simbol
perdamaian dan swastika, para pengunjuk rasa mengatakan sudah waktunya
untuk memecah keheningan yang membiarkan rasisme dan kekerasan gerakan
ultra-kanan tumbuh di Finlandia. (Roni Rekomaa/Lehtikuva/via Reuters)
Jakarta, CB
--
Lebih dari 1.500 orang turun ke jalan di Helsinki
pada Sabtu (24/9) untuk memprotes kekerasan dan rasisme setelah satu
orang yang terluka dalam unjuk rasa Neo Nazi pada bulan lalu akhirnya
dinyatakan meninggal dunia.
Korban tersebut diduga meludah di
depan kelompok ultra-kanan, Gerakan Perlawanan Finlandia, yang sedang
menggelar aksi unjuk rasa anti-imigran.
Pada pekan lalu,
kepolisian menahan satu orang anggota Gerakan Perlawanan yang diduga
menyerang pria tersebut. Kabar ini pun menyulut amarah warga yang selama
ini bungkam.
Mengacungkan plakat bergambar simbol perdamaian dan
simbol swastika yang dicoret, para pengunjuk rasa mengatakan sudah
waktunya untuk memecah keheningan yang membiarkan rasisme dan kekerasan
gerakan ultra-kanan tumbuh di Finlandia.
"Rakyat merasa pembicaraan mengenai rasisme sangat kurang di sini.
Terlalu banyak pengabaian. Kami semua harus berbicara lebih banyak
mengenai rasisme, termasuk para pemimpin," ujar seorang pengunjuk rasa
bernama Rosa kepada Reuters.
Setelah selama ini dikritik
karena sangat berhati-hati ketika berkomentar mengenai gerakan
ultra-kanan, Julia Sipila selaku Perdana Menteri Finlandia akhirnya ikut
serta dalam unjuk rasa serupa di Kota Kuopio.
Sentimen anti-imigran mulai meningkat di seluruh Eropa sejak tahun lalu. (Reuters/Attila Cser)
"Rakyat berkumpul di sini karena sebuah alasan. Tindakan oleh
gerakan ultra-kanan merupakan kekhawatiran bagi mayoritas negara yang
selama ini bungkam," ucapnya kepada lembaga penyiaran publik YLE.
Ia pun mengatakan bahwa pemerintah sedang berencana memperketat regulasi yang mengatur gerakan ekstremis dan ujaran kebencian.
Tahun
lalu, kepolisian juga menahan satu orang dalam demonstrasi yang digagas
oleh Gerakan Perlawanan. Menurut polisi, orang itu menyerang satu
pengamat.
Kisruh ini sebenarnya sudah mulai terjadi sejak tahun
lalu, tepatnya ketika gelombang pengungsi membanjiri Eropa sehingga
menyebabkan sentimen anti-imigran.
Menanggapi rangkaian
demonstrasi ini, sekelompok orang di sudut lain Helsinki juga menggelar
aksi unjuk rasa bertajuk "Tutup perbatasan." Menurut mereka, kritik
terhadap kebijakan imigrasi seharusnya tak disebut rasis.
Merujuk pada data pemerintah, sekitar 32 ribu pencari suaka, kebanyakan dari Irak, tiba di Finlandia tahun lalu.
Sudah lebih dari 3.300 terduga
pengedar dan pengguna narkoba tewas sejak ia menjabat, sebagian besar
diduga karena praktik pembunuhan di luar hukum. (AFP Photo\/NOEL CELIS)
Jakarta, CB
--
Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa soal
penegakan hak asasi manusia, tindakan di luar hukum dan eksekusi
arbitrase, Agnes Callamard, mengungkapkan keinginannya berkunjung ke
Filipina guna menyelidiki dugaan ribuan kasus pembunuhan di luar hukum
dalam program pemberantasan narkoba yang diusung Presiden Rodrigo
Duterte.
Keinginan Callamard ini menyusul undangan Duterte
terhadap Sekretaris Jenderal PBB dan Uni Eropa pekan lalu untuk datang
ke negaranya dan menyelidiki langsung tuduhan pembunuhan di luar hukum
selama ia menjalankan kampanye anti-narkoba sejak menjabat pada 30 Juni
lalu.
Meski pemerintah Filipina belum mengeluarkan undangan resmi terkait hal
ini, Callamard menyambut baik undangan Duterte tersebut dan mengaku
ingin mengunjungi Filipina. Callamard kini tengah berupaya mencari
jaminan keamanan bagi warga atau saksi mata yang berani bersaksi dan
berbicara kepadanya.
"Saya menyambut laporan belakangan ini
(yang disampaikan) melalui media bahwa presiden dan pemerintah Filipina
akan mengundang misi PBB untuk menyelidiki dugaan eksekusi di luar
hukum," kata Callamard dalam pernyataan resmi kepada AFP, Senin (26/9).
Callamard
menyatakan bahwa dia akan mencari cara untuk memastikan bahwa para
saksi mata yang berani mengungkapkan keadaan yang sebenarnya kepadanya
tidak akan menerima pembalasan atau kekerasan dari para pendukung
Duterte.
"Tanggal dan ruang lingkup misi pencari fakta akan
dibahas dan dinegosiasikan dengan pemerintah, bersama dengan sejumlah
jaminan keamanan yang utama," katanya.
Jaminan keamanan itu, kata
Callamard, akan mencakup "kebebasan saya untuk bergerak dan kebebasan
penyelidikan, dan jaminan bahwa mereka yang bekerja sama dengan saya
tidak akan menjadi objek pembalasan, seperti intimidasi, ancaman,
pelecehan atau hukuman."
Sejak dilantik hampir tiga bulan lalu,
Duterte berjanji akan membunuh 100 ribu penjahat, sebagai bagian dari
upayanya memberantas penyalahgunaan narkotika di Filipina. Ia
membolehkan warga sipil dan petugas untuk mengangkat senjata dan
menembak mati setiap terduga narkoba yang melawan dan tidak mau
menyerahkan diri.
Sudah lebih dari 3.300 terduga pengedar dan
pengguna narkoba tewas sejak ia menjabat, sebagian besar diduga karena
praktik pembunuhan di luar hukum. Polisi mengklaim bahwa sekitar
sepertiga dari jumlah tersebut tewas dalam adu tembak dengan polisi
dalam operasi antinarkoba, sementara sisanya tewas karena perang
antar-geng. Duterte sendiri menampik bahwa ia mendorong terjadinya
praktik pembunuhan di luar hukum.
Dugaan ribuan pembunuhan
akibat main hakim sendiri di Filipina memantik kecaman dari PBB, Uni
Eropa, Amerika Serikat dan berbagai kelompok hak asasi manusia
internasional.
Namun, Duterte menegaskan ia akan terus menumpas tersangka pengedar dan pemakai narkoba hingga Filipina bersih dari narkotika.
Duterte
kerap merespon kasar dan keras terhadap kritik atas kampanyenya melawan
narkoba. Sasaran mulut pedas Duterte yang teranyar adalah Presiden
Barack Obama, sebelum keduanya dijadwalkan bertemu di pertemuan tingkat
tinggi pemimpin negara ASEAN pada pekan awal September.
Saat
itu, sebelum bertolak ke Vientiane, Laos untuk menghadiri KTT ASEAN,
Duterte menyebut Obama "anak pelacur," berujung pada pembatalan
pertemuan antara kedua pemimpin negara.
Surabaya - Warga Giliraja dan Giligenting, Sumenep, Jawa Timur,
kaget setelah menemukan benda-benda misterius di perairan dan daratan.
Mereka mengira itu bagian pesawat. Benarkah?
Ada beberapa benda
yang ditemukan. Dari foto-foto yang didapatkan detikcom, ada yang mirip
onderdil mesin. Ada juga yang mirip tabung terbungkus plastik.
Foto: Istimewa
Kondisinya bervariasi. Ukurannya juga. Ada yang hangus, ada yang utuh.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan polisi turun tangan. Namun mereka belum bisa memastikan.
Foto: Istimewa
Kepala
BPBD Kabupaten Sumenep Febrianto mengatakan, "Kabarnya begitu (pesawat
jatuh). (Benda yang ditemukan) Sekarang sudah ada di Kepala Desa
Bringsang Kecamatan Gili Genting."
Polsek Giligenting juga masih menyelidiki benda-benda tersebut.
"Saat
ini masih dilakukan penyelidikan, apakah benar serpihan itu dari
pesawat jatuh," kata Brigadir Medi Kurniawan, provost Polsek Bringsang,
saat dihubungi detikcom melalui telepon seluler, Senin (26/9/2016).
Foto: Istimewa
Benda-benda
tersebut menurut warga, jatuh di perairan dan rumah warga pada pukul
10.00 WIB. Tak diketahui sumbernya. Beruntung, tidak ada warga yang
kejatuhan.
"Selain jatuh di Giligenting, serpihan juga ditemukan di Kepulauan Gili Raja," jelas Medi.
Jalur Pesawat dan Gambaran Lokasi Penemuan Benda Mencurigakan di Sumenep
Foto: Istimewa
Surabaya - Pagi yang heboh di Kecamatan Gili Raja dan
Giligenting, Sumenep, Jawa Timur, Senin (26/9/2016). Beberapa benda
jatuh dari langit sekitar pukul 10.00 WIB. Warga curiga itu serpihan
pesawat. Padahal di situ bukan lintasan pesawat. Jadi apa?
Foto
di atas menunjukkan lintasan pesawat komersial. Sumenep yang berada di
bawah, memang tak dilintasi. Bandara Juanda memastikan hal itu.
"Sumenep
bukan jalur pesawat komersial," kata petugas Administrasi Bandara
Juanda Sidoarjo, Herdiono. Kemenhub dan AirNav Indonesia juga menyebut,
tidak ada pesawat jatuh di Sumenep.
Mungkinkah pesawat militer?
Herdiono mengaku tak tahu. Bisa saja itu terjadi. Namun ia mengaku tak
mendapatkan laporan pesawat militer melintas di jalur tersebut.
Foto: Istimewa
Benda-benda
mencurigakan ditemukan di perairan dan daratan. Bahkan ada yang jatuh
di kandang sapi. Beruntung, tidak ada korban jiwa.
Dari foto-foto
yang didapatkan detikcom, bentuk, kondisi, dan ukuran benda-benda
tersebut bervariasi. Ada yang mirip onderdil mesin, serupa tabung
terbungkus plastik. Ada yang hangus, ada yang utuh.
Lokasi
jatuhnya benda bukan tempat yang mudah dijangkau dari Sumenep. Sebab
lokasi berada di pulau tersendiri. Jadi harus menggunakan menyeberangi
perairan.
Sejak menerima laporan, polisi, BPBD, dan pihak-pihak
terkait turun ke lokasi. "Belum (tahu). Saya masih di atas, ini di atas
kapal," kata Kapolres Sumenep AKBP Josep Ananta Pinora saat dihubungi
detikcom, Senin (26/9/2016).
"Saya masih perjalanan," kata kapolres yang baru menjabat ini.
Foto: Istimewa
Di
Kecamatan Giligenting, terdapat tiga lokasi yang ditemukan serpihan dan
benda misterius yang diduga bagian pesawat. Selain benda berbentuk
tabung berdiameter 50 cm yang jatuh di kandang sapi, ada juga benda
semacam onderdil dan serpihan kecil.
Menurut keterangan Camat
Giligenting Yudha Yanuar Bahtiar, warga mendengar suara ledakan di udara
dan melihat badan pesawat jatuh ke laut. Namun, ia sendiri tak bisa
memastikan apakah benda itu bagian pesawat atau bukan.
Jadi, benda apakah yang berceceran di perairan dan daratan Sumenep?
Bandara Juanda: Tidak Ada Pesawat Melintas di Atas Sumenep
Surabaya - Warga di Kepulauan Giligenting dan Kepulauan Giliraja
Sumenep, pukul 10.00 WIB, dihebohkan dengan jatuhnya benda misterius
dari langit. Pihak Administrasi Bandara Juanda mengatakan wilayah
tersebut bukan lintasan pesawat.
"Wilayah itu bukan lintasan
pesawat komersial," jelas Herdiono, salah satu petugas Administrasi
Bandara Juanda Sidoarjo, Herdiono, saat berbincang dengan detikcom
melalui sambungan telepon, Senin (26/9/2016).
Meski bukan
lintasan pesawat komersial tambah Herdiono, wilayah tersebut bisa saja
dipakai pesawat militer. "Kalau militer bebas. Bisa saja. Namun kita
tidak mendapat laporan adanya pesawat militer yang melintas saat itu,"
kata Herdiono.
Menurut Herdiono, pihaknya sampai saat ini masih
belum mendapat kabar adanya pesawat yang diduga jatuh di sekitar
Kepulauan Giligenting. "Sampai saat ini kita masih belum mendapat
kabar," pungkas Herdiono.
Pihak Bandar Udara Trunojoyo di
Kabupaten Sumenep juga belum mengetahui secara pasti benda dan serpihan
yang ditemukan warga Dusun Taman Kecamatan Gili Genting itu dari pesawat
atau bukan.
"Maaf mba, masih kita telusuri apakah benar itu
serpihan atau benda dari pesawat," kata Yadi, seorang petugas bandara
saat dihubungi detikcom.
Yadi mengaku hingga kini pihak bandara
masih menelusuri kebenarannya. Sebab pihak Air Traffic Controller (ATC)
masih clear. "Sampai saat ini dari pihak ATC masih clear atau tidak ada
kabar apa-apa," tambahnya.
Kemenhub dan AirNav sebelumnya juga
menyebutkan, tidak ada pesawat jatuh di Sumenep. Sudah dicek ke berbagai
maskapai, tidak ada yang melaporkan kehilangan pesawat.