Pendiri PDBI Christianto Wibisono. Foto: MI/Susanto.
Christianto Wibisono, Pendiri Pusat Data dan Bisnis Indonesia
Majalah
The Economist Juni 2015 percaya Indonesia bisa jadi
ekonomi nomor 4 sedunia, sementara elite kita pesimistis dan kurang
percaya diri, sehingga Presiden Jokowi seolah
the only person yang
assertive terhadap optimisme
The Economist.
Memang ironis, sebab istilah Indonesia ialah ciptaan James Richardson
Logan 1850 yang kemudian diadopsi elite nasional Indonesia untuk
menyebut satuan geopolitik yang sekarang dikenal sebagai nation state
Indonesia.
Ironis juga bahwa Indonesia ialah satu-satunya negara bekas jajahan yang
membayar ganti rugi utang kepada pemerintah kolonialnya senilai US$1,1
miliar, atau 4,3 miliar gulden, sesuai perjanjian KMB. Pada 1950, kurs
rupiah setara dengan kurs dolar Malaya (waktu itu belum merdeka dan
Malaysia baru lahir 1963). Kemudian, hanya dua tahun, Singapura pecah
dari Malaysia pada 1965. Sekarang US$ melejit 3 kali lipat ringgit
Malaysia dan nyaris 10.000 kali rupiah kita!.
Selama 70 tahun, masyarakat Indonesia telah memberikan pinjaman nasional
1946 hampir 318 juta gulden dari Jawa dan 208 juta gulden dari Sumatra
serta delapan kali mengalami sanering, devaluasi, dan redenominasi
(SDR), serta pinjaman dan ketidakberdayaan mempertahankan nilai tukar
yang bermartabat untuk mata uang rupiah.
Kelas menengah dan rakyat Indonesia telah delapan kali dipinjam paksa
oleh pemerintah melalui gebrakan SDR2.0. Istilah itu diciptakan PDBI
untuk membedakan dari SDR 1.0
special drawing right, istilah IMF untuk cadangan devisa global sekeranjang empat valuta (dolar, euro, pound sterling, dan yen).
Pada 4 Agustus 2015, IMF mengumumkan bahwa Yuan belum dimasukkan dalam
keranjang SDR dan akan ditinjau pada 1 Oktober 2016. Dalam seminggu,
pemerintah Tiongkok melakukan retaliasi atas 'pelecehan' IMF, malah
mendevaluasikan yuan. Padahal, cadangan devisa Tiongkok sebesar US$4
triliun ialah yang terbesar sedunia. Gebrakan devaluasi hanya 1,9% ini
bertentangan dengan 'pakem ekonomi klasik' mirip jurus
drunken master (kungfu
mabuk). Tiongkok menolak dipaksa oleh AS merevaluasi yuan karena
belajar dari sejarah Jepang yang dipaksa oleh G5 dalam Plaza Accord
1985, untuk merevaluasi yen berdampak stagnasi ekonomi Jepang selama dua
dasawarsa (1985-2005).
Indonesia sebagai akibat kebijakan pemerintah yang kontraproduktif
selalu mengalami defisit APBN sejak 1953. Pada 1951 dan 1952, RI surplus
Rp1.185 miliar dan Rp7.271 miliar karena rezeki pemasok karet untuk
Perang Korea (25 Juni 1951-22 Juli 1953). Mulai 1963, APBN defisit
sampai 1968, Presiden Soeharto memperkenalkan istilah anggaran
berimbang, dengan defisit dibiayai dari utang luar negeri yang diberi
nama 'penerimaan pembangunan'.
Dalam era Presiden Soekarno, tiga menteri keuangan yang berbeda
'ideologi', semuanya melakukan pelbagai jurus dari gunting uang,
sanering, sampai redenominasi. Presiden Soeharto melakukan lima kali
devaluasi. Menkeu terlama 15 tahun (1968-1983), yakni Prof DR Ali
Wardhana, teknokrat Berkeley, menurunkan nilai rupiah tiga kali dalam
delapan tahun, dari Rp290 ke 378-ke 415-ke 625. Menkeu Radius Prawiro,
alumnus Rotterdam, dalam tiga tahun melakukan dua kali devaluasi pada 30
Maret 1983, dari 702,50 ke 970 dan 12 September 1986, dari 1.134 ke
1.664. Menkeu Sumarlin dipesan wanti-wanti oleh Presiden Soeharto untuk
tidak melakukan devaluasi sebab HM Soeharto malu bolak-balik pidato,
tidak akan ada devaluasi. Malah lima kali devaluasi dalam 16 tahun
(1970-1986). Karena itu, dalam Perang Teluk pada 1991, Menkeu Sumarlin
melakukan TMP (
tight money policy), kebijakan uang ketat Gebrakan Sumarlin.
Ketika krisis Baht merebak pada 2 Juli 1997, berdasarkan data historis
linear PDBI langsung mengusulkan kepada pemerintah agar segera menyerah
dengan mendevaluasi rupiah dari Rp2.250 ke Rp5.000 langsung. Hal ini
untuk mencegah terulangnya skenario Soros menggebuk Bank of England dan
menjatuhkan pound sterling pada 1992. Usulan PDBI yang sejak
liberalisasi sektor keuangan 1988, juga mengusulkan pembentukan LPS
model FDIC (lembaga penjamin deposito di AS) tidak digubris.
Malah kurs rupiah diambangkan atau di-
unpeg tidak di
-pegged lagi.
Kemudian, IMF secara ceroboh menutup 16 bank tanpa sadar bahwa
Indonesia belum memiliki LPS. Maka, rupiah jatuh bebas, bahkan hingga
Rp17.000 ketika Presiden Soeharto mengumumkan Habibie sebagai cawapres.
Akhir Februari menjelang sidang umum pengangkatan kembali HM Soeharto
sebagai presiden untuk ketujuh kalinya, HM Soeharto mengundang Steve
Hanke yang menyarankan penerapan
currency board system (CBS)
dan mematok dolar pada Rp5.500. Suatu resep yang terlambat tujuh bulan
yang harus dilakukan segera pada Juli 1997, bukan Februari 1998.
Melalui transisi tiga presiden dalam enam tahun hingga presiden keenam,
rupiah yang sempat terpuruk Rp17.000 kembali menemukan yang relatif
tidak meresahkan masyarakat. Namun, tren penurunan yang dialami presiden
ke-7 ini dibayangi bisa terpuruk lagi.
Memantau perkembangan empiris historis kredibilitas dan kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintahnya, yang menjadi salah satu faktor pemicu
krismon ialah behavior masyarakat seperti kesimpulan KTT ekonom mazhab
behavioris Oktober 1985 pasca-Yendaka.
Dapatkah kredibilitas dan kepercayaan kepada presiden ke-7 ini memulihkan kepercayaan rakyat kepada rupiah?
Dalam kaitan itulah, PDBI mengusulkan gebrakan sinergis SDR 2.0 simultan
3-in-1. Pemerintah akan mengeluarkan obligasi pembiayaan infrastruktur
nasional strategis jangka panjang 30 tahun jatuh tempo 2045 bertepatan
dengan seabad Indonesia. Pemerintah menetapkan kurs tetap 1 US$, setara
dengan Rp15.000 uang lama yang akan diredenominasi menjadi Rp1 rupiah
seabad.
Program Obligasi Trust Nasional Seabad Indonesia ini akan merupakan
capital expenditure dan investasi aset nasional strategis untuk membiayai
regular liners services Poros
Maritim kawasan arkipelagik Indonesia Timur jalan raya dan kereta api
trans-Jawa, serta trans-Sumatra, trans-Kalimantan, trans-Sulawesi, dan
jalur-jalur MRT di Jakarta serta lima kota metropolitan lain. Investasi
mendasar lain di sektor energi, termasuk nuklir dan pendalaman industry
manufacturing serta penyediaan lahan pertanian, perkebunan, peternakan,
dan armada perikanan secara besar-besaran menuju kedaulatan pangan yang
realistis.
Kelas menengah Indonesia yang menyimpan dananya, agar aman dari serial
SDR presiden yang hanya bersifat reaktif konsumtif pasti akan merelakan
dananya memperoleh win-win profit SDR 2.0, menikmati bunga dan
kemantapan kurs serta membiayai perekonomian nasional secara efektif.
Jepang membangun negaranya dengan APBN 95 triliun, hanya 50 triliun dari
pajak dan 45 triliun dari obligasi.
Credit
Metrotvnews.com