Raja Abdullah II Tolak Konfederasi Yordania-Palestina dari AS

Raja Yordania Abdullah tolak usulan AS soal konfederasi Palestina-Yordania. (dok. Reuters TV)

Jakarta, CB -- Raja Yordania Abdullah II menolak usulan Amerika Serikat (AS) untuk membentuk konfederasi Palestina-Yordania.


Presiden Palestina Mahmud Abbad menceritakan kembali pembicaraannya dengan pejabat senior AS Jason Greenblatt dan penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner mengenai penggabungan negara Palestina-Yordania untuk menggantikan solusi dua negara, kepada kumpulan aktivis pada Minggu (2/9).


Abbas mengakui minatnya dalam persetujuan semacam itu, hanya jika Israel menjadi bagian konfederasi, dilaporkan Hagit Ofran, anggota dari gerakan sayap kiri Israel Peace Now.

Administrasi Abbas mengkonfirmasi pertemuan dengan aktivis Israel itu, namun tidak dapat berkomentar lebih lanjut.


Negara tetangga Yordania serta komunitas internasional menegaskan bahwa satu-satunya jalan perdamaian bagi Israel-Palestina adalah solusi dua negara.


"Kami mendengar rencana konfiderasi negara selama bertahun-tahun. Saya bertanya: Ini konfiderasi dengan pihak mana? Ini adalah batasan bagi Yordania," kata Raja Abdullah dalam pernyataannya.

Yordania, kata Raja Abduullah, menegaskan bahwa tidak ada alternatif yang bisa menggantikan solusi dua negara dan menetapkan Yerusalem Timur sebagai ibukota negara Palestina.

"Usulan-usulan lain tidak berguna," tegasnya.


Bagi Palestina, pembentukan sebuah negara konfiderasi akan membuat impian mendirikan negara semakin jauh untuk diwujudkan. Namun, berbagai pihak Israel melihat langkah tersebut sebagai cara untuk menghindari pendirian negara Palestina.

Mereka menyatakan usulan tersebut akan memungkinkan Israel menghindari tanggung jawab atas sekitar 3,5 juta warga Palestina yang hidup di bawah pendudukan Israel di Tepi Barat.

Kepimpinan Palestina menutup hubungan dengan Gedung Putih setelah Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Trump memangkas dana bantuan untuk memaksa Palestina kembali ke meja perundingan.

Amerika Serikat mengumumkan akan menghentikan seluruh perdanaan bagi UNRWA, badan PBB yang membantu 3 juta pengungsi sekitar Timur Tengah.

Langkah tersebut merupakan upaya untuk memperburuk situasi di Palestina, menurut Gaza.





Credit  cnnindonesia.com

Yordania Tolak Ide Pembentukan Konfederasi dengan Palestina

Pemerintah Yordania menolak usulan perwakilan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk membentuk negara konfederasi Palestina-Yordania. Foto/Istimewa

AMMAN - Pemerintah Yordania menolak usulan perwakilan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk membentuk negara konfederasi Palestina-Yordania. Usulan itu disampaikan saat terjadi pertemuan antara penasihat Trump, Jared Kushner dan utusan Timur Tengah AS, Jason Greenblatt dengan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.

Juru bicara pemerintah Yordania, Jumana Ghuneimat mengatakan, penggabungan dengan Yordania dengan Tepi Barat yang diduduki Israel bukanlah masalah yang terbuka untuk diskusi, dan itu tidak mungkin menjadi hal yang akan didiskusikan.

Ghuneimat, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (3/9), lalu menyatakan bahwa sikap Yordania, yang dia katakan mendukung solusi dua negara mengenai masalah Palestina-Israel, sudah pasti dan jelas.

Hal senada juga disampaikan oleh sayap politik Ikhwanul Muslimin Yordania, Front Aksi Islam (IAC). Juru bicara IAC, Murad al-Adailah mengatakan pembentukan konfederasi akan menyebabkan orang Palestina kehilangan hak mereka untuk merebut kembali tanah mereka yang diduduki.

“Ide konfederasi berarti rakyat Palestina kehilangan hak mereka untuk membebaskan tanahnya yang diduduki. Hak ini hanya dapat dicapai dengan pembebasan semua tanah Palestina," kata Adaliah.

Adaliah kemudian menegaskan bahwa rakyat Yordania tidak akan menerima solusi apa pun yang akan membuat hak-hak warga Palestina terancam.

Sebelumnya diwartakan, Abbas menyatakan, perwakilan Trump menawarkan kepada dirinya rencana pembetukan negara konfederasi Palestina-Yordania. Abbas menuturkan, dia mengakui minatnya dalam proyek semacam itu, tetapi hanya jika Israel akan menjadi bagian dari itu. 

Credit  sindonews.com

AS Tawarkan Pembentukan Konfederasi Palestina-Yordania

Presiden Palestina Mahmoud Abbas

Foto: AP Photo/Majdi Mohammed

Palestina bisa menerima tawaran itu asalkan Israel bergabung dalam konfederasi.

REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH – Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan tim negosiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menawarinya sebuah perjanjian damai berdasarkan konfederasi dengan Yordania. Abbas mengaku dapat menerima penawaran itu dengan syarat Israel bagian dari konfederasi.

“Saya ditanya apakah saya yakin pada federasi dengan Yordania,” kata Abbas tentang perundingan yang diadakan bersama penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner dan utusan khusus AS untuk perdamaian Timur Tengah Jason Greenblatt, dikutip Haaretz, Ahad (2/9).

Abbas menjawab bahwa dia dapat menerima penawaran tersebut, namun dengan syarat Israel bergabung di dalamnya. “Saya ingin konfederasi tiga pihak dengan Yordania dan Israel, dan saya meminta Israel untuk menerima tawaran seperti itu,” kata Abbas, dikutip laman the Jerusalem Post.

Beberapa jenis persatuan politik antara Tepi Barat dan Yordania adalah ide populer tentang hak Israel, yang kerap menolak seruan untuk pembentukan negara Palestina. Israel mengatakan Yordania sudah seperti negara berdasarkan demografi.

Kendati demikian, kantor berita Palestina WAFA melaporkan, Abbas tetap berkomitmen untuk merundingkan perjanjian damai dengan Israel atas dasar solusi dua negara. Perundingan solusi dua negara diketahui telah mandek sejak 2014. Dia juga menuding pemerintahan Trump ingin sepenuhnya menyabotase Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Tudingan itu mengacu pada keputusan AS untuk menghentikan pendanaan bagi UNRWA.

Pada Jumat (31/8), juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert mengatakan Washington tidak akan lagi memberikan pendanaan lebih lanjut untuk UNRWA. Hal itu diumumkan setelah sebelumnya AS menangguhkan bantuan dana terhadap UNRWA.

Pada Januari lalu, AS telah memotong dana bantuan untuk UNRWA. Dari total dana 125 juta dolar AS yang disiapkan, AS hanya mengucurkan sebanyak 65 juta dolar AS.

Hal itu dilakukan setelah Palestina memutuskan menarik diri dari perundingan damai dengan Israel yang dimediasi AS. Palestina menilai AS tak lagi menjadi mediator yang netral karena terbukti membela kepentingan Israel. Pemotongan dana bantuan UNRWA dinilai sebagai cara AS untuk mengembalikan Palestina ke meja perundingan.

Penangguhan dana bantuan itu tak ayal menyebabkan UNRWA mengalami krisis pendanaan. Sebab bagaimanapun, AS merupakan penyandang dana terbesar bagi UNRWA.

AS juga telah mengumumkan akan memangkas bantuan lebih dari 200 juta dolar AS untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza. Menurut seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, dana yang semula untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza itu akan dialihkan ke proyek-proyek prioritas AS di tempat lain.

Juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh mengecam hal tersebut. Rudeineh menjelaskan, pemangkasan dana bantuan AS untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza bermotif politis. Menurutnya tindakan itu dirancang dengan maksud menekan Palestina agar berhenti memperjuangkan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Padahal, AS sepenuhnya sadar, tidak akan ada perdamaian dengan Israel bila Yerusalem Timur tidak menjadi Ibu kota Palestina.

Credit  republika.co.id

Anggaran UNRWA Dipangkas, Yordania Galang Dana bagi Palestina

Para pengungsi Palestina mengibarkan bendera Palestina saat mengikuti aksi mendukung rakyat Palestina di sebuah kamp pengungsi Palestina al Wehdat, di Amman, Yordania 15 Mei 2018. REUTERS/Muhammad Hamed

CB, Jakarta - Yordania memimpin kampanye penggalangan dana untuk mendukung para pengungsi Palestina agar tetap bertahan setelah Amerika Serikat memangkas anggaran dana bantuannya.
Dikutip dari RT.com pada Jumat, 31 Agustus 2018, Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, mengatakan pertemuan pada September 2018 di Dewan Keamanan PBB, New York, akan memobilisasi dukungan bagi UN Relief dan UNRWA, agar dua lembaga PBB itu bisa terus membantu pengungsi Palestina disektor pendidikan dan kesehatan.

Pengungsi Palestina menunggu untuk menerima bantuan di pusat distribusi makanan PBB di kamp pengungsi Al-Shati di Kota Gaza, 15 Januari 2018. UNRWA didirikan pada 1949 setelah ratusan ribu orang Palestina melarikan diri atau diusir dari rumah mereka karena perang Israel 1948 REUTERS

Yordania akan menyerukan pertemuan dengan negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab agar mereka mau menjadi donatur menutupi kebutuhan US$ 200 juta atau sekitar Rp 2,9 triliun, dana yang dibutuhkan UNRWA. Safadi mengatakan pihaknya telah bertemu Kepala UNRWA, Pierre Krahenbuhl, untuk membicarakan hal ini.UNRWA menghadapi krisis keuangan sejak Amerika Serikat memangkas dana bantuannya untuk pengungsi Palestina pada awal 2018. Washington beralasan UNRWA harus melakukan reformasi.
Yordania saat ini menampung sekitar 2.2 juta pengungsi Palestina. UNRWA sendiri menampung lebih dari 5 juga pengungsi Palestina yang tersebar di Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat dan Jalur Gaza. Masyarakat Palestina di bawah hukum internasional berhak kembali ke rumah-rumah mereka yang ditinggalkan di Israel dan mendapat uang kompensasi. Safadi mengatakan pemangkasan dana bantuan untuk UNRWA oleh Amerika Serikat telah merusak hak tersebut.

Credit  tempo.co

Trump: Solusi Satu Negara Lahirkan PM Israel Bernama Mohammad

Presiden Donald Trump disebut menyatakan kekhawatirannya kepada Raja Abdullah dari Yordania akan solusi satu negara atas konflik Israel-Palestina. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut menyatakan kepada Raja Yordania, Raja Abdullah bahwa solusi satu negara dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina bisa melahirkan seseorang bernama Mohammed menjadi Perdana Menteri Israel.

Dilansir situs berita Axios, hal itu disampaikan beberapa sumber yang mengetahui tentang pertemuan tersebut.

Disebutkan bahwa Gedung Putih sedang membahas rencana perdamaian Timur Tengah antara Israel-Palestina, versi pemerintah Trump.



Belum jelas apakah rencana itu didasarkan pada solusi dua negara, atau dengan paradigma yang berbeda.

Trump telah menyatakan dia akan mendukung solusi apapun yang dapat diterima semua pihak.



Namun saat bertemu dengan Raja Abdullah dari Yordania 25 Juni lalu, Trump tampak beranggapan bahwa solusi satu negara adalah ancaman bagi masa depan Israel sebagai negara Yahudi.

Dilansir Axios, Raja Abdullah dari Yordania mengutarakan hasil pertemuannya dengan Trump saat menerima Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian di Amman, Yordania, 2 Agustus lalu.

Diungkapkan para diplomat Prancis, Raja Abdullah menyatakan dia memperingatkan Trump bahwa "banyak pemuda Palestina tidak menginginkan solusi dua negara lain, tetapi lebih suka hidup bersama dengan warga Israel di satu negara dengan hak yang sama bagi semua," tulis Axios.

"Akibatnya Israel akan kehilangan karakter Yahudi-nya," kata Raja Abdullah kepada Trump seperti dilansir Axios.

Pernyataan itu ditanggapi sarkastik oleh Trump, setengah berkelakar. "Yang Anda katakan masuk akal. (Dalam skenario satu negara) dalam beberapa tahun, perdana menteri Israel akan bernama Muhammad."


Kepada Trump, Raja Abdullah menekankan bahwa agar gagasan perdamaiannya diterima, rencana itu harus disampaikan terlebih dulu kepada negara-negara Eropa dan Arab terkait untuk mendapatkan masukan dari mereka.

Menurut para diplomat Prancis, Raja Abdullah meminta Trump untuk tidak tergesa-gesa menyampaikan rencana perdamaiannya "karena masih banyak kesulitan saat ini."

Kepada Raja Abdullah, Trump menegaskan bahwa dirinya masih menginginkan perdamaian di Timur Tengah dan berkomitmen pada isu tersebut. Raja Abdullah menyatakan bahwa jika Trump tidak berhasil meraih kesepakatan antara Israel dan Palestina, maka tidak satupun pemerintah AS yang mendapatkannya.

Situs berita Axios menyatakan laporannya telah mendapat konfirmasi dari sumber-sumber di Israel dan mantan pejabat AS tentang pertemuan antara Trump dan Yordania tersebut. Kedutaan Besar Yordania di Washington menolak untuk berkomentar. Demikian pula Gedung Putih, yang menyatakan tidak akan mengungkap percakapan diplomatik pribadi antara presiden AS dengan para pemimpin internasional.




Credit  cnnindonesia.com

Tentara Yordania Bentrok dengan Militan ISIS

Tentara Yordania

Foto: VOA

Militan ISIS yang lari juga diburu oleh tentara Suriah.

CB,   AMMAN--- Militer Yordania mengatakan pada  Kamis (2/8), mereka telah mengalahkan beberapa militan ISIS yang mendekati perbatasannya. Militan itu menuju perbatasan Yordania karena  melarikan diri dari serangan Suriah di barat daya.

Unit-unit militer Yordania menggunakan semua jenis senjata untuk menembaki sekelompok militan yang mendekati sisi Lembah Yarmouk.  Bentrokan antara militer Yordania dan militan ISIS ini  berlangsung hampir 24 jam, dari Selasa hingga Rabu sore.

"Kami berlakukan aturan pertempuran. Beberapa anggota ISIS tewas," kata satu sumber tentara kepada kantor berita negara Petra.



Salah satu sumber dari tentara Yordania mengatakan, militan yang melarikan diri dari perbatasan kemudian dikejar oleh tentara Suriah. Pasukan Suriah melakukan operasi di daerah itu untuk mengusir mereka dari tempat persembunyian terakhir.
Para militan telah berusaha  berlindung di antara ratusan warga sipil yang berkemah di dekat perbatasan Yordania. Warga sipil itu melarikan diri  akibat pengeboman yang terjadi di desa mereka selama serangan terhadap militan.

Setelah  pengeboman intensif yang didukung Rusia, tentara Suriah berhasil merebut wilayah pertanian subur yang dialiri sungai Yarmouk. Wilayah itu dulunya dikendalikan oleh kelompok yang berafiliasi ISIS dan dikenal sebagai Tentara Walid Khaled Bin.

Yordania, bersama  Barat dan negara Arab lainnya , telah memasok senjata dan bantuan logistik untuk kelompok oposisi moderat Suriah,  Free Syrian Army (FSA). Pasokan senjata bertujuan agar FSA bisa mengalahkan ISIS. Namun pasukan Suriah lebih dulu mengalahkan FSA bulan lalu dan mereka kehilangan tempat.

Pertempuran sengit telah menyebabkan banyak warga sipil tewas dan harus mengungsi. Setelah perebutan daerah itu, ada belasan militan yang saat ini diyakini  bersembunyi di medan  yang memisahkan perbatasan kedua negara di dekat Lembah Yarmouk.

Credit  republika.co.id

Soal Evakuasi White Helmets, Yordania 'Lapor' ke Rusia

Kemlu Rusia menuturkan, dalam pembicaraan itu, Lavrov telah diberitahu oleh Safadi mengenai evakuasi kelompok White Helmets, dari Suriah ke Yordania. Foto/Reuters

MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov dilaporkan telah melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi untuk membahas perkembangan situasi di Suriah.

Kementerian Luar Negeri Rusia menuturkan, dalam pembicaraan yang berlangsung semalam itu, Lavrov telah diberitahu oleh Safadi mengenai evakuasi kelompok "White Helmets", beserta keluarganya dari Suriah ke Yordania.

"Safadi, khususnya melaporkan kedatangan 'The White Helmets' ke Yordania, yang kemudian akan "dikirim" ke beberapa negara barat setelah kunjungan singkat," kata Kemlu Rusia dalam sebuah pernyataan.

"Lavrov, dalam pembicaraan itu, menekankan pentingnya repatriasi pengungsi Suriah. Pembicaraan ini adalah insiaitif dari Yordania," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (23/7).

Sementara itu, Safadi melalui akun TWitterya mengkonfirmasi pembicaraan Lavrov mengenai Suriah. Dalam kicauannya Safadi mengatakan, Yordania dan Rusia sepakat untuk bekerjasama untuk mencari solusi damai di Suriah.

"Membahas situasi Suriah dengan Lavorv, Kami akan menjaga koordinasi yang kuat untuk menemukan solusi damai untuk krisis yang akan menjaga integritas Suriah dan diterima rakyatnya. Kami juga mendiskuskan situasi di selatan Suriah dan ide Rusia untuk repatriasi pengungsi," kicau Safadi. 

Credit  sindonews.com

Israel Evakuasi 800 Anggota White Helmets ke Yordania

Sukarelawan White Helmets mencari korban setelah ledakan di Idlib, Suriah, April lalu.

Foto: EPA/Mohammed Badra

Evakuasi dilakukan atas permintaan Amerika Serikat.

CB, YERUSALEM -- Sekitar 800 anggota kelompok pertahanan sipil Suriah, White Helmets dan keluarga mereka dievakuasi melalui Israel ke Yordania pada Ahad (22/7). Dalam sebuah pernyataan, militer Israel mengaku telah menyelesaikan upaya kemanusiaan untuk menyelamatkan anggota White Helmets dan keluarga mereka karena ancaman langsung terhadap kehidupan mereka.


Dikatakan, bahwa mereka dipindahkan ke negara tetangga yang masih belum teridentifikasi. Evakuasi dilakukan atas permintaan Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa.

Media Israel mengidentifikasi orang-orang Suriah sebagai anggota organisasi White Helmets. Secara resmi disebut Pertahanan Sipil Suriah tetapi dikenal dengan White Helmets. Kelompok itu telah mengoperasikan layanan penyelamatan di wilayah Suriah yang dikuasai pemberontak.

Kantor berita resmi Yordania, Petra melaporkan kerajaan memberi wewenang kepada PBB untuk mengatur perjalanan sekitar 800 warga Suriah melalui Yordania untuk pemukiman kembali di negara-negara Barat. Juru bicara Kerajaan Mohammad al Kayed menyebutkan kerajaan  menyetujui permintaan Inggris, Jerman, dan Kanada untuk memberi para pekerja White Helmets suaka sementara sebelum bermukim di Barat.

White Helmets diidentifikasi oleh media Yordan sebagai pekerja pertahanan sipil yang melarikan diri dari wilayah yang dikendalikan oposisi Suriah setelah serangan  oleh tentara Suriah. Petra mengatakan, anggota White Helmets akan tetap berada di daerah tertutup di Yordania dan Inggris.


Jerman dan Kanada setuju untuk memukimkan mereka kembali dalam waktu tiga bulan. Militer Suriah, yang didukung oleh kampanye udara Rusia, telah menuju ke tepi provinsi Quneitra. Ini menyusul serangan bulan lalu yang mengusir para pemberontak di provinsi Deraa yang dulunya didukung oleh negara-negara bagian Washington, Yordania dan Teluk.

Serangan itu telah memulihkan kontrol pemerintah Suriah atas daerah Barat Daya. Ini merupakan wilayah yang strategis di perbatasan dengan Yordania dan Israel.

Credit  republika.co.id

PBB Desak Yordania Buka Perbatasan dengan Suriah

Kantor Hak Asasi Manusia PBB dan UNHCR mendesak Yordania untuk membuka perbatasannya bagi warga Suriah yang berusaha melarikan diri dari konflik di wilayah Deraa. Foto/Reuters

NEW YORK - Kantor Hak Asasi Manusia PBB dan lembaga pengungsi UNHCR mendesak Yordania untuk membuka perbatasannya bagi warga Suriah yang berusaha melarikan diri dari konflik yang meningkat di wilayah Deraa.

Yordania diketahui mulai menutup perbatasan dengan Suriah pada pekan lalu. Alasan penutupan perbatasan ini karena Amman menyatakan mereka sudah tidak bisa lagi menampung pengungsi dari Suriah.

PBB dalam sebuah laporan yang dirilis kemarin menyatakan, diperkirakan ada 270 ribu orang telah melarikan diri dari serangan udara dan darat selama dua minggu terakhir dari wilayah Derra.

"Kami menyerukan kepada pemerintah Yordania untuk membuat perbatasannya tetap terbuka dan bagi negara-negara lain di kawasan itu untuk meningkatkan dan menerima warga sipil yang melarikan diri," kata juru bicara Dewan HAM PBB, Liz Throssell, seperti dilansir Reuters pada Selasa (3/7).

Sementara itu, juru bicara UNHCR, Andre Mahecic mengatakan, sekitar 40 ribu warga Suriah telah berkumpul di dekat perbatasan dengan Yordania. Amman sendiri diketahui telah menampung 650 ribu pengungsi Suriah. 

Credit  sindonews.com

Bahas Situasi Suriah, Menlu Yordania Terbang ke Rusia

Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi mengaku akan bertemu dengan pihak Rusia untuk membahas situasi di Suriah, khususnya di bagian selatan negara itu. Foto/Reuters

 

AMMAN - Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi mengaku akan bertemu dengan pihak Rusia untuk membahas mengenai situasi di Suriah, khususnya di bagian selatan negara itu. Yordania adalah pihak yang nenjadi penengah dalam pembicaraan antara pasukan pembebasan Suriah atau FSA dengan Rusia, yang mewakili pemerintah Suriah.

"Yordania akan mengadakan pembicaraan dengan Rusia pekan ini mengenai gencatan senjata di Suriah barat daya dan meredakan situasi kemanusiaan di sana," kata Safadi dalam sebuah pernyataan.

"Saya akan melakukan pembicaraan tersebut dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov di Rusia," sambungnya, seperti dilansir Reuters pada Selasa (2/7).

Sebelumnya, Yordania pada hari Minggu sukses membawa kembali FSA dan Rusia ke meja perundingan, setelah sehari sebelumnya kedua pihak memutuskan untuk mengakhiri pembicaraan itu tanpa menghasilkan kesepakatan apapun.

Juru bicara pasukan pembebasan Suriah atau FSA, Ibrahim al-Jabawi membenarkan berlanjutnya pembicaraan itu. Dia menyatakan, pembicaraan dengan Rusia sempat terhenti pada Sabtu malam, setelah tidak adanya kesepahaman diantara kedua belah pihak.

Pasca berakhirnya pembicaraan itu, pasukan pemerintah Suriah langsung melancarkan serangan udara ke sejumlah basis oposisi yang berada di selatan Suriah.

Yordania, yang prihatin tentang pecahnya kekerasan di selatan Suriah, telah memfasilitasi pembicaraan damai antara FSA dan Rusia atas kesepakatan yang akan mengakhiri pertempuran.

Safadi mengatakan, pihaknya terlibat dalam diplomasi intensif dengan semua pihak dalam konflik untuk membantu menengahi gencatan senjata yang akan meringankan penderitaan warga sipil yang terlantar. 

Credit  sindonews.com

Ditengahi Yordania, Pemberontak Suriah dan Rusia Lanjutkan Pembicaraan Damai

Oposisi Suriah menyatakan, pembicaraan damai dengan Suriah, yang sempat terhenti, kembali dilanjutkan. Foto/Istimewa

DAMASKUS - Oposisi Suriah menyatakan, pembicaraan damai dengan Suriah, yang sempat terhenti, kembali dilanjutkan. Pembicaraan ini dilanjutkan setelah Yordania turun tangan untuk menengahi kedua belah pihak.

Juru bicara pasukan pembebasan Suriah atau FSA, Ibrahim al-Jabawi menyatakan, pembicaraan dengan Rusia sempat terhenti semalam, setelah tidak adanya kesepahaman diantara kedua belah pihak. Pasca berakhirnya pembicaraan itu, pasukan pemerintah Suriah langsung melancarkan serangan udara ke sejumlah basis oposisi yang berada di selatan Suriah.

Jabawi kemudian menyatakan, tidak lama setelah berakhirnya pembicaraan, yang berujung pada kembali pecahnya perang di Suriah selatan, Yordania langsung turut campur dan berusaha untuk menghidupkan kembali pembicaraan damai tersebut.

"Pembicaraan telah dilanjutkan pagi ini antara pihak Rusia dan oposisi di Suriah selatan di bawah pengawasan Yordania," kata Jabawi dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Arabiya pada Minggu (1/7).

Yordania, yang prihatin tentang pecahnya kekerasan di selatan Suriah, telah memfasilitasi pembicaraan damai antara FSA dan Rusia atas kesepakatan yang akan mengakhiri pertempuran.

Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi mengatakan pihaknya terlibat dalam diplomasi intensif dengan semua pihak dalam konflik untuk membantu menengahi gencatan senjata yang akan meringankan penderitaan warga sipil yang terlantar. 

Credit  sindonews.com

Utusan Trump Bahas Perdamaian Israel-Palestina di Yordania

Presiden AS Donald Trump mengirim utusan khusunya bertemu Raja Yordania dan membahas banyak hal, termasuk upaya mendamaikan Israel-Palestina. (REUTERS/Jonathan Ernst).

Jakarta, CB-- Utusan khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jason Greenblatt dan penasihat Jared Kushner bertemu dengan Raja Yordania Abdullah II di Amman, Selasa (19/6). Pertemuan itu untuk membahas proses perdamaian Palestina-Israel.

Pertemuan itu terjadi kurang dari sehari setelah Raja Yordania menjadi tuan rumah untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam kunjungan singkat.

"Mereka membahas peningkatan kerja sama antara Amerika Serikat dan Yordania, isu-isu regional, situasi kemanusiaan di Gaza, dan upaya pemerintahan Trump untuk memfasilitasi perdamaian antara Israel dan Palestina," kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan dikutip AFP, Selasa (19/6).



Dalam pembicaraannya dengan Netanyahu pada hari Senin kemarin, Raja Abdullah menekankan perlunya kemajuan pada upaya untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel. "(Upaya perdamaian) berdasarkan solusi dua negara".



 Otoritas Palestina mengatakan pada Sabtu lalu bahwa rencana AS untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel 'ditakdirkan' gagal.
Perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina telah terhenti sejak 2014.

Keputusan kontroversial Trump pada bulan Desember lalu untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel telah membuat upaya perdamaian kembali menemui jalan buntuk.

Langkah itu memicu kemarahan di seluruh dunia Arab dan mendorong Palestina untuk membekukan semua kontak dengan para pejabat AS.

Palestina menginginkan Yerusalem timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka, tetapi Israel menganggap seluruh kota sebagai ibu kota yang abadi dan tak terpisahkan.



Tepi Barat, termasuk Yerusalem timur, secara administratif terkait dengan Yordania sebelum diduduki oleh Israel pada tahun 1967.

Israel, yang menandatangani perjanjian damai dengan Yordania pada 1994, mengakui Yordania sebagai penjaga situs suci Muslim kota yang terbagi.





Credit  cnnindonesia.com

Bertemu Netanyahu, Ini Solusi dari Raja Abdullah II

Raja Yordania Abdullah II.

Foto: Times of Israel

Raja Abdullah sebut Yerussalem penting bagi umat Muslim, Kristen, dan Yahudi

CB. AMMAN -- Raja Yordania Abdullah II bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin (18/6) di Amman. Dalam kesempatan tersebut ia menekankan kebutuhannya untuk mencapai kemajuan dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel berdasarkan solusi dua negara.


Kantor berita Petra melaporkan bahwa raja mengatakan kepada Netanyahu tentang pentingnya mematuhi resolusi internasional dan Prakarsa Perdamaian Arab untuk mendirikan negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967. "Ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan ini," kata raja Yordania.

Raja Abdullah menekankan dalam pertemuannya dengan Netanyahu, yang meninggalkan Yordania setelah kunjungan singkat, bahwa Yerusalem penting bagi umat Muslim, Kristen dan Yahudi. Ia menegaskan bahwa itu adalah kunci untuk perdamaian di kawasan ini.


"Masalah Yerusalem harus diselesaikan dalam masalah status final atas dasar solusi dua negara karena Yerusalem adalah kunci untuk mencapai perdamaian di kawasan itu," katanya.


Kantor berita tersebut menunjukkan bahwa selama pertemuan, sejumlah masalah bilateral telah dibahas. Pembahasan urusan bilateral itu termasuk proyek Two Seas Canal (Laut Mati), yang akan memiliki efek positif pada Yordania, Tepi Barat dan Israel.


"Disepakati untuk mempelajari pencabutan pembatasan ekspor perdagangan dengan Tepi Barat, yang akan mengarah pada promosi pertukaran perdagangan (ekspor dan impor) dan investasi antara pasar Yordania dan Palestina," ujar kantor berita itu menambahkan.


Petra melaporkan bahwa pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah pejabat Yordania. Beberapa pejabat itu di antaranya adalah menteri luar negeri, direktur Intelijen Umum, dan penasihat Raja untuk urusan ekonomi.

Credit  republika.co.id

Uni Eropa Siap Kucurkan Dana Atasi Krisis Ekonomi Yordania

Tiga pemimpim Uni Eropa dari kiri ke kanan yaitu Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Inggris, Theresa May, dan Presiden Prancis, Emmanuel Macron. PA

CB, Jakarta - Uni Eropa menyatakan siap mengucurkan dana untuk mengatasi krisis ekonomi yang sedang membekap Yordania. "Negeri ini harus diselamatkan," kata Federica Mogherini, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa kepada wartawan di Amman, Yordania, Ahad, 10 Juni 2018.
Berbicara pada acara jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman al-Safadi, di Amman, Mogherini ingin meyakinkan Yordania bahwa Uni Eropa akan melanjutkan dukungannya terhadap Kerajaan demi menyelamatkan negeri itu dari keterpurukan.


Federica Mogherini. REUTERS

Dia mengatakan, Uni Eropa telah menyiapkan dukungan ekonomi dan keuangan kepada Yordania yang telah berlangsung bertahun-tahun. "Dukungan tersebut akan berlanjut," jelasnya namun dia tidak menjelaskan berapa jumlah dana yang dikucurkan untuk Yordania.
Mogherini tiba di Amman pada Sabtu, 9 Juni 2018, selanjutnya mengadakan pembicaraan dengan Raja Abdullah II mengenai pembangunan di negeri itu. Kunjungan Moghrini itu dilakukan di tengah unjuk rasa di Yordania menuntut penurunan harga barang dan membatalkan RUU Pajak.
Raja Yordania King Abdullah menyambut kedatangan Putra Mahkota Saudi Arabia, Mohammed bin Salman di Amman, Yordania, 4 Agustus 2017. (Muhammad Hamed - Pool /Getty Images)
Unjuk rasa yang berlangsung di hampir seluruh provinsi di Yordania berujung pada pengunduran diri Perdana Menteri Hani al-Mulki. Dia dianggap oleh Raja Abdullah II tidak bisa mengendalikan ekonomi negara, selanjutnya diganti oleh Menteri Pendidikan Omar al-Razzaz untuk membentuk pemerintahan baru.

Untuk anggaran tahun ini, Yordania menderita keterpurukan ekonomi hingga US$ 1,753 miliar atau setara dengan Rp 24,43 triliun (kurs Rp 13.936/dolar). Penderitaan ini dibicarakan oleh para pemimpn GCC di Mekkah, Arab Saudi.

Credit  tempo.co

Perdana Menteri Omar Razzaz, Harapan Baru Masyarakat Yordania

Omar Razzaz, 58 tahun, Perdana Menteri Yordania. Sumber: Twitter

CB, Jakarta - Perdana Menteri Yordania, Hani al-Mulki, pada Senin, 4 Juni 2018, akhirnya melepaskan jabatan setelah gelombang protes masyarakat Yordania menyusul naiknya harga kebutuhan pokok dan RUU Reformasi Pajak. Mulki yang memimpin Yordania sejak Mei 2016, tak punya pilihan selain menutup masa pemerintahannya dengan rapor merah.
Hani Mulki adalah seorang politisi yang ramah dan pandai berbisnis. Sebelum terpilih menjadi Perdana Menteri Yordania, dia pernah menjabat sebagai menteri industri dan perdagangan. Kesuksesannya memimpin dua Kementerian itu, membuat Raja Abdullah II pada Mei 2016 memberikan tanggung jawab sebagai Perdana Menteri untuk menghidupkan kembali ekonomi Yordania yang lesu dan sentimen bisnis yang dilanda gejolak regional.

Sayang, harapan jauh dari kenyataan. Mulki pada Senin kemarin resmi digantikan oleh Omar Razzaz, 58 tahun. Bagi publik Yordania, Razzaz bukan sosok asing. Dia merupakan Menteri Pendidikan Yordania pada era pemerintahan Mulki.

Razzaz menyelesaikan pendidikan S3 bidang ekonomi di Universitas Harvard, Amerika Serikat. Pengalamannya sebagai pejabat senior Bank Dunia, diharapkan Raja Abdullah II bisa meredam aksi protes yang saat ini menjalar hampir ke penjuru Yordania. Gelombang aksi protes terjadi menyusul diberlakukannya kebijakan penghematan, naiknya harga barang-barang dan naiknya pajak.

Dikutip dari situs albawaba.com pada Selasa, 5 Juni 2018, Razzaz merupakan tokoh politik yang sangat dihormati di Yordania. Sejak menjabat sebagai Menteri Pendidikan Yordania pada Januari 2017, Razzaz telah membuat perombakan penting pada sistem pendidikan di Yordania, diantaranya reformasi evaluasi Tawjihi, yakni sebuah ujian Sekolah Menengah Umum di Yordania.
Banyak politisi dan pejabat yang pernah bekerja dengan Razzaz, memiliki pandangan sama tentangnya, yakni dia selalu selalu bisa membuktikan kemampuannya melalui tindakan. Usai penunjukan Razzaz, media sosial di Yordania ramai dengan komentar masyarakat yang menggantungkan harapan pada Razzaz, Perdana Menteri Yordania yang baru

Credit  tempo.co

Raja Abdullah II Terima Pengunduran Diri PM Yordania

Perdana Menteri Yordania Hani Mulki.

Foto: REUTERS/Muhammad Hamed

Ribuan orang sebelumnya turun ke jalan memprotes rencana kenaikan pajak dan tarif BBM

CB, AMMAN - Istana Kerajaan Yordania mengatakan Raja Abdullah II telah menerima pengunduran diri Perdana Menteri Yordania Hani Mulki. Mulki mengajukan pengunduran dirinya kepada Raja Abdullah II pada Senin (4/6), setelah terjadi aksi protes anti-pemerintah besar-besaran.


Ribuan orang telah turun ke jalan dalam beberapa hari terakhir untuk memprotes rencana kenaikan pajak dan rencana kenaikan tarif dasar bahan bakar dan listrik. Aksi protes ini merupakan yang terbesar di Yordania Sejak 2011.

Surat kabar Al-Rai yang dijalani pemerintah melaporkan, Omar Razzaz, seorang reformis terkemuka yang saat ini menjabat sebagai menteri pendidikan, telah dipersiapkan untuk menjadi perdana menteri Yordania berikutnya. Namun sejauh ini belum ada konfirmasi resmi bahwa Razzaz yang merupakan lulusan Harvard, telah ditunjuk sebagai pengganti Mulki.


Dilansir di Arab News, Mulki menjabat selama dua tahun sebagai kepala pemerintahan yang tidak populer di Yordania. Ia bertugas untuk menerapkan reformasi ekonomi yang diajukan oleh Dana Moneter Internasional (IMF).


Keputusan Mulki untuk mengundurkan diri dianggap sebagai langkah untuk meredakan kemarahan publik atas kebijakan ekonomi pemerintah yang telah memicu protes besar. Pengunduran dirinya terjadi setelah kepala polisi Yordania Mayor Jenderal Fadel al-Hamoud mengatakan pasukan keamanan telah menahan 60 orang karena memicu kerusuhan dalam unjuk rasa.


Al-Hamoud menambahkan, 42 anggota pasukan keamanan terluka, beberapa di antaranya oleh kembang api. Namun menurutnya aksi protes masih tetap terkendali.

Credit  republika.co.id

PM Yordania Akhirnya Mengundurkan Diri

Perdana Menteri Yordania Hani Mulki.

Foto: REUTERS/Muhammad Hamed

Dalam beberapa hari terakhir, ribuan demonstran tuntut Mulki mundur

CB, AMMAN -- Perdana Menteri Yordania, Hani Mulki dilaporkan telah mengajukan pengunduran dirinya kepada Raja Abdullah II, pada Senin (4/6). Pengajuan ini diberikan di tengah meluasnya protes atas rencana kenaikan pajak dan langkah-langkah penghematan oleh pemerintah.


Protes anti-pemerintah kali ini merupakan protes terbesar di Yordania sejak 2011. Dalam beberapa hari terakhir, ribuan demonstran memenuhi jalan-jalan menuju ke kantor perdana menteri dan menuntut pengunduran diri Mulki.

Mulki telah menjabat selama dua tahun dan memimpin pemerintahan yang tidak populer. Ia mencoba menerapkan reformasi ekonomi yang diminta oleh Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mengendalikan meningkatnya utang publik.


Perekonomian Yordania telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, sementara pengangguran semakin meningkat. Kondisi ini sebagian besar diakibatkan dari konflik di negara tetangga, Suriah dan Irak.


Pengunduran diri Mulki dilaporkan dua situs berita pemerintah, Hala Akhbar dan Al-Rai, pada Senin (4/6). Namun belum ada pengumuman resmi dari Pemerintah Yordania, meskipun pengunduran dirinya telah diantisipasi secara luas.





Raja Yordania, Raja Abdullah II, merupakan pembuat keputusan utama yang mendesak Mulki untuk mengundurkan diri. Akan tetapi ia juga memposisikan dirinya sebagai pemersatu di dalam pertarungan politik tersebut.


Selama bertahun-tahun, ia sering mengubah atau membubarkan pemerintahan sebagai cara untuk meredakan kemarahan publik. Belum jelas apakah laporan mengenai pengunduran diri Mulki akan menghentikan aksi protes.

Credit  republika.co.id

Ini Alasan Raja Desak PM Yordania Mundur dari Jabatannya

Raja Yordania Abdullah II.

Foto: Reuters/Jonathan Ernst

Penghapusan subsidi roti, makanan pokok bagi rakyat miskin, semakin memicu kemarahan

CB, AMMAN -- Raja Yordania Abdullah diperkirakan akan meminta Perdana Menteri, Hani Mulki mengundurkan diri pada Senin (4/6). Itu sebagai upaya untuk meredam kemarahan yang meluas atas kebijakan ekonomi yang memicu protes terbesar dalam beberapa tahun terakhir.


Pemecatan Mulki dituntut dalam serangkaian protes terhadap kenaikan pajak yang didukung IMF yang telah mengguncang kerajaan. Sumber-sumber mengatakan Raja Abdullah telah memerintahkan Mulki untuk hadir di istananya pada Senin (4/6).

Mulki, seorang politisi yang ramah bisnis, diangkat pada Mei 2016. Ia diberi tanggung jawab menghidupkan kembali ekonomi yang lesu dan sentimen bisnis yang dilanda gejolak regional.


Kemarahan publik terhadap kebijakan pemerintah yang didorong oleh IMF telah tumbuh sejak kenaikan pajak penjualan umum yang curam pada awal tahun ini. Selain itu penghapusan subsidi roti, barang pokok bagi orang miskin juga semakin memicu kemarahan publik. Kenaikan itu telah menyebabkan popularitas Mulki menurun.


Ribuan warga Yordania turun ke jalan-jalan ibu kota, Amman, dan di kota-kota provinsi utama pada hari Ahad (3/6) dalam perpanjangan protes yang dimulai Rabu (25/5) lalu. Protes melebar pada hari Sabtu (2/6) setelah Mulki menolak untuk membuat memo tagihan yang meningkatkan pajak pribadi dan perusahaan. Ia mengatakan itu tergantung kepada parlemen untuk memutuskan.


Para saksi mengatakan para demonstran yang berkumpul di dekat kantor kabinet mengatakan mereka akan bubar hanya jika pemerintah membatalkan tagihan pajak yang dikirim ke parlemen bulan lalu. Menurut para pengkritik, tagihan pajak itu akan memperburuk standar hidup.


"Pemerintah telah membuat kita tidak punya uang. Mereka telah meninggalkan kita dengan tidak ada lagi uang di kantong kita," teriak pengunjuk rasa.


Serikat pekerja yang mewakili puluhan ribu karyawan baik di sektor publik dan swasta juga telah menyerukan pemogokan umum pada hari Rabu, setelah tuntutan mereka untuk membatalkan tagihan ditolak oleh pemerintah. Pemerintah mengatakan perlu lebih banyak dana untuk layanan publik.


Pihaknya berargumen bahwa perubahan pajak mengurangi kesenjangan sosial dengan menempatkan beban yang lebih berat pada orang yang berpenghasilan tinggi dan meninggalkan pekerja negara dengan bayaran yang lebih rendah relatif tanpa cedera. Perekonomian Yordania telah berjuang untuk tumbuh dalam beberapa tahun terakhir dalam menghadapi defisit kronis ketika modal asing swasta dan aliran bantuan menurun.


Para politisi dan ekonom mengatakan bahwa rencana konsolidasi fiskal yang dipaksakan IMF telah memperparah penderitaan orang-orang Yordania yang miskin dan meremas kelas menengah. Para pengunjuk rasa juga mengecam politisi karena menghambur-hamburkan dana publik dan korupsi.


"Tuntutan kami sah. Tidak, tidak untuk korupsi," kata para demonstran mendesak Raja Abdullah, yang dipandang sebagai kekuatan pemersatu, untuk campur tangan dan menindak korupsi secara resmi.

Credit  republika.co.id

Raja Yordania Desak Perdana Menteri Mundur, Harga Barang Naik

Raja Abdullah II dari Yordania. Mark Wilson/Getty Images

CB, Jakarta - Raja Yordania Abdullah II mendesak Perdana Menteri Hani al-Mulki mengundurkan diri menyusul kemarahan massa akibat harga kebutuhan pokok naik dan RUU Reformasi Pajak.
Menurut sumber yang tak bersedia disebutkan namanya kepada Al Jazeera, hingga hari keeempat, ratusan warga Yordania berkumpul di Ibu Kota Amman pada Ahad malam, 3 Juni 2018, waktu setempat, untuk menolak IMF.
"Mereka memprotes harga barang meroket dan RUU Pajak yang dikirimkan pemerintah ke parlemen bulan lalu."

Anak-anak sekolah mencoba menerbangkan layangan biru di sebuah sekolah yang dikelola Perserikatan Bangsa-Bangsa di Amman, Yordania, 12 Maret 2018. REUTERS
Unjuk rasa yang juga berlangsung di beberapa kota provinsi lainnya ini tergolong terbesar di Kerajaan dalam kurun waktu tujuh tahun. Dalam aksinya, para pengunjuk rasa menggelar demonstrasi di dekat kantor kabinet. Mereka meneriakkan yel-yel dan mendesak Perdana Menteri Yordania Hani al-Mulki diganti.
"Dalam RUU Pajak yang diajukan pemerintah ke Parlemen, pemerintah menaikkan pajak hingga sedikitnya lima persen," tulis Al Jazeera.
Mulki diangkat menjadi Perdana Menteri Yordania pada 2016 sekaligus diminta bertanggung jawab meningkatkan ekonomi negara di tengah kerusuhan regional dan krisis pengungsi. "Dia bertemu dengan Raja Abdullah II pada Senin ini di Istana kerajaan."
Anak-anak sekolah mencoba menerbangkan layangan biru di sebuah sekolah yang dikelola Perserikatan Bangsa-Bangsa di Amman, Yordania, 12 Maret 2018. REUTERS
Hiba Quntar, salah seorang anggota Presss Syndictae Yordania, mengatakan kepada Al Jazeera, warga yang turun ke jalan itu menyuarakan isi hatinya. Menurut Quntar, pengganti Mulki telah disiapkan. Kemunngkinan dia bakal diganti oleh Menteri Pendidikan Omar al-Razzaz. "Dia lebih disukai dan diterima oleh rakyat Yordania."

Yordania telah lama menderita masalah ekonomi dan tergantung kepada bantuan asing. Awal tahun ini, Yordania mencabut subsidi roti bagi rakyat dan menghadapi protes atas kenaikan pajak penjualan barang.

Credit  tempo.co

Yordania kutuk peningkatan agresi Israel di Gaza

Pengunjuk rasa mengibarkan bendera Yordania, Palestina dan bendera Islam sambil menyerukan slogan dalam aksi mendukung warga Palestina di Gaza dalam aksi di Amman, Yordania. (ANTARA FOTO/REUTERS/Muhammad H)

Amman, Yordania (CB) - Kabinet Yordania pada Senin (14/5) mengutuk keras "peningkatan serius" agresi Israel di Jalur Gaza menurut siaran kantor berita resmi Yordania, Petra.

Kecaman itu disampaikan saat bentrokan berkecamuk di daerah kantung pesisir itu antara pemrotes Palestina dan personel pasukan keamanan perbatasan Israel, yang menewaskan 55 orang dan melukai lebih dari 2.000 orang lagi.

Dewan tersebut menyatakan penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh Israel terhadap warga sipil yang tak memiliki pertahanan di Jalur Gaza adalah pelanggaran nyata hak politik dan kemanusiaan, serta hukum mereka.

Pada Senin, Kabinet Yordania juga mengecam pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, berjanji akan melanjutkan upaya untuk mencegah konsekuensi dari keputusan semacam itu.

Aksi protes diselenggarakan sehari sebelum peringatan ke-70 Hari Nakba, atau "Hari Bencana" Palestina, yang diperingati oleh rakyat Palestina sebab pada 1948, ratusan ribu orang Palestina diusir dari rumah mereka atau menyelamatkan diri dari kerusuhan ketika Israel dibentuk.

Masih pada Senin, ratusan orang Yordania turun ke jalan untuk memprotes pembukaan provokatif Kedutaan Besar AS di Yerusalem.

Pemrotes, termasuk wakil dari beberapa partai politik, berkumpul di dekat Kedutaan Besar AS di Ibu Kota Yordania, Amman, tempat mereka membakar bendera Israel dan AS.

"Ini adalah tindakan sembrono AS yang hanya akan meningkatkan ketegangan," kata seorang pengunjukrasa kepada Xinhua.

"Kami berada di sini untuk mengirim pesan kepada dunia bahwa Yerusalem Timur adalah Ibu Kota Palestina. Tidak akan ada perdamaian tanpa ini," katanya.

Mereka juga mengutuk pembantaian demonstran sipil di Jalur Gaza oleh pasukan keamanan Israel.

Pada Senin pagi, Menteri Negara Yordania Urusan Media Mohammad Momani mengatakan Israel mesti bertanggung-jawab atas pembunuhan warga sipil Palestina di Jalur Gaza.

"Israel, yang adalah kekuatan pendudukan, bertanggung-jawab atas kejahatan yang dilakukan di Jalur Gaza pada Senin," kata Momani, sebagaimana dikutip kantor berita Petra.

Menteri tersebut mengutuk penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh pasukan keamanan Israel terhadap rakyat Palestina, dan mengatakan ketiadaan solusi masalah Palestina akan meningkatkan kerusuhan di wilayah itu.

Pada Desember lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan pengakuannya atas Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel, dan memerintahkan pemindahan Kedutaan Besar AS untuk Israel ke kota suci yang menjadi sengketa tersebut.

Credit  antaranews.com