Rini Soemarno Mau Jual Gedung BUMN ke Ahok

Menteri BUMN, Rini M. Soemarno di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti



CB, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno berniat menjual gedung kantor kementeriannya di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta. Rini tengah mempertimbangkan rencana itu untuk memangkas pengeluaran Kementerian BUMN untuk biaya operasional.

“Enggak fair dong kalau saya menekankan bagaimana setiap BUMN harus efisien menekankan cost efficiency, sementara Kementerian enggak melakukan efisiensi. Kan sama saja bohong,” kata dia di kantornya, Senin, 15 Desember 2014.

Rini mengungkapkan bekas kantor pusat PT Garuda Indonesia itu terlalu besar untuk kementeriannya. Gedung setinggi 22 lantai itu hanya ditempati 250 orang karyawan.

Rini mengaku menawarkan gedung itu ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Saya tawarkan ke Pak Ahok,” kata dia. “Gedung ini tidak boleh dilepas ke swasta”.

Dia mengatakan sudah membicarakan rencana penjualan gedung tersebut kepada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Gagasan penjualan gedung itu disebutnya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan untuk dijual kepada institusi pemerintah.

Rini berencana menggunakan gedung milik perusahaan pelat merah lainnya untuk disewa. “Nanti kami cari saja BUMN mana yang gedungnya banyak. Kalau perlu nebeng di sana,” katanya.


Credit TEMPO.CO

Ahok Akan Jadikan TNI dan Polisi sebagai PNS DKI

(Foto: Okezone)

 

 

JAKARTA (CB) - Perombakan pejabat di jajaran Pemprov DKI Jakarta yang rencananya akan dilakukan pada bulan ini membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ingin menarik tentara dan polisi menjadi bawahannya.
"Kita juga mau narik dari TNI AD, TNI AL, TNI AU, ada polisi juga yang ingin jadi PNS. Nah kita jadi kita gampang saja, atau kita bisa juga tarik orang-orang dari kementerian," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (15/12/2014).
"Jadi itu yang kita mau lakukan pada reformasi birokrasi. Kita mau terapkan kerja fungsional," imbuhnya.



Rencana perombakan posisi di jajaran Pemprov DKI, dilakukan Ahok karena dirinya tidak ingin jabatan yang disandang PNS DKI dijadikan lahan untuk mencari uang tambahan. "Jadi asumsi saya begini, kami tidak mau ada orang karena jabatannya mau nilep uang, mau memanfaatkan kuasanya buat nilep uang" kata Ahok.
Untuk menilai kinerja para pejabat, suami Veronica Tan itu pun akan melakukan survei tingkat kepuasan warga DKI.
"Kalau enggak puas, SKPD mana nih yang bikin warga enggak puas. Kita bisa analisa, belum tercapai, apa mungkin terlalu tinggi pelayanannya," pungkasnya.



Credit OkeZone