Tampilkan postingan dengan label FILIPINA. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label FILIPINA. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 02 Februari 2019

Menlu RI Tunggu Identifikasi Filipina atas Pelaku Bom Jolo


Polisi berjaga di luar gereja yang menjadi sasaran bom pada Ahad (27/1) di Jolo, Filipina.



CB, PADANG— Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyanpaikan masih menunggu hasil identifikasi pelaku bom bunuh diri gereja di Filipina.

"Kita mendengar kabar pelakunya warga Indonesia, dari kemarin saya sudah berkomunikasi dengan otoritas Filipina namun sampai pagi ini belum terkonfirmasi hasil identifikasinya," kata Menlu Retno, di Padang, Sabtu (2/2), pada acara Diplomacy Festival, di Universitas Andalas.

Menurut dia, dari hasil komunikasi yang dilakukan hingga saat ini proses investigasi dan identifikasi masih berlangsung.

"Hari ini saya masih akan terus melanjutkan komunikasi dengan otoritas Filipina untuk memastikannya," ujar dia lagi.

Retno menyatakan hingga saat ini informasi yang menyebut pelaku adalah WNI masih hipotetikal. "Jika betul WNI itu yang akan kami pastikan," kata dia. 

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Filipina Eduardo Ano menyatakan dua pelaku serangan bom bunuh diri asal Indonesia berada di balik serangan yang terjadi di sebuah gereja Katolik di Pulau Jolo, Filipina Selatan, 27 Januari 2019.         

Serangan yang dilakukan dua orang pelaku yang disebut "pasangan" tersebut mengakibatkan 22 orang meninggal dunia dan 100 orang luka-luka.        

"Yang bertanggung jawab adalah pelaku bom bunuh diri asal Indonesia. Namun, kelompok Abu Sayyaf yang membimbing mereka dengan mempelajari sasaran, melakukan pemantauan rahasia, dan membawa pasangan ini ke gereja," kata Ano, seperti diberitakan ABS-CBN News. 

Seorang pria yang dikenal sebagai "Kamah" yang sekarang menjadi tersangka dalam pengeboman itu, bertindak sebagai salah satu pemandu pasangan Indonesia, kata Ano. 

Ano menambahkan bahwa dia memiliki sumber yang memberitahunya bahwa pengeboman itu adalah "proyek" kelompok teroris lokal Abu Sayyaf. 

 

Credit REPUBLIKA.CO.ID


https://m.republika.co.id/berita/internasional/asia/19/02/02/pma3qu320-menlu-ri-tunggu-identifikasi-filipina-atas-pelaku-bom-jolo




Filipina Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri Gereja Orang Indonesia


Kondisi gereja Katedral Romawi di Jolo, provinsi Sulu, Filipina usai dihantam dua bom, Ahad (27/1)


CB, MANILA— Menteri Dalam Negeri Filipina Eduardo Ano mengatakan pelaku pengeboman di Sulu, Mindano adalah pasangan Indonesia. Para pelaku mendapat bantuan dari kelompok semacam ISIS. 

Berdasarkan informasi dari saksi mata dan sumber terpercaya, kata Ano, ia yakin pelakunya laki-laki dan perempuan asal Indonesia. 

"Mereka orang Indonesia, saya yakin mereka orang Indonesia," kata Ano, yang juga mantan kepala militer tersebut kepada CNN Filipina, Jumat (1/2). 

ISIS sudah mengklaim bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Bom bunuh diri sangat jarang terjadi di Filipina. Serangan bom yang meledak di gereja tersebut menewaskan 22 orang dan melukai lebih dari 100 lainnya.

Pernyataan Ano ini menjadi sebuah simpul baru dalam penyelidikan yang penuh dengan laporan yang tidak konsisten dan terkadang saling bertentangan. 

Menurut salah satu penyidik investigasi kasus ini semakin diperumit dengan lokasi kejadian yang sudah terkontaminasi. 

Sebelumnya para petugas polisi setempat mengatakan bom diledakkan melalui detonator jarak jauh. 

Tapi kemudian Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengatakan serangan ini dilakukan dengan bom bunuh diri. Pernyataan Duterte ini didukung   menteri pertahanannya. 

Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana, mengatakan hasil pemeriksaan tas di pintu masuk gereja menunjukan sulit meletakan bom di sana. Karena itu bom bunuh diri lebih masuk akal.  

"Menurut penyidik forensik, bagian tubuh ini dapat berasal dari dua orang, satu di dalam gereja dan satu lagi di luar," kata Lorenzana. 

Ano mengatakan pasangan pelaku pengeboman ini dibantu kelompok milisi Abu Sayyaf. 

Kelompok separatis kejam yang terkenal dengan penculikan yang mereka lakukan. 

Ano menambahkan orang yang merencanakan serangan berada dibawah instruksi operasi yang menurutnya dibawah ISIS. 

Serangan di Filipina ini membangkitkan kekhawatiran tentang pengaruh ISIS di Asia Tenggara. 

Banyak yang khawatir para teroris dari Malaysia, Indonesia, dan tempat lainnya tertarik untuk datang ke Mindanao.   

Pemerintah Filipina sudah memberlakukan darurat militer di Mindanao sejak para pemberontak dan teroris menyerang Mirawi City pada 2017 lalu. Mereka bertahan selama lima bulan dari serangan udara yang terlihat seperti perang di Suriah dan Irak.  

Serangan ini terjadi setelah diadakannya referendum damai pada 21 Januari lalu. Referendum yang memberikan otonomi kepada masyarakat Muslim Mindanao kecuali kelompok Abu Sayyaf.  

Pada Rabu lalu (30/1) dua orang tewas dalam serangan lemparan granat ke masjid di dekat Zamboanga, provinsi mayoritas Kristen. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini.

 

Credit REPUBLIKA.CO.ID



https://m.republika.co.id/berita/internasional/asia/19/02/01/pm94n3320-filipina-sebut-pelaku-bom-bunuh-diri-gereja-orang-indonesia




Jumat, 01 Februari 2019

Filipina Gempur Abu Sayyaf dari Udara Usai Teror Bom



Filipina Gempur Abu Sayyaf dari Udara Usai Teror Bom
Ilustrasi pasukan Filipina. (REUTERS/Stringer)


Jakarta, CB -- Presiden Filipina, Rodrigo Duterte memerintahkan angkatan bersenjata meluncurkan serangan udara terhadap kelompok militan Abu Sayyaf, yang diduga bertanggung jawab atas insiden bom ganda di salah satu katedral pada akhir pekan lalu.

Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana mengatakan aparat terus mengintensifkan operasi militer terhadap Abu Sayyaf di selatan Provinsi Sulu, termasuk serangan udara ke beberapa wilayah di Kota Jolo.

"Perintah Presiden Duterte adalah untuk menghancurkan Abu Sayyaf," kataseperti dikutip The Strait Times pada Kamis (31/1).


Serangan bom ganda di Gereja Katedral Our Lady of Mt. Carmel pada Minggu (27/1) menewaskan 21 orang dan melukai ratusan lainnya.


Ledakan bom bermula ketika para pelaku meledakkan diri di dalam gereja dan tempat parkir mobil.

Serangan ini merupakan salah satu yang paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir di wilayah tersebut. Pulau ini juga menjadi basis kelompok Abu Sayyaf.

Lorenzana mengatakan telah menerima laporan terkait kemungkinan serangan teror di wilayah itu sejak Agustus lalu. Namun, sayangnya aparat Filipina tetap tak sanggup mengantisipasinya.

Lorenzana menuturkan para penyelidik masih terus melakukan investigasi terkait serangan tersebut demi mencari kemungkinan ada tersangka lainnya yang terlibat, termasuk sepasang warga asal Yaman.

Lorenzana memaparkan dua warga Yaman itu diperkirakan menjadi pelaku yang meledakan sabuk peledak di gereja tersebut.

Berselang beberapa hari setelah insiden di Gereja Katedral Our Lady of Mt. Carmel, sebuah granat meledak di sebuah masjid di Kota Zamboanga. Insiden itu menewaskan dua orang dan melukai empat lainnya.



Kedua insiden ini terjadi ketika Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL) Filipina baru-baru ini disahkan pemerintah. Beleid tersebut merupakan hasil kesepakatan damai antara pemerintah dan salah satu kelompok pemberontak Islam terbesar, Front Pembebasan Islam Moro (MILF), demi mengakhiri pergolakan di selatan Filipina.

Konflik di wilayah itu telah memakan banyak nyawa, menelantarkan jutaan warga miskin Filipina, dan menghentikan pengelolaan investasi di bagian selatan negara.





Credit  cnnindonesia.com





Kamis, 31 Januari 2019

Malaysia Kutuk Serangan Teroris di Filipina



Malaysia Kutuk Serangan Teroris di Filipina
Malaysia mengutuk serangan teroris di Filipina. Foto/Istimewa

JAKARTA - Malaysia mengutuk serangkaian aksi teror yang terjadi di Filipina. Dalam rentang tiga hari wilayah Filipina selatan diguncang serangkaian serangan teroris yang menyasar rumah ibadah.

"Pemerintah Malaysia mengutuk serangkaian serangan teroris yang keji dan pengecut yang meliputi Katedral Our Lady of Mount Carmel di Lolo, Sulu pada 27 Januari 2019 serta Masjid Maharlika di kota zamboanga pada 30 Januari 2019 yang telah menyebabkan hilangnya secara tragis nyawa dan korban luka-luka tak berdosa termasuk prajurit dan warga sipil," kata pemerintah Malaysia dalam rilis yang diterima Sindonews, Kamis (31/1/2019).

Dalam rilisnya, Malaysia juga menyampaikan simpati dan belasungkawa yang paling dalam kepada pemerintah dan warga Filipina serta keluarga korban yang berduka. Negeri Jiran itu berharap para korban luka dapat kembali pulih dengan cepat.


Dalam kesempatan itu, Malaysia juga menegaskan tidak ada warganya yang menjadi korban dalam serangkaian serangan teror itu.

Seperti diwartakan sebelumnya serangan bom kembar terjadi di Katedral Our Lady of Mount Carmel di Lolo, Sulu, pada Minggu (27/1/2019). Serangan yang terjadi pada saat Misa tersebut menewaskan 21 orang. 


Sementara serangan terbaru sebuah granat yang dilemparkan ke sebuah masjid di Filipina Selatan menewaskan dua orang dan melukai empat orang lainnya.





Credit  sindonews.com



Bangladesh Gugat Bank Filipina Atas Kasus Pembobolan Rekening


Bangladesh Gugat Bank Filipina Atas Kasus Pembobolan Rekening
Ilustrasi peretas. (Foto: Istockphoto/gorodenkoff)


Jakarta, CB -- Bangladesh memutuskan bereaksi hukum atas keterlibatan bank Filipina pada salah satu pencurian siber terbesar di dunia. Gubernur bank sentral Bangladesh Fazle Kabir mengatakan akan mengajukan gugatan hukum di New York, Amerika Serikat.

Peretas yang tidak bisa teridentifikasi telah mencuri US81 juta (Rp 1,13 triliun) dari rekening bank sentral Bangladesh di bank sentral AS (Federeal Reserve/The Fed) di New York pada Februari 2016.

Uang tersebut kemudian ditransfer ke Rizal Commercial Banking Corp (RCBC) cabang Manila lalu secara cepat ditarik lantas dicuci di kasino lokal.



Kabir mengatakan pada AFP bahwa kasus bakal diajukan melawan RCBC dan "semua pihak" yang terlibat pencurian guna mencoba mengembalikan dana yang hilang. Dia juga menambahkan telah terjalin kesepakatan antara pihaknya dengan bank sentral AS di New York buat mendukung gugatan.

Bangladesh telah mengirim tim legal ke New York untuk persiapan pertarungan buat mengembalikan dana.

Pada 2016 lalu Filipina sudah mengenakan denda US$21 juta (Rp294,5 miliar) pada RCBC setelah menginvestigasi keterlibatannya pada pencurian. RCBC menolak tuduhan itu kemudian pada 2017 menuduh bank sentral Bangladesh telah melakukan "pengalihan isu".

Pada bulan ini mantan manajer RCBC Maia Deguito dijatuhi hukuman penjara yang panjang dan didenda US$109 juta (Rp1,5 triliun). Deguito merupakan manajer cabang bank yang jadi lokasi transfer pencurian, dia dituduh mengoordinasikan transfer ilegal itu.

Deguito berencana mengajukan banding dan bisa bebas dengan jaminan sampai putusan resmi.


Pencurian ini mengekspos Filipina sebagai surga uang kotor. Peretas dijelaskan menyerang bank sentral AS dengan lusinan permintaan transfer yang mencoba mencuri lebih dari US$850 juta.

Namun sistem keamanan bank dan penulisan yang salah pada beberapa permintaan mencegah kebobolan lebih banyak.

Aksi pencurian itu terjadi pada Jumat, saat bank sentral Bangladesh tutup. Bank sentral AS tutup pada Sabtu dan Minggu, hingga membuat respons terlambat. Bank sentral AS yang mengatur rekening bank sentral Bangladesh telah menyangkal sistem mereka diretas.



Credit  cnnindonesia.com






Rabu, 30 Januari 2019

Masjid di Selatan Filipina Dilempari Granat, Dua Orang Tewas


https: img.okeinfo.net content 2019 01 30 18 2011263 masjid-di-selatan-filipina-dilempari-granat-dua-orang-tewas-DXVCxVoXYP.jpg
Ilustrasi.



MANILA – Sebuah granat yang dilempar ke dalam sebuah masjid di selatan Filipina menewaskan dua orang dan melukai empat lainnya. Serangan tersebut terjadi hanya berselang tiga hari setelah ledakan bom ganda di sebuah gereja di Jolo yang menewaskan 21 orang.

Berdasarkan keterangan pihak keamanan yang dilansir Reuters, Rabu (30/1/2019), insiden itu terjadi lepas tengah malam di Kota Zamboanga, kota mayoritas Kristen di Mindanao. Menyusul serangan tersebut, militer Filipina segera meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan spekulasi melalui media sosial dan menjaga persatuan antarwarga.

Komandan satuan tugas regional Kolonel Leonel Nicolas menekankan bahwa insiden itu "bukanlah tindakan pembalasan".

Dua serangan yang mengguncang Filipina selatan dalam sepekan terakhir terjadi menyusul referendum Bangsamoro yang sukses dan damai pada 21 Januari. Hasil referendum menunjukkan dukungan yang luas dari masyarakat di selatan Filipina untuk status otonomi di wilayah mayoritas Muslim tersebut.
Status otonomi itu digagas guna mengatasi masalah separatisme, kekerasan, kemiskinan dan keterbelakangan pembangunan di wilayah selatan Filipina yang telah terjadi selama bertahun-tahun.

Dewan Ulama Semenanjung Zamboanga mengutuk serangan yang disebutnya sebagai "tindakan setan, tidak rasional, dan tidak manusiawi" dan mendorong masyarakat orang untuk selalu waspada.

Belum diketahui siapa yang bertanggungjawab atas serangan terhadap masjid tersebut, namun pemerintah meyakini kelompok Abu Sayyaf yang berafiliasi dengan ISIS adalah pelaku dari serangan yang terjadi di gereja pekan lalu.          




Credit  okezone.com








Duterte Pastikan Bom Gereja Jolo Serangan Bunuh Diri


Presiden Filipina Rodrigo Duterte.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte.
Foto: AP Photo/Ahn Young-joon

Pengeboman tersebut terjadi enam hari usai referendum Muslim Bangsamoro,





CB, MANILA— Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengatakan ledakan kembar yang menewaskan 20 orang di sebuah gereja di pulau bagian selatan Filipina pada akhir pekan lalu kemungkinan serangan bunuh diri, mengutip taklimat yang disampaikan para panglima kepadanya.


Komentar Duterte berbeda dari pernyataan-pernyataan para perwira militer dan kepolisian pada Selasa (29/1), yang mengatakan bom-bom di dalam dan di luar gereja di Jolo tampaknya diledakkan dari jarak jauh.

Gambar dari kamera keamanan mengenai para tersangka, yang diyakini memasang bom-bom tersebut, telah diperlihatkan kepada media.


Jika bisa dipastikan kebenarannya, pengeboman itu akan menjadi salah satu kasus pertama yang diketahui sebagai serangan bunuh diri di Filipina dan akan sesuai dengan klaim ISIS melalui kantor beritanya, Amaq, pada Senin pagi.


ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.


"Bom itu meledak. Itu terorisme dan bunuh diri. Anda tidak dapat membawa tas-tas plastik, Anda akan ditanya oleh polisi, militer ketika Anda bawa tas pungung," kata Duterte ketika ditanya oleh wartawan untuk menjelaskan keterangan sebelumnya.


Dia menambahkan, "Tetapi Anda dapat melihat semua potongan daging. Kami bahkan melangkahinya."


Ketika ditanya secara terpisah tentang komentar Duterte, Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana mengatakan kemungkinan ledakan kedua dilakukan oleh seorang pengebom bunuh diri.


"Bom pertama yang meledak di dalam gereja tampak ditinggalkan oleh seorang wanita," ujarnya.


Sementara bom kedua yang meledak di pintu masuk sekitar satu setengah menit kemudian, menurut Lorenzana, mungkin dilakukan pengebom bunuh diri seperti terindikasi oleh bagian-bagian tubuh yang terserak.


Pengeboman tersebut terjadi enam hari setelah penyelenggaraan referendum mengenai otonomi bagi kawasan yang sebagian besar berpenduduk orang-orang Islam itu.


Lebih 100 orang menderita cedera selain 20 orang tewas di Jolo dalam salah satu serangan paling mematikan dalam beberapa tahun belakangan di kawasan yang dilanda ketakstabilan.




Credit  republika.co.id






Selasa, 29 Januari 2019

Duterte Minta Militer Hancurkan Abu Sayyaf Terkait Bom Gereja


Duterte Minta Militer Hancurkan Abu Sayyaf Terkait Bom Gereja
Presiden Rodrigo Duterte memerintahkan militer Filipina menghancurkan Abu Sayyaf, kelompok yang diduga menjadi dalang di balik serangan bom di gereja di Jolo. (Reuters/Lean Daval Jr)



Jakarta, CB -- Presiden Rodrigo Duterte memerintahkan angkatan bersenjata Filipina untuk menghancurkan Abu Sayyaf, kelompok yang diduga menjadi dalang di balik serangan bom ganda di salah satu gereja di Jolo pada Minggu (27/1).

Perintah ini disampaikan langsung oleh Duterte kepada Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana, pada Senin (28/1).

"Mengenai Abu Sayyaf, hancurkan mereka (karena pengeboman itu) dan untuk semua kekejaman mereka selama ini," ujar Lorenzana sebagaimana dikutip AFP.


Pernyataan ini disampaikan setelah militer Filipina mengungkap bahwa mereka menduga kuat Abu Sayyaf merupakan otak di balik serangan yang menewaskan 20 orang di gereja tersebut.


Juru bicara militer Filipina, Gerry Besana, mengatakan bahwa pihaknya menduga serangan itu didalangi oleh salah satu kelompok yang memiliki kaitan dengan Abu Sayyaf, Ajang-Ajang.

"Tahun lalu pemimpin mereka tewas. Ada laporan yang konsisten menyebut bahwa mereka akan membalas," kata Besana.

Abu Sayyaf sendiri sudah berbaiat kepada ISIS, kelompok teror yang memang mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Namun, Rommel Banlaoi dari Institut Filipina untuk Perdamaian berpendapat bahwa meski Abu Sayyaf telah berbaiat kepada ISIS, anggota Ajang-Ajang yang beragam belum tentu melakukan hal serupa.

Meski demikian, Banlaoi mengakui bahwa salah satu pemimpin faksi Ajang-Ajang adalah Hatib Sawadjaan, seorang simpatisan ISIS yang merupakan mertua militan asal Malaysia, Amin Baco.

Baco sempat digadang-gadang menjadi pengganti emir ISIS di Asia Tenggara untuk menggantikan Isnilon Hapilon yang tewas dalam pertempuran di Marawi pada 2017 lalu.




Credit  cnnindonesia.com





Manila Akan Kejar Dalang Serangan Bom Gereja di Filipina Selatan


Tentara Filipina mengamankan gereja Katedral di Jolo, provinsi Sulu, yang jadi sasaran ledakan bom pada hari Minggu, 27 Januari 2019. [PHILLIPINE STAR]
Tentara Filipina mengamankan gereja Katedral di Jolo, provinsi Sulu, yang jadi sasaran ledakan bom pada hari Minggu, 27 Januari 2019. [PHILLIPINE STAR]

CB, Jakarta - Filipina bersumpah akan memburu dan melawan dalang pelaku ledakan bom kembar pada Minggu, 27 Januari 2019. Serangan ini terjadi enam hari setelah di gelarnya referendum untuk otonomi yang lebih luas di Mindanao, Filipina selatan.
“Musuh negara telah menantang kemampuan pemerintah dalam menjaga keamanan warga negara. Angkatan Bersenjata Filipina akan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan ini dan bergegas dalam menghadapi para pelaku kriminal yang murtad,” kata Salvador Panelo, Juru bicara Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

Dikutip dari reuters.com, Senin, 28 Januari 2019, kelompok radikal Islamic State atau ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Klaim ISIS disampaikan melalui kantor berita Amaq dengan menyebutnya sebagai bom kembar bunuh diri.
Serangan pada Minggu, 27 Januari 2019, terjadi di sebuah gereja kathedral di Kepulauan Jolo, Provinsi Sulu, Filipina. Ledakan kedua terjadi di bagian luar gereja yang melukai aparat keamanan saat hendak ke lokasi ledakan. Serangan ini menewaskan 120 orang.

Kepolisian Filipina masih melakukan investigasi menyusul adanya kecurigaan keterlibatan Abu Sayyaf, sebuah kelompok radikal yang berafiliasi dengan ISIS dan terkenal bengis karena tindakan pengeboman dan kebrutalannya.

“Mereka (kelompok pelaku pengeboman) ingin pamer dan menyebarkan kekacauan,” kata Kepala Kepolisian Oscar Albayalde dalam wawancara dengan radio DZMM.
Serangan terhadap gereja kathedral di Kepulauan Jolo menewaskan pula lima aparat keamanan dan 20 aparat kepolisian.
Wilayah Jolo di Filipina selatan terkenal sebagai tempat bercokolnya kelompok-kelompok radikal yang suka melakukan aksi penculikan dan pembajakan. Kelompok garis keras itu, juga memenggal warga negara asing ketika tuntutan uang tebusan tak dipenuhi.






Credit  tempo.co



Abu Sayyaf Diduga Jadi Otak Pengeboman Gereja Filipina


Abu Sayyaf Diduga Jadi Otak Pengeboman Gereja Filipina
Serangan di gereja Katolik di Jolo, MIndanao pada Minggu (27/1) menewaskan 21 orang. (AFP/Nickee Butlangan)




Jakarta, CB -- Pihak berwenang Filipina menyatakan kelompok Islam radikal yang terkait dengan Abu Sayyaf merupakan tersangka utama pengeboman di Gereja Katolik di Jolo yang menewaskan 21 orang pada Minggu (27/1).

Faksi Ajang-Ajang disebut bertanggung jawab atas serangan terburuk dalam beberapa tahun terakhir di Filipina tersebut, dengan motif balas dendam.

"Tahun lalu pemimpin mereka tewas. Ada laporan yang konsisten menyebut bahwa mereka akan membalas," kata Gerry Besana, juru bicara militer Filipina seperti dikutip AFP, Senin (28/1). 




Menurut militer, kelompok itu terkait dengan Abu Sayyaf, militan yang kerap melakukan aksi penculikan demi tebusan dan berbasis di Jolo, Mindanao, Filipina Selatan.

"Ya, kami melihat mereka di CCTV. Ada saudara seorang pemimpin [mereka] yang tewas," kata Besana merujuk pada CCTV di luar gereja. "Ia terlihat bersama dua anggota Ajang-Ajang."

Abu Sayyaf juga bertanggung jawab atas serangan terburuk di Filipina pada 2004, ketika mereka meledakkan kapal feri di Manila Bay yang menewaskan 116 orang.

Belum tentu terkait dengan ISIS

Sebelumnya, Kelompok Negara Islam atau ISIS mengklaim berada di balik serangan di gereja tersebut.

Meski begitu, Rommel Banlaoi dari Institut Filipina untuk Perdamaian berpendapat bahwa meski Abu Sayyaf telah berbaiat kepada ISIS, anggota Ajang-Ajang yang beragam belum tentu melakukan hal serupa.



"Tidak semua anggota Ajang-Ajang pro-ISIS, namun semuanya anggota Abu Sayyaf," ujarnya. "[Ajang-Ajang] tidak berafiliasi dengan ISIS."

Sementara itu, grup pemantau kelompok jihadis SITE Intelligence Group menyebut bahwa ISIS mengklaim dua pengebom bunuh diri meledakkan bom rompi. Padahal, laporan militer menyebut bom kedua yang meledak di gereja diletakkan di sebuah motor di area parkir.

Polisi menduga bom itu diledakkan dengan remot kontrol.

Pihak berwenang Filipina juga tidak menyebut soal keterlibatan ISIS.




Credit  cnnindonesia.com





Senin, 28 Januari 2019

Putin Siap Bantu Filipina Perangi Teror Usai Bom Gereja


Presiden Rusia, Vladimir Putin, siap membantu Filipina memerangi terorisme setelah serangan bom ganda di sebuah gereja menewaskan 20 orang pada Minggu (27/1). (Mikhail Metzel/TASS Host Photo Agency/Pool via Reuters)

Jakarta, CB -- Presiden RusiaVladimir Putin, menyatakan siap membantu Filipina dalam memerangi terorisme setelah serangan bom ganda di sebuah gereja menewaskan 20 orang pada Minggu (27/1).

"Saya berharap dalang dan pelaku kejahatan ini akan mendapat hukuman setimpal. Saya ingin menegaskan kembali kesiapan kami untuk lebih meningkatkan interaksi dengan mitra Filipina dalam memerangi ancaman teroris dalam semua bentuk dan manifestasinya," kata Putin, Senin (28/1).

Dalam pesan yang diunggah melalui situs kantor pemimpin Rusia tersebut, Putin juga mengatakan bahwa ia sudah menyampaikan belasungkawa kepada Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, terkait insiden tersebut.


Di bawah pemerintahan Duterte, Filipina mulai menjauh dari sekutu terdekatnya, Amerika Serikat, dan mendekatkan diri ke Rusia dan China. 

Rusia dan Filipina bahkan sudah membicarakan sejumlah kemungkinan jual beli senjata. Namun, Putin tak menjabarkan lebih lanjut bantuan yang dimaksud dalam pernyataannya.

Selain Putin, sejumlah pemimpin lain juga mengucapkan belasungkawa, mulai dari Paus Fransiskus hingga Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau.


Dalam sebuah kicauan di akun Twitter resminya, Trudeau menyebut serangan tersebut sebagai tindakan pengecut yang tercela.

Indonesia juga menyampaikan belasungkawa atas insiden tersebut dan berharap korban terluka segera pulih.

Insiden tersebut terjadi di sebuah katedral di Jolo, Mindanao, pada Minggu (27/1) pagi, tepat saat misa pertama dilaksanakan. Bom susulan meledak sesaat setelah para tentara merespons ledakan pertama. 

Kelompok militan ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan yang disebut-sebut paling mematikan di Jolo dalam beberapa tahun terakhir itu. Pulau ini sendiri merupakan basis kelompok Islam garis keras Abu Sayyaf.


Sebelumnya, militer Filipina mengatakan wilayah Mindanao merupakan basis militan Islam dan menyebut aksi pengeboman kali ini sebagai aksi terorisme.

"Motifnya sudah pasti terorisme. Mereka adalah orang yang tidak menginginkan perdamaian. Yang menyedihkan, peristiwa ini terjadi tepat setelah undang-undang Bangsamoro sudah diratifikasi," ujar Letkol Gerry Besana seperti dilaporkan AFP

Duterte sendiri dilaporkan sangat geram karena serangan ini terjadi tak lama setelah pengesahan undang-undang untuk memperluas otonomi di daerah mayoritas Muslim di Mindanao.

Undang-undang tersebut merupakan hasil dari kesepakatan damai antara pemerintah dan salah satu kelompok pemberontak Islam terbesar, Front Pembebasan Islam Moro (MILF).

Daerah otonomi itu mencakup sebagian besar wilayah Mindanao, termasuk Sulu, lokasi gereja target pemboman itu berada.

Namun, Sulu menolak undang-undang yang memberikan otonomi lebih luas tersebut, meski mereka masih menjadi bagian daerah tersebut setidaknya hingga 2022 mendatang.



Credit CNN Indonesia


https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190128181630-134-364524/putin-siap-bantu-filipina-perangi-teror-usai-bom-gereja


Duterte Berang soal Serangan Bom Ganda di Gereja Filipina

Presiden Rodrigo Duterte dikabarkan marah menanggapi dua bom yang meluluhlantakkan Gereja Katedral di Jolo dan menewaskan 20 orang pada Minggu (27/1). (Reuters/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Presiden Rodrigo Duterte dikabarkan marah menanggapi dua bom yang meluluhlantakkan Gereja Katedral di Jolo, Filipina selatan, dan menewaskan 20 orang pada Minggu (27/1). 

"Dia (Duterte) sangat marah. Selain itu, dia juga kecewa karena meskipun proses perdamaian (di Filipina) terus dilakukan, masih ada pasukan tertentu yang menebar teror dan membunuh orang-orang," kata juru bicara Duterte, Salvador Panelo, dalam jumpa pers di Manila, Senin (28/1).

Panelo mengatakan sang presiden telah memerintahkan angkatan bersenjata Filipina (AFP) "untuk menjaga keamanan warga sipi, merawat korban terluka, dan memberikan bantuan kepada keluarga korban."


Dia juga mengatakan Duterte akan terbang ke Jolo pada Senin sore untuk meninjau lokasi bom di Gereja Katedral Our Lady of Mt. Carmel.

"Dia telah memerintahkan AFP untuk melakukan langkah-langkah mencegah insiden seperti ini terulang lagi," ujar Panelo seperti dikutip The Inquirer.

Dalam kesempatan itu, Panelo enggan berkomentar banyak ketika ditanyai apakah insiden bom berkaitan dengan Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL) Filipina yang baru-baru ini disahkan pemerintah. 

Undang-undang yang baru disahkan itu merupakan hasil kesepakatan damai antara pemerintah dan salah satu kelompok pemberontak Islam terbesar, Front Pembebasan Islam Moro (MILF), demi mengakhiri pergolakan di selatan Filipina.

Konflik tersebut telah memakan banyak nyawa, menelantarkan jutaan warga miskin Filipina, dan menghentikan pengelolaan investasi di bagian selatan negara.

"Dia akan menunggu penyelidikan. Tentu saja, kami menyadari bahwa ISIS mengklaim (insiden itu) tapi dalam jumpa pers lainnya salah satu kelompok teroris lain juga mengaku bertanggung jawab atas insiden itu, jadi kita harus menunggu penyelidikan, siapa pelakunya dan apakah itu kelompok atau individu," tutur Panelo.

Ledakan bom bermula ketika para pelaku meledakkan sabuk peledak yang dikenakan di dalam gereja dan tempat parkir mobil.

Serangan ini merupakan salah satu yang paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir di wilayah tersebut. Pulau ini juga menjadi basis kelompok Islam garis keras, Abu Sayyaf.

Sebelumnya, militer Filipina mengatakan wilayah Mindanao merupakan basis militan Islam dan menyebut aksi pengeboman kali ini sebagai aksi terorisme.

"Motifnya sudah pasti terorisme. Mereka adalah orang yang tidak menginginkan perdamaian. Yang menyedihkan, peristiwa ini terjadi tepat setelah undang-undang Bangsamoro sudah diratifikasi," ujar Letkol Gerry Besana seperti dilaporkan AFP.

Credit CNN Indonesia



https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190128165105-106-364496/duterte-berang-soal-serangan-bom-ganda-di-gereja-filipina




Minggu, 27 Januari 2019

Dua ledakan bom di Filipina selatan tewaskan 21 orang


Ilustrasi ledakan bom (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)


Manila (CB) - Dua bom saat misa Minggu di sebuah gereja di Filipina selatan menewaskan sedikitnya 21 orang dan melukai 71 lainnya, kata pejabat keamanan.

Peristiwa itu terjadi beberapa hari setelah referendum otonomi di wilayah mayoritas Muslim itu dimenangkan suara "Ya" (mendukung).

Ledakan pertama muncul di dalam katedral di Jolo, di Provinsi Sulu, disusul ledakan kedua di tempat parkir mobil, hingga menewaskan personel militer dan warga sipil, kata pejabat.

Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut.

Pengeboman terjadi setelah muncul pengumuman pada Jumat, yang menyebutkan bahwa daerah itu, wilayah mayoritas Muslim di negara yang mayoritas penduduknya memeluk Katolik, mengesahkan rencana pemerintahan mandiri pada 2020. Langkah tersebut meningkatkan harapan perdamaian di negara itu, yang beberapa wilayahnya dilanda konflik, sekaligus salah satu negara termiskin di Asia.

Referendum pada Senin lalu menghasilkan 85 persen suara dukungan bagi pembentukan wilayah otonomi bernama Bangsamoro. Meskipun Sulu menjadi salah satu dari sedikit daerah yang menolak otonomi, daerah itu tetap akan menjadi bagian entitas baru tersebut.

Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana menyebut serangan itu sebagai tindakan pengecut dan meminta warga setempat untuk waspada dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mencegah terorisme menang.

"Kami akan menggunakan kekuatan penuh hukum untuk mengadili para pelaku di balik insiden ini," kata Lorenzana dalam sebuah pernyataan.

Warga sipil menanggung serangan itu, yang juga menewaskan tujuh tentara.

Juru Bicara Komando Militer Mindanao Barat Kolonel Gerry Besana mengatakan pemeriksaan material bom akan mengungkap dalang serangan.

Kepala Kepolisian Nasional Oscar Albayalde mengatakan gerilyawan kelompok Abu Sayyaf kemungkinan terlibat dalam insiden itu.

"Mereka ingin menggangu keamanan dan ketertiban, mereka ingin unjuk kekuatan dan menabur kekacauan," kata Albayalde di radio.

Jolo adalah benteng Abu Sayyaf, yang dikenal lewat serangkaian pengeboman dan kebrutalan, serta berbaiat kepada ISIS. Gerilyawan kelompok itu juga sering terlibat dalam pembajakan dan penculikan.

Referendum pekan lalu digelar pada masa-masa kritis Filipina, yang berharap dapat mengakhiri konflik separatis puluhan tahun di Mindanao yang menurut para ahli telah meningkatkan ekstremisme.

Konflik itu dikhawatirkan dapat menarik gerilyawan asing ke Mindanao untuk memanfaatkan perbatasan yang rapuh, hutan dan pegunungan, serta melimpahnya persenjataan, sebut Reuters.


Credit AntaraNews


https://m.antaranews.com/berita/792042/dua-ledakan-bom-di-filipina-selatan-tewaskan-21-orang




Delapan orang tewas dalam dua ledakan di Jolo, Filipina


ilustrasi ledakan bom (ANTARA News/Handry Musa/2017)


Kota Zamboanga, Filipina(CB) - Dua ledakan granat di luar satu gereja di pusat kota Jolo, Sulu, Filipina Selatan, menewaskan delapan orang --termasuk lima prajurit-- dan melukai tujuh orang lagi pada Ahad, kata polisi.

Inspektur Senior Polisi Pablo Labra II, Direktur POlisi Sulu, mengatakan kedua ledakan tersebut terjadi sekitar pukul 08.28, Ahad, di luar Our Lady of Mount Carmel Cathedral, saat missa sedang berlangsung.

Labra mengatakan mereka belum bisa memastikan apakah peristiwa itu adalah perbuatan anggota Abu Sayyaf dan apakah granat tersebut dilemparkan oleh tersangka yang mengendarai sepeda motor.

Nama prajurit yang tewas, serta enam prajurit yang cedera, belum diketahui, kecuali mereka berasal dari Batalion Infantri Ke-35 Angkatan Darat yang bertugas untuk mengamankan gereja itu yang berada di Barangay Walled City, kata Labra.

Sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Filipina, PNA --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad siang, Labra mengatakan ketiga warga sipil yang tewas dan satu orang lagi, yang termasuk di antara tujuh orang yang cedera, adalah pejalan kaki.

Polisi masih menyelidiki peristiwa tersebut.

Labra menyatakan tentara dan personel polisi tambahan telah dikerahkan untuk menjaga kedamaian dan ketenangan di pusat kota Jolo, setelah ledakan.

Sementara itu, Kepala PNP Direktur Jenderal Oscar Albayalde mengutuk kedua pemboman di Jolo pada Ahad pagi tersebut. Ia meyakinkan bahwa keadilan akan ditegakkan sesegera mungkin.

Credit AntaraNews



https://m.antaranews.com/berita/791994/delapan-orang-tewas-dalam-dua-ledakan-di-jolo-filipina





Referendum Hasilkan Otonomi Lebih Besar Bagi Muslim Moro

Muslim Mindanao menggelar shalat berjamaah dekat Istana Presiden Filipina di Manila, saat berunjuk rasa menuntut kemerdekaan Bangsa Moro.

CB, MANILA -- Wilayah mayoritas Muslim di Filipina selatan, Mindanao telah memenangkan suara "Ya" dalam referendum pekan ini. Referedum tersebut berisi tentang otonomi yang lebih besar bagi bangsa Muslim Moro, sehingga meningkatkan harapan untuk perdamaian di salah satu wilayah Asia yang paling dilanda konflik.

Dilansir Channel News Asia edisi Sabtu (26/1), Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL) Filipina, yang bersejarah itu secara resmi disahkan pada Jumat (25/1) waktu setempat. Komisi Pemilihan Umum (Comelec), yang berfungsi sebagai Dewan Canvasser Plebisit Nasional (NPBOC) mengatakan, 85 persen mengatakan "Ya" untuk menciptakan daerah yang dikelola sendiri di bagian Mindanao.

"Sementara sebanyak 190 ribu suara menolak undang-undang tersebut," kata laporan Comelek.

Pengumuman tersebut dikeluarkan setelah pemungutan suara resmi diselesaikan pada Jumat malam. Pengesahan BOL menandakan Wilayah Otonomi di Mindanao Muslim (ARMM) di Filipina Selatan akan diganti dengan Wilayah Otonomi Bangsamoro di Mindanao Muslim (BARMM). Hal ini pun membuka jalan bagi transisi tiga tahun menuju pemilihan untuk badan legislatif yang akan pilih seorang eksekutif.

Pemungutan suara dimulai pada Senin (21/1) di Provinsi Maguindanao, Lanao Del Sur, dan Provinsi Pulau Basilan, Tawi-tawi dan Sulu serta Kota Besar Cotabato dan Isabela. Sementara tahap kedua BOL akan diselenggarakan pada 6 Februari mendatang. Enam kota kecil di Lanao del Norte dan 39 desa di enam kabupaten Provinsi Cotabato dan daerah sekitarnya akan memberi suara dalam keikut-sertaan mereka di wilayah otonomi.

Pemungutan suara yang dilakukan Senin (21/1) merupakan puncak dari proses perdamaian yang penuh gejolak antara separatis dan pemerintah. Referedum ini juga bertujuan menyelesaikan konflik selama beberapa dekade yang telah menghambat pembangunan.

Ketidakstabilan dan tingginya tingkat pengangguran dan pemuda yang tidak bersekolah, membuat daerah subur itu membuat perekrutan untuk bandit dan ekstrimis Islam. Mereka mengeksploitasi keluhan tentang pengabaian negara dan memicu dengan membuat narasi kepalsuan soal pemerintah dalam proses perdamaian.

Oleh karenanya, pengesahan Undang-Undang oleh sekitar 1,74 juta di wilayah baru yang disebut Bangsamoro (bangsa Moros) itu akan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menghasilkan dan menginvestasikan lebih banyak uang dalam infrastruktur, sekolah, perawatan kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi sekitar lima juta penduduknya, sehingga para pemudanya tak terbengkalai.

Berdasarkan undang-undang itu, pengadilan Hukum Islam akan dibuka di wilayah tersebut, dan Pemerintah Pusat Filipina akan menyerahkan wewenang administrasinya di Mindanao kepada Pemerintah Bangsamoro. Perairan di Wilayah Bangsamoro akan secara bersama dikelola oleh Pemerintah Nasional dan Pemerintah Bangsamoro. Pemerintah Otonomi akan bertanggung-jawab dalam pengelolaan sumber daya energi.

Pemerintah pusat akan mengawasi pertahanan, keamanan, dan kebijakan luar negeri serta moneter, dan segera menunjuk otoritas transisi yang dinominasikan oleh Front Pembebasan Islam Moro (MILF). Wakil Presiden Filipina Leni Robredo mengatakan, sangat penting pemerintah pusat membantu Bangsamoro membangun ekonomi progresif dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab.

"Mari kita jaga dan dukung kemajuan proses ini karena ini belum akhir dari perjuangan untuk perdamaian," kata Robredo.

Seperti diketahui, pemungutan suara untuk referedum ini dilakukan pada saat kritis Filipina, yang membuat faksi-faksi MILF kecewa melepaskan diri dan mengikuti kelompok-kelompok bersenjata lainnya dalam berjanji setia kepada ISIS. Hal itu memicu kekhawatiran bahwa para pejuang yang melarikan diri dari Irak dan Suriah akan bergabung dengan kaum radikal dari Malaysia dan Indonesia untuk beralih ke Mindanao untuk memanfaatkan perbatasan berpori, hutan dan gunung, dan memersiapkan banyak senjata.

Undang-undang darurat telah diberlakukan di Mindanao sejak aliansi ekstremis menyerbu Kota Marawi pada 2017 dan mendudukinya selama lima bulan. Kala itu terjadi konflik paling sengit dan terpanjang di Filipina sejak Perang Dunia Kedua.

Militer mengatakan, tiga sisa aliansi itu terbunuh pada Kamis ketika pasukan menemukan kamp di hutan. Militer merilis gambar parit dan apa yang dikatakannya adalah perlengkapan ISIS.

Mohagher Iqbal, negosiator perdamaian utama MILF, mengatakan di TV pada Kamis bahwa ia berharap serpihan radikal dari kelompok separatis, seperti yang dimiliki Pejuang Kemerdekaan Islam Bangsamoro (BIFF), akan mengakui keinginan rakyat untuk perdamaian.

"Salah satu pemimpin BIFF telah dijangkau," katanya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.



Credit REPUBLIKA.CO.ID


https://m.republika.co.id/berita/internasional/asia/19/01/26/ply4kn409-referendum-hasilkan-otonomi-lebih-besar-bagi-muslim-moro


Sabtu, 26 Januari 2019

UU Bangsamoro Disahkan Setelah Jajak Pendapat Filipina

Suasana konflik tentara Filipina dan pejuang Bangsamoro. (Sgt Christian Santos/33rd IB/6th IB/Armed Forces of the Philippines/Handout via REUTERS)

Jakarta, CB -- Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL) Filipina, yang bersejarah, secara resmi disahkan pada Jumat (25/1), setelah referendum memberikan otonomi menyeluruh buat Muslim Moro, demikian laporan media setempat.

Harian daring SunStar, yang bermarkas di Manila, mengutip Komisi Pemilihan Umum (Comelec), yang berfungsi sebagai Dewan Canvasser Plebisit Nasional (NPBOC) dan mengatakan suara "Ya" telah menang.


Lebih dari 1,54 juta orang memberi suara "Ya" untuk menyetujui BOL, sementara sebanyak 190 ribu suara menolak undang-undang tersebut, kata laporan itu.

Pengumuman tersebut dikeluarkan setelah pemungutan suara resmi diselesaikan pada Jumat malam, demikian laporan Kantor Berita Turki, Anadolu.

Pengesahan BOL berarti Wilayah Otonomi di Mindanao Muslim (ARMM) di Filipina Selatan akan diganti dengan Wilayah Otonomi Bangsamoro di Mindanao Muslim (BARMM).

Pemungutan suara dimulai pada Senin (21/1) di Provinsi Maguindanao, Lanao Del Sur, dan Provinsi Pulau Basilan, Tawi-tawi dan Sulu serta Kota Besar Cotabato dan Isabela.

Tahap kedua BOL akan diselenggarakan pada 6 Februari. Enam kota kecil di Lanao del Norte dan 39 desa di enam kabupaten Provinsi Cotabato dan daerah sekitarnya akan memberi suara dalam keikutsertaan mereka di wilayah otonomi.

Undang-Undang tersebut, yang ditandatangani oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte tahun lalu, dirancang untuk memberi otonomi menyeluruh buat orang Muslim, selain kemajuan kehakiman dan ekonomi.

Berdasarkan undang-undang itu, pengadilan Hukum Islam akan dibuka di wilayah tersebut, dan Pemerintah Pusat Filipina akan menyerahkan wewenang administrasinya di Mindanao kepada Pemerintah Bangsamoro.

Perairan di Wilayah Bangsamoro akan secara bersama dikelola oleh Pemerintah Nasional dan Pemerintah Bangsamoro.

Pemerintah Otonomi akan bertanggung-jawab dalam pengelolaan sumber daya energi.

Selain itu, bekas petempur Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) akan bisa bergabung dengan pasukan resmi.


Credit CNN Indonesia

https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190126143120-134-364068/uu-bangsamoro-disahkan-setelah-jajak-pendapat-filipina





Senin, 21 Januari 2019

Filipina Gelar Referendum Perluasan Otonomi Muslim Mindanao

Pejuang MILF

CB, MANILA -- Hampir tiga juta orang Filipina tercatat untuk memberikan suara mereka pada Senin (21/1) dalam pemungutan suara bersejarah sebagai penentu perluasan daerah otonomi di wilayah mayoritas Muslim di Mindanao, Filipina. Hal itu telah tertera pada Undang-Undang Organik Bangsamoro sebagai hasil kesepakatan damai antara pemerintah dan Kelompok Pemberontak Fron Pembela Islam Moro (MILF) guna mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade.

"Kami sangat bersemangat untuk memilih. Dalam hati kami bahwa suara Ya untuk perdamaian," ujar dalah satu pemilih Mindanaoan Baimon Kambal Makakua seperti dikutip Channel News Asia, Senin. 

Makakua tengah berusaha menemukan namanya dalam daftar pendaftaran pemilih sementara jajak pendapat yang dibuka pukul 7 pagi waktu setempat. "Di sini, di Mindanao, selalu ada konflik. Di berbagai daerah, kita mengalami konflik. Selalu. Jika suara Ya menang, tidak akan ada lagi konflik. Ini adalah kesempatan kita. Kita tidak akan lagi takut. Sekali lagi, ini adalah kesempatan kita," tegas Makakua menambahkan.

Komisi Pemilihan Umum Filipina mengharapkan sebesar 75 persen jumlah pemilih ikut berpartisipasi memberikan hak suaranya. Undang-undang yang dipilih pada Senin ini sebenarnya telah diberlakukan tahun lalu, namun ada prasyarat ratifikasi oleh konstituen wilayah yang ingin bergabung sehingga tertunda pada awal 2019.

Seperti diketahui, MILF merupakan organisasi yang memisahkan diri dari Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF). Organisasi induk MNLF telah mencari kemerdekaan di pulau Mindanao Selatan yang bergolak dari tahun 1976, ketika memasuki perjanjian damai dengan pemerintah.

Hal itu menyebabkan ketidakpuasan di antara beberapa anggota yang mengarah pada pembentukan MILF. Meski demikian, pakta antara MNLF dan pemerintah Filipina telah mengarah pada pembentukan Daerah Otonomi Muslim Mindanao (ARMM), yang sebagian besar dianggap sebagai percobaan gagal sebab tidak mampu memadamkan pemberontakan bersenjata di wilayah tersebut.

Sementara entitas otonom baru yang dibayangkan yang disebut Daerah Otonomi Muslim Bangsamoro Mindanao (BARMM) akan menggantikan ARMM. Entitas baru akan beralih ke pemilihan perdana yang diusulkan pada tahun 2022. Nantinya, konstituen akan dapat memilih parlemennya sendiri dan menteri utama. Anggota otoritas transisi tersebut akan ditunjuk oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

Kini, nasib proses perdamaian berada di tangan konstituen yang berhak memilih. Ratifikasi Undang-Undang Organik Bangsamoro akan mengarah pada penghilangan senjata dari sekitar 30 ribu militan MILF. Sebagai imbalan, paket sosial-ekonomi akan memungkinkan mereka beralih ke kehidupan sipil.



Credit REPUBLIKA.CO.ID

https://m.republika.co.id/berita/internasional/asia/19/01/21/ploi48415-filipina-gelar-referendum-perluasan-otonomi-muslim-mindanao




Kamis, 17 Januari 2019

RI Sentil Malaysia Karena Pasif Dalam Pembebasan Sandera


RI Sentil Malaysia Karena Pasif Dalam Pembebasan Sandera
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal. (CNNIndonesia/Natalia Santi)


Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri Indonesia mengeluhkan sikap pemerintah Malaysia. Sebab selama ini Negeri Jiran tak memberikan kontribusi dalam proses pembebasan warga Indonesia yang diculik kelompok Abu Sayyaf di wilayah mereka.

Indonesia bersama Malaysia dan Filipina telah sepakat membentuk kerja sama trilateral untuk memperketat pengamanan di perairan Sulu, Sabah, dan sekitarnya. Hal itu dilakukan setelah marak penculikan dan perompakan di wilayah itu oleh Abu Sayyaf pada 2016-2017 lalu.

"Para sandera diculik di wilayah Malaysia, tapi dalam proses pembebasannya tidak ada kontribusi pemerintah malaysia sama sekali," ucap Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, melalui pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, pada Rabu (16/1).


Pernyataan itu diutarakan Iqbal menyusul pembebasan Samsul Saguni, salah satu WNI yang disandera Abu Sayyaf saat melaut di perairan Sabah pada 11 September lalu. Saat itu, Samsul tak sendiri.


Salah satu rekannya yang berada di kapal ikan yang sama, Usman Yunus, juga ikut diculik Abu Sayyaf. Namun, Usman berhasil dibebaskan lebih dulu pada 7 Desember lalu.

Sementara itu, Samsul berhasil dibebaskan di Jolo pada Selasa (15/1) sekitar pukul 16.30 waktu lokal, setelah empat bulan disandera Abu Sayyaf. Iqbal menyatakan pemerintah Filipina selalu membantu dalam upaya pembebasan sandera.

Menurut Iqbal, pembebasan Samsul dilakukan tanpa tebusan.

"Tidak ada tebusan. (Pembebasan) lebih karena memanfaatkan aset-aset kita di sana. Gubernur Syakur Tan misalnya, dia merupakan kontak lama kita," kata Iqbal.


Iqbal mengatakan saat ini Samsul masih berada di Pangkalan Militer Westmincon, Jolo, untuk diperiksa kesehatannya sebelum diterbangkan ke Zamboanga City.

Proses pemulangan, kata Iqbal akan segera dilakukan setelah Samsul diserahterimakan secara resmi kepada KBRI di Manila.

Sebelum bebas, video Samsul yang merintih meminta pertolongan sempat tersebar di media sosial Malaysia beberapa waktu lalu.

Samsul terlihat menangis dan memohon bantuan dari bawah lubang tanah. Dalam video, dia terlihat mengenakan celana pendek berwarna merah muda tanpa pakaian, didampingi dua orang yang terlihat sebagai penyandera sambil menodongkan senjata ke arahnya.

Berdasarkan sumber dari Filipina, video itu dikirim oleh Abu Sayyaf kepada pemilik kapal berbendera Malaysia demi meminta tebusan. Pemilik kapal lantas mengirim rekaman itu kepada aparat, dan kemudian tersebar.


Lebih lanjut, Iqbal memaparkan sejak 2016, dari sebanyak 36 WNI disandera Abu Sayyaf di Filipina Selatan, 34 di antaranya sudah bebas.

"Dan dua WNI lainnya hingga kini masih dalam upaya pembebasan," kata Iqbal.

Hingga berita ini dibuat, CNNIndonesia.com sudah mengontak pemerintah Malaysia melalui kedutaan besar untuk meminta tanggapan, tetapi mereka belum memberikan klarifikasi.




Credit  cnnindonesia.com







Rabu, 09 Januari 2019

Duterte Ingin Auditor Negara Filipina Diculik dan Disiksa


Duterte Ingin Auditor Negara Filipina Diculik dan Disiksa
Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Foto/REUTERS

MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte menginginkan penculikan dan penyiksaan terhadap auditor negara. Alasannya, karena menghambat pekerjaan pemerintahannya.

Dalam pidatonya di hadapan para pejabat lokal di Manila, Duterte mengecam badan audit, yang bertanggung jawab untuk memeriksa rekening dan pengeluaran lembaga pemerintah.



"Mari kita culik orang-orang dari COA (Commission on Audit). Mari kita bawa mereka ke sini, lalu kita akan menyiksa anak perempuan itu," kata Duterte dalam pidato yang sarat kecaman dalam bahasa Inggris dan Filipina pada hari Selasa.

"Mereka selalu membuat hal-hal sulit. Itulah yang saya tidak suka, membuat hal-hal sulit," katanya, yang dilansir Al Jazeera, Rabu (9/1/2019).

Selama beberapa dekade, auditor pemerintah di Filipina mendapatkan reputasi sebagai orang yang sulit diajak "kompromi", karena meneliti dengan cermat pengeluaran semua lembaga pemerintah.

Meskipun auditor tidak memiliki wewenang untuk menuntut, bukti yang dikumpulkannya telah digunakan untuk mengirim pejabat publik ke penjara.

Sebelumnya, Duterte telah mengecam auditor negara dengan mengatakan; "Mereka harus didorong turun tangga."

Sebelum menjadi presiden, Duterte memiliki hubungan kurang harmonis dengan agensi tersebut. Pada 2015, ketika dia menjabat sebagai wali Kota Davao—kota utama di selatan negara itu—, auditor pemerintah mempertanyakan validitas keputusan Duterte untuk mempekerjakan lebih dari 10.000 pekerja kontrak yang menelan biaya pemerintah kota setara dengan USD15 juta.

Auditor memperingatkan bahwa keputusan untuk mempekerjakan sejumlah besar pegawai pemerintah dalam kapasitasnya dapat menumbuhkan dukungan politik. Ada juga tuduhan bahwa banyak pekerja itu sebenarnya tidak ada, atau disebut "karyawan hantu".

Para kritikus mengecam Duterte karena berusaha membongkar fondasi demokratis negara itu, dengan menyerang mereka yang menentang kebijakannya, termasuk hakim dan politisi oposisi.

Dalam pidato yang sama, Duterte juga mencerca terhadap pejabat pemerintah yang dia anggap korupsi, termasuk hakim, polisi dan perwira militer. "Rencana saya adalah, bunuh mereka semua," katanya.


"Mereka adalah orang-orang yang harus dibunuh, pertumpahan darah bagi bangsa ini," ujarnya dalam bahasa Filipina.

Presiden Filipina juga mengatakan bahwa jika dia mengambil pesawat yang sama dengan hakim yang tidak disebutkan namanya, yang dia tuduh gagal menghukum siapa pun, dia akan "menusuk" pesawat itu."Jadi, kita akan pergi ke neraka bersama-sama," ujarnya.

"Saya akan membuka pintu keluar, sehingga kita semua akan tersedot keluar dari pesawat," imbuh dia. 






Credit  sindonews.com



Selasa, 25 Desember 2018

Rodrigo Duterte Mau Tiru Cara Soeharto Berantas Komunisme

Ekspresi Presiden Filipina, Rodrigo Duterte saat mendeklarasikan pembebasan kota Marawi, Filipina, 17 Oktober 2017. Militer Filipina berhasil membebaskan Marawi setelah hampir 5 bulan dikuasai kelompok militan Maute. AP Photo/Bullit Marquez
CB, Jakarta - Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan dirinya ingin mengikuti cara Soeharto untuk memberantas pemberontak komunis Filipina.
Duterte mengatakan hal ini Sabtu kemarin di hadapan tentara dari Divisi ke-10 Angkatan Darat yang bermarkas di Mawab, Lembah Compostela, seperti dilaporkan dari Inquirer.net, 24 Desember 2018.
Duterte menyampaikan pemerintah harus mengubah taktik melawan komunis dengan mengikuti taktik kampanye Soeharto pada 1965-1966 untuk menghancurkan komunisme di Indonesia.


Mantan Presiden Soeharto mengerahkan kampanye Orde Baru yang menargetkan anggota PKI, orang-orang kiri dan oposisi, yang berujung pembantaian massal warga sipil.
"Jangan bertempur dengan mereka. Hancurkan mereka. Hancurkan dan bunuh mereka," tutur Duterte di hadapan para tentara.
Presiden Rodrigo Duterte menyampaikan pidatonya selama kunjungannya ke Markas Besar Divisi Infanteri ke-10 di Kamp Jenderal Manuel T. Yan Sr di Mawab, Provinsi Compostela Valley pada 22 Desember 2018. [Robinson Ninal Jr./Foto Kepresidenan Filipina/inquirer.net]
Duterte juga mengatakan dia akan bertanggungkjawab atas pembunuhan tersebut. Pada Selasa, Duterte mengatakan akan menerapkan strategi Hamlet yang dilakukan selama perang Vietnam oleh AS, yakni dengan mengisolasi warga lokal untuk menahan pengaruh NPA.
Terkait pernyataan Duterte, Komnas HAM Filipina memperingatkan pada hari Minggu bahwa strategi tersebut bisa melanggar hak dan kebebasan warga lokal, dan bahkan pembunuhan sporadis.
"Strategi itu akan mengganggu kultur masyarakat lokal," kata juru bicara Komnas HAM Filipina, Jacqueline de Guia.
Foto yang diambil pada 23 November 2016, memperlihatkan anggota pemberontak komunis Tentara Rakyat Baru (NPA) berbaris selama upacara sebelum konferensi pers rahasia di perkemahan gerilya di pegunungan Sierra Madre di tenggara Manila, Filipina.[AP Photo/ Aaron]


De Guia mengatakan mengurung masyarakat adat di dusun akan melanggar hukum humanitarian internasional, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Filipina No. 9851 tentang Kejahatan Terhadap Hukum Humaniter Internasional, Genosida, dan Kejahatan Lain Terhadap Kemanusiaan.
Selain itu, Duterte sendiri tidak mengakui deklarasi gencatan senjata sepihak yang diajukan oleh Tentara Rakyat Baru (NPA) poros militer komunis Filipina selama masa liburan Hari Raya Natal dan Tahun Baru.
"Kita siap untuk apapun," tegas Duterte.
Rodrigo Duterte menambahkan, selain pemberontak komunis Filipina, tentara juga harus menghancurkan kelompok Abu Sayyaf dan gembong narkoba tanpa ampun.
Credit TEMPO.CO



https://dunia.tempo.co/read/1158474/rodrigo-duterte-mau-tiru-cara-soeharto-berantas-komunisme