Ilustrasi penutupan (shutdown) sebagian pemerintahan Amerika Serikat. (REUTERS/Kevin Lamarque)
Jakarta, CB -- Penutupan sebagian pemerintahan Amerika Serikat(shutdown) bukan hal yang baru terjadi. Namun, dampaknya bisa menyulitkan rakyat setempat dan bahkan turut mempengaruhi kondisi perekonomian.
Penutupan pemerintahan pada masa kepemimpinan Presiden Donald Trump membetot perhatian. Penyebabnya adalah dia dan Dewan Perwakilan AS saling ngotot dalam perdebatan soal anggaran tembok perbatasan dengan Meksiko.
Ini adalah penutupan kedua dalam masa pemerintahan Trump. Penutupan yang berkepanjangan ini dimulai pada 22 Desember 2018 tengah malam waktu setempat.
Trump mengajukan anggaran US$5,7 miliar (sekitar Rp 72,8 triliun) untuk membangun tembok perbatasan AS-Meksiko. Namun, Kongres hanya menyanggupi US$1,3 miliar (Rp 18,9 triliun).
Trump berpendapat anggaran itu untuk mewujudkan janji kampanyenya dalam membangun tembok perbatasan, guna menangkal pendatang gelap. DPR AS yang saat ini dikuasai oleh Partai Demokrat yang merupakan seteru Trump memblokir semua pengajuan anggaran untuk tembok perbatasan.
Kongres tidak menyetujui permohonan anggaran tersebut karena dianggap terlalu besar. Lantaran perundingan menemui jalan buntu (deadlock), maka Trump memilih menutup sebagian pemerintahan.
Peta Politik AS
Dalam sistem kenegaraan Amerika Serikat yang mengambil bentuk republik konstitusional federal, presiden sebagai lembaga eksekutif harus meminta persetujuan dewan perwakilan untuk meloloskan pengajuan anggaran, seperti dilansir dari berbagai sumber, Jumat (11/1).
Lembaga legislatif Amerika Serikat (Kongres) menganut sistem dua kamar (bikameral), yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Mereka merupakan satu satunya lembaga yang memiliki wewenang untuk mengalokasikan dana pemerintah dan mengesahkan rancangan undang-undang.
Seperti RUU, alokasi anggaran harus disahkan oleh DPR dan Senat. Setelah memperoleh persetujuan dari kongres barulah RUU atau pos anggaran itu diteken oleh presiden.
Penutupan pemerintahan AS lazimnya terjadi jika Kongres menolak menyetujui, atau jika presiden enggan meneken pengesahan rancangan undang-undang, atau yang menyangkut proposal anggaran, sebelum berakhirnya masa sidang.
Sejak 1976, setelah Undang-Undang Keuangan direvisi, Kongres diberi kewenangan lebih dalam membahas anggaran. Sejak itu pula terjadi sekitar 20 penolakan dalam pengajuan anggaran. Sebagian dari hal itu membuat eksekutif memutuskan menutup pemerintahan.
Imbasnya adalah para pegawai negeri sipil di AS kerap dihadapkan pada situasi yang membingungkan. Dirumahkan atau dipaksa cuti tanpa dibayar, atau masuk kerja tetapi tidak dihitung dalam gaji.
Saat ini Kongres Amerika Serikat dikuasai oleh Partai Demokrat.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS terdiri dari 435 anggota. Yang berasal dari Partai Demokrat berjumlah 235. Sedangkan 199 lainnya berasal dari Partai Republik, dengan satu posisi kosong.
Sedangkan pada Senat AS yang terdiri dari 100 perwakilan didominasi oleh Partai Republik, dengan 52 orang Sedangkan 46 lainnya berasal dari Partai Demokrat, dan 2 perwakilan independen.
Bisa dilihat karena komposisi Partai Demokrat dan Partai Republik di Kongres saat ini selisih 30 orang, perdebatan yang terjadi dengan eksekutif cukup keras. Bahkan tak jarang masing-masing individu bisa saling menyeberang memberikan dukungan dalam hal tertentu, tergantung lobi-lobi yang dilakukan.
Credit CNN Indonesia
https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190111163113-134-360200/membedah-kisruh-penutupan-pemerintah-as
