Credit republika.co.id
Senin, 04 Februari 2019
Israel Memulai Konstruksi Pembangunan Tembok Baru di Gaza
PM Israel Benjamin Netanyahu mengatakan tembok
Gaza itu akan memiliki tinggi enam meter. Selain itu, tembok tersebut
akan bertemu dengan tembok yang menjorok ke Laut Mediterania.
(REUTERS/Dan Balilty)
"Selama akhir pekan ini kami memulai pembangunan fondasi di atas tanah sepanjang jalur Gaza," ujar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kepada wartawan sebelum rapat mingguan kabinet seperti dikutip dari AFP, Minggu (3/2).
Netanyahu menerangkan tembok tersebut akan berdiri di atas tanah dengan ketinggian enam meter. Dia mengatakan alasan pembangunan tembok itu adalah untuk mencegah pihak-pihak yang disebutnya 'kelompok teroris dari Gaza' masuk ke wilayah yang diklaim sebagia teritorial Israel dan membuat keonaran.
Netanyahu tak memberikan rincian mendetail lainnya, namun Kementerian Pertahanan Israel lewat pernyataan resmi mengatakan pekerjaan pembuatan fondasi struktur itu dimulai pada Kamis pekan ini.
Tembok itu disebutkan akan memiliki panjang 65 kilometer, juga mencegah ancaman Gaza yang menggunakan terowongan bawah tanah. Pada ujung terbarat, Kemenhan Israel, menyatakan tembok itu akan bertemu dengan tembok laut yang menjorok ke lautan Mediterania. Tembok yang menjorok ke lautan itu dibangun untuk mencegah penetrasi warga Palestina lewat laut.
Pada Perang Gaza 2014 silam, tentara Israel setidaknya menewaskan empat militan Hamas yang mencoba melakukan penetrasi lewat laut.
"[Tembok] Ini luar biasa dan sangat kuat," kata kementerian itu dalam sebuah klip video yang menyertainya.
Perihal pembangunan tembok itu sendiri sudah hampir setahun ini diprotes warga Palestina saban pekannya. Biasanya mereka berkumpul di perbatasan Gaza. Mereka menuding Israel telah memisahkan dirinya masing-masing dengan keluarga di sisi yang lain akibat sejak tanah tersebut diberikan untuk Israel usai Perang Dunia II pada 1948 silam.
Credit cnnindonesia.com
Iran Pamer Rudal Jelajah Buatan Sendiri
CB, Jakarta - Iran memajang
sebuah rudal jelajah dengan jarak tempuh 1.300 kilometer di pameran
peringatan hari meletupnya Revolusi Iran 1979. Rudal itu secara tak
langsung memperlihatkan perkembangan dibidang persenjatan nuklir.
“Ini adalah rudal jelajah yang dibuat dalam tempo singkat dan bisa terbang dalam sebuah altitude yang rendah,” kata Menteri Pertahanan Iran, Amir Hatami, seperti dikutip dari reuters.com, Minggu, 3 Februari 2019.
Rudal jelajah buatan Iran itu dinamai Hoveizeh. Sejumlah ahli dari negara-negara Barat mengatakan Iran sering melebih-lebihkan kemampuan persenjataannya, meskipun tidak ada yang waswas dengn rudal-rudal balistik jarak jauh punya Iran.
Menurut Amirali Hajizadeh, Kepala Pasukan Revolusi Iran bidang ruang angkasa, pihaknya sudah mampu mengatasi masalah-masalah yang muncul pada awal pembuatan mesin-mesin jet bagi rudal jelajah. Sekarang Iran bahkan sudah bisa memproduksinya berbagai jenis senjata.
Dalam situ Kementerian Pertahanan Iran, diunggah sebuah rekaman video yang tidak diberi keterangan tanggal, memperlihatkan Hoveizeh sedang diuji coba dari sebuah peluncur. Dalam keterangan video ditulis, rudal ini telah sukses menghantam sejumlah target pada jarak 1.200 kilometer. Teheran menegaskan ujicoba ini tidak menciderai resolusi dengan negara-negara kekuatan dunia karena rudal ini tidak bisa membawa hulu ledak.
Sejak menyetujui kesepakatan nuklir pada 2015 dengan negara-negara kekuatan dunia, Iran telah memperluas program misilnya meskipun ada peringatan dari Amerika Serikat.
“Ini adalah rudal jelajah yang dibuat dalam tempo singkat dan bisa terbang dalam sebuah altitude yang rendah,” kata Menteri Pertahanan Iran, Amir Hatami, seperti dikutip dari reuters.com, Minggu, 3 Februari 2019.
Rudal jelajah buatan Iran itu dinamai Hoveizeh. Sejumlah ahli dari negara-negara Barat mengatakan Iran sering melebih-lebihkan kemampuan persenjataannya, meskipun tidak ada yang waswas dengn rudal-rudal balistik jarak jauh punya Iran.
Menurut Amirali Hajizadeh, Kepala Pasukan Revolusi Iran bidang ruang angkasa, pihaknya sudah mampu mengatasi masalah-masalah yang muncul pada awal pembuatan mesin-mesin jet bagi rudal jelajah. Sekarang Iran bahkan sudah bisa memproduksinya berbagai jenis senjata.
Dalam situ Kementerian Pertahanan Iran, diunggah sebuah rekaman video yang tidak diberi keterangan tanggal, memperlihatkan Hoveizeh sedang diuji coba dari sebuah peluncur. Dalam keterangan video ditulis, rudal ini telah sukses menghantam sejumlah target pada jarak 1.200 kilometer. Teheran menegaskan ujicoba ini tidak menciderai resolusi dengan negara-negara kekuatan dunia karena rudal ini tidak bisa membawa hulu ledak.
Sejak menyetujui kesepakatan nuklir pada 2015 dengan negara-negara kekuatan dunia, Iran telah memperluas program misilnya meskipun ada peringatan dari Amerika Serikat.
Credit tempo.co
Anggota DPR Mesir Usul Kepresidenan Sisi Diperpanjang
Abdel Fattah al-Sisi akan diperpanjang masa
pemerintahannya andai amendemen konsitusi resmi Mesir dilakukan. (The
Egyptian Presidency/Handout via REUTERS)
Untuk melakoni tersebut, mereka pun mempersiapkan amendemen konstitusi agar apa yang diinginkan tersebut bisa terjadi. Proposal amendemen konstitusi itu dimasukkan secara resmi oleh Ketua DPR Mesir, Ali Abel Aal.
Dalam amendemen itu mereka ingin masa jabatan yang saat ini boleh dua kali untuk masa kepresidenan empat tahun menjadi dua kali untuk masa kepresidenan enam tahun.
Jika amendemen itu sukses dilakukaan, militer akan berkuasa di puncak pemerintahan Mesir bisa sampai 2034 mendatang.
Mengutip dari AFP, proposal amendemen yang disampaikan Abdel Aal setelah didukung seperlima dari anggota dewan yakni 120 dari total 596 kursi perwakilan di DPR Mesir.
Jean Talaat, salah satu pendukung Sisi mengatakan hal lain yang diusulkan untuk diamendemen adalah mengembalikan fungsi legislatif menjadi sistem parlemen bikameral.
Sistem bikameral sendiri merupakan salah satu yang dihapus setelah Husni Mubarak berhasil dijatuhkan dari kursi kepresidenan pada 2011 silam.
Sisi, mantan panglima militer, kali pertama terpilih sebagai Presiden pada 2014 silam setelah Muhammad Mursi digulingkan dari kursi kepresidenan.
Credit cnnindonesia.com
Pihak-pihak yang berperang di Yaman bertemu di kapal bahas penarikan tentara
ilustrasi: Tentara yang bersekutu dengan
Houthi menghadiri aksi di lapangan berbaris yang rusak oleh serangan
udara untuk memperingati tiga tahun campur tangan Saudi pada konflik
Yaman di Sanaa, Yaman, Senin (26/3/2018). (REUTERS/Khaled Abdullah)
Dubai, UAE (CB) - Para wakil dari pihak-pihak yang
berperang di Yaman bertemu di satu kapal di Laut Merah pada Ahad dalam
dorongan pimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa guna melaksanakan penarikan
tentara dari pelabuhan utama Hudaidah, Yaman, sebagaimana disepakati
pada pembicaraan perdamaian Desember, kata seorang pejabat PBB kepada
Reuters.
PBB mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dan persetujuan penarikan tentara dari Hudaidah, pintu masuk utama bagi sebagian besar barang-barang impor Yaman, dengan harapan hal itu akan mengarah kepada penyelesaian politik bagi perang yang berlangsung hampir empat tahun.
Berdasarkan kesepakatan tersebut pihak-pihak yang berperang menarik tentaranya pada 7 Januari sebagai bagian dari usaha-usaha menghindari serangan skala-penuh atas Hudaidah, tetapi telah gagal untuk melakukan langkah itu sementara kelompok Al-Houthi, yang bersekutu dengan Iran, dan pemerintahan dukungan Saudi tidak sepakat mengenai siapa yang seharusnya mengendalikan kota tersebut dan pelabuhan-pelabuhan.
Para pihak bertemu untuk ketiga kali dengan penengah Komite Koordinasi Pengerahan Kembali pimpinan PBB (RCC) sejak dibentuk pada Desember. Pihak-pihak yang mengikuti pertemuan itu dari Al-Houthi, pemerintahan Yaman dukungan Saudi yang diakui internasional dan para penengah PBB.
Para pihak bertemu di sebuah kapal karena usaha-usaha untuk menyelenggarakan pertemuan ketiga di wilayah yang dikuasai pasukan koalisi gagal karena pihak Al-Houthi enggan melintasi garis depan, kata sumber-sumber kepada Reuters.
Dua pertemuan pertama diadakan di bawah kendali Al-Houthi, setelah kepala misi PBB yang bertugas mengawasi perjanjian itu, Patrick Cammaert, bertemu pihak-pihak bolak-balik.
Kapal itu menjemput delegasi dari pemerintahan Yaman yang diakui internasional di satu tempat di Laut Merah sebelum berlayar ke Hudaidah menjemput delegasi Al-Houthi, kata pernyataan PBB pada Sabtu.
Sadiq Dweid, juru bicara delegasi pemerintahan Yaman untuk RCC, mengatakan kepada Reuters, komite itu telah membahas proposal Camaert bagi penarikan tentara pada pertemuan Ahad. "Pertemuan-pertemuan akan dilanjutkan," katanya.
Gencatan senjata sudah diberlakukan di Hudaidah, tapi bentrokan-bentrokan telah meningkat dalam beberapa pekan belakangan dan utusan PBB untuk Yaman Martin Griffiths telah mendesak semua pihak untuk mengurangi ketegangan. Kekerasan telah berlangsung di bagian-bagian lain dari negara itu yang tidak tercakup dalam perjanjian tersebut.
PBB mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dan persetujuan penarikan tentara dari Hudaidah, pintu masuk utama bagi sebagian besar barang-barang impor Yaman, dengan harapan hal itu akan mengarah kepada penyelesaian politik bagi perang yang berlangsung hampir empat tahun.
Berdasarkan kesepakatan tersebut pihak-pihak yang berperang menarik tentaranya pada 7 Januari sebagai bagian dari usaha-usaha menghindari serangan skala-penuh atas Hudaidah, tetapi telah gagal untuk melakukan langkah itu sementara kelompok Al-Houthi, yang bersekutu dengan Iran, dan pemerintahan dukungan Saudi tidak sepakat mengenai siapa yang seharusnya mengendalikan kota tersebut dan pelabuhan-pelabuhan.
Para pihak bertemu untuk ketiga kali dengan penengah Komite Koordinasi Pengerahan Kembali pimpinan PBB (RCC) sejak dibentuk pada Desember. Pihak-pihak yang mengikuti pertemuan itu dari Al-Houthi, pemerintahan Yaman dukungan Saudi yang diakui internasional dan para penengah PBB.
Para pihak bertemu di sebuah kapal karena usaha-usaha untuk menyelenggarakan pertemuan ketiga di wilayah yang dikuasai pasukan koalisi gagal karena pihak Al-Houthi enggan melintasi garis depan, kata sumber-sumber kepada Reuters.
Dua pertemuan pertama diadakan di bawah kendali Al-Houthi, setelah kepala misi PBB yang bertugas mengawasi perjanjian itu, Patrick Cammaert, bertemu pihak-pihak bolak-balik.
Kapal itu menjemput delegasi dari pemerintahan Yaman yang diakui internasional di satu tempat di Laut Merah sebelum berlayar ke Hudaidah menjemput delegasi Al-Houthi, kata pernyataan PBB pada Sabtu.
Sadiq Dweid, juru bicara delegasi pemerintahan Yaman untuk RCC, mengatakan kepada Reuters, komite itu telah membahas proposal Camaert bagi penarikan tentara pada pertemuan Ahad. "Pertemuan-pertemuan akan dilanjutkan," katanya.
Gencatan senjata sudah diberlakukan di Hudaidah, tapi bentrokan-bentrokan telah meningkat dalam beberapa pekan belakangan dan utusan PBB untuk Yaman Martin Griffiths telah mendesak semua pihak untuk mengurangi ketegangan. Kekerasan telah berlangsung di bagian-bagian lain dari negara itu yang tidak tercakup dalam perjanjian tersebut.
Credit antaranews.com
Pentagon Kerahkan 3.750 Tentara Tambahan AS ke Perbatasan Meksiko
WASHINGTON
- Pentagon mengirim 3.750 tentara tambahan Amerika Serikat (AS) ke
wilayah barat daya negara tersebut yang berbatasan dengan Meksiko.
Ribuan pasukan tambahan ini akan bertugas selama tiga bulan untuk
mendukung agen-agen perbatasan.
Dalam pengumumannya, Pentagon mengatakan pengerahan tentara itu akan meningkatkan jumlah pasukan aktif yang mendukung agen Pabean dan Perlindungan Perbatasan di sana menjadi sekitar 4.350 personel.
Pentagon mengungkapkan angka resmi pasukan tambahan tersebut beberapa hari setelah seorang anggota parlemen dari Demokrat mengatakan sekitar 3.500 tentara tambahan bersiap dikerahkan.
Dalam pengumumannya, Pentagon mengatakan pengerahan tentara itu akan meningkatkan jumlah pasukan aktif yang mendukung agen Pabean dan Perlindungan Perbatasan di sana menjadi sekitar 4.350 personel.
Pentagon mengungkapkan angka resmi pasukan tambahan tersebut beberapa hari setelah seorang anggota parlemen dari Demokrat mengatakan sekitar 3.500 tentara tambahan bersiap dikerahkan.
Presiden
Donald Trump, yang telah menggambarkan situasi di perbatasan sebagai
krisis, diharapkan berbicara tentang imigrasi dan usulannya untuk tembok
di sepanjang perbatasan AS dengan Meksiko selama pidato kenegaraan
tahunan Serikat pada hari Selasa (5/2/2019).
Permintaan Trump agar uang untuk tembok dimasukkan ke dalam legislasi pengeluaran memicu kebuntuan dengan kubu Demokrat yang menyebabkan penutupan atau shutdown pemerintah federal secara parsial selama 35 hari. Penutupan itu berakhir pada 25 Januari lalu.
Jika anggota parlemen tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai situasi keamanan perbatasan pada 15 Februari, Trump mengancam akan membiarkan pemerintah ditutup lagi atau untuk menyatakan darurat nasional sebagai cara untuk menghindari penolakan Kongres dan mendapatkan anggaran untuk membangun tembok perbatasan.
"Saya tidak mengambil apa pun dari meja," katanya dalam siaran wawancara CBS pada hari Minggu, yang dikutip Reuters, Senin (4/2/2019).
Pentagon pertama kali menyetujui penyebaran pasukan aktif AS ke perbatasan Meksiko pada Oktober, sebelum pemilihan anggota Kongres November 2018. Langkah pengerahan pasukan mendapat dukungan dari para pendukung Trump, termasuk para politisi Republik di Kongres.
Permintaan Trump agar uang untuk tembok dimasukkan ke dalam legislasi pengeluaran memicu kebuntuan dengan kubu Demokrat yang menyebabkan penutupan atau shutdown pemerintah federal secara parsial selama 35 hari. Penutupan itu berakhir pada 25 Januari lalu.
Jika anggota parlemen tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai situasi keamanan perbatasan pada 15 Februari, Trump mengancam akan membiarkan pemerintah ditutup lagi atau untuk menyatakan darurat nasional sebagai cara untuk menghindari penolakan Kongres dan mendapatkan anggaran untuk membangun tembok perbatasan.
"Saya tidak mengambil apa pun dari meja," katanya dalam siaran wawancara CBS pada hari Minggu, yang dikutip Reuters, Senin (4/2/2019).
Pentagon pertama kali menyetujui penyebaran pasukan aktif AS ke perbatasan Meksiko pada Oktober, sebelum pemilihan anggota Kongres November 2018. Langkah pengerahan pasukan mendapat dukungan dari para pendukung Trump, termasuk para politisi Republik di Kongres.
Pentagon
mengatakan militer AS akan mengoperasikan kamera pengintai mobile di
Arizona, California, New Mexico, dan Texas. Misi tersebut dijadwalkan
akan berjalan hingga 30 September 2019. Beberapa pasukan tambahan juga
akan merangkai kawat berduri lebih dari 240 mil (240 km).
Pelaksana Tugas Menteri Pertahanan Patrick Shanahan menyetujui pengerahan tentara terbaru pada 11 Januari lalu. Namun, sampai hari Kamis lalu Shanahan tidak mengungkap angka pasti pasukan tambahan tersebut. Ketua Komite Angkatan Bersenjata Parlemen dari Demokrat; Adam Smith, kemudian menyebut sekitar 3.500 pasukan tambahan sedang dikirim ke perbatasan.
Smith mengkritik pejabat senior Pentagon karena gagal mengungkapkan informasi selama sidang di depan komite di Kongres tentang masalah itu.
Pelaksana Tugas Menteri Pertahanan Patrick Shanahan menyetujui pengerahan tentara terbaru pada 11 Januari lalu. Namun, sampai hari Kamis lalu Shanahan tidak mengungkap angka pasti pasukan tambahan tersebut. Ketua Komite Angkatan Bersenjata Parlemen dari Demokrat; Adam Smith, kemudian menyebut sekitar 3.500 pasukan tambahan sedang dikirim ke perbatasan.
Smith mengkritik pejabat senior Pentagon karena gagal mengungkapkan informasi selama sidang di depan komite di Kongres tentang masalah itu.
Credit sindonews.com
AS Ancam Invasi Militer, Venezuela Tak Gentar
CARACAS
- Venezuela tak gentar dengan ancaman Presiden Amerika Serikat Donald
Trump bahwa invasi militer menjadi opsi untuk mengatasi krisis di negara
kaya minyak itu. Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez mengatakan
rakyatnya siap untuk mengusir serangan militer asing kapan pun itu
terjadi.
Menurut Rodriguez ucapan Trump tidak dapat diterima. Jika serangan dilakukan terhadap kedaulatan negara, tentara dan rakyat sepenuhnya siap untuk membalas.
"Kedaulatan tidak didiskusikan, itu dipertahankan," tegas Rodriguez. Dia menambahkan bahwa rakyat Venezuela akan siaga untuk mempertahankan perbatasan negara dan tidak akan mengizinkan campur tangan asing, terlepas dari mana asalnya.
Menurut Rodriguez ucapan Trump tidak dapat diterima. Jika serangan dilakukan terhadap kedaulatan negara, tentara dan rakyat sepenuhnya siap untuk membalas.
"Kedaulatan tidak didiskusikan, itu dipertahankan," tegas Rodriguez. Dia menambahkan bahwa rakyat Venezuela akan siaga untuk mempertahankan perbatasan negara dan tidak akan mengizinkan campur tangan asing, terlepas dari mana asalnya.
"Kami selalu siap untuk menangkis serangan," ujarnya, dikutip Russia Today,
Senin (4/2/2019). Rodriguez tidak merinci apakah Caracas telah
mengambil langkah ekstra untuk mempersiapkan negaranya terhadap potensi
serangan militer asing.
Sebelum Trump membuat ancaman, spekulasi bahwa Washington akan meluncurkan invasi militer terhadap Caracas muncul setelah notepad yang dipegang Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton bertuliskan "5.000 tentara ke Kolombia". Seperti diketahui, Kolombia adalah sekutu Washington yang ikut menghendai lengsernya rezim Presiden Nicolas Maduro Moros.
Namun, Kolombia membantah mengetahui tentang isyarat pengerahan 5.000 tentara AS ke wilayahnya. Bogota menegaskan bahwa Washington tidak meminta izin untuk mengirim pasukannya.
Pernyataan Rodriguez digaungkan oleh Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza. Menurutnya, ancaman invasi militer oleh Trump telah menunjukkan bahwa presiden Amerika itu berada di garis depan kudeta.
Ancaman Trump disampaikan kepada CBS pada hari Sabtu pekan lalu. Dia mengesampingkan negosiasi dengan Presiden Maduro. "Mengirim militer AS ke Venezuela adalah sebuah pilihan," ujar Trump.
Krisis politik di Venezuela memburuk setelah Ketua Majelis Nasional atau Parlemen yang dikendalikan oposisi, Juan Guaido, mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara sampai pemilu terbaru digelar. AS dan sekutu-sekutunya ikut mengakui Guaido sebagai presiden sementara Venzuela dan tidak mengakui Maduro sebagai pemimpin yang sah.
Negara yang pernah dipimpin Hugo Chavez itu sebenarnya sudah menggelar pemilu 2018 lalu. Pemenangnya adalah Maduro dari United Socialist Party of Venezuela (PSUV). Namun, pemimpin oposisi dari Partai Popular Will (PV), Juan Guaido, tak mengakui kemenangan itu dengan alasan pemilu dicurangi. Sebaliknya, Guaido menyerukan demo besar-besaran untuk melengserkan Maduro.
Sebelum Trump membuat ancaman, spekulasi bahwa Washington akan meluncurkan invasi militer terhadap Caracas muncul setelah notepad yang dipegang Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton bertuliskan "5.000 tentara ke Kolombia". Seperti diketahui, Kolombia adalah sekutu Washington yang ikut menghendai lengsernya rezim Presiden Nicolas Maduro Moros.
Namun, Kolombia membantah mengetahui tentang isyarat pengerahan 5.000 tentara AS ke wilayahnya. Bogota menegaskan bahwa Washington tidak meminta izin untuk mengirim pasukannya.
Pernyataan Rodriguez digaungkan oleh Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza. Menurutnya, ancaman invasi militer oleh Trump telah menunjukkan bahwa presiden Amerika itu berada di garis depan kudeta.
Ancaman Trump disampaikan kepada CBS pada hari Sabtu pekan lalu. Dia mengesampingkan negosiasi dengan Presiden Maduro. "Mengirim militer AS ke Venezuela adalah sebuah pilihan," ujar Trump.
Krisis politik di Venezuela memburuk setelah Ketua Majelis Nasional atau Parlemen yang dikendalikan oposisi, Juan Guaido, mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara sampai pemilu terbaru digelar. AS dan sekutu-sekutunya ikut mengakui Guaido sebagai presiden sementara Venzuela dan tidak mengakui Maduro sebagai pemimpin yang sah.
Negara yang pernah dipimpin Hugo Chavez itu sebenarnya sudah menggelar pemilu 2018 lalu. Pemenangnya adalah Maduro dari United Socialist Party of Venezuela (PSUV). Namun, pemimpin oposisi dari Partai Popular Will (PV), Juan Guaido, tak mengakui kemenangan itu dengan alasan pemilu dicurangi. Sebaliknya, Guaido menyerukan demo besar-besaran untuk melengserkan Maduro.
Rusia,
China, Meksiko, Turki dan beberapa negara lain berdiri di belakang
Maduro dan mendesak dialog damai untuk menyelesaikan krisis.
Sedangkan Prancis, Jerman dan Spanyol dari blok Uni Eropa sejak sepekan lalu telah mengancam akan mengikuti langkah AS untuk mengakui Guaido sebagai presiden sementara jika rezim Maduro tak menggelar pemilu terbaru dalam waktu delapan hari. Ultimatum itu berakhir pada hari Senin (4/2/2019).
Pemerintah Caracas menuduh Washington ikut campur urusan dalam negerinya dengan harapan mendapat untung dari cadangan minyaknya yang tercatat terbesar di dunia.
Sedangkan Prancis, Jerman dan Spanyol dari blok Uni Eropa sejak sepekan lalu telah mengancam akan mengikuti langkah AS untuk mengakui Guaido sebagai presiden sementara jika rezim Maduro tak menggelar pemilu terbaru dalam waktu delapan hari. Ultimatum itu berakhir pada hari Senin (4/2/2019).
Pemerintah Caracas menuduh Washington ikut campur urusan dalam negerinya dengan harapan mendapat untung dari cadangan minyaknya yang tercatat terbesar di dunia.
Credit sindonews.com
Trump Pertimbangkan Opsi Intervensi Militer di Venezuela
WASHINGTON
- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan, penggunaan
kekuatan militer AS di Venezuela menjadi salah satu opsi yang ada.
Kemungkinan pengerahan pasukan AS ini seiring dengan terus
berlangsungnya krisis politik di Venezuela yang kian meruncing.
Pernyataan soal opsi pengerahan militer ke Venezuela dilontarkan Trump dalam sebuah wawancara dengan CBS, Jumat (1/2) malam. Ketika ditanya apa yang akan membuatnya menggunakan kekuatan militer di Venezuela dan apa kepentingan keamanan nasional untuk tindakan seperti itu, Trump berkata, "Yah, saya tidak ingin mengatakan itu, tapi tentu saja itu sesuatu yang ada di - itu pilihan."
Trump lebih lanjut mencatat, bahwa Venezuela adalah "bagian yang sangat penting di dunia", di mana kejahatan yang merajalela dan kemiskinan yang meluas telah menyebabkan penderitaan di kalangan penduduk setempat.
Pernyataan soal opsi pengerahan militer ke Venezuela dilontarkan Trump dalam sebuah wawancara dengan CBS, Jumat (1/2) malam. Ketika ditanya apa yang akan membuatnya menggunakan kekuatan militer di Venezuela dan apa kepentingan keamanan nasional untuk tindakan seperti itu, Trump berkata, "Yah, saya tidak ingin mengatakan itu, tapi tentu saja itu sesuatu yang ada di - itu pilihan."
Trump lebih lanjut mencatat, bahwa Venezuela adalah "bagian yang sangat penting di dunia", di mana kejahatan yang merajalela dan kemiskinan yang meluas telah menyebabkan penderitaan di kalangan penduduk setempat.
Trump
juga mengungkapkan, beberapa bulan lalu, Presiden Venezuela Nicolas
Maduro melayangkan permintaan untuk bertemu dengannya. Namun, Trump
menolak permintaan itu. Penolakan itu dikarenakan telah terjadi "hal-hal
yang sangat mengerikan" di negara itu.
"Saya menolaknya, karena kami sangat jauh dalam prosesnya," kata Trump. "Begitu banyak hal yang sangat mengerikan telah terjadi di Venezuela, ketika Anda melihat negara itu. Itu adalah negara terkaya di bagian dunia, yang merupakan bagian yang sangat penting di dunia,” lanjutnya.
"Saya menolaknya, karena kami sangat jauh dalam prosesnya," kata Trump. "Begitu banyak hal yang sangat mengerikan telah terjadi di Venezuela, ketika Anda melihat negara itu. Itu adalah negara terkaya di bagian dunia, yang merupakan bagian yang sangat penting di dunia,” lanjutnya.
“Dan,
sekarang Anda melihat kemiskinan dan Anda melihat penderitaan dan Anda
melihat kejahatan dan melihat semua hal yang terjadi. Jadi, saya pikir
prosesnya tengah berjalan, aksi protes yang luar biasa," jelas Trump.
Hingga kini dukungan untuk kubu oposisi Venezuela yang dipimpin oleh Juan Guaido terus mengalir dari dunia internasional dan dari dalam negeri Venezuela sendiri. Guaido sendiri telah mengangkat dirinya sebagai presiden sementara negara itu. AS dan beberapa sekutunya juga telah mengakui Guaido sebagai presiden sementara Venezuela.
Hingga kini dukungan untuk kubu oposisi Venezuela yang dipimpin oleh Juan Guaido terus mengalir dari dunia internasional dan dari dalam negeri Venezuela sendiri. Guaido sendiri telah mengangkat dirinya sebagai presiden sementara negara itu. AS dan beberapa sekutunya juga telah mengakui Guaido sebagai presiden sementara Venezuela.
Credit sindonews.com
Kolombia Bentuk Pusat Bantuan Internasional untuk Venezuela
BOGOTA
- Presiden Kolombia, Ivan Duque mengkonfirmasi bahwa fasilitas untuk
mengumpulkan bantuan kemanusiaan bagi Venezuela akan dibuat di kota
Cucuta, di bagian timur Kolombia dekat dengan perbatasan Venezuela.
Kemarin, Juan Guaido mengklaim bahwa tiga fasilitas untuk mengumpulkan bantuan kemanusiaan asing untuk Venezuela, akan dibuat satu di Cucuta, satu lagi di Brasil, dan satu lagi di sebuah pulau di Laut Karibia.
"Beberapa saat yang lalu, saya mengkonfirmasikan kepada Presiden sementara Venezuela, Guaido, bahwa Cucuta akan menjadi salah satu pusat pengumpulan bantuan kemanusiaan untuk Venezuela," kata Duque dalam sebuah pernyataan.
Kemarin, Juan Guaido mengklaim bahwa tiga fasilitas untuk mengumpulkan bantuan kemanusiaan asing untuk Venezuela, akan dibuat satu di Cucuta, satu lagi di Brasil, dan satu lagi di sebuah pulau di Laut Karibia.
"Beberapa saat yang lalu, saya mengkonfirmasikan kepada Presiden sementara Venezuela, Guaido, bahwa Cucuta akan menjadi salah satu pusat pengumpulan bantuan kemanusiaan untuk Venezuela," kata Duque dalam sebuah pernyataan.
Duque,
seperti dilansir Sputnik pada Minggu (3/2), menjelaskan bahwa bantuan
kemanusiaan akan mencakup barang-barang rumah tangga, obat-obatan,
makanan, dan semua yang dibutuhkan oleh masyarakat Venezuela.
Sementara itu, Guaido dalam sebuah pernyataan di akun Twitternya mengucapkan kasih kepada Duque atas kesiapannya untuk mengatur pengumpulan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Venezuela.
Sementara itu, Guaido dalam sebuah pernyataan di akun Twitternya mengucapkan kasih kepada Duque atas kesiapannya untuk mengatur pengumpulan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Venezuela.
"Kami
berterima kasih kepada Presiden Ivan Duque atas semua dukungannya. Kami
adalah negara persaudaraan dan kami berterima kasih kepada Kolombia
atas keinginannya untuk memastikan bahwa Venezuela menerima bantuan
segera yang mereka butuhkan," kicau Guaido.
Credit sindonews.com
Bentrok Militer dan Pemberontak Kolombia, 10 Orang Tewas
Ilustrasi anggota FARC. (Reuters/John Vizcaino).
Menteri Pertahanan Kolombia, Guillermo Botero, mengatakan bahwa salah satu orang yang tewas dalam operasi di Caqueta itu adalah pemimpin FARC, Rodrigo Cadete.
"Sembilan gerilyawan lainnya kami bunuh. Kami juga menangkap beberapa orang dan pertempuran masih berlanjut di kawasan itu," ujar Botero melalui keterangan resmi yang dikutip AFP.
Berdasarkan intelijen militer, sekitar 1.700 anggota FARC masih memperjuangkan pemberontakan dengan dana dari hasil perdagangan narkotika. Sementara itu, 7.000 anggota FARC lainnya sudah menyerahkan senjata ke pemerintah.
Tanpa komando terpadu, para pembangkang beroperasi di daerah-daerah terpencil di mana mereka melawan kelompok lain guna mengendalikan jalur perdagangan narkotika.
Kondisi Kolombia relatif tenang sejak perjanjian damai 2016 ditandatangani Presiden Kolombia saat itu, Juan Manuel Santos, dan FARC. Perjanjian penting ini mengubah FARC menjadi partai politik.
Namun, masih ada satu faksi kecil pemberontak yang terus melakukan pergerakan di Kolombia, yaitu ELN.
Presiden Ivan Duque yang resmi menjabat sejak 2016, sesuai janji kampanyenya, telah mengambil langkah tegas terhadap ELN, termasuk meminta mereka melepaskan semua sandera sebagai salah satu prasyarat proses damai.
Credit cnnindonesia.com
Pengacara penulis Australia tuduh China hadang akses ke klien
Seorang polisi paramiliter berjaga di Kedutaan Besar Australian di Beijing, China, 24 Januari 2019. (REUTERS/Jason Lee)
Beijing (CB) - Dua pengacara yang direkrut oleh istri
seorang warga Australia, yang ditahan oleh otoritas Beijing atas dugaan
spionase, mengatakan akses mereka terhadap terduga diblokade oleh
otoritas China.
Otoritas menghadang pengacara tersebut dengan alasan bahwa terduga menolak penunjukan mereka.
Yang Hengjun (53), penulis kelahiran China, ditangkap di Kota Guangzhou saat menunggu transit penerbangan ke Shanghai setelah tiba dari New York bulan lalu.
Yang dibawa ke Beijing, tempat China mengatakan Biro Keamanan Negara menangkapnya di bawah "langkah koersif," ungkapan halus untuk penahanan. Saat itu, Yang diselidiki atas dugaan "membahayakan keamanan negara."
Salah satu pengacaranya, Mo Shaoping, mengatakan Biro Keamanan Negara menghubunginya pada Jumat dan memberi tahu bahwa Yang tidak menerima pengacara yang ditunjuk oleh keluarganya. Mo mengatakan bahwa lembaga itu menolak permintaannya untuk memverifikasi hal itu secara pribadi dengan Yang.
Pengacara lainnya, Shang Baojun, mengatakan kepada Reuters, "Hal yang paling mengkhawatirkan bagi kami adalah apakah itu permintaan Yang Hengjun yang sebenarnya."
Mereka berharap bisa mendapat informasi kapan pejabat konsuler Australia diizinkan menemui Yang, kata Shang.
Kementerian Luar Negeri China dalam tanggapan yang dikirim melalui faksimile atas pertanyaan terkait kasus itu mengatakan pertanyaannya harus ditujukan kepada lembaga yang berwenang terhadap kasusnya.
Meskipun demikian, pihak kementerian tidak memberikan rincian kontak lembaga yang dimaksud.
Mo sebelumnya mengatakan kepada Reuters bahwa kliennya dicurigai atas kegiatan spionase dan berada di bawah "penahanan rumah disebuah lokasi yang ditentukan."
Langkah penahanan khusus itu memungkinkan otoritas untuk menginterogasi tersangka selama enam bulan tanpa perlu memberikan akses terhadap perwakilan hukum.
Sejumlah kelompok hak asasi manusia mengatakan kurangnya pengawasan memicu kekhawatiran mengenai kekerasan yang dilakukan para interogator.
Otoritas menghadang pengacara tersebut dengan alasan bahwa terduga menolak penunjukan mereka.
Yang Hengjun (53), penulis kelahiran China, ditangkap di Kota Guangzhou saat menunggu transit penerbangan ke Shanghai setelah tiba dari New York bulan lalu.
Yang dibawa ke Beijing, tempat China mengatakan Biro Keamanan Negara menangkapnya di bawah "langkah koersif," ungkapan halus untuk penahanan. Saat itu, Yang diselidiki atas dugaan "membahayakan keamanan negara."
Salah satu pengacaranya, Mo Shaoping, mengatakan Biro Keamanan Negara menghubunginya pada Jumat dan memberi tahu bahwa Yang tidak menerima pengacara yang ditunjuk oleh keluarganya. Mo mengatakan bahwa lembaga itu menolak permintaannya untuk memverifikasi hal itu secara pribadi dengan Yang.
Pengacara lainnya, Shang Baojun, mengatakan kepada Reuters, "Hal yang paling mengkhawatirkan bagi kami adalah apakah itu permintaan Yang Hengjun yang sebenarnya."
Mereka berharap bisa mendapat informasi kapan pejabat konsuler Australia diizinkan menemui Yang, kata Shang.
Kementerian Luar Negeri China dalam tanggapan yang dikirim melalui faksimile atas pertanyaan terkait kasus itu mengatakan pertanyaannya harus ditujukan kepada lembaga yang berwenang terhadap kasusnya.
Meskipun demikian, pihak kementerian tidak memberikan rincian kontak lembaga yang dimaksud.
Mo sebelumnya mengatakan kepada Reuters bahwa kliennya dicurigai atas kegiatan spionase dan berada di bawah "penahanan rumah disebuah lokasi yang ditentukan."
Langkah penahanan khusus itu memungkinkan otoritas untuk menginterogasi tersangka selama enam bulan tanpa perlu memberikan akses terhadap perwakilan hukum.
Sejumlah kelompok hak asasi manusia mengatakan kurangnya pengawasan memicu kekhawatiran mengenai kekerasan yang dilakukan para interogator.
Credit antaranews.com
Banjir Terparah dalam Seabad Terjang Negara Bagian Queensland
MELBOURNE
- Banjir terparah dalam seabad terakhir menerjang negara bagian
Queensland, Australia. Biro cuaca nasional memperingatkan hujan lebat
terus terjadi di wilayah itu dalam beberapa hari mendatang. Beberapa
warga telah dievakuasi beberapa hari menjelang musim hujan di wilayah
sekitar kota pantai Townsville, utara Queensland.
Pejabat Biro Meteorologi Australia Adam Blazak tidak menjelaskan berapa banyak orang yang telah dievakuasi, tapi menyatakan beberapa kawasan mengalami banjir terbesar. “Normalnya hujan hanya terjadi beberapa hari, tapi ini terus terjadi selama sepekan hingga sekarang dan terus terjadi dalam beberapa hari lagi,” papar Blazak, dilansir Reuters.
Curah hujan sebesar 150 mm dan 200 mm diperkirakan terjadi di Kota Townsville pada akhir pekan lalu atau setara dengan curah hujan total selama sebulan. Otoritas lokal telah mengeluarkan sejumlah peringatan banjir pada akhir pekan lalu dan meminta warga menghindari menggunakan jalanan dan segera pindah ke lokasi yang lebih tinggi jika kondisi memburuk.
Pejabat Biro Meteorologi Australia Adam Blazak tidak menjelaskan berapa banyak orang yang telah dievakuasi, tapi menyatakan beberapa kawasan mengalami banjir terbesar. “Normalnya hujan hanya terjadi beberapa hari, tapi ini terus terjadi selama sepekan hingga sekarang dan terus terjadi dalam beberapa hari lagi,” papar Blazak, dilansir Reuters.
Curah hujan sebesar 150 mm dan 200 mm diperkirakan terjadi di Kota Townsville pada akhir pekan lalu atau setara dengan curah hujan total selama sebulan. Otoritas lokal telah mengeluarkan sejumlah peringatan banjir pada akhir pekan lalu dan meminta warga menghindari menggunakan jalanan dan segera pindah ke lokasi yang lebih tinggi jika kondisi memburuk.
Queensland
Utara merupakan wilayah yang memiliki banyak sumber daya alam tambang
berupa perak, timah, tembaga, dan bijih besi. Adapun Townsville menjadi
pusat pemprosesan utama untuk logam di kawasan tersebut. “Dalam kondisi
sangat kontras, kebakaran liar terjadi di negara bagian Tasmania yang
menghanguskan sekitar 190.000 hektare lahan,” ungkap para petugas
pemadam kebakaran.
Kepala Badan Pemadam Kebakaran Tasmania Chris Arnold menyatakan, hampir 600 personel bekerja untuk mengatasi kebakaran. Beberapa wilayah telah terbakar selama beberapa pekan dan telah menghancurkan sejumlah rumah. Arnold menjelaskan, meski dalam beberapa hari terakhir ada kondisi yang menguntungkan untuk mengatasi kebakaran, komunitas di beberapa wilayah negara bagian itu masih terancam dengan kondisi cuaca panas dan kering pada Minggu (3/2) sehingga dapat memicu kebakaran lahan.
Australia mengalami bulan terpanas pada Januari lalu dengan kondisi itu tetap terjadi hingga April. Cuaca itu pun memicu keterbatasan listrik di beberapa wilayah dan membuat tarif listrik naik. Sementara itu, suhu dingin ekstrem masih terjadi di wilayah Eropa dan Amerika Serikat (AS). Ribuan kendaraan terjebak di antrean panjang akibat salju tebal di jalan A22, Italia, Sabtu (2/2).
Petugas pemadam kebakaran juga menyelamatkan 200 orang yang terjebak selama beberapa jam di dalam mobil dan bus. “Antrean kendaraan tampak di rute yang menghubungkan wilayah timur laut ke Austria dengan panjang mencapai 16 km,” ungkap juru bicara pemadam kebakaran Provinsi Bolzano, Italia.
Dia menjelaskan, sulit untuk menilai jumlah kendaraan yang terkena dampak salju tebal itu, tapi diperkirakan mencapai ribuan mobil. Sejumlah kendaraan milik pemadam kebakaran digunakan untuk mengevakuasi sekitar 200 orang yang sudah terjebak di dalam mobil selama beberapa jam dalam kondisi suhu beku.
Karena cuaca buruk, beberapa kendaraan besar yang tidak memiliki perlengkapan untuk sirkulasi musim dingin membelok di jalur itu sehingga menghalangi lalu lintas jalan. Longsor salju juga terjadi di jalur itu pada Sabtu (2/2) pagi, tapi tidak menimpa mobil yang melintas.
Kepala Badan Pemadam Kebakaran Tasmania Chris Arnold menyatakan, hampir 600 personel bekerja untuk mengatasi kebakaran. Beberapa wilayah telah terbakar selama beberapa pekan dan telah menghancurkan sejumlah rumah. Arnold menjelaskan, meski dalam beberapa hari terakhir ada kondisi yang menguntungkan untuk mengatasi kebakaran, komunitas di beberapa wilayah negara bagian itu masih terancam dengan kondisi cuaca panas dan kering pada Minggu (3/2) sehingga dapat memicu kebakaran lahan.
Australia mengalami bulan terpanas pada Januari lalu dengan kondisi itu tetap terjadi hingga April. Cuaca itu pun memicu keterbatasan listrik di beberapa wilayah dan membuat tarif listrik naik. Sementara itu, suhu dingin ekstrem masih terjadi di wilayah Eropa dan Amerika Serikat (AS). Ribuan kendaraan terjebak di antrean panjang akibat salju tebal di jalan A22, Italia, Sabtu (2/2).
Petugas pemadam kebakaran juga menyelamatkan 200 orang yang terjebak selama beberapa jam di dalam mobil dan bus. “Antrean kendaraan tampak di rute yang menghubungkan wilayah timur laut ke Austria dengan panjang mencapai 16 km,” ungkap juru bicara pemadam kebakaran Provinsi Bolzano, Italia.
Dia menjelaskan, sulit untuk menilai jumlah kendaraan yang terkena dampak salju tebal itu, tapi diperkirakan mencapai ribuan mobil. Sejumlah kendaraan milik pemadam kebakaran digunakan untuk mengevakuasi sekitar 200 orang yang sudah terjebak di dalam mobil selama beberapa jam dalam kondisi suhu beku.
Karena cuaca buruk, beberapa kendaraan besar yang tidak memiliki perlengkapan untuk sirkulasi musim dingin membelok di jalur itu sehingga menghalangi lalu lintas jalan. Longsor salju juga terjadi di jalur itu pada Sabtu (2/2) pagi, tapi tidak menimpa mobil yang melintas.
Credit sindonews.com
Banjir Landa Utara Australia, Ribuan Orang Mengungsi
Ilustrasi banjir. (AAP/Tracey Nearmy/via REUTERS).
Mengutip AFP, Minggu (3/2), Bruce Gunn, Manager Meteorologi wilayah setempat bilang banjir juga telah memutus aliran listrik. Cuaca yang lebih parah dapat memicu tornado, dan merendam 20 ribu unit rumah penduduk.
"Ini (banjir) pada dasarnya bukan hanya satu dalam 20 tahun, tapi dalam 100 tahun," ujar Perdana Menteri Queensland Annastacia Palaszczuk, kemarin, ketika mengorder para tentara militer untuk mengirimkan puluhan ribu karung pasir ke penduduk yang terkena bencana banjir.
Biro Meteorologi menyebut palung monsun bergerak lambat di atas tanah Queensland. Akibatnya, beberapa daerah akan menerima hujan lebih dari setahun sebelum kondisi ini mereda.
Ahli Meteorologi Adam Blazak mengungkapkan hujan deras akan mengguyur hingga Kamis, 6 Februari malam. Artinya, banjir akan membutuhkan waktu lebih lama untuk surut.
Wilayah Queensland menerima rata-rata 2.000 milimiter hujan setiap tahun. Kota Ingham, utara Townsville, disebut menerima 506 mm huan dalam 24 jam terakhir antara Sabtu-Minggu.
"Saya belum pernah melihat yang seperti ini. Volume airnya luar biasa. Lantai bawah hilang, lemari es dan freezer mengambang. Lima atau enam anak tangga lagi juga hilang," kata salah satu penduduk Townsville, Chris Brookehouse.
Credit cnnindonesia.com
Rekening Bank Diblokir, Greenpeace Tutup Dua Kantor di India
Akibat pemblokiran rekening bank oleh
pemerintah India sejak Oktober tahun lalu, bulan ini Greenpeace terpaksa
menutup kantor di New Delhi dan Patna. (AFP/RAVEENDRAN)
Sebelumnya, seperti dikutip dari Reuters, rekening bank milik Greenpeace itu diblokir dengan tuduhan menerima sumbangan tak sah. Itu terjadi akibat pengetatan pengawasan terhadap kelompok-kelompok nirlaba yang dilakukan pemerintah India di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.
Dikatakannya, pengetatan oleh pemerintahan Modi itu karena kelompok-kelompok nirlaba itu sering bertindak bertentangan dengan kepentingan India. Selain itu, Modi pun telah mencabut izin bagi ribuan kelompok yang didanai asing.
Greenpeace yang aktif mengampanyekan penolakan pembangkit listrik tenaga batubara di India itu dilarang menerima sumbangan asing sejak 2015. Lembaga penyelidik kejahatan finansial India lantas membekukan rekening bank utama kelompok tersebut pada 5 Oktober 2018.
Atas pembekuan itu, lewat sebuah pernyataan yang dipublikasi pada Sabtu (2/2), Greenpeace mengatakan dua kantor regional yang berada di New Delhi dan Patna terpaksa ditutup. Atas dasar penutupan tersebut, staf Greenpeace di New Delhi dan Patna itu pun beralih jadi sukarelawan kelompok tersebut saja.
"Pemerintah boleh saja membekukan rekening-rekening kami dan menutup kantor-kantor tetapi Greenpeace adalah gagasan yang tak dapat dimusnahkan," demikian pernyataan Greenpeace.
Untuk diketahui, di India semenjak Modi memegang kendali pemerintahan pada 2014 silam, setidaknya sudah hampir 15 ribu lembaha swadaya masyarakat atau organisasi nonpemerintah dibatalkan pendaftarannya dengan menggunakan dasar Undang-undang Regulasi Sumbangan Asing.
Atas tindakan tersebut, para kritikus menuding pemerintah telah menggunakan undang-undang tersebut sebagai alat membungkam kelompok-kelompok nirlaba yang menyuarakan keprihatinan mengenai ongkos sosial dari pembangunan ekonomi cepat India atau mempertanyakan catatan hak asasi manusia di India.
Credit cnnindonesia.com
Rusia Harus Tunggu Kedewasaan AS untuk Dialog Bahas Perlucutan Senjata
MOSKOW
- Ketua Komite Urusan Luar Negeri Dewan Federasi Rusia, Konstantin
Kosachev menuturkan, Moskow seharusnya tidak berdiri di belakang pintu
tertutup dan terus mengetuk untuk mencari penyelesaian masalah
perlucutan senjata.
Kosachev mengatakan, satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Rusia saat ini adalah menunggu kedewasaan Amerika Serikat (AS) untuk dapat memulai dialog mengenai perlucutan senjata.
"Rusia tidak lagi berdiri dan mengetuk pintu tertutup, menyarankan berbagai opsi perlucutan senjata ke AS. Sekarang, kita harus menunggu sampai Washington menjadi matang untuk berdialog. Nasib perjanjian itu tergantung dan tergantung pada langkah-langkah AS," kata Kosachev,
Kosachev mengatakan, satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Rusia saat ini adalah menunggu kedewasaan Amerika Serikat (AS) untuk dapat memulai dialog mengenai perlucutan senjata.
"Rusia tidak lagi berdiri dan mengetuk pintu tertutup, menyarankan berbagai opsi perlucutan senjata ke AS. Sekarang, kita harus menunggu sampai Washington menjadi matang untuk berdialog. Nasib perjanjian itu tergantung dan tergantung pada langkah-langkah AS," kata Kosachev,
"Kami
akan mengikuti langkah-langkah praktis AS dengan seksama setelah itu
menangguhkan kewajiban berdasarkan Perjanjian INF," sambungnya dalam
sebuah pernyataan dilansir Tass pada Minggu (3/2).
Dia
lalu mengatakan, jika AS mulai mengerahkan rudal jarak menengah dan
pendeknya di dekat perbatasan Rusia, Rusia akan terpaksa mengerahkan
rudalnya di dalam negeri, di negara tetangga dan juga di negara sekutu
Rusia di kawasan.
"Tapi, kita akan melakukan ini hanya sebagai tanggapan atas tindakan AS. Bukan sebagai inisiatif. Langkah kita akan menjadi reaksi atas tindakan Washington," tukasnya.
"Tapi, kita akan melakukan ini hanya sebagai tanggapan atas tindakan AS. Bukan sebagai inisiatif. Langkah kita akan menjadi reaksi atas tindakan Washington," tukasnya.
Credit sindonews.com
Renegosiasi Perjanjian INF, AS Keukeuh Tuntut Penghancuran Rudal 9M729
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menyatakan dengan tegas bahwa hanya penghancuran rudal 9M729 yang dapat menyelamatkan perjanjian INF. Gedung Putih pun telah menyampaikan secara tertulis hal itu kepada Rusia sebagai syarat untuk memulai kembali perundingan mengenai perjanjian INF.
"Kami telah menyediakan Rusia, secara tertulis, spesifik langkah-langkah yang bisa diambil untuk kembali mematuhi dan menyelamatkan Perjanjian INF," ujar pejabat dari Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih.
Ia mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Moskow siap untuk berbicara tentang Perjanjian INF jika AS telah cukup matang.
"Kami telah menyediakan Rusia, secara tertulis, spesifik langkah-langkah yang bisa diambil untuk kembali mematuhi dan menyelamatkan Perjanjian INF," ujar pejabat dari Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih.
Ia mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Moskow siap untuk berbicara tentang Perjanjian INF jika AS telah cukup matang.
"Hanya penghancuran yang lengkap dan dapat diverifikasi dari rudal 9M729 Rusia, peluncur, dan peralatan terkait yang akan menyelesaikan pelanggaran Rusia," ia menambahkan menjawab pertanyaan tentang kesiapan Washington untuk memulai dialog baru tentang perjanjian tersebut seperti dikutip dari TASS, Minggu (3/2/2019).
Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov dan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu bahwa Moskow akan menangguhkan perjanjian era Perang Dingin itu. Dia memerintahkan untuk menghentikan upaya untuk memulai pembicaraan tentang Perjanjian INF sampai mitra Amerika cukup dewasa.
Putin menyatakan bahwa proposal Moskow atas perjanjian itu ada di atas meja, seperti sebelumnya, sementara pintu tetap terbuka untuk melakukan negosiasi.
Kemudian, Kementerian Luar Negeri Rusia mengkonfirmasi bahwa Washington telah secara resmi memberi tahu Moskow tentang penangguhan Perjanjian INF dan dimulainya prosedur penarikan dalam pemberitahuan dari Departemen Luar Negeri AS.
Pada tanggal 1 Februari, Presiden AS Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Michael Pompeo mengatakan bahwa Washington akan menangguhkan kewajibannya berdasarkan Perjanjian INF mulai 2 Februari dan akan berhenti dalam waktu enam bulan jika Rusia tidak mematuhi perjanjian tersebut.
Perjanjian
INF, atau Kekuatan Nuklir Jangka Menengah, ditandatangani antara bekas
Uni Soviet dan Amerika Serikat pada tanggal 8 Desember 1987. Perjanjian
ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1988.
Perjanjian INF mencakup landasan darat rudal jarak pendek yang dapat dikerahkan dan tidak dikerahkan dari 500 hingga 1.000 kilometer dan rudal jarak menengah dari 1.000 hingga 5.500 kilometer. Pada Juni 1991, kedua pihak telah memenuhi kewajiban mereka di bawah perjanjian itu, karena Uni Soviet telah menghancurkan 1.846 rudal dan Amerika Serikat 846. Kegiatan inspeksi berakhir pada Mei 2001.
Pada tahun 1992, Perjanjian INF menjadi multilateral setelah Uni Soviet runtuh. Bersama dengan Amerika Serikat dan Rusia, negara bekas republik Soviet lainya Belarusi, Kazakhstan, dan Ukraina menjadi pihak dalam perjanjian tersebut.
Perjanjian INF mencakup landasan darat rudal jarak pendek yang dapat dikerahkan dan tidak dikerahkan dari 500 hingga 1.000 kilometer dan rudal jarak menengah dari 1.000 hingga 5.500 kilometer. Pada Juni 1991, kedua pihak telah memenuhi kewajiban mereka di bawah perjanjian itu, karena Uni Soviet telah menghancurkan 1.846 rudal dan Amerika Serikat 846. Kegiatan inspeksi berakhir pada Mei 2001.
Pada tahun 1992, Perjanjian INF menjadi multilateral setelah Uni Soviet runtuh. Bersama dengan Amerika Serikat dan Rusia, negara bekas republik Soviet lainya Belarusi, Kazakhstan, dan Ukraina menjadi pihak dalam perjanjian tersebut.
Credit sindonews.com
Kemenlu Prihatin Amerika Keluar dari Perjanjian Senjata Nuklir
CB, Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI atau Kemenlu prihatin dengan keputusan Amerika Serikat menarik diri dari Pakta Pengendalian Senjata Nuklir
atau INF. Keluarnya Amerika Serikat dikhawatirkan akan berpotensi
memicu perlombaan pengembangan senjata di sektor teknologi rudal jarak
menengah.
"Kami mendorong agar pihak-pihak dalam pakta untuk berusaha menyelesaikan perbedaan pendapat melalui langkah negosiasi dan kerjasama," kata Grata Endah Werdaningtyas, Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Kementerian Luar Negeri, Minggu, 3 Februari 2019.
Menurut Grata, keluarnya Amerika Serikat dipastikan bakal mengganggu stabilitas, khususnya dalam upaya perlucutan senjata dan mendorong penghentian perlombaan pengembangan senjata baik dari segi jumlah maupun teknologi. Keputusan Amerika Serikat untuk angkat kaki dari pakta yang dibuat pada 1987, dipastikan pula akan memicu kembali perlombaan pengembangan senjata sektor teknologi rudal jarak 500 kilometer sampai 5500 kilometer.
Terkait tuduhan adanya pelanggaran yang dilakukan Rusia dalam Pakta Pengendalian Senjata Nuklir, dalam Artikel XIII INF terdapat mekanisme verifikasi oleh komisi khusus verifikasi atau SVC. Komisi ini dapat menyelesaikan masalah kepatuhan dan memastikan kelangsungan pakta tersebut. Dengan begitu, SVC sebenarnya bisa dimanfaatkan terlebih dahulu oleh para pihak, termasuk memverifikasi adanya tuduhan pelanggaran.
Komponen sistem rudal jelajah SSC-8 / 9M729 dipajang di Patriot Expocentre dekat Moskow, Rusia, 23 Januari 2019. REUTERS / Maxim Shemetov
Pakta Pengendalian Senjata Nuklir adalah perjanjian yang dibuat antara Amerika Serikat dan Rusia. Pembuatan pakta ini diantaranya untuk menghambat pengembangan teknologi senjata oleh industri pertahanan di kedua negara. Amerika Serikat dan Rusia merupakan produser alutsista yang selalu berusaha mengembangkan teknologi senjata untuk tujuan komersial.
Sebelumnya pada Jumat, 2 Februari 2019, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan Washington akan menarik diri dari Pakta Pengendalian Senjata Nuklir yang dibuat dengan Rusia. Keputusan ini akan dibatalkan jika Rusia mau kembali patuh dengan sungguh-sungguh pada pakta tersebut.
Washington mengklaim rudal terbaru Rusia Novator 9M729 telah menciderai Pakta Pengendalian Senjata Nuklir. Sebab dalam pakta tersebut diantaranya tertulis larangan peluncuran rudal balistik dan rudal jelajah dalam jarak jangkauan 500 dan 5.500 kilometer. Namun sumber di pemerintah Rusia yang tak mau dipublikasi identitasnya mengatakan Amerika Serikat mencari-cari alasan untuk mengakhiri kesepakatan sehingga membuat mereka bisa mengembangkan senjata baru.
"Kami mendorong agar pihak-pihak dalam pakta untuk berusaha menyelesaikan perbedaan pendapat melalui langkah negosiasi dan kerjasama," kata Grata Endah Werdaningtyas, Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Kementerian Luar Negeri, Minggu, 3 Februari 2019.
Menurut Grata, keluarnya Amerika Serikat dipastikan bakal mengganggu stabilitas, khususnya dalam upaya perlucutan senjata dan mendorong penghentian perlombaan pengembangan senjata baik dari segi jumlah maupun teknologi. Keputusan Amerika Serikat untuk angkat kaki dari pakta yang dibuat pada 1987, dipastikan pula akan memicu kembali perlombaan pengembangan senjata sektor teknologi rudal jarak 500 kilometer sampai 5500 kilometer.
Terkait tuduhan adanya pelanggaran yang dilakukan Rusia dalam Pakta Pengendalian Senjata Nuklir, dalam Artikel XIII INF terdapat mekanisme verifikasi oleh komisi khusus verifikasi atau SVC. Komisi ini dapat menyelesaikan masalah kepatuhan dan memastikan kelangsungan pakta tersebut. Dengan begitu, SVC sebenarnya bisa dimanfaatkan terlebih dahulu oleh para pihak, termasuk memverifikasi adanya tuduhan pelanggaran.
Komponen sistem rudal jelajah SSC-8 / 9M729 dipajang di Patriot Expocentre dekat Moskow, Rusia, 23 Januari 2019. REUTERS / Maxim Shemetov
Pakta Pengendalian Senjata Nuklir adalah perjanjian yang dibuat antara Amerika Serikat dan Rusia. Pembuatan pakta ini diantaranya untuk menghambat pengembangan teknologi senjata oleh industri pertahanan di kedua negara. Amerika Serikat dan Rusia merupakan produser alutsista yang selalu berusaha mengembangkan teknologi senjata untuk tujuan komersial.
Sebelumnya pada Jumat, 2 Februari 2019, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan Washington akan menarik diri dari Pakta Pengendalian Senjata Nuklir yang dibuat dengan Rusia. Keputusan ini akan dibatalkan jika Rusia mau kembali patuh dengan sungguh-sungguh pada pakta tersebut.
Washington mengklaim rudal terbaru Rusia Novator 9M729 telah menciderai Pakta Pengendalian Senjata Nuklir. Sebab dalam pakta tersebut diantaranya tertulis larangan peluncuran rudal balistik dan rudal jelajah dalam jarak jangkauan 500 dan 5.500 kilometer. Namun sumber di pemerintah Rusia yang tak mau dipublikasi identitasnya mengatakan Amerika Serikat mencari-cari alasan untuk mengakhiri kesepakatan sehingga membuat mereka bisa mengembangkan senjata baru.
Credit tempo.co
Langganan:
Postingan (Atom)