UEA Buka Kembali Kedutaan Besar di Suriah

Ilustrasi Suriah. (Delil SOULEIMAN / AFP)

Jakarta, CB -- Uni Emirat Arab membuka kembali kedutaan besarnya di Damaskus, Suriah pada Kamis (28/12), menandai dorongan diplomatik untuk Presiden Bashar al-Assad dari negara Arab sekutu AS yang pernah mendukung pemberontak melawannya.

UEA mengatakan langkah itu bertujuan untuk menormalkan hubungan dan untuk mengurangi risiko campur tangan regional dalam urusan Arab, Suriah.

"Keputusan UEA datang setelah keyakinan bahwa tahap berikutnya membutuhkan kehadiran Arab dan komunikasi dengan Suriah," ujar Menteri Luar Negeri UEA Anwar Gargash dalam unggahan di akun Twitter-nya, dikutip dari Reuters, Jumat (28/12).


Pembukaan kembali kedutaan adalah langkah menuju rehabilitasi hubungan antara Suriah dengan negara-negara Arab. Keanggotaan Suriah di Liga Arab ditangguhkan tujuh tahun lalu.

Gargash mengatakan kepada Al Arabiya TV bahwa pendaftaran kembali akan membutuhkan konsensus Arab.


Bendera UEA akhirnya dikibarkan di kedutaan yang ditutup sejak bulan-bulan awal konflik Suriah hampir delapan tahun lalu. Kementerian Luar Negeri UEA mengatakan petugas administrasi bertanggung jawab atas tugasnya pada Kamis.

Robert Ford, yang menjabat sebagai duta besar AS untuk Suriah ketika pemberontakan terhadap Assad meletus pada tahun 2011, mengatakan pembukaan kembali kedutaan UEA menunjukkan bahwa monarki Teluk Muslim Sunni berusaha untuk menggunakan kembali pengaruh di Suriah untuk menumpulkan bahwa Syiah-nya, musuh yang dipimpin, Iran.

"Saya pikir mereka berharap bahwa dari waktu ke waktu dengan keterlibatan kembali secara finansial dan diplomatik dengan Damaskus, mereka dapat mengurangi pengaruh Iran," kata Ford.

Ford mencatat bahwa UEA memiliki sektor swasta yang dinamis dengan sumber daya yang jauh lebih baik daripada Iran untuk berpartisipasi dalam upaya rekonstruksi besar-besaran yang diperlukan oleh Suriah.


UEA adalah satu dari beberapa negara kawasan yang mendukung kelompok-kelompok bersenjata yang menentang Assad, meskipun perannya kurang menonjol dibandingkan dengan Arab Saudi, Qatar atau Turki. Dukungan Emirat telah dikaitkan dengan kelompok-kelompok yang menentang dominasi Islam atas pemberontakan.

Hampir delapan tahun dalam perang, Assad telah memulihkan kendali atas sebagian besar Suriah dengan dukungan dari Rusia, Iran, dan kelompok-kelompok Muslim Syiah yang didukung Iran seperti Hizbullah Libanon.

Kemajuan militernya meningkat pesat tahun ini dengan kekalahan kantong pemberontak besar terakhir di dekat Damaskus dan pemulihan wilayah barat daya.

Awal bulan ini, Presiden Sudan Omar al-Bashir menjadi kepala negara Arab pertama yang mengunjungi Damaskus sejak awal konflik Suriah, terbang ke bandara Damaskus.

Perbatasan yang melintasi antara Suriah dan Yordania, sekutu AS lainnya yang mendukung pemberontak, dibuka kembali pada Oktober. Sebuah penerbangan penumpang Suriah terbang ke Tunisia pada hari Kamis untuk pertama kalinya dalam hampir delapan tahun.


Seorang diplomat Arab yang tak ingin diungkap identitasnya mengatakan kepada Reuters pekan lalu bahwa dia percaya sebagian besar negara Arab ingin Suriah diterima kembali ke Liga Arab, dengan hanya tiga atau empat negara diperkirakan akan menentangnya.

Senjata, pelatihan, dan dana dari negara-negara Arab disalurkan ke pemberontak Suriah melalui program yang diawasi oleh CIA hingga Presiden AS Donald Trump ditutup tahun lalu. Dalam potensi pengangkatan kembali Assad sebagai presiden, Trump juga pekan lalu memutuskan untuk menarik pasukan A.S. yang dikerahkan di Suriah utara dan timur untuk mendukung milisi pimpinan-Kurdi.

Departemen Luar Negeri AS belum mengomentari langkah UEA. Kendati demikian, Ford percaya bahwa Washington mungkin hanya menyetujui karena pemerintahan Trump berkeinginan tak terlibat banyak lagi.

Pijakan terakhir pemberontak anti-Assad adalah busur wilayah barat laut berbatasan dengan Turki, yang masih mendukung mereka.

Assad telah bersumpah untuk merebut kembali kendali seluruh negara.




Credit  cnnindonesia.com

Rompi Kuning Akan Gelar Aksi Malam Tahun Baru di Prancis

Gerakan rompi kuning akan menggelar aksi protes di Prancis pada akhir pekan ini dan Malam Tahun Baru nanti. (Reuters/Jean-Paul Pelissier)

Jakarta, CB -- Gerakan rompi kuning akan menggelar aksi protes di Prancis pada akhir pekan ini dan Malam Tahun Baru nanti.

"Rompi kuning masih terus bergerak," ujar Laetitia Dewalle, salah satu juru bicara gerakan yang sebenarnya tidak memiliki struktur kepemimpinan itu.

Salah satu perwakilan lainnya, Benjamin Cauchy, mengatakan bahwa rompi kuning akan turun ke jalan pada Malam Tahun Baru "untuk menunjukkan bahwa pergerakan mereka tidak akan berhenti pada tahun yang baru nanti."



Cauchy juga mengingatkan bahwa jika konsesi yang ditawarkan Presiden Emmanuel Macron selama ini tidak berkembang, "kami akan menggelar pergerakan skala besar pada akhir Januari."


Meski ada rencana aksi rompi kuning ini, pejabat pemerintah kota Paris memastikan kepada AFP bahwa perayaan tahun baru di Champs-Elysees akan tetap digelar.

Puluhan ribu turis lokal dan mancanegara biasanya berkumpul di kawasan perbelanjaan yang berakhir di monumen Arc de Triomphe tersebut.



Sejak aksi digelar setiap akhir pekan dari bulan lalu, Champs-Elysees menjadi pusat pergerakan protes terhadap pemerintahan Macron yang kerap berujung ricuh.

Aksi protes yang awalnya mengkritik kenaikan pajak bahan bakar dan peningkatan biaya hidup ini sudah dimulai sejak 17 November dan dengan cepat menyebar berkat media sosial.

Pada awal bulan ini, protes rompi kuning di Paris berujung kericuhan hebat. Sebanyak 378 orang ditangkap dan lebih dari 100 orang terluka.

Menanggapi kerusuhan tersebut, Macron mengumumkan kenaikan upah minimum 100 euro (sekitar Rp1,6 juta) mulai tahun depan. Ia juga akan memotong pajak bagi pensiunan mulai Januari.

Sebagian besar peserta gerakan rompi kuning menganggap solusi Macron itu tak mengatasi masalah utama dari keterpurukan ekonomi mereka. Rompi kuning pun bertekad untuk terus menggelar aksi.



Credit  cnnindonesia.com

Thailand Negara ASEAN Pertama yang Legalkan Ganja untuk Medis

Pejabat Thailand menunjukkan beberapa ganja sebelum konferensi pers Bangkok, Thailand, Selasa, 25 September 2018. Polisi Thailand menyerahkan sekitar 100 kilogram ganja yang disita untuk digunakan dalam penelitian medis. (Foto AP / Sakchai Lalit)

CB, Jakarta - Parlemen Thailand atau yang dikenal National Legislative Assembly (NLA) mengesahkan amandemen narkotika untuk melegalkan produksi, impor, ekspor, kepemilikan dan penggunaan ganja dan kratom untuk kepentingan medis. Ini menjadikan Thailand sebagai negara ASEAN pertama yang melegalkan ganja untuk medis, setelah sebelumnya Korea Selatan menjadi negara Asia pertama yang melegalkan ganja untuk medis.
Undang-undang sah setelah didukung 166 suara dengan 13 abstain, menurut laporan Bangkok Post, 27 Desember 2018. Namun parlemen memutuskan untuk penambahan anggota komisi pengawas narkotika dari 17 menjadi 25 anggota.

Delapan anggota tambahan adalah sekretaris tetap untuk sktor pertanian dan kepala departemen obat-obatan tradisional dan alternatif Thailand, departemen pekerjaan industri, departemen pelayanan kesehatan, departemen kesehatan kejiwaan, dewan medis Thailand, dewan medis tradisional Thailand dan dewan farmasi Thailand.

Pengunjung menunjukkan kuncup ganja yang dibagikan oleh aktivis Steven Thapelo Khundu dalam Cannabis Expo (Pameran Ganja) di Pretoria, Afrika Selatan, 13 Desember 2018. REUTERS Siphiwe Sibeko
Undang-undang yang disahkan akan memberikan wewenang pada komisi pengawas untuk menyetujui produksi, impor, ekspor serta kepemilikan ganja dan kratom, yang mengikuti regulasi.
UU mengizinkan penggunaan ganja dan kratom untuk kepentingan pemerintah dan medis, perawatan pasien, riset dan pengembangan, pertanian, perdagangan, ilmu pengetahuan dan industri.

Secara rinci individu bisa membawa ganja dengan jumlah yang ditentukan untuk perawatan penyakit dengan resep dokter atau petugas medis sertifisi setara. Kepemilikan akan terikat pada syarat yang diajukan oleh komisi pengawasan narkotika.
Individu yang melanggar bisa dikenakan 5 hingga 15 tahun penjara dan/atau denda 1 juta baht atau sekitar Rp 447 juta, tergantung pada ganja atau kratom yang dimiliki.Amandemen UU narkotika legalisasi ganja dan kratom ini akan berlaku dan menjadi dalil hukum setelah dirilis resmi oleh media pemerintah.

Credit  tempo.co

Pesawat Militer Cina Terobos Wilayah Udara Korea Selatan

Pesawat tempur Cina

Foto: Reuters

Angkatan Udara Korsel mengejar pesawat jet Cina.

CB, SEOUL -- Pesawat jet militer Cina memasuki Zona Pertahanan Udara Korea Selatan (KADIZ) tanpa pemberitahuan sebanyak tiga kali. Dilansir dari Yonhap, Kamis (27/12) Angkatan Udara Korea Selatan (Korsel) menanggapinya dengan mengejar pesawat-pesawat jet itu.

Pesawat-pesawat Cina memasuki wilayah yang diidentifikasi sebagai Kadiz pada Kamis (27/12) pukul 10.21 waktu setempat di dekat pulau Jeju dan Leo. Kepala Staf Gabungan (JCS) Korsel mengatakan pesawat jet milik Cina itu keluar sekitar satu jam kemudian.

Mereka lalu masuk lagi ke Kadiz pukul 11.54 dan keluar lagi pada sekitar pukul 14.51 waktu setempat. JCS mengatakan pesawat-pesawat itu kembali masuk pada pukul 14.14 dan keluar lagi pada pukul 15.00.

Pejabat di JCS mengatakan pesawat-pesawat itu diyakini pesawat pengintai tipe Y-9. Angkatan Udara Korsel mengirim pesawat jet untuk melacak pesawat-pesawat tersebut dan mengirimkan peringatan sebagai langkah 'taktis yang biasa dilakukan'.

Di hari yang sama Kementerian Pertahanan Korsel memanggil atase pertahanan kedutaan besar Cina di Korsel. Mereka mengajukan protes kepada kedutaan besar Cina dan meminta adanya langkah-langkah tertentu untuk mencegah hal yang sama terulang kembali.

Kementerian Luar Negeri Korsel juga memanggil pejabat kedutaan besar Cina. Mereka juga mengungkapkan penyesalan atas kejadian ini dan mendesak pemerintah Cina untuk mengambil langkah yang tepat.

Pada bulan lalu, pesawat militer Cina juga memasuki Kadiz. Sudah kedelapan kalinya pesawat militer Cina memasuki Kadiz pada tahun ini. Sebagian wilayah Kadiz bertumpang tindih dengan zona pertahanan udara Cina dan Jepang. Hal itu yang kerap menjadi sumber ketegangan di kawasan Asia Timur. Pejabat militer Korsel mengatakan pesawat-pesawat Cina itu bertujuan untuk menguji tanggapan Korsel dan Jepang.

Identifikasi Zona Pertahanan Udara atau Adiz adalah sebuah wilayah di langit yang diidentifikasi oleh negara tertentu sebagai batas wilayah pesawat asing masuk ke wilayah tersebut. Adiz tidak didefinisikan dalam hukum atau perjanjian internasional apapun. 

Credit  republika.co.id

Badai Salju di AS, Ribuan Penerbangan Dibatalkan

Ilustrasi. (AFP PHOTO/BEN STANSALL)

Jakarta, CB -- Ribuan penerbangan terpaksa dibatalkan atau ditunda karena badai salju hebat yang menerjang kawasan tenggara dan barat Amerika Serikat sejak Rabu (26/12) malam.

Reuters melaporkan bahwa secara keseluruhan, lebih dari 1.000 penerbangan dibatalkan sementara 4.200 lainnya ditunda akibat badai ini.

Dari keseluruhan angka tersebut, hampir 400 penerbangan dibatalkan dari atau menuju Dallas-Fort Worth International Airport dan ratusan lainnya ditunda.



Sementara itu, American Airlines melaporkan bahwa seorang penumpang dan satu awak kabin mengalami cedera lutut dan punggung setelah penerbangan American Eagle yang dioperasikan oleh Mesa Airlines mengalami turbulensi di daerah Dallas-Fort Worth.


Lepas landas dario Bandara Internasional San Luis Potosi, Meksiko, pesawat CRJ-900 yang membawa 74 penumpang dan empat awak itu akhirnya dialihkan ke Austin, Texas.

Armada itu mendarat dengan aman, kemudian penumpang dan awak kabin yang cedera mendapatkan perawatan. Mereka kini sudah keluar dari rumah sakit lokal di Austin.



Di kawasan barat, peringatan badai salju sudah dikeluarkan untuk daerah Kansas, Nebraska, North Dakota, South Dakota, dan Minnesota.

Seorang ahli meteorologi dari Badan Cuaca Nasional AS, Marc Chenard, mengatakan bahwa badai awal ini diperkirakan akan mulai menghantam wilayah tengah negara tersebut pada akhir pekan ini.

Dalam perjalanannya, badai akan semakin kencang hingga diperkirakan menutupi jalan dengan ketinggian 35 sentimeter.

"Hingga pagi ini, kita sudah melihat salju setinggi 15-25 sentimeter di tenggara dan barat dan diperkirakan akan turun salju hingga 15 sentimeter lagi sepanjang hari ini hingga malam. Perjalanan akan terhambat dengan cuaca dan peringatan badai ini," katanya, Kamis (27/12).



Credit  cnnindonesia.com

Australia Diterjang Gelombang Panas, Suhu Nyaris 50 Derajat

Ilustrasi penduduk yang terdampak gelombang cuaca panas. (REUTERS/Max Rossi)

Jakarta, CB -- Gelombang cuaca panas dikabarkan menerjang Australia selepas Natal. Bahkan menurut perkiraan cuaca oleh pemerintah, suhu di sebagian wilayah Negeri Kanguru nyaris menyentuh 50 derajat Celcius.

Seperti dilansir The Guardian, Kamis (27/12), menurut Biro Meteorologi dan Perkiraan Cuaca Australia suhu di wilayah sebelah barat mencapai 49 derajat celcius. Kondisi itu terjadi di daerah Marble Bar dan Pannawonica, Pilbara. Mereka lantas menerbitkan peringatan supaya masyarakat waspada dengan kebakaran hutan.

Penduduk juga diminta tidak berkegiatan di luar rumah lantaran gelombang panas itu bisa mempengaruhi kesehatan.


Suhu panas yang tercatat hari ini hanya selisih sedikit dari yang pernah direkam oleh Australia. Yaitu 50,7 derajat Celcius di Bandara Oodnadatta pada 1960.

Gelombang panas itu menerpa kawasan barat dan selatan Australia, serta Negara Bagian New South Wales dan Queensland. Rata-rata cuaca panas di sana tercatat menyentuh angka 41 sampai 46 derajat Celcius.

Saking panasnya suhu udara, Negara Bagian Victoria mengerahkan pemadam kebakaran ke pemukiman warga untuk menyemprotkan air untuk menurunkan suhu lingkungan.


Kepala Dinas Kesehatan New South Wales, Jeremy McAnulty memperingatkan gelombang panas bisa membuat paru-paru iritasi. Jadi masyarakat yang mengidap asma dan kondisi paru-paru yang ringkih diminta waspada.


Diperkirakan gelombang panas akan menyapu Australia hingga Selasa pekan depan. Terutama di wilayah sebelah barat laut hingga selatan.




Credit  cnnindonesia.com

Rusia Sebut Pemicu Keputusan AS di Suriah Masih Misterius

Rusia menuturkan, pihaknya belum mengetahui alasan sebenarnya dibalik keputusan AS untuk menarik mundur semua pasukan mereka yang berada di Suriah. Foto/Istimewa

MOSKOW - Rusia menuturkan, pihaknya belum mengetahui alasan sebenarnya dibalik keputusan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk menarik mundur semua pasukan mereka yang berada di Suriah.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Igor Tsarikov mengatakan, bukan hanya alasan AS menarik pasukan dari Suriah yang masih menjadi misteri. Namun, rencana masa depan Washington di Timur Tengah juga masih belum diketahui.

"Kami telah berulang kali menunjukkan bahwa kehadiran bersenjata tidak sah AS di Suriah adalah hambatan bagi penyelesaian konflik. Namun, kami masih belum tahu apa-apa tentang alasan keputusan rencana masa depan AS ini. Langkah pertama ini belum dapat dipecahkan," kata Tsarikov, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (27/12).

Sementara itu, sebelumnya Rusia juga menuturkan, menyusul pasukan Washington menarik diri dari Suriah, kendali atas wilayah Suriah yang dikuasai AS harus diberikan kepada pemerintah Suriah.

Moskow menyebut, sejak AS mengumumkan mereka akan menarik pasukan dari Suriah, belum ada informasi tentang kontak yang relevan antara Washington dan Damaskus mengenai hal ini.

"Muncul pertanyaan, siapa yang akan menerima kendali atas wilayah Suriah yang dikuasai AS? Jelas, sesuai dengan hukum internasional dan dengan mempertimbangkan apa yang telah dilalui Suriah dan rakyatnya, itu haruslah pemerintah Suriah," ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia lainnya, Maria Zakharova. 

Credit  sindonews.com

Pertahankan Pasukan di Irak, Rusia: Trump Bermain Dua Kaki

Ketua Komite Urusan Luar Negeri Dewan Federasi Rusia, Konstantin Kosachev sebut, Trump mencoba bermain dua kaki dengan pertahankan pasukan AS di Irak. Foto/Reuters

MOSKOW - Ketua Komite Urusan Luar Negeri Dewan Federasi Rusia, Konstantin Kosachev menyatakan, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mencoba bermain dua kaki dengan mempertahankan pasukan AS di Irak.

"Setelah menyatakan selama kunjungan mendadak ke Irak bahwa ia berniat untuk mempertahankan pangkalan militer di negara itu sebagai batu loncatan untuk tindakan di Suriah, Presiden AS Donald Trump berusaha untuk memiliki keduanya," kata Kosachev, seperti dilansir Tass pada Kamis (27/12).

"Di satu sisi, ia masih ingin untuk menunjukkan niat untuk meninggalkan peran polisi global dengan misi berikutnya di mana darah orang Amerika tumpah demi sebuah negara, yang sebagian besar dari mereka tidak dapat temukan di peta. Di sisi lain, Trump tentu perlu memadamkan Ketidakpuasan di Partai Republik terkait dengan keputusannya untuk menarik pasukan AS dari Suriah," sambungnya.

Dia ingat bahwa keputusan Trump untuk menarik keluar pasukan AS dari Suriah menjadi alasan pengunduran diri Menteri Pertahanan AS, Jim Mattis, yang menurutnya jauh lebih populer di Washington dibading Trump.

"Saya percaya bahwa pernyataan itu tidak akan mengubah apa pun dalam situasi ini. Amerika berada di Irak (tidak seperti di Suriah) dengan alasan yang agak legal karena mereka mendukung perjuangan pemerintah lokal melawan gerilyawan," ungkapnya.

Kosachev menekankan perlunya di semua tingkatan untuk memberi tahu Washington bahwa tindakan militer di Suriah tanpa persetujuan mandat Dewan Keamanan (DK) PBB sama dengan intervensi dalam urusan negara berdaulat dan memenuhi misi seorang polisi global. 

Credit  sindonews.com

Rusia berkoordinasi dengan Turki mengenai kegiatannya di Suriah

Sebagian dari kompleks Kremlin di pusat Moskow, Rusia. Terletak persis di depan Lapangan Merah, Kremlin terlanjur dianggap sebagai simbol kekuasaan pemerintahan di Rusia (dahulu Uni Soviet). (www.kremlintour.com)

Moskow (CB) - Rusia secara erat mengkoordinasikan kegiatannya di Suriah dengan Turki, kata Wanita Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova pada Rabu (26/12).

Ketika berbicara dalam satu taklimat di Moskow, wanita juru bicara itu mengatakan, "Kami secara seksama mengkoordinasikan pandangan kami dan pelaksanaan kebijakan nyata di Suriah dengan rekan Turki kami, baik dalam kebijakan luar negeri maupun dalam operasi militer kontra-teror di lapangan."

Zakharova, sebagaimana dikutip Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi, mengumumkan bahwa satu pertemuan dalam format Astana, berkaitan dengan upaya lebih jauh guna memulihkan perdamaian di Suriah, akan berlangsung di Moskow "dalam waktu secepat-cepatnya".

"Kitiga negara penjamin format Astana mempertahankan kontak intensif melalui bermacam saluran. Yang paling penting adalah pertemuan para kepala negara, serta menteri luar negeri dan pertahanan. Kerja sama dilaksanakan di tingkat bilateral dan trilateral. Saya dapat mengatakan kontak semacam itu dirancang dalam waktu dekat, semuanya akan berlangsung di Moskow," kata wanita juru bicara tersebut.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu telah memberitahu mengenai kunjungan yang dijadwalkan pada akhir Desember ke Moskow.

Kunjungan tersebut dilakukan setelah pengumuman mengejutkan pekan lalu oleh Presiden AS Donald Trump bahwa Washington akan menarik semua tentaranya dari Suriah.

Suriah telah terjerumus ke dalam perang saudara mematikan sejak awal 2011, ketika Pemerintah Presiden Bashar al-Assad menindak pemrotes dengan kekuatan tak pernah dilakukan sebelumnya.

Credit  antaranews.com

Trump Soal Keamanan Israel: Kami Beri Mereka Rp65,5 Triliun Setahun

Presiden AS Donald Trump bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Foto/Istimewa

BAGHDAD - Amerika Serikat (AS) membayar triliunan rupiah per tahun untuk keamanan Israel. Karenanya, Israel tidak perlu khawatir kehilangan pengaruhnya di Timur Tengah setelah AS menarik pasukannya dari Suriah.

“Saya berbicara dengan Bibi (Benjamin Netanyahu). Saya memberi tahu Bibi, Anda tahu kami memberi Israel Rp65,5 triliun setahun. Dan mereka melakukannya dengan sangat baik dalam membela diri mereka sendiri," kata Presiden AS Donald Trump kepada wartawan dalam perjalanan kembali dari Irak di mana ia melakukan kunjungan kejutan ke tentara AS yang ditempatkan di sana.

“Kami akan sangat memperhatikan Israel. Israel akan menjadi baik,” imbuh Presiden AS menambahkan, menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengunduran dirinya yang diumumkan dari Suriah akan berdampak pada Israel.

"Dan kami terus terang memberi, lebih dari itu, jika Anda melihat buku-buku itu," tukasnya seperti dikutip dari RT, Kamis (27/12/2018).

Israel, yang telah menjadi penerima bantuan luar negeri AS terbesar sejak Perang Dunia II, mengelola selama kepresidenan Barack Obama untuk mendapatkan paket bantuan militer senilai Rp553 triliun selama 10 tahun ke depan. Jumlah ini, bagaimanapun, kurang dari Rp65,5 triliun per tahun yang dicari Netanyahu. Tahun lalu, bantuan AS untuk Israel berjumlah hampir Rp46,6 triliun dan diperkirakan akan meningkat begitu kesepakatan baru dimulai pada tahun anggaran 2019.

Selama bertahun-tahun, negara Yahudi itu telah menggunakan dana AS untuk membangun kemampuan militernya dan sekarang merasa yakin dengan kemampuannya untuk melindungi kepentingannya di wilayah tersebut.

"Kami berdiri teguh di garis merah kami di Suriah dan di mana-mana," kata Netanyahu, mencatat bahwa Israel telah mengembangkan kemampuan khusus dalam senjata dan sistem pertahanan, serta serangan rudal yang dapat menghancurkan target apa pun, bahkan setelah pasukan AS menarik diri dari Suriah.

Pekan lalu Presiden AS mengejutkan dunia dengan mengumumkan bahwa ia akan menarik 2.000 tentara AS keluar dari negara yang dilanda perang saudara tersebut, meninggalkan Israel untuk mengatasi ancaman Iran yang dirasakan itu sendirian.

Tidak terpengaruh dengan hal itu, Netanyahu menekankan bahwa Israel tidak siap untuk menerima pertahanan militer Iran di Suriah. Ia bersumpah untuk melanjutkan serangan terhadap negara tetangganya itu. 

Credit  sindonews.com

Bahayakan Penerbangan Sipil, Netanyahu Malah Memuji Militernya

Jet tempur F-16 milik Israel. Sumber: REUTERS / Amir Cohen/rt.com

CB, Jakarta - Perdana Menteri Israel yang juga menjabat sebagai Kepala Pertahanan sementara Israel, Benjamin Netanyahu, memuji kemampuan Angkatan Udaranya sehari setelah jet-jet tempur Negara Bintang Daud itu melancarkan serangan udara di Suriah.
"Kita berdiri teguh di garis merah di Suriah dan wilayah lain. Potensi Angkatan Udara Israel yang tak tertandingi memungkinkan kita menjangkau wilayah dekat, jauh, dan sangat jauh," kata Netanyahu, di hadapan para Taruna dalam sebuah upacara kelulusan di Pangkalan Angkatan Udara Hatzerim, Israel, Kamis, 27 Desember 2018.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyampaikan pidato dalam pembukaan kedutaan besar Guatemala, Yerusalem, 16 Mei 2018. [ Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu gestures as he speaks during the dedication ceremony of the embassy of Guatemala in Jerusalem, May 16, 2018. [REUTERS/Ronen Zvulun/Pool]

Dikutip dari rt.com, Kamis, 27 Desember 2018, kemampuan khusus Angkatan Udara Israel dan persenjataan negara itu membuat Tel Aviv sekarang bisa menghancurkan target apapun.Namun dalam kesempatan itu, Netanyahu tidak mau berkomentar mengenai pergerakan jet-jet tempur Israel yang hampir membahayakan dua penerbangan sipil ketika sedang melancarkan serangan ke Suriah pada hari Natal lalu. Kejadian ini mendapat kritik dari militer Rusia, termasuk ketika pergerakan jet-jet tempur itu membahayakan posisi ibu kota Beirut, Lebanon saat mereka melancarkan serangan ke Suriah pada hari Natal.
Dalam serangan di hari Natal, Selasa, 25 Desember 2018, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan sebanyak enam jet tempur F-16 milik Israel menggunakan jalur penerbangan sipil di wilayah udara Lebanon ketika menghancurkan sebuah gudang logistik di wilayah pinggir kota Damaskus, Suriah.
Dengan demikian, selama serangan itu, militer Suriah terpaksa membatasi penggunaan sistem pertahanan udara dan kemampuan radio untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Terlepas dari kondisi itu, hanya dua dari enam belas bom yang diluncurkan Israel mencapai target mereka. Serangan itu melukai tiga orang, sementara sisanya ditangkis.

Credit  tempo.co

Israel Disebut Percepat Bangun Ribuan Rumah di Tepi Barat

Ilustrasi permukiman di Tepi Barat. (Reuters/Amir Cohen)

Jakarta, CB -- Otoritas Israel dilaporkan mempercepat rencana pembangunan sedikitnya 2.200 rumah di wilayah Palestina di Tepi Barat yang diduduki negara tersebut.

Lembaga pemantau pemukiman Israel di wilayah Palestina, Peace Now, menyebut sebuah komite yang berada di bawah Kementerian Pertahanan Israel diberi tanggung jawab terkait proyek tersebut.

Organisasi itu mengatakan komite tersebut telah menyepakati rencana percepatan pembangunan permukiman pada Selasa (25/12) dan Rabu kemarin melalui berbagai tahap proses persetujuan.



Peace Now melaporkan sedikitnya 1.159 pengajuan pembangunan rumah telah mendapat persetujuan final sebelum izin dikeluarkan, sementara 1.032 tempat tinggal lainnya masih dalam tahap pengajuan izin.


Kabar percepatan proyek pemukiman ini muncul ketika Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sepakat menggelar pemilihan umum lebih cepat pada April mendatang. Parlemen Israel juga sudah dibubarkan hari ini, Kamis (27/12), menyusul rencana tersebut.

Percepatan gelaran pemilu dilakukan Netanyahu ketika kepemimpinannya tengah terancam, terutama akibat skandal korupsi yang terus menjeratnya sejak awal 2017 lalu.



Polisi bahkan telah mengajukan usulan untuk mendakwa Netanyahu pada tiga kasus korupsi berbeda setelah sembilan kali memeriksanya.

Masalah permukiman sendiri menjadi salah satu isu utama dalam politik Israel, terutama bagi kaum sayap kanan.

Dikutip AFP, Netanyahu dikabarkan telah bertemu dengan para pemimpin permukiman di Yerusalem kemarin, ketika masa kampanye sudah berjalan.

"Kita semua akan melihat upaya politikus sayap kiri menggulingkan pemerintahan kami dengan bantuan media dan lainnya," ucap Netanyahu menanggapi pemilu seperti dikutip AFP.

"Mereka tidak akan berhasil karena jika mereka melakukannya, ini akan menimbulkan bahaya yang jelas terkait perpindahan permukiman."



Sementara itu, Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat, menganggap percepatan pemukiman tersebut sebagai pencurian tanah Palestina.

Melalui pernyataan, Erekat mengatakan "pencurian tanah dan sumber daya Palestina untuk memperluas permukiman ilegal merupakan bagian dari kampanye Netanyahu" menjelang pemilu.

"Langkah itu tidak diragukan lagi bagian dari daftar panjang pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel," katanya.

Permukiman Israel di wilayah Palestina dinilai ilegal di bawah hukum internasional lantaran dianggap bisa mengancam proses perdamaian kedua belah pihak yang masih berkonflik sejak puluhan tahun silam.

Lebih dari 400 ribu warga Israel bermukim di Tepi Barat, sementara 200 ribu warga Israel lainnya tinggal di wilayah Yerusalem Timur yang juga diduduki.




Credit  cnnindonesia.com

Mantan Pejabat Tinggi Polisi Cina Dipenjara Seumur Hidup

Bendera Cina.

Foto: ABC News

Ma Jian menerima hasil keputusan dan tidak akan mengajukan banding.

CB, BEIJING -- Pengadilan memutuskan hukuman penjara seumur hidup mantan pejabat tinggi polisi rahasia Cina. Pada Kamis (27/12), Ma Jian dinyatakan bersalah menerima suap, 'memaksa' kesepakatan bisnis, dan perdagangan.

Ma, pernah menjadi Wakil Menteri di Kementerian Keamanan Dalam Negeri. Ia adalah pejabat tertinggi yang dipenjara sejak mantan anggota Komite Politbiro (PSC), badan pembuat keputusan tertinggi di Cina, Zhou Yongkang yang terjerat skandal korupsi dan penyuapan pada 2015 lalu.

Kasus Ma berhubungan dengan buronan yang paling diincar Cina, yaitu taipan Guo Wengui yang kini tinggal di New York. Guo menarik perhatian internasional dengan membeberkan kediktatoran pemerintahan Cina yang dipimpin Partai Komunis.

Dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di situs resmi Pengadilan Rakyat Cina menyebutkan pengadilan telah memutuskan Ma telah menerima suap 'yang jumlahnya sangat besar'. Ia juga berkerja sama dengan perusahaan milik Guo dengan 'sangat serius'.

Pengadilan mengatakan bersama Guo, Ma menggunakan posisinya untuk melakukan tindak kejahatan. Ma juga membantu bisnis yang dikuasai Guo dengan memaksa seseorang untuk mentransfer saham sebuah perusahaan. Ma menggunakan kekuasaannya dengan mengancam akan membawa transaksi ilegal ke pengadilan.

Ma menerima lebih dari 100 juta yuan dalam bentuk properti. Ia juga menerima 5 juta yuan dalam perdagangan saham berdasarkan informasi dari orang dalam. Pengadilan mengatakan Ma menerima keputusan tersebut dan tidak akan mengajukan banding.

Ma sudah diselidiki atas kasus korupsi sejak 2015 lalu. Ia juga dikeluarkan dari Partai Komunis pada tahun berikutnya.

Credit  republika.co.id

13 personel keamanan Nigeria tewas dalam serangan Boko Haram

Tentara Nigeria memperlihatkan bendera Boko Haram yang mereka sita dari kota Damasak yang baru saja mereka rebut di Nigeria, Rabu (18/3). Tentara Chad dan Nigeria merebut kota tersebut dari militan Boko Haram awal pekan ini. Tentara Nigeria mengatakan mereka telah mengusir Boko Haram dari semua daerah kecuali tiga distrik pemerintahan daerah di timur laut, mengklaim kemenangan atas serangan terhadap pemberontak Islamis dalam kurun waktu kurang dari dua minggu sebelum pemilu presiden. (REUETRS/Emmanuel Braun)

Lagos, Nigeria (CB) - Militer Nigeria mengatakan sedikitnya 13 anggota pasukan keamanan negara itu --personel militer dan polisi-- tewas dalam penyergapan oleh anggota Boko Haram di bagian timur-laut Nigeria, yang bergolak.

Personel keamanan menghadapi penyergapan di sepanjang jalan Maiduguri-Damaturu saat menjalani misi pengawalan, kata Juru Bicara Militer Kol. Onyema Nwachukwu di dalam satu pernyataan pada Selasa (25/12) larut malam.

"Tentara yang gagah berani terlibat baku-tembak melawan pelaku teror, dan dengan berani menerobos penyergapan itu," kata pernyataan tersebut, sebagaimana dikutip Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis.

Beberapa anggota Boko Haram juga tewas dalam baku-tembak yang terjadi, tambah pernyataan itu.

Pada Rabu (26/12) larut malam, Kementerian Luar Negeri Turki mengeluarkan pernyataan yang mencela serangan tersebut, dan mengatakan, "Kami sedih oleh serangan teror terhadap pasukan keamanan di Negara Bagian Yobe di bagian timur-laut Nigeria. Peristiwa itu merenggut beberapa nyawa dan melukai beberapa orang."

"Kami mengutuk serangan keji ini dan menyampaikan belasungkawa kepada rakyat dan Pemerintah Nigeria," katanya.

Credit  antaranews.com

Trump: Tembok Perbatasan Dibutuhkan untuk Cegah Kejahatan

Trump menuturkan, Washington benar-benar membutuhkan tembok itu, untuk mencegah aksi kejahatan yang datang dari seberang perbatasan. Foto/Reuters

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump kembali menegaskan bahwa AS membutuhkan tembok di perbatasan dengan Meksiko. Dia mendesak Partai Demokrat untuk segera menyetujui pendanaan untuk pembangunan tembok itu.

Berbicara pasca kembali melakukan lawatan singkat ke Irak dan Jerman, Trump menuturkan, Washington benar-benar membutuhkan tembok itu, untuk mencegah aksi kejahatan yang datang dari seberang perbatasan.

"Biarkan Demokrat akhirnya menyadari bahwa kita sangat membutuhkan keamanan perbatasan dan tembok di perbatasan selatan. Harus menghentikan narkoba, perdagangan manusia, anggota geng dan penjahat datang ke negara kita," kata Trump melalui akun Twitternya, seperti dikutip Sindonews pada Kamis (27/12).

Seperti diketahui, Trump memutuskan untuk menutup pemerintah federal AS. Dia menegaskan penutupan sebagian pemerintah federal akan berlangsung sampai permintaannya untuk dana membangun tembok di perbatasan dengan Meksiko dipenuhi.

Penutupan sebagian pemerintah AS sudah berlangsung sejak akhir pekan lalu, dan belum ada tanda-tanda upaya nyata untuk membuka kembali lembaga-lembaga yang ditutup oleh kebuntuan politik atas permintaan Trump untuk dana dinding perbatasan.

Langkah ini diambil Trump setelah pembahasan mengenai puntuk sekitar seperempat program federal - termasuk departemen Keamanan Dalam Negeri, Keadilan dan Pertanian - berakhir tanpa hasil pada tengah malam pada hari Jumat pekan lalu. Tanpa kesepakatan untuk memecahkan kebuntuan, penutupan itu kemungkinan akan merambah ke tahun baru. 

Credit  sindonews.com

Baghdad Ungkap Alasan Batalnya Pertemuan Trump dan PM Irak

Pemerintah Irak mengungkap alasan batalnya pertemuan antara Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi dan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Foto/Reuters

BAGHDAD - Pemerintah Irak mengungkap alasan batalnya pertemuan antara Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi dan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Awalnya, kedua pemimpin itu dijadwalkan bertemu saat Trump berkunjung ke Irak.

Baghdad mengatakan, pertemuan yang dibatalkan dan kemudian digantikan oleh panggilan telepon disebabkan karena ketidaksepakatan pada organisasi pembicaraan.

"Pertemuan resmi antara Adel Abdul Mahdi dengan Presiden AS, Donald Trump awalnya direncanakan akan diadakan. Namun, ketidaksepakatan pada organisasi pertemuan telah menyebabkannya digantikan oleh percakapan telepon," kata layanan pers pemerintah Irak dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (27/12).

Dalam pernyataannya, layanan pers pemerintah Irak kemudian mengatakan bahwa Washington telah memberi tahu Baghdad tentang rencana kunjungan Trump ke Irak pada Rabu malam.

Layanan pers pemerintah Irak lalu mengatakan, dalam pembicaraan telepon Abdul Mahdi dan Trump membahas perkembangan di kawasan itu, terutama mengingat keputusan AS untuk menarik pasukan dari Suriah. Kedua pemimpin juga membahas mengenai kerja sama dalam memerangi ISIS.

"Trump (dalam pembicaraan) mengundang Abdul Mahdi untuk Mengunjungi Washington. Perdana menteri Irak, pada gilirannya, mengundang Trump untuk berkunjung ke Baghdad," tukas layanan pers pemerintah Irak. 

Credit  sindonews.com

Lakukan Kunjungan Kejutan, Legislator Irak Ramai-ramai Kutuk Trump

Kunjungan kejutan Presiden AS Donald Trump ke pangkalan udara di al-Asad menuai kecaman dari legislator Irak. Foto/Istimewa

BAGHDAD - Para pemimpin politik dan milisi Irak mengutuk kunjungan mendadak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke pasukan Amerika di Irak. Trump dianggap telah melanggar kedaulatan Irak.

Sabah al Saadi, pemimpin blok Islah perlemen Irak, menyerukan sidang darurat parlemen untuk membahas pelanggaran kedaulatan Irak secara terang-terangan dan untuk menghentikan tindakan agresif oleh Trump yang seharusnya tahu batas-batasnya.

"Pendudukan AS di Irak sudah berakhir,” tegasnya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (27/12/2018).

Sementara Blok Bina, saingan Islah di parlemen dan dipimpin oleh pemimpin milisi yang didukung Iran Hadi al-Amiri, juga keberatan dengan perjalanan Trump ke Irak.

"Kunjungan Trump adalah pelanggaran nyata dan jelas terhadap norma-norma diplomatik dan menunjukkan penghinaan serta permusuhannya dalam berurusan dengan pemerintah Irak," kata Bina dalam sebuah pernyataan.

Sementara dalam sebuah pernyataan kantor Perdana Menteri Irak Adel Abdul-Mahdi bahwa pihak berwenang AS telah memberi tahu Baghdad sebelumnya mengenai kunjungan Trump. Pernyataan itu mengatakan Perdana Menteri Irak dan Presiden AS berbicara melalui telepon karena ketidaksepakatan tentang bagaimana melakukan pertemuan.

Anggota parlemen Irak mengatakan kepada Reuters bahwa keduanya tidak setuju mengenai di mana lokasi pertemuan mereka. Trump telah meminta untuk bertemu di pangkalan militer Ain al-Asad, tapi tawaran itu ditolak Abdul Mahdi.

Kunjungan Trump datang di tengah latar belakang meningkatnya ketegangan antara Washington dan Teheran, ketika Washington berupaya untuk melawan pengaruh Iran di Timur Tengah. Pembentukan pemerintah Irak juga terhenti di tengah meningkatnya perselisihan antara blok Islah dan Bina.

Falih Khazali, mantan pemimpin milisi yang menjadi politisi beraliansi dengan Bina, menuduh Amerika Serikat ingin meningkatkan kehadirannya di Irak.

"Kepemimpinan Amerika dikalahkan di Irak dan ingin kembali lagi dengan dalih apa pun, dan inilah yang tidak akan kami izinkan," ujarnya.

Bina mengatakan kunjungan Trump menempatkan banyak tanda tanya tentang sifat kehadiran militer AS dan tujuan sebenarnya, dan apa yang bisa ditimbulkan oleh tujuan-tujuan tersebut bagi keamanan Irak.

Sementara tidak ada kekerasan skala penuh di Irak sejak Negara Islam menderita serangkaian kekalahan tahun lalu, sekitar 5.200 tentara AS berlatih dan memberi tahu pasukan Irak yang masih melakukan kampanye melawan kelompok militan.

Islah dipimpin oleh ulama Syiah populis Moqtada al-Sadr. Sadr telah lama menentang kehadiran AS di Irak sejak invasi pimpinan AS menggulingkan Saddam Hussein pada tahun 2003. Ia memimpin dua pemberontakan melawan pasukan AS di Irak dan merupakan salah satu dari sedikit pemimpin Syiah yang juga menjauhkan diri dari Iran.

Milisi Syiah Irak, juga dikenal sebagai PMF, yang banyak di antaranya didukung oleh Iran, menentang kehadiran pasukan AS di wilayah tersebut. PMF secara resmi menjadi bagian dari pasukan keamanan tahun ini setelah membantu militer mengalahkan Negara Islam di Irak pada tahun 2017.

Qais al-Khazali, pemimpin milisi Asaib Ahl al-Haq yang juga didukung Iran mengatakan di Twitter: "Irak akan menanggapi dengan keputusan parlemen untuk menggulingkan pasukan militer Anda (AS). Dan jika mereka tidak pergi, kami memiliki pengalaman dan kemampuan untuk menyingkirkan mereka dengan cara lain yang sudah biasa dilakukan pasukan Anda." 

Namun, beberapa warga Irak kurang peduli dengan kunjungan presiden AS.

"Kami tidak akan mendapatkan apa pun dari Amerika," kata penduduk Baghdad Mohammad Abdullah.

"Mereka sudah berada di Irak 16 tahun, dan mereka belum memberikan apa pun kepada negara ini kecuali kerusakan dan kehancuran," tegasnya.



Credit  sindonews.com

KALEIDOSKOP 2018 : Uighur dan Dugaan Penindasan China Pada 2018

Dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur oleh rezim komunis China menjadi salah satu persoalan yang mencuat sepanjang 2018. (REUTERS/Thomas Peter)

Jakarta, CB -- Persoalan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah China terhadap etnis minoritas, seperti Uighur, dan pemeluk agama mencuat sepanjang 2018. Negeri Tirai Bambu disorot karena dianggap menghalangi kebebasan beragama dengan dalih penyeragaman budaya dan menekan radikalisme.

Khusus soal etnis Uighur di Xinjiang semakin gencar diberitakan, sebab ada dugaan pemerintah China sengaja ingin membungkam mereka. Sekitar satu juta etnis Uighur dikabarkan dijebloskan ke kamp khusus. Sebagian 'alumnus' mengaku mereka diperlakukan secara buruk, bahkan ada juga yang disiksa, di dalam kamp itu.

Pemerintah China dikenal berlaku diskriminatif terhadap wilayah Xinjiang dan etnis Uighur yang memeluk Islam. Mereka kerap memberlakukan aturan tak masuk akal, seperti melarang puasa saat Ramadhan, dilarang menggelar pengajian, hingga salat berjamaah. Bahkan aparat China secara ketat menempatkan pos-pos pemeriksaan di seluruh wilayah hingga perbatasan Xinjiang.


Alasan pemerintah China melakukan hal itu adalah untuk mencegah penyebaran ideologi radikal di kalangan etnis Uighur. Namun, dari sisi etnis Uighur, mereka menyatakan justru perlakuan pemerintah China yang memicu radikalisme dan ekstremisme.


Saat pemimpin Partai Komunis China, Mao Tse Tung meluncurkan program Revolusi Budaya pada 1966 hingga 1976, sejumlah masyarakat yang memegang teguh prinsip religius ikut terdampak. Padahal, mulanya gagasan itu bertujuan memerangi kaum bangsawan di masa kekaisaran yang dianggap menyusup ke pemerintahan, dan hendak mengembalikan posisi mereka.

Karena program itu pula China mengirim Tentara Merah untuk menyerbu dan mencaplok Tibet. Hal itu menyebabkan pemimpin Tibet, Dalai Lama, mengungsi dan hingga saat ini berada di pengasingan di India.

Sejumlah orang Uighur yang pernah merasakan dijebloskan ke kamp konsentrasi itu mengaku dipaksa mempelajari propaganda Partai Komunis China setiap hari. Bahkan beberapa mengaku disiksa.

Menurut pernyataan 270 orang akademisi, konon etnis Uighur yang tidak mengikuti seluruh 'pendidikan politik' ala pemerintah China bakal dipukuli, dimasukkan ke sel, atau dihukum dengan cara menekan kejiwaan atau melanggar norma agama.


Memang ada sejumlah warga Uighur yang terlibat perkara terorisme. Namun, hal itu dianggap tidak bisa dijadikan pembenaran untuk bersikap diskriminatif.

Uighur dan perlawanan adalah sejarah panjang. Mereka sudah merasakan dipimpin oleh berbagai kekuatan, mulai dinasti Yuan dari Mongolia, Qing, hingga Partai Komunis China.

Etnis Uighur sempat bisa bernapas sedikit lega ketika masa kepemimpinan Deng Xiaoping pada akhir Perang Dingin. Pemerintah memberi mereka keleluasaan untuk beribadah dan mengaktualisasikan diri serta merawat budaya. Lagi pula ketika itu Uni Soviet sudah berantakan dan China tidak khawatir penduduk setempat akan kembali bergolak.

Meski demikian tak bisa dipungkiri benih-benih radikalisme juga tumbuh di sebagian penduduk Uighur. Mereka yang bergabung di dalam Partai Turkestan Timur disebut terlibat dalam jejaring terorisme, termasuk Al Qaidah. Bahkan dilaporkan ada sejumlah etnis Uighur yang ikut dalam perang sipil di Suriah.


Di Indonesia, sejumlah etnis Uighur ditangkap karena terlibat dalam kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur. Mereka sempat dipimpin mendiang Santoso, sebelum tewas dalam operasi Tinombala gabungan Polri dan TNI di Poso, Sulawesi Tengah.

Perserikatan Bangsa-bangsa sudah mendesak untuk bisa melihat ke kamp konsentrasi Uighur. Namun, hal itu belum menjamin apakah tekanan terhadap etnis Uighur bakal berkurang atau hilang sama sekali pada 2019.




Credit  cnnindonesia.com

KALEIDOSKOP 2018 : Dari AS, Kisruh Status Yerusalem Merembet ke RI-Australia

Berawal dari keputusan AS untuk memindahkan kedubes untuk Israel dari Tel Aviv, kisruh status Yerusalem merembet hingga membuat relasi RI-Australia memanas. (Reuters/Ronen Zvulun)

Jakarta, CB -- Status Kota Yerusalem menyita perhatian internasional selama setahun terakhir lantaran kembali 'menyulut' konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung lebih dari setengah abad lamanya.

Semua berawal dari keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada 7 Desember 2017 untuk memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Tak hanya dari negara Arab dan negara Muslim, sekutu-sekutu AS turut mengecam langkah kontroversial Trump tersebut, yang dianggap mengancam prospek perdamaian Israel-Palestina bahkan memicu gerakan "intifada" ketiga.



Yerusalem selama ini merupakan salah satu sumber konflik Israel-Palestina, di mana kedua belah pihak sama-sama mengklaim kota suci bagi tiga agama itu sebagai ibu kota mereka.


Selain itu, keputusan AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel ini juga dianggap bertentangan dengan hukum dan resolusi internasional yang ada.

Meski begitu, Trump berkeras memindahkan kantro perwakilan AS untuk Israel ke Yerusalem dengan membuka kantor kedutaan sementara pada 14 Mei lalu.

Donald Trump berkeras memindahkan kantro perwakilan AS untuk Israel ke Yerusalem dengan membuka kantor kedutaan sementara pada 14 Mei lalu. (Reuters/Ronen Zvulun)

Jika dilihat dari sisi kedaulatan, AS berhak menentukan kebijakan luar negerinya, termasuk merelokasi kedubes untuk Israel ke Yerusalem.

Selain itu, langkah kontroversial itu dilakukan Trump semata-mata demi mengimplementasikan Undang-Undang tentang relokasi kedutaan AS untuk Israel ke Yerusalem yang disahkan Kongres AS pada 1995 lalu.

Namun, para pendahulu Trump selalu menggunakan hak perogatifnya untuk membuat surat penangguhan terkait relokasi kedutaan tersebut dengan alasan menghindari agar konflik Timur Tengah tidak memburuk.

Langkah kontroversial AS ini menjadi "inspirasi" bagi sejumlah negara lain. Sejak AS merelokasi kedutaannya untuk Israel ke Yerusalem, beberapa negara mengikuti langkah serupa.

Guatemala mengumumkan akan merelokasi kedutaannya untuk Israel ke Yerusalem pada 16 Mei 2018, dua hari setelah AS membuka misi diplomatiknya di kota tersebut.

Paraguay juga sempat mengumumkan keputusan serupa pada 22 Mei lalu, namun membatalkannya empat bulan kemudian.

Presiden Brasil yang baru terpilih, Jair Bolsonaro, juga menyatakan keinginan untuk merelokasi kedutaan besar negaranya untuk Israel ke Yerusalem sesuai janji kampanyenya. Meski begitu, sejumlah pihak menganggap rencana tersebut tak akan benar-benar terjadi.

Pada Oktober lalu, Perdana Menteri Australia Scott Morrison juga mengumumkan bahwa kabinetnya tengah mempertimbangkan rencana merelokasi kedutaan Negeri Kanguru untuk Israel ke Yerusalem.

Pengumuman ini sempat membuat relasi RI dan Australia panas Selain menyalahi resolusi internasional terkait status quo Yerusalem, Indonesia menilai pemindahan kedutaan untuk Israel ke kota tersebut bisa memperburuk peluang proses damai Palestina-Israel melalui solusi dua negara.




Credit  cnnindonesia.com

Kaleidoskop 2018: Senjata Nuklir di Tangan Donald Trump

Presiden Donald Trump.

Foto: EPA-EFE/Michael Reynolds

Sepanjang 2018, Donald Trump mengubah tatanan kesepakan senjata nuklir dunia.

Oleh Redaktur Republika.co.id: Nur Aini


Sepanjang 2018, konstelasi kesepakatan senjata nuklir dunia berubah drastis. Sosok Presiden AS, Donald Trump berada di balik berbagai peristiwa yang terkait dengan perubahan tatanan kesepakatan senjata nuklir. Ambisi Trump untuk mengubah kesepakatan senjata nuklir sesuai keinginannya merontokkan dua kesepakatan senjata nuklir. Ambisi itu pula yang melahirkan kesepakatan baru senjata nuklir dengan Korea Utara. 

Ada tiga peristiwa penting yang menandai perubahan konstalasi senjata nuklir dunia sepanjang 2018. Pertama, keputusan Donald Trump menarik Amerika Serikat dari perjanjian kesepakatan nuklir Iran yang dibuat pada 2015. Kedua, pertemuan Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Singapura pada 12 Juni 2018 yang melahirkan kesanggupan denuklirisasi Korut. Ketiga, Donald Trump menarik AS dari perjanjian Intermediate-range Nuclear Forces (INF) yang disepakati dengan Rusia (Uni Soviet).

Donald Trump mengumumkan penarikan AS dari kesepakatan nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 8 Mei 2018 yang sekaligus menandai pemulihan sanksi ekonomi untuk Iran. Kesepakatan nuklir Iran ditandatangani di Vienna pada 14 Juli 2015 antara Iran dengan lima anggota Dewan Keamanan PBB yakni Cina, Prancis, Rusia, Inggris, dan AS dengan ditambah Jerman dan Uni Eropa.


Dalam kesempatan itu, Iran setuju mengurangi persediaan uranium hingga 98 persen. Iran juga hanya diperbolehkan menambah Uranium 3,6 persen selama 15 tahun. Iran juga harus mengizinkan inspektur internasional masuk ke fasilitas nuklirnya. Sebagai gantinya, sanksi ekonomi terhadap Iran dicabut.

Kesepakatan JCPOA itu dinilai Trump memiliki kecacatan karena tak membahas program rudal balistik Iran, kegiatan nuklir Iran setelah 2025, dan peran Iran dalam konflik Yaman dan Suriah. Oleh karena itu, AS mengusulkan adanya revisi baru untuk kesepakatan nuklir Iran. Tawaran revisi tersebut ditolak oleh Iran yang memilih untuk mempertahankan JCPOA.


Sanksi AS kemudian diberlakukan dengan menyasar sektor perdagangan metal berharga Iran, keuangan dan perbankan nasional, serta industri otomotif. Perusahaan yang memulai transaksi bisnis dengan Iran akan disanksi dan diminta mengakhiri kontrak  selama periode 90 hari dan 180 hari. Sanksi tersebut diberlakukan meski laporan badan pengawas atom dari PBB yakni Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menyatakan Iran mematuhi kesepakatan nuklir 2015.

Uni Eropa berusaha menyelamatkan kesepakatan nuklir Iran 2015 tersebut. Hingga akhir 2018, Iran pun tetap mempertahankan kesepakatan nuklir tersebut. Akan tetapi, Iran kembali mempertanyakan masa depan JCPOA jika tidak memberikan manfaat ekonomi bagi negaranya.

Setelah menarik AS dari kesepakatan nuklir Iran, Donald Trump mencatatkan sejarah baru dengan menemui pemimpin Korut, Kim Jong-un di Hotel Capella, Pulau Sentosa, Singapura pada 12 Juni 2018. Dalam pertemuan itu, Trump dan Kim menandatangani dokumen yang berisi pernyataan bersama kedua pemimpin negara. Ada empat hal yang terdapat dalam dokumen tersebut yakni pembangunan hubungan baru antara AS-Korut, kerja sama perdamaian di Semenanjung Korea, komitmen denuklirisasi Semenanjung Korea, dan penyelesaian tahanan perang dan repatriasi jenazah sisa perang Korea.

Korea Utara memang kerap membuat negara-negara lain khawatir dengan perkembangan senjata nuklir yang dimilikinya. Uji coba senjata nuklir dilakukan oleh Korut sejak Oktober 2006. Pada 2018, Korsel mengungkap Korut diyakini memiliki 60 senjata nuklir.

Dalam pelaksanaan kesepakatan tersebut, Donald Trump membatalkan sebagian besar latihan militer dengan Korsel. Korut juga mengirimkan jasad sisa era perang Korea ke AS. Akan tetapi, perlucutan senjata nuklir Korut tidak berjalan mulus. Korut menolak seruan AS untuk melakukan denuklirisasi secara sepihak. Pemerintah Pyongyang tidak mau melucuti senjata nuklir melalui tekanan dan menuntut pencabutan sanksi bagi Korut. Korut juga meminta kesepakatan denuklirisasi mencakup wilayah yang lebih luas. Akan tetapi, AS menolak mencabut sanksi bagi Korut sebelum ada kemajuan dalam denuklirisasi. Donald Trump memilih untuk kembali bertemu dengan Kim Jong-un pada awal 2019.

Di pengujung 2018, Donald Trump kembali mengumumkan mundurnya AS dari kesepakatan senjata nuklir. Pada 18 Desember 2018, AS secara resmi mundur dari perjanjian INF. Perjanjian tersebut ditandatangani pada 1987 oleh mantan presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev dan mantan presiden AS Ronald Reagan. Kesepakatan melarang kedua belah pihak memiliki dan memproduksi rudal nuklir dengan daya jangkau 500-5.500 kilometer. Pada 1991, kesepakatan tersebut telah memusnahkan 2.700 rudal balistik dan jelajah.

Trump menuding Rusia melanggar kesepakatan INF tersebut. Moskow diyakini tengah mengembangkan senjata sistem peluncuran dari darat. Pengembangan senjata itu diprediksi bisa membuat Moskow mampu melancarkan serangan yang menjangkau Eropa dalam waktu singkat. Tudingan itu telah berkali-kali dibantah oleh Rusia.

Ketiga peristiwa penting tersebut menggambarkan keinginan Donald Trump untuk mengatur senjata nuklir negara-negara yang menjadi "musuh" AS. Akan tetapi, keluarnya AS dari JCPOA dan INF justru meninggalkan dunia tanpa tatanan kesepakatan senjata nuklir. Lantaran hal itu, 2018 menjadi tahun di mana dunia kembali masuk ke era perlombaan senjata nuklir, seperti saat Perang Dingin.

Credit  republika.co.id