Jumat, 16 November 2018

Rakyat Israel desak Netanyahu mundur terkait gencatan senjata


Rakyat Israel desak Netanyahu mundur terkait gencatan senjata
PM Israel Benjamin Netanyahu (REUTERS/Kevin Lamarque)



Jerusalem (CB) - Lebih dari 1.000 warga Israel berpawai di Tel Aviv pada Kamis (15/11) untuk menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sehubungan dengan gencatan senjata dengan faksi Palestina yang berpusat di Jalur Gaza.

Menurut media Israel, sebagaimana dikutip Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi, sebanyak 1.500 pemrotes mencela keputusan Netanyahu untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza dan menuduh dia "gagal memimpin militer".

Pada Rabu, sejumlah orang Israel berpawai di luar Knesset (Parlemen Israel) di Jerusalem untuk menyerukan pengunduran diri Netanyahu.

Sejak Ahad, sedikitnya 14 orang Palestina telah gugur --oleh tembakan artileri dan serangan udara Israel-- di seluruh wilayah yang diblokade tersebut.

Pada Ahad malam, seorang perwira Israel tewas --dan seorang lagi cedera-- dalam operasi darat yang gagal di Jalur Gaza.

Ketegangan terlihat mulai reda pada Selasa dan faksi perlawanan Palestina yang berpusat di Jalur Gaza menyepakati gencata senjata yang diperantarai oleh Mesir.



Credit  antaranews.com





Lieberman, Eks Menhan Israel yang Serukan Gaza Dibom Nuklir


Lieberman, Eks Menhan Israel yang Serukan Gaza Dibom Nuklir
Avigdor Lieberman telah mengundurkan diri sebagai Menteri Pertahanan Israel hari Rabu (14/11/2018) sebagai protes gencatan senjata di Gaza antara pemerintah Israel dan Hamas. Foto/REUTERS/Amir Cohen

TEL AVIV - Avigdor Lieberman telah mengundurkan diri sebagai Menteri Pertahanan (menhan) Israel. Namun, dia meninggalkan jejak retorika mengerikan yang menguatkan citranya sebagai politisi sayap kanan Israel.

Berbagai retorika yang pernah dia lontarkan antara lain menyerukan untuk membom Mesir, memenggal orang-orang Arab di Israel yang tak setia, hingga membom nuklir kelompok Hamas di Jalur Gaza, Palestina agar jera seperti nasib Jepang yang dibom atom Amerika Serikat (AS) saat Perang Dunia II.

Lieberman, pendiri partai sayap kanan Israel, Yisrael Beiteinu, mengundurkan diri sebagai menteri pertahanan pada hari Rabu sebagai sikapnya yang menolak gencatan senjata antara pemerintah dengan kelompok Hamas di Gaza. Baginya, Hamas adalah "kapitulasi teror".

Lantaran ucapan-ucapannya yang mengerikan, Lieberman pernah disindir di kalangan politisi Arab-Israel sebagai sosok "ISIS Yahudi".

Berikut sejumlah ucapan-ucapan Lieberman yang terkesan mengumbar fasisme, sebagaimana dikutip Russia Today, Kamis (15/11/2018).

Penggal Orang Arab yang Tak Setia

Lieberman dianggap sebagai satu-satunya menteri Israel yang pernah menyerukan pemenggalan warga Arab di negara mayoritas Yahudi tersebut. Berbicara pada rapat umum pemilu Maret 2015, Lieberman yang saat itu menjabat sebagai menteri luar negeri Israel mengatakan bahwa minoritas Arab Israel, yang merupakan 20 persen dari populasi negara itu, harus menunjukkan kesetiaan kepada negara atau menghadapi konsekuensi.

"Mereka yang melawan kita, tidak ada yang harus dilakukan, kita perlu mengambil kapak dan memotong kepalanya. Kalau tidak, kita tidak akan bertahan di sini," katanya.

Pernyataan provokatif itu tidak diterima dengan baik. Kalangan legislator Arab-Israel yang menuntut penyelidikan atas komentar-komentar tersebut. Lieberman pun dijuluki sebagai sosok "ISIS Yahudi".

Baru-baru ini, Lieberman mengatakan bahwa orang-orang Arab Israel yang memprotes keputusan Washington untuk merelokasi kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem bukan warga Israel."Dan bertindak untuk menyakiti kita dan menghancurkan kita dari dalam," katanya, yang menyerukan boikot ekonomi terhadap Wadi Ara, sebuah kota Israel yang dihuni kalangan warga Arab.

Tenggelamkan Tahanan Palestina di Laut Mati

Sikap Lieberman terhadap orang-orang Arab telah menjadi kebijakan politik yang paling konsisten. Pada bulan Juli 2003, dia menyerukan agar para tahanan Palestina ditenggelamkan ke Laut Mati.

Usulnya membuat marah anggota-anggota Parlemen atau Knesset dari kalangan Arab. Gagasan itu dianggap sebagai ide fasisme.

Isyaratkan Membom Nuklir Gaza

Penolakan Lieberman terhadap gencatan senjata antara Israel dan Hamas tidak mengejutkan. Di masa lalu, dia menunjukkan kebenciannya pada faksi Palestina yang berkuasa di Jalur Gaza tersebut. 

Pada Januari 2009, Lieberman mengatakan bahwa Hamas harus dibuat agar "kehilangan keinginan untuk berperang". Menurutnya, Israel harus melihat perang Amerika Serikat dengan Imperial Japan sebagai contoh.

"Kita harus terus memerangi Hamas seperti yang dilakukan Amerika Serikat dengan Jepang dalam Perang Dunia II," katanya kala itu. Itu berarti dia menyarankan Israel untuk menjatuhkan bom nuklir atau pun bom atom di Gaza.

Menurutnya, militer AS mampu mengalahkan Jepang tanpa menduduki daratan negara Asia itu. Komentar itu menguatkan isyarat halus pada penggunaan bom atom Amerika untuk memaksa Jepang menyerah tanpa syarat.

Hamas telah merayakan pengunduran diri Lieberman. Kelompok itu menggambarkan pengunduran diri Lieberman sebagai kemenangan politik bagi perlawanan Palestina.

Serukan Israel Membom Mesir

Pada tahun 2001, politisi Israel itu mengusulkan pemboman terhadap Dam Aswan, Mesir, jika pemimpin Mesir Hosni Mubarak menempatkan pasukan di Sinai. "Mubarak terus bertindak melawan kami dan melakukan perjalanan untuk konsultasi dengan Saddam Hussein," katanya, saat itu.

"Jika dia melakukan ancamannya dan menempatkan pasukan ke Sinai, itu akan menjadi contoh (melintasi) garis merah yang harus kita tanggapi dengan kuat, termasuk dengan membom Dam Aswan," ujar Lieberman.

Seruan itu pernah dikritik Juan Cole, Profesor Michigan University."Operasi militer akan membunuh 80 juta orang Mesir dan menyapu mereka ke Mediterania dalam tsunami Afrika kontinental yang luas," katanya.



Credit  sindonews.com


13 Negara Tertarik Beli S-400 Rusia daripada Sistem Rudal AS





13 Negara Tertarik Beli S-400 Rusia daripada Sistem Rudal AS
Sistem pertahanan rudal S-400 Rusia. Foto/REUTERS


WASHINGTON - Setidaknya 13 negara telah menyatakan minatnya untuk membeli sistem pertahanan rudal S-400 Rusia daripada senjata pertahanan buatan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat (AS). Data ini berasal dari intelijen Amerika Serikat yang diungkap CNBC, hari Kamis.

Salah satu sumber yang mengetahui data intelijen tersebut mengatakan Arab Saudi, Qatar, Aljazair, Maroko, Mesir, Vietnam, dan Irak berada di antara negara-negara yang telah membahas rencana pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Moskow.

Data 13 negara itu tak dirilis secara detail. Namun, selain ketujuh negara yang telah disebutkan tersebut, tiga negara lain sudah membeli senjata pertahanan termutakhir Moskow itu. Ketiga negara itu adalah China—sudah dikirim—,Turki dan India yang keduanya masih dalam tahap pengiriman.

Washington tak tinggal diam untuk mengganggu penjualan senjata pertahanan Moskow. Negeri Paman Sam ini sudah melakukan tekanan diplomatik dan memberlakukan sanksi di bawah Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) terhadap negara-negara yang membeli persenjataan Rusia.

China telah terkena sanksi AS karena membeli S-400 dan jet tempur Su-35. Meski dihantui ancaman sanksi Washington, belasan negara itu tetap berambisi untuk membeli sistem pertahanan rudal S-400.

Pesain senjata pertahanan Moskow itu adalah sistem pertahanan rudal Patriot dan sistem pertahanan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Keduanya produksi Raytheon dan Lockheed Martin.

Pentagon dan Gedung Putih belum bersedia memberikan komentar atas laporan tersebut.

Ditanya mengapa belasan negara berusaha membeli S-400 daripada sistem Patriot atau THAAD Amerika, sumber yang tahu laporan intelijen menjelaskan bahwa militer asing tidak mau mengikuti proses rumit dalam membeli senjata dari AS.

"Banyak dari negara-negara ini tidak ingin menunggu hambatan peraturan AS," katanya.

"S-400 memiliki lebih sedikit pembatasan ekspor dan Kremlin bersedia untuk mempercepat penjualan dengan melewati rintangan peraturan. Ini seperti membelinya dari rak," ujar sumber itu.

Selain itu, meski tidak jelas berapa banyak negara akan membayar untuk kedua sistem rudal Amerika tersebut, senjata Rusia umumnya dianggap lebih murah dan tanpa dukungan perawatan yang banyak.

Sumber kedua yang berbicara dengan CNBC mengatakan bahwa Moskow biasanya dapat memberikan sistem pertahanan itu dalam waktu dua tahun setelah penandatanganan kontrak. Jadwal yang cepat seperti itu tidak mungkin dipenuhi oleh AS.

Sistem S-400—penerus sistem rudal S-200 dan S-300—memulai debutnya di panggung dunia pada tahun 2007. Dibandingkan dengan sistem pertahanan AS, S-400 Rusia mampu melibatkan lebih banyak target, pada rentang yang lebih panjang dan melawan berbagai ancaman secara bersamaan.

Dalam hal kemampuan, lanjut sumber itu, belum ada senjata yang sempurna yang menandingi S-400 Moskow.

"Tidak ada sistem AS lain yang dapat menandingi kemampuan S-400 untuk melindungi sebagian besar wilayah udara dalam jarak yang begitu jauh," kata sumber itu, yang tidak berwenang untuk berbicara secara terbuka kepada media. 

S-400 dapat menargetkan target di ketinggian yang sangat tinggi seperti pesawat pembom siluman, pesawat jet tempur, rudal jelajah, amunisi presisi, dan beberapa rudal balistik taktis.

Sumber itu mengatakan, sistem buatan Rusia ini juga mampu bertahan melawan serangan pesawat tak berawak, seperti yang digunakan oleh pemberontak Houthi untuk menghancurkan sebuah baterai sistem rudal Patriot yang digunakan militer Uni Emirat Arab (UEA) pada bulan Februari.

"Ini adalah aspek geopolitik dari penawaran S-400 yang paling menarik," kata Thomas Karako, direktur Proyek Pertahanan Rudal di Center for Strategic and International Studies.

Karako menekankan bahwa meskipun diminati banyak negara, S-400 belum terlihat perannya dalam pertempuran nyata. Sedangkan sistem pertahanan rudal Patriot Amerika sudah dipraktikkan oleh Arab Saudi dan koalisi Arab-nya dalam melawan serangan rudal Houthi Yaman.

"Rusia tampaknya menggunakan penjualan pertahanan udara dalam kerangka politik dan ekonomi yang jauh lebih besar," kata Karako. "Dalam beberapa kasus, pembelian S-400 terlihat sedikit seperti apa yang orang-orang Romawi kuno sebut sebagai upeti."


Credit  sindonews.com




Maskapai AS Tak Tahu Ada Fitur AOA di Boeing 737 MAX 8


Maskapai AS Tak Tahu Ada Fitur AOA di Boeing 737 MAX 8
Pesawat Boeing 737 MAX 8 dioperasikan maskapai Lion Air. (Dok. Lion Air)


Jakarta, CB -- Masalah mendera pesawat penumpang Boeing 737 MAX 8 sepertinya belum usai. Setelah peristiwa jatuhnya salah satu jet komersil mutakhir itu di Indonesia, maskapai Amerika Serikat menyatakan mereka tidak pernah tahu ada fitur sensor penangkal stall (angle of attack / AOA) dipasang di burung besi itu.

"Kami menghargai kerja sama dengan Boeing, tetapi kami tidak menyadari perangkat Sistem Tambahan Pengenalan Manuver (MCAS) yang dipasang di MAX 8," kata juru bicara maskapai American Airlines Group Inc, seperti dilansir Reuters, Kamis (15/11).

Lembaga Penerbangan Federal AS (FAA) dan Boeing baru-baru ini juga menerbitkan panduan khusus untuk awak yang menerbangkan pesawat MAX 8. Hal itu dilakukan selepas jatuhnya salah satu pesawat itu yang dioperasikan oleh maskapai Lion Air di Indonesia pada 29 Oktober.


Pesawat itu jatuh di perairan dekat Karawang, dan menewaskan 189 orang, terdiri dari penumpang dan seluruh awak.


Karena hal itu, American Airlines menyatakan harus memastikan pilot mereka benar-benar terlatih dan memahami tahapan-tahapan penting, untuk menerbangkan pesawat itu. Apalagi jika burung besi itu mengalami kendala.

Boeing disebut merahasiakan informasi tentang anomali sistem AOA di pesawat seri 737 MAX 8.

Sistem pengendalian pesawat AOA inilah yang diperkirakan menjadi penyebab jatuhnya pesawat Lion Air. Hal ini diungkap oleh para ahli yang ikut dalam penyelidikan, pejabat menengah FAA (Kantor Administrasi Federal AS), dan sejumlah pilot pesawat terbang.

Pejabat FAA yang mengetahui masalah ini menyebut ketika Boeing memberitahukan seri 737 Max 8 dan 9 diberi sistem tambahan, mereka tidak mengungkap adanya potensi anomali sistem tersebut. Boeing juga tidak mengungkap adanya potensi berbahaya dari sistem ini ketika memberikan materi pelatihan dengan maskapai dan regulator.


Sensor Angle of Attack (AOA) yang ada di Boeing 737 Max 8 dan Max 9 digunakan untuk membantu pilot menghindari kesalahan. Yaitu supaya tidak menaikkan hidung pesawat terlalu tinggi, sehingga sudut pesawat saat terbang. Sebab, jika melewati batas, hidung pesawat bisa tiba-tiba menukik sangat curam tak bisa dikembalikan lagi.

Penyebabnya adalah pesawat kehilangan daya angkat dari aliran udara menjadi kacau, dan tertarik bobotnya sendiri ditambah gaya gravitasi.



Credit  cnnindonesia.com




Lion Air Jatuh, Pilot AS Klaim Boeing Lalai Beritahu Fitur Baru



Logo Boeing terlihat di gedung kantor pusat Boeing di Chicago, AS, 26 April 2006. [REUTERS]
Logo Boeing terlihat di gedung kantor pusat Boeing di Chicago, AS, 26 April 2006. [REUTERS]

CB, Jakarta - Pilot AS mengatakan Boeing tidak memberi tahu pilot maskapai tentang fitur baru sistem kontrol penerbangan di Boeing 737 MAX 8 yang menjadi fokus penyelidikan atas kecelakaan Lion Air.
Pilot mengatakan mereka tidak terlatih dalam fitur baru dari sistem pencegahan malfungsi mesin atau anti-stall di pesawat yang berbeda dari model 737 sebelumnya, seperti dilaporkan dari Associated Press, 15 November 2018.
Sistem otomatis dirancang untuk membantu pilot menghindari agar hidung pesawat naik terlalu tinggi, yang dapat menyebabkan pesawat macet, atau kehilangan daya angkat aerodinamis yang dibutuhkan untuk terus terbang. Sistem ini secara otomatis mendorong hidung pesawat ke bawah.

Tetapi jika instruksi otomatis penggerak hidung itu dipicu oleh pembacaan sensor yang salah seperti yang dicurigai dalam kecelakaan Lion Air, pilot mesti susah payah mengendalikan pesawat, yang beresiko terjun dan mungkin mengalami kecelakaan, menurut buletin keamanan dan regulator keamanan Boeing.
Menurut pilot tersebut, buletin berisi rincian baru panduan tentang bagaimana menghindari situasi yang berujung pada kecelakaan.

Pramugari Lion Air mengikuti acara doa bersama dan tabur bunga di lokasi jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat, Selasa, 6 November 2018. Kegiatan ini difasilitasi KRI Banda Aceh dan KRI Banjarmasin. TEMPO/Muhammad Hidayat
"Ini adalah sesuatu yang tidak kami miliki sebelumnya di salah satu pelatihan kami. Itu tidak ada dalam buku-buku kami. Amerika tidak memilikinya," kata Dennis Tajer, pilot 737 dan juru bicara serikat pilot di American Airlines."Sekarang saya harus bertanya ada apa lagi di sana (di panduan buletin)?"
Jon Weaks, kapten 737 dan ketua serikat pilot di Southwest, mengatakan dia tidak mengetahui prosedur Boeing dalam pengoperasian manual pesawat barunya.

"Saya kecewa. Bagaimana bisa hal seperti ini terjadi? Kami ingin diberi informasi untuk membuat pilot kami, penumpang dan keluarga kami aman," katanya.
MAX adalah versi terbaru dari Boeing 737 bermesin ganda. 200 lebih unit telah dikirimkan ke maskapai di seluruh dunia, termasuk maskapai American, Southwest, dan United.

Boeing 737 MAX 8 Lion Air Thai [Business Insider]
Direktur dan CEO Boeing Dennis Muilenburg mengatakan dirinya tetap yakin Beoing 737 MAX 8 adalah pesawat yang aman. Dia mengatakan Boeing tidak menahan rincian operasional dari perusahaan penerbangan dan awak pesawat.

Seorang juru bicara maskapai Southwest mengatakan sistem manuver otomatis baru tidak termasuk dalam manual operasi untuk model MAX. Seorang juru bicara maskapai American mengatakan pihak maskapai tidak mengetahui beberapa fungsi otomatis baru di MAX tetapi belum mengalami masalah teknis pada gagal teknis pada arah hidung pesawat. Seorang juru bicara United mengatakan Boeing dan Federasi Penerbangan AS (FAA) tidak yakin jika pelatihan pilot tambahan diperlukan.


Petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri berbincang setelah mengambil sampel ban pesawat Lion Air JT 610 di Jakarta Internasional Container Terminal, Tanjung Priok, Jakarta, Senin, 5 November 2018. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
John Cox, mantan pilot 737 pilot dan sekarang konsultan keamanan untuk maskapai penerbangan, mengatakan langkah-langkah Boeing sejak kecelakaan Lion Air benar-benar tepat. Mereka telah meningkatkan kesadaran pilot, telah mengingatkan pilot tentang prosedur yang tepat untuk menonaktifkan (sensor otomatis nose-down).

Tim penyelidik AS dan Indonesia semakin berfokus pada cara sistem kontrol otomatis pesawat berinteraksi. Mereka juga mempertanyakan apakah FAA dan Boeing secara memadai menganalisis potensi bahaya jika sistem tidak berfungsi dan mengirim data yang salah ke komputer pesawat.
Penyelidik Indonesia mengatakan bahwa Lion Air Boeing 737 MAX 8 mengalami malfungsi sensor yang menunjukkan sudut hidung pada empat penerbangan terakhir, termasuk insiden jatuhnya Lion Air pada 29 Oktober.




Credit  tempo.co






Mantan PM Makedonia minta suaka di Hongaria



Mantan PM Makedonia minta suaka di Hongaria
Seorang migran memanjat pagar pembatas dari Yunani ke Makedonia, setelah Makedonia menutup perbatasan mereka dengan Yunani untuk migran Afghanistan dan menuntut identifikasi tambahan dari mereka yang akan melewati perbatasan dan menuju Eropa Barat, dekat desa Idomeni, Yunani, Senin (22/2). (REUTERS/Alexandros Avramidis )




Budapest (CB) - Mantan perdana menteri Macedonia, Nikola Gruevski, mencari suaka di kantor perwakilan Hongaria di luar Macedonia dan menyampaikan permohonan resminya untuk mendapatkan status sebagai pengungsi, kata Pemerintah Hongaria, Kamis.

Gruevski mengundurkan diri pada 2016 setelah menjalankan kekuasaan selama 10 tahun.

Ia pergi meninggalkan tanah airnya di Balkan enam bulan setelah dijatuhi hukuman penjara dua tahun atas dakwaan terkait korupsi.

Kepolisian Macedonia telah mengeluarkan surat penahanan atas Gruevski setelah ia tidak menampakkan batang hidungnya untuk mulai
menjalani hukuman.

Sebelumnya, pengadilan pada 9 November mengeluarkan putusan menolak permintaannya soal penangguhan hukuman.

Permohonan status pengungsi yang diajukan Gruevski kemungkinan akan menyulitkan posisi Perdana Menteri Viktor Orban.

Orban adalah pendukung Gruevski, yang berhaluan nasionalis, pada pemilihan Macedonia tahun 2017. Orban juga memuji upaya yang dijalankan partai Gruevski dalam menghentikan aliran pendatang melalui Balkan menuju Eropa Barat.

Seorang pejabat Hongria menolak menyebutkan di negara mana Gruevski pertama kali mencari suaka Hongaria atau bagaimana ia kemudian bisa masuk ke Kantor Imigrasi dan Suaka di Budapest, tempat ia menyerahkan berbagai dokumen dan diwawancara.

"Sepengetahuan saya, ia membuat pernyataan menyangkut keselamatan dirinya ... itu menjadi alasan bahwa wawancara terhadapnya harus dilaksanakan bukan di wilayah transit melainkan di Budapest," kata Gergely Gulyas, kepala kabinet Viktor Orban.

Ketika berbicara kepada para wartawan, Gulyas tidak mengatakan apakah Pemerintah Hongaria ikut membantu Gruevski untuk tiba di Budapest atau apakah ia datang di Budapest lewat jalan darat atau udara.

Gulyas mengatakan Hongaria tidak terlibat dalam keberangkatan Gruevski dari Macedonia.

Namun kepolisian di Albania, negara yang berbatasan dengan Macedonia, mengatakan pada Kamis malam bahwa Gruevski menyeberangi wilayah Albania ke Montenegro di utara pada Minggu petang sebagai penumpang di dalam sebuah mobil Kedutaan Besar Hongaria.

Belum ada kejelasan soal apakah Gruevski kemudian pindah di Serbia untuk meneruskan perjalanan ke utara untuk mencapai Hongaria.

Kepolisian Albania mengatakan Interpol memberi tahu pihaknya soal perintah penangkapan atas Gruevski pada Selasa, ketika mantan perdana menteri itu menulis di Facebook bahwa ia berada di Budapest dan sedang mencari suaka.

Gulyas mengatakan Budapest belum menerima permintaan resmi dari Macedonia untuk mengekstradisi Gruevski.

Ia menambahkan bahwa Hongaria akan mengambil langkah sesuai dengan hukum jika permintaan itu muncul. Kedua negara telah memiliki perjanjian ekstradisi.

Gulyas mengungkapkan bahwa Gruevski belum bertemu dengan Orban pekan ini.

Pada Rabu, juru bicara Partai Fidesz mengatakan Gruevski adalah politisi yang sedang dikejar-kejar pemerintahan haluan kiri Macedonia. Gulyas menolak berkomentar soal itu.




Credit  antaranews.com






Teken Kontrak, Inggris Miliki 35 Jet Tempur Siluman F-35 Tahun 2022


Teken Kontrak, Inggris Miliki 35 Jet Tempur Siluman F-35 Tahun 2022
Pesawat jet tempur siluman F-35 produksi Lockheed Martin, Amerika Serikat. Foto/REUTERS/Axel Schmidt

LONDON - Inggris telah menandatangani kontrak multi-miliar poundsterling yang akan menggandakan armada jet tempur siluman F-35 buatan Lockheed Martin Amerika Serikat (AS). Kontrak tersebut akan membuat London memiliki 35 unit pesawat tempur termahal itu pada tahun 2022.

Penandatanganan kontrak pembelian jet tempur siluman itu diumumkan Menteri Pertahanan Gavin Williamson. Menurutnya, Inggris telah memesan 17 pesawat F-35B baru yang akan dikirimkan antara 2020 dan 2022.

Negara itu telah berkomitmen untuk membeli 138 unit pesawat F-35. Namun, realisasinya belum tentu bisa diwujudkan.

“Saya senang untuk mengonfirmasi bahwa kami menggandakan ukuran kekuatan F-35 kami menjadi 35 stealth fighters yang tangguh. Ini adalah tatanan besar dalam program pertahanan terbesar dalam sejarah," kata Williamson, seperti dikutip Reuters, Jumat (16/11/2018).

Menurutnya, langkah itu sebagai kabar baik bagi ekonomi Inggris, karena perusahaan-perusahaan Inggris terlibat sekitar 15 persen untuk produksinya. F-35 memang dibuat oleh Lockheed Martin AS, tetapi BAE Systems Inggris adalah kontraktor pada proyek tersebut.

"Diproyeksikan bahwa sekitar £35 miliar (USD44,8 miliar) akan dikontribusikan pada ekonomi Inggris melalui program F-35, dengan sekitar 25.000 pekerjaan Inggris," kata pemerintah Inggris dalam sebuah pernyataan.

Inggris adalah operator terbesar F-35 di luar Amerika Serikat. 

F-35 bukan satu-satunya tambahan baru yang ingin didapatkan oleh militer Inggris, menurut kelompok kampanye anti-drone, Drone Wars UK, pemerintah diam-diam mendanai penelitian pada drone otonom "robot pembunuh".

Namun, Kementerian Pertahanan telah membantah bahwa ada rencana untuk mengembangkan sistem apa pun yang akan beroperasi tanpa masukan dari manusia.





Credit  sindonews.com





Eropa Serukan Pembatasan Ekspor Senjata ke AS dan Arab Saudi


Eropa Serukan Pembatasan Ekspor Senjata ke AS dan Arab Saudi
Parlemen Eropa menyerukan negara-negara Benua Biru untuk membatasi ekspor senjata ke AS dan Arab Saudi. Foto/Istimewa

BRUSSELS - Parlemen Uni Eropa (UE) mengeluarkan seruan untuk mengontrol ekspor senjata guna menghindari pengabaian pelanggaran hak asasi manusia dan membiarkan senjata jatuh ke tangan yang salah.

"Parlemen Eropa memperingatkan bahwa negara-negara anggota telah secara sistematis gagal untuk menerapkan aturan UE ketika menjual senjata ke luar negeri, dan menyerukan sebuah mekanisme untuk menegakkan sanksi terhadap anggota Uni Eropa yang melanggar aturan," bunyi siaran pers yang dikeluarkan parlemen UE seperti dikutip dari Newsweek, Kamis (15/11/2018).

Dokumen itu mengutip contoh spesifik mengambil langkah-langkah untuk memotong ekspor senjata ke Arab Saudi dan Amerika Serikat (AS). Itu dilakukan untuk memastikan bahwa senjata-senjata itu tidak diakuisisi oleh organisasi terlarang seperti kelompok militan Negara Islam, umumnya dikenal sebagai ISIS atau Daesh.

Dokumen itu menunjuk anggota parlemen yang mengatakan mereka terkejut dengan jumlah senjata dan amunisi buatan Uni Eropa yang ditemukan di tangan ISIS, di Suriah dan Irak. Para anggota parlemen menyoroti protokol Uni Eropa yang dirancang untuk mencegah senjata yang ditujukan untuk pelanggan yang sah yang kemudian ditransfer ke pelanggan terbatas, tetapi secara khusus menyerukan Bulgaria dan Rumania untuk tidak mengikuti mereka.

"Karena risiko yang terkait dengan penjualan tersebut, anggota parlemen mengatakan negara-negara anggota harus menolak transfer serupa di masa depan, terutama ke AS dan Arab Saudi," kata pernyataan itu.

Laporan Parlemen Eropa Rabu mengatakan para legislator memuji negara-negara seperti Jerman dan Belanda karena menangguhkan penjualan peralatan militernya ke Arab Saudi. Resolusi yang menegaskan penegakan kontrol ekspor senjata disetujui oleh 427 suara untuk 150, dengan 97 abstain.

"Ekspor senjata tidak menstabilkan negara atau wilayah asing, juga tidak membantu menciptakan perdamaian. Konflik memperkuat senjata," kata pelapor Sabine Losing dari Jerman.

"Di Yaman, senjata Eropa secara fundamental bertanggung jawab atas perang yang terjadi. Posisi Umum pada ekspor senjata harus dilaksanakan secara efektif. Itu termasuk, antara lain, mekanisme sanksi," imbuhnya.

Pada bulan Desember, Penelitian Persenjataan Konflik yang berbasis di Inggris merilis laporan yang menuduh AS dan Arab Saudi dengan sengaja melanggar aturan UE dengan membeli jumlah besar senjata dan amunisi Eropa. Keduanya kemudian secara diam-diam mengalihkan senjata dan amunisi itu ke aktor non-negara di Suriah tanpa memberi tahu para pemasok.

Penjualan ini dilaporkan dimungkinkan melalui kesepakatan antara anggota Eropa Timur Uni Eropa, serta AS dan Arab Saudi, keduanya memasok sebagian besar materi ini tanpa izin, tampaknya untuk pasukan oposisi Suriah, laporan 2017 menemukan. 

"Persediaan material ke dalam konflik Suriah dari pihak asing - terutama Amerika Serikat dan Arab Saudi - secara tidak langsung telah memungkinkan ISIS untuk memperoleh sejumlah besar amunisi anti-kendaraan lapis baja," sambung laporan itu.

Arab Saudi, yang telah mengundang kecaman atas tuduhan kejahatan perang yang dilakukan di tengah perang saudara Yaman terhadap kelompok Houthi, juga merupakan mitra ekspor senjata AS. Presiden Donald Trump berada di bawah tekanan tinggi untuk membatasi bantuan militer ini setelah peran kerajaan dalam pembunuhan jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi di kedutaan Riyadh di Istanbul.

Di luar Arab Saudi, Institut Riset Perdamaian Internasional Stockholm menemukan tahun lalu bahwa 49 persen penjualan senjata AS di luar negeri pergi ke Timur Tengah.





Credit  sindonews.com





Koalisi Saudi Setop Serang Houthi di Kota Pelabuhan Yaman


Koalisi Saudi Setop Serang Houthi di Kota Pelabuhan Yaman
Ilustrasi konflik Yaman. (Reuters/Anees Manousr)



Jakarta, CB -- Koalisi pimpinan Arab Saudi dilaporkan memerintahkan penghentian serangan ke kelompok pemberontak Houthi di Hudaidah, kota pelabuhan terbesar di Yaman.

"Koalisi memerintahkan pasukan di lapangan untuk menghentikan serangan di Hudaidah," ujar seorang sumber militer kepada Reuters, Kamis (15/11).

Seorang sumber militer lainnya juga mengonfirmasi kepada Reuters bahwa koalisi memang mengeluarkan perintah penghentian serangan tersebut.


Hingga saat ini, juru bicara koalisi Saudi di Yaman belum menanggapi permintaan komentar dari Reuters.


Sementara itu, satu sumber lainnya mengatakan bahwa koalisi memutuskan untuk menghentikan serangan sebagai respons atas permintaan gencatan senjata dari komunitas internasional.

Sejumlah pihak meminta Saudi menghentikan serangannya agar Houthi mau ikut serta dalam perundingan damai.


Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan Yaman, Martin Griffiths, memang terus berupaya mengadakan perundingan damai dengan berbagai pihak yang bertikai di negara itu.

Pada September lalu, PBB sudah mengadakan perundingan terkait perdamaian di Yaman, tapi Houthi tak datang.

Masa depan Yaman pun kian tak menentu, bahkan dianggap semakin parah karena koalisi Saudi terus menggempur pemberontak Houthi.


Koalisi tersebut mulai melakukan serangan ke Yaman pada 2015 lalu, setelah Houthi merebut istana kepresidenan di Sanaa hingga Presiden Abd Rabbu Mansour Hadi terpaksa kabur.

Houthi sendiri disebut-sebut mendapatkan dukungan langsung dari Iran, meski Teheran terus membantah tudingan tersebut.

Konflik ini pun dianggap sebagai perang proksi antara Saudi dan Iran yang sudah menelan korban 100 ribu jiwa.




Credit  cnnindonesia.com





Jamal Khashoggi Tewas, AS Pertimbangkan Ekstradisi Gulen ke Turki


26.3_inter_FethullahGulen
26.3_inter_FethullahGulen

CB, Jakarta - Pejabat Amerika Serikat di Gedung Putih sedang mempertimbangkan untuk mengekstradisi Fethullah Gulen ke Turki agar Erdogan melonggarkan tekanan kepada Arab Saudi atas pembunuhan Jamal Khashoggi.
NBC News melaporkan, seperti dikutip pada 16 November 2018, dua sumber pejabat Senior AS dan dua sumber lain yang mengetahui informasi ini, mengatakan para pejabat pemerintahan Trump bulan lalu meminta lembaga penegak hukum federal untuk memeriksa cara-cara legal guna mengekstradisi ulama Turki yang melarikan diri ke AS itu, sebagai upaya membujuk Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan agar mengurangi tekanan pada pemerintah Arab Saudi.

Upaya itu mengarah kepada Departemen Kehakiman dan FBI bahwa para pejabat membuka kembali kasus permohonan Turki untuk ekstradisi Gulen, serta permintaan ke Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk informasi tentang status hukumnya, kata empat orang tersebut.

Golden Generation Worship and Retreat Center, di pedesaan Saylorsburg, Pennsylvania, AS, pada 9 Juli 2013. Ini adalah properti milik Fethullah Gulen, seorang ulama dan politikus Turki, yang tinggal di AS 10 tahun lebih.[REUTERS]
Mereka mengatakan Gedung Putih secara khusus menginginkan rincian tentang status residensi Gulen di AS. Gulen sendiri memiliki Green Card, menurut dua orang yang akrab dengan masalah ini. Dia telah tinggal di Pennsylvania sejak akhir 1990-an.
Seorang juru bicara untuk Dewan Keamanan Nasional awalnya menolak untuk mengomentari laporan ini tetapi setelah dipublikasikan, mengatakan dalam sebuah pernyataan "NSC (Dewan Keamanan Nasional AS) tidak terlibat dalam atau tidak mengetahui adanya diskusi terkait ekstradisi Fethullah Gulen sampai kematian Jamal Khashoggi."

Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman dan Departemen Keamanan Dalam Negeri tidak menanggapi permintaan untuk komentar.
Seorang pengacara yang mewakili Gulen menolak berkomentar. FBI juga menolak berkomentar.

Pendemo memegang poster dengan gambar wartawan Saudi, Jamal Khashoggi di luar konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, 25 Oktober 2018. REUTERS
Seorang pejabat Turki mengatakan pemerintah Turki tidak mengatakan tidak ada keterkaitan antara pembunuhan Jamal Khashoggi dan ekstradisi Gulen.
"Kami jelas tidak melihat ada hubungan antara keduanya," kata pejabat itu."Kami ingin melihat putusan Amerika Serikat dalam hal ekstradisi Gulen. Dan kami akan melanjutkan penyelidikan kami atas kasus Jamal Khashoggi."
Erdogan bertahun-tahun telah menuntut AS memulangkan Gulen ke Turki. Erdogan menuduh Gulen adalah seorang teroris yang berada di belakang kudeta yang gagal terhadap pemerintah Erdogan pada 2016. Setelah upaya kudeta, Turki membuat permintaan resmi kepada AS untuk ekstradisi Gulen.

Upaya rahasia untuk menyelesaikan ketegangan dalam hubungan AS-Turki dalam kasus Fethullah Gulen yang mengasingkan diri ke Amerika Serikat, mengisyaratkan bagaimana Presiden Donald Trump mencoba untuk meredam ketegangan hubungan dua sekutunya, Arab Saudi dan Turki, setelah pembunuhan Jamal Khashoggi pada 2 Oktober di konsulat kerajaan Saudi di Istanbul.





Credit  tempo.co





AS hukum 17 warga Saudi terkait pembunuhan Khashoggi


AS hukum 17 warga Saudi terkait pembunuhan Khashoggi
Steve Mnuchin (Reuters)




Washington (CB) - Departemen Keuangan Amerika Serikat pada Kamis mengumumkan hukuman terhadap 17 warga negara Arab Saudi atas peran mereka dalam pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi di Konsulat Saudi di Istanbul, Turki.

Langkah itu adalah tindakan nyata pertama pemerintahan Presiden Donald Trump dalam kematian wartawan tersebut pada bulan lalu.

Yang akan dihukum itu termasuk Saud al-Qahtani, mantan pembantu utama Putra Mahkota Mohammed bin Salman, serta Konsul Jenderal Saudi Mohammed Alotaibi.

Hukuman akan dilaksanakan di bawah Undang-Undang Pertanggungjawaban Hak Asasi Manusia Magnitsky Dunia, yang membidik pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia dan korupsi.

Pengumuman itu tidak biasa bagi Washington, yang jarang menjatuhkan hukuman kepada Riyadh.

"Semua orang itu, yang membidik dan membunuh secara keji wartawan, yang tinggal dan bekerja di Amerika Serikat, harus menghadapi akibat dari tindakan mereka," kata pernyataan Menteri Keuangan Steve Mnuchin.

Ia menambahkan bahwa Washington terus berusaha memastikan yang terjadi dan akan meminta pertanggungjawaban semua yang ditemukan bertanggung jawab atas kematian Khashoggi.

"Pemerintah Arab Saudi harus mengambil langkah tepat untuk mengakhiri pembidikan pembangkang politik atau wartawan," kata Mnuchin.

Di antara yang lain yang menghadapi hukuman itu adalah Maher Mutreb, pembantu Qahtani, yang muncul dalam foto dengan Pangeran Muhammad dalam kunjungan resmi ke Amerika Serikat dan Eropa pada tahun ini.

Kantor kejaksaan Arab Saudi pada Kamis menyatakan mengupayakan hukuman mati bagi lima dari 11 tersangka, yang dituduh membunuh Khashoggi, sementara kerajaan itu mencoba membendung kemelut terbesar politik dalam satu angkatan.

Khashoggi, orang dalam kerajaan itu namun kemudianmenjadi penentang kebijakan Saudi, dibunuh dengan suntikan mematikan di Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober sesudah berkelahi,  kata wakil jaksa dan juru bicara Shalaan al-Shalaan kepada wartawan.

Shalaan menyatakan Pangeran Salman tidak tahu apa-apa tentang gerakan itu. Jasad Khashoggi dimutilasi, dibawa keluar dari gedung itu dan diserahkan ke kaki tangan "setempat" yang tidak dikenal.



Credit  antaranews.com




Arab Saudi Tolak Usul Turki dan Bela MbS di Kasus Khashoggi



Arab Saudi Tolak Usul Turki dan Bela MbS di Kasus Khashoggi
Menlu Saudi Jubeir meminta kasus Khashoggi tidak dipolitisasi. (REUTERS/Joshua Roberts)


Jakarta, CB -- Arab Saudi menolak permintaan Turki agar dibentuk penyelidikan internasional terhadap kasus pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi di Konsulat Saudi di Istanbul.

Menteri luar negeri Arab Saudi, Adel al-Jubeir menegaskan pihaknya sudah membentuk badan investigasi sendiri dan menolak adanya penyelidikan independen atas pembunuhan Khashoggi.

"Kasus hukum (Khashoggi) sudah berada di tangan pengadilan Arab Saudi," tegas Jubeir seperti dilansir Reuters, Kamis (15/11).



Membela Pangeran Mahkota

Jubeir kemudian menegaskan Putra Mahkota Muhammad bin Salman (MbS) tidak memiliki keterkaitan dengan kasus pembunuhan Khashoggi.

Jubeir menekankan pengadilan Arab Saudi sudah menetapkan hukuman mati terhadap lima tersangka pembunuhan Khashoggi.

"Tidak ada hubungan sama sekali dengan putra mahkota," tegas Jubeir.

Untuk itu, Jubeir meminta agar kasus pembunuhan Khashoggi tidak dipolitisasi. Jubeir mencurigai adanya upaya politisasi yang ditargetkan Turki dan Qatar atas kasus Khashoggi.

"Politisasi ini justru berpotensi memecah persatuan dunia Islam, sementara kami ini mencari kesatuan negara-negara Islam," tegas Jubeir.


Kejaksaan Saudi tetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan Khashoggi. (MOHAMMED AL-SHAIKH / AFP)

Sebelumnya, Jaksa penuntut dalam kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi menuntut hukuman mati bagi lima dari 11 terdakwa yang sudah ditahan oleh Arab Saudi.

"Jaksa penuntut umum meminta hukuman mati bagi lima individu yang didakwa memerintahkan dan melakukan kejahatan itu, dan hukuman setimpal bagi individu lainnya," ujar juru bicara jaksa penuntut umum, Shaalan al-Shaalan, sebagaimana dikutip Reuters, Kamis (15/11).

Shaalan kemudian menjabarkan bahwa pengadilan sudah mendakwa 11 dari 21 tersangka dalam kasus pembunuhan yang dilakukan di gedung konsulat Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober tersebut.

Kini, proses penyelidikan untuk menentukan peran para tersangka lainnya masih terus berlangsung.

Menurut Shaalan, Saudi juga sudah mencekal Saud al-Qahtani, salah satu orang kepercayaan Putra Mahkota, Pangeran Mohammed bin Salman.


Saudi bantah Muhammad bin Salman terlibat kasus Khashoggi. (Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS)

Saud diduga sempat bertemu dengan "tim" yang sengaja dikirim dari Saudi untuk membunuh Khashoggi sebelum mereka pergi ke Istanbul.

Shaalan mengatakan bahwa awalnya tim itu berupaya bernegosiasi agar jurnalis pengkritik itu mau kembali ke Saudi. Namun, Khashoggi menolak.

Mereka lantas menghabisi nyawa Khashoggi dan memutilasi jasadnya atas perintah pemimpin tim. Sisa tubuhnya kemudian diduga dilarutkan dalam air keras.

Turki sendiri hingga kini masih terus melakukan penyelidikan, termasuk mencari keberadaan jasad Khashoggi yang belum juga ditemukan.



Credit  cnnindonesia.com



Putra Mahkota Saudi Lolos dari Tuduhan Dalang Pembunuhan Khashoggi



Putra Mahkota Saudi Lolos dari Tuduhan Dalang Pembunuhan Khashoggi
Aktivis membawa lilin poster jurnalis pengkritik rezim Arab Saudi, Jamal Khashoggi. Wartawan tersebut dibunuh dan dimutilasi di Konsulat Saudi di Istanbul, Turki, 2 Oktober. Foto/REUTERS


RIYADH - Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) dinyatakan bukan orang yang memerintahkan pembunuhan terhadap jurnalis Jamal Khashoggi. Jaksa Penuntut Umum di negara tersebut menyimpulkan bahwa operasi pembunuhan diperintahkan oleh seorang perwira intelijen.

Lolosnya MBS dari tuduhan sebagai dalang penghilangan jurnalis pengkritik rezim Saudi itu sudah diprediksi sejak awal. Terlebih, sejak awal kasus ini muncul, Menteri Luar Negeri Adel al-Jubeir sudah menegaskan bahwa putra Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud itu tak terlibat.

Juru bicara sekaligus Jaksa Penuntut Umum Shalaan bin Rajih Shalaan mengatakan perwira intelijen menjalankan operasi untuk membujuk sang jurnalis pembangkang untuk pulang ke kerajaan.

Khashoggi, kata dia, diberi suntikan mematikan setelah terlibat kontak fisik di Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober 2018.

Pada konferensi pers di Riyadh pada hari Kamis, Shalaan mengatakan mayat Khashoggi dipotong-potong di dalam konsulat setelah kematiannya.

Potongan tubuh korban kemudian diserahkan kepada "kolaborator" lokal di luar lokasi kejadian.

"Penyelidikan telah mengungkapkan bahwa orang yang memerintahkan pembunuhan itu adalah kepala tim perunding yang dikirim ke Istanbul oleh wakil kepala intelijen Jenderal Ahmed al-Assiri untuk memaksa Khashoggi kembali ke Arab Saudi dari pengasingannya sendiri," katanya, seperti dikutip BBC, Jumat (16/11/2018).

"(Putra Mahkota) tidak tahu tentang hal itu," klaim Shalaan.

MBS yang menjadi penguasa de facto Arab Saudi, pernah membantah terlibat dalam peran apa pun terkait pembunuhan Khashoggi. Dia menyebut operasi pembunuhan itu sebagai "kejahatan keji yang tidak bisa dibenarkan".

Ada 21 orang yang ditangkap terkait kasus pembunuhan tersebut. Jenderal Assiri dan Qahtani telah dipecat atas kasus itu.

Shalaan mengatakan Qahtani telah dilarang bepergian dan tetap diselidiki, tetapi dia tidak mengatakan apa yang terjadi pada Jenderal Assiri.

Shalaan telah menuntut 11 orang atas pembunuhan itu, lima di antaranya dituntut hukuman mati. 



Credit  sindonews.com




Jaksa Agung Arab Saudi Akui Jamal Khashoggi Dimutilasi



Jamal Khashoggi, 59 tahun, wartawan asal Arab Saudi, hilang di kantor konsulat jenderal Arab Saudi di Istanbul, Turki. Sumber : AP/trtworld.com
Jamal Khashoggi, 59 tahun, wartawan asal Arab Saudi, hilang di kantor konsulat jenderal Arab Saudi di Istanbul, Turki. Sumber : AP/trtworld.com

CB, Jakarta - Jaksa agung Arab Saudi Saud al-Mujeb menjelaskan jurnalis Jamal Khashoggi dibunuh dengan cara diberikan obat-obatan dengan dosis tinggi oleh para pembunuhnya, dan jasadnya kemudian dimutilasi dan dipindahkan ke luar konsulat jenderal Arab Saudi di Istanbul, Turki.
Bagian tubuh Khashoggi kemudian diserahkan ke seorang agen lokal di luar konsulat. Jasad jurnalis dan kolumbis The Washington Post ini belum ditemukan.

Menurut al-Mujeb, kantor kejaksaan memiliki foto dugaan orang lokal yang bekerja sama dengan para pembunuh yang menerima jasad Khashoggi.
Al-Mujeb menjelaskan cara Khashoggi tewas secara detil karena sebelumnya Arab Saudi hanya mengatakan Khashoggi dibunuh di konsulat Arab Saudi.

Pernyataan itu diberikan setelah hampir dua minggu setelah Khashoggi dinyatakan hilang pada 2 Oktober 2018 setelah berkunjung ke konsulat Arab Saudi di Istanbul.
"Orang yang memerintahkan pembunuhan Khashoggi adalah kepala tim negosasi pemulangan dirinya," kata al-Mujeb dalam pernyataannya di televisi.

Aktivis menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Arab Saudi di London, Inggris dengan mengganti nama jalan di area itu menjadi Jalan Khashoggi.
Juru bicara Kejaksaan Arab Saudi, Shaalan al-Shaalan mengatakan, Jamal Khashoggi dibunuh setelah negosiasi untuk pemulangan jurnalis itu ke negaranya gagal.

Khashoggi memilih menjadi eksil di Amerika Serikat sejak sekitar setahun lalu karena khawatir akan keselamatan jiwanya. Dia berkunjung ke konsulat Arab Saudi di Turki pada 2 Oktober 2018 untuk mengurus dokumen pernikahannya dengan kekasihnya warga Turki.
Keputusan Jamal Khashoggi mendatangi konsulat Arab Saudi setelah saat kunjungan perdananya 4 hari sebelumnya, ia diterima dengan baik.
Adapun pejabat tertinggi yang berada di balik layar dalam pembunuhan Jamal Khashoggi adalah mantan deputi kepala intelijen Arab Saudi Ahmad al-Assiri yang sudah dipecat.



Credit  tempo.co






Jaksa Saudi Siapkan Hukuman Mati Bagi Pembunuh Khashoggi



Jejak Waktu Pembunuhan Jamal Khashoggi
Jejak Waktu Pembunuhan Jamal Khashoggi
Foto: Republika
Kejaksaan Saudi belum memberikan nama mantan wakil kepala intelijen tersebut.



CB, RIYADH – Aparat penegak hukum Arab Saudi menyatakan, mereka menyiapkan hukuman mati bagi lima orang otak pembunuhan jurnalis Saudi, Jamal Khashoggi di gedung Konsulat Saudi di Istanbul. Namun, kejaksaan belum menjelaskan siapa saja lima orang tersebut. 

Dilansir dari Aljazeera, Jumat (16/11), Wakil Jaksa Penuntut Umum Arab Saudi, Shalan Al-Shalan mengatakan, rentetan insiden pembunuhan itu terjadi sejak tanggal 29 September 2018. Menurut Shalan, insiden itu dimulai ketika seorang mantan wakil kepala intelijen Saudi memerintahkan pemimpin misi untuk membawa Kashoggi kembali ke Saudi. Jika ajakan gagal, maka harus dipaksa.

Namun, hingga saat ini, kantor Kejaksaan Saudi belum memberikan nama mantan wakil kepala intelijen tersebut. Sementara, Jenderal Ahmad Al-Assiri yang kini telah dipecat oleh Kerajaan Saudi dari jabatan wakil kepala intelijen telah dinyatakan terlibat dalam pembunuhan tersebut.

Pemimpin misi -yang tidak disebutkan namanya- itu kemudian mengumpulkan tim beranggotakan 15 orang untuk memaksa Kashoggi kembali ke Saudi. Dari 15 anggota tim, terdapat seorang ahli forensik yang bertugas untuk menghilangkan bukti-bukti dari tempat kejadian jika terjadi sesuatu.

“Pada tanggal 2 Oktober 2018, pagi hari, ternyata pemimpin tim melihat bahwa Kashoggi tidak akan bisa dipaksa kembali. Jadi dia memutuskan untuk membunuhnya saat itu juga,” kata Shalan.

Disebutkan Shalan, jurnalis senior berusia 59 tahun itu kemudian meninggal karena suntikan mematikan.  Penyebab kematian secara resmi dinyatakan akibat sebagai overdosis obat, lalu tubuhnya dipotong-potong dan dikeluarkan dari gedung.

Bagian-bagian tubuh itu selanjutnya dikirim ke kolaborator lokal. Selanjutnya seorang pria ditugaskan untuk mengenakan pakaian Khashoggi dan berpose sebagai wartawan yang keluar dari konsulat.

Menurut para penyelidik Saudi, kamera-kamera di dalam konsulat dilumpuhkan selama pembubuhan dan pemotongan Khashoggi. Kini, Shaalan mengatakan sebanyak 21 orang telah berada dalam tahanan. Sebanyak 11 orang telah didakwa dan dirujuk ke pengadilan



Credit  republika.co.id






Tim Pembunuh Jamal Khashoggi Bawa Penyetrum dan Pisau Bedah



Benda-benda seperti suntik, alat penyentrum, dan pisau bedah dibawa oleh tim terduga  yang membunuh Jamal Khashoggi. [DAILY SABAH]
Benda-benda seperti suntik, alat penyentrum, dan pisau bedah dibawa oleh tim terduga yang membunuh Jamal Khashoggi. [DAILY SABAH]

CB, Jakarta - Tim yang diduga membunuh Jamal Khashoggi membawa antara lain jarum suntik, penyetrum dan pisau bedah saat terbang meninggalkan Istanbul, Turki pada Oktober lalu. Harian Turki pro pemerintah, Daily Sabah menunjukkan foto-foto benda yang diduga kuat digunakan untuk membunuh Khashoggi.
Tim terduga pembunuh Khashoggi berjumlah 15 orang warga Arab Saudi itu meninggalkan Istanbul menggunakan pesawat jet pribadi.

Mengutip Independent.co.uk, 14 November 2018, meski begitu belum ditemukan bukti jasad Khashoggi yang diduga di mutilasi.
The New York Times pada Selasa lalu mengungkap informasi dari beberapa pejabat bahwa salah seorang dari tim pembunuh menelepon seseorang di Riyadh setelah membunuh Khashoggi.
"Beritahu bosmu," ujar pria itu lewat telepon yang diduga merujuk pada putra mahkota Mohammed bin Salman, yang secara luas diduga sebagai pemberi perintah.

Kantor konsulat Arab Saudi di Istambul, Turki. Wartawan, Jamal Khashoggi, dilaporkan hilang setelah terakhir kali terlihat masuk ke kantor konsulat Arab Saudi di Istambul pada Selasa, 2 Oktober 2018. Sumber: Emrah Gurel / AP/nbcnews.com

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menjelaskan kepada wartawan dalam penerbangannya kembali dari Paris pada Selasa alu bahwa Ankara telah memutar rekaman itu kepada seorang pejabat intelijen Arab Saudi. Menurut Erdogan, pejabat itu terkejut mendengarkan isi rekaman.
Menurut intelijen itu, pelaku pasti telah mengkonsumsi heroin. "Hanya seseorang yang menikmati heroin yang mampu melakuan hal ini," kata Erdogan mengutip ucapan pejabat intelijen Arab Saudi.
Al Jazeera telah melaporkan pernyataan beberapa pejabat Turki tentang temuan asam fluorida di tempat pembuangan air di rumah konsuler Arab Saudi di Istanbul.
Ankara menuntut agar 15 orang dan 3 orang kelompok pengintai yang terlibat pembunuhan Jamal Khashoggi adili di Turki. Namun Arab Saudi belum merespons permintaan Ankara, namun Saudi telah menahan 18 orang tersangka pembunuh Khashoggi. 



Credit  tempo.co





Turki Desak Investigasi Internasional Kasus Khashoggi


Turki Desak Investigasi Internasional Kasus Khashoggi
Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, penyelidikan internasional untuk mengusut kasus pembunuhan Jamal Khashoggi yang tewas di gedung Konsulat Arab Saudi, Istanbul, 2 Oktober lalu. (AFP Photo/Adem Altan)


Jakarta, CB -- Turki mendesak penyelidikan internasional untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Jamal Khashoggi, wartawan pengkritik Raja Salman, yang tewas di gedung Konsulat Arab Saudi, Istanbul, 2 Oktober lalu.

"Pada tahap ini, kami yakin harus ada penyelidikan internasional," ujar Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, seperti dikutip kantor berita Anadolu.

Cavusoglu kemudian menegaskan Ankara akan menuntaskan teka-teki kasus pembunuhan tersebut.


"Kami akan melakukan apa pun agar kasus pembunuhan ini menemui titik terang. Kami telah menunjukkan bukti kepada semua orang yang ingin melihatnya," ucap Cavusoglu di depan parlemen Turki, Rabu (14/11).


Sebelumnya, Turki menyatakan akan bersikap kooperatif dalam penyelidikan internasional terkait kasus Khashoggi. Pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan juga telah menyerukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk terlibat dalam penyelidikan.

Sementara itu, juru bicara partai berkuasa AK Party, Omer Celik, mendesak agar tersangka pelaku pembunuhan Khashoggi diadili di Turki.

Ia mengusulkan persidangan juga harus diawasi kelompok-kelompok pemerhati hak asasi manusia internasional.

"Biarkan semua kelompok-kelompok hak asasi manusia dari PBB hingga Uni Eropa melihat dan mengamati persidangan ini," ucap Celik.

"Biarkan kelompok-kelompok itu menilai apakah persidangan itu sesuai dengan standar hukum internasional."


Sejauh ini, Turki belum menahan siapa pun terkait kasus Khashoggi. Delapan belas orang yang diduga terlibat konspirasi itu telah kabur ke Saudi dan ditahan otoritas negara tersebut.

Raja Salman bahkan telah memecat sejumlah pejabat tinggi yang diduga terlibat dalam konspirasi pembunuhan tersebut.

Celik mengatakan para tersangka tersebut harus diekstradisi ke Turki karena kejahatan terjadi di negara tersebut.

Otoritas Turki telah mengirimkan permintaan ekstradisi, tapi Saudi menegaskan bahwa para tersangka akan diadili di negaranya.

Hingga kini, pembunuhan Khashoggi masih menjadi teka-teki bagi Turki, di mana kepolisian belum mengetahui keberadaan jasad wartawan itu.

Sementara itu, Saudi terus menjadi sorotan dunia internasional akibat kasus ini. Meski sempat membantah, Riyadh akhirnya mengaku bahwa Khashoggi tewas di dalam gedung konsulatnya tersebut.

Namun, Saudi membantah terlibat dalam pembunuhan yang dianggap negara kerajaan itu dilakukan oleh pejabat di luar kewenangan mereka.




Credit  cnnindonesia.com



Turki Mau Kelompok HAM Awasi Persidangan Pembunuh Jamal Khashoggi


Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berbicara kepada anggota parlemen dari Partai AK yang berkuasa (AKP) selama pertemuan di parlemen Turki di Ankara, Turki, 23 Oktober 2018. [REUTERS / Tumay Berkin]
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berbicara kepada anggota parlemen dari Partai AK yang berkuasa (AKP) selama pertemuan di parlemen Turki di Ankara, Turki, 23 Oktober 2018. [REUTERS / Tumay Berkin]

CB, Jakarta - Pejabat senior Turki mengusulkan tersangka pembunuhan Saudi Jamal Khashoggi diadili di pengadilan Turki dan diawasi oleh kelompok-kelompok HAM internasional.
Otoritas Turki telah menyiapkan permintaan ekstradisi untuk 18 tersangka yang ditahan di Arab Saudi, termasuk 15 orang tim yang dikirim ke konsulat Arab Saudi untuk membunuh Jamal Khashoggi.

"Biarkan semua tim hak asasi manusia dari semua organisasi, dari PBB ke Uni Eropa, datang dan menyaksikan persidangan ini," kata Omer Celik, juru bicara Partai AK, Presiden Tayyip Erdogan, seperti dilaporkan dari Reuters, 15 November 2018.




Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan (kanan), dan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed Bin Salman (kiri), Anadolu
"Biarkan mereka menilai apakah persidangan itu sesuai dengan standar hukum internasional," kata Celik.

Otoritas Turki mengatakan para tersangka harus diadili di pengadilan Turki karena kejahatan terjadi di wilayahnya, meskipun dilakukan di dalam wilayah diplomatik Arab Saudi. Sementara otoritas Arab Saudi mengatakan para tersangka akan diadili di negaranya.

15 anggota tim pembunuh jurnalis kawakan Arab Saudi, Jamal Khashoggi.[DAILY SABAH]


Namun Menteri luar negeri Arab Saudi pada Sabtu 27 Oktober menolak permintaan Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk mengekstradisi para tersangka dan mengatakan bahwa orang-orang yang ditangkap akan dituntut di tanah Saudi, seperti dilaporkan New York Times.

Dalam pidatonya Erdogan menyerukan Arab Saudi untuk mengekstradisi setiap tersangka untuk diadili di Turki. Presiden Turki itu berpendapat bahwa penguasa Arab Saudi menghadapi konflik kepentingan dalam mengawasi setiap pengadilan, karena pembunuhan Jamal Khashoggi diperintahkan dan diarahkan dari dalam pemerintahan Arab Saudi karena alasan politik.




Credit  tempo.co





Jerman Sambut Baik Dicapainya Draft Perjanjian Brexit



Jerman Sambut Baik Dicapainya Draft Perjanjian Brexit
Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas menyambut baik dicapainya draft atau rancangan perjanjian keluarnya Inggris dari Uni Eropa (UE) atau Brexit. Foto/Reuters

BERLIN - Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas menyambut baik dicapainya draft atau rancangan perjanjian keluarnya Inggris dari Uni Eropa (UE) atau Brexit. Draft kesepakatan itu diketahui dicapai kemarin dan telah disetujui oleh kabinet Inggris.

"Saya sangat senang bahwa pembicaraan UE-Inggris telah mencapai kesepakatan awal dalam pembicaraan Brexit mereka," kata Maas dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (15/11).

"Setelah berbulan-bulan ketidakpastian, kami akhirnya menerima sinyal yang jelas dari Inggris tentang bagaimana penarikan mundur (Inggris dari UE) dapat dilanjutkan," sambungnya.

Maas mencatat bahwa kesepakatan yang dicapai adalah sebuah pertolongan besar dan menyebut bahwa kedua pihak harus melakukan lebih banyak pekerjaan ke depannya.

Sambutan baik juga disampaikan oleh Kanselir Austria, Sebastian Kurz. Dalam sebuah pernyataan, Kurz berharap rancangan perjanjian itu dapat segera disetujui oleh Parlemen Inggris.

"Saya sangat senang dengan perjanjian Brexit yang telah disetujui oleh kabinet Inggris. Sekarang saya berharap itu akan didukung oleh parlemen Inggris," tulis Kurz di Twitter.

Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris, Theresa May mengatakan bahwa kesepakatan Brexit adalah yang terbaik yang bisa dinegosiasikan untuk kepentingan negaranya. Teks resmi perjanjian Brexit setebal 585 halaman telah diterbitkan oleh Komisi Eropa.



Credit  sindonews.com




PM Inggris Berjanji Akan Terus Bertarung Bela Brexit


PM Inggris Berjanji Akan Terus Bertarung Bela Brexit
PM Inggris Theresa May menegaskan tak ada alternatif lain selain Brexit. (REUTERS/Simon Dawson/Pool)
Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Inggris Theresa May bersumpah akan bertarung habis-habisan terhadap proses keluarnya Ingrris dari Uni Eropa atau Brexit.

"Saya akan tetap melaksanakan tugasku untuk mendapatkan kesepakatan terbaik untuk Inggris dan kepentingan nasional," tegas May seperti dilansir Reuters, Kamis (15/11).

May menegaskan hasil rapat yang digelar hari ini dan banyak dikritik oleh partainya sendiri yakni Konservatif tersebut tidak menghasilkan usulan alternatif. Menurut dia, jika tidak terus bergerak dengan perjanjian Brexit maka tidak akan ada yang bisa mengetahui konsekuensi yang akan terjadi.


Tolak Referendum Kedua Brexit

May kemudian menolak usulan beberapa anggota parlemen untuk menggelar referendum kedua terkait Brexit. May menegaskan Inggris tetap akan meninggalkan Uni Eropa pada 29 Maret 2019.

"Tidak ada lagi referendum kedua," tegas May.



Sebelumnya, tantangan yang dihadapi May guna menyukseskan rencana Inggris keluar Uni Eropa kian sulit setelah Menteri Brexit Dominic Raab memutuskan mengundurkan diri pada Kamis (15/11).

Raab mengatakan dirinya "harus mengundurkan diri" lantaran berbeda pendapat terkait proposal Brexit yang baru-baru ini disepekati Inggris dan Uni Eropa, terutama terkait nasib perbatasan Irlandia.

"Saya tidak dapat melihat kesesuaian ketentutan-ketentuan yang ada dalam kesepakatan Brexit dengan perjanjian yang kami sepakati dengan bangsa ini," ucap Raab dalam surat pengunduran diri yang ia unggah di akun Twitternya seperti dikutip AFP.

"Saya meyakini bahwa rezim regulasi yang diusulkan untuk Irlanida Utara memicu ancaman nyata terhadap integritas Kerajaan Inggris."


Pengunduran diri Raab terjadi sehari setelah May dan Uni Eropa menyetujui kesepakatan Brexit yang menyangkut masa depan kebijakan imigrasi dan bea cukai Irlandia.

Inggris dan Uni Eropa sama-sama menginginkan pemeriksaan barang Irlandia utara tidak diperketat pasca-Brexit.

Kedua belah pihak pun menyepakati penerapan "backstop" atau pemeriksaan terbatas terhadap barang-barang dari Irlandia Utara pasca-Brexit.

Saat ini, perlintasan barang dan jasa Irlandia Utara diatur berdasarkan yurisdiksi Inggris, sementara Irlandia diatur oleh Uni Eropa, dengan sedikit larangan/pembatasan.

Inggris dan Irlandia saat ini juga masih dianggap sebagai bagian dari pasar tunggal Uni Eropa sehingga keluar-masuk barang dagangan tidak perlu diperiksa.

Raab dan sejumlah menteri kabinet May tidak setuju dengan kesepakatan backtop tersebut.  Raab menganggap kesepakatan itu hanya memberi keleluasan Uni Eropa untuk "memegang veto" terhadap nasib Inggris untuk keluar dari blok perdagangan itu.




Credit cnnindonesia.com