CUPUMA

Rabu, 07 November 2018

Latih Pilot Arab Saudi di Perang Yaman, Parlemen Kecam AU Inggris

Pilot Angkatan Udara Arab Saudi di kokpit pesawat tempur F-15 di pangkalan militer Khamis Mushayt.[PressTV]

CB, Jakarta - Parlemen Inggris menuduh Angkatan Udara Inggris atau Royal Air Force (RAF) ikut bertanggung jawab atas korban Perang Yaman setelah RAF mengakui telah melatih 100 lebih pilot Arab Saudi di Inggris.
Kepala Angkatan Udara Kerajaan Saudi menikmati pelatihan dari RAF meski ada dugaan bahwa rezim Saudi melanggar hak asasi manusia dalam perang di Yaman.

Menteri Luar Negeri Jeremy Hunt menuntut tindakan dari Dewan Keamanan PBB untuk mengakhiri pertumpahan darah di Yaman.
Dilansir dari Mirror.co.uk, 6 November 2018, Hunt mengecam koalisi Arab yang dipimpin Arab Saudi dan pemberontak Houthi yang didukung Iran, dan mengatakan aksi militer kedua belah pihak menyebabkan bencana bagi rakyat Yaman.

Warga memeriksa bangunan yang rusak akibat serangan udara koalisi Arab Saudi di Amran, Yaman, 25 Juni 2018. Selain menewaskan delapan orang, serangan koalisi Arab Saudi melukai 20 orang lain. REUTERS/Khaled Abdullah
Menlu Jeremy Hunt juga menghadapi tekanan untuk mengambil tindakan yang lebih kuat setelah pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul.
Namun kini pemerintah telah mengkonfirmasi militer Inggris telah melatih 102 pilot Saudi di pangkalan RAF selama puluhan tahun terakhir.

Angka tersebut diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Mark Lancaster kepada Anggota Parlemen Jonathan Edwards, yang memaksa Inggris menghentikan penjualan senjata dan bantuan militer ke Arab Saudi.

Korban serangan udara Arab Saudi di Yaman. [Abna24]
Pakar senjata Amnesty International Inggris Oliver Sprague mengatakan ribuan warga sipil Yaman telah terbunuh oleh pengeboman koalisi Arab.

"Jadi, Anda harus bertanya apa yang sudah dicapai oleh pelatihan ini? Dengan pilot pembom Saudi berkali-kali menyerang rumah sakit, rumah dan bahkan bus sekolah di Yaman, Departemen Pertahanan harus sepenuhnya meninjau program pelatihan ini untuk menentukan apakah mereka sesuai dengan tujuan," kata Oliver Sprague.

"Ketika mereka (pemerintah Inggris) tidak hanya menjual Arab Saudi pesawat dan bom yang digunakan untuk membunuh warga sipil di Yaman, tetapi melatih pilot yang menerbangkan pesawat-pesawat itu dan menjatuhkan bom-bom itu, pemerintah perlu ditanya: Apakah ada darah anak-anak Yaman di tangan kalian?," kata Anggota Parlemen dari Partai Buruh Emily Thornberry

Foto yang diambil pada 16 November 2015 menunjukkan seorang pilot Arab Saudi bersiap untuk menaiki jet tempur F-15 di pangkalan militer Khamis Mushayt. [PressTV]
Salah satu tempat pelatihan pilot Arab Saudi ada di pangkalan RAF Valley di Anglesey, tempat Pangeran William bermarkas sebagai pilot SAR.
Pangkalan itu telah digunakan untuk melatih 30 pilot Arab Saudi selama puluhan tahun terakhir.

Sumber dari kementerian pertahanan bersikeras menampik isu tanggung jawab dalam perang Yaman dan mengatakan Angkatan Udara Inggris tidak hanya melatih pilot Arab Saudi, tetapi juga pilot dari 14 negara lain termasuk 97 pilot dari Kuwait selama periode yang sama.

Credit tempo.co

AS Tawarkan Rp73,9 M untuk Informasi soal Pemimpin Kurdi

Ilustrasi bendera PKK. (Reuters/Kadir Baris)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat menawarkan imbalan US$5 juta atau setara Rp73,9 miliar bagi pemberi informasi terkait tiga pemimpin Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang diburu Turki.

Wakil Asisten Menteri Luar Negeri AS, Matthew Palmer, mengatakan bahwa imbalan tersebut akan diberikan bagi pemberi informasi mengenai keberadaan Murat Karayilan, Cemil Bayik, dan Duran Kalkan.

Ketiga orang ini dianggap sebagai pemimpin defacto PKK setelah aparat Turki menanggap pendiri gerakan separatis di negaranya tersebut, Abdullah Ocallan, pada 1999.

Untuk informasi mengenai Karayilan, AS menyiapkan imbalan US$5 juta, sementara untuk Bayik mencapai US$4 juga, sementara Kalkan US$ juta.

Tawaran imbalan ini dianggap dapat memperbaiki hubungan AS dan Turki yang selama tegang karena isu Kurdi.

Selama ini, Turki menganggap PKK sebagai kelompok teror yang ingin mendirikan negara sendiri.

Meski menganggap PKK kelompok teror sejak 1997, AS melatih sayap angkatan bersenjata dari kelompok tersebut, YPG, untuk memberantas teroris di Suriah.

Di tengah perselisihan ini, Turki menahan salah satu pastor AS, Andrew Brunson, atas tuduhan terorisme karena keterkaitannya dengan Fethulah Gullen, orang yang dituding sebagai dalang di balik upaya kudeta terhadap Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Namun, setelah didesak AS, Turki akhirnya membebaskan Brunson pada Oktober lalu, langkah yang membuat hubungan Erdogan dengan NATO semakin pulih.

"Amerika Serikat menghargai kerja sama kontraterorisme dengan sekutu NATO kami, Turki," kata Palmer.

Meski demikian, juru bicara Erdogan, Ibrahim Kalin, mengatakan bahwa Turki menanggapi dengan hati-hati keputusan AS ini.

"Mereka tidak bisa membodohi kami dengan mengatakan bahwa YPG berbeda dengan PKK. Akan segera terungkap bahwa mereka adalah pelindung YPG," katanya.

Credit cnnindonesia.com

Pemimpin NOI Teriakan Matilah Israel dan Sebut AS Setan Besar

TEHERAN - Pemimpin kelompok Nation of Islam (NOI), Louis Farrakhan, memimpin teriakan 'Matilah Amerika' dan 'Matilah Israel' ketika ia berbicara kepada para mahasiswa di Teheran. Ia mengunjungi Iran sehari sebelum Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menjatuhkan gelombang sanksi dalam upaya untuk menekan Iran agar menghentikan program nuklirnya.

Menurut Kantor Berita Tasnim, Louis Farrakhan (85) memberikan pidato di Universitas Teheran pada tanggal 4 November bertepatan dengan perayaan pengambilalihan Kedutaan AS di Teheran tahun 1979, dan satu hari sebelum AS kembali menjatuhkan semua sanksi pada Iran.

"Anda mengatakan 'bad wa Israil,'" ujar pemimpin agama itu. Ia tampaknya berusaha untuk mengucapkan "Marg bar Israel" ("Matilah Israel" dalam bahasa Farsi).

Seorang warga Iran yang duduk di sebelah Farrakhan kemudian membantunya mendapatkan frasa yang tepat. "Marg bar Israel," yang terakhir melantun dengan anggukan, membuat peserta yang ada di ruangan untuk bersorak dan melantunkan kembali: "Marg bar Amrika" ("Matilah Amerika").

Dalam pidatonya di Universitas Teheran, Farrakhan mengecam AS yang memaksakan kembali sanksinya kepada Iran.

"Saya datang kepada Anda dari Amerika Serikat yang sombong atas kenyataan bahwa presiden Amerika Serikat akan menempatkan pada Republik Islam sanksi paling ketat yang pernah ditempatkan pada negara manapun sebelumnya," katanya.

"Bukankah benar jika kalian menyebut Amerika 'Setan Besar'? Yah, jika kamu percaya apa yang kamu katakan, maka tidakkah Setan akan secara aktif terlibat dalam usaha untuk menghancurkan suatu bangsa yang didirikan pada keyakinan dan praktik penyerahan kepada kehendak Tuhan?" ujarnya seperti disitir dari Sputnik, Rabu (7/11/2018).

Pada hari Senin, AS menjatuhkan kembali sanksi terhadap sektor perbankan dan energi Iran, termasuk ekspor minyak yang penting. Mereka ditambahkan ke sanksi yang telah diperkenalkan menyusul langkah Donald Trump untuk mundur dari perjanjian nuklir 2015.

Presiden AS mengklaim bahwa perjanjian, yang membatasi program nuklir Iran, dirundingkan dengan buruk, dan mengumumkan penjatuhan kembali sanksi untuk mendorong Iran menuju kesepakatan nuklir yang "lebih baik".

Presiden Iran, Hassan Rouhani, telah bersumpah bahwa negaranya akan terus menjual minyak meskipun apa yang disebutnya sebagai sanksi "ilegal dan tidak adil" diperlakukan oleh AS.

"Kami berada dalam situasi perang ekonomi, menghadapi kekuatan bullying. Saya tidak berpikir bahwa dalam sejarah Amerika, seseorang telah memasuki Gedung Putih yang sangat bertentangan dengan hukum dan konvensi internasional," tambahnya, mengacu pada arsitek di belakang sanksi, Presiden AS Trump.

Credit sindonews.com

Israel Akan Hancurkan S-300 Suriah Jika Pesawat Israel Ditembak

Sistem pertahanan udara S-300 milik Rusia [Sputniknews]

CB, Jakarta - Menteri Israel mengatakan pengiriman sistem antipesawat S-300 Rusia ke Suriah adalah kesalahan besar dan Israel akan menargetkan S-300 jika pesawat Israel ditembak di wilayah udara Israel.
Ze'ev Elkin, Menteri Urusan Yerusalem Israel dan Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup, yang juga ketua bersama Komisi Antar-pemerintah Rusia-Israel, mengatakan bahwa Israel siap menyerang sistem pertahanan udara S-300 Suriah jika digunakan untuk menembak jet Israel.

"Kami mempertimbangkan fakta pengiriman S-300 ke Suriah merupakan kesalahan besar," kata Elkin dalam konferensi pers, dilansir dari Sputniknews, 6 November 2018.

Sistem pertahanan udara S-300 meluncurkan rudal selama International Army Games 2016 di Ashuluk, di luar Astrakhan, Rusia, 7 Agustus 2016. [REUTERS / Maxim Shemetov]
"Militer Suriah tidak selalu mampu dengan benar menggunakan peralatan yang dikirim ke mereka. Dalam kasus operasi yang tidak benar, pesawat sipil kemungkinan bisa terkena," kata Elkin.
"Suriah, jika mereka ingin, mungkin menggunakan (S-300) untuk menjatuhkan pesawat militer Israel atau pesawat komersial atas wilayah Israel," katanya.
Dia mengatakan bahwa Israel akan membalas jika terjadi serangan di udara, dan dia menyebut Rusia ikut bertanggung jawab atas insiden tersebut.

"Dengan pengiriman senjata-senjata ini ke Suriah, Rusia memikul tanggung jawab parsial untuk penggunaannya," kata Elkin. "Biasanya, Israel bereaksi terhadap serangan di wilayahnya dan pesawatnya tidak melalui tekanan internasional, tetapi dengan tindakan praktis. Tindakan serangan pasti akan terjadi, terhadap peluncur yang digunakan untuk menyerang wilayah Israel atau pesawat Israel."
"Saya sangat berharap bahwa tidak akan ada spesialis militer Rusia (di situs S-300)," lanjutnya.
"Israel selama bertahun-tahun telah melakukan apa saja untuk memastikan personel militer Rusia tidak dilukai. Iran telah berulang kali menggunakan militer Rusia sebagai perisai hidup dan melakukan operasi relokasi senjata di bawah naungan kehadiran militer Rusia."

Dalam foto yang diambil pada Senin, 6 Juli 2015, pesawat intelijen elektronik Il-20 milik angkatan udara Rusia dengan nomor registrasi RF 93610, yang secara tidak sengaja ditembak jatuh oleh pasukan Suriah lepas landas dari sebuah lapangan terbang dekat Rostov-on-Don, Rusia.(Foto AP)
Elkin mengklaim bahwa, menurut intelijen Israel, militer Iran telah berusaha menggunakan pangkalan militer Rusia untuk operasi pengiriman senjata.
Sistem S-300 telah dikirim ke Suriah sebagai tanggapan atas insiden di mana sistem pertahanan udara S-200 militer Suriah menembak jatuh pesawat militer Il-20 Rusia ketika menargetkan empat jet Israel F-16.

Rusia mengatakan jet Israel telah menggunakan pesawat Rusia sebagai perisain dari rudal anti-udara S-200 Suriah. Menanggapi serangan pesawat Israel, Rusia kemudian mengirimkan sistem pertahanan udara yang lebih canggih S-300 ke Suriah pada 2 Oktober.

Data radar dari sistem pertahanan udara S-400 Rusia yang menunjukkan posisi 4 jet Israel F-16 (kuning), rudal pertahanan udara Suriah (merah), dan pesawat Il-20 Rusia (hijau) saat detik-detik penembakan pesawat Il-20 Rusia pada 17 September 2018. [Kementerian Pertahanan Rusia via Russia Today]
Sehari pasca-pengiriman, pejabat Israel mengatakan sistem pertahanan udara S-300 Rusia dapat dikalahkan oleh pesawat tempur siluman Israel.
"Kemampuan operasional angkatan udara sedemikian rupa sehingga baterai (S-300) itu tidak akan membatasi kemampuan angkatan udara Israel untuk beroperasi," Tzachi Hanegbi, Menteri Kerja Sama Regional Israel, seperti dikutip dari Reuters.

Hanegbi rupanya merujuk pada pesawat tempur F-35 Joint Strike Fighters yang Israel terima dari Amerika Serikat tahun lalu.
Hanegbi mengatakan bahwa Rusia sebelumnya telah menempatkan S-300-nya di Suriah, sehingga kemampuan sistemnya telah lama diperhitungkan dalam perencanaan operasi militer Israel.

Credit tempo.co

Takut Teknologi Dicuri Cina, Lembaga AS Tolak Kunjungan Ilmuwan

Seorang karyawan melakukan tes bau di Laboratorium Polimer di pusat penelitian dan pengembangan Ford di Nanjing, China, 12 Juli 2017. Kursi untuk mobil Ford di Cina disimpan dalam kantong kain berlubang agar tetap berventilasi sebelum dipasang, sehingga tidak mengeluarkan bau menyengat. REUTERS/Aly Song

CB, Jakarta - Salah satu sekolah kedokteran terkemuka Amerika Serikat menghentikan program kunjungan ilmuwan asing karena khawatir penelitian yang dijalankan universitas akan dibocorkan ke pemerintah asing terutama Cina.
Namun yang lebih ditakutkan AS adalah kemampuan AS untuk menyalurkan ilmuwan berbakat dunia ke dalam institusinya sendiri berada di bawah ancaman.

Atas saran dari Institut Kesehatan Nasional AS (NIH), Fakultas Kedokteran Universitas Johns Hopkins di Baltimore, Maryland, telah menahan semua jadwal kunjungan untuk para ilmuwan yang berkunjung dari luar negeri sampai NIH merasa aman mengizinkan warga negara asing untuk terlibat dengan penelitian yang disponsori pemerintah, menurut email ke fakultas sekolah bulan lalu yang diperoleh oleh South China Morning Post, seperti dilansir dari Sputniknews, 6 November 2018.

Anggota tim New Horizons memantau saat pesawat ruang angkasa mendekat ke Pluto di Johns Hopkins University, Maryland, 14 Juli 2015. Jarak dari planet Bumi ke Pluto membentang sejauh 3 miliar mil dan 9 tahun. Bill Ingalls/NASA via AP
"Akan berlaku efektif segera, Johns Hopkins School of Medicine secara sementara menghentikan pengangkatan para ilmuwan yang berkunjung karena kekhawatiran yang disuarakan oleh National Institutes of Health [NIH] tentang ancaman terhadap penelitian biomedis dan hilangnya kekayaan intelektual," tulis pernyataan dalam email.
Pembatalan program ini dapat mempengaruhi 1.000 ilmuwan yang berkunjung jika berlangsung selama satu tahun, seorang peneliti biomedis Cina yang berbasis di AS mengatakan kepada South China Morning Post.

Meskipun mempengaruhi para ilmuwan dari semua negara, tindakan ini ditujukan terutama pada peneliti Cina, yang diklaim pemerintah AS mencuri penelitian yang didanai pemerintah dan membawanya kembali ke negara asal mereka melalui program yang disebut Thousand Talents Plan, yang bertujuan untuk menarik akademisi Cina ekspatriat kembali ke Cina.
Para pemimpin intelijen AS memperingatkan tentang Thousand Talents Plan pada 2018, ketika Dewan Intelejen Nasional mengeluarkan laporan tentang program tersebut pada April.

Perusahaan biotek berbasis di Shenzhen di Beijing, Cina. Beijing Genomics Institute ini berada di china sebagai pusat penelitian genome termaju di dunia, karena teknologinya tempat ini bisa membahayakan dunia. (scmp.com)
Pertemuan pada Juni 2018 antara Komite Dinas Angkatan Bersenjata dengan Pentagon dan para pejabat intelijen semakin meningkatkan pengawasan terhadap ancaman dari program tersebut, yang disebut Dewan Intelijen Nasional AS untuk memfasilitasi transfer legal dan terlarang teknologi AS, kekayaan intelektual dan pengetahuan.

Program Thousand Talents Plan Cina dimulai pada 2008 sebagai cara untuk menarik sejumlah besar akademisi ekspatriat Cina kembali ke negaranya. Pada Juli 2018, program ini telah membawa sekitar 7.000 ilmuwan pulang ke Cina, sebagian besar dari mereka orang Cina (Tidak perlu menjadi warga negara Cina untuk melamar program tersebut) dan mengharuskan individu telah menjadi akademisi terkemuka di lembaga non-Cina.
Ketakutan akan transfer teknologi ke Cina merupakan faktor yang berkontribusi dalam banyak kebijakan AS akhir-akhir ini, terutama perang tarif yang sedang berlangsung, yang dituduhkan para pejabat Cina untuk membendung transfer teknologi, baik legal maupun ilegal, dari AS ke Cina karena khawatir bahwa teknologi Cina dapat menyalip teknologi Amerika Serikat dalam beberapa tahun mendatang.

Credit tempo.co

Hadapi AS dan Rusia, Macron Serukan Dibentuknya Tentara Eropa

PARIS - Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan dibentuknya tentara Eropa saat benua itu akan memperingati satu abad Perang Dunia I. Tentara Eropa dibutuhkan untuk membela diri terhadap Rusia dan bahkan Amerika Serikat (AS).

Macron mengatakan Eropa perlu mengurangi ketergantungannya pada kekuatan Amerika, paling tidak setelah Presiden Donald Trump mengumumkan ia menarik diri dari perjanjian nuklir era Perang Dingin.

Untuk diketahi, presiden berusia 40 tahun itu telah mendorong terbentuknya pasukan militer Uni Eropa seiring dengan dirinya terpilih menjadi orang nomor satu di Prancis.

"Kami harus melindungi diri kami sendiri dengan menghormati China, Rusia dan bahkan Amerika Serikat," kata Macron kepada radio Europe 1.

"Ketika saya melihat Presiden Trump mengumumkan bahwa dia keluar dari perjanjian perlucutan senjata nuklir yang dibentuk setelah krisis rudal euro tahun 1980-an yang melanda Eropa, yang menjadi korban utama? Eropa dan keamanannya," terangnya.

"Kami tidak akan melindungi orang Eropa kecuali kami memutuskan untuk memiliki tentara Eropa sejati," katanya dalam wawancara, yang direkam pada Senin malam di Verdun, timur laut Prancis, ketika Macron melakukan tur ke bekas garis depan wilayah Barat selama peringatan seratus tahun Perang Dunia I.

Dihadapkan dengan Rusia yang berada di perbatasan Eropa dan telah menunjukkan bahwa itu dapat menjadi ancaman, Macron berpendapat: "Kita membutuhkan Eropa yang membela dirinya sendiri dengan lebih baik, tanpa bergantung pada Amerika Serikat, dengan cara yang lebih berdaulat," seperti dikutip dari AFP, Rabu (7/11/2018).

Uni Eropa meluncurkan dana pertahanan gabungan multi-miliar euro tahun lalu yang dirancang untuk mengembangkan kapasitas militer Eropa dan membuat benua itu lebih mandiri secara strategis.

Prancis juga mempelopori pembentukan pasukan sembilan negara yang dirancang untuk mampu dengan cepat meningkatkan operasi militer gabungan, evakuasi dari zona perang, atau memberikan bantuan dalam bencana alam.

"Perdamaian di Eropa genting," Macron mengatakan kepada Europe 1.

"Kami telah terpukul oleh upaya gangguan di ruang siber dan beberapa intervensi di negara demokrasi kami," katanya dalam referensi nyata ke Rusia.

Dia juga memperingatkan kekuatan otoriter yang muncul kembali dan mempersenjatai dirinya kembali dalam batas-batas di Eropa.

Macron telah memperingatkan meningkatnya nasionalisme saat ia mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah puluhan pemimpin dunia, termasuk Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin, pada hari Minggu untuk menandai 100 tahun sejak gencatan senjata Perang Dunia I.

Ia mengulangi peringatannya pada Selasa bahwa dia dikejutkan oleh kesamaan antara dunia saat ini dan krisis keuangan serta nasionalisme bermain di tengah ketakutan orang pada 1930-an.

"Kedamaian dan kemakmuran yang dinikmati Eropa selama 70 tahun adalah momen emas dalam sejarah kita," katanya, memperingatkan bahwa ini adalah pengecualian daripada aturan.

"Selama ribuan tahun, itu tidak pernah berlangsung lama," tukasnya.

Credit sindonews.com

Rusia Akui Sulit Perbaiki Hubungan Bilateral dengan AS

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov

Foto: Reuters

AS dituding menghindari mencari solusi perbaikan hubungan dengan Rusia.

CB, MOSKOW – Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan situasi domestik Amerika Serikat (AS) menjadi hambatan utama dalam perbaikan hubungan negaranya dengan Washington. Kendati demikian, ia menyadari Presiden AS Donald Trump memiliki keinginan untuk memulihkan hubungan bilateral Rusia-AS.

“Donald Trump telah berulang kali mengatakan dalam komentar publik dan dalam kontak bilateral bahwa dia ingin menormalkan hubungan AS dan Rusia. Saya pikir dia benar-benar ingin mengubah suasana untuk dialog menjadi lebih baik, menemukan kesamaan pada isu-isu yang berbeda, dan ini bukan karena dia memiliki perasaan khusus untuk negara kita (Rusia),” kata Lavrov dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Spanyol El Pais, dikutip laman kantor berita Rusia TASS, Senin (6/11).

Namun menurut Lavrov, perkembangan situasi domestik di Negeri Paman Sam telah menghambat keinginan Trump. “ ‘Kartu Rusia’ secara aktif digunakan dalam bentrokan politik di Washington, sikap Russophobic secara artifisial mengipasi. Kami berharap elite AS akan menyelesaikannya di antara mereka sendiri pada titik tertentu dan perselisihan mereka akan menghentikan meracuni hubungan Rusia-AS,” katanya.

Ia menilai, perselisihan politik di internal AS juga telah mengancam perjanjian vital yang telah dicapai kedua negara. Misalnya, perjanjian Intermediate-range Nuclear Forces (INF) yang melarang kedua negara memiliki dan memproduksi rudal nuklir dengan daya jangkau 500-5.500 kilometer. “Sayangnya, bahkan perjanjian perlucutan senhata antar negara kita, yang penting untuk menjaga stabilitas global, menjadi sandera bagi mereka (masalah domestik AS),” ujar Lavrov.

Lavrov berpendapat, negaranya selalu terbuka untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan bilateral dengan AS. “Kami telah lama menawarkan untuk mulai bekerja menghilangkan beberapa iritasi dalam hubungan bilateral, apakah itu adalah situasi yang tidak dapat diterima dengan penangkapan warga kami atas permintaan AS di negara-negara ketiga atau posisi anak-anak Rusia yang diadopsi AS. Banyak masalah seperti itu dapat diselesaikan jika ada kemauan baik di kedua belah pihak,” ucapnya.

“Namun Washington terus menerus menghindari mencari solusi, mengutip suasana tidak baik dalam hubungan, situasi di Ukraina, di Suriah,” kata Lavrov menambahkan.

Hubungan AS dan Rusia kerap mengalami pasang surut. Selama beberapa tahun terakhir, hubungan kedua negara tak terjalin harmonis. Hal itu disebabkan beberapa isu, seperti konflik di Ukraina, Suriah, dan dugaan kertelibatan Rusia dalam aksi penyerangan agen ganda Rusia Sergei Skripal di Salisbury, Inggris. Situasi kian diperkeruh karena Rusia juga dituduh mengintervensi pemilu presiden AS pada 2016.

Saat ini AS dan Rusia pun sedang berupaya mencari jalan keluar dari permasalahan INF. Trump diketahui telah mengumumkan rencananya menarik AS dari perjanjian tersebut. Hal itu dilakukan karena Washington menuding Moskow telah melanggar poin-poin dalam kesepakatan INF.

Kendati demikian, Rusia masih berusaha membatalkan rencana AS. Hal itu dilakukan dengan membuka diri untuk dialog. Sebab Moskow menilai INF adalah kesepakatan penting yang telah menjaga keamanan dan stabilitas, terutama di Eropa.

Credit republika.co.id

AS Siapkan Sanksi Rusia terkait Upaya Pembunuhan Eks Agen

Jubir Kemlu AS, Heather Nauert, mengatakan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan sanksi baru atas Rusia terkait upaya pembunuhan mantan agen Sergei Skripal. (Alex Wroblewski/Getty Images/AFP)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat tengah mempersiapkan sanksi baru bagi Rusia terkait upaya pembunuhan mantan agen ganda, Sergei Skripal, di Inggris pada awal tahun ini.

"Kami akan memproses semuanya sesuai dengan Undang-Undang (Senjata Kimia ada Biologis), yang mengatur implementasi sanksi tambahan," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Heather Nauert, sebagaimana dikutip AFP, Selasa (6/11).

Nauert mengatakan bahwa kini Kemlu sedang berdiskusi dengan Kongres untuk menentukan langkah spesifik selanjutnya.

Pertimbangan ini muncul setelah penyelidik Inggris menyatakan bahwa sejumlah pejabat Rusia mencoba membunuh Skripal dan putrinya, Yulia Skripal, menggunakan racun kimia Novichok.

Keduanya ditemukan tak sadarkan diri di dekat pusat perbelanjaan di Salisbury pada 4 Maret lalu.

Berdasarkan hukum AS, Kemlu dapat menajatuhkan sanksi tambahan setidaknya tiga bulan setelah sanksi pertama.

Sanksi tambahan ini dapat dibatalkan jika negara terkait sudah membuktikan bahwa mereka tidak menggunakan senjata kimia atau biologis, salah satunya dengan mengundang penyelidik internasional.

Namun selama ini, Rusia terus membantah pemerintahan mereka terkait dengan upaya pembunuhan ini.

Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev, pun memperingatkan pada Agustus lalu bahwa penjatuhan sanksi tambahan akan memicu "deklarasi perang ekonomi."

Sementara itu, di AS, pembuat kebijakan dari segala kubu, termasuk Partai Republik, mendesak kabinet Presiden Donald trump untuk menunjukkan sikap keras kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin.

"Keraguan hanya akan memicu agresi Rusia lebih jauh. Tak ada yang perlu terkejut melihat Vladimir Putin menolak berjanji akan menghindari penggunaan senjata kimia," tutur seorang anggota dewan dari Partai Republik, Ed Royce.
Pada Agustus, AS sudah menjatuhkan sanksi berupa pelarangan ekspor senjata dan produk keamanan nasional lainnya ke Rusia. Selain itu, jaminan kredit pemerintah AS untuk Rusia juga dibekukan.

Sanksi tersebut membuat nilai saham Rusia anjlok dan nilai tukar ruble terhadap dolar terperosok hingga ke tingkat paling rendah dalam dua tahun belakangan.

Secara keseluruhan, AS juga sudah menjatuhkan sanksi lain atas Rusia karena pencaplokan Krimea pada 2014 lalu.

Credit cnnindonesia.com

Rencana Donald Trump Dinilai Ancam Keamanan Eropa

Donald Trump dan Emmanuel Macron bertemu di Gedung Putih, Selasa (24/4).

Foto: AP Photo/Susan Walsh

Presiden Donald Trump berencana menarik diri dari perjanjian senjata nuklir.

CB, PARIS – Presiden Prancis Emmanuel Macron mengomentari tentang rencana Amerika Serikat mundur dari perjanjian Intermediate-range Nuclear Forces (INF). Menurutnya, hal itu menimbulkan ancaman bagi keamanan Eropa.

“Ketika saya melihat Presiden AS Donald Trump mengatakan beberapa pekan lalu bahwa Washington akan menarik diri dari perjanjian perlucutan senjata yang sangat penting, yang, biarkan saya mengingatkan Anda, ditandatangani setelah krisis rudal yang mendalam di Eropa pada pertengahan 1980-an, jelas bagi saya bahwa Eropa dan keamanannya menjadi korban utama dalam kasus ini,” kata Macron pada Selasa (6/11), dikutip laman kantor berita Rusia TASS.

Macron mengatakan dia tidak melihat situasi saat ini secara berpihak. “Kita berada di Eropa, yang telah hidup dalam kondisi perdamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya selama tujuh dekade sekarang, tapi yang terbagi menjadi beberapa bagian sebagai akibat dari pertumbuhan nasionalisme,” ujarnya.

“Kita hidup di dunia di mana tren berbahaya muncul kembali karena kekuatan senjata utama. Itulah mengapa kita membutuhkan Eropa yang lebih kuat,” kata Macron menambahkan.

INF ditandatantani mantan presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev dan mantan presiden AS Ronald Reagan pada 1987. INF melarang kedua belah pihak memiliki dan memproduksi rudal nuklir dengan daya jangkau 500-5.500 kilometer. Perjanjian INF telah berkontribusi memusnahkan 2.700 rudal balistik dan jelajah pada 1991.

Namun Trump telah mengumumkan rencananya menarik AS dari INF. Ia menuding Rusia telah melanggar perjanjian tersebut. Tudingan semacam itu kerap dilayangkan AS sejak 2014. Namun, Moskow selalu membantah.

Setelah mengumumkan rencana menarik AS dari INF, Trump menyatakan negaranya siap membangun dan mengembangkan senjata nuklirnya. Hal itu segera memicu kekhawatiran, terutama Uni Eropa.

Uni Eropa menilai INF telah menjadi salah satu pilar keamanan di wilayahnya. Bila AS hengkang, dapat dipastikan akan terjadi perlombaan senjata baru seperti era Perang Dingin.

"Rusia dan AS perlu terlibat dalam dialog konstruktif untuk mempertahankan perjanjian INF. Dunia tidak membutuhkan perlombaan senjata baru," ujar juru bicara Uni Eropa Maja Kocijancic.

Mikhail Gorbachev sebagai tokoh dan pelaku yang menandatangani perjanjian INF turut mengkritisi rencana Trump menarik AS dari INF. Menurutnya, rencana Trump berpotensi memicu terjadinya perlombaan senjata baru.

Gorbachev berpendapat, INF bukanlah korban pertama dari urusan militerisasi dunia, terutama AS. Pada 2002, AS telah menarik diri dari Antibalistic Missile Treaty. Kemudian tahun ini, Washington pun hengkang dari kesepakatan nuklir Iran. Belanja militer Negeri Paman Sam pun terus meningkat.

Menurut Gorbachev, dengan kemauan politik yang cukup, setiap masalah kepatuhan dengan perjanjian yang ada dapat diselesaikan. "Tapi seperti yang kita lihat selama dua tahun terakhir, presiden AS memiliki tujuan yang sangat berbeda dalam benak. Ini adalah untuk melepaskan AS dari kewajiban apa pun, batasan apa pun, dan bukan hanya tentang rudal nuklir," katanya.

"AS pada dasarnya mengambil inisiatif untuk menghancurkan seluruh sistem perjanjian internasional dan perjanjian yang berfungsi sebagai fondasi dasar untuk perdamaian dan keamanan setelah Perang Dunia II," ujar Gorbachev menambahkan.

Credit republika.co.id

Dihajar Sanksi Terdahsyat AS, Iran Merasa dalam Situasi Perang

TEHERAN - Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Senin (5/11/2018) resmi memberlakukan seluruh sanksi terhadap Iran yang telah dicabut di bawah kesepakatan nuklir 2015. Presiden Hassan Rouhani merespons sanksi terdahsyat dari Wasington itu dengan menggambarkan kondisi negaranya seperti berada dalam situsi perang.

Pemberlakukan sanksi Washington ini disambut militer Iran dengan menggelar latihan pertahanan rudal udara yang akan berlangsung hingga Selasa besok. Manuver militer tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan di Timur Tengah.

Sanksi dari Washington akan merugikan industri minyak Iran, sumber uang terpenting bagi perekonomiannya. Nilai mata uang nasionalnya, Rial, dilaporkan anjlok. Dampak sanksi ini akan membuat harga berbagai barang mulai dari ponsel hingga obat meroket.

"Hari ini, Iran dapat menjual minyaknya dan akan dijual," kata Rouhani pada hari Senin ketika sanksi dari pemerintah Presiden Donald Trump resmi berlaku.

Stasiun televisi pemerintah Iran menyiarkan rekaman latihan militer yang melibatkan sistem pertahanan udara. Pejabat militer Iran, Jenderal Habibillah Sayyari, mengatakan bahwa baik tentara nasional dan Garda Revolusi mengambil bagian dalam latihan militer ini.

Presiden Rouhani berjanji kepada pejabat pemerintah bahwa pemerintahannya akan mengatasi sanksi terdahsyat dari musuh Teheran tersebut.

"Kami berada dalam situasi perang," kata Rouhani. “Kami berada dalam situasi perang ekonomi. Kami menghadapi musuh penindas. Kami harus berdiri untuk menang," ujar Rouhani, seperti dikutip The Guardian.

Tekanan sanksi ini juga berpotensi memicu demo sporadis di Iran. Pada akhir tahun lalu, demo anti-pemerintah terkait krisis ekonomi telah mengakibatkan hampir 5.000 orang ditangkap dan sekitar 25 orang terbunuh.

Sementara itu, Washington mengklaim sanksi tidak ditujukan untuk menggulingkan rezim Iran, tetapi untuk membujuk secara radikal agar mengubah kebijakannya, termasuk dukungannya terhadap kelompok militan regional dan pengembangan rudal balistik jarak jauh.

Tapi, pengacara pribadi Donald Trump, Rudy Giuliani dan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih John Bolton, telah membuat pernyataan publik yang mendukung penggulingan pemerintah teokratis Iran.

Sekadar diketahui, Iran dan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Prancis, Inggris, Jerman dan China) menandatangani kesepakatan nuklir yang bernama Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 2015. Saat itu AS dipimpin Presiden Barack Obama.

Dalam perjanjian JCPOA 2015, Iran bersedia mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional.

Namun, sejak Trump menggantikan Obama kebijakan AS berubah drastis. Trump nekat menarik AS keluar dari JCPOA 2015 dan akan memberlakukan seluruh sanksi terhadap Iran yang telah dicabut.

Credit sindonews.com

Jepang Lanjutkan Impor Minyak dari Iran

Kilang minyak Iran.

Foto: Iranian Presidency Office via AP

Jepang dikecualikan dari sanksi yang dijatuhkan AS terhadap Iran.

CB, TOKYO -- Perusahaan-perusahaan Jepang akan melanjutkan impor minyak mentah dari Iran. Menteri Perdagangan Jepang Hiroshige Seko pada Selasa (6/11) mengatakan Jepang menjadi salah satu negara yang diberi pengecualian dalam sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran.
Pengecualian itu diberikan kepada klien minyak terbesar Iran, yaitu Jepang, Cina, India, Korea Selatan (Korsel), Taiwan, Italia, Yunani, dan Turki. Negara-negara tersebut dimungkinkan untuk mengimpor minyak Iran selama 180 hari.

Ekspor minyak Iran telah menurun tajam sejak Presiden AS Donald Trump mengatakan pada pertengahan tahun, dia akan memberlakukan kembali sanksi-sanksi terhadap Teheran atas program nuklirnya. Tetapi dengan adanya keringanan, pembeli utama minyak negara-negara Timur Tengah masih dapat meningkatkan pembelian paling cepat hingga bulan depan.

"Tergantung pada kebijakan perusahaan swasta, tetapi berdasarkan keputusan ini, perusahaan-perusahaan (Jepang) kemungkinan akan mempersiapkan untuk melanjutkan impor minyak mentah Iran," ujar Seko kepada wartawan.

Saat ditanya apakah akan ada pemotongan volume impor, dia berkata, "Saya tidak bisa mengomentari tentang volume impor". Seko juga menolak berkomentar apakah nilai impor Jepang akan jatuh ke nol setelah periode pengecualian berakhir selama 180 hari. Ia mengatakan semua itu akan bergantung pada negosiasi antara Tokyo dan Washington.

Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono kemudian mengatakan Tokyo akan terus berdiskusi dengan AS untuk memastikan pasokan energi yang stabil dan tidak berdampak buruk pada perusahaan-perusahaan Jepang.

Sebuah sumber di perusahaan penyulingan Jepang mengatakan, perusahaan telah mulai mempertimbangkan untuk melanjutkan pembelian minyak Iran, meskipun rinciannya belum ditetapkan. Menurutnya, dalam pembelian itu penyulingan tidak akan diidentifikasi.

Sementara itu, perusahaan penyulingan terbesar Jepang, JXTG Nippon Oil & Energy, mengatakan pihaknya sedang memeriksa situasi dengan seksama. Jepang telah bergabung dengan Korsel untuk sementara waktu menunda pembelian minyak Iran sekitar pertengahan September.

Jepang mengimpor minyak mentah Iran sekitar 172 ribu barel per hari tahun lalu, turun 24,2 persen dari 2016. Angka itu menyumbang 5,3 persen dari total impor minyak mentah Iran.

Jepang telah memangkas impor Iran secara signifikan dari hampir 315 ribu barel per hari pada 2011, tahun sebelum sanksi internasional sebelumnya diberlakukan terhadap Iran.

Credit republika.co.id

Lavrov Sebut Sanksi Baru AS pada Iran Tidak Sah

MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengutuk keputusan Washington untuk menampar Teheran dengan sanksi baru. Dia menyebut sanksi itu benar-benar tidak sah dan sangat mengecewakan, dan mengatakan bahwa itu tidak dapat diterima untuk mengadakan dialog dengan bahasa ultimatum.

"Sejauh tindakan AS terhadap Iran sangat mengkhawatirkan, mereka benar-benar tidak sah," kata Lavrov dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (6/11).

"Sanksi itu pelanggaran mencolok terhadap keputusan Dewan Keamanan (DK) PBB, dan cara di mana langkah-langkah ini diumumkan dan dilaksanakan menyebabkan rasa kekecewaan yang mendalam. Kami melanjutkan dari gagasan bahwa norma-norma tidak hanya hukum internasional. Tetapi dialog internasional, belum dicabut," sambungnya.

Dia lalu menyatakan, kebijakan berdasarkan ultimatum dan tuntutan sepihak tidak lagi berlaku dan tidak lagi diizinkan saat ini.

Sementara itu, sebelumnya, Presiden Turki, Tayyip Erdogan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mematuhi sanksi baru yang dijatuhkan AS terhadap Iran.

Erdogan menuturkan bahwa Turki melihat penjatuhan sanksi itu adakah sesuatu yang tidak benar dan ilegal. Oleh karena itu, lanjut Erdogan, Turki tidak akan mematuhi sanksi tersebut.

"Kami tidak menganggap sanksi itu benar. Ini adalah langkah yang bertujuan mengganggu keseimbangan global. Ini bertentangan dengan hukum internasional. Kami tidak ingin hidup di dunia yang imperialistik," ucap Erdogan.

Credit sindonews.com

Protes Sanksi, Iran Desak PBB Minta Pertanggungjawaban AS

Suasana salah satu taman di Kota Teheran, Iran

Foto: Republika/Maman Sudiaman

Sanksi terhadap Iran dinilai melanggar kesepakatan internasional.

CB, WASHINGTON— Iran mendesak PBB meminta pertanggungjawaban Amerika Serikat untuk menerapkan kembali sanksi-sanksi terhadap Tehran, merupakan tindakan-tindakan ilegal dan melanggar resolusi Dewan Keamanan.

Seperti dilansir dari laman English Islam Times, Duta Besar Iran Gholamali Khoshroo mengatakan tindakan tidak bertanggung jawab Amerika Serikat memerlukan tanggapan kolektif untuk menegakkan supremasi hukum.
"Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara anggotanya, sesuai dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, harus melawan tindakan-tindakan salah ini dan membuat Amerika Serikat bertanggung jawab atas tindakan-tindakan semacam itu," ujarnya dalam sebuah surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali memberlakukan sanksi yang dicabut di bawah kesepakatan nuklir 2015 setelah menarik diri dari perjanjian internasional yang dicapai antara Iran, Amerika Serikat dan lima negara lainnya: Inggris, Perancis, Jerman, Cina dan Rusia.

Credit republika.co.id

Iran Yakin Tetap Bisa Ekspor Minyak Meski Disanksi AS

Ilustrasi kilang minyak Iran. (REUTERS/Raheb Homavandi)

Jakarta, CB -- Pemerintah Iran menyatakan tidak gentar dengan sanksi ekonomi baru yang dijatuhkan Amerika Serikat. Mereka yakin tetap bisa mencari cara menjual minyak mereka kepada negara lain.

"AS terus-terusan menyatakan mereka akan menekan penjualan minyak Iran hingga nol, tetapi sejauh ini kami tetap bisa menjual minyak kami. AS dengan propagandanya tidak melihat kenyataan," kata Wakil Presiden Iran, Eshaq Jahangiri, sebagaimana dilansir Reuters, Selasa (6/11).

Jahangiri menyatakan dia sudah berbicara dengan sejumlah petinggi perusahaan minyak yang masuk dalam daftar larangan bertransaksi oleh AS. Dia menyatakan seluruhnya sudah membuat rencana supaya proses jual beli minyak tetap berjalan.

Sedangkan Gubernur Bank Sentral Iran, Abdolnasser Hemmati menyatakan akan menggunakan seluruh kemampuan dan pengalaman mereka berkelit dari sanksi AS, dengan memperbesar volume perdagangan luar negeri dan transfer keuangan.

Keputusan AS juga tidak didukung oleh Uni Eropa. Negara-negara anggota seperti Prancis dan Jerman menolak kebijakan AS dan akan melindungi perusahaan-perusahaan mereka dalam berdagang dengan Iran.

Uni Eropa bahkan menyatakan sudah menyiapkan taktik khusus guna menghindari sanksi AS. Hanya sebagian korporasi besar seperti perusahaan minyak Total dan Grup PSA asal Prancis, kemudian Allianz dan Siemens asal Jerman, perusahaan ekspedisi A.P. Moller-Maersk dari Denmark terpaksa menghentikan sementara transaksi mereka dengan Iran.

Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Mohammed Kazem strategi khusus Uni Eropa kurang manjur menghindari sanksi AS. Dia menekankan supaya negara-negara Eropa menjaga kelangsungan transaksi para perusahaan skala kecil dan menengah.

Credit cnnindonesia.com

Turki Peringatkan AS Soal Sanksi Baru Untuk Iran

Unjuk rasa di Ibu Kota Teheran, Iran, memperingati Revolusi Islam 1979 dan memprotes sanksi baru Amerika Serikat. (ATTA KENARE / AFP)

Jakarta, CB -- Pemerintah Turki bereaksi atas keputusan Amerika Serikat yang menarik diri dari kesepakatan nuklir dan malah menjatuhkan sanksi baru kepada Iran. Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu memperingatkan kalau tindakan itu sangat berbahaya karena bisa berbalik terhadap AS.

"Sementara kami meminta (untuk) pengecualian dari AS, kami juga sangat berterus terang kepada mereka bahwa memberikan sanksi ke Iran merupakan sikap yang tidak bijaksana. Mengisolasi Iran adalah hal yang berbahaya dan menghukum rakyat Iran itu tidak adil," kata Cavusoglu saat konferensi pers, seperti dilansir AFP, Selasa (6/11).

"Turki menentang sanksi, kami tidak percaya hasil apapun dapat dicapai melalui sanksi. Saya pikir daripada sanksi, dialog dan keterlibatan yang bermakna jauh lebih bermanfaat," kata dia menambahkan.

Pada pekan ini, Presiden AS Donald Trump memberlakukan sanksi kedua terhadap Iran dengan tujuan mengisolasi sektor perbankan dan memangkas ekspor minyaknya.

AS telah memberlakukan dua sanksi kepada Iran pada tahun ini. Sanksi itu diberikan setelah Negara Abang Sam keluar dari perjanjian nuklir yang disepakati dengan Negeri Syah itu.

Sanksi baru telah memicu amarah warga Iran. Presiden Iran, Hassan Rouhani mengatakan sanksi yang dijatuhkan AS merupakan sikap yang tidak adil.

Sebelumnya, AS telah memberikan pembebasan untuk melanjutkan impor minyak Iran tanpa menghadapi konsekuensi diplomatik terhadap delapan negara, termasuk Turki dan Jepang.

Pada Senin (5/11), AS menyatakan akan terus melawan Iran. Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan AS mendesak Iran melunak terhadap mereka.

Pengawas PBB mengatakan Iran mematuhi perjanjian yang dicapai dengan pendahulu Trump, Barack Obama untuk menarik program nuklirnya. Kesepakatan itu didukung oleh negara-negara di Eropa, Rusia, dan China serta dikuatkan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.

Pihak-pihak lain yang mendukung kesepakatan nuklir telah menentang keras langkah AS dan bersumpah untuk tetap menaati perjanjian sebelumnya.

Credit cnnindonesia.com

Setelah Tujuh Tahun Berkuasa, Jong-un Akhirnya Punya Foto Resmi

PYONGYANG - Korea Utara (Korut) menunjukkan foto resmi pertama pemimpin muda negara itu Kim Jong-un. Kemunculan foto resmi ini menandakan tahap baru dalam kultus pribadi diktator muda itu.

NK News melaporkan foto resmi itu muncul dalam siaran televisi saat kunjungan Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel. Foto itu menampilkan Jong-un tengah tersenyum dengan setelan dan dasi gaya barat. Foto itu digantung di samping foto pemimpin Kuba yang baru.

Kim Jong-un sebelumnya tidak diketahui sebabnya telah menjadi subyek foto resmi seperti ayah dan kakeknya, Kim Jong-il dan Kim Il-sung. Menurut NK News, foto ini biasanya diproduksi oleh Mansudae Arts Studio Pyongyang dan tunduk pada peraturan yang ketat. Foto resmi cenderung terlihat di hampir setiap ruang publik, dan berdiri sebagai lambang penting dari dinasti yang berkuasa di negara itu.

Menurut BBC, Kim Jong-un lebih sering direpresentasikan sebagai pengganti dan bukan tokoh utama sejak ia mengambil alih kekuasaan pada 2011.

Namun pemimpin muda itu telah membuat perubahan signifikan dengan para leluhurnya. Ia dengan cepat mengikuti mengerjakan program senjata nuklir negara itu dan mengkonsolidasikan kekuatannya sendiri dengan menghilangkan pesaingnya.

Profil internasionalnya tumbuh tahun ini menyusul pertemuan bersejarah dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Singapura pada Juni lalu. Ini adalah sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk seorang pemimpin Korut.

"Foto baru penting karena secara simbolis membuatnya setara dengan ayah dan kakeknya daripada hanya pengikut setia dari apa yang telah terjadi sebelumnya," kata analis NK News, Peter Ward, seperti dikutip dari Time, Selasa (6/11/2018).

Penyingkapan foto resmi Kim Jong-un akan mengikuti langkah sebelumnya untuk mengkodifikasi tempat Jong-un yang lebih muda di jajaran kepemimpinan Korut. Tahun lalu, negara itu mengumumkan bahwa monumen baru yang menampilkan Kim Jong-un bersama ayah dan kakeknya akan dibangun di Mount Paektu yang dihormati.

Credit sindonews.com

Pompeo Temui Tangan Kanan Kim Jong-un di New York

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo dilaporkan akan bertemu dengan Wakil Pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Yong Chol di New York City pada hari Kamis mendatang.

"Pompeo akan melakukan perjalanan ke New York dengan Perwakilan Khusus untuk Korut, Stephen Biegun, untuk bertemu dengan Wakil Ketua Komite Pusat Korut, Kim Yong Chol pada 8 November," kata Kementerian Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan.

Kemlu AS, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (6/11), kemudian menuturkan Pompeo dan Yong Chol akan membahas bagaiman membuat kemajuan pada empat pilar dari hasil pertemuan Singapura, termasuk mencapai denuklirisasi akhir yang sepenuhnya diverifikasi.

Sementara itu, selain bertemu dengan tangan kanan Kim Jongun. Pompeo dan Menteri Pertahanan AS, James Mattis secara terpisah akan bertemu dengan Direktur Kantor Luar Negeri Partai Komunis China, Yang Jiechi dan Menteri Pertahanan Nasional China, Jenderal Wei Fenghe.

"Departemen Luar Negeri AS dan Departemen Pertahanan AS hari ini mengumumkan bahwa Dialog Diplomatik dan Keamanan AS-China kedua akan diadakan di Washington pada 9 November 2018," tukas Kemlu AS.

Credit sindonews.com

Jenderal AS: Postur Militer Diubah jika Pembicaraan Korut Sukses

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) harus mengubah postur militernya di semenanjung Korea jika pembicaraan untuk denuklirisasi Korea Utara (Korut) sukses. Komentar ini disampaikan Ketua Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Joseph Dunford.

"Semakin sukses kita di jalur diplomatik, semakin tidak nyaman kita akan berada di ruang militer," katanya pada hari Senin ketika memberikan sambutan di Duke University.

"Seiring waktu negosiasi ini akan mengambil bentuk di mana kita harus mulai membuat beberapa perubahan pada postur militer di semenanjung," ujarnya, seperti dikutip Star and Stripes, Selasa (6/11/2018).

Dunford mengatakan, meskipun uji coba dan pengembangan senjata nuklir Korea Utara telah berhenti, kemampuan rudal dan senjata nuklirnya tidak berubah.

Sebelumnya, pada hari yang sama, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan Menteri Luar Negeri Michael Pompeo akan bertemu dengan Wakil Ketua Partai Buruh Korea Utara Kim Yong Chol di New York City pada hari Kamis untuk membahas kemajuan empat pilar dari poin kesepakatan dalam pertemuan Pemimpin Korut Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump di Singapura.

Ketegangan jangka panjang di Semenanjung Korea mulai berkurang setelah Kim Jong-un menyatakan komitmennya untuk denuklirisasi di negaranya dan mengadakan pertemuan bersejarah dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Presiden AS Donald Trump.

Selama pertemuan pucak di Singapura dengan Trump pada bulan Juni lalu, Kim memegang komitmen Washington untuk menangguhkan latihan perang AS-Korea Selatan dengan imbalan janji denuklirisasi.

Credit sindonews.com

Indonesia dan 8 Negara Sepakat Berbagi Informasi Soal Terorisme

JAKARTA - Indonesia, Australia dan tujuh negara lainnya di kawasan sepakat untuk bekerjasama dalam berbagi informasi mengenai warganya yang bergabung dengan kelompok teroris di luar negeri.

Berbicara dalam konferensi pasca pertemuan pertemuan sub-regional mengenai terorisme, Menkopolhukam, Wiranto menuturkan, masalah foreign teroris fighter (FTF) menjadi salah satu pembahasan utama dalam pertemuan itu.

"FTF dari awal kita sudah bicara untuk hadapi FTF, karena ini sesuatu yang tidak bisa dielakan, sesuatu yang telah terjadi. Setelah mereka kembali kembali ke negara asal, setelah alami suatu pelatihan dan pengalaman perang, maka tentu ini berbahaya kalau tidak ada upaya perangi mereka," ucap Wiranto pada Selasa (6/11).

Dia lalu menuturkan, seluruh pihak sepakat untuk gunakan dua cara untuk menanggulangi hal ini, yakni dengan pendekatan keras dan lembut. Pendekatan keras, semua negara sepakat untuk segera menangkap dan memenjarakan mereka yang nyata telah lakukan tindakan terorisme.

Sedangkan cara halus, Indonesia dan delapan negara lainnya sepakat untuk mencoba menggunakan para FTF ini untuk membongkar jaringan FTF yang bisa berkembang di negara asal.

"Kami sepakat untuk saling berbagi informasi dan pengalaman agar negara peserta punya pemahaman sama. Punya suatu cara sama bahkan tukar menukar info sehingga anatomi dari jaringan teorisme dapat kita ketahui bersama dan lawan bersama. Untuk FTF tidak ada satu negara yang mampu sendirian lawan teorisme," ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Australia, Peter Dutton pada gilirannya menuturkan, pertemuan kali ini membahas bagaimana melacak para FTF yang kembali ke negara asal. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah mengenai keamanan perbatasan, yang merupakan titik awal untuk mencegah para FTF ini kembali masuk ke negara asal mereka.

"Orang-orang melintasi perbatasan masuk dan keluar dan kami telah mendiskusikan bahwa kami dapat lebih lanjut berkolaborasi mengenai hal ini. Itu fokus kita hari ini, dan kami berharap kami dapat melanjutkan kerjasama antara inteligen dan badan-badan penegak hukum untuk menghalau ancaman," ungkapnya.

Credit sindonews.com

RI-Australia Pimpin Pertemuan Regional Soal Terorisme

JAKARTA - Indonesia dan Australia pimpin pertemuan sembilan negara bahas penanggulangan di kawasan. Selain Indonesia dan Australia, negara lain yang terlibat dalam pertemuan ini antara lain Malaysia, Singapura, Selandia Baru, Filipina, Brunei Darussalam, Myanmar, dan Thailand.

Menkopolhukam Wiranto menuturkan, pertemuan ini ditujukan untuk membahas kerjasama antara kesembilan negara dalam menanggulangi dan memerangi terorisme dalam berbagai media.

“Pertemuan ini membahas upaya negara peserta sub regional dalam memberantas tindak pidana terorisme melalui suatu penguatan kerja sama. Kita mencoba merancang program baru yang perlu dilakukan sehubungan dengan peningkatan terorisme melalui media dan cara-cara baru, baik secara teknis maupun taktik,” ucap Wiranto pada Selasa (6/11).

Dia lalu menyebut, strategi baru dalam pememberantasan terorisme sangat diperlukan. Terutama dengan adanya perkembangan dan perubahan taktik teroris, yang semakin hari semakin canggih.

Wiranto menyatakan, berbagai aksi terorisme yang terjadi, baik di Indonesia ataupun di negara lain menunjukan bahwa kelompok terorisme mulai semakin ekstrim dalam melakukan aksinya, yakni dengan turut serta menggunakan keluarga. Bukan hanya ekstrim, mereka juga semakin canggih dengan memanfaatkan berbagai media untuk menyebarkan paham mereka.

Dirinya menambahkan, hasil diskusi dalam pertemuan hari ini akan kembali dibahas oleh kelompok kerja untuk menentukan rincian kerjasama dan langkah-langkah yang akan diambil.

“Hasil pertemuan ini akan kita tindaklanjuti pada Jakarta working group yang terdiri dari para pejabat-pejabat senior dari 9 negara yang bertugas untuk merumuskan rencana pelaksanaan mentoring kegiatan bersama,” tukasnya.

Credit sindonews.com