Saudi Mulai Bangun Reaktor Riset Nuklir Pertama

Arab Saudi mulai pembangunan reaktor riset nuklir pertama dengan upacara peletakan batu pertama oleh Putra Mahkota, Pangeran Mohammed bin Salman, Senin (6/11). (Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Arab Saudi memulai pembangunan reaktor riset nuklir pertama mereka dengan upacara simbolisasi peletakan batu pertama oleh Putra Mahkota, Pangeran Mohammed bin Salman, pada Senin (6/11).

Badan Pers Saudi (SPA) melaporkan bahwa reaktor ini adalah salah satu dari tujuh proyek yang diluncurkan oleh Mohammed dalam kunjungannya ke King Abdulaziz City for Science and Technology.

Namun, SPA tak menjabarkan lebih lanjut mengenai lokasi pasti dan dana pembangunan reaktor riset tersebut.


Sebagaimana dilansir AFP, reaktor tanpa daya ini biasanya digunakan untuk penelitian, pembangunan, dan tujuan pendidikan lainnya.


Kini, Saudi masih bergantung pada minyak dan gas alam untuk memenuhi kebutuhan daya yang meningkat pesat, juga desalinasi air.

Saudi sendiri berencana membangun 16 reaktor nuklir dalam kurun waktu dua dekade mendatang dengan total biaya US$80 miliar, di tengah kekhawatiran mengenai proliferasi nuklir di Timur Tengah.


Pada Maret lalu, Mohammed mengatakan bahwa jika Iran membangun senjata nuklir, maka Saudi akan melakukan hal serupa.

Dalam wawancara dengan CBS, ia menyamakan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khomenei, dengan Adolf Hitler karena "ingin menciptakan proyek sendiri di Timur Tengah."

Riyadh pun sangat berhati-hati dengan perjanjian nuklir Iran dengan sejumlah negara Barat yang disepakati pada 2015 lalu.


Melalui perjanjian itu, semua negara terkait sepakat untuk meringankan sanksi atas Iran dengan timbal balik Teheran membatasi produksi uranium hingga batas tak dapat mengembangkan senjata nuklir.

Saudi pun memuji keputusan Presiden Donald Trump untuk menarik Amerika Serikat dari kesepakatan tersebut pada Mei lalu karena menganggap Iran tak memenuhi persyaratan dalam perjanjian itu.

Dengan keputusan tersebut, Trump pun mulai menjatuhkan kembali sanksi atas Iran pada Senin (5/11).




Credit  cnnindonesia.com

Arab Saudi Kirim Tim Pembersih Setelah Pembunuhan Khashoggi

Jamal Khashoggi

Foto: Metafora Production via AP

Tim dikirim sepekan setelah Khashoggi dinyatakan hilang di konsulat Saudi.

CB, ANKARA -- Arab Saudi mengirim dua orang "tim pembersih" untuk menghapus bukti pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Tim dikirim sepekan setelah Khashoggi dinyatakan hilang di konsulat Saudi.
Seorang pejabat Turki pada Senin (5/11) mengatakan adanya tim pembersih ini menunjukan bahwa para pejabat Saudi mengetahui kejahatan itu. Mengkonfirmasi sebuah laporan di surat kabar Sabah yang pro-pemerintah Turki, pejabat itu mengatakan ahli kimia dan racun bertugas menghapus bukti sebelum para penyelidik Turki diberi akses ke konsulat Saudi dan tempat tinggal konsul.

Sabah mengidentifikasi dua orang itu sebagai Ahmed Abdulaziz al-Jonabi dan Khaled Yahya al-Zahrani. Mereka tiba di Turki sebagai bagian dari tim 11 orang yang dikirim untuk melakukan inspeksi dengan para pejabat Turki.

"Kami percaya bahwa dua orang itu datang ke Turki hanya untuk menutupi bukti pembunuhan Jamal Khashoggi sebelum polisi Turki diizinkan untuk menyusuri TKP," kata pejabat itu.




Kedua orang itu melakukan operasi pembersihan di konsulat dan kediaman konsul di Istanbul hingga 17 Oktober. Mereka meninggalkan Turki tiga hari kemudian.

"Fakta bahwa tim pembersihan dikirim dari Arab Saudi sembilan hari setelah pembunuhan itu menunjukkan bahwa pembunuhan Khashoggi berada dalam pengetahuan para pejabat tinggi Saudi," kata pejabat itu.

Arab Saudi mengatakan 18 orang telah ditahan atas pembunuhan Khashoggi. Kepala komisi hak asasi manusianya mengatakan pada pertemuan di Jenewa bahwa Riyadh sedang menyelidiki kasus ini untuk menuntut para pelaku.

Laporan Arab Saudi terkait pembunuhan Khashoggi telah menimbulkan kecaman internasional. Turki terus menekan Riyadh untuk memperoleh kejelasan atas kasus Khashoggi. Pada Senin, Wakil Presiden Fuat Oktay menyerukan penyelidikan  bahwa tubuh Khashoggi dilarutkan dengan zat asam.

"Pertanyaannya sekarang adalah siapa yang memberi perintah. Inilah yang kami cari jawabannya sekarang. Pertanyaan lain adalah di mana tubuh. Ada laporan (tubuh)  dilarutkan dengan asam. Semua ini harus diketahui," kata Fuat Oktay kepada kantor berita Anadolu. 

Credit  republika.co.id

Penyelidik Saudi Justru Tutupi Bukti Pembunuhan Khashoggi

Ilustrasi Jamal Khashoggi

Foto: Foto : MgRol112

Turki menduga keduanya terlibat upaya menghilangkan jenazah Khashoggi.

CB, ISTANBUL -- Pejabat Turki mengatakan dua anggota tim dari Arab Saudi yang dikirim untuk membantu pemerintah Turki mengungkap kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi justru menutupi bukti.

Khashoggi dibunuh di kantor konsulat Arab Saudi di Istanbul beberapa waktu lalu. Pejabat tersebut mengonfirmasi pada koran Turki, Sabah, bahwa ahli kimia Ahmad Abdulaziz al-Janobi dan ahli toksikologi Khaled Yahya al-Zahrani ialah dua dari 11 investigator Saudi yang dikirim ke Istanbul pada sembilan hari usai kematian Khashoggi.

Keduanya diduga terlibat dengan upaya menghilangkan jenazah Khashoggi. Kedatangan keduanya mengundang tanda tanya.

"Kami percaya keduanya datang ke Turki dengan tujuan menutupi barang bukti pembunuhan Jamal Khashoggi sebelum polisi Turki diperbolehkan mencari tahu," kata pejabat pemerintah Turki yang enggan disebutkan namanya itu, dilansir di New York Post, Senin (5/11).

Diduga keduanya sempat menjalankan operasi "pembersihan" di konsulat Arab Saudi dan tinggal sementara di kediaman konsulat di Instanbul hingga 17 Oktober. Kemudian keduanya meninggalkan Turki tiga hari kemudian.

"Faktanya, tim pembersihan dikirim dari Arab Saudi sembilan hari setelah pembunuhan Khashoggi mendapat atensi pejabat tinggi Arab," ujarnya.

Khashoggi ialah kolumnis pada The Washington Post. Khashoggi sering mengkritisi pemerintah Arab dan pemimpinnnya pangeran Muhammad bin Salman. Khashoggi menghilang secara misterius usai memasuki konsulat Arab di Istanbul pada 2 Oktober.

Pejabat pemerintah Arab mengklaim Khashoggi sudah meninggalkan kantor tersebut. Tapi pernyataan itu dibantah lagi dengan mengatakan Khashoggi tewas dalam aksi tak terencana. Belakangan, jaksa penuntut umum Arab, Saud al-Mojeb akhirnya memastikan tewasnya Khashoggi karena pembunuhan berencana.

Tuduhan pemerintah Turki soal keterlibatan operasi pembersihan terhadap jenazah Khashoggi muncul usai Yasin Aktay memberi petunjuk adanya kemungkinan tubuh Khashoggi dilenyapkan dengan zat asam. Yasin ialah penasehat Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Credit republika.co.id

Korsel-AS Lanjutkan Latihan Perang yang Sempat Ditunda

Ilustrasi latihan perang Amerika Serikat-Korea Selatan. (Kim Hong-Ji)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat dan Korea Selatan melanjutkan latihan angkatan laut gabungan berskala kecil, yang sempat ditangguhkan menyusul pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong-un pada Juni lalu.

Kementerian Pertahanan Korsel mengatakan Korean Marine Exchange Programme (KMEP), badan yang terdiri dari 500 personel AL AS-Korsel, akan menggelar latihan selama dua pekan. Latihan dimulai awal pekan ini di selatan Kota Pohang.

Latihan angkatan laut itu merupakan satu di antara beberapa latihan militer lainnya yang ditunda setelah Trump berjanji kepada Kim menghentikan latihan bersama dengan Korsel.


"Kami sebelumnya mengatakan bahwa kami akan melakukan pelatihan gabungan AS-Korsel tingkat atau dalam skala kecil sesuai yang telah direncanakan," ucap jubir Kemhan Korsel, Choi Hyun-soo kepada wartawan di Seoul, Senin (5/11).

Rencana gelaran latihan gabungan ini muncul beberapa hari sebelum Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dijadwalkan bertemu dengan Menlu Korut Ri Yong-ho di New York.


Pertemuan keduanya dilangsungkan guna melanjutkan progres denuklirisasi di Semenanjung Korea dan mempersiapkan pertemuan kedua Trump dan Kim Jong-un.

AS menempatkan sekitar 28.500 pasukan di Negeri Ginseng dari ancaman nuklir Korut.

Kedua negara telah lama menggelar latihan militer bersama yang disebut AS dan Korsel sebagai latihan pertahanan. Namun, Korut memandang latihan bersama itu sebagai bentuk invasi terhadap negaranya.

Dikutip AFP, selain latihan angkatan laut, AS dan Korsel juga menangguhkan pelatihan untuk pasukan Ulchi Freedom Guardian pada Agustus lalu. Latihan itu melibatkan puluhan ribu personel dari kedua negara.

Kedua negara juga menangguhkan latihan angkatan udara Vigilant Ace yang dijadwalkan berlangsung bulan depan.


Meski ketegangan antara AS-Korut terus mereda, pada pekan lalu Pyongyang melalui kementerian luar negeri mengancam akan melanjutkan pembangunan nuklirnya jika Washington tak segera mengakhiri sanksi.

Sementara itu, AS menegaskan bahwa sanksi akan tetap berlaku bagi Korut sampai negara terisolasi itu benar-benar memenuhi janji Kim Jong-un kepada Trump saat keduanya bertemu untuk melucuti senjata nuklir sepenuhnya.




Credit  cnnindonesia.com

Kapal Perang China Sampaikan 'Good Morning' ke Kapal Induk Jepang

Kapal induk pembawa helikopter Jepang, Kaga. Foto/REUTERS

BEIJING - Awak kapal perang China mengirim ucapan "good morning (selamat pagi)" kepada para pelaut Jepang yang ada di atas sebuah kapal induk pembawa helikopter ketika berada di kawasan Laut China Selatan.

Media Jepang, NHK, melaporkan interaksi dua kapal itu terjadi akhir bulan lalu. Kapal perang Beijing pengirim pesan itu adalah kapal perang Lanzhou kelas Luyang II. Sedangkan kapal induk pembawa helikopter Tokyo adalah kapal Kaga.

"Saat melihat kapal lain, awak Lanzhou mengirim pesan radio, 'good morning, senang melihat Anda'," bunyi laporan media Jepang tersebut.

"Pertemuan itu menyiratkan bahwa pemanasan keseluruhan dalam hubungan China-Jepang membuat militer kedua negara bisa saling berhubungan satu sama lain," kata Song Zhongping, komentator militer untuk Phoenix Television di Hong Kong, Senin (5/11/2018).

"(Tapi) angkatan laut China hanya mengirim pesan ramah karena kapal perang Jepang (karena) tidak berada di daerah sensitif dan tidak provokatif," ujarnya.

Song juga mengatakan bahwa seringnya pertemuan antara kapal perang China dan Jepang di Laut China Selatan menunjukkan betapa dekatnya Beijing melihat sekutu Amerika Serikat di wilayah tersebut.

Laporan NHK muncul hanya beberapa hari setelah Nippon News Network Jepang menyiarkan sebuah dokumenter tentang operasi kapal induk Kaga di Laut China Selatan pada bulan September, di mana kapal itu dimonitor oleh Hengshui, sebuah kapal fregat China yang dipersenjatai rudal.

Ahli angkatan laut, Li Jie, mengatakan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China akan terus mengawasi dengan ketat kapal militer Jepang di wilayah tersebut meski interaksi kedua militer sejauh ini ramah.

"Sangat jelas bahwa perasaan China-Jepang saat ini terjadi di tengah deretan perdagangan yang sedang berlangsung antara Beijing dan Washington, dan (Perdana Menteri Shinzo) Abe mungkin menggunakan itu untuk menciptakan posisi tawar yang lebih kuat untuk dirinya sendiri dengan saudara laki-lakinya di Amerika," ujarnya mengacu pada pemimpin Amerika.

"Hubungan bilateral yang mencair antara China dan Jepang didorong oleh kepentingan ekonomi Tokyo, bukan ketulusan," kata Li. "Beijing memahami bahwa kehadiran militer (Angkatan Laut Jepang) dimaksudkan sebagai pertunjukan signifikansi geopolitiknya di kawasan Asia-Pasifik."

China telah mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan dan bersengketa dengan Taiwan, Filipina, Vietnam, Brunei, dan Malaysia. Jepang dan Amerika Serikat tidak terlibat dalam sengketa, namun menghendaki kebebasan bernavigasi di kawasan internasional di wilayah tersebut.

Beijing dan Tokyo bersengketa atas kepulauan di Laut China Timur. China mengklaim kepulauan yang mereka namai Diaoyu. Sedangkan Jepang mengklaim dengan nama Kepulauan Senkaku. 

Credit sindonews.com

Begini Ancaman Beijing saat Kapal Perang China-AS Nyaris Tabrakan

Foto kapal perang China mendekati kapal perang Amerika Serikat yang nyaris tabrakan di Laut China Selatan akhir September 2018. Foto/Gcpatain.com

HONG KONG - Kapal perang China dan kapal perang Amerika Serikat nyaris bertabrakan di Laut China Selatan akhir September lalu. Kapal perang Washington terpaksa mengubah jalur setelah dapat ancaman keras dari kru kapal perang Beijing.

Ancaman itu terungkap dari Sebuah transkrip komunikasi radio antar-kru kedua kapal perang yang dirilis South China Morning Post, Senin (5/11/2018). Transkrip itu diperoleh dari Kementerian Pertahanan Inggris.

Kapal perang 052C destroyer kelas Luyang II Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China menantang kapal perang USS Decatur kelas Arleigh Burke Angkatan Laut AS yang sedang patroli kebebasan navigasi di dekat Kepulauan Spratly. Saat itu, kapal perang Beijing mendekat dalam jarak 45 yard atau sekitar 41 meter dari kapal Amerika dan bisa bertabrakan jika kapal Amerika tak mengubah jalur.

"Kapal China mendekati USS Decatur dalam manuver tidak aman dan tidak profesional di sekitar Gaven Reef di Laut China Selatan, di mana ia terlibat dalam serangkaian manuver yang semakin agresif disertai dengan peringatan terhadap Decatur untuk pergi," kata Armada Pasifik AS dalam sebuah pernyataan. Pernyataan itu membenarkan bahwa USS Decatur terpaksa mengubah arah untuk menghindari tabrakan.

Sedangkan transkrip komunikasi radio antara kru kedua dua kapal perang berisi ancaman keras dari kru Angkatan Laut Beijing.

"Anda berada di jalur yang berbahaya," kata kru kapal perang China dalam rekaman tersebut. "Jika Anda tidak mengubah arah, (Anda) akan menderita konsekuensi."

"Kami sedang melakukan perjalanan yang tidak bersalah," jawab kru kapal USS Decatur.

Dalam sebuah video tentang insiden itu, seorang pelaut Angkatan Laut AS yang tidak dikenal terdengar mengatakan, "Kapal China sedang berusaha mendorong kita keluar dari jalur."

Collin Koh, seorang peneliti di S. Rajaratnam School of International Studies mengatakan video tentang insiden kedua kapal perang itu kurang jelas. Namun, kata dia, ada fender kapal yang dikerahkan dari dek. "Spatbor dirancang untuk mengurangi dampak kinetik tabrakan, penyebaran (fender) jelas merupakan indikasi kesiapan untuk kemungkinan semacam itu," ujarnya.

Ankit Panda, seorang ahli kebijakan luar negeri yang merupakan editor senior di The Diplomat, menyebut insiden itu sebagai upaya paling langsung dan berbahaya Angkatan Laut PLA untuk mengganggu navigasi Angkatan Laut AS yang sah di Laut China Selatan hingga saat ini.

Pertemuan yang tidak aman atau tidak profesional antara Angkatan Laut kedua negara itu sudah tercatat belasan kali sejak dua tahun lalu. "Kami telah menemukan catatan 19 interaksi tidak aman dan/atau tidak profesional dengan China dan Rusia sejak 2016 (18 dengan China dan satu dengan Rusia)," kata Nate Christensen, juru bicara Armada Pasifik AS, baru-baru ini kepada CNN. 

Credit  sindonews.com

Hasil pemilihan sela di Myanmar "pelajaran" bagi partai Suu Kyi

Penasehat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi berdiri di sebelah bendera nasional Australia dan Myanmar di Gedung Parlemen di Canberra, Australia, Senin (19/3/2018). (AAP/Mick Tsikas/via REUTERS)

Yangon (CB) - Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi diperkirakan meraih hanya tujuh dari 13 kursi dalam pemilihan sela, kata juru bicara pada Ahad.

Juru bicara tersebut juga mengakui bahwa partai berkuasa di Myanmar itu perlu berbuat lebih banyak bagi pemilih dari kelompok suku kecil.

Pemungutan suara itu, yang diselenggarakan pada Sabtu, tidak akan mengubah keseimbangan kekuasaan tetapi dipandang sebagai ujian awal menjelang pemilihan umum pada 2020, menurut Reuters melaporkan.

Peraih Hadiah Nobel Suu Kyi berjanji mengakhiri konflik etnis, yang telah berlangsung beberapa dasawarsa, sebagai prioritas utama pemerintahannya, tetapi pembicaraan perdamaian terhenti dan pertempuran meningkat.

"Kami kehilangan lima dari enam kursi di kawasan suku. Orang di kawasan itu tidak puas dengan kinerja kami mengenai proses perdamaian," kata juru bicara NLD Myo Nyut, yang berbagi pemahaman tentang hasil yang diraih partai itu menjelang pengumuman resmi komisi pemilihan.

"Hasil ini adalah pelajaran bagi kami, Kami akan membuat strategi untuk masing-masing daerah pemilihan pada pemilihan mendatang."

Suu Kyi memimpin pemerintahan sipil Myanmar sejak menang dengan suara mayoritas di majelis rendah dan tinggi parlemen dalam pemilihan tahun 2015 yang mengakhiri kekuasaan militer selama beberapa dekade.

Tetapi dia harus berbagai kekuasaan dengan tentara, yang secara otomatis menguasai 25 persen kursi parlemen berdasarkan konstitusi yang dirancang militer.

Pemungutan suara pada Sabtu termasuk kursi-kursi di badan legislatif negara dan regional, dan juga parlemen nasional di ibu kota Myanmar, Naypyitaw.

NLD menang di sebagian besar wilayah tengah, tempat etnis Bamar penganut Buddha sebagai mayoritas, dalam pemungutan suara pada Sabtu.

Di negara bagian Kachin, Myanmar utara, NLD berada di posisi ketiga dalam pemilihan suara Majelis Tinggi yang telah dimenanginya tahun 2015.

Pada Sabtu, kursi di ibu kota negara bagian Myitkyina dimenangi Uni Solidaritas yang bersekutu dengan militer dan Partai Pembangunan, dengan beberapa partai etnis Kachin yang sebelumnya ingin memisahkan diri memberikan dukungan kepada Partai Pembangunan Kachin (KDP), yang berada di posisi kedua.

Gumgrawng Awng Hkam, calon KDP, kepada Reuters mengatakan prihatin bahwa sejumlah besar suara dari daerah yang berada di bawah kendali militer di kota itu tampaknya mendukung partai saingannya, yang didukung militer.

Credit  antaranews.com

Trump Buka Peluang 'Ubah' Kabinetnya

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan negaranya akan mengajukan calon duta besar baru untuk PBB. Ia juga menyatakan membuka ruang merombak kabinetnya. (REUTERS/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan negaranya akan mengajukan calon duta besar baru untuk PBB. Pencalonan diajukan setelah Duta Besar AS untuk PBB saat ini Nikki Halley pada 9 Oktober lalu menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya pada akhir tahun nanti.

Trump mengatakan pengumuman nama yang akan dicalonkan tersebut kemungkinan akan dilakukan pekan ini.

"Akhir pekan ini," katanya seperti dikutip dari Reuters, Selasa (6/11).


Selain akan mengumumkan calon duta besar tersebut, Trump juga membuka kemungkinan akan melakukan perombakan terhadap susunan kabinetnya. Ia tidak menjelaskan secara rinci, kapan perombakan tersebut akan dilakukan.

"Tidak ada batasan waktu," katanya.

Trump mengatakan sebenarnya sangat suka atas sebagian besar anggota kabinet yang dimilikinya. Menurutnya, banyak anggota kabinet yang dipimpinnya memiliki bakat dan kemampuan baik.





Credit  cnnindonesia.com

Jelang Pemilihan Kongres AS, Obama-Trump Saling Serang

Ilustrasi pemilihan umum di Amerika Serikat. (REUTERS/Jonathan Drake)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump dan mantan Presiden Barack Obama saling melontarkan pernyataan terhadap masing-masing partai, menjelang kampanye pemilihan Kongres Amerika Serikat yang akan berlangsung Selasa (6/11) besok.

Selama akhir pekan kemarin, Trump menggembar-gemborkan prestasi Partai Republik, dalam membantu mendorong perekonomian Negeri Paman Sam selama setahun terakhir. Hal itu dilakukan dalam kampanye di Georgia dan Tennessee.

Trump juga turut menyerang Partai Demokrat dengan menyampaikan kekhawatiran soal keberlangsungan program pengawasan ketat terhadap wilayah perbatasan mereka dan para pendatang.


Dia juga kembali mengangkat isu imigrasi, salah satu fokusnya sejak kampanye pemilihan presiden 2016 lalu. Dalam kampanye-kampanyenya beberapa hari terakhir, Trump kembali menyatakan ratusan ribu imigran yang berada di perbatasan AS-Meksiko merupakan ancaman bagi Negeri Paman Sam.


"Kalian lihat pagar kawat berduri telah dipasang. Itu kawat berduri, ya, kita punya pagar kawat berduri (di perbatasan). Kalian tahu kenapa? Karena kami tidak akan membiarkan orang-orang itu (imigran) menyerang negara kita," kata Trump.

Presiden AS ke-45 itu juga mengklaim Partai Demokrat memaksa para imigran yang mayoritas berasal dari negara Amerika Tengah itu datang ke perbatasan AS merujuk pada teori konspirasi tentang kelompok imigran.

"Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana menurut Anda semua mereka (gelombang imigran) bisa terbentuk?"

Trump dikabarkan berfokus memenangkan Partai Republik di negara-negara bagian yang merupakan lumbung suaranya pada pilpres 2016 lalu. Setelah Georgia dan Tennessee, Trump juga akan mengunjungi Ohio, Indiana, dan Missouri.


Sementara itu, dalam kampanyenya di Indiana dan Illinois, Obama mengecam Partai Republik karena berulang kali berdusta tentang upaya menghapus Obama Care, Undang-Undang Perlindungan Pasien dan Biaya Kesehatan Terjangkau.

Obama juga menuduh Trump berupaya memicu ketakutan di antara para pendatang, terutama yang tengah berupaya masuk AS melalui perbatasan dengan Meksiko.

Presiden AS Ke-44 itu bahkan menuding Trump dan mayoritas anggota Kongres dari Partai Republik adalah orang-orang yang korup.

"Amerika saat ini tengah berada dalam persimpangan," kata Obama di Indiana seperti dikutip CNN. "Karakter bangsa kita dipertaruhkan di kotak suara (besok)."

Dalam kampanyenya tersebut, dia juga merespons retorika Trump selama ini terkait imigran dengan menganggap Partai Republik telah memicu ketakutan terkait wabah Ebola pada pemilihan Kongres 2014 lalu.


"Karena ketika mereka (Partai Republik) mencoba mengalihkan perhatian Anda dengan semua hal ini, mereka merampok Anda di tengah kebutaan," kata Obama kepada para pendukungnya di Gary.

"Mereka akan seperti: Lihat, Lihat! Karavan (imigran). Dan mereka akan memberlakukan pemotongan pajak kepada rekan-rekan jutawan mereka. Mereka juga akan seperti: 'Lihat, Lihat! Apa pun hal itu adalah menakutkan!' dan mereka akan menyabotase Anda. Anda tidak boleh lengah."



Credit  cnnindonesia.com

Taliban Berjanji Hadiri Pertemuan Damai di Rusia

Kelompok militan Taliban telah mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap kantor PBB di luar kota Herat, Afghanistan barat.

Foto: ap

Presiden Afghanistan Ashraf Ghani telah menolak undangan Rusia.

CB, PESHAWAR -- Salah seorang anggota senior Taliban mengatakan mereka akan menghadiri pertemuan damai di Rusia. Pernyataan ini muncul setelah Amerika Serikat (AS) dan pemerintah Afghanistan menyatakan tidak akan menghadiri pertemuan tersebut.

"Mayoritas pemimpin tertinggi kami menunjukan niatan untuk berpartisipasi dalam pembicaraan damai di Moskow meski ada beberapa di antara mereka keberatan dan mengatakan pembicaraan itu tidak akan memberikan manfaat di Afghanistan," kata salah satu anggota Taliban, Senin (5/11).

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan secara resmi mereka tidak menyetujui untuk ambil bagian dalam pertemuan itu. Rusia mengundang 12 negara dan Taliban. Tapi AS dan pemerintah Afghanistan yang mereka dukung menolak undangan tersebut.

Perwakilan dari Iran, Cina, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan menyatakan akan menghadiri undangan itu. Pertemuan yang digelar Moskow itu akan meningkatkan peran Rusia di Afghanistan setelah berpuluh-puluh tahun yang lalu mencoba menguasai negara tersebut.

Mereka berencana membawa investasi, menjalankan diplomasi dan melakukan pendekatan kultural dengan bantuan sedikit pasukan yang akan mendukung pemerintahan pusat. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani telah menolak undangan tersebut.

Menurut Ghani, setiap pembicaraan dengan Taliban harus dipimpin oleh pemerintahan Afghanistan. Lima delegasi Taliban yang dipimpin Sher Mohammad Abbas Stanakzai, kepala dewan politik Taliban di Qatar akan menghadiri undangan Rusia itu.

Walaupun pemerintah Afghanistan tidak akan menghadiri pembicaraan di Moskow, tapi anggota High Peace Council (HPC), organisasi perdamaian di Afghanistan berencana untuk menggelar pertemuan dengan Taliban. Pemerintah AS menyatakan mereka yakin semua negara harus mendukung dialog langsung antara pemerintah Afghanistan dan Taliban.

Hubungan diplomatik antara AS dengan Taliban semakin membaik, terutama setelah utusan khusus pemerintah AS untuk perdamaian Afghanistan Zalmay Khalilzad bertemu dengan pemimpin Taliban pada bulan lalu. "Kami sudah menjelaskan tidak ada pemerintahan, termasuk Rusia, yang bisa menggantikan pemerintahan Afghanistan untuk melakukan negosiasi langsung dengan Taliban," kata pernyataan AS.

Credit  republika.co.id

Lebanon tak buat kemajuan ke arah diakhirinya krisis pembentukan pemerintah

Bintang film Salma Hayek bertemu dengan para pengungsi Suriah saat ia berkunjung bersama UNICEF ke kamp pengungsian di Lembah Bekaa, Lebanon, Sabtu (25/4). (REUTERS/Sebastian Rich/UNICEF/)

Beirut, Lebanon (CB) - Upaya untuk menembus krisis berbulan-bulan mengenai pembentukan pemerintah di Lebanon melambat pada Ahad (4/11), kata saluran televisi Channel NBN.

"Tidak jelas apakah akan ada kemajuan mengenai ini atau tidak dengan tak-adanya calon Perdana Menteri Saaf Al-Hariri --yang pergi ke Paris untuk alasan pribadi," katanya.

Saad Al-Hariri telah menghadapi bermacam rintangan dalam upayanya membentuk pemerintah persatuan nasional 30-anggota akibat pertikaian di kalangan politisi mengenai perwakilan Partai Kristen utama dan sekte Druze.

Beberapa hari lalu, Lebanon mampu membersihkan penghalang utama setelah pemimpin Pasukan Lebanon (LF) Samir Geagea mengatakan ia menerima tawaran Saad untuk menjamin empat kursi buat LF.

Sementara itu, perwakilan Druze akan diselesaikan dengan memberi dua portofolio kepada Partai Sosialis Progresif (PSP), yang dipimpin oleh Anggota Parlemen Walid Jublatt dan satu menteri ketiga Druze akan memperoleh dukungan secara konsensus.

Namun, satu penghalang masih ada.

Anggota Parlemen dari kubu Sunni dari luar Gerakan Masa Depan, yang dipimpin Saad, telah menuntut untuk memiliki wakil setidaknya satu kursi di pemerintah, namun Saad menolak tuntutan tersebut sedangkan Hizbullah telah berkeras agar itu diterima.

Penyelesaian belum ditemukan mengenai masalah tersebut.

Credit  antaranews.com

'Bapak Taliban' Dimakamkan, Jalan di Pakistan bak Lautan Pelayat

Ribuan pelayat hadiri pemakaman ulama terkenal Pakistan Maulana Samiul Haq yang dijuluki 'Bapak Taliban', pada hari Minggu (4/11/2018). Foto/REUTERS/Faisal Mahmood

ISLAMABAD - Ulama terkenal Pakistan Maulana Samiul Haq yang dijuluki sebagai "Bapak Taliban" telah dimakamkan hari Minggu setelah dibunuh 2 November lalu. Puluhan ribu pelayat membanjir jalan-jalan di Akhora Khattak, barat laut Islamabad, untuk menghadiri pemakaman ulama tersebut.

Maulana Samiul Haq ditikam hingga tewas di rumahnya di Rawalpindi. Laporan lain menyebut, dia ditembak mati orang tak dikenal saat sopir yang juga pengawalnya sedang keluar rumah.

"Dia sedang beristirahat di kamarnya saat Asar, ketika sopir sekaligus pengawalnya keluar selama 15 menit," kata putra korban, Maulana Hamid ul-Haq yang dikutip Geo TV.

Ketika pengawal pulang, dia menemukan ulama itu sudah berada dalam genangan darah. Sedangkan keponakan korban, Mohammad Bilal mengatakan kepada Reuters bahwa pamannya ditemukan dengan luka tikaman dan tembak.

Para pendukung yang sebagian besar berpakaian putih dijaga oleh polisi bersenjata ketika peti jenazahnya dibawa melewati kerumunan besar untuk pemakaman. Laporan media setempat menyebut jumlah pelayat yang memenuhi jalan mencapai puluhan ribu orang.

Murid-murid korban, termasuk anggota Taliban Afghanistan dan warga lokal ikut membanjiri jalan-jalan untuk bisa sedekat mungkin dengan tubuh korban sebelum dimakamkan.

Menurut BBC, unit penjinak bom telah mensterilkan kuburan sebelum Haq dimakamkan di kampung halamannya di Akora Khattak. Para pembunuh masih bebas karena tidak ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu.

Ulama 80 tahun itu tercatat sebagai tokoh terkemuka. Dia menjadi andalan pemerintah Afghanistan untuk membujuk kelompok Taliban melakukan pembicaraan damai.

Haq juga dikenal sebagai tokoh politik dan agama terkemuka di Pakistan. Dia pernah menjadi anggota Senat Pakistan periode 1985 hingga 1991 dan periode 1991 hingga 1997.

Selain itu dia adalah kepala Darul Uloom Haqqania, salah satu madrasah (seminari) terbesar dan paling berpengaruh di Pakistan yang berlokasi di Akora Khattak, Khyber Pakhtunkhwa. Di madrasah itulah, pendiri Taliban; Mullah Omar, pernah bersekolah.

Kematiannya terjadi di tengah protes nasional oleh kelompok-kelompok Islamis yang marah oleh putusan Mahkamah Agung karena membebaskan wanita non-Muslim; Asia Bibi, atas tuduhan penistaan agama Islam. 

Credit  sindonews.com

Ulama Pakistan yang Dijuluki 'Bapak Taliban' Dibunuh

Maulana Sami ul-Haq, ulama Pakistan yang dijuluki sebagai Bapak Taliban dibunuh di rumahnya di Rawalpindi, Jumat (2/11/2018). Foto/REUTERS

ISLAMABAD - Ulama Pakistan, Maulana Sami ul-Haq, yang dijuluki sebagai "Bapak Taliban" tewas dibunuh di Kota Rawalpindi. Dia sejatinya tokoh yang diandalkan pemerintah Afghanistan untuk membujuk Taliban untuk bersedia berunding damai.

Ada dua laporan yang berbeda terkait kematian Haq. Anggota keluarganya mengatakan bahwa ulama itu ditikam beberapa kali hingga tewas. Laporan lainnya menyatakan korban ditembak mati.

Belum ada pihak maupun kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan "Bapak Taliban" ini. Motif serangan juga belum jelas.

Haq adalah kepala madrasah Haqqania di utara Pakistan, di mana banyak anggota Taliban—termasuk pendiri kelompok itu; Mullah Omar—telah belajar di sana.

Putra korban, Maulana Hamid ul-Haq mengatakan bahwa ayahnya ditikam beberapa kali di rumah yang dimilikinya di Rawalpindi.

"Dia sedang beristirahat di kamarnya selama waktu Ashar ketika sopir sekaligus pengawalnya keluar selama 15 menit," kata Hamid seperti dikutip Geo TV, Sabtu (3/11/2018).

"Ketika dia kembali, dia menemukan Maulana Sami ul-Haq tewas di tempat tidurnya dan tubuhnya berlumuran darah," ujarnya.

Sementara itu, keponakan Haq, Mohammad Bilal mengatakan pada Reuters bahwa pamannya ditemukan dengan luka tikaman dan tembakan di rumahnya di pinggiran Islamabad.

Para pejabat Afghanistan baru-baru ini meminta ulama yang diyakini berusia 80-an tahun itu untuk membantu meyakinkan Taliban agar memulai perundingan damai.

Korban adalah mantan senator yang menjalankan faksi partai Jamiat Ulama-e-Islam dan dekat dengan partai pendukung Perdana Menteri Imran Khan.

Khan saat ini sedang melakukan kunjungan resmi ke Beijing, tetapi kantornya mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia mengutuk pembunuhan itu dan telah memerintahkan penyelidikan.

Pembunuhan terhadap ulama terjadi pada saat kekacauan terjadi di Pakistan, di mana protes pecah di sejumlah kota setelah pembebasan Asia Bibi, seorang wanita Kristen yang dijatuhi hukuman mati atas tuduhan penistaan agama. 

Credit  sindonews.com

Referendum Kaledonia Baru, Kelompok Pro Kemerdekaan Kalah

Unjuk rasa kelompok pro kemerdekaan di Kaledonia Baru. (AFP Photo/Fred Payet)

Jakarta, CB -- Jajak pendapat (referendum) untuk menentukan nasib Kaledonia Baru digelar pada Minggu (4/11) pekan lalu. Hasilnya, lebih dari setengah warga masih ingin wilayah itu menjadi koloni Prancis.

Dilansir CNN, Senin (5/11), hasil jajak pendapat memperlihatkan 56 persen warga memilih tetap berada di bawa kendali Prancis. Sedangkan 44 persen penduduk ingin merdeka.

Jumlah peserta referendum mencapai 175 ribu orang. Mereka yang menolak adalah warga yang bermukim di Provinsi Utara dan Kepulauan Kesetiaan. Sedangkan warga di Provinsi Selatan, yang kebanyakan merupakan orang Eropa memilih tetap berada di bawah pemerintahan Prancis. Namun, mereka diberi kesempatan mengulang referendum dua tahun lagi jika disetujui oleh pemerintah setempat.


Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan menghormati hasil jajak pendapat di Kaledonia Baru. Dia lega karena sebagian besar penduduk masih memilih untuk bergabung dengan Prancis.


"Ini adalah tanda mereka masih yakin dengan Prancis, baik dalam soal nilai-nilai dan masa depan. Semua orang bisa merasakan dan berbagi kebanggaan ini," kata Macron.

Hal ini juga menunjukkan perjuangan dan propaganda kemerdekaan selalu digaungkan oleh kelompok etnis Kanak belum berhasil meyakinkan suku lain. Padahal mereka selalu menyandarkan perjuangannya berdasarkan sejarah.


Sempat terjadi aksi perusakan selepas referendum digelar. Namun, kejadian itu dapat diredam aparat setempat.

Kelompok Front Pembebasan Nasional dan Sosialis Kanak (FLNKS) sempat terlibat perang dengan pasukan pemerintah Prancis. Namun, kedua belah pihak meneken perjanjian untuk menggelar tiga referendum. Kesempatan jajak pendapat yang tersisa tersedia pada 2020 dan 2022. FLNKS adalah salah satu kelompok yang mendukung gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM).


Jika Kaledonia Baru merdeka, kemungkinan akan berdampak kepada sejumlah kepulauan lain di kawasan Pasifik. Antara lain Samoa Amerika Serikat, Polynesia Prancis, Guam (AS), Pitcairn (Inggris) dan Tokelau (Selandia Baru). Semua daerah itu masuk dalam daftar Kawasan Tanpa Pemerintahan Mandiri Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).





Credit  cnnindonesia.com

Sudan terima penengahan Sudan Selatan di wilayah perbatasan

Wakil Presiden Sudan Hassabo Mohamed Abdul-Rahman. (SUNA)

Khartoum (CB) - Sudan untuk pertama kali menerima penengahan pemimpin Sudan Selatan dalam pembicaraan perdamaian atas daerah perbatasan begolak Sudan di Kordofan Selatan dan Nil Biru, kata pejabat Sudan pada Minggu.

Sudan sebelumnya menuduh tetangga selatannya memicu kerusuhan di dua wilayah itu, tempat pemberontak terus melawan pemerintahan Khartoum bahkan sesudah sebagian besar wilayah tempat mereka berjuang beberapa dasawarsa menjadi Sudan Selatan merdeka pada 2011.

Pemerintah Sudan mengumumkan gencatan senjata sepihak di kedua wilayah itu serta di wilayah Darfur, Sudan barat, yang bermasalah sejak 2015 dan pertempuran telah surut. demikian Reuters melaporkan.

Ibrahim al-Sadiq, juru bicara partai berkuasa di Sudan, menyatakan Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir, memulai pembicaraan dengan unsur dari Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM) di Kordofan Selatan dan Nil Biru untuk penyelesaian secara damai.

Pembicaraan perdamaian di bawah perlindungan Afrika Bersatu diperkirakan berlangsung di ibukota Ethiopia, Addis Ababa, pada pertengahan Desember, katanya.

"Perdamaian adalah pilihan strategis bagi pemerintah Sudan dan karena itu, pemerintah menyetujui penengahan Presiden Sudan Selatan Salva Kiir," kata Sadiq.

Ribuan orang tewas dalam perang saudara di Sudan, termasuk di Darfur, tempat pemberontak berperang melawan pemerintahan Presiden Omar Hassan al-Bashir sejak 2003.

Pemerintah Kiir dan kelompok utama pemberontak Sudan Selatan menandatangani kesepakatan perdamaian pada September di Khartoum untuk mengakhiri perang saudara di negara itu sesudah 2013.

Credit  antaranews.com

Wali Kota AS Tewas dalam Serangan di Afghanistan

Ilustrasi pasukan AS di Afghanistan. (Reuters/Goran Tomasevic)

Jakarta, CB -- Brent Taylor, Wali Kota North Ogden, Utah, dilaporkan tewas ketika satu anggota komando Afghanistan melepaskan tembakan ke arah pasukan Amerika Serikat di Kabul, Afghanistan pada akhir pekan lalu.

Seorang perwakilan dari militer AS di Afghanistan, Spencer Cox, mengonfirmasi kabar ini melalui akun Twitter dan Facebook pribadinya, Minggu (4/11).

"Saya benci ini. Saya tak bisa berkata apa-apa. Saya cinta Wali Kota Taylor, istrinya yang hebat, Jennie, dan ketujuh anaknya yang manis. Utah berduka untuknya hari ini," tulisnya.


Berdasarkan keterangan dalam situs kota North Ogden, Taylor mengambil cuti untuk mengabdi dalam Garda Nasional Utah.


"Dia adalah pria terbaik dengan kemampuan melihat potensi dan kemungkinan dari segala sesuatu di sekitarnya. Dia patriotis hingga akar dan menjadi contoh bersinar dari apa yang seharusnya ada pada politikus Amerika," demikian pernyataan dalam situs tersebut.

Juru bicara NATO di Afghanistan, Debra Richardson, mengatakan bahwa pelaku penembakan pada Sabtu itu diduga adalah anggota Pasukan Pertahanan dan Keamanan Nasional Afghanistan.

"Pelaku langsung dibunuh oleh pasukan Afghanistan lainnya," ujar Richardson sebagaimana dikutip New York Times.


Serangan semacam ini sudah dua kali terjadi dalam kurun waktu kurang dari dua pekan. Pada 22 Oktober lalu, seorang anggota komando Afghanistan menembak anggota koalisi NATO pimpinan AS di Provinsi Herat, menewaskan satu orang dan melukai dua lainnya.

Serangan dari lingkaran dalam ini sudah lama menjadi problematika dalam pasukan koalisi di Afghanistan. Puncak dari serangan ini terjadi pada 2012, ketika 61 tentara koalisi tewas akibat serangan semacam ini.

Gempuran pada akhir pekan ini pun menambah ketidakpercayaan AS terhadap sekutu di Afghanistan.




Credit  cnnindonesia.com

Pejabat keamanan Libya lolos dari upaya pembunuhan

Seorang anggota keamanan memeriksa lokasi serangan bunuh diri di komisi elektoral di Tripoli, Libya, Rabu (2/5/2018). (REUTERS/Ismail Zitouny/)

Tripoli, Libya (CB) - Wakil Komandan Pasukan Keamanan Kota Sirte, Libya, Ali Erfeda, pada Ahad (4/11) menderita luka parah dalam upaya pembunuhan oleh beberapa pria tak dikenal yang bersenjata di Kota Khoms di bagian barat Libya.

Taha Hadid, Juru BIcara Pasukan Keamanan, mengatakan wakil komandan itu segera dibawa ke rumah sakit.

Hadid membenarkan bahwa dinas keamanan Khoms segera memulai penyelidikan mengenai peristiwa tersebut guna menemukan orang yang bertanggung-jawab, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin pagi.

Pemerintah yang didukung PBB membentuk Pasukan Keamanan Sirte untuk memerangi gerilyawan IS di Kota Sirte, yang terletak sekitar 450 kilometer di sebelah timur Ibu Kota Libya, Tripoli.

Pasukan pemerintah menguasai kota pantai itu dan mengalahkan gerilyawan pada Desember 2016, setelah hampir delapan bulan pertempuran sengit.

Credit  antaranews.com

Netanyahu Setuju Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina

Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu.

Foto: Ronen Zvulun/Pool Photo via AP

Netanyahu bergeming menyikapi aksi protes terhadap rencana ini.

CB, YERUSSALEM— Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi lampu hijau untuk memuluskan aturan baru terkait hukuman mati bagi tahanan Palestina. Sebelumnya, aturan ini dibahas oleh koalisi antarkubu di Parlemen Israel.


Berdasarkan lansiran dari Palestinian News Network pada Selasa (6/11), Netanyahu mengizinkan anggota Partai Likud untuk mendukung pelaksanaan hukuman mati bagi tahanan Palestina.

Sebelumnya, aturan itu digagas oleh politisi Israel Yisrael Beiteinu. Namun aturan tersebut mendapat pertentangan dari Menteri Tentara Israel Avigdor Lieberman.


Sebagai catatan, pengadopsian hukuman eksekusi mati bagi tahanan Palestina rentan memunculkan tanda tanya dari komunitas internasional.


Israel dianggap sudah siap berhadapan dengan berbagai institusi dunia yang fokus di bidang hak asasi manusia.


Aturan yang disahkan Parlemen Israel ini mendatangkan banyak pertanyaan. Khususnya mengenai dampaknya terhadap keluarga tahanan Palestina.


Langkah ini juga disebut-sebut akan sangat membahayakan bagi para tahanan dan keluarga mereka. Sayangnya pemerintah Israel terkesan abai atas protes lembaga internasional mengenai aturan baru ini. 

Credit  republika.co.id

Uni Eropa Menolak Dukung Sanksi untuk Iran

Bendera Uni Eropa.

Foto: EPA/Patrick Seeger

AS memberlakukan sanksi sektor perminyakan dan perbankan kepada Iran.

CB, PARIS -- Komisioner Hubungan Ekonomi Uni Eropa Pierre Moscovici mengatakan Uni Eropa menentang keputusan Amerika Serikat (AS) memberlakukan kembali sanksi di sektor perminyakan dan perbankan kepada Iran. Sanksi itu diberlakukan pada hari ini, 5 November 2018 sesuai dengan pernyataan Presiden AS Donald Trump sebelumnya.

"Uni Eropa tidak menyetujuinya," kata Moscovici, kepada radio Prancis, Franceinfo, Senin (5/11).

Pemerintah AS memutuskan untuk mengembalikan hukum yang diterapkan kepada Iran. Sebelumnya sanksi tersebut dicabut setelah Presiden AS sebelumnya Barack Obama menandatangani kesepakatan nuklir Iran pada tahun 2015.

Iran sudah menyatakan akan membalas AS atas keputusan mereka tersebut. Kepala komandan Garda Revolusi Iran Mayor Jendral Mohammad Ali Jafari mengatakan Iran akan memberikan perlawanan terhadap sanksi yang diberikan AS. Jafari mengatakan sanksi disektor minyak ini sebagai perang psikologis.

"Amerika meluncurkan perang psikologis dan ekonomi dalam upaya terakhir mereka, tapi plot dan rencana Amerika atas sanksi ini akan dikalahkan melalui perlawanan yang terus dilakukan," kata Jafari dalam perayaan pengepungan Kedutaan Besar AS pada tahun 1979, di stasiun televisi Iran.

Sementara itu, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan sanksi Trump ke negaranya akan mendapat tantangan dari berbagai negara di seluruh dunia. AS memberlakukan sanksi yang ditujukan kepada sektor perminyakan dan perbankan Iran mulai 5 November.

"Dunia menentang setiap keputusan yang dibuat oleh Trump, tujuan Amerika adalah membangun kembali dominasi yang pernah mereka miliki tapi gagal, Amerika telah dikalahkan oleh Republik Islam Iran lebih dari 40 tahun yang lalu," kata Khamenei.

Khamenei mengatakan AS mencoba mendapatkan dominasi mereka di Iran sebelum 1979. Menurutnya AS telah gagal meraih tujuan mereka tersebut setelah revolusi pada tahun 1979 di mana rakyat Iran mengguling pemerintahan Shah yang didukung AS.

Pada Sabtu (3/11), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji Trump atas sanksi yang diberlakukan kepada musuh bersama mereka. Netanyahu mengatakan sanksi sangat dibutuhkan saat ini. "Terimakasih Presiden Trump, atas pergerakan bersejarah ini, sanksi ini sangat dinantikan," kata Netanyahu.

Sanksi AS yang ditujunkan untuk sektor minyak dan perbankan diberlakukan hari ini, Ahad (4/11). Sanksi tersebut sebagai upaya AS untuk mengendalikan pengembangan nuklir dan rudal Iran. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Iran sudah mengeluarkan pernyataan tentang sanksi ini.

“Tidak ada ruang untuk memiliki kekhawatiran. Kami harus menunggu dan melihat bahwa AS tak akan dapat melakukan tindakan apapun terhadap bangsa Iran yang besar dan berani,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Qassemi.

Credit  republika.co.id

Israel Senang Iran Dihajar Sanksi Terdahsyat AS

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Foto/REUTERS

TEL AVIV - Pada hari Senin (5/11/2018), putaran kedua sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Iran resmi berlaku. Israel menyambut dengan senang hati sanksi Washington yang sejauh ini jadi sanksi terdahsyat terhadap Teheran.

Sektor energi, ekpedisi, pembangunan kapal dan keuangan Iran menjadi target sanksi.

Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman menyambut paket baru sanksi anti-Teheran yang diperkenalkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Dia menggambarkan kebijakan Trump itu sebagai "pukulan kritis" terhadap posisi Republik Islam di Timur Tengah.

"Keputusan berani Presiden Trump adalah sea-change yang telah ditunggu-tunggu oleh Timur Tengah. Dalam satu langkah, Amerika Serikat sedang berurusan dengan pukulan kritis terhadap pertahanan Iran di Suriah, Lebanon, Gaza, Irak dan Yaman. Presiden Trump, Anda telah melakukannya lagi! Terima kasih," kata Lieberman.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan terima kasih kepada Trump. Sedangkan Noam Katz, yang menjabat sebagai Wakil Direktur Jenderal dan Kepala Diplomasi Publik di Kementerian Luar Negeri Israel, meminta negara lain untuk mendukung sanksi Washington.

"Israel mendukung sanksi AS terhadap Iran, negara-negara lain harus mendukungnya juga untuk mencegah ancaman Iran," kata Katz kepada wartawan, seperti dikutip Sputnik.

Israel prihatin dengan apa yang mereka sebut sebagai kehadiran militer Iran yang meningkat di Suriah. Para pejabat tinggi Tel Aviv juga khawatir terhadap pengaruh Teheran yang semakin meningkat di wilayah tersebut.

Republik Islam (nama resmi Iran) telah berkali-kali menepis tuduhan Israel tersebut. Teheran mengklaim hanya mengirim penasihat militer untuk melatih pasukan loyalis Presiden Suriah Bashar al-Assad yang sedang berperang melawan kelompok-kelompok teroris di negara itu.

Amerika Serikat memberlakukan sanksi baru terhadap sektor minyak Iran pada tanggal 5 November, dengan tujuan lain untuk mengurangi ekspornya menjadi nol. Pada saat yang sama, pemerintah AS telah memutuskan untuk memberikan keringanan kepada delapan negara yang akan memungkinkan mereka untuk tetap mengimpor minyak Iran jika mereka secara signifikan memangkas pembeliannya.

Sanksi baru Washington kali ini menargetkan lebih dari 700 entitas dan individu Iran. Kebijakan Trump ini tak lepas keluarnya AS dari kesepakatan nuklir internasional yang bernama resmi Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015.

Sekadar diketahui, Iran dan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Prancis, Inggris, Jerman dan China) menandatangani kesepakatan JCPOA pada 2015. Saat itu AS dipimpin Presiden Barack Obama.

Dalam perjanjian JCPOA 2015, Iran bersedia mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional.

Namun, sejak Trump menggantikan Obama kebijakan AS berubah drastis. Trump nekat menarik AS keluar dari JCPOA 2015 dan akan memberlakukan seluruh sanksi terhadap Iran yang telah dicabut. 

Credit  sindonews.com