CUPUMA

Rabu, 10 Oktober 2018

Kerja Sama Pinhantanas-UI Jadi Fondasi Industri Pertahanan

JAKARTA - Kerja sama antara pelaku industri dengan dunia akademis diyakini bakal menjadi fondasi kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Maka itu, Perkumpulan Industri Pertahanan Nasional (Pinhantanas) menandatangani nota kesepahaman atau Momerandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Indonesia (UI).

"Kami ingin bekerja sama dalam bidang penelitian dan pengembangan, pembuatan prototipe, hingga produksi," ujar Ketua Dewan Pengawas Pinhantanas, Connie Rahakundini Bakrie seusai penandatanganan MoU tersebut di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Senin (8/10/2018).

Dia mengatakan, kerja sama antara industri pertahanan nasional dan kampus akan membantu tegaknya Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, khususnya soal pengadaan Alpalhankam strategis. "Dan juga memperkuat kemampuan perkembangan teknologi perang kita," katanya.

Dia melanjutkan, kerja sama yang terjalin antara Pinhantanas sebagai pelaku industri dan Universitas Indonesia sebagai dunia akademis akan menguntungkan kedua belah pihak. Di samping itu, kerjasama itu diyakini memungkinkan Universitas Indonesia lebih cepat lagi mencapai targetnya sebagai kampus yang terdepan dalam applied science.

Pasalnya, tidak hanya kampus sebagai lembaga, mahasiswa dan dosen pengajar bisa terlibat langsung dalam proses penelitian dan pengembangan di dapur produksi industri pertahanan. "Akan ada banyak ilmu yang bisa diserap dari mitra industri pertahanan regional dan global," ujar Connie.

Sehingga lanjut dia, dunia akademis akan memperoleh manfaat berupa riset berteknologi tinggi serta laboratorium kelas dunia. Para peneliti juga bisa punya ruang praktik yang konkret. Ilmu akan bisa diterapkan, sehingga terwujud applied science, yaitu ilmu dan teknologi yang tepat guna, tidak berhenti sebatas proposal penelitian saja.

Sedangkan bagi Pinhantanas sebagai pelaku industri, manfaat kerja sama itu adalah tersedianya pasokan pikiran dan tenaga yang berkualitas. Sebagai salah satu mesin ekonomi, industri pertahanan tidak hanya menghasilkan lapangan kerja langsung, tapi juga menciptakan lapangan kerja di sektor lain yang membentuk bagian dari rantai pasokan.

Ada manfaat potensial lainnya yang juga bisa dirasakan, yakni pembentukan teknologi dan proses manufaktur sebagai modal dasar inovasi. Kemudian, ada potensi ekonomi Industri Pertahanan dalam negeri, yakni anggaran Pengadaan Dalam Negeri (PDN) 2014-2019 yang mencapai Rp15 triliun.

Diperkirakan juga 40% anggaran pertahanan dari Kementerian Pertahanan untuk pengadaan dalam negeri akan diserap oleh Industri Pertahanan Nasional. Alokasi anggaran sebesar itu akan juga bisa dirasakan dunia kampus yang bekerja sama dengan pelaku industri pertahanan.
"Kalau bisa, anggaran itu juga masuk ke fasilitas riset dan pengembangan kampus lewat proyek-proyek bersama dengan Pinhantanas," kata Connie.

Dia berpendapat, akan lebih bermanfaat bila anggaran PDN yang diserap oleh pelaku industri pertahanan nasional, disalurkan kembali ke laboratorium-laboratorium kampus mitra Pinhantanas. Ketimbang harus keluar ke fasilitas riset di luar negeri.

"Ini akan memperkecil potensi brain drain, atau larinya bakat-bakat berkualitas dalam negeri ke mancanegara," ucap Connie.

Sementara itu, Wakil Rektor bidang Riset dan Inovasi Universitas Indonesia, Rosari Saleh menegaskan bahwa kerja sama antar kampus dan Pinhantanas adalah wujud dukungan nyata pada kepentingan yang selaras dengan semangat meningkatkan serapan output industri dalam negeri, demi mengejar kemandirian industri pertahanan.

"Keberadaan Pinhantanas sendiri merupakan sebuah terobosan untuk mendukung kemandirian alutsista secara sinergis mengisi peluang-peluang yang belum bisa dipenuhi oleh badan-badan negara," kata Rosari dalam kesempatan sama.

Dia melanjutkan, sejauh ini dukungan terhadap Pinhantanas datang dari berbagai kalangan, bukan dari kampus saja. Tapi dari Menteri Pertahanan, Panglima TNI, DPR, hingga lembaga finansial seperti Askrindo dan perbankan.

Kerja sama itu juga diharapkan bisa mengatasi soal penelitian dan pengembangan. "Paradigma birokrasi dengan pola fiskal tradisional masih menganggap litbang sebagai unsur biaya dengan indikator kinerja berupa barang," kata Rosari.

Padahal sebenarnya, Kontribusi litbang yang paling dasar adalah menemukan kesalahan-kesalahan pokok yang harus dihindari sebelum memasuki fase produksi. Kontribusi litbang berikutnya adalah menemukan cara-cara optimalisasi sumber daya nasional yang dapat mencegah pengeluaran devisa dan lebih jauh lagi mencegah ketergantungan strategis.

Industri yang didukung oleh pemerintah dan lembaga akademis akan menciptakan industri pertahanan nasional yang dihormati di mata negara-negara lain mitra kerja sama. Di tingkat yang lebih lanjut, kerja sama Pinhantanas dan kampus akan memastikan teknologi pertahanan dalam negeri akan berkembang sesuai karakteristik khas Indonesia, karena sumber daya aset intelektualnya berasal dari bangsa sendiri, yang lebih mengerti kondisi kekhasan Indonesia.

Sekaligus juga menjamin semua aset intelektualnya milik Indonesia, mulai dari pemikiran, konsep, gagasan, hingga pelaksanaan. "Sehingga ketika kita berbicara di luar, kita bisa menyatakan dengan tegas bahwa inilah konsep dan produk industri pertahanan Indonesia yang mandiri," tuturnya.

Credit sindonews.com

Menteri Utama NSW di Australia Minta Kedatangan Migran Dikurangi

abc news

Permintaan kurangi imigran ini datang dari pejabat yang dulunya imigran Armenia.

CB Menteri Utama negara bagian New South Wales Gladys Berejiklian, negara bagian dengan penduduk terbanyak di Australia, mengatakan dia menghendaki agar migran baru yang datang dikurangi separuhnya. Berejiklian mengatakan hari Rabu (10/10/2018) bahwa pemerintah kewalahan membangun infrastruktur untuk melayani pertumbuhan penduduk tersebut.

Berejiklian — yang juga berasal dari keluarga migran Armenia — mengatakan meski negara bagiannya selalu terbuka dengan kedatangan migran baru, pemerintah Federal telah kehilangan kontrol atas masalah ini. "Saya ingin mengatakan kita harus menarik napas sejenak, karena tingkat kedatangan migran baru sudah terlalu banyak." katanya.

Sekitar 10 tahun lalu, ia mengaku sudah menerima sekitar 45 ribu orang per tahun. Dua tahun lalu yang datang sekitar 75 ribu orang, dan sekarang setiap tahun 100 ribu orang.

Berejiklian mengatakan selama ini New South Wales sudah menjadi 'negara bagian yang multibudaya yang bagus.' "Saya bangga, saya adalah bagian dari itu, dan saya ingin hal ini terus berlanjut."

Namun dari sisi jumlahnya, perlu untuk berhenti sambil menarik napas. "Kita harus memastikan bahwa kita memiliki kebijakan kependudukan yang solid yang melihat dimana saja penduduknya bertambah dan bagaimana kapasitasnya."

Peningkatan penduduk mempengaruhi infrastruktur

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan beberapa negara bagian memerlukan lebih banyak migran baru, namun dia bersimpati dengan Sydney dan Melbourne, dimana peningkatan penduduk telah menyebabkan berbagai masalah dengan infrastruktur yang ada.

"Kami ingin bekerja sama erat dengan negara bagian berkenaan dengan kebijakan kependudukan mereka, dan memastikan program migrasi pemerintah Federal senada dengan kebijakan mereka."

Menteri Utama NSW Berejiklian mengatakan pemerintahannya kewalahan membangun infrastruktur guna mendukung peningkatan jumlah penduduk seperti pembangunan sekolah dan rumah sakit.

"Saya menteri utama di negara bagian terbesar di Australia dan sampai sekarang kami tidak dilibatkan dalam masalah kependudukan." katanya.

Dalam reaksinya, ketua partai Buruh di NSW Luke Foley mengatakan komentar Berejiklian 'muncul tiba-tiba dari seorang menteri utama yang tidak bisa dianggap sebagia pemikiran serius.' "Jumlah penduduk Sydney naik dari 4 menjadi 5 juta selama pemerintahan ini. Mereka senang-senang saja."

Kata dia, ini perubahan pendapat dari Menteri Utama yang menurutny lebih disebabkan karena masalah politik yang dihadapinya selama beberapa minggu terakhir."

Credit republika.co.id

Bashar al Assad Tawarkan Amnesti Bagi Tentara Suriah yang Desersi

Presiden Suriah, Bashar al-Assad, bertemu dengan tentara Suriah saat mengunjungi Ghouta, Suriah, 18 Maret 2018. SANA/Handout via REUTERS

CB, Jakarta - Presiden Suriah, Bashar al Assad, menawarkan amnesti bagi tentara Suriah yang desersi atau mereka yang telah menghindari wajib militer.
Pemerintahan Bashar al Assad memberi mereka beberapa bulan untuk melapor tugas tanpa menghadapi hukuman.

Ketakutan akan wajib militer, dan hukuman potensial untuk menghindarinya atau karena desersi, sering dikutip oleh kelompok-kelompok bantuan sebagai salah satu alasan utama yang diberikan para pengungsi karena tidak ingin pulang ke rumah.
Dalam sebuah dekrit yang dikeluarkan Presiden Suriah Bashar al Assad melalui media sosialnya, mengatakan amnesti akan menutupi semua hukuman atas desersi di dalam atau di luar Suriah.

Presiden Suriah, Bashar al-Assad, bertemu dengan tentara Suriah saat mengunjungi Ghouta, Suriah, 18 Maret 2018. SANA/Handout via REUTERS
The National melaporkan, mengutip kantor berita SANA yang dikelola pemerintah Suriah, bahwa Bashar Al Assad telah mengeluarkan perintah amnesti tetapi mengatakan bahwa amnesti hanya akan berlaku jika desertir menyerahkan diri dalam waktu empat bulan untuk mereka berada di Suriah, dan enam bulan untuk mereka yang berada di luar negeri.

Puluhan ribu orang Suriah dicari negara karena tidak melapor dalam dinas militer atau meninggalkan kesatuan selama konflik panjang dan berdarah. Banyak ketakutan kembali ke Suriah karena ancaman penangkapan dan pemenjaraan.
Meskipun pengumuman amnesti sebelumnya, atau proses bagi orang untuk menenangkan pemerintah dengan membayar denda, banyak ketakutan bahwa amnesti tidak akan diterapkan dalam semua kasus.
Di bawah hukum militer Suriah, desertir dapat menghadapi bertahun-tahun penjara jika mereka meninggalkan dinas mereka dan tidak melapor dalam jangka waktu tertentu.

Presiden Bashar al-Assad berbincang dengan para tentara Suriah di sela waktu berbuka puasa di desa Marj al-Sultan, Damaskus, Suriah, 26 Juni 2016. Belum lama ini, tempat berbuka puasa tersebut telah direbut kembali oleh tentaranya di pinggiran Ghouta Timur di sebelah timur Damaskus. SANA via AP

Konflik Suriah yang pecah pada 2011 setelah protes massal terhadap kekuasaan Assad, yang pada akhirnya menyebabkan setengah juta kematian dan menarik kekuatan dunia dan regional.

Banyak tentara pergi, beberapa bergabung dengan para pemberontak dan yang lainnya melarikan diri dari pertempuran. Lebih dari setengah populasi sebelum perang meninggalkan rumah mereka. Sekitar 5 juta orang pergi ke luar negeri dan jutaan lainnya mengungsi di Suriah.Amnesti yang ditawarkan mencakup desersi, namun tidak diperuntukan bagi mereka yang melawan pemerintah Suriah atau bergabung dengan pemberontak, yang dianggap oleh rezim Bashar al Assad sebagai teroris.

Credit tempo.co

Tiga UFO Berbentuk Segitiga Melesat di Langit Kota Meksiko City?

Sebuah video yang merekam langit di Kota Meksiko City merekam penampakan tiga segitiga hitam berkelebat di tengah awan pada Ahad malam, 7 Oktober 2018. Mirror

CB, Jakarta - Rekaman video unik mengenai langit di Kota Meksiko City menimbulkan perbincangan mengenai adanya sekelompok UFO terbang.

Rekaman video ini diunggah oleh akun ‘Colorufo’ yang mengklaim video itu sebagai bukti kongkrit adanya kehidupan mahluk luar angkasa.
Video yang direkam pada Ahad, 7 Oktober 2018 itu menunjukkan adanya tiga cahaya berbentuk segitiga terbang di langit Kota Meksiko City.

“Video itu direkam oleh peneliti UFO di Australia yang menyaksikan langsung siaran video langsung dari kamera di Kota Meksiko City,” begitu kata peneliti UFO Scott C. Waring, yang mengomentari video ini di blognya seperti dilansir Mirror pada Selasa, 9 Oktober 2018 waktu setempat.
Menurut Scott, peneliti asal Australia itu terkenal dalam bidang penelitian UFO dan kali ini berhasil merekam penampakan UFO berbentuk piramida, yang sebagiannya tersembunyi, melintasi awan.
“Saya sebelumnya pernah mendengar soal awan berbentuk piramida tapi hanya ada sedikit laporan yang kuat soal ini,” kata Scott di blognya.

Menurut Scott, rekaman video itu berupa kumpulan gambar setiap beberapa detik sehingga ada jeda antar gambar. “Ini bukti kuat bahwa alien aktif di Meksiko,” kata dia.
Media Mirror melansir penampakan UFO berbentuk segitiga atau piramida semakin kerap terekam belakangan ini terutama di Amerika Utara dan tengah. Namun tidak semua orang berpikir itu adalah alien dari planet lain.

Sebagian orang menamai penampakan itu sebagai “Segitiga Hitam” atau “Black Triangles”. Mereka mengacu pada kabar bahwa itu adalah penampakan dari pesawat supercanggih milik AS bernama TR-3B. Baru-baru ini, penampakan segitiga hitam terlihat di langit Seattle, Washington pada September 2018.

Pemerintah AS tidak pernah mengkonfirmasi adanya pesawat ini. Media Mirror menyebut pesawat itu adalah cerita konspirasi yang disebarkan sebagian orang mengenai adanya pesawat mata-mata yang mulai beroperasi sejak Perang Teluk pada 1990. Ini kerap menyatu dengan cerita mengenai UFO.

Credit tempo.co

Pengadilan Singapura Adili Aktivis atas Komentar di Facebook

Ilustrasi (Reuters/Regis Duvignau)

Jakarta, CB -- Pengadilan Singapura mengadili seorang pegiat HAM dan seorang politikus oposisi atas penghinaan terhadap pengadilan dengan hukuman penjara maksimum tiga tahun setelah mengunggah komentar di Facebook.

Keputusan pengadilan yang diambil Selasa (9/10) ini adalah keputusan pertama di bawah peraturan baru Singapura.

Pengadilan Tinggi negara itu menyatakan Jolovan Wham, pengkritik pemerintah, dan John Tan, anggota partai Demokrat Singapura yang merupakan oposisi, bersalah "menghina badan peradilan" lewat komentar-komentar mereka di media sosial.

Unggahan Wham dan Tan "memiliki risiko yang bisa membuat kepercayaan masyarakat terhadap badan yudikatif menurun," kata Hakim Woo Bih Li saat membacakan keputusannya.

Unggahan Wham "meragukan integritas dan imparsialitas hakim-hakim Singapura, dan juga pengadilan Singapura" karena menyiratkan bahwa hakim-hakim tidak independen dan merupakan bagian dari pemerintah, tambah hakim Woo.

Sementara unggahan Tan, kata Woo, mendukung pernyataan-pernyataan yang juga meragukan integritas pengadila.

Jaksa Agung Singapura mengatakan hukuman ini merupakan keputusan pertama yang didasarkan pada Hukum (Perlindungan) Administrasi Kehakiman yang mulai berlaku tahun lalu.

Kedua terdakwa akan dijatuhi hukuman pada sidang tanggal 7 November mendatang.

Ancaman hukuman atas pelanggaran hukum baru itu adalah hingga US$72 ribu selain hukuman penjara maksimum tiga tahun.

Setelah keputusan itu dijatuhkan, Wham menggunggah pernyataan di Facebook bahwa dia akan menunggu hukuman yang akan dijatuhkan padanya. Sementara itu, partai Tan tak punya wakil di parlemen Singapura yang didominasi oleh Partai Aksi Rakyat.

Pengacara Wham, Eugene Thuraisingam, mengatakan bahwa kliennya tidak melakukan penghinaan terhadap peradilan karena ia "hanya membandingkan kemandirian relatif" hakim-hakim di wilayah yang berbeda. Meski begitu, ia mengatakan Wham belum memutuskan apakah akan mengajukan banding atau tidak.

Lembaga pemantau HAM Human Rights Watch yang berbasis di New York mendesak Singapura untuk mencabut peraturan yang menurut mereka membatasi kebebasan berbicara dan berkumpul, yang berarti melanggar hak-hak dasar.

"Dengan menggunakan hukum ini dalam kasus pengadilan melawan aktivis politik, pemerintah Singapura dengan jelas melanggar kebebasan berekspresi," kata Phil Robertson, wakil direktur HRW Asia.

Credit cnnindonesia.com

Malaysia Jual Tanah dan Buat Pajak Baru Demi Bayar Utang

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad (REUTERS/Lai Seng Sin)

Jakarta, CB -- Malaysia akan menjual aset seperti tanah dan memperkenalkan pajak baru untuk membayar utang. Menurut Perdana Menteri, Mahathir Mohamad hal ini dilakukan untuk membayar utang negara senilai 1 triliun ringgit (Rp 3,6 quadriliun).

"Kami mungkin harus merancang pajak baru agar memiliki uang untuk membayar utang kami," kata dia, seperti dikutip Reuters, Selasa (9/10).

"Hal lain yang bisa kita lakukan adalah menjual aset kita. Tanah adalah salah satunya. Lebih dari itu, kita mungkin harus menjual beberapa aset berharga kita untuk mengumpulkan dana untuk membayar utang," kata dia menambahkan.

Dirinya tidak mengidentifikasi atau menguraikan aset-aset apa itu nantinya yang akan dijual.

Mahathir menyalahkan Najib Razak karena membuat Malaysia memiliki utang dengan jumlah besar termasuk dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang merupakan subjek dari investigasi korupsi dan pencucian uang di Malaysia.

Pemerintah juga mencari sumber pendapatan baru untuk menutupi kekurangan yang akan dihadapi setelah membuang pajak barang dan jasa.

Pada bulan lalu, Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guan Eng mengatakan bahwa Malaysia akan mempertimbangkan kombinasi dari penerbitan utang baru dan penjaulan aset untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya.

Credit cnnindonesia.com

Ukraina Menduga Ledakan Gudang Amunisi Akibat Sabotase

KIEV - Otoritas Ukraina menduga, sabotase ada di balik ledakan hebat di gudang amunisi Kementerian Pertahanan di Chernihiv, 176 km timur Kiev. Ledakan itu membuat Kiev harus mengevakuasi 12.000 orang yang tinggal di dekat gudang amunisi tersebut.

Pihak Kementerian Pertahanan Ukraina menuturkan, berdasarkan fakta bahwa ledakan terjadi pada interval yang sama di berbagai bagian gudang amunisi itu menunjukkan adanya sabotase.

"Dua ledakan serentak, dan setelah lima menit, dua ledakan lagi (di bagian lain dari gudang) menunjukkan itu adalah sabotase militer," kata juru bicara Kementerian Pertahanan Ukraina, Rodion Tymoshenko, seperti dilansir Reuters pada Selasa (9/10).

Akibat ledakan itu, ruang udara dalam radius 30 km ditutup dan transportasi jalan serta kereta api ditangguhkan. Layanan darurat melaporkan pasokan gas dan listrik ke daerah tersebut telah terganggu.

Ratusan petugas darurat dan peralatan dikerahkan ke lokasi. Perdana Menteri Volodymyr Groysman dan kepala pasukan bersenjata Ukraina Viktor Muzhenko telah melaporkan insiden tersebut kepada presiden.

Beberapa kebakaran besar telah menghantam amunisi dan gudang senjata dalam beberapa tahun terakhir yang menguras aset militer Ukraina. Pertempuran antara pasukan Ukraina dan pemberontak separatis pro-Rusia juga telah menewaskan lebih dari 10.000 orang sejak 2014.

Tahun lalu, ledakan besar-besaran di sebuah gudang militer terjadi di wilayah Vynnytsya, 270 km barat Kiev. Insiden itu memaksa pihak berwenang untuk mengevakuasi sekitar 24.000 orang.

Credit sindonews.com

Gudang Amunisi Ukraina Meledak, 12.000 Orang Dievakuasi

KIEV - Sekitar 12.000 orang dievakuasi setelah terjadi kebakaran dan dan rentetan ledakan hebat di gudang amunisi Kementerian Pertahanan Ukraina, Selasa (9/10/2018). Belum ada laporan perihal korban jiwa dalam insiden tersebut.

Dinas Keamanan Negara Ukraina mengatakan pihaknya sedang menyelidiki kemungkinan sabotase dalam perisitiwa hari ini. Kementerian Pertahanan menyatakan fakta bahwa ledakan terjadi di berbagai bagian gudang yang mengarah pada dugaan sabotase.

Gudang amunisi yang meledak berada di wilayah Chernihiv, 176 km (109 mil) timur Kiev. Seorang wanita yang tinggal sejauh 50 km dari lokasi ledakan mengatakan kepada saluran TV 112 bahwa dia bisa mendengar ledakan hebat itu.

"Tidak ada korban, baik luka maupun korban tewas di antara personel Angkatan Bersenjata Ukraina dan penduduk setempat," kata Kementerian Pertahanan dalam sebuah pernyataan, yang dilansir Reuters.

"Mulai pukul 07.00 pagi, intensitas ledakan adalah dua hingga tiga ledakan per detik," lanjut kementerian itu.

Ruang udara dalam radius 30 km ditutup dan transportasi jalan serta kereta api ditangguhkan. Layanan darurat melaporkan pasokan gas dan listrik ke daerah tersebut telah terganggu.

Ratusan petugas darurat dan peralatan dikerahkan ke lokasi. Perdana Menteri Volodymyr Groysman dan kepala pasukan bersenjata Ukraina Viktor Muzhenko telah melaporkan insiden tersebut kepada presiden.

Beberapa kebakaran besar telah menghantam amunisi dan gudang senjata dalam beberapa tahun terakhir yang menguras aset militer Ukraina. Pertempuran antara pasukan Ukraina dan pemberontak separatis pro-Rusia juga telah menewaskan lebih dari 10.000 orang sejak 2014.

Tahun lalu, ledakan besar-besaran di sebuah gudang militer terjadi di wilayah Vynnytsya, 270 km barat Kiev. Insiden itu memaksa pihak berwenang untuk mengevakuasi sekitar 24.000 orang.

Credit sindonews.com

Karier Kepala Interpol berakhir di bui

Meng Hongwei (Wikipedia)

"tidak ada sesuatu yang diistimewakan dalam menghadapi perkara hukum dan tidak seorang pun bisa menghindari tuntutan jika melanggar hukum"

Beijing, (CB) - Laporan Grace Meng kepada kepolisian di Lyon, Prancis, Kamis (4/10), perihal kehilangan sang suami menyita perhatian dunia internasional.

Pasalnya sang suami, Meng Hongwei, merupakan orang nomor satu di Interpol, organisasi kerja sama kepolisian dunia, yang bermarkas di salah satu kota besar di Prancis itu.

Grace cemas karena sang suami, tidak kunjung kembali ke tempat tugasnya sejak pulang ke kampung halamannya di China pada 25 September 2018.

Berdasarkan pengakuannya, suaminya itu meninggalkan Prancis pada 20 September 2018. Namun baru mendarat di China lima hari kemudian dengan menggunakan pesawat dari Stockholm, Swedia.

Kepolisian Prancis pun berusaha menindaklanjuti laporan Grace yang menerima pesan singkat terakhir melalui telepon seluler dari suaminya pada 25 September 2018 bertuliskan "tunggu panggilanku" dengan gambar emoji pisau.

"Ini sudah menjadi masalah internasional," kata Grace kepada media di Prancis atas kegusarannya terhadap nasib sang suami.

Menanggapi hal itu, Kementerian Dalam Negeri Prancis, Sabtu (6/10), menyatakan telah memberikan perlindungan kepada Grace dan anaknya.

Namun tidak berlangsung lama, misteri hilangnya Meng tersingkap. Komisi Penyelia Nasional China (NSC) di Beijing, Minggu (7/10), mengeluarkan pernyataan singkat bahwa Meng yang merangkap jabatan sebagai Wakil Menteri Keamanan Publik China dalam investigasi atas dugaan pelanggaran hukum.

Pernyataan NSC dikonkretkan oleh Kementerian Keamanan Publik China bahwa Meng ditahan atas tuduhan menerima suap.

"Investigasi terhadap Meng sangat tepat....yang menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu yang diistimewakan dalam menghadapi perkara hukum dan tidak seorang pun bisa menghindari tuntutan jika melanggar hukum," tulis China Daily mengutip pernyataan yang dirilis setelah rapat yang dipimpin Menteri Keamanan Publik China Zhao Kezhi di Beijing, Senin (8/10).

Pada hari itu juga Meng mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Interpol yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak Sekretariat Jenderal Interpol di Lyon dengan menunjuk Kim Jong Yang sebagai pelaksana tugas Kepala Interpol.

Jabatan devinitif Kim yang berkebangsaan Korea Selatan itu sampai saat ini sebagai Wakil Kepala Interpol.

Dari Bali
Sampai di sini riwayat perjalanan Meng di dunia kepolisian telah tamat. Namun mengamati perjalanan pria kelahiran Harbin, Provinsi Heilongjiang, pada November 1953, tetap menarik.

Gelar sarjana hukumnya diperoleh dari Peking University dan masternya dari Central South University.

Pria berusia 65 tahun itu mendharmabaktikan dirinya di dunia kepolisian dan penegakan hukum kurang lebih 40 tahun. Sejak 2004 hingga sebelum dibui, Meng menduduki kursi Wakil Menteri Keamanan Publik.

Namun di sepanjang periode tersebut, beberapa jabatan penting disandangnya, seperti Kepala Biro Kepolisian Maritim dan Deputi Direktur Lembaga Kelautan.

Sejak 2004 pula, Meng menjabat Kepala Interpol China. Jabatan diembannya selama 12 tahun sampai dia terpilih sebagai Kepala Interpol dalam Sidang Umum ke-85 Interpol di Nusa Dua, Bali, pada November 2016.

Meng merupakan orang China pertama yang menduduki jabatan puncak Interpol. Terpilihnya dia dianggap sebagai keberhasilan China dalam memengaruhi dunia internasional di bidang kepolisian.

China sangat berkepentingan dengan Interpol karena banyak pelaku korupsi di daratan Tiongkok yang melarikan diri ke berbagai negara.

Apalagi sejak Presiden Xi Jinping berkuasa pada 2012 sudah melancarkan kampanye pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menangkapi pelaku-pelakunya di mana pun berada.

Pada akhir 2012, Partai Komunis China (PKC) sebagai partai penguasa menerbitkan delapan pasal peraturan penghematan anggaran untuk menghindari tindakan penyalahgunaan keuangan negara.

Inspektorat Disiplin Komite Pusat Partai Komunis China (CCID) memiliki sistem laporan bulanan atas implementasi peraturan pengelolaan keuangan di lingkungan pejabat pemerintah provinsi, pejabat lembaga pemerintah, pengurus Komite Pusat PKC, direksi dan pimpinan badan usaha milik negara serta pimpinan perusahaan keuangan setempat.

Nah, selama menduduki jabatan penting di kepolisian China itu, prestasi Meng tidak bisa dibilang biasa-biasa saja.

Pada 2015 atau saat Meng masih menjabat Kepala Interpol China telah mengeluarkan surat perintah penangkapan atau "red notice" terhadap 100 buronan kasus korupsi di darata Tiongkok itu.

Kebanyakan dari buronan korupsi tersebut pernah menjabat atau menjadi pegawai pemerintahan, pejabat dan pegawai badan usaha milik negara, bahkan juga aparat penegak hukum.

Jadi, Meng bukan polisi China pertama yang dijebloskan ke penjara. Sebelumnya ada juga Zhang Yongguang yang pernah bertugas di Kepolisian Kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, dibui setelah menyerahkan diri pada 18 Juli 2017.

Zhang meninggalkan China pada 2010 dan namanya termasuk dalam 100 daftar pencarian orang (DPO) yang tertera dalam "red notice" yang dikeluarkan Meng pada 2015.

"Bersih-bersih" ala Meng dan Inspektorat Disiplin Komite Pusat PKC (CCID) memang membuahkan hasil.

Selama periode Januari-Agustus 2017 saja tercatat sebanyak 40.818 pejabat terlibat dalam 28.965 kasus tindak pidana korupsi, termasuk penerimaan suap atas jabatan dan kedudukan yang bersangkutan.

Kemudian hingga semester pertama 2018, sedikitnya 240 ribu pejabat dan mantan pejabat di China telah diputus oleh pengadilan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang disebut sebagai tindakan indisipliner.

Menurut data CCID dan NSC, dari jumlah itu, sebanyak 28 pejabat yang dipenjara itu setingkat gubernur atau di bawahnya.

Lalu lebih dari 1.500 pejabat setingkat keresidenan, 10.000 pejabat kabupaten, 37.000 perjabat pemerintah kota, dan 146.000 pejabat daerah perdesaan serta kalangan pengusaha.

Credit antaranews.com

Rusia tak Ingin Terburu-buru Bentuk Komite Konstitusi Suriah

Sergei Lavrov

Foto: EPA

Komite tersebut rencananya akan diisi perwakilan pemerintah, oposisi, dan politikus.

CB, MOSKOW -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan belum ada alasan mempercepat pembentukan komite konstitusi Suriah. Ia berpendapat, upaya yang terburu-buru kerap menyebabkan kegagalan.

"Kami tidak melihat alasan untuk mempercepat proses ini (pembentukan komite konstitusi Suriah) dan secara artifisial menciptakan kerangka waktu. Kualitas adalah segalanya dalam kasus ini," ujar Lavrov pada Selasa (9/10), dikutip laman kantor berita Rusia TASS.

Kendati demikian, Lavrov mengatakan negaranya terus bekerja untuk membentuk komite tersebut. "Kami terus bekerja, perwakilan kami, bersama dengan orang-orang Iran dan Turki, mempertahankan kontak dengan semua pihak yang berkepentingan, termasuk rekan-rekan Suriah dan pejabat PBB," ucapnya.

Pada Januari lalu, Kongres Dialog Nasional Suriah telah digelar di Laut Hitam, Rusia. Kongres menghasilkan kesepakatan untuk membentuk komite konstitusi Suriah yang akan bekerja dengan utusan khusus PBB untuk Suriah Staffan de Mistura. Sebelumnya PBB telah menyatakan komite konstitusi Suriah harus terdiri tidak lebih dari 50 anggota.

Komite tersebut rencananya akan diisi oleh perwakilan pemerintah dan oposisi Suriah, serta kelompok politikus independen. Mereka nantinya akan merumuskan konstitusi baru Suriah. Setelah komite menerbitkan rekomendasi untuk mengubah konstitusi, pemilu yang disponsori PBB akan digelar di Suriah.

Konflik Suriah telah berlangsung selama tujuh tahun. Lebih dari setengah juta orang telah tewas selama peperangan berlangsung. Sementara lebih dari 10 juta lainnya mengungsi ke berbagai negara, termasuk Eropa. Konflik yang tak kunjung usai juga telah menyebabkan Suriah mengalami kerugian ekonomi sekitar 388 miliar dolar AS.

Credit republika.co.id

Kapal Induk AS Harry S Truman Gabung Latihan Perang Terbesar NATO

BRUSSELS - Kapal induk Amerika Serikat (AS), Harry S Truman telah kembali dengan cepat ke Eropa untuk berpartisipasi dalam latihan perang terbesar NATO yang dimulai akhir bulan ini. Keterlibatan kapal raksasa ini diumumkan hari Selasa di Brussels.

Setelah tiba di Norfolk, Virginia, pada bulan Juli, kapal induk Amerika ini kembali berlayar ke Eropa pada 16 September dan sekarang siap untuk memainkan peran kunci dalam "Trident Juncture 2018", latihan terbesar NATO dalam dua dekade terakhir. Pasukan dari semua 29 anggota NATO ditambah negara mitra Swedia dan Finlandia akan berpartisipasi dalam manuver akbar itu.

Pengumuman disampaikan pada konferensi pers di markas NATO di Brussels pada hari Selasa oleh Laksamana James G. Foggo, komandan Angkatan Laut AS untuk Eropa-Afrika dan Kepala Gabungan Angkatan Laut NATO.

Foggo mengatakan kepada wartawan bahwa partisipasi kapal Harry S Truman dan kelompok tempurnya akan meningkatkan jumlah pasukan dalam latihan sebanyak 6.000 personel.

Penyebaran yang disingkat kapal Truman ke Eropa pada musim panas merupakan langkah AS yang radikal menuju tujuan akhir untuk memulihkan kesiapan sehingga pasukan dapat siap untuk konflik besar dengan pemberitahuan singkat.

Berbicara tentang kembalinya kapal Truman ke Eropa, Foggo mengatakan; "Saya tidak bisa lebih bahagia tentang itu".

Dia menyatakan gembira bahwa kapal induk dan kelompok tempurnya seperti kapal dengan rudal jelajah berpandu dan kapal perusak akan melanjutkan operasi di Atlantik Utara.

"Ini benar-benar menampilkan fleksibilitas Angkatan Laut Amerika Serikat untuk beroperasi di mana dan kapan diperlukan untuk mendukung sekutu dan mitra kami di teater, serta mendukung kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat kami," kata Foggo, seperti dikutip Defense News, Rabu (10/10/2018).

"Trident Juncture 2018 akan menguji kemampuan kita untuk merencanakan dan melakukan operasi pertahanan kolektif besar," ujarnya.

Dia menggambarkan latihan, yang akan berlangsung dari 25 Oktober hingga 7 November, sebagai "platform berharga bagi AS untuk bekerja dengan mitra dan bertukar praktik terbaik serta bekerja bersama sebagai aliansi untuk mengatasi krisis".

Foggo juga mengatakan Angkatan Laut AS dan NATO sedang menangani tantangan regional yang berasal dari militer Rusia yang lebih agresif.

"Pertahanan kolektif telah menjadi fitur yang lebih menonjol dari latihan NATO karena perubahan dalam lanskap keamanan, khususnya berkaitan dengan aneksasi ilegal Crimea oleh Rusia," katanya.

"Rusia telah memperbarui kemampuannya di Atlantik Utara dan Arktik di tempat-tempat yang tidak terlihat sejak Perang Dingin," imbuh dia. "Saya tetap khawatir tentang potensi salah perhitungan."

Trident Juncture 2018 diselenggarakan oleh Norwegia dan akan fokus pada menjawab panggilan untuk bantuan oleh sekutu NATO selama simulasi skenario Pasal 5 NATO. Pasal 5 adalah klausul pertahanan kolektif NATO yang jarang digunakan.

Latihan ini akan berlangsung di Norwegia tengah dan timur, daerah sekitar Atlantik Utara dan Laut Baltik, termasuk Islandia dan wilayah udara Finlandia serta Swedia.

Menurut Foggo, sebelum ditambah kekuatan kapal induk Harry S Truman, latihan perang itu melibatkan sekitar 45.000 personel, 70 kapal, 120 pesawat, dan 10.000 kendaraan tempur. "Dan jumlah itu terus bertambah setiap hari," ujarnya.

Credit sindonews.com

Polandia Tolak Gabung Program Berbagi Nuklir AS

WARSAWA - Polandia menyatakan tidak akan bergabung dengan program berbagi nuklir Amerika Serikat (AS). Program ini memungkinkan Warsawa untuk mendapatkan akses ke senjata nuklir AS.

"Ini bukan masalah negosiasi. Ini bukan subjek pertimbangan juga (untuk bergabung dalam program berbagi nuklir)," kata Menteri Luar Negeri Polandia, Jacek Czaputowicz dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (9/10).

Pada saat yang sama, Czaputowicz menegaskan bahwa Polandia sedang menunggu keputusan tentang pembangunan pangkalan permanen AS di negaranya. AS disebut akan mulai membangun pangkalan militer itu pada awal 2019.

Terkait pembangunan pangkalan militer, Presiden Polandia, Andrzej Duda menyatakan, pihaknya menanggarkan dana besar USD 2 miliar untuk biaya pembangunan pangkalan itu. Dia menyebut, Presiden AS, Donald Trump setuju dengan ide tersebut.

Berbicara saat melakukan wawancara dengan surat kabar Polandia, Sieci beberapa waktu lalu, Duda menuturkan, ia pertama kali melontarkan gagasan untuk membangun pangkalan militer permanen dengan Trump di sela-sela pertemuan puncak NATO pada bulan Juli lalu.

"Saya berkata kepadanya bahwa kami ingin memiliki pangkalan AS permanen di Polandia. Dia menganggukkan kepalanya, tetapi tidak bereaksi. Tapi, ketika saya menambahkan bahwa kami siap mengalokasikan USD 2 miliar untuk mempersiapkannya, saya melihat matanya bersinar," kata Duda.

Dia lalu menyatakan, setelah pembicaraan itu semuanya berjalan dengan cara yang berbeda. Duda kemudian mencatat bahwa Polandia bertujuan untuk mengalihkan "perbatasan keamanan" di Eropa berkat kehadiran pasukan AS.

Credit sindonews.com

Google Batal Ikut Proyek Awan Pentagon Rp 150 Triliun, Kenapa?

Pentagon di Washington. REUTERS/Yuri Gripas

CB, San Fransisco – Induk perusahaan Google yaitu Alphabet menyatakan tidak lagi berminat memenangkan proyek pembuatan layanan awan atau cloud senilai US$10 miliar atau sekitar Rp152 triliun, yang digelar Pentagon. Alasannya, panduan etika perusahaan tidak lagi selaras dengan proyek militer ini.

“Kami tidak bisa meyakini bahwa proyek JEDI ini akan selaras dengan prinsip Aritificial Intelligence kami dan kedua kami memutuskan ada bagian dari kontrak yang tidak sesuai dengan sertifikasi pemerintah yang kami miliki,” begitu pernyataan manajemen Alphabet seperti dilansir Reuters pada Selasa, 9 Oktober 2018.

Google memiliki prinsip pengembangan AI yang melarangnya terlibat dalam pengembangan piranti lunak untuk senjata. Google juga terikat untuk tidak terlibat dalam layanan yang melanggar norma internasional seperti penyadapan dan HAM.
Pada Maret 2018, Google mendapat sertifikasi untuk mengelola data pemerintah AS dengan akses keamanan medium. Tapi, dua perusahaan kompetitor di bidang teknologi canggih yaitu Amazon.com dan Microsoft Corp memiliki akses keamanan lebih tinggi.

Saat ini, perusahaan ritel online Amazon, yang memiliki layanan cloud Amazon Web Services, dinilai para pengamat sebagai yang terdepan untuk memenangkan proyek JEDI dari Pentagon ini, yang merupakan singkatan dari layanan awan Joint Enterprise Defense Infrstructure.

Menurut media teknologi Techcrunch, Amazon memiliki rekam jejak dibidang layanan awan untuk pertahanan karena perusahaan yang didirikan Jeff Bezoss ini membangun layanan awan untuk CIA beberapa waktu lalu.

Kementerian Pertahanan AS atau Pentagon hanya memilih satu vendor untuk pengerjaan proyek besar ini karena jika menggunakan banyak vendor akan membutuhkan banyak waktu koordinasi sehingga memperlambat penyelesaiannya.

Credit tempo.co

Perang Dagang, Ini Prediksi IMF Soal Ekonomi Amerika -- Cina

Uang Dolar Amerika dan Yuan. Xaume Olleros/Bloomberg via Getty Images

CB, Bali – Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina bakal berdampak pada pertumbuhan ekonomi kedua negara pada 2019.

Ini membuat Dana Moneter Internasional atau IMF mengurangi prediksi pertumbuhan ekonomi AS dan Cina dengan menyebut faktor tarif impor yang dibuat kedua negara sebagai pemicunya.
“Ketika ada dua ekonomi terbesar dunia berseberangan, itu situasi yang membuat semua orang menderita,” kata Maurice Obstfeld, kepala ekonomi IMF, dalam jumpa pers mengenai pandangan lembaga itu mengenai Kinerja Ekonomi Dunia, di Bali, pada Selasa, 9 Oktober 2018. Saat ini, Bank Dunia dan IMF sedang menggelar pertemuan global menyangkut ekonomi dunia di Bali, Indonesia.

IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi AS bakal melambat dari 2,9 persen pada 2018 menjadi 2,5 persen pada 2019. Padahal, kinerja AS sedang membaik pasca diluncurkannya UU Pajak AS yang mengurangi besaran pajak korporat di sana. “IMF mengurangi pertumbuhan ekonomi AS sebanyak 0.2 poin karena adanya perang dagang ini,” begitu dilansir CNN.
Menurut IMF, pertumbuhan ekonomi Cina bakal turun menjadi 6.2 persen pada 2019 dari 6.6 persen pada 2018. Ini artinya ada penurunan 0.4 persen karena adanya perang tarif dengan AS ini.

Presiden AS, Donald Trump, telah mengenakan kenaikan tarif 10 – 25 persen untuk berbagai jenis barang impor dari Cina sebanyak sekitar US$250 miliar (sekitar Rp3.800 triliun) atau sekitar setengah dari total ekspor Cina ke negara itu.
Pemerintah Cina membalas mengenakan kenaikan tarif untuk sekitar US$110 miliar (sekitar Rp1.700 triliun) impor dari AS.

Presiden Donald Trump, bersama dengan Presiden Cina, Xi Jinping saat kunjungannya ke Cina. scmp.com

Trump mengancam akan mengenakan kenaikan tarif untuk jumlah impor yang lebih besar dari Cina. Menanggapi ini, pemerintah Cina mengatakan menyebut tindakan itu sebagai pemaksaan dan tidak akan tunduk.

“Intensifikasi perang dagang ini dan ketidak-jelasan kebijakan yang muncul dari ini bisa merugikan bisnis dan merusak sentimen pasar uang, memicu volatilitas pasar uang dan memperlambat investasi serta perdagangan,” begitu pernyataan IMF.
Reuters melansir Trump mengenakan kenaikan tarif ini setelah meminta Cina mengurangi defisit neraca perdagangan kedua negara sebanyak US$200 miliar dollar hingga 2020. Namun, pemerintah Cina menawarkan akan meningkatkan pembelian barang dari AS atau impor hingga sekitar US$140 miliar dalam beberapa tahun ke depan. Trump mengatakan belum akan terburu-buru menggelar pertemuan pasca terjadinya perang dagang dengan pemerintah Cina karena menginginkan kesepakatan yang menguntungkan.

Credit tempo.co

Trump pertimbangkan Dina Powell sebagai dubes baru AS di PBB

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pidatonya dalam pembukaan sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-73 di markas besar PBB, New York, Selasa (25/9). (webtv.un.org)

Washington, (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia akan mempertimbangkan untuk menunjuk Dina Powell, petinggi Goldman Sachs yang juga bekas penasihat Gedung Putih, sebagai duta besar AS di PBB untuk menggantikan Nikki Haley.

Dengan pernyataan itu, Trump memadamkan spekulasi bahwa ia kemungkinan akan mengusung putrinya, Ivana, untuk mengisi jabatan tersebut.

Trump berbicara kepada para wartawan di Gedung Putih, sebelum ia berangkat untuk menghadiri sebuah acara di Iowa, beberapa jam setelah ia mengumumkan bahwa Duta Besar AS untuk PBB Nikky Haley akan mundur akhir tahun ini.

Trump mengatakan Haley akan membantunya menentukan siapa yang akan dijadikan duta besar untuk PBB.

Powell pada tahun pertama pemerintahan Trump menjabat sebagai Wakil Penasihat Keamanan Nasional pembuatan strategi. Ia adalah pemain kunci dalam upaya diplomatik di Timur Tengah.

Powell awal tahun ini kembali ke Goldman Sachs, perusahaan tempatnya mengabdi selama lebih dari satu dasawarsa.

Ia juga merupakan pejabat tinggi di Departemen Luar Negeri di bawah pemerintahan presiden sebelumnya dari Partai Republik, George W. Bush, menurut catatan Harvard Kennedy School.

Perkiraan bahwa Ivanka Trump akan menduduki jabatan sebagai duta besar PBB menguat setelah Haley memuji Ivanka dan suaminya, Jared Kushner, ketika membicarakan pengunduran dirinya di Kantor Oval pada Selasa pagi.

Namun, Trump mengatakan kepada para wartawan di Gedung Putih sebelum naik ke pesawat Marine One bahwa walaupun menurutnya Ivanka bisa memainkan peranan yang hebat dengan jabatan itu, dirinya akan menghadapi tuduhan nepotisme jika ia memilih putrinya.

Credit antaranews.com

Duta Besar AS untuk PBB Mengundurkan Diri

Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Donald Trump pada Selasa (9/10). (Reuters/Brendan Mcdermid/File Photo)

Jakarta, CB -- Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Nikki Haley, menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Donald Trump pada Selasa (9/10).

Menerima kehadiran Haley di Oval Office, Trump mengatakan bahwa mantan Gubernur South Carolina itu sudah menjalankan "tugas dengan fantastis."

Trump mengatakan bahwa Haley sebenarnya sudah mengutarakan keinginannya untuk berhenti sejak beberapa bulan lalu.

"Dia memberi tahu saya sekitar enam bulan lalu. 'Saya ingin beristirahat sejenak,'" ucap Trump yang kemudian menjelaskan bahwa Haley akan mulai berhenti bekerja di PBB pada akhir tahun ini.

Sementara itu, Haley hanya tersenyum dan sama sekali tak membeberkan alasannya berhenti. Ia hanya mengatakan bahwa "penting untuk mengetahui kapan waktunya menyingkir."

Meski tak mengungkap rencananya ke depan, Haley memastikan tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden melawan Trump pada pemilu 2020 mendatang.

Haley memang sempat digadang-gadang menjadi salah satu capres untuk Partai Republik sebagai alternatif sosok yang lebih moderat.

Sejak awal, penunjukan Haley sebagai Dubes AS untuk PBB memang sudah mengejutkan publik mengingat mantan Gubernur South Carolina itu dikenal sangat kritis terhadap Trump selama masa kampanye, terutama mengenai imigran.

Nama Haley mulai menjadi sorotan publik setelah tragedi besar yang terjadi di wilayah pimpinannya pada 17 Juni 2015, ketika sembilan warga kulit hitam tewas ditembak di dalam gereja.

Saat itu, Haley memberikan tanggapan yang sangat keras hingga akhirnya ia memutuskan untuk menurunkan bendera Konfederasi Amerika dari gedung parlemen South Carolina.

Pada masa Perang Sipil, bendera tersebut dikibarkan oleh pasukan Konfederasi pro-perbudakan dan dianggap sebagai simbol rasisme.

Sikap Haley ini membuatnya menuai pujian dari banyak pihak, termasuk kedua kubu Partai Republik dan Partai Demokrat.

Meski kerap berselisih paham dengan Trump selama masa kampanye, putri imigran India ini tetap bekerja secara profesional di PBB.

Haley mulai menunjukkan gelagat tak baik sejak beberapa bulan lalu, ketika ia bercerita kepada Reuters mengenai tugasnya untuk melindungi kepentingan AS di PBB.

"Setiap hari saya merasa harus memakai pelindung tubuh dari senjata," katanya.

Credit cnnindonesia.com

Inggris Minta Barat tak Remehkan Kemampuan Intelijen Rusia

Monumen KGB di Kiev, Ukraina.

Foto: AP/Andrew Lubimov

Saat ini hubungan Rusia dan Inggris memang tak harmonis.

CB, LONDON -- Menteri Keamanan Inggris Ben Wallace mengatakan Barat tidak boleh meremehkan kemampuan agen intelijen militer Rusia (GRU). Hal itu disampaikannya ketika menghadiri sebuah konferensi keamanan pada Selasa (9/10)

"Sangat mudah untuk menertawakan sebagian dari keterampilan dan kemampuan (agen) GRU yang buruk, tapi kita tidak boleh meremehkan mereka, juga penggunaan agen saraf yang berbahaya dan sembrono di jalan-jalan kita," ujar Wallace.

"Kita juga tidak boleh lupa ada upaya besar yang dilakukan polisi dan MI5 (agen keamanan domestik Britania Raya) untuk menempatkan mereka di tempat pertama, melacak gerakan mereka, dan juga upaya besar yang dilakukan untuk mengembangkan intelijen yang membantu memandu kita ke pintu GRU itu sendiri," kata Wallace.

Saat ini hubungan Rusia dan Inggris memang tak harmonis. Hal itu terjadi sejak adanya aksi penyerangan terhadap agen ganda Rusia Sergei Skripal di Salisbury, Inggris, pada Maret lalu. Skripal dan putrinya, Yulia, diserang menggunakan agen saraf novichok. Namun keduanya berhasil selamat setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Inggris menuding Rusia menjadi dalang penyerangan Skripal. Namun Moskow membantah tuduhan tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan negaranya tidak lagi memiliki senjata kimia, termasuk agen saraf novichok. Semua senjata kimia Rusia, kata Putin, telah dimusnahkan di bawah pengawasan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW).

Namun Inggris mengabaikan bantahan Rusia dan tetap yakin pada pendiriannya. Pada 15 Maret, Inggris akhirnya memutuskan mengusir 23 diplomat Rusia dari negaranya. Mereka diusir karena diduga merupakan agen mata-mata Rusia.

Rusia membalas tindakan Inggris dengan melakukan hal serupa, yakni mengusir 23 diplomat Inggris dari negaranya. Tak hanya itu, Rusia pun menutup lembaga kebudayaan Inggris, yakni British Council, di sana.

Credit republika.co.id

Pejabat Turki Pastikan Pencarian KhashoggiTerus Dilakukan

Jamal Khashoggi.

Foto: AP

Khashoggi, kolumnis The Wahington Post menghilang pada 2 Oktober.

CB, ANKARA --- Arab Sudi mengundang sejumlah pejabat Pemerintah Turki ke kantor konsulat Arab Saudi di Istanbul Turki pada Selasa (9/10). Undangan tersebut untuk menindaklanjuti kerjasama menemukan misteri hilanggnya jurnalis Washingtong Post asal Arab Saudi, Jamal Ahmad Khashoggi beberapa waktu lalu.

Arab Saudi mengirimkan surat diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Turki yang mengundang pejabat Turki untuk mengunjungi konsulat tersebut. Kantor konsulat adalah tempat terakhir di mana Kahashoggi dilaporkan terakhir terlihat sebelum diberitakan menghilang. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki, Hami Aksoy pencarian terhadap Khashoggi akan terus dilakukan.

“Pencarian akan dilakukan di gedung konsulat sebagai bagian dari penyelidikan,” tutur Hami seperti dilansi Anadolu Agency pada Rabu (10/10).

Jurnalis Washingtong Post asal Arab Saudi, Jamal Ahmad Khashoggi hilang.

Khashoggi yang merupakan seorang kolumnis The Wahington Post menghilang pada 2 Oktober. Khashoggi menghilang sejak mendatangi konsulat Saudi di Istanbul. Kala itu, ia berencana mengurus dokumen pernikahannya dengan Hatice Cengiz. Pascamenghilangnya Khashoggi berbagai spekulasi pun berkembang termasuk dugaan adanya pembunuhan terhadap Khashoggi.

Polisi Turki yang malakukan penyelidikan atas kasus hilangnya Kashoggi mengatakan, terdapat 15 warga Arab Saudi termasuk sejumlah pejabat yang tiba di Istanbul dengan menggunakan dua pesawat memauki konsulat Arab di Istanbul ketika Khahoggi sedang berada di dalam gedung tersebut. Penyidik pun masih melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut.

Di lain sisi, konsulat Arab Saudi menyatakan tengah berkoordinasi dengan stakeholder di Turki untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sementara Presiden Turki, Racep Tayyip Erdogan meminta para pejabat Arab Saudi membuktikan pendapat yang menyatakan Khashoggi telah meninggalkan konsulat. Sebab, banyak pendapat yang mengatakan Khashogi justru memasuki gedung tersebut.

Credit republika.co.id

Jurnalis Hilang, Senator AS Sebut Hubungan AS-Saudi Terancam

AS sebut jika benar kontributor Washington Post dibunuh, hal ini akan ancam hubungan AS-Arab Saudi (Yuri Gripas)

Jakarta, CB -- Senator Partai Republik Amerika Serikat (AS), Lindsey Graham memperingatkan kemungkinan kehancuran aliansi AS dengan Arab Saudi jika tuduhan pembunuhan terhadap wartawan Arab Saudi benar dilakukan oleh kerajaan itu.

Graham mengatakan bahwa Riyadh harus memberikan jawaban yang jujur mengenai Arab Saudi membunuh seorang kontributor Washington Post, Jamal Khashoggi.

"Kami setuju jika ada kebenaran atas tuduhan bahwa pemerintah Saudi melakukan kesalahan. Hal itu akan menghancurkan hubungan AS- Arab Saudi dan akan ada hal besar yang harus dibayar secara ekonomi dan sebaliknya," tulis dia dalam cuitan twitternya.

"Nilai-nilai negara kita harus menjadi landasan kebijakan luar negeri dengan musuh dan sekutu kita," kata dia menambahkan.

Ketua Komite Hubungan Luar Negeri di Senat AS, Bob Corker memperingatkan bahwa pihaknya akan melawan pemerintah manapun yang menyerang wartawan di luar negara mereka.

"Saya telah menekankan kasus hilangnya Jamal secara pribadi dengan Duta Besar Saudi, dan sementara kami menunggu lebih banyak informasi, kami akan segera menanggapi negara manapun yang menargetkan wartawan di luar negeri," tulisnya.

Trump menyatakan bahwa ia memberikan perhatian atas menghilangnya wartawan kontributor Washington Post di konsulat negaranya sendiri, Arab Saudi, di Turki. Sementara Arab Saudi bersikeras Khashoggi meninggalkan gedung konsulat.

"Saat ini tak ada yang tahu pasti mengenai hal itu. Semoga hal ini akan segera terbongkar," komentar Trump kepada wartawan di Gedung Putih.

Tuntutan agar Arab Saudi mengungkapkan terang-terangan soal nasib Khashoggi kepada publik juga muncul dari Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.

Senator Graham memiliki hubungan dekat dengan Trump terutama pada kebijakan pertahanan. Ia mendukung langkah Trump yang mendekatkan hubungan dengan Arab Saudi dan negara Timur Tengah lain untuk mencegah meluasnya pengaruh Iran.

Khasoggi telah menjadi warga negara AS dalam setahun terakhir. Ia seringkali melakukan kritik tajam terhadap putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.

Credit cnnindonesia.com

Pompeo Desak Riyadh Dukung Penyelidikan Hilangnya Jurnalis Saudi di Turki

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo mendesak Arab Saudi untuk memastikan bahwa penyelidikan menyeluruh dilakukan terhadap kasus menghilangnya seorang jurnalis terkemuka Saudi, Jamal Khashoggi. Jurnalis pengkritik Riyadh itu terakhir kali terlihat saat memasuki Konsulat Saudi di Istanbul, Turki.

"Pejabat senior Kementerian Luar Negeri telah berbicara dengan Arab Saudi melalui saluran diplomatik tentang masalah ini," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (9/10).

"Kami menyerukan kepada pemerintah Arab Saudi untuk mendukung penyelidikan menyeluruh atas hilangnya Khashoggi dan untuk transparan tentang hasil penyelidikan itu," sambung Pompeo.

Sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuntut Saudi untuk memberikan bukti bahwa Khashoggi telah meninggalkan konsulat Saudi di Istanbul. Erdogan mengaku memantau penyelidikan kasus hilangnya wartawan tersebut. Menurutnya, sejauh ini pihak Turki tidak memiliki dokumen atau bukti mengenai kasus tersebut.

Selama akhir pekan lalu, sumber pemerintah Turki mengklaim bahwa polisi yakin wartawan yang jadi kolumnis opini untuk Washington Post itu tewas di dalam gedung konsulat.

Namun, pihak Konsulat Saudi membantah bahwa Khashoggi dibunuh di kantor misi diplomatik tersebut. Konsulat juga membantah bahwa Khashoggi telah diculik.

Pada hari Senin, Turki secara resmi meminta izin untuk menggeledah Konsulat Saudi di Istanbul. Awal pekan lalu, Putra Mahkota Saudi Mohammad bin Salman mengaku siap memberikan izin. Menurutnya, Arab Saudi tidak menyembunyikan apa pun terkait hilangnya Khashoggi.

Khashoggi selama ini dikenal sebagai wartawan yang keras mengkritik keluarga kerajaan, termasuk Raja Salman dan Pangeran Mohammed bin Salman. Kritik-kritik yang dia lontarkan termasuk kebijakan blokade Qatar dan perang di Yaman.

Credit sindonews.com