Credit republika.co.id
Selasa, 02 Oktober 2018
Polandia Siap Biayai Pembangunan Pangkalan Militer AS
WARSAWA
- Presiden Polandia, Andrzej Duda menyatakan, pihaknya menanggarkan
dana besar USD 2 miliar untuk biaya pembangunan pangkalan militer
Amerika Serikat (AS) di negaranya. Dia menyebut, Presiden AS, Donald
Trump setuju dengan ide tersebut.
Berbicara saat melakukan wawancara dengan surat kabar Polandia, Sieci menuturkan ia pertama kali melontarkan gagasan untuk membangun pangkalan militer permanen dengan Trump di sela-sela pertemuan puncak NATO pada bulan Juli lalu.
"Saya berkata kepadanya bahwa kami ingin memiliki pangkalan AS permanen di Polandia. Dia menganggukkan kepalanya tetapi tidak bereaksi. Tapi ketika saya menambahkan bahwa kami siap mengalokasikan USD 2 miliar untuk mempersiapkannya, saya melihat matanya bersinar," kata Duda, seperti dilansir Sputnik pada Senin (1/10).
Dia lalu menyatakan, setelah pembicaraan itu semuanya berjalan dengan cara yang berbeda. Duda kemudian mencatat bahwa Polandia bertujuan untuk mengalihkan "perbatasan keamanan" di Eropa berkat kehadiran pasukan AS.
"Pangkalan AS telah terbukti menjadi penjamin perdamaian. Coba ingat tahun-tahun di masa Perang Dingin, di mana mereka menunjukkan kekuatan stabilisasi mereka. Salah satu contohnya bagaimana Jerman Barat yang melawan tekanan dari Jerman Timur dengan bantuan AS," ungkapnya.
Berbicara saat melakukan wawancara dengan surat kabar Polandia, Sieci menuturkan ia pertama kali melontarkan gagasan untuk membangun pangkalan militer permanen dengan Trump di sela-sela pertemuan puncak NATO pada bulan Juli lalu.
"Saya berkata kepadanya bahwa kami ingin memiliki pangkalan AS permanen di Polandia. Dia menganggukkan kepalanya tetapi tidak bereaksi. Tapi ketika saya menambahkan bahwa kami siap mengalokasikan USD 2 miliar untuk mempersiapkannya, saya melihat matanya bersinar," kata Duda, seperti dilansir Sputnik pada Senin (1/10).
Dia lalu menyatakan, setelah pembicaraan itu semuanya berjalan dengan cara yang berbeda. Duda kemudian mencatat bahwa Polandia bertujuan untuk mengalihkan "perbatasan keamanan" di Eropa berkat kehadiran pasukan AS.
"Pangkalan AS telah terbukti menjadi penjamin perdamaian. Coba ingat tahun-tahun di masa Perang Dingin, di mana mereka menunjukkan kekuatan stabilisasi mereka. Salah satu contohnya bagaimana Jerman Barat yang melawan tekanan dari Jerman Timur dengan bantuan AS," ungkapnya.
Dia
ingat bahwa karena banyak negara Eropa menikmati kehadiran militer AS,
dia menganggap perlu untuk memperluas kehadiran pasukan AS di Polandia
dan juga membuatnya permanen.
Credit sindonews.com
Terganggu Suara Pesawat Militer, Warga Jepang Tuntut Rp 149 M
![Sebuah pesawat Hercules terlihat di landasan pacu di Pangkalan Udara Korps Marinir AS Futenma di Ginowan di Okinawa 3 Mei 2010. [REUTERS / Issei Kato]](https://statik.tempo.co/data/2018/10/01/id_737605/737605_720.jpg)
CB, Jakarta - Sekelompok warga Okinawa Jepang menuntut US$ 10 juta sebagai kompensasi atas suara bising pesawat militer AS yang melewati rumah mereka.
Dilaporkan Stripes.com, lebih dari 2.800 penggugat dari Kota Ginowan ingin pemerintah Jepang membayar uS$ 10 juta atau Rp 149 miliar karena terganggu oleh suara bising pesawat militer dari Pangkalan Udara Korps Marinir AS Futenma, menurut pengaduan yang diajukan pada Juli di Pengadilan Distrik Naha.
"Tujuh puluh tiga tahun setelah perang, kami telah menghadapi bahaya besar dengan sejumlah pendaratan darurat, tabrakan dan jatuhnya objek oleh pesawat terbang serta kebisingan mengganggu percakapan harian kami dan menyebabkan masalah menonton TV dan mendengarkan radio," ujar perwakilan penggugat, Kenei Yamashiro, 79 tahun, kepada pengadilan.
Pangkalan Udara Korps Marinir AS Futenma di Prefektur Okinawa pada 3 Mei 2010. [Reuters]
"Penerbangan malam mulai jam 10 malam. sampai jam 6 pagi seharusnya dibatasi, namun penerbangan menyebabkan masalah kesehatan serius akibat kurang tidur," tambah Yamashiro.
Seorang pengacara untuk penggugat, Osamu Ikeda, mengatakan bahwa warga tidak ingin menghentikan penerbangan militer.
"(Kami) hanya meminta penyelesaian moneter karena mayoritas penggugat adalah orang tua," kata kuasa hukum.
Pemerintah Jepang meminta kelompok untuk menarik gugatan dan sidang kedua dijadwalkan untuk 6 Desember.
Tuntutan hukum semacam itu telah menjadi hal yang biasa dan menghasilkan pembayaran besar pemerintah Jepang kepada penduduk yang mengatakan bahwa mereka secara tidak adil terganggu oleh penerbangan harian dari helikopter, pesawat militer AS, jet tempur, dan pesawat kargo.
Empat helikopter transportasi Sea Knight dan sebuah helikopter Super Stallion diparkir di Pangkalan Udara Korps Marinir Futenma di Ginowan di Okinawa 3 Mei 2010. [Reuters]
Putusan diharapkan musim semi berikutnya dalam kasus di mana 3.417 warga, yang diberi US$ 22.6 juta atau Rp 337 miliar karena suara bising pangkalan udara Futenma pada 2016, mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Fukuoka untuk menghentikan penerbangan di pangkalan udara.
Pada bulan Februari 2017 hakim memutuskan pemerintah Jepang harus memberikan lebih dari US$ 265 juta (Rp 3,9 triliun) atau sekitar US$ 12 (Rp 178 ribu) per penggugat untuk 22.005 orang yang tinggal di sekitar Pangkalan Udara Kadena, dan kompensasi ini adalah yang terbesar yang pernah diberikan pemerintah Jepang atas gangguan suara bising pesawat.
Sementara pada Oktober 2017, pengadilan Jepang memberikan lebih dari US$ 5,4 juta atau Rp 80,5 miliar kepada orang-orang yang tinggal di dekat Pangkalan Udara Yokota di Tokyo barat karena suara pesawat militer mengganggu permukiman.
Dilaporkan Stripes.com, lebih dari 2.800 penggugat dari Kota Ginowan ingin pemerintah Jepang membayar uS$ 10 juta atau Rp 149 miliar karena terganggu oleh suara bising pesawat militer dari Pangkalan Udara Korps Marinir AS Futenma, menurut pengaduan yang diajukan pada Juli di Pengadilan Distrik Naha.
"Tujuh puluh tiga tahun setelah perang, kami telah menghadapi bahaya besar dengan sejumlah pendaratan darurat, tabrakan dan jatuhnya objek oleh pesawat terbang serta kebisingan mengganggu percakapan harian kami dan menyebabkan masalah menonton TV dan mendengarkan radio," ujar perwakilan penggugat, Kenei Yamashiro, 79 tahun, kepada pengadilan.
Pangkalan Udara Korps Marinir AS Futenma di Prefektur Okinawa pada 3 Mei 2010. [Reuters]
"Penerbangan malam mulai jam 10 malam. sampai jam 6 pagi seharusnya dibatasi, namun penerbangan menyebabkan masalah kesehatan serius akibat kurang tidur," tambah Yamashiro.
Seorang pengacara untuk penggugat, Osamu Ikeda, mengatakan bahwa warga tidak ingin menghentikan penerbangan militer.
"(Kami) hanya meminta penyelesaian moneter karena mayoritas penggugat adalah orang tua," kata kuasa hukum.
Pemerintah Jepang meminta kelompok untuk menarik gugatan dan sidang kedua dijadwalkan untuk 6 Desember.
Tuntutan hukum semacam itu telah menjadi hal yang biasa dan menghasilkan pembayaran besar pemerintah Jepang kepada penduduk yang mengatakan bahwa mereka secara tidak adil terganggu oleh penerbangan harian dari helikopter, pesawat militer AS, jet tempur, dan pesawat kargo.
Empat helikopter transportasi Sea Knight dan sebuah helikopter Super Stallion diparkir di Pangkalan Udara Korps Marinir Futenma di Ginowan di Okinawa 3 Mei 2010. [Reuters]
Putusan diharapkan musim semi berikutnya dalam kasus di mana 3.417 warga, yang diberi US$ 22.6 juta atau Rp 337 miliar karena suara bising pangkalan udara Futenma pada 2016, mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Fukuoka untuk menghentikan penerbangan di pangkalan udara.
Pada bulan Februari 2017 hakim memutuskan pemerintah Jepang harus memberikan lebih dari US$ 265 juta (Rp 3,9 triliun) atau sekitar US$ 12 (Rp 178 ribu) per penggugat untuk 22.005 orang yang tinggal di sekitar Pangkalan Udara Kadena, dan kompensasi ini adalah yang terbesar yang pernah diberikan pemerintah Jepang atas gangguan suara bising pesawat.
Sementara pada Oktober 2017, pengadilan Jepang memberikan lebih dari US$ 5,4 juta atau Rp 80,5 miliar kepada orang-orang yang tinggal di dekat Pangkalan Udara Yokota di Tokyo barat karena suara pesawat militer mengganggu permukiman.
Credit tempo.co
S-300 Rusia Diangkut Pesawat Terbesar di Dunia ke Suriah
DAMASKUS
- Rusia selama seminggu terakhir telah mengirimkan sistem rudal
anti-pesawat canggihnya, S-300, ke Suriah. Senjata pertahanan itu
diangkut Antonov An-124, yang dinyatakan sebagai pesawat angkut militer
terbesar di dunia.
Dari segi ukuran, Antonov An-124 Ruslan atau dikenal sebagai Condor, dianggap sebagai pesawat angkut militer terbesar kedua setelah Antonov An-225 Mriya. Pesawat Mriya buatan Rusia adalah pesawat terberat yang pernah dibuat dan memiliki lebar sayap pesawat terbesar, yakni 88,4 meter (290 kaki). Dengan berat kosong 314 ton, pesawat Mriya hanya dibuat satu unit saja.
Sedangkan pesawat Ruslan memiliki berat 192 ton dan memiliki lebar sayap 73,3 meter (240 kaki).
Kedua pesawat itu, yang digunakan oleh Angkatan Udara Rusia serta beberapa operator kargo, ditemukan oleh para penggemar pesawat yang melacak pergerakan pesawat (juga dikenal sebagai aircraft spotters), di rute Rusia-Suriah selama beberapa hari terakhir.
Rusia mengatakan pihaknya mulai memasok sistem pertahanan udara S-300 ke Suriah pada hari Jumat lalu, meski ada protes dari Israel. Menurut laporan Ynet yang dilansir Times of Israel, Selasa (2/10/2018), pesawat Ruslan pertama terlihat tiba di Pangkalan Udara Khmeimim di dekat Latakia, Suriah pada Kamis malam.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dalam konferensi pers di sela-sela Sidang Ke-73 Majelis Umum PBB mengumumkan pengiriman senjata pertahanan tersebut. "Sistem anti-pesawat akan dikhususkan untuk memastikan 100 persen keselamatan dan keamanan orang-orang kami di Suriah," katanya.
Keputusan Moskow untuk memasok sistem itu ke Suriah telah menimbulkan kekhawatiran di pihak Tel Aviv. Seorang pejabat senior Israel mengatakan pada Sabtu lalu bahwa kepemilikan S-300 Suriah merupakan tantangan serius bagi negara mayoritas Yahudi itu. Namun, kata dia, Israel sedang mengupayakan cara untuk mencegah penempatan sistem itu menjadi ancaman besar bagi keamanan negara.
“S-300 adalah tantangan rumit bagi negara Israel. Kami berurusan dengan (keputusan), dengan cara yang berbeda, tidak harus dengan mencegah pengiriman (sistem anti-pesawat)," kata pejabat yang berbicara dalam kondisi anonim tersebut.
Pejabat itu percaya Presiden Rusia Vladimir Putin memahami bahwa ketika Moskow membuat langkah, Israel mencadangkan hak untuk melindungi dirinya sendiri dan mendapat dukungan dari Amerika Serikat.
Dari segi ukuran, Antonov An-124 Ruslan atau dikenal sebagai Condor, dianggap sebagai pesawat angkut militer terbesar kedua setelah Antonov An-225 Mriya. Pesawat Mriya buatan Rusia adalah pesawat terberat yang pernah dibuat dan memiliki lebar sayap pesawat terbesar, yakni 88,4 meter (290 kaki). Dengan berat kosong 314 ton, pesawat Mriya hanya dibuat satu unit saja.
Sedangkan pesawat Ruslan memiliki berat 192 ton dan memiliki lebar sayap 73,3 meter (240 kaki).
Kedua pesawat itu, yang digunakan oleh Angkatan Udara Rusia serta beberapa operator kargo, ditemukan oleh para penggemar pesawat yang melacak pergerakan pesawat (juga dikenal sebagai aircraft spotters), di rute Rusia-Suriah selama beberapa hari terakhir.
Rusia mengatakan pihaknya mulai memasok sistem pertahanan udara S-300 ke Suriah pada hari Jumat lalu, meski ada protes dari Israel. Menurut laporan Ynet yang dilansir Times of Israel, Selasa (2/10/2018), pesawat Ruslan pertama terlihat tiba di Pangkalan Udara Khmeimim di dekat Latakia, Suriah pada Kamis malam.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dalam konferensi pers di sela-sela Sidang Ke-73 Majelis Umum PBB mengumumkan pengiriman senjata pertahanan tersebut. "Sistem anti-pesawat akan dikhususkan untuk memastikan 100 persen keselamatan dan keamanan orang-orang kami di Suriah," katanya.
Keputusan Moskow untuk memasok sistem itu ke Suriah telah menimbulkan kekhawatiran di pihak Tel Aviv. Seorang pejabat senior Israel mengatakan pada Sabtu lalu bahwa kepemilikan S-300 Suriah merupakan tantangan serius bagi negara mayoritas Yahudi itu. Namun, kata dia, Israel sedang mengupayakan cara untuk mencegah penempatan sistem itu menjadi ancaman besar bagi keamanan negara.
“S-300 adalah tantangan rumit bagi negara Israel. Kami berurusan dengan (keputusan), dengan cara yang berbeda, tidak harus dengan mencegah pengiriman (sistem anti-pesawat)," kata pejabat yang berbicara dalam kondisi anonim tersebut.
Pejabat itu percaya Presiden Rusia Vladimir Putin memahami bahwa ketika Moskow membuat langkah, Israel mencadangkan hak untuk melindungi dirinya sendiri dan mendapat dukungan dari Amerika Serikat.
Perdana
Menteri Benjamin Netanyahu pada hari Jumat mengkritik langkah Rusia
sebagai keputusan yang tidak bertanggung jawab. Namun, dia mengatakan
bahwa Israel berkomitmen untuk terus mempertahankan saluran deconfliction dengan Moskow dalam operasi militernya di wilayah Suriah.
Berbicara kepada CNN di New York setelah sidang tahunan Majelis Umum PBB, Netanyahu mengatakan bahwa dia sudah berbicara kepada Putin awal bulan ini setelah pasukan Suriah menanggapi serangan udara Israel dengan sistem rudal S-200 secara keliru, yakni menembak jatuh pesawat pengintai militer Il-200 Rusia dan menewaskan 15 tentara Moskow.
"Mari kita lanjutkan deconfliction-nya, tetapi pada saat yang sama, saya mengatakan kepadanya dengan sangat hormat dan sangat jelas bahwa Israel akan melakukannya, akan terus melakukan apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan dirinya," katanya.
Berbicara kepada CNN di New York setelah sidang tahunan Majelis Umum PBB, Netanyahu mengatakan bahwa dia sudah berbicara kepada Putin awal bulan ini setelah pasukan Suriah menanggapi serangan udara Israel dengan sistem rudal S-200 secara keliru, yakni menembak jatuh pesawat pengintai militer Il-200 Rusia dan menewaskan 15 tentara Moskow.
"Mari kita lanjutkan deconfliction-nya, tetapi pada saat yang sama, saya mengatakan kepadanya dengan sangat hormat dan sangat jelas bahwa Israel akan melakukannya, akan terus melakukan apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan dirinya," katanya.
Dia mengatakan kedua pihak ingin menghindari bentrokan militer di Suriah, namun mencatat bahwa banyak militer dan kelompok lain yang beroperasi di wilayah Suriah, membuat wilayah itu sangat ramai meski di ruang udara yang kecil.
"Melewati kekacauan ini, kami dapat bertahan selama tiga tahun untuk menghindari bentrokan antara antara pasukan Rusia dan Israel," katanya. "Saya pikir ada keinginan dari pihak kami dan pihak Rusia untuk menghindari bentrokan," katanya.
Credit sindonews.com
Rusia Miliki Pasukan Penerjun Payung Terbesar di Dunia, namun...
CB, Jakarta - Rusia
memiliki jumlah pasukan penerjun payung terbesar di dunia. Mereka
terlatih dengan baik dan dilengkapi dengan kendaraan udara berlapis baja
serta senjata yang canggih. Akan tetapi koran pro pemerintah,
Izvestia, melaporkan pasukan penerjun payung Rusia terlalu banyak dan
tidak cukup pesawat yang dapat membawa mereka.
“Pada saat ini, terdapat dua divisi serangan udara dan dua divisi pengaturan di udara, empat brigade serangan udara, seorang komando, dan sejumlah unit dukungan dan pelatihan yang berada dalam komposisi Pasukan Udara Rusia,” tulis Ilya Kramnik, menurut sebuah terjemahan dalam OE Watch edisi September, majalah Kantor Studi Militer Luar Negeri Angkatan Darat AS.
Angkatan Udara Rusia saat ini hanya memiliki sekitar 120 pesawat angkut Il-76, yaitu setara dengan transportasi C-17 Angkatan Udara AS. Meskipun mempertahankan kekuatan udara yang multi-divisi, Rusia hanya dapat mengurangi satu divisi pada satu waktu. Masalah ini bahkan diakui pada masa Uni Soviet.
“Hal ini kemudian menimbulkan kegelisahan khususnya dalam hal
efektivitas pengeluaran sumber daya anggaran, sementara dengan
mempertimbangkan biaya tinggi peralatan parasut khusus dan pelatihan
lompatan personil," ujar Kramnik.
Pertanyaan yang jelas lalu muncul: mengapa Rusia tidak memangkas jumlah pasukan penerjung payung untuk mencocokkan jumlah pesawat angkut? Terlebih lagi, pasukan udara telah melakukan beberapa pertempuran yang relatif sedikit sejak hari-hari kejayaan pada Perang Dunia II. Saat ini, mereka lebih mungkin digunakan sebagai infanteri ringan elit.
Jawabannya adalah politik. “Dengan mempertimbangkan struktur tentara Rusia yang telah berkembang dan bobot politik dari pasukan penerjung payung dalam komposisi mereka, kita perlu menyadari bahwa tidak mungkin siapa pun akan melakukan reformasi radikal seperti itu di masa mendatang,” Kramnik menyimpulkan.
Contoh yang terjadi di Rusia tidak berbeda di Amerika Serikat, ketika saran untuk menutup pangkalan militer atau melepaskan pembelian senjata yang kemudian menarik tentangan sengit dari legislator dan komunitas lokal. Di bawah Komunisme atau kapitalisme, politik tetap musuh yang paling tangguh daripada akal sehat.
“Pada saat ini, terdapat dua divisi serangan udara dan dua divisi pengaturan di udara, empat brigade serangan udara, seorang komando, dan sejumlah unit dukungan dan pelatihan yang berada dalam komposisi Pasukan Udara Rusia,” tulis Ilya Kramnik, menurut sebuah terjemahan dalam OE Watch edisi September, majalah Kantor Studi Militer Luar Negeri Angkatan Darat AS.
Angkatan Udara Rusia saat ini hanya memiliki sekitar 120 pesawat angkut Il-76, yaitu setara dengan transportasi C-17 Angkatan Udara AS. Meskipun mempertahankan kekuatan udara yang multi-divisi, Rusia hanya dapat mengurangi satu divisi pada satu waktu. Masalah ini bahkan diakui pada masa Uni Soviet.
Pertanyaan yang jelas lalu muncul: mengapa Rusia tidak memangkas jumlah pasukan penerjung payung untuk mencocokkan jumlah pesawat angkut? Terlebih lagi, pasukan udara telah melakukan beberapa pertempuran yang relatif sedikit sejak hari-hari kejayaan pada Perang Dunia II. Saat ini, mereka lebih mungkin digunakan sebagai infanteri ringan elit.
Jawabannya adalah politik. “Dengan mempertimbangkan struktur tentara Rusia yang telah berkembang dan bobot politik dari pasukan penerjung payung dalam komposisi mereka, kita perlu menyadari bahwa tidak mungkin siapa pun akan melakukan reformasi radikal seperti itu di masa mendatang,” Kramnik menyimpulkan.
Contoh yang terjadi di Rusia tidak berbeda di Amerika Serikat, ketika saran untuk menutup pangkalan militer atau melepaskan pembelian senjata yang kemudian menarik tentangan sengit dari legislator dan komunitas lokal. Di bawah Komunisme atau kapitalisme, politik tetap musuh yang paling tangguh daripada akal sehat.
Credit tempo.co
Kapal Perang China Usir Kapal Perang AS di Laut China Selatan
Ilustrasi (Doc. US Navy)
Kapal perang China itu berlayar hanya beberapa meter saja dari kapal penghancur Amerika Serikat. Kapal perang China itu mendekat untuk mendesak kapal AS untuk berganti haluan. Desakan iutu disampaikan deengan cara yang tak aman dan tak profesional, jelas seorang pejabat resmi, Senin (1/10)
Kapal perang AS, USS Decatur yang membawa rudal perusak tengah melakukan apa yang militer sebut sebagai operasi navigasi bebas pada Minggu (30/9). Kapal ini berjarak 22,4 kilometer (12 mil nautikal) dari karang Gaven dan Johnson di wilayah kepulauan Spartly yang terpencil. Kepulauan ini berada di Laut China Selatan yang diklaim oleh China.
Jarak tersebut biasanya dapat diterima sebagai batas wilayah teritorial dari daratan tertentu. Selama operasi, kapal perang China Luyang mendekatai USS Decatur dengan manuver yang tidak aman dan tak profesional di sekitar karang Gaven dan Johnson di Laut China Selatan," jelas juru bicara Komandan Nate Christensen.
Kapal Cina kemudian melakukan serangkaian "manuver yang semakin agresif, dan memperingatkan Decatur untuk meninggalkan daerah itu," tambahnya.
Kapal perang China "perusak mendekati dalam 45 meter (meter) dari busur Decatur, setelah itu Decatur bermanuver untuk mencegah tabrakan."
Hubungan AS-Cina belakangan terus mengalami ketegangan pada berbagai tingkatan sejak Donald Trump menjadi Presiden pada tahun 2017.
Perang dagang yang diluncurkan Trump telah membuat marah Beijing, begitu pula dengan otorisasi penjualan senjata senilai 1,3 miliar dolar ke Taiwan, yang dianggap Cina sebagai provinsi pemberontak.
Washington pekan lalu memberlakukan tarif baru terhadap China yang mencakup impor lain senilai US$200 miliar.
Cina telah mengambil serangkaian tindakan pembalasan, termasuk dengan menggagalkan kunjungan kapal perang AS ke Hong Kong dan membatalkan pertemuan antara kepala angkatan laut Cina dan rekannya dari Amerika.
Pada hari Senin, seorang pejabat pertahanan AS mengatakan bahwa pembicaraan keamanan yang akan berlangsung akhir bulan ini di Beijing antara Menteri Pertahanan Jim Mattis dan China telah dibatalkan.
Credit cnnindonesia.com
Berjarak 45 Meter, Kapal Perang China dan AS Saling Berhadapan di LCS
WASHINGTON
- Sebuah kapal Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) bertemu dengan kapal
perang China pada akhir pekan lalu. Keduanya bertemu saat kapal AS
melakukan operasi navigasi di dekat Kepulauan Spratly yang disengketakan
di Laut China Selatan (LCS).
Dalam insiden itu, kapal perusak China melakukan manuver "tidak aman" yang memaksa kapal AS melakukan manuver untuk mencegah tabrakan.
"Kapal perusak China, Luyang, mendekati USS Decatur dalam manuver tidak aman dan tidak profesional di sekitar Karang Gaven di Laut Cina Selatan," ujar Kapten Charles Brown, juru bicara Armada Pasifik AS, dalam pernyataan yang mengonfirmasi insiden tersebut.
"Kapal perang China melakukan serangkaian manuver yang semakin agresif disertai dengan peringatan bagi USS Decatur untuk meninggalkan daerah itu," imbuhnya seperti dikutip dari CNN, Selasa (2/10/2018).
Dia menambahkan bahwa kapal perusak Cina mendekati kapal USS Decatur dalam jarak 45 meter dari depan kapal AS. USS Decatur pun terpaksa melakukan manuver untuk mencegah tabrakan.
"Pasukan kami akan terus terbang, berlayar dan beroperasi di mana saja hukum internasional memungkinkan," tegasnya.
Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan China atas berbagai masalah. Kapal-kapal China sering membayangi kapal-kapal AS selama melakukan operasi kebebasan navigasi namun interaksi tersebut biasanya dilakukan secara aman.
USS Decatur berlayar dalam jarak 12 mil laut dari karang Gaven dan Johnson di Kepulauan Spratly sebagai bagian dari apa yang disebut Angkatan Laut AS sebagai operasi kebebasan navigasi. Operasi ini dimaksudkan untuk menegakkan hak jalur bebas di perairan internasional.
Dalam insiden itu, kapal perusak China melakukan manuver "tidak aman" yang memaksa kapal AS melakukan manuver untuk mencegah tabrakan.
"Kapal perusak China, Luyang, mendekati USS Decatur dalam manuver tidak aman dan tidak profesional di sekitar Karang Gaven di Laut Cina Selatan," ujar Kapten Charles Brown, juru bicara Armada Pasifik AS, dalam pernyataan yang mengonfirmasi insiden tersebut.
"Kapal perang China melakukan serangkaian manuver yang semakin agresif disertai dengan peringatan bagi USS Decatur untuk meninggalkan daerah itu," imbuhnya seperti dikutip dari CNN, Selasa (2/10/2018).
Dia menambahkan bahwa kapal perusak Cina mendekati kapal USS Decatur dalam jarak 45 meter dari depan kapal AS. USS Decatur pun terpaksa melakukan manuver untuk mencegah tabrakan.
"Pasukan kami akan terus terbang, berlayar dan beroperasi di mana saja hukum internasional memungkinkan," tegasnya.
Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan China atas berbagai masalah. Kapal-kapal China sering membayangi kapal-kapal AS selama melakukan operasi kebebasan navigasi namun interaksi tersebut biasanya dilakukan secara aman.
USS Decatur berlayar dalam jarak 12 mil laut dari karang Gaven dan Johnson di Kepulauan Spratly sebagai bagian dari apa yang disebut Angkatan Laut AS sebagai operasi kebebasan navigasi. Operasi ini dimaksudkan untuk menegakkan hak jalur bebas di perairan internasional.
Sementara
Angkatan Laut melakukan kebebasan operasi navigasi di seluruh dunia,
China sangat sensitif tentang operasi ketika mereka datang mendekati
daerah di mana pemerintah China telah membangun pulau dan mendirikan
fasilitas militer di fitur maritim yang disengketakan.
Credit sindonews.com
AS Tak Lepas Sanksi, Korut Bersikeras Tak Lucuti Nuklir
Presiden Korut Kim Jong Un (KCNA/via REUTERS)
Lebih lanjut, Korut mengatakan bahwa deklarasikan berakhirnya Perang Korea 1950-1953 "bukan menjadi tawar-menawar" untuk denuklirisasi Korea Utara. Jika Amerika Serikat tidak menginginkan akhir perang, maka Korut pun "tidak akan terlalu berharap untuk itu" seperti dilansir oleh media pemerintah Korut KCNA, Selasa (2/10).
Lebih lanjut, KCNA mengatakan menonaktifkan fasilitas nuklir Yongbyon membutuhkan tindakan yang tepat dari Amerika Serikat. Sebab, tindakan dari AS itulah yang menjadi "inti untuk program nuklirnya."
"DPRK mengambil langkah-langkah penting dan penting untuk melaksanakan pernyataan bersama yang dibuat di KTT DPRK-AS, tetapi AS masih berusaha menundukkan seseorang menggunakan sanksi," tandas komentar yang tidak disebutkan namanya itu.
Hal senada sempat diungkap pimipnan Korut Kim Jong Un pada KTT di Pyongyang bulan lalu. Dalam pernyataan bersama dengan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, Kim Jong Un menyatakan kesediaan untuk "secara permanen membongkar" kompleks nuklir Yongbyon jika Amerika Serikat mengambil tindakan yang sesuai.
Moon mengatakan bahwa pembongkaran kompleks nuklir itu termasuk deklarasi resmi berakhirnya perang kedua negara.
Dalam komentarnya, KCNA menyebut bahwa pernyataan akhir perang seharusnya telah "diselesaikan setengah abad yang lalu". Seraya menambahkan bahwa pernyataan tersebut menjadi "proses paling dasar dan utama untuk dibentuknya hubungan dan perdamaian baru RDRK(Republik Demokratik Rakyat Korea-nama resmi Korut)-AS (Amerika Serikat)" di semenanjung Korea dan hal ini juga menuntut "komitmen AS."
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump dan Kim secara umum sepakat untuk "membangun rezim perdamaian yang abadi dan stabil di Semenanjung Korea". Pertemuan yang terjadi Juni lalu di Singapura ini tak pernah terjadi sebelumnya.
Namun, Washington ingin agar Korea Utara membuat langkah terlebih dulu dengan menyediakan inventarisasi lengkap program senjatanya. AS juga ingin agar Korut mengambil tindakan permanen untuk melepaskan persenjataannya.
Namun, sebelumnya tiga pejabat senior AS yang terlibat dalam kebijakan Korea Utara mengatakan kepada Reuters hingga saat ini belum ada kemajuan terkait negosiasi serius untuk menghilangkan atau bahkan menghentikan senjata nuklir dan program rudal balistik Kim.
Menurut mereka, membongkar Yongbyon yang menjadi pabrik misil Korut, akan memperlambat produksi bahan misil. Tetapi tidak mengurangi persediaan plutonium dan uranium mereka yang sangat kaya. Tidak juga mengurangi kecurigaan bahwa negara itu memiliki situs produksi rahasia lainnya, seperti disampaikan seorang ahli kepada Reuters.
Credit cnnindonesia.com
Erdogan: Turki akan tolak sanksi-sanksi Amerika Serikat terkait pendeta
Presiden Turki Tayyip Erdogan menyapa
pendukungnya dalam sebuah pertemuan partai berkuasa AK di Izmir, Turki,
Sabtu (28/4/2018). (Kayhan Ozer/Presidential Palace/Handout via REUTERS)
Ankara (CB) - Turki akan menolak usaha-usaha Amerika
Serikat untuk memberlakukan sanksi-sanksi atas Ankara terkait dengan
peradilan seorang pendeta Kristen yang telah ditahan selama dua tahun,
kata Presiden Tayyip Erdogan pada Senin, dengan menuduh pedeta tersebut
memiliki "kaitan gelap dengan teror".
Perkara Pendeta Andrew Brunson, yang akan diadili lagi pada 12 Oktober, telah membuat hubungan antara Ankara dan Washington mengalami krisis. Amerika Serikat telah mengambil kebijakan untuk memberlakukan sanksi-sanksi dan tarif yang mengakibatkan nilai tukar mata uang Turki lira berada di level terendah pada Agustus.
Brunson didakwa memiliki kaitan dengan para militan Kurdi dan pendukung Fethullah Gulen, ulama yang dipersalahkan Turki karena berada di balik usaha kudeta gagal tahun 2016. Pendeta itu membantah dakwaan-dakwaan atas dirinya dan Washington menuntut pembebasannya segera, demikian Reuters melaporkan.
Hubungan antara dua sekutu NATO sudah renggang akibat perselisihan terkait dukungan AS kepada para pejuang Kurdi di bagian utara Suriah, rencana-rencana Turki untuk membeli sebuah sistem pertahanan peluru kendali, dan pemenjaraan seorang eksekutif bank Turki atas pelanggaran sanksi-sanksi AS terhadap Iran.
"Kami sangat sedih dengan pemerintahan AS saat ini, satu mitra strategis, menyasar negara kami tanpa konsistensi logis, politis dan strategis," kata Erdogan dalam pidato di depan sidang baru anggota parlemen.
Erdogan menyatakan Turki bertekad melawan, dalam kerangka kerja legal dan diplomasi, "pemahaman bengkok ini, yang memberlakukan sanksi-sanksi dengan menggunakan seorang pendeta sebagai alasan, yang diadili karena kaitan gelapnya dengan organisasi-organisasi teror."
Perkara Pendeta Andrew Brunson, yang akan diadili lagi pada 12 Oktober, telah membuat hubungan antara Ankara dan Washington mengalami krisis. Amerika Serikat telah mengambil kebijakan untuk memberlakukan sanksi-sanksi dan tarif yang mengakibatkan nilai tukar mata uang Turki lira berada di level terendah pada Agustus.
Brunson didakwa memiliki kaitan dengan para militan Kurdi dan pendukung Fethullah Gulen, ulama yang dipersalahkan Turki karena berada di balik usaha kudeta gagal tahun 2016. Pendeta itu membantah dakwaan-dakwaan atas dirinya dan Washington menuntut pembebasannya segera, demikian Reuters melaporkan.
Hubungan antara dua sekutu NATO sudah renggang akibat perselisihan terkait dukungan AS kepada para pejuang Kurdi di bagian utara Suriah, rencana-rencana Turki untuk membeli sebuah sistem pertahanan peluru kendali, dan pemenjaraan seorang eksekutif bank Turki atas pelanggaran sanksi-sanksi AS terhadap Iran.
"Kami sangat sedih dengan pemerintahan AS saat ini, satu mitra strategis, menyasar negara kami tanpa konsistensi logis, politis dan strategis," kata Erdogan dalam pidato di depan sidang baru anggota parlemen.
Erdogan menyatakan Turki bertekad melawan, dalam kerangka kerja legal dan diplomasi, "pemahaman bengkok ini, yang memberlakukan sanksi-sanksi dengan menggunakan seorang pendeta sebagai alasan, yang diadili karena kaitan gelapnya dengan organisasi-organisasi teror."
Perkara Brunson telah menjadi isu yang paling membuat kedua negara berseberangan. Presiden AS Donald Trump berpendapat dia dan Erdogan telah menyepakati sebuah persetujuan untuk membebaskannya pada Juli, tetapi Ankara membantah setuju membebaskan pendeta itu sebagai bagian perjanjian yang lebih luas.
Brunson, yang telah dipenjara atau dikenai tahanan rumah sejak Oktober 2016, menghadapi hukumen penjara hingga 35 tahun jika terbukti. Bulan lalu jaksa utama dalam peradilannya diganti, sebuah langkah yang penasehat hukumnya sambut baik dengan hati-hati, dengan mengatakan itu mungkin isyarat dari perubahan kemauan politik.
Dalam pidatonya di sidang pertama di depan para anggota parlemen sejak reses musim panas, Erdogan menyebut kemungkinan hubungan yang lebih baik, sementara menambahkan bahwa masih ada banyak pekerjaan yang harus dikerjakan.
"Kami dapat katakan kami mulai membuat kemajuan ke arah tercapainya pemahaman bersama (dengan Amerika Serikat), walau ini bukan level yang dikehendaki," kata dia.
Dia juga mengulangi tuduhan Turki bahwa Washington melindungi Gulen, yang tinggal di AS selama dua dekade, dan mengatakan pengakuan di satu pengadilan New York seorang eksekutif Halkbank milik negara atas pelanggaran sanksi-sanksi AS terhadap Iran merupakan contoh dari pelanggaran hukum yang unik",
Credit antaranews.com
Koalisi Arab: Houthi Tembakkan 200 Rudal Balistik ke Saudi
RIYADH
- Koalisi Arab mengumumkan bahwa pemberontak Yaman, kelompok Houthi,
telah menembakkan 200 roket ke Arab Saudi. Demikian yang dikatakan juru
bicara pasukan Koalisi Arab, Kolonel Turki al-Maliki.
"Milisi Houthi di Yaman menembakkan 200 rudal balistik menuju Kerajaan," ujar Maliki dalam konferensi pers untuk memberitahukan perkembangan terakhir dalam operasi militer pasukan koalisi Arab.
"Milisi Houthi terus mengancam navigasi maritim dan bahwa harus ada tindakan yang lebih keras terhadap pelanggaran mereka," imbuhnya tanpa merinsi apa yang dimaksud dengan tindakan keras.
"Roket yang ditembakkan oleh Houthi terhadap Kerajaan, menewaskan 112 warga sipil dan penduduk, dan melukai ratusan lainya sejak kudeta Houthi di Yaman," tukasnya seperti dikutip dari Middle East Monitor, Selasa (2/10/2018).
Sejak perang dimulai pada 26 Maret 2015, kelompok Houthi telah membom wilayah Saudi dengan rudal balistik jarak menengah dan jarak jauh. Sistem Pertahanan Udara Saudi biasanya menghalangi serangan roket ini.
"Milisi Houthi di Yaman menembakkan 200 rudal balistik menuju Kerajaan," ujar Maliki dalam konferensi pers untuk memberitahukan perkembangan terakhir dalam operasi militer pasukan koalisi Arab.
"Milisi Houthi terus mengancam navigasi maritim dan bahwa harus ada tindakan yang lebih keras terhadap pelanggaran mereka," imbuhnya tanpa merinsi apa yang dimaksud dengan tindakan keras.
"Roket yang ditembakkan oleh Houthi terhadap Kerajaan, menewaskan 112 warga sipil dan penduduk, dan melukai ratusan lainya sejak kudeta Houthi di Yaman," tukasnya seperti dikutip dari Middle East Monitor, Selasa (2/10/2018).
Sejak perang dimulai pada 26 Maret 2015, kelompok Houthi telah membom wilayah Saudi dengan rudal balistik jarak menengah dan jarak jauh. Sistem Pertahanan Udara Saudi biasanya menghalangi serangan roket ini.
Selama
hampir empat tahun, Yaman telah mengobarkan perang antara pasukan
pemerintah yang setia kepada Presiden Abdrabbuh Mansur Hadi, didukung
oleh pasukan koalisi Arab, dan Houthi, yang mengendalikan sejumlah
provinsi, termasuk Ibu Kota Sanaa sejak 2014.
Credit sindonews.com
TV Teheran Rilis Rekaman Kapal Induk AS Dikejar Speedboat Iran
TEHERAN - Stasiun televisi (TV) Iran menayangkan rekaman kapal induk Amerika Serikat (AS), USS Theodore Roosevelt, dikejar beberapa speedboat yang diawaki pasukan Garda Revolusi. Kejadian itu berlangsung di Selat Hormuz pada 21 Maret 2018.
Kamera, yang dipasang di sebuah kapal Iran, membidik kapal USS Theodore Roosevelt serta kapal pengawalnya yang melintasi perairan Selat Hormuz. Beberapa speedboat Garda Revolusi terlihat mendekati kapal induk AS tersebut, sedangkan helikopter Amerika Serikat terlihat berkeliaran di atas area lokasi kejadian.
Dalam video itu, ada beberapa kegiatan yang terlihat di atas dek kapal Roosevelt, termasuk helikopter lain yang bersiap untuk lepas landas.
Belum jelas apa tujuan Iran merilis rekaman tersebut. Press TV, media pemerintah Teheran, juga membagikan rekaman itu di Twitter pada 29 September 2018.
Kamera, yang dipasang di sebuah kapal Iran, membidik kapal USS Theodore Roosevelt serta kapal pengawalnya yang melintasi perairan Selat Hormuz. Beberapa speedboat Garda Revolusi terlihat mendekati kapal induk AS tersebut, sedangkan helikopter Amerika Serikat terlihat berkeliaran di atas area lokasi kejadian.
Dalam video itu, ada beberapa kegiatan yang terlihat di atas dek kapal Roosevelt, termasuk helikopter lain yang bersiap untuk lepas landas.
Belum jelas apa tujuan Iran merilis rekaman tersebut. Press TV, media pemerintah Teheran, juga membagikan rekaman itu di Twitter pada 29 September 2018.
Kapal USS Theodore Roosevelt yang memiliki bobot 100.000 ton telah
dikerahkan ke Teluk sejak tahun lalu. Kapal raksasa ini membawa sekitar
5.000 awak. Selain itu, biasanya kapal tersebut juga membawa 130
pesawat, termasuk pesawat jet tempur F/A-18 Super Hornet, jet tempur
EA-18G Growler serta pesawat peringatan dini E-2 Hawkeye.
Perseteruan di tengah laut antara kapal AS dan Iran bukan hal yang tidak biasa. Pertemuan terakhir terjadi pada Agustus tahun lalu, ketika sebuah pesawat tak berawak atau drone Iran membayangi kapal induk USS Nimitz pada malam hari.
Drone itu muncul cukup dekat untuk merekam jet tempur F-18 di dek kapal. Angkatan Laut AS mengklaim operator drone tidak menanggapi panggilan radio yang berulang kali dan dianggap membahayakan para pelaut AS.
Masih pada bulan yang sama, drone serupa Iran muncul dalam jarak 200 kaki (62 meter) dari jet tempur F/A-18E Super Hornet. Hal itu membuat pilot Amerika Serikat mengubah jalur. Pejabat Pentagon yang tidak disebutkan namanya menuduh Iran bertindak dengan cara yang tidak aman dan tidak profesional.
Perseteruan di tengah laut antara kapal AS dan Iran bukan hal yang tidak biasa. Pertemuan terakhir terjadi pada Agustus tahun lalu, ketika sebuah pesawat tak berawak atau drone Iran membayangi kapal induk USS Nimitz pada malam hari.
Drone itu muncul cukup dekat untuk merekam jet tempur F-18 di dek kapal. Angkatan Laut AS mengklaim operator drone tidak menanggapi panggilan radio yang berulang kali dan dianggap membahayakan para pelaut AS.
Masih pada bulan yang sama, drone serupa Iran muncul dalam jarak 200 kaki (62 meter) dari jet tempur F/A-18E Super Hornet. Hal itu membuat pilot Amerika Serikat mengubah jalur. Pejabat Pentagon yang tidak disebutkan namanya menuduh Iran bertindak dengan cara yang tidak aman dan tidak profesional.
Pada
Januari 2016, Teheran pernah mempermalukan Pentagon di mana sekitar
sepuluh pelaut AS ditangkap pasukan Iran setelah kapal Angkatan Laut
Washington tersesat ke wilayah perairan Republik Islam Iran. Sepuluh
pelaut yang merupakan awak dari dua kapal AS sempat ditahan sebelum
akhirnya dibebaskan.
Pada saat itu, Teheran menuntut permintaan maaf resmi dari Menteri Luar Negeri AS John Kerry atas pelanggaran kedaulatan Iran dan mendesak Angkatan Laut AS untuk menjauh dari perbatasan maritim Iran. Iran juga secara konsisten menuduh para pelaut AS melakukan gerakan provokatif di dekat perairannya.
Pada saat itu, Teheran menuntut permintaan maaf resmi dari Menteri Luar Negeri AS John Kerry atas pelanggaran kedaulatan Iran dan mendesak Angkatan Laut AS untuk menjauh dari perbatasan maritim Iran. Iran juga secara konsisten menuduh para pelaut AS melakukan gerakan provokatif di dekat perairannya.
Credit sindonews.com
Libanon Bantah Israel yang Tuduh Kembangkan Fasilitas Rudal
Ilustrasi rudal (KCNA/via REUTERS)
"Hari ini Libanon menyatakan dengan lantang kepada semua negara di dunia [...] untuk menyangkal tuduhan Israel," kata Bassil Senin (2/10).
Bassil berbicara kepada 73 duta besar asing yang berkumpul untuk siaran televisi dalam acara yang ia gambarkan sebagai "kampanye kontra-diplomatik".
Tidak hadirnya duta besar Amerika Serikat yang merupakan sekutu utama Israel menjadi hal yang menarik perhatian.
Bassil mengatakan utusan AS itu sedang melakukan perjalanan, tetapi tidak ada wakil yang dikirim untuk menggantikan Elizabeth Richard, kata satu sumber diplomatik kepada AFP.
Menlu lantas membawa para diplomat dan wartawam berkelilling lokasi yang diduga Israel menjadi tempat pengembangan rudal.
Pada tanggal 27 September, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dalam sebuah pidato kepada Majelis Umum PBB bahwa Hizbullah memiliki tempat-tempat konversi rudal rahasia dekat bandara Beirut.
Ia lantas menunjukkan citra satelit yang menampilkan tiga lokasi pengembangan misil. Ia juga menuduh bahwa milisi Syiah yang didukung Iran menggunakan warga Beirut sebagai tameng manusia.
Hizbullah belum menyatakan reaksinya secara resmi terhadap tuduhan itu. Pasukan Hizbullah saat ini menguasai Libanon selatan yang berbatasan dengan Israel. Mereka juga menguasai pinggiran selatan Beirut di mana bandara itu berada.
Bulan lalu, pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah mengumumkan bahwa pihaknya telah memperoleh "rudal presisi".
Bassil juga membawa rombongan ke sekitar stadion olahraga dan kompleks kolam renang. Situs lain yang dicurigai Netanyahu sebagai fasilitas rudal. Delegasi itu didampingi oleh personel keamanan dan jurnalis.
Dalam kesempatan yang sama, Bassil mengecam Israel yang menurutnya katanya telah 1.417 kali melanggar teritori Libanon baik di darat, udara, dan laut dalam delapan bulan terakhir.
Tur ke lokasi-lokasi yang dituduhkan Israel ini lantas dikomentari oleh Netanyahu. Menurutnya, Hizbullah "secara terang-terangan berbohong kepada komunitas internasional dengan mengadakan tur propaganda palsu."
Menurutnya alih-alih menunjukkan pabrik rudal presisi dibawah tanah, Bassil malah "mengajak para duta besar ke lapangan sepakbola" yang berada didekat pabrik itu.
"Para duta besar harus bertanya pada diri sendiri mengapa mereka menunggu tiga hari sampai tur berlangsung," kata Netanyahu.
"Sungguh menyedihkan pemerintah Libanon mengorbankan keselamatan penghuninya untuk menutupi Hizbullah, yang telah menyandera Libanon dalam agresinya melawan Israel."
Negara Yahudi telah terlibat konflik melawan Hizbullah sejak 2006. Militer Israel percaya Hizbullah memiliki antara 100.000 dan 120.000 rudal jarak pendek dan roket, serta beberapa ratus rudal jarak jauh.
Credit cnnindonesia.com
Mesir perintahkan pengadilan ulang atas pemimpin Ikhwanul Muslim
Pemimpin Ikhwanul Muslimin Mohamed Badie
meneriakkan kalimat menentang Kementrian Dalam Negeri di balik jeruji
saat sidang 738 anggota Ikhwanul Muslimin atas aksi pendudukan
bersenjata di lapangan Rabaa, di pengadilan Kairo, Mesir, Selasa
(31/5/2016). (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)
Kairo (CB) - Pengadilan Mesir memerintahkan agar
pemeriksaan ulang dilakukan terhadap pemimpin Ikhwanul Muslim Mohamed
Badie dan para tokoh senior kelompok terlarang itu mulai 7 Oktober,
menurut sumber-sumber kehakiman dan laporan kantor berita negara MENA,
Minggu.
Pengadilan ulang itu terkait sebuah kasus, yang di dalamnya Badie beserta 13 orang lainnya pada 2015 dikenai hukuman seumur hidup atas kekerasan antara para pendukung dan musuhnya. Bentrokan terjadi di markas Ikhwanul Muslim pada hari-hari sebelum dan setelah Mohamed Mursi digulingkan dari jabatannya sebagai presiden.
Empat orang lainnya dijatuhi hukuman mati dalam kasus yang sama.
Badie telah mendapatkan hukuman mati dan hukuman penjara seumur hidup dalam serangkaian persidangan sejak militer Mesir menggulingkan Mursi, yang berasal dari Ikwanul Muslim, pada Juli 2013.
Dakwaan-dakwaan baru yang dikenakan terhadap para tokoh senior itu antara lain "ikut serta dalam penghasutan dan bantuan ... dalam memukuli para pengunjuk rasa" dengan imbalan mendapatkan uang dan pasokan senjata.
Dua orang lainnya didakwa atas serangan, yang hingga menewaskan orang-orang, atau melakukan pengrusakan dan memiliki senjata, menurut laporan MENA.
Tidak ada penjelasan soal mengapa dakwaan-dakwaan tersebut diubah tapi menurut hukum Mesir, dakwaan bisa diubah jika ada bukti baru.
Pemeriksaan baru yang diperintahkan Pengadilan Pidana Kairo itu hanya dikenakan terhadap mereka yang ditahan dan bukan yang disidangkan tanpa kehadiran.
Khairt al-Shater, sosok senior lainnya di Ikhwanul Muslim yang dianggap kalangan luas sebagai salah satu pembuat strategi kelompok tersebut, berada di antara mereka yang diadili kembali, lapor MENA.
Setelah Mursi terguling, Mesir melancarkan penumpasan terhadap gerakan Islamis, tertua dan paling teroganisasi, tersebut hingga menewaskan ratusan pendukungnya, memenjarakan ribuan pendukung serta menetapkan kelompok itu sebagai organisasi teroris.
Ikhwanul Muslim menyatakan gerakan yang diusungnya bersifat damai dan kelompok itu membantah memiliki kaitan dengan serangan-serangan kalangan milisi, demikian Reuters.
Pengadilan ulang itu terkait sebuah kasus, yang di dalamnya Badie beserta 13 orang lainnya pada 2015 dikenai hukuman seumur hidup atas kekerasan antara para pendukung dan musuhnya. Bentrokan terjadi di markas Ikhwanul Muslim pada hari-hari sebelum dan setelah Mohamed Mursi digulingkan dari jabatannya sebagai presiden.
Empat orang lainnya dijatuhi hukuman mati dalam kasus yang sama.
Badie telah mendapatkan hukuman mati dan hukuman penjara seumur hidup dalam serangkaian persidangan sejak militer Mesir menggulingkan Mursi, yang berasal dari Ikwanul Muslim, pada Juli 2013.
Dakwaan-dakwaan baru yang dikenakan terhadap para tokoh senior itu antara lain "ikut serta dalam penghasutan dan bantuan ... dalam memukuli para pengunjuk rasa" dengan imbalan mendapatkan uang dan pasokan senjata.
Dua orang lainnya didakwa atas serangan, yang hingga menewaskan orang-orang, atau melakukan pengrusakan dan memiliki senjata, menurut laporan MENA.
Tidak ada penjelasan soal mengapa dakwaan-dakwaan tersebut diubah tapi menurut hukum Mesir, dakwaan bisa diubah jika ada bukti baru.
Pemeriksaan baru yang diperintahkan Pengadilan Pidana Kairo itu hanya dikenakan terhadap mereka yang ditahan dan bukan yang disidangkan tanpa kehadiran.
Khairt al-Shater, sosok senior lainnya di Ikhwanul Muslim yang dianggap kalangan luas sebagai salah satu pembuat strategi kelompok tersebut, berada di antara mereka yang diadili kembali, lapor MENA.
Setelah Mursi terguling, Mesir melancarkan penumpasan terhadap gerakan Islamis, tertua dan paling teroganisasi, tersebut hingga menewaskan ratusan pendukungnya, memenjarakan ribuan pendukung serta menetapkan kelompok itu sebagai organisasi teroris.
Ikhwanul Muslim menyatakan gerakan yang diusungnya bersifat damai dan kelompok itu membantah memiliki kaitan dengan serangan-serangan kalangan milisi, demikian Reuters.
Credit antaranews.com
Tensi Tinggi China-AS, Mattis Batal Sambangi Beijing
WASHINGTON
- Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), James Mattis, membatalkan
rencana kunjungannya ke Beijing pada Oktober nanti. Batalnya rencana
kunjungan Mattis ini sebagai tanda meningkatnya ketegangan kedua negara.
Seorang pejabat pertahanan AS mengatakan pertemuan antara Mattis dan rekannya asal China telah dibatalkan.
"Pentagon telah menyusun rencana bagi Mattis untuk melakukan perjalanan ke Beijing akhir bulan ini untuk bertemu Jenderal Wei Fenghe untuk pembicaraan keamanan, tetapi China akhirnya menolak melakukannya," kata pejabat seperti disitir dari France24, Selasa (2/10/2018).
"Mengingat hal itu, keputusan untuk membatalkan kunjungan itu terutama datang dari pihak AS," tambah pejabat itu.
Ini akan menjadi perjalanan kedua Mattis ke China sebagai pemimpin Pentagon. Sebelumnya, Mattis telah melakukan kunjungan serupa pada bulan Juni ketika ia bertemu Presiden China Xi Jinping, serta Jenderal Wei Fenghe dan sejumlah pejabat lainnya.
Kedutaan AS di Beijing menolak berkomentar.
Pembatalan perjalanan terjadi karena gesekan antara AS dan China terus meningkat, terutama terkait masalah perdagangan.
Perang dagang Presiden Donald Trump telah membuat marah Beijing, begitu pula izinnya atas penjualan senjata senilai USD1,3 miliar ke Taiwan, yang dianggap China sebagai provinsi pemberontak.
Seorang pejabat pertahanan AS mengatakan pertemuan antara Mattis dan rekannya asal China telah dibatalkan.
"Pentagon telah menyusun rencana bagi Mattis untuk melakukan perjalanan ke Beijing akhir bulan ini untuk bertemu Jenderal Wei Fenghe untuk pembicaraan keamanan, tetapi China akhirnya menolak melakukannya," kata pejabat seperti disitir dari France24, Selasa (2/10/2018).
"Mengingat hal itu, keputusan untuk membatalkan kunjungan itu terutama datang dari pihak AS," tambah pejabat itu.
Ini akan menjadi perjalanan kedua Mattis ke China sebagai pemimpin Pentagon. Sebelumnya, Mattis telah melakukan kunjungan serupa pada bulan Juni ketika ia bertemu Presiden China Xi Jinping, serta Jenderal Wei Fenghe dan sejumlah pejabat lainnya.
Kedutaan AS di Beijing menolak berkomentar.
Pembatalan perjalanan terjadi karena gesekan antara AS dan China terus meningkat, terutama terkait masalah perdagangan.
Perang dagang Presiden Donald Trump telah membuat marah Beijing, begitu pula izinnya atas penjualan senjata senilai USD1,3 miliar ke Taiwan, yang dianggap China sebagai provinsi pemberontak.
Washington pekan lalu memberlakukan tarif baru terhadap China yang mencakup impor lain senilai USD200 miliar.
Dan Washington bulan lalu menempatkan sanksi keuangan pada China untuk pembelian jet tempur Sukhoi Su-35 Rusia dan sistem rudal permukaan ke udara S-400.
Dan Washington bulan lalu menempatkan sanksi keuangan pada China untuk pembelian jet tempur Sukhoi Su-35 Rusia dan sistem rudal permukaan ke udara S-400.
China bereaksi dengan menggagalkan kunjungan pelabuhan kapal perang AS yang direncanakan ke Hong Kong dan membatalkan pertemuan antara kepala angkatan laut Cina dan rekannya dari Amerika.
Pada hari Minggu, sebuah kapal perang AS berlayar di perairan Kepulauan Spratly yang diperebutkan di Laut Cina Selatan. Ini adalah tantangan implisit terbaru terhadap klaim teritorial Beijing di wilayah tersebut.
Tidak ada reaksi segera dari China, tetapi operasi serupa di AS pada bulan Juli, yang melibatkan pulau Paracel yang disengketakan, mendorong Beijing yang marah untuk mengerahkan kapal militer dan jet tempur.
Pentagon mengatakan semua operasi militer AS di daerah "dirancang sesuai dengan hukum internasional dan menunjukkan bahwa Amerika Serikat akan terbang, berlayar dan beroperasi di mana pun hukum internasional mengizinkan."
Credit sindonews.com
China batalkan pembicaraan keamanan dengan Amerika Serikat
Menteri Perdagangan Amerika Serikat
Wilbur Ross, kedua kiri, dan Wakil Perdana Menteri Liu He, keempat
kanan, menghadiri sebuah pertemuan di Diaoyutai State Guesthouse di
Beijing, China, Minggu (3/6/2018). (Andy Wong/Pool via REUTERS)
Washington (CB) - China telah membatalkan pertemuan bidang
keamanan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis, yang
sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Oktober, kata seorang pejabat
tinggi AS, Minggu.
Kabar pembatalan itu muncul setelah seorang pejabat tinggi China mengatakan tidak ada alasan untuk panik menyangkut ketegangan antara kedua negara.
Pejabat, yang terlibat dalam kebijakan soal China dan tidak ingin diungkapkan jati dirinya, itu mengatakan tidak jelas kapan pertemuan tersebut akan dijadwalkan kembali.
Pembatalan pertama kali dilaporkan surat kabar New York Times.
Pejabat tersebut mengatakan tidak ada kejelasan soal apakah pembatalan itu dikaitkan dengan berbagai persengketaan antara Beijing dan Washington menyangkut penjualan senjata dan kegiatan militer di Laut China Selatan serta perairan lainnya di sekitar China.
China dan Amerika Serikat juga terlibat perang dagang yang meluas dan telah meningkatkan pengenaan tarif atas impor masing-masing.
"Ketegangan sedang meningkat, dan itu bisa terbukti berbahaya bagi kedua pihak," kata pejabat itu.
Departemen Luar Negeri AS menolak berkomentar.
Para pejabat Gedung Putih dan Departemen Pertahanan belum menanggapi permintaan untuk memberikan pernyataan.
Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan China juga belum memenuhi permintaan untuk berkomentar.
Sumber-sumber di Beijing mengatakan pekan lalu bahwa pertemuan bidang pertahanan itu kemungkinan tidak akan terjadi karena hubungan kedua negara sedang tegang.
Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan, Jumat, "tidak ada alasan untuk panik" terkait perselisihan antara Beijing dan Washington.
Namun, ia memperingatakan bahwa China tidak akan membiarkan dirinya diperas atau mengalah pada tekanan soal perdagangan.
Dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa pada Rabu, Presiden AS Donald Trump menuding Beijing berupaya mencampuri pemilihan kongres AS 6 November untuk menghambat ia dan Partai Republik tempatnya berasal terkait kebijakan perdagangan China yang diterapkannya.
Trump tidak memberikan bukti atas tuduhan yang dilemparkannya itu.
Dalam sidang yang sama, Wang menolak tudingan tersebut.
Kabar pembatalan itu muncul setelah seorang pejabat tinggi China mengatakan tidak ada alasan untuk panik menyangkut ketegangan antara kedua negara.
Pejabat, yang terlibat dalam kebijakan soal China dan tidak ingin diungkapkan jati dirinya, itu mengatakan tidak jelas kapan pertemuan tersebut akan dijadwalkan kembali.
Pembatalan pertama kali dilaporkan surat kabar New York Times.
Pejabat tersebut mengatakan tidak ada kejelasan soal apakah pembatalan itu dikaitkan dengan berbagai persengketaan antara Beijing dan Washington menyangkut penjualan senjata dan kegiatan militer di Laut China Selatan serta perairan lainnya di sekitar China.
China dan Amerika Serikat juga terlibat perang dagang yang meluas dan telah meningkatkan pengenaan tarif atas impor masing-masing.
"Ketegangan sedang meningkat, dan itu bisa terbukti berbahaya bagi kedua pihak," kata pejabat itu.
Departemen Luar Negeri AS menolak berkomentar.
Para pejabat Gedung Putih dan Departemen Pertahanan belum menanggapi permintaan untuk memberikan pernyataan.
Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan China juga belum memenuhi permintaan untuk berkomentar.
Sumber-sumber di Beijing mengatakan pekan lalu bahwa pertemuan bidang pertahanan itu kemungkinan tidak akan terjadi karena hubungan kedua negara sedang tegang.
Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan, Jumat, "tidak ada alasan untuk panik" terkait perselisihan antara Beijing dan Washington.
Namun, ia memperingatakan bahwa China tidak akan membiarkan dirinya diperas atau mengalah pada tekanan soal perdagangan.
Dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa pada Rabu, Presiden AS Donald Trump menuding Beijing berupaya mencampuri pemilihan kongres AS 6 November untuk menghambat ia dan Partai Republik tempatnya berasal terkait kebijakan perdagangan China yang diterapkannya.
Trump tidak memberikan bukti atas tuduhan yang dilemparkannya itu.
Dalam sidang yang sama, Wang menolak tudingan tersebut.
Credit antaranews.com
China Larang Parpol, Ribuan Orang Unjuk Rasa di Hong Kong
Pengunjuk rasa yang menentang pelarangan parpol di Hong Kong oleh China (REUTERS/Bobby Yip)
Protes ini terjadi setelah Hong Kong melarang partai pro kemerdekaan di wilayah itu. Alasannya, partai itu mengancam keamanan nasional. Hal ini merupakan kali pertama diberlakukannya pelarangan partai politik di kawasan itu sejak 1997.
Munculnya gerakan kemerdekaan yang menyerukan Hong Kong untuk memisahkan diri dari China telah membuat Beijing marah karena hal itu menekan pentingnya integritas teritorial dan menyebabkan tindakan keras terhadap politik.
Pemimpin aktivis pro-demokrasi, Joshua Wong mengatakan bahwa dirinya takut partainya, Demosisto menjadi partai yang dilarang berikutnya karena mempromosikan penentuan nasib untuk Hong Kong.
Salah satu kandidat Demosisto sudah dilarang ikut pemilu baru-baru ini.
"Kita perlu melindungi dan membela kebebasan berserikat di Hong Kong," kata Wong kepada AFP.
Unjuk rasa pro-demokrasi ini diadakan setiap 1 Oktober yang menandai pembentukan partai komunis dari Republik Rakyat China.
Hong Kong memiliki hak kebebasan berpendapat tetapi mereka juga memiliki kekhawatiran yang semakin meningkat bahwa hak itu mulai berkurang.
Ada juga kekhawatiran bahwa kota itu akan memperkenalkan Undang-Undang Anti Subversi kontroversial yang dirancang untuk melindungi keamanan nasional China dan berpotensi adanya risiko lebih lanjut.
Kritikan Demonstran
"Mereka berbicara mengenai keamanan nasional, tetapi bagaimana dengan keamanan kami? mereka tidak peduli tentang itu," kata Miss Hau, seorang pekerja kantoran dengan nama samaran.
"Hari ini mereka mengatakan kami tidak dapat berbicara mengenai si A, tetapi mereka mengatakan jika kami tidak dapat berbicara mengenai B, dan pada akhirnya kami tidak akan berbicara tentang apapun," kata dia kepada AFP.
Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam mengatakan dalam sebuah pidato resmi bahwa Hong Kong harus menegakkan kedaulatan, keamanan, dan pengembangan kepentingan China.
Pada bulan lalu, adanya pembukaan rel kereta api berkecepatan tinggi bernilai miliaran dollar ke daratan.
Sebuah jembatan besar yang tertunda antara Hong Kong dan China Selatan akan dibuka akhir bulan ini.
Meskipun, banyak ketidakpuasaan warga China yang terus meningkat. Jumlah yang hadir di demonstrasi
Seorang mahasiswa, Yuet Wong, 21, mengatakan ada rasa tidak berdaya di kalangan anak muda terutama setelah adanya diskualifikasi legislator pro demokrasi terpilih, tetapi mengatakan bahwa dia masih termotivasi untuk keluar.
"Bahkan jika kami tidak dapat mencapai sesuatu dengan segera, kami ingin menunjukkan kepada pemerintah bahwa kami tidak akan dikompromikan dan tidak akan diam," katanya kepada AFP.
Credit cnnindonesia.com
Soal Bantuan Asing, Ini Penjelsan Kemlu RI
JAKARTA
- Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, angkat bicara
mengenai masuknya bantuan asing untuk penanggulangan gempa dan tsunami
di Sulawesi Tengah. Kemlu membenarkan bahwa Indonesia akan menerima
bantuan itu.
Juru bicara Kemlu Indonesia, Arrmanantha Nassir menjelaskan, proses penyelamatan dan penyaluran bantuan terhadap bencana yang terjadi di Sulawesi Tengah dilakukan secara nasional, yang dikoordinasikan oleh Kemenkopolhukan.
Juru bicara Kemlu Indonesia, Arrmanantha Nassir menjelaskan, proses penyelamatan dan penyaluran bantuan terhadap bencana yang terjadi di Sulawesi Tengah dilakukan secara nasional, yang dikoordinasikan oleh Kemenkopolhukan.
Pada
Senin (1/10), lanjut Arrmanantha, telah dilakukan rapat koordinasi yang
dipimpin oleh Menkopolhukam dan dari Kemlu dihadiri oleh Wakil Menteri
Luar Negeri.
Dalam pertemuan tersebut, papar Arrmanantha, disampaikan bahwa sejak hari pertama ada banyak negara yang telah menyampaikan simpati dan doa kepada warga di Sulawesi Tengah baik itu melalui Menteri Luar Negeri atau kepada Presiden langsung.
Arrmanantha menyebut, dalam konteks tersebut juga telah disampaikan negara-negara itu siap memberikan bantuan kepada Indonesia, untuk mengatasi bencana yang ada di Sulawesi Tengah.
"Hari ini dalam rapat dibentuk satgas yang akan mengkoordinasikan bantuan-bantuan yang rencananya akan diberikan negara sahabat. Namun demikian saat ini, masih dilakukan inventerisasi bantuan-bantuan apa saja yang dibutuhkan," ucap Arrmanantha saat ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia.
"Kita kan tidak bisa menerima semuanya, kita akan lihat apa saja yang dibutuhkan, seperti apakah itu tenda, atau alat untuk membersihkan air. Apakah alat berat, apakah pesawat terbang, ini semua diinvestirisasi oleh satgas, untuk melihat apa saja yang kita butuhkan, agar semuanya ini terlaksana dan terkoordinasi dengan baik, sesuai dengan kebutuhkan yang diperlukan di lapangan," ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut, papar Arrmanantha, disampaikan bahwa sejak hari pertama ada banyak negara yang telah menyampaikan simpati dan doa kepada warga di Sulawesi Tengah baik itu melalui Menteri Luar Negeri atau kepada Presiden langsung.
Arrmanantha menyebut, dalam konteks tersebut juga telah disampaikan negara-negara itu siap memberikan bantuan kepada Indonesia, untuk mengatasi bencana yang ada di Sulawesi Tengah.
"Hari ini dalam rapat dibentuk satgas yang akan mengkoordinasikan bantuan-bantuan yang rencananya akan diberikan negara sahabat. Namun demikian saat ini, masih dilakukan inventerisasi bantuan-bantuan apa saja yang dibutuhkan," ucap Arrmanantha saat ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia.
"Kita kan tidak bisa menerima semuanya, kita akan lihat apa saja yang dibutuhkan, seperti apakah itu tenda, atau alat untuk membersihkan air. Apakah alat berat, apakah pesawat terbang, ini semua diinvestirisasi oleh satgas, untuk melihat apa saja yang kita butuhkan, agar semuanya ini terlaksana dan terkoordinasi dengan baik, sesuai dengan kebutuhkan yang diperlukan di lapangan," ungkapnya.
Ketika
disinggung negara mana sajakah yang sudah menawarkan bantuan,
Arrmanantha mengatakan terdapat sejumlah negara Eropa, seperti Prancis,
Swiss, Norwegia, Hungaria. Dari Asia beberapa negara yang sudah
menawarkan bantuan, seperti Arab Saudi, Korea Selatan dan Singapura.
Selain itu, ada juga dari sejumlah organisasi internasionakl seperti Uni
Eropa, UNHCR, dan AHA Center.
Credit sindonews.com
Para Ilmuwan AS Terkejut dengan Kekuatan Tsunami Palu
WASHINGTON
- Para ilmuwan di Amerika Serikat merasa terkejut dengan kekuatan
tsunami yang menghancurkan kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng),
Indonesia pada hari Jumat lalu. Tsunami hingga tiga meter menerjang
setelah terjadi gempa 7,5 skala richter (SR).
Selain Palu, musibah itu juga melanda Donggala, salah satu kabupaten di Sulteng. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan korban tewas di dua wilayah itu sudah mencapai 832 orang.
Versi laporan The New York Times, Senin (1/10/2018), tinggi gelombang tsunami di Palu mencapai 18 kaki atau 5,4 meter.
"Kami berekspektasi ini bisa menyebabkan tsunami, tidak hanya sebesar itu," kata Jason Patton, seorang ahli geofisika yang bekerja di perusahaan konsultan Temblor, dan mengajar di Humboldt State University di California.
"Ketika peristiwa seperti ini terjadi, kami lebih mungkin menemukan hal-hal yang belum pernah kami amati sebelumnya," ujarnya yang terkejut dengan kekuatan gelombang tsunami di Palu.
Selain menewaskan ratusan orang, gempa dan tsunami di Sulteng telah menghancurkan banyak bangunan, kendaraan dan berbagai infrastruktur.
Tsunami dahsyat pernah melanda Indonesia dan sekitarnya tahun 2004. Saat itu gelombang tsunami mencapai sekitar 100 kaki dan menewaskan hampir seperempat juta orang dari Indonesia hingga Afrika Selatan. Tsunami dahsyat ini dihasilkan dari gempa berkekuatan 9,1 SR di Sumtera.
Namun, para ilmuwan terkejut dengan kejadian di Sulteng. Menurut mereka, kejadian di wilayah itu adalah strike-slip, di mana gerakan bumi sebagian besar horizontal. Gerakan semacam itu biasanya tidak akan menciptakan tsunami.
Kendati demikian, menurut Patton, dalam kondisi tertentu hal itu bisa menciptakan tsunami dan benar-benar terjadi di Palu dan Donggala.
Selain Palu, musibah itu juga melanda Donggala, salah satu kabupaten di Sulteng. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan korban tewas di dua wilayah itu sudah mencapai 832 orang.
Versi laporan The New York Times, Senin (1/10/2018), tinggi gelombang tsunami di Palu mencapai 18 kaki atau 5,4 meter.
"Kami berekspektasi ini bisa menyebabkan tsunami, tidak hanya sebesar itu," kata Jason Patton, seorang ahli geofisika yang bekerja di perusahaan konsultan Temblor, dan mengajar di Humboldt State University di California.
"Ketika peristiwa seperti ini terjadi, kami lebih mungkin menemukan hal-hal yang belum pernah kami amati sebelumnya," ujarnya yang terkejut dengan kekuatan gelombang tsunami di Palu.
Selain menewaskan ratusan orang, gempa dan tsunami di Sulteng telah menghancurkan banyak bangunan, kendaraan dan berbagai infrastruktur.
Tsunami dahsyat pernah melanda Indonesia dan sekitarnya tahun 2004. Saat itu gelombang tsunami mencapai sekitar 100 kaki dan menewaskan hampir seperempat juta orang dari Indonesia hingga Afrika Selatan. Tsunami dahsyat ini dihasilkan dari gempa berkekuatan 9,1 SR di Sumtera.
Namun, para ilmuwan terkejut dengan kejadian di Sulteng. Menurut mereka, kejadian di wilayah itu adalah strike-slip, di mana gerakan bumi sebagian besar horizontal. Gerakan semacam itu biasanya tidak akan menciptakan tsunami.
Kendati demikian, menurut Patton, dalam kondisi tertentu hal itu bisa menciptakan tsunami dan benar-benar terjadi di Palu dan Donggala.
Kemungkinan
lain, menurut ilmuwan tersebut, adalah bahwa tsunami di Sulteng
diciptakan secara tidak langsung. Guncangan keras selama gempa mungkin
telah menyebabkan longsor bawah laut dan menciptakan gelombang. Kejadian
seperti itu tidak biasa; dan beberapa di antaranya pernah terjadi pada
gempa berkekuatan 9,64 SR di Alaska tahun 1964.
Patton mengatakan kombinasi faktor mungkin telah berkontribusi pada tsunami. Studi tentang dasar laut akan sangat penting untuk memahami peristiwa tersebut. "Kami tidak akan tahu apa yang menyebabkannya sampai itu selesai," katanya.
Tsunami juga dapat dipengaruhi oleh lokasi Palu di ujung teluk yang sempit. Garis pantai dan kontur dasar teluk bisa memfokuskan energi gelombang dan mengarahkannya ke teluk, sehingga meningkatkan tinggi gelombang saat mendekati pantai.
Patton mengatakan kombinasi faktor mungkin telah berkontribusi pada tsunami. Studi tentang dasar laut akan sangat penting untuk memahami peristiwa tersebut. "Kami tidak akan tahu apa yang menyebabkannya sampai itu selesai," katanya.
Tsunami juga dapat dipengaruhi oleh lokasi Palu di ujung teluk yang sempit. Garis pantai dan kontur dasar teluk bisa memfokuskan energi gelombang dan mengarahkannya ke teluk, sehingga meningkatkan tinggi gelombang saat mendekati pantai.
Efek semacam itu juga telah terlihat sebelumnya di Crescent City, California, yang dihantam oleh lebih dari 30 tsunami, termasuk satu di antaranya setelah gempa Alaska tahun 1964 di mana 11 orang tewas. Menurut Patton, kontur dasar laut, topografi dan lokasi kota ikut berpengaruh.
Gelombang tsunami yang begitu dekat dengan Palu, hanya memberikan sedikit waktu bagi para korban untuk menyelamatkan diri. Terlebih, sistem peringatan dini tsunami Indonesia telah dinyatakan tidak berfungsi sejak 2012.
Indonesia, pada saat ini hanya menggunakan seismograf, perangkat sistem penentuan posisi global dan alat pengukur pasang untuk mendeteksi tsunami. Menurut Louise Comfort, seorang profesor di studi pascasarjana University of Pittsburgh, perangkat seperti itu memiliki efektivitas yang terbatas.
Comfort telah terlibat dalam proyek untuk membawa sensor tsunami baru ke Indonesia. Di Amerika Serikat, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) memiliki jaringan canggih 39 sensor di dasar laut yang dapat mendeteksi perubahan tekanan yang sangat kecil yang menunjukkan bagian dari tsunami.
Data tersebut kemudian diteruskan melalui satelit dan dianalisis, dan peringatan dikeluarkan jika diperlukan.
Comfort mengatakan bahwa Indonesia memiliki jaringan yang sama dengan 22 sensor, tetapi perangkat itu tidak lagi digunakan karena telah rusak. Proyek yang sedang dikerjakannya akan membawa sistem baru ke Indonesia yang akan menggunakan komunikasi bawah laut untuk menghindari penggunaan pelampung permukaan yang dapat dirusak atau ditabrak kapal.
Credit sindonews.com
Senin, 01 Oktober 2018
Lagi, Vanuatu Cs Usik Indonesia soal Papua Barat di PBB
NEW YORK
- Vanuatu dan dua negara Pasifik lainnya kembali mengusik Republik
Indonesia (RI) di forum PBB. Ketiga negara itu menuduh RI melakukan
pelanggaran hak asasi manusia (PBB) di Papua Barat dan menyuarakan
dukungan untuk separatis kelompok Papua Merdeka.
Perdana Menteri (PM) Vanuatu Charlot Salwai, yang merupakan pendukung lama penentuan nasib Papua Barat, mengatakan kepada Majelis Umum PBB di New York bahwa dekolonisasi harus tetap ada dalam agenda PBB.
Dia mengatakan Dewan Hak Asasi Manusia PBB harus menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di beberapa provinsi di Indonesia.
Presiden Marshall Islands Hilda Heine mengatakan pada sidang ke-73 Majelis Umum PBB bahwa Forum Kepulauan Pasifik mendukung "keterlibatan konstruktif" dengan Indonesia mengenai masalah ini.
Sedangkan Perdana Menteri Tuvalu Enele Sopoaga melanjutkan seruannya untuk pengakuan masyarakat adat.
"PBB juga harus melibatkan orang-orang Papua Barat untuk mencari solusi jangka panjang bagi perjuangan mereka," katanya, seperti dikutip radionz.co.nz, Senin (1/10/2018).
Sikap tak mengenakkan Vanuatu dan beberapa negara Pasifik terhadap Indonesia itu bukan pertama kalinya muncul di PBB. Tahun lalu, mereka juga mengangkat isu HAM di Papua Barat dengan menyuarakan dukungan untuk penentuan nasib sendiri atas wilayah tersebut.
Perdana Menteri (PM) Vanuatu Charlot Salwai, yang merupakan pendukung lama penentuan nasib Papua Barat, mengatakan kepada Majelis Umum PBB di New York bahwa dekolonisasi harus tetap ada dalam agenda PBB.
Dia mengatakan Dewan Hak Asasi Manusia PBB harus menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di beberapa provinsi di Indonesia.
Presiden Marshall Islands Hilda Heine mengatakan pada sidang ke-73 Majelis Umum PBB bahwa Forum Kepulauan Pasifik mendukung "keterlibatan konstruktif" dengan Indonesia mengenai masalah ini.
Sedangkan Perdana Menteri Tuvalu Enele Sopoaga melanjutkan seruannya untuk pengakuan masyarakat adat.
"PBB juga harus melibatkan orang-orang Papua Barat untuk mencari solusi jangka panjang bagi perjuangan mereka," katanya, seperti dikutip radionz.co.nz, Senin (1/10/2018).
Sikap tak mengenakkan Vanuatu dan beberapa negara Pasifik terhadap Indonesia itu bukan pertama kalinya muncul di PBB. Tahun lalu, mereka juga mengangkat isu HAM di Papua Barat dengan menyuarakan dukungan untuk penentuan nasib sendiri atas wilayah tersebut.
Sementara
itu, Wakil Presiden Indonesia Muhammad Jusuf Kalla menolak apa yang dia
sebagai serangan terhadap kedaulatannya RI. Wapres Kalla menuntut
Vanuatu dan semua negara Pasifik menghormati integritas teritorial RI.
Kalla menyesalkan negara-negara Pasifik yang mendukung gerakan separatis di Papua Barat.
Kalla menyesalkan negara-negara Pasifik yang mendukung gerakan separatis di Papua Barat.
Credit sindonews.com
AS Ancam Blokade Rusia, Moskow Anggap Tindakan Perang
WASHINGTON
- Amerika Serikat (AS) mengumbar ancaman untuk memblokade Rusia dengan
kapal-kapal perang Angkatan Laut-nya. Tujuannya untuk mencegah pasokan
energi potensial Moskow ke Timur Tengah.
Ide blokade itu direspons keras oleh Moskow yang menganggapnya sebagai tindakan perang.
Ancaman Washington itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Ryan Zinke seperti dilaporkan The Washington Examiner.
"Saya percaya alasan mereka berada di Timur Tengah adalah mereka ingin menjadi perantara energi seperti yang mereka lakukan di Eropa Timur, perut selatan Eropa," katanya.
Menurutnya, ada cara dan sarana untuk mengatasinya. "Amerika Serikat memiliki kemampuan itu, dengan Angkatan Laut kami, untuk memastikan jalur laut terbuka, dan, jika perlu, akan memblokade...untuk memastikan bahwa energi mereka tidak masuk ke pasar," ujarnya.
Opsi blokade itu disampaikan Zinke di sebuah acara yang diselenggarakan oleh Consumer Energy Alliance, sebuah kelompok nirlaba yang menyuarakan "suara konsumen energi" di AS.
Pernyataan Zinke telah memancing kemarahan dari pihak Moskow. "Blokade AS terhadap Rusia akan sama dengan deklarasi perang di bawah hukum internasional," kata Kepala Komite Kebijakan Informasi Senat Rusia, Aleksey Pushkov, yang dikutip dari Russia Today, Senin (1/10/2018).
"Rusia saat ini tidak mengekspor energi apa pun ke Timur Tengah, yang merupakan wilayah pengekspor minyak utama. Seluruh gagasan itu adalah mutlak omong kosong," katanya.
Anggota Komite Pertahanan dan Keamanan Senat Rusia, Franz Klintsevich, mengatakan ancaman blokade itu sebagai upaya untuk memberikan tekanan pada Rusia."Tidak akan berakhir dengan sesuatu yang baik," katanya. "Washington harus dengan jelas memahaminya."
Ide blokade itu direspons keras oleh Moskow yang menganggapnya sebagai tindakan perang.
Ancaman Washington itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Ryan Zinke seperti dilaporkan The Washington Examiner.
"Saya percaya alasan mereka berada di Timur Tengah adalah mereka ingin menjadi perantara energi seperti yang mereka lakukan di Eropa Timur, perut selatan Eropa," katanya.
Menurutnya, ada cara dan sarana untuk mengatasinya. "Amerika Serikat memiliki kemampuan itu, dengan Angkatan Laut kami, untuk memastikan jalur laut terbuka, dan, jika perlu, akan memblokade...untuk memastikan bahwa energi mereka tidak masuk ke pasar," ujarnya.
Opsi blokade itu disampaikan Zinke di sebuah acara yang diselenggarakan oleh Consumer Energy Alliance, sebuah kelompok nirlaba yang menyuarakan "suara konsumen energi" di AS.
Pernyataan Zinke telah memancing kemarahan dari pihak Moskow. "Blokade AS terhadap Rusia akan sama dengan deklarasi perang di bawah hukum internasional," kata Kepala Komite Kebijakan Informasi Senat Rusia, Aleksey Pushkov, yang dikutip dari Russia Today, Senin (1/10/2018).
"Rusia saat ini tidak mengekspor energi apa pun ke Timur Tengah, yang merupakan wilayah pengekspor minyak utama. Seluruh gagasan itu adalah mutlak omong kosong," katanya.
Anggota Komite Pertahanan dan Keamanan Senat Rusia, Franz Klintsevich, mengatakan ancaman blokade itu sebagai upaya untuk memberikan tekanan pada Rusia."Tidak akan berakhir dengan sesuatu yang baik," katanya. "Washington harus dengan jelas memahaminya."
Para
anggota parlemen Rusia menyebut kata-kata Zinke sudah mengganggu.
"Sangat tidak menyenangkan bahwa mitra kami sekali lagi menggunakan
ancaman, sanksi dan tindakan tidak ramah daripada membahas isu-isu
internasional yang mendesak," kata anggota Komite Urusan Internasional
Duma Negara Rusia, Anton Morozov.
"Rusia memiliki sesuatu untuk ditanggapi, tetapi tindakan seperti itu hanya akan menyebabkan eskalasi ketegangan, dan menyerukan dialog sebagai gantinya," ujarnya.
AS saat ini tidak fokus pada perdagangan energi Rusia saja. Negara itu juga mengancam akan menjatuhkan sanksi pada negara-negara yang membeli senjata Moskow.
"Rusia memiliki sesuatu untuk ditanggapi, tetapi tindakan seperti itu hanya akan menyebabkan eskalasi ketegangan, dan menyerukan dialog sebagai gantinya," ujarnya.
AS saat ini tidak fokus pada perdagangan energi Rusia saja. Negara itu juga mengancam akan menjatuhkan sanksi pada negara-negara yang membeli senjata Moskow.
Namun ancaman sanksi itu tak dihiraukan beberapa negara. Baru-baru ini, India menyelesaikan kesepakatan untuk pembelian frigat Rusia dan sistem pertahanan udara S-400.
Turki juga menentang ancaman sanksi dari AS. Ankara menegaskan bahwa mereka tidak perlu izin siapa pun untuk membeli sistem rudal S-400 Rusia. Bahkan sekutu dekat AS Arab Saudi sekarang dalam pembicaraan dengan Rusia untuk membeli sistem pertahanan yang sama.
Credit sindonews.com
Langganan:
Komentar (Atom)