Rabu, 26 September 2018

Rusia Pasok S-300 ke Suriah, Seberapa Canggih Rudal S-300?



Sistem pertahanan udara S-300 milik Rusia [Sputniknews]
Sistem pertahanan udara S-300 milik Rusia [Sputniknews]

CB, Jakarta - Pasca-insiden serangan udara Israel di Suriah yang menyebabkan jatuhnya pesawat Rusia Il-20, militer Rusia mengirimkan sistem anti-pesawat S-300 ke Suriah.
Militer Suriah telah lama berusaha mendapatkan S-300 dari Rusia, tetapi pembicaraan yang dimulai pada pertengahan tahun 2000 terganggu oleh perang saudara pada 2011. Sistem pertahanan udara saat ini yang dioperasikan oleh militer Suriah adalah S-125 tua dan S-200.

Jatuhnya pesawat patroli Rusia Il-20 oleh rudal Suriah, yang menurut Moskow disebabkan oleh jet Israel yang menggunakan pesawat itu sebagai tameng, bisa mengubah arah pertempuran. Pengiriman S-300 mungkin akan membuat jet Israel berpikir dua kali untuk beroperasi di langit Suriah, lalu seberapa efektif sistem pertahan S-300 Rusia, dan berikut sejumlah fakta S-300 yang dilansir dari Russia Today, 25 September 2018.


1. Perlindungan Jarak Jauh

Sistem pertahanan S-300VM4 mampu menghancurkan rudal balistik, jarak menengah, rudal jelajah, pesawat tempur, sistem pengintaian, dan drone. S-300VM4 mampu melibat 30 target udara dan 24 rudal balistik, dengan jarak 130-200 km dan ketinggian 25-30 km. S-300 VM4 telah mengalami perbaikan dari keluarga S-300 terdahulu. Sistem rudal baru ini dapat beroperasi dalam segala cuaca, siang dan malam hari. rta.ru

Keluarga sistem pertahanan S-300 dikembangkan sejak era Uni Soviet pada 1970-an, dan tujuan utamanya adalah mempertahankan dan mengendalikan wilayah udara terhadap pesawat pengebom yang datang, jet tempur dan target udara lainnya.

Tergantung pada varian tertentu dari rudal yang digunakan (versi ekspor sedikit kurang canggih), mesin perang ini memiliki jarak tembak hingga 250 kilometer. Berdasarkan kemampuan jarak, ini berarti bahwa varian Suriah akan mendapatkan S-300VM yang lebih maju daripada S-300PMU2, yang Rusia rencanakan sebelumnya untuk dikirim ke pasukan Suriah.

Tidak diketahui apakah varian S-300 ini akan memungkinkan Suriah untuk lebih baik mendeteksi dan melacak pesawat tempur Israel setelah lepas landas dari pangkalan mereka di Israel.
Dikombinasikan dengan kemampuan mematikan rudal, S-300 bisa menekan superioritas udara Israel selama serangan terhadap target di Suriah.

2. Sepenuhnya Beroperasi Otomatis

Sistem Pertahanan Anti-udara Rusia S-300 [Donat Sorokin/TASS]
Operasi S-300 sepenuhnya otomatis dan sistem ini mampu melacak dan menghancurkan beberapa target udara secara bersamaan. S-300 juga dapat dengan mudah dan cepat mengubah posisi tembak untuk menghindari sasaran dalam serangan balasan musuh.
Ekspor varian S-300 memiliki kompatibilitas dengan sistem Rusia asli yang terbatas, tetapi Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pihaknya berencana untuk mengintegrasikan pertahanan udara Suriah dengan aset Rusia di Suriah. Ini akan memungkinkan identifikasi teman atau musuh pesawat Rusia yang terbang di atas Suriah, tetapi dapat memungkinkan militer Suriah untuk menggunakan data dari stasiun radar Rusia untuk melibatkan target musuh.


3. Kamuflase dan Perlindungan Lebih Baik

Sistem Pertahanan Anti-udara Rusia S-300 [Dmitriy Rogulin/ITAR-TASS]
Agar tidak terlihat oleh musuh, peluncur dan kendaraan tambahan S-300 menggunakan berbagai kamuflase, seperti jaring kamuflase serbaguna. Peluncur juga biasanya ditempatkan di parit. Meskipun terlihat seperti solusi berteknologi rendah, ia melindungi sistem dari proyektil dan ledakan di dekatnya.
Selain itu, baterai S-300 mungkin dilengkapi dengan perangkat khusus, yang mendeteksi rudal anti-radar yang masuk dan mematikan stasiun radar S-300 saat mengerahkan umpan dan pengacau radar.
4. Dipersenjatai Rudal Tangguh




Sistem pertahanan udara S-300 meluncurkan rudal selama International Army Games 2016 di Ashuluk, di luar Astrakhan, Rusia, 7 Agustus 2016. [REUTERS / Maxim Shemetov]
S-300 menggunakan berbagai rudal jarak menengah hingga jauh untuk mencapai target udara. Sebagian besar varian membawa hulu ledak fragmentasi 130 kilogram hingga 150 kilogram dengan semi-active homing systems atau sistem rudal kendali. Tapi ada juga varian yang lebih ringan dengan hulu ledak 24 kilogram, dengan kemampuan rudal kendali dan super manuver.

Meskipun bukan yang terbaru dari jenisnya, S-300 Rusia yang dikirim ke Suriah dianggap sebagai sistem peluncur rudal anti-udara yang sangat baik mengingat dipasang dengan anti-radar pengacau elektronik.





Credit  tempo.co



Sejarah Panjang Seteru Israel - Rusia


Sejarah Panjang Seteru Israel - Rusia
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Rusia Vladimir Putin (REUTERS/Pavel Golovkin/Pool)

Jakarta, CB -- Jatuhnya salah satu pesawat Rusia di Suriah menambah daftar panjang seteru antara Israel dan Rusia. Hubungan Israel dan Rusia sudah melewati berbagai ketegangan, khususnya terkait masalah perselisihan isu-isu Timur Tengah.

Perselisihan itu dimulai pada November 1947 saat pemerintah Uni Soviet menyetujui rencana untuk membagi Palestina menjadi dua negara bagian, yaitu Yahudi dan Arab lainnya.

Hal ini membuat Uni Soviet menjadi salah satu negara pertama yang mengakui Israel sebagai negara setelah pembentukannya pada Mei 1948.


Pada Mei 1949, Moskow menjadi salah satu pendukung terdaftarnya Israel menjadi anggota PBB.

Namun keadaan berbalik pada 1967 saat terjadi perang Arab-Israel. Saat itu, Uni Soviet memutuskan hubungannya dengan Israel, Moskow pun mempersenjatai dan mendanai negara-negara Arab selama beberapa dekade.

Pulihkan Hubungan

Hubungan kedua negara mulai pulih setelah adanya kontak resmi antara delegasi Israel dan Soviet di Helsinki pada 1986.

Dua bulan sebelum runtuhnya Uni Soviet, pemimpin Mikhail Gorbachev juga mulai membangun kembali hubungan diplomatik dengan Israel.

Dirinya memberikan wewenang kepada orang Yahudi untuk beremigrasi secara bebas. Lebih dari satu juta orang dari mereka telah beremigrasi ke Israel dalam kurun waktu lebih dari satu dekade.

Pada April 1994, adanya kunjungan resmi dari Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin ke Moskow. Ini merupakan kunjungan pertama yang dilakukan oleh seorang kepala pemerintahan Israel untuk melakukan normalisasi hubungan bilateral.

Pada September 2001, Perdana Menteri Israel, Ariel Sharon dan Presiden Rusia, Vladimir Putin bekerja sama mengutuk "terorisme" pada saat pertemuan mereka di Moskow. Mereka mengatakan bahwa kedua negara mereka adalah korban terorisme.


Sejarah Panjang Seteru Israel - Rusia
Presiden Rusia Vladimir Putin (Mikhail Metzel/TASS Host Photo Agency/Pool via REUTERS)
Rusia sudah sejak lama berhubungan dekat dengan negara-negara Arab. Bersama dengan AS, keduanya lantas mensponsori proses perdamaian Timur Tengah.

Hubungan Kremlin dan Israel semakin dekat sejak adanya serangan Rusia di republik Chechnya, dimana Moskow mengatakan pihaknya akan memerangi terorisme.

Sharon mengatakan bahwa pemberontakan Palestina merupakan sebuah kampanye teroris.

Pada April 2005, Putin melakukan kunjungan bersejarah ke Israel. Kunjungan ini dilatarbelakangi oleh adanya perselisihan atas penjualan rudal anti-pesawat Rusia ke Suriah.


Pada oktober 2006, kunjungan pertama dari Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert ke Moskow didominasi karena adanya program nuklir dari perang Israel-Iran.

Kerjasama dengan Israel

Pada Juni 2008, perusahaan terbesar Rusia, Gazprom mengatakan bahwa mereka sedang memeriksa adanya kemungkinan pengiriman gas ke Israel.

Pada September 2010, Menteri Pertahanan Rusia dan Israel menandatangani perjanjian kerja sama militer di Moskow. Kerja sama ini telah memanifestasikan dirinya dalam penjualan pesawat tanpa awak Israel ke Rusia pada 2009.

Israel secara teratur mengungkapkan keprihatinan atas penjualan senjata Rusia, terutama ke Iran dan Suriah. Sejak itu, komunikasi antara Putin dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mulai ditingkatkan. Mereka sudah bertemu tiga kali pada awal 2018.


Sejarah Panjang Seteru Israel - Rusia
Pertemuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Rusia Vladimir Putin (REUTERS/Pavel Golovkin/Pool)

Pertemuan terkait Suriah

Pada September 2015, Netanyahu bertemu dengan Putin di Moskow. Pemerintah Israel mengatakan jika kedua negara telah sepakat mengenai mekanisme untuk mengkoordinasikan aksi militer mereka di Suriah. Hal ini dilakukan untuk menghindari "kesalahpahaman" antara pasukan mereka.

Pada 30 September 2015, angkatan udara Rusia meluncurkan kampanye serangan udara untuk mendukung Presiden Suriah, Bashar Al-Assad.

Pada Oktober , Rusia mengatakan bahwa Israel membuat "hotline" untuk memastikan tidak ada bentrok antara pasukan udara mereka.

Israel sendiri mengambil sikap untuk tidak terlibat dalam konflik Suriah. Namun, sejak 2013 Israel secara teratur melakukan serangan kepada pemerintah Suriah, Hizbullah, dan Iran, dengan alasan untuk melindungi kepentingannya.

Suriah Tembak Pesawat Rusia


Sejarah Panjang Seteru Israel - Rusia
Ilustrasi (Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS)
Pada 17 September lalu, sistem pertahanan udara Suriah menjatuhkan pesawat Rusia. Insiden ini terjadi setelah Israel melakukan serangan terhadap fasilitas tentara Suriah. Serangan ini menewaskan 15 orang.

Sehari kemudian, Netanyahu mengatakan kepada Putin lewat panggilan telepon dan menyampaikan kesedihannya. Putin mengatakan bahwa serangan itu ada ketidaksengajaan yang tragis.

Pada Minggu (23/9), militer Rusia menyalahkan informasi yang menyesatkan dari angkatan udara Israel atas insiden tersebut.

Keesokan harinya, Moskow mengatakan pihaknya berencana untuk memasok sistem pertahanan udara S-300 baru dan radar pesawat tempur kepada tentara Suriah.

Putin mengatakan kepada Netanyahu bahwa dirinya menolak menyalahkan tindakan yang dilakukan oleh angkatan udara Israel.

Netanyahu mengatakan dirinya yakin dengan Israel dan memperingatkan Putin mengenai transfer sistem senjata canggih ke Suriah.

Sejak 2013, Israel secara teratur melakukan serangan udara ke pemerintah Suriah, sekutu Lebanon.




Credit  cnnindonesia.com



Tak Gentar dengan S-300 Rusia, Israel Lanjutkan Operasi di Suriah


Tak Gentar dengan S-300 Rusia, Israel Lanjutkan Operasi di Suriah
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan operasi militer anti Iran negaranya di Suriah akan tetap berlanjut. Foto/Istimewa

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan Israel akan melanjutkan operasi militernya di Suriah. Sebelumnya, Rusia mengumumkan akan memasok sistem anti pesawat canggih S-300 kepada Suriah.

"Kami akan terus bertindak untuk mencegah masuknya militer Iran di Suriah dan kami akan melanjutkan koordinasi militer antara IDF (Pasukan Pertahanan Israel) dan tentara Rusia," kata Netanyahu kepada wartawan sebelum menaiki pesawat ke New York, guna menghadiri Majelis Umum PBB seperti dikutip dari Reuters, Rabu (26/9/2018).

Rusia mengatakan pada hari Senin akan memasok sistem rudal permukaan-ke-udara S-300 ke Suriah dalam dua minggu meskipun ada keberatan dari Israel. Pengumuman itu keluar seminggu setelah Moskow menuduh Israel secara tidak langsung menyebabkan jatuhnya jet militer Rusia di Suriah.

Rusia, yang bertempur di Suriah untuk mendukung pemerintah melawan pemberontak dan gerilyawan, mengatakan bahwa baterai anti-pesawat Suriah menembak jatuh pesawat pengintai IL-20 tak lama setelah jet Israel menghantam sasaran terdekat.

Moskow menuduh Israel menciptakan kondisi berbahaya yang menyebabkan insiden itu.

Israel, yang telah melakukan serangan udara di Suriah berkali-kali selama perang sipil, mengatakan setelah insiden itu akan bekerja untuk meningkatkan "dekonflikasi" dari misinya dengan pasukan Rusia, tetapi tidak akan menghentikan mereka.

Netanyahu berbicara melalui telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Senin. Dalam pidatonya pada hari Selasa, Netanyahu mengatakan dia telah setuju dengan Putin bahwa tim kerja dari IDF dan tentara Rusia akan segera bertemu.

Pemimpin Israel membuat pernyataan setelah menggelar rapat kabinet keamanannya untuk membahas ketegangan dengan Moskow.

"Selama tiga tahun terakhir, Israel telah sangat berhasil dalam mencegah pertahanan militer Iran di Suriah dan upaya Iran untuk mentransfer senjata mematikan ke Hizbullah di Lebanon," kata Netanyahu.

Namun dia mengatakan ada kejadian ketika hal-hal tidak berjalan lancar, menyebut jatuhnya pesawat Rusia di Suriah sebagai peristiwa "tragis".

Israel telah lama melobi Moskow untuk tidak memberikan S-300 ke Suriah. Israel khawatir hal ini akan menghambat kemampuan udaranya untuk menyerang pasukan Iran dan sekutunya, Hizbullah, di Suriah. 



Credit  sindonews.com




Data S-400: Jet F-16 Israel Sembunyi di Balik Pesawat Rusia


Data S-400: Jet F-16 Israel Sembunyi di Balik Pesawat Rusia
Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov, memaparkan kronologi tragedi jatuhnya pesawat Il-20 di Latakia, Suriah, dalam gambar tiga dimensi. Foto/Kementerian Pertahanan Rusia

MOSKOW - Rusia membuat kesimpulan terkait tragedi jatuhnya pesawat mata-mata Il-20 di Latakia, Suriah, berdasarkan data rekaman sistem rudal pertahanan S-400 di Pangkalan Khmeimim. Data itu menunjukkan jet tempur F-16 Israel sembunyi di balik pesawat Il-20 dari serangan sistem rudal S-200 Suriah.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan rudal yang ditembakkan sistem S-200 sejatinya menargetkan F-16, namun tiba-tiba mengubah jalurnya dan menghantam pesawat Il-20. Sebanyak 15 tentara yang ada di pesawat itu tewas dalam insiden pada 17 September lalu.

Menurut kementerian itu, posisi semua pesawat pada saat insiden membuktikan bahwa jet Israel secara de facto menggunakan Il-20 yang lebih besar sebagai perisai atau penutup. Data itu dipaparkan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov, pada hari Senin.

"Gambar-gambar radar yang terungkap pada pengarahan jelas menunjukkan arah penerbangan rudal S-200 yang diluncurkan oleh sistem pertahanan udara Suriah, serta lokasi pesawat Rusia dan Israel," kata Konashenkov. "Itu cukup jelas bahwa rudal itu menargetkan jet Israel," katanya lagi, seperti dikutip Russia Today, Selasa (25/9/2018).



"Namun, rudal itu kemudian berubah arah dan mengunci target dengan penampang radar yang lebih besar dan kecepatan lebih lambat, yang merupakan pesawat pengintai Rusia, yang datang untuk mendarat," paparnya.

Sebaliknya, lanjut dia, jet Israel yang secara efektif menggunakan Il-20 sebagai penutup dari serangan itu, secara tiba-tiba mengubah ketinggian dan arah penerbangannya.

Setelah insiden itu, pesawat Israel melanjutkan penerbangannya untuk berpatroli di lepas pantai Suriah. Data dari S-400 Suriah ini menyanggah klaim Pasukan Pertahanan Israel (IDF) bahwa pesawat jet tempur Tel Aviv telah kembali ke wilayah udara Israel pada saat insiden itu terjadi.

"Data hari ini (kemarin) tidak hanya menunjukkan, tetapi membuktikan bahwa kesalahan atas insiden tragis (pesawat) Il-20 Rusia sepenuhnya terletak pada Angkatan Udara Israel," kata Jenderal Konashenkov kepada wartawan.

"Semua klaim Israel tentang dugaan tidak terlibat dalam tragedi ini yang menewaskan 15 orang prajurit Rusia, palsu," tegas dia. 



Credit  sindonews.com




Indonesia Akan Gelar Pekan Solidaritas Palestina


Indonesia Akan Gelar Pekan Solidaritas Palestina
Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, A.M Fachir menyatakan, bulan depan Indonesia akan menggelar pekan solidaritas Palestina. Foto/Sindophoto

JAKARTA - Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, A.M Fachir menyatakan, bulan depan Indonesia akan menggelar pekan solidaritas Palestina. Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki dijadwalkan akan turut menghadiri acara itu.

Fachir menyatakan, pekan solidaritas Palestina dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah dan masyarkat dalam memberikan dukungan terhadap Palestina.

"Bulan depan akan menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Palestina dan kita akan menggelar pekan solidaritas Palestina," ucap Fachir dalam sebuah pernyataan pada Selasa (25/9).

"Kedatangan Menlu Palestina kita upayakan untuk menegaskan kembali dukungan kita kepada Palestina. Kedua, untuk ikut meningkatkan sinergi, sebab bukan hanya pemerintah saja yang memberikan dukungan kepada Palestina, tapi juga publik. Rakyat juga memberikan dukungan bagiamana peningkatkan sinergi itu dalam upaya kita memberikan dukungan," sambungnya.

Dia lalu menyatakan, selain menghadiri pekan solidaritas Palestina, Maliki juga dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat Indonesia, mungkin di dalamnya termasuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi.

"Tentu nanti macam-macam kegiatanya, yang jelas ada pertemuan-pertemuan formal, terus kemudian ada disksusi, bahkan car free day, itu juga nanti yang akan menjadi salah satu nanti bagaimana publik juga akan terlibat dalam memberikan dukungan kepada Palestina," ungkapnya 




Credit  sindonews.com




Raja Salman Resmikan Kereta Cepat, Hubungkan Mekah-Madinah


Raja Salman Resmikan Kereta Cepat, Hubungkan Mekah-Madinah
Ilustrasi (Dok. Wikimedia/Andreateletrabajo)


Jakarta, CB -- Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dari Arab Saudi akan meresmikan jalur kereta api berkecepatan tinggi Haramain yang menghubungkan Mekah, Madinah, juga Jeddah dan distrik finansial King Abdullah, Selasa (25/9).

Proyek ini merupakan bagian dari upaya Kerajaan Saudi Arabia untuk melayani para peziarah muslim yang melakukan ibadah haji ataupun umrah ke Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, seperti diberitakan Gulf News.

Kereta cepat ini juga disebut akan mempersingkat waktu tempuh antara Mekah dan Madinah. Sebelumnya perjalanan antara dua kota ini membutuhkan waktu dua jam, dengan adanya kereta ini perjalanan dua kota itu cukup setengah jam saja.



Menteri Perhubungan Arab Saudi, Dr. Nabil bin Mohamed Al-Amoudi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Raja Salman atas dukungannya. Peresmian ini sebagai bentuk perpanjangan pembiayaan dan dukungan yang tidak terbatas untuk semua proyek nasional.

"Kepedulian yang dermawan ini merupakan perhatian dari 'Penjaga Dua Masjid Suci' yang memperhatikan proyek transportasi di tanah air kita tercinta," kata dia, seperti dilaporkan Al-Arabiya.

"Ini juga menunjukkan secara langsung dari upaya kerajaan dalam berperan aktif secara Islami untuk melayani dua masjid suci dan peziarah mereka sebagai prioritas dan untuk melayani setiap warga negara Saudi," tambahnya.

Kepala Otoritas Transportasi Umum (PTA) Saudi, Rumaih bin Mohammed Al Rumaih mengatakan bahwa proyek ini adalah kereta listrik berkecepatan tinggi pertama di wilayah itu dengan panjang 450 km.


Kereta ini menghubungkan lima stasiun di Mekkah, Jeddah, Bandar Udara Internasional Abdul Aziz, King Abdullah Economic City di Rabigh, Madinah, dengan kecepatan kereta 300 km per jam.

Dirinya mengungkapkan bahwa pelaksanaan proyek ini terbagi dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah melakukan pekerjaan sipil dimana 138 jembatan dibangun dan membersihkan 150 meter kubik pasir dan batu untuk membuka jalan.

"Tahap kedua adalah pembangunan empat stasiun di Mekkah, Jeddah, King Abdullah Economic City, dan Madinah. Pembangunan ini melalui perusahaan lokal dan internasional. Proyek ini sangat tertarik untuk merancang stasiun dengan gaya arsitektur yang unik dan terinspirasi dengan gaya Islam," kata dia.

"Tahap ketiga adalah pembangunan kereta api, serangan pasokan sistem sinyal, kontrol, dan pemeliharaan selama 12 tahun melalui aliansi Spanyol yang memfokuskan diri dalam proyek kereta ini," kata dia menambahkan.


Rumaih juga menunjukkan penyediaan listrik untuk operasi proyek enam stasiun tenaga listrik yang dibuat di sepanjang jalur. Proyek ini juga menyediakan tenaga listrik yang diperlukan untuk mengoperasikan kereta api pada kecepatan tinggi.

Dirinya juga menambahkan bahwa kapasitas kereta dari Mekkah dan Madinah dapat menampung 60 juta orang per tahun. Kereta api dilengkapi dengan 35 armada dan kapasitas setiap gerbong kereta adalah 417 kursi yang dilengkapi dengan fasilitas dan teknik terbaru yang memfasilitasi perjalanan para penumpang.

Upacara peresmian ini akan dihadiri oleh sejumlah pejabat lokal dan internasional, berbagai tokoh Islam, investor senior dan perwakilan dari operator proyek kereta Al Haramain



Credit  cnnindonesia.com




Norwegia Tahan Warga Rusia Terduga Intel, Dubes Dipanggil



Norwegia Tahan Warga Rusia Terduga Intel, Dubes Dipanggil
Ilustrasi (REUTERS/Sergei Karpukhin)


Jakarta, CB -- Rusia memanggil duta besar Norwegia di Moskow untuk menuntut pembebasan salah satu warganya yang ditahan di Oslo karena dituduh sebagai intel.

Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan telah meminta dubes Norwegia pejelasan terkait tuduhan "yang konyol" tersebut.

Moskow bahkan menyebut Oslo sebagai "mania mata-mata" dan bersumpah akan membalas penahanan terhadap warganya itu.


"Tidak diragukan lagi langkah-langkah seperti itu tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi," bunyi pernyataan Kemlu Rusia, Selasa (25/9).


Kejadian bermula saat badan intelijen Norwegia PST mengumumkan penahanan seorang warga Rusia berusia 51 tahun terkait "aktivitas intelijen ilegal."

Pria tersebut diidentifikasi bernama M.A Bochkaryov dan disebut bekerja sebagai asisten majelis tinggi parlemen Rusia.

Bochkaryov dicurigai melakukan aktivitas mata-mata saat menghadiri acara seminar antar-parlemen di Storting, badan legislatif Norwegia. Acara itu dihadiri lebih dari 30 negara yang berfokus pada pembahasan era digitalisasi.

"Penyelidikan saat ini dilakukan pada tahap awal dengan dasar kecurigaan berdasarkan pengamatan kami atas perilakunya," kata juru bicara PST MArtin Bernsen kepada AFP.

Perintah penahanannya keluar pada akhir pekan lalu. Dia dilaporkan akan ditahan selama dua tahun.

Melalui pengacaranya, pria Rusia tersebut membantah segala tuduhan mata-mata dan mengatakan semua itu hanya "kesalahpahaman."

"Dia mengatakan tidak mengerti mengapa dia dituduh melakukan itu. Dia meyakini ini semua adalah kesalahpahaman," kata pengacaranya, Hege Aakre.

Norwegia kerap menuding Rusia melakukan serangan siber dan spionase. Meski demikian, negara itu jarang melakukan penangkapan terkait kecurigaan aksi tersebut.

Penahanan Bochkaryov dilakukan setelah April lalu Frode Berg, seorang warga Norwagia ditangkap oleh otoritas Rusia karena tuduhan serupa.

Saat ini Berg masih berada di tahanan untuk menunggu persidangan. Berg telah mengakui bahwa dia membantu dinas intelijen Rusia dan berperan sebagai kurir untuk mengirimkan barang-barang yang diperintahkan dalam beberapa kesempatan.

Meski begitu, dia tidak pernah mengetahui barang-barang apa yang diberikan kepadanya selama ini.





Credit  cnnindonesia.com





Selasa, 25 September 2018

Presiden Baru Maladewa Tinjau Ulang Penanaman Modal Cina


Ibrahim Mohamed Solih
Ibrahim Mohamed Solih
Foto: AP Photo/Eranga Jayawardena

Ibrahim Mohamed Solih menang dalam pilpres yang digelar pada Ahad (23/9).



CB, MALE -- Pemimpin baru asal oposisi di Maladewa dan menang dalam pemilihan presiden pada Senin (24/9) akan meninjau ulang proyek utama yang disepakati pemerintahan sebelumnya dengan Cina. Pejawat Abdulla Yameen, yang menjalin hubungan erat dengan Beijing dan Arab Saudi, mengalami kekalahan setelah Komisi Pemilihan mengatakan pemimpin oposisi Ibrahim Mohamed Solih menang dalam pemilihan pada Ahad (23/9) dengan perbedaan suara 16,7 persen.


Sebelum pemilihan itu, oposisi menyatakan akan meninjau ulang penanaman modal Cina. Sementara pakar memperingatkan bahwa Maladewa, negara kepulauan di Samudera Hindia, terancam jatuh dalam perangkap utang.

Mohamed Nasheed, sekutu Solih dan mantan presiden, yang tinggal di pengasingan, berulang kali menyatakan ingin merundingkan ulang perjanjian yang telah dibuat. Nasheed menjadi presiden pada 2008 hingga 2012.


"Kami punya manifesto bersama. Kami punya berbagai isu, kami memiliki ide-ide yang sudah disepakati. Saya pikir kita harus meninjau ulang semua perjanjian yang kami tanda tangani dengan Cina. Kami harus meninjau ulang semuanya dan lihat apa yang terjadi," kata Nasheed kepada Reuters pada Senin di Kolombo, Srilanka.

Maladewa, yang terdiri atas gugusan pulau di sebelah barat daya paling ujung bagian selatan India, dikenal sebagai lokasi berlibur yang mahal. Tetapi, negara berpenduduk Muslim dan jumlah penduduknya kurang dari setengah juta itu menderita peralihan menuju demokrasi setelah pemerintahan otoriter selama tiga dekade berakhir pada 2008.

"Inilah saat gembira, saat yang penuh harapan," kata Solih kepada wartawan di Male, ibu kota Maladewa, "Ini perjalanan yang berakhir di kotak suara karena rakyat menghendakinya."

India dan Amerika Serikat mengucapkan selamat atas kemenangan Solih, yang dikenal luas dengan nama "Ibu", sebelum Yameen mengakui. "Pemilihan ini menandai tidak hanya kemenangan kekuatan demokrasi in Maladewa, tetapi juga mencerminkan komitmen kuat bagi nilai-nilai demokrasi dan kekuasaan berdasarkan hukum," kata Kementerian Luar Negeri India dalam satu pernyataan.

Baik New Delhi maupun Washington prihatin atas pengaruh Cina yang meningkat di Maladewa dan kesukarannya terhadap sikap lebih keras atas masalah agama selama lima tahun di bawah kekuasaan Yameen. Sementara itu, Cina telah membantu membangun perluasan bandar udara internasional di Maladewa, dan jembatan yang menghubungkannya dengan Male.

Investasi Cina di Maladewa dipandang sebagai bagian dari strategi "Untaian Mutiara", membangun jejaring pelabuhan-pelabuhan di kawasan itu mulai dari Srilanka hingga Pakistan. India dan negara Barat mencemaskan strategi Beijing bertujuan membantu militer Cina memperluas jangkauannya.





Credit  republika.co.id



Kandidat Oposisi Jadi Kejutan dan Menangkan Pemilu Presiden di Maladewa


Kandidat Oposisi Jadi Kejutan dan Menangkan Pemilu Presiden di Maladewa
Kandidat Oposisi Jadi Kejutan dan Menangkan Pemilu Presiden di Maladewa. picture-alliance/AP Photo/M. Sharuhaan

Kandidat oposisi, Ibrahim Mohamed Solih menyatakan kemenangan dalam pemilihan presiden Maladewa setelah hasil perhitungan awal dilaporkan berbagai surat kabar. Prediksi awal secara mengejutkan menunjukkan kemenangan Solih, padahal dalam jajak pendapat sebelum pemilu, Presiden Abdulla Yameen disebut-sebut sebagai "orang kuat" dan selalu memimpin..

Namun Komisi pemilihan Maladewa merilis hasil penghitungan sementara dan menyatakan Ibrahim Mohamed Solih memenangkan pemilu cukup telak dengan 58,3 persen suara.

India dan Sri Lanka menyatakan menyambut kemenangan calon dari oposisi itu. Kementerian Luar Negeri Maladewa juga mengakui kemenangan Solih di tengah tekanan internasional yang mendesak Yameen untuk menyerah.

Kejutan besar

Dalam pidato kemenangannya, Solih menggambarkan kemenangan itu sebagai "momen kebahagiaan, harapan, dan sejarah."

"Saya meminta Yameen untuk menghormati kehendak rakyat dan mewujudkan peralihan kekuasaan yang damai dan lancar," katanya. "Pesan (pemilu)nya tegas dan jelas. Warga ingin keadilan dan stabilitas dan kami akan memastikan akuntabilitas."

Kelompok pengawas pemilu Transparency Maldives juga men-tweet pernyataan yang menyatakan kemenanghan Solih: "Berdasarkan hitungan cepat kami, kami yakin untuk mengumumkan bahwa Ibrahim Mohamed Solih telah memenangkan pemilihan presiden 2018."

Presiden Yameen dalam sebuah pidato televisi mengakui kekalahan dalam pemilu Maladewa tersebut. Ia mengatakan, selama lima tahun mengabdi kepada rakyat. Tapi rakyat sudah memutuskan apa yang mereka inginkan. Yameen mengatakan, ia sudah memberikan ucapan selamat kepada Solih.

Kepala komisi pemiu Maladewa mengatakan, hasil akhir akan diumumkan dalam waktu tujuh hari, sebagaimana diamanatkan oleh hukum.

Pemilu kontroversial

Pemerintahan di bawah Abdulla Yameen melakukan aksi pembersihan lawan politik, dan telah memenjarakan banyak pesaingnya. Termasuk saudara tiri presiden, Maumoon Abdul Gayoom, yang sebelumnya memerintah negara itu selama 30 tahun.

Sebagai kandidat oposisi, Ibrahim Mohamed Solih menggalang kampanye dengan platform anti-korupsi dan terus menerus memperingatkan ancaman kecurangan oleh para pendukung kubu presiden.

Lebih dari seperempat juta dari sekitar 400.000 penduduk Maladewa berhak memilih. Beberapa pemilih menyatakan mereka memberikan suara kepada calon oposisi karena ingin melihat perubahan.

"Saya memilih untuk mengoreksi kesalahan yang saya buat pada 2013," kata warga bernama Nazima Hassan kepada kantor berita Reuters. "Saat pemilu lalu, saya memilih untuk menurunkan Presiden Maumoon Gayoom", tambahnya.




Credit  sindonews.com/dw





Panglima Militer Myanmar Peringatkan PBB Soal Rohingya



Min Aung Hlaing. REUTERS
Min Aung Hlaing. REUTERS

CB, Jakarta - Panglima militer Myanmar, Min Aung Hlaing menegaskan kepada PBB untuk tidak mencampuri urusan kedaulatan negaranya terkait dengan isu etnis Rohingya.
Ini merupakan reaksi publik pertama pemimpin militer Myanmar  sejak misi pencari fakta PBB menyimpulkan kepala jenderal senior Myanmar bertanggung jawab atas penderitaan etnis Rohingya dan tuntutan agar Hlaing diadili di Pengadilan Pidana Internasional atau ICC.

“Karena negara-negara menetapkan standar dan norma yang berbeda, negara, organisasi atau kelompok manapun tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam pembuatan keputusan atas kedaulatan negara,” kata Hlaing dalam pidatonya seperti dikutip dari Reuters, Selasa, 25 September 2018.
Hlaing juga mengabaikan tuntutan PBB supaya militer Myanmar dihapus dari kegiatan politik Myanmar, dan memperingatkan bahwa keikutsertaan pada urusan internal negara akan menyebabkan kesalahpahaman.
Dalam pidatonya, Hlaing menjelaskan bahwa Tatmadaw, sebutan untuk militer Myanmar,  tidak memiliki niat untuk mengekstraksi diri pada ranah politik. “Tatmadaw akan melanjutkan upayanya untuk perdamaian abadi,” tambahnya.

Foto-foto yang diabadikan Wa Lone pada 8 Desember 2017 menunjukkan tulang manusia yang diduga milik 10 Muslim Rohingya yang dibantai tentara Myanmar pada 1-2 September 2017. REUTERS




Hlaing mengungkapkan bahwa minoritas Rohingya sebagai Bengali. Hukum Myanmar tidak mengakui kelompok minoritas Rohingya di Myanmar. Di bawah Undang-Undang Kewarganegaraan 1982, mereka harus menerima pengawasan.
Militer juga membantah hampir semua kesalahan yang ditujukan kepadanya, dan membenarkan tindakan kekerasannya sebagai cara sah untuk membasmi milisi Rohingya. Ia menegaskan  bahwa pasukan keamanan melakukan operasi yang sah untuk membasmi teroris.

Pemerintah sipil Myanmar, Aung Suu Kyi juga menolak laporan dari misi pencarian fakta PBB sebagai kecacatan, dan menolak otoritas ICC karena Myanmar tidak menjadi anggotanya.
Lebih dari 700 ribu minoritas Muslim Rohingya sebagai pengungsi di Bangladesh. Mereka korban tindak kekerasan militer Myanmar dengan cara pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran, dan penyiksaan dengan mengabaikan kehidupan kemanusiaanya.



Credit  tempo.co





Kerusuhan Etiopia Tewaskan 28 Orang


 Tentara mencoba mengendalikan pengunjuk rasa yang menuntut keadilan di Addis Ababa, Etiopia, (17/9).
Tentara mencoba mengendalikan pengunjuk rasa yang menuntut keadilan di Addis Ababa, Etiopia, (17/9).
Foto: AP
Sebanyak 1.200 orang yang dicurigai sudah ditangkap.


CB, ADDIS ABABA -- Polisi Etiopia pada Senin (24/9) menyatakan bahwa kerusuhan di ibu kota negeri tersebut, Addis Ababa, telah menewaskan 28 orang. Kerusuhan terjadi awal September.

Ketika berbicara kepada insan pers, Komissris Polisi Addis Ababa, Degefe Bedi mengatakan kerusuhan di kota itu pada awal September menewaskan 28 orang. Sebanyak 21 di antara mereka menemui ajal dalam bentrokan antar-anggota masyarakat dan tujuh lagi ditembak oleh polisi.

Bedi juga mengatakan polisi telah menangkap 1.204 orang yang dicurigai terlibat dalam kerusuhan, demikian laporan Xinhua. Sebanyak 100 orang di antara mereka sudah dibawa ke pengadilan untuk pemeriksaan awal.

Pada 12-17 September, kerusuhan terjadi di kalangan warga setempat dan pemuda dari daerah sekitar, etnik Oromo, yang berkumpul di kota itu untuk merayakan kembalinya pemimpin kelompok pemberontak, Front Liberation Oromo (OLF), dari pengasingan. Kelompok tersebut telah melancarkan pemberontakan untuk memperoleh hak untuk membuat keputusan sendiri buat kelompok etnik terbesar di Etiopia, Oromo.

Addis Ababa adalah kota yang dihuni oleh etnik campuran dengan sebanyak empat juta jiwa. Kota itu terletak di alam Negara Bagian Oromo, yang didominasi dan merupakan daerah asal etnik Oromo.




Credit  republika.co.id



UNICEF: Bentrokan di Tripoli Akibatkan Anak-Anak Terlantar


[ilustrasi] Akademi Kepolisian Tripoli yang menjadi sasaran bom.
[ilustrasi] Akademi Kepolisian Tripoli yang menjadi sasaran bom.
Foto: Reuters
Setidaknya setengah juta anak-anak di Libya berada dalam bahaya.



CB, TRIPOLI -- Lembaga Dana Bantuan untuk Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) menyebut bentrokan yang meningkat di Libya beberapa hari terakhir telah membuat setengah juta anak-anak berada dalam bahaya. Khususnya mereka yang berada di ibu kota Libya, Tripoli.


"Setengah juta anak-anak berada dalam bahaya langsung di ibu kota Libya Tripoli karena pertempuran," UNICEF melaporkan seperti dikutip dari laman Al Arabiya, Selasa (25/9).

Kementerian Kesehatan Libya mengatakan, bentrokan yang pecah antara milisi yang saling bersaing pada akhir Agustus telah menewaskan sedikitnya 115 jiwa dan melukai hampir 400 orang pada Sabtu (22/9) malam. Kemudian UNICEF pada Senin (24/9) waktu setempat menambahkan, lebih dari 1.200 keluarga telah terlantar hanya dalam 48 jam terakhir ketika bentrokan meningkat di Tripoli selatan.


UNICEF menambahkan, peristiwa itu membuat jumlah orang yang terlantar akibat pertempuran baru-baru ini menjadi lebih dari 25 ribu jiwa. Setengah dari mereka adalah anak-anak.


"Lebih banyak lagi anak yang dilaporkan direkrut untuk bertempur, dan menempatkan mereka dalam bahaya langsung. Akibatnya setidaknya satu anak tewas," ujar Direktur UNICEF untuk Timur Tengah dan Afrika Utara Geert Cappelaere.


UNICEF juga mengatakan, semakin banyak sekolah yang digunakan untuk melindungi keluarga yang terlantar tersebut. Ini memungkinkan tahun akademik ditunda. UNICEF juga melaporkan, penduduk kekurangan pangan, listrik, dan air. Bentrokan ini telah memperparah nasib para migran.


"Ratusan pengungsi dan migran yang ditahan termasuk anak-anak dipaksa pindah karena kekerasan. Yang lainnya terdampar dengan kondisi yang memprihatinkan," kata Cappelaere.


Tropoli menjadi pusat pertempuran untuk perebutan pengaruh antara kelompok bersenjata sejak presidennya Muammar Qaddafi digulingkan dalam pemberontakan 2011 lalu. Kemudian pemerintag persatuan negara berjuang menggunakan kontrolnya melawan banyak milisi dan pemerintahan yang bermarkas di Libya Timur. 




Credit  republika.co.id






Garda Revolusi Iran Ancam Balas Serangan Parade Militer



Personel militer yang terluka dievakuasi di mobil ambulans saat terjadi penembakan dalam parade militer di Kota Ahvaz, Iran, Sabtu, 22 September 2018. Alireza Mohammadi/ISNA via AP
Personel militer yang terluka dievakuasi di mobil ambulans saat terjadi penembakan dalam parade militer di Kota Ahvaz, Iran, Sabtu, 22 September 2018. Alireza Mohammadi/ISNA via AP

CB, Jakarta - Garda Revolusi Islam Iran, Ahad 23 September 2018, bersumpah akan membalas dengan cara mematikan dan tak terlupakan terhadap para penyerang parade militer yang menyebabkan 25 orang tewas, termasuk 12 komandan mereka.
"Teheran menuduh negara Teluk Arab berada di balik serangan sejumlah pria bersenjata tersebut," tulis kantor berita Reuters.


Anggota tentara Iran membantu warga sipil mencari tempat berlindung saat terjadi penembakan dalam parade militer di Kota Ahvaz, Iran, Sabtu, 22 September 2018. Tiga pelaku ditembak mati pasukan keamanan, sementara satu lainnya ditangkap. AP Photo/Mehr News Agency, Mehdi Pedramkhoo




Serangan yang berlangsung pada Sabtu 22 September 2018 itu merupakan aksi terburuk terhadap pasukan terkuat Republik Islam Iran bersamaan dengan ketika Amerika Serikat dan sekutu Teluk bekerja sama mengisolasi Teheran.
"Memperhatikan dari aksi pimpinan para kelompok teroris, mereka akan menghadapi pembalasan mematikan dan tak terlupakan," bunyi pernyataan Garda Revolusi Iran yang disampaikan ke media.
Empat pria bersenjata menembakkan peluru tajam ke arah panggung, tempat para pejabat Iran menyaksikan parade militer di Kota Ahvaz, guna memperingati Perang Iran-Irak 1980-1988. Saat aksi terjadi, tampak anggota militer berlindung, sementara kaum perempuan dan anak-anak berlarian menyelamatkan diri.
Pasukan keamanan mencoba mengendalikan situasi saat peristiwa penembakan dalam parade militer di Kota Ahvaz, Iran, Sabtu, 22 September 2018. Akibat serangan ini, 25 orang tewas dan 60 lain terluka. AP Photo/ISNA, Behrad Ghasemi



Kantor berita miliki ISIS, Amaq, dalam siaran video menampilkan tiga pria berada di dalam sebuah kendaraan dengan mengatakan mereka bertanggung jawab atas serangan tersebut. "Kami muslim, mereka kafir," ucap seorang pria bertopi baseball di rekaman video tersebut. Dia menambahkan, "Kami akan menghancurkan mereka dengan serangan gerilya, insya Allah."

Pada aksi tersebut, Pertahanan Nasional Ahvaz, sebuah kelompok gerakan oposisi etnis Arab yang berbasis di provinsi kaya minyak Khuzestan, juga mengaku bertanggung jawa atas serangan parade militer Iran, Sabtu.



Credit  tempo.co




Serangan Parade Militer, Iran: Arab Saudi dan UEA Bayar Pelaku


Ayatollah Ali Khamenei. REUTERS/Leader.ir/Handout
Ayatollah Ali Khamenei. REUTERS/Leader.ir/Handout

CB, Jakarta - Pemimpin Agung Iran, Ayatullah Ali Khamenei, menuding Arab Saudi dan Uni Emirat Arab membayar para pelaku serangan parade militer pada Sabtu pekan lalu.
Khamenei mengatakan pada Senin 24 September 2018, Iran akan menghukum siapa di balik serangan yang menewaskan sedikitnya 25 orang dan melukai 53 korban lainnya itu.


Pemerintah Iran menggelar prosesi pemakaman 29 korban penembakan di Kota Ahvaz, Provinsi Khuzestan, pada Senin, 24 September akibat penembakan orang tidak dikenal saat parade militer Iran pada Sabtu, 22 September 2018. IRNA
"Berdasarkan laporan, aksi sadis ini dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan bantuan Amerika ketika mereka terperangkap di Suriah dan Irak. Mereka dibayar oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab untuk melakukan serangan," kata Khamenei seperti dikutip oleh kantor berita Reuters.
Sejumlah pria bersenjata, diperkirakan berjumlah empat orang, menyerang panggung kehormatan pasukan elit Garda Revolusi Islam Iran di Kota Ahwav, Sabtu pekan lalu, menewaskan setidaknya 25 orang dan 53 korban lainnya. "Sebagian korban terdiri dari pasukan Garda Revolusi, perempuan dan anak-anak," media Iran melaporkan.

Empat orang bersenjata senapan menembaki parade mliter Iran di Kota Ahavaz di Provinsi Khuzestan dan menewaskan setidaknya 29 orang dan sekitar 50 orang lainnya terluka. Tasnim News



Beberapa jam kemudian, militer Iran menuduh Amerika Serikat dan dinas intelijen Israel, Mossad, diyakini berada di balik serangan mematikan tersebut, meskipun keduanya belum memberikan komentar. Namun demikian, ISIS melalui kantor berita Amaq, mengatakan kelompoknya mengaku bertanggung jawab atas insiden mematikan tersebut.

Iran menggelar parade militer di Kota Ahwav untuk memperingati Perang Iran-Irak 1980-1988, Sabtu pekan lalu. Pada karnaval militer tersebut, Iran menampilkan hampir seluruh kekuatan militernya termasuk pasukan elit. Ketika acara sedang berlangsung, empat pria bersenjata melakukan serangan ke arah pasukan Garda Revolusi yang berada di panggung kehormatan. Akibat serangan tersebut sejumlah orang tewas.





Credit  tempo.co




Pasukan AS akan Terus Bercokol di Suriah selama Iran di Sana


Pasukan AS akan Terus Bercokol di Suriah selama Iran di Sana
Penasihat Keamanan Nasional Presiden Amerika Serikat Donald Trump, John Bolton. Foto/REUTERS/Eric Thayer

NEW YORK - Pasukan Amerika Serikat (AS) akan tetap berada di Suriah selama pasukan Iran beroperasi di negara Bashar al-Assad tersebut. Hal itu disampaikan Penasihat Keamanan Nasional Presiden Donald Trump, John Bolton.

Rezim Assad mengundang Iran untuk membantu memerangi kelompok pemberontak dan ISIS. Sebaliknya, rezim Assad mencela kehadiran pasukan AS sebagai tindakan ilegal.

"Kami tidak akan pergi selama pasukan Iran berada di luar perbatasan Iran, dan itu termasuk proxy dan milisi Iran," kata Bolton kepada wartawan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York pada hari Senin.

Bolton menyalahkan Iran karena serangannya di Suriah dan Lebanon. Dia juga mengecam perilaku Suriah yang tidak bertanggung jawab atas penembakan pesawat Rusia pekan lalu. 

Rusia sendiri tidak menyalahkan Suriah meski sistem rudal S-200 Damaskus menembak jatuh pesawat mata-mata Il-20 yang menewaskan 15 tentara Moskow. Sebaliknya, Moskow menyalahkan Israel karena menjadikan pesawat Il-20 sebagai tameng jet tempur F-16 Tel Aviv dari respons S-200 Suriah selama insiden di Latakia.

Lebih lanjut Bolton mengkritik keras Moskow karena memutuskan untuk memasok sistem rudal S-300 kepada Suriah sebagai tanggapan Rusia atas insiden pesawat Il-20.

"Kami pikir memperkenalkan S-300 ke pemerintah Suriah akan menjadi eskalasi signifikan oleh Rusia," kata Bolton."Dan sesuatu yang kami harap, jika laporan pers ini akurat, mereka akan mempertimbangkan kembali (keputusannya)," katanya, seperti dikutip Reuters, Selasa (25/9/2018).

Dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Senin, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan keputusan untuk memasok sistem rudal S-300 kepada Suriah bertujuan untuk mencegah ancaman potensial terhadap kehidupan prajurit Rusia yang berada dalam misi untuk memerangi terorisme internasional.

Di masa lalu, Moskow membatalkan penjualan sistem rudal S-300 kepada Suriah karena ada keberatan dari AS dan Israel. Moskow selama ini juga mentoleransi sejumlah serangan udara Israel terhadap pemerintah Suriah.

Namun, insiden jatuhnya pesawat Il-20 telah membuat sikap Moskow berubah kepada Tel Aviv. Moskow tidak terima dengan penjelasan Tel Aviv yang menyalahkan Damaskus. Moskow menyimpulkan kesalahan itu sepenuhnya ada di pihak Israel.

Menteri Pertahanan AS James Mattis mengklaim tentara Washington berada di Suriah untuk memerangi kelompok ISIS.

"Kami berada di Suriah sekarang untuk mengalahkan ISIS dan menghancurkan 'kekhalifahan' secara geografis dan memastikan (kelompok) itu tidak kembali saat kita berpaling," kata Mattis kepada wartawan di Pentagon pada hari Senin.





Credit  sindonews.com




Netanyahu Ingatkan Putin Soal Ketegangan di Suriah


Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu.
Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu.
Foto: Ronen Zvulun/Pool Photo via AP

Rusia mengirim sistem pertahanan rudal S-300 ke Suriah.

CB - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, Senin (24/9) bahwa pengiriman sistem rudal S-300 ke Suriah akan meningkatkan bahaya di kawasan. Netanyahu juga mengatakan, kepada Putin bahwa Isrel akan tetap melindungi daerah keamanannya dan kepentingannya.


Pemimpin Israel tersebut juga setuju dengan Putin untuk melanjutkan koordinasi antara pasukan bersenjata kedua negara. Rusia mengumumkan sistem misil datang satu pekan setelah Moskow menyalahkan Israel secara tidak langsung atas jatuhnya pesawat militer milik Rusia di Suriah. Israel menyatakan Suriah bertanggung jawab.

Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan, negaranya akan meningkatkan pertahanan udara Suriah dengan mengirimkan sistem pertahanan S-300 untuk tentara Suriah dalam waktu dua pekan. Rencana pengiriman sistem pertahanan tersebut dilakukan menyusul jatuhnya pesawat Rusia pekan lalu.


Dalam pernyataan yang ditayangkan televisi, Shoigu mengatakan keputusan negara mengirim sistem pertahanan udara S-300 untuk angkatan bersenjata Suriah nerupakan keputusan presiden Rusia Vladimir Putin dan merupakan salah satu langkah merespons jatuhnya pesawat Rusia yang membawa 15 pasukan beberapa waktu lalu.


"Ini telah mendorong kami untuk menerapkan langkah-langkah respons memadai yang ditujukan untuk meningkatkan keamanan pasukan Rusia. Rusia akan mengirim sistem pertahanan udara S-300 modern ke angkatan bersenjata Rusia dalam waktu dua pekan," kata Shoigu dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televisi seperti dikutip dari laman Al Arabiya, Selasa (25/9).


Dia menambahkan, di wilayah dekat Suriah di Laut Mediterania, akan ada penekanan radio elektronik navigasi satelit sistem radar dan sistem komunikasi penerbangan yang menyerang benda-benda di wilayah Suriah. Pihaknya yakin realisasi rencana itu akan mendinginkan kepala pihaknya yang memanas.


"Kemudian bisa menjauhkan tindakan kurang dipikirkan yang mengancam prajurit kami," katanya.




Credit  republika.co.id




Dubes Uni Eropa: Kehadiran Trump Buat Rumit Keadaan


Kunjungan Dubes Uni Eropa. Dubes Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guerend saat kunjungan ke Harian Republika, Jakarta, Senin (24/9).
Kunjungan Dubes Uni Eropa. Dubes Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guerend saat kunjungan ke Harian Republika, Jakarta, Senin (24/9).
Foto: Republika/ Wihdan

Trump memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.



CB, JAKARTA -- Dubes Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend mengaku kehadiran Presiden AS Donald Trump dalam kancah politik global semakin memperumit keadaan. Setidaknya hal itu dapat terlihat dari sejumlah kebijakan Trump di Timur Tengah.

"Iya (kian memperumit) seperti perubahan kebijakan di Timur Tengah, ketika mereka memindahkan Kedubes dari Tel Aviv ke Yerusalem," ujarnya saat mengunjungi kantor Republika, Senin (24/9).

Selain itu AS di bawah Trump, juga memangkas bantuan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina. Hal ini memicu kecaman dari berbagai pihak, karena dianggap bertentangan dengan nilai kemanusiaan.  



Trump juga mencabut perjanjian nuklir dengan Iran. Padahal perjanjian itu sudah disepakati secara susah payah oleh negara-negara berpengaruh (P5+1) pada 2015 lalu. "Kami menyesalkan sikap itu," tuturnya.

Trump juga menarik diri dari pejanjian tentang Iklim Global, Paris Climate Agreement. Di dalam negeri, politikus dari Partai Republik ini membuat kebijakan pembatasan imigran yang menuai banyak kecaman. "Hubungan semakin rumit, dan perdamaian akan sulit dicapai," jelasnya.



Credit  republika.co.id



Lavrov Ungkap Alasan Tolak Proposal Perdamaian Israel-Palestina


Lavrov Ungkap Alasan Tolak Proposal Perdamaian Israel-Palestina
Lavrov mengungkapkan alasan mengapa Rusia menolak proposal perdamaian Israel-Palestina yang diajukan oleh pemerintahan Barack Obama tahun 2016 lalu. Foto/Reuters

MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengungkapkan alasan mengapa Rusia menolak proposal perdamaian Israel-Palestina yang diajukan oleh pemerintahan Barack Obama tahun 2016. Lavrov menyebut, alasan utamanya adalah proposal tersebut kontrapuktif.

Berbicara jelang melakukan kunjungan ke New York untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB, Lavrov menuturkan, pada akhir masa pemerintahannya, Obama sempat menyampaikan proposal baru perdamaian Israel-Palestina di Dewan Keamanan (DK) PBB.

Tanpa menjelaskan isi dari proposal tersebut, Lavrov menyatakan, Rusia menolak proposal tersebut, karena dinilai dapat mempersulit situasi di lapangan.

"Pada akhir 2016, ketika pemerintahan Obama mulai mempromosikan keputusan mengenai penyelesaian Palestina-Israel di DK PBB, lebih tepatnya memaksakan parameter 'buatan' dan hasil negosiasi yang telah ditentukan sebelumnya, Rusia tidak mendukung ini," kata Lavrov.



"Inisiatif AS, mengingat bahwa itu pasti akan mengarah ke situasi 'di lapangan' secara signifikan memperburuk situasi yang ada dan tanpa dampak nyata. Itu akan menjadi kontraproduktif," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Senin (24/9).

Lavrov lalu menyatakan, pada bulan Desember 2016 dia menjelaskan kembali posisi Rusia saat melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri AS kala itu, yakni John Kerry. "Kami mengklarifikasi posisi Rusia, yang juga diperhitungkan atas permintaan (Perdana Menteri Israel) Benjamin Netanyahu," ucapnya.

Pada akhir Desember 2016, Lavrov, dalam pembicaraan dengan Kerry, menekankan perlunya menciptakan kondisi untuk negosiasi langsung antara para pemimpin Israel dan Palestina dan memperingatkan agar tidak membawa agenda domestik AS ke dalam Kuartet di Timur Tengah dan DK PBB, menunjukkan bahaya upaya untuk menggunakan platform ini untuk pertikaian antara Demokrat dan Republik.  



Credit  sindonews.com





Tak Pedulikan Sanksi AS, Rusia Genjot Produksi Senjata



Tak Pedulikan Sanksi AS, Rusia Genjot Produksi Senjata
Wakil Perdana Menteri Rusia, Yuri Borisov menyatakan, Moskow tidak akan menghentikan produksi senjata mereka, meskipun adanya sanksi dari Amerika Serikat (AS). Foto/Istimewa

MOSKOW - Wakil Perdana Menteri Rusia, Yuri Borisov menyatakan, Moskow tidak akan menghentikan produksi senjata mereka, meskipun adanya sanksi dari Amerika Serikat (AS). Sebelumnya, Washington menjatuhkan sanksi kepada perusahaan dan individu Rusia di sektor pertahanan.

Berbicara saat melakukan wawancara dengan saluran TV Rossiya-1, Borisov menuturkan, Rusia akan terus melakukan pengembangan senjata dan alat-alat militer lainnya, meskipun adanya sanksi dari AS.

"Tidak mungkin bagi sanksi ketat untuk mengurangi tingkat pembangunan di sektor pertahanan Rusia dan Moskow akan selalu dapat menemukan jalan keluar," kata Borisov dalam wawancara tersebut, seperti dilansir Xinhua pada Senin (24/9).

Seperti diketahui, AS telah menambahkan 33 orang dan entitas sektor pertahanan dan intelijen Rusia ke daftar hitam. Ini berarti siapa pun yang melakukan bisnis dengan mereka akan menghadapi sanksi AS.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Heather Nauer menyatakan, pemerintah AS akan terus menerapkan sanksi CAATSA. Ia pun menyerukan pada negara-negara lain untuk menghentikan kontak dengan sektor pertahanan dan intelijen Rusia.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov menyebut, gelombang sanksi baru AS sebagai salah arah. Dia mengatakan kebiasaan Washington menjatuhkan sanksi terhadap Moskow berisiko merusak stabilitas global dan merupakan bagian dari permainan berbahaya.

"Setiap putaran baru sanksi membuktikan ketidaksempurnaan total musuh kami dalam menekan Rusia dengan upaya-upaya sebelumnya. Washington tidak akan pernah berhasil mendiktekan kondisinya ke Moskow," kata Ryabkov.

"Itu tidak akan menjadi sesuatu hal yang buruk jika mereka ingat tentang konsep stabilitas global, yang mereka hancurkan tanpa berpikir dengan terus meningkatkan ketegangan dalam hubungan Rusia-AS. Mereka telah bermain api, itu adalah hal yang bodoh dan bisa menjadi berbahaya," sambungnya. 





Credit  sindonews.com





AS Sepakati Prospek Penjualan Alat Militer Rp4,9 T ke Taiwan



AS Sepakati Prospek Penjualan Alat Militer Rp4,9 T ke Taiwan
Ilustrasi F-16. (Reuters/Hamad I Mohammed)


Jakarta, CB -- Amerika Serikat menyepakati prospek penjualan onderdil jet F-16 dan pesawat militer lainnya senilai US$330 juta atau setara Rp4,9 triliun ke Taiwan.

Badan Kerja Sama Keamanan Kementerian Pertahanan AS menjabarkan bahwa prospek penjualan itu mencakup suku cadang untuk F-16, C-130, F-5, Indigenous Degence Fighter (IDF), dan sejumlah elemen logistik lainnya.

"Prospek penjualan ini akan berkontribusi ke kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Amerika Serikat dengan membantu mengembangkan kemampuan keamanan dan pertahanan penerima," demikian pernyataan Badan Kerja Sama Keamanan Kemhan AS.


Menurut badan tersebut, Taiwan "sejak lama menjadi kekuatan penting untuk stabilitas politik, keseimbangan militer, dan perkembangan ekonomi di kawasan."


Selama ini, China selalu menganggap Taiwan sebgai bagian dari kedaulatan mereka di bawah prinsip "Satu China".

Namun, AS memastikan bahwa prospek penjualan ini bertujuan untuk membantu Taiwan mengembangkan "armada pertahanan dan udaranya" tanpa merusak keseimbangan militer di kawasan.

Meski tak pernah melarang, Beijing selalu curiga dengan kepentingan AS di Taiwan dengan semua penjualan senjata dan alat militer lainnya selama ini.

Dalam pertemuan dengan Menhan AS, Jim Mattis, pada Juni lalu, Presiden China, Xi Jinping, pun mengatakan bahwa mereka menjunjung perdamaian, tapi tidak akan melepaskan "satu inchi pun" wilayah yang diwariskan leluhur mereka.



Credit  cnnindonesia.com