Paraguay kembali memindahkan kedutaannya dari Yerusalem ke Tel Aviv.
CB, YERUSALEM
-- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan penutupan
kedutaan Israel di Paraguay pada Rabu (5/9). Ini dilakukan beberapa jam
setelah pemerintah baru Paraguay mengumumkan akan memindahkan kembali
kedutaannya dari Yerusalem ke Tel Aviv.
Keputusan
Paraguay menghancurkan upaya Israel untuk memperoleh pengakuan eksternal
soal Yerusalem sebagai ibu kotanya. Sebelumnya Amerika Serikat (AS),
Guatemala dan Paraguay membuka kedutaan besarnya di Yerusalem sebagai
bentuk dukungan terhadap Netanyahu. Namun, sebagian besar negara tetap
tidak mengakui kedaulatan Israel atas seluruh kota dan mengatakan status
akhirnya harus diatur dalam pembicaraan damai.
Menteri luar negeri Paraguay menyebut reaksi Israel 'tidak
proporsional'. Presiden Paraguay Mario Abdo membela keputusannya sebagai
bagian dari upaya untuk mendukung perdamaian yang luas, abadi dan adil
antara warga Israel dan Palestina.
"Paraguay adalah negara yang memiliki prinsip," kata Abdo melalui Twitter.
Abdo
mulai berkuasa bulan lalu dan berasal dari anggota partai konservatif
yang sama dengan pendahulunya Horacio Cartes. Cartes telah meresmikan
kedutaan baru Paraguay di Yerusalem pada Mei lalu.
Palestina
mengatakan menteri luar negeri mereka, Riyad al-Maliki, bertemu Abdo
dua pekan lalu. Palestina memuji langkah terbaru Paraguay sebagai
pencapaian diplomatik terbaru bagi Palestina.
"Menteri
Maliki melakukan upaya besar selama pertemuannya dengan presiden baru
yang menginstruksikan menteri luar negerinya untuk mengatur masalah
itu," kata kementerian luar negeri Palestina dalam sebuah pernyataan.
Israel bertindak cepat setelah berita itu tersebar. Sebuah pernyataan dalam bahasa Inggris diterbitkan oleh kantor Netanyahu.
"Israel
memandang keputusan luar biasa oleh Paraguay akan memperkeruh hubungan
bilateral," tulis pernyataan dari kantor Perdana Menteri.
Status
Yerusalem adalah salah satu hambatan tersulit untuk menempa kesepakatan
damai antara Israel dan Palestina. Israel menganggap semua kota,
termasuk sektor timur yang dianeksasi setelah perang 1967, sebagai ibu
kotanya.
Namun Palestina, dengan dukungan
internasional yang luas, menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota
negara masa depan. Negosiasi antara kedua belah pihak terhenti pada
2014.
Pada Desember, Presiden AS Donald Trump
mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ini membalikkan kebijakan AS
selama puluhan tahun dan membuat marah dunia Arab dan sekutu Barat. AS
membuka kedutaan baru di Yerusalem pada 14 Mei. Guatemala dan Paraguay
juga membuka kedutaan di sana setelah itu.
Netanyahu
telah berusaha untuk membujuk negara lain agar mengikuti jejak
negara-negara tersebut. Pada Rabu ketika bertemu dengan Perdana Menteri
Bulgaria Boyko Borissov, Netanyahu mengaku menghargai keputusan Bulgaria
untuk membuka konsulat kehormatan di Yerusalem.
"Dan
saya harap, saya harap, saya berharap ini adalah langkah pertama menuju
pembentukan kedutaan Bulgaria di Yerusalem," kata Netanyahu.
Laporan
media Israel soal IDF memasok senjata ke pemberontak Suriah. Militer
Israel memaksa media menghapus laporan sensitif ini. Foto/The Jerusalem
Post
TEL AVIV - Pasukan Pertahanan Israel (IDF) memaksa The Jerusalem Post
menghapus laporan eksplosifnya tentang militer Tel Aviv yang memasok
senjata dan uang kepada pemberontak Suriah. Sensor paksa telah
dikonfirmasi editor pengelola surat kabar tersebut.
"Kami diberitahu oleh penyensor tentara militer untuk menghapus bagian dari cerita itu," kata David Brinn, editor pengelola The Jerusalem Post kepada Russia Today, Kamis (6/9/2018).
Laporan sensitif itu muncul sesaat sebelum dihapus. "Konfirmasi IDF: Israel Memberikan Senjata Ringan kepada Pemberontak Suriah," bunyi judul laporan tersebut.
Dalam
laporan itu, militer Israel mengakui untuk pertama kalinya bahwa mereka
telah menyediakan uang, senjata dan amunisi kepada militan pemberontak
Suriah anti-Presiden Bashar al-Assad.
Beberapa jam kemudian, laporan dihapus tanpa ada penjelasan.
Menurut Brinn, laporan dihapus "karena alasan keamanan". IDF mengatakan bahwa militer tidak akan mengomentari masalah itu.
Meski artikel itu telah dihapus, namun masih bisa dibaca menggunakan Google cache, arsip website yang disimpan Google.
Dalam
laporan itu, IDF mengklaim bahwa pasokan senjata ringan dan amunisi
reguler kepada militan Suriah yang menguasai wilayah dekat perbatasan
Israel adalah bagian dari Operation Good Neighbor. Oleh Tel
Aviv, operasi itu digambarkan sebagai misi kemanusiaan yang difokuskan
untuk menyediakan makanan, pakaian, dan bahan bakar bagi warga Suriah.
Israel,
lanjut laporan itu, telah mempersenjatai setidaknya tujuh kelompok
bersenjata yang berbeda di Dataran Tinggi Golan di Suriah. Militer
Israel percaya bahwa memberikan senjata kepada militan pemberontak
Suriah adalah keputusan yang tepat karena mereka berusaha untuk membuat
pasukan Hizbullah dan Iran menjauh dari Dataran Tinggi Golan Israel.
The Wall Street Journal,
pada tahun lalu, juga melaporkan bahwa Israel secara teratur memasok
pemberontak Suriah dengan uang tunai untuk membantu membayar gaji dan
membeli amunisi dan senjata. Namun, IDF kala itu menolak untuk
mengonfirmasi laporan tersebut dan mengklaim menyediakan kemanusiaan
bantuan untuk warga Suriah yang tinggal di sekitar Golan.
Satu
dari setidaknya tujuh kelompok diyakini telah menerima senjata dari
Israel adalah kelompok Fursan al-Joulan atau "Knights of Golan".
Kelompok ini berpartisipasi dalam operasi yang dipimpin Israel untuk
mengevakuasi ratusan anggota kelompok White Helmets (Helm Putih) keluar
dari Suriah. Kelompok ini juga diyakini telah menerima lebih dari
USD5.000 per bulan dari Israel.
Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah pernah membahas pembunuhan Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Mengutip Reuters,
banatahan tersebut disampaikan Trump saat menerima kunjungan Raja
Kuwait Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, di Washington DC, Rabu
(5/9).
Sebelumnya, pernyataan Trump yang akan membunuh Assad itu
dikutip pada sebuah buku yang berjudul 'Fear: Trump in the White House'
yang ditulis oleh seorang reporter Watergate, Bob Woodward.
Ucapan
Trump tadi dilontarkan kepada Menteri Pertahanan, James Mattis, lewat
sambungan telepon. Pernyataan itu diungkap setelah Suriah melancarkan
serangan kimia terhadap warga sipil pada April 2017 lalu.
Namun, Mattis mengabaikan hal tersebut dan menutup teleponnya. Ia
lantas berbicara dengan staf lainnya soal apa yang ia dengar dari Trump
dan menyatakan bahwa dirinya tidak ingin melakukan itu.
"Kami tidak akan melakukan semua itu. Trump bertindak seperti anak kelas lima," kata dia.
Masih
menurut buku tadi, terkadang staf Trump memang mengabaikan perintah
presiden. Hal ini dilakukan untuk untuk membatasi perilaku Trump yang
mereka kategorikan sebagai perilaku yang merusak dan berbahaya.
Trump disebut akan membunuh Bashar Al-Assad. (REUTERS/SANA)
Meski demikian, Duta besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB), Nikki Haley meragukan kalimat dalam buku yang berbicara mengenai
Assad.
"Saya senang bisa mengetahui rahasia itu [...] dan saya
belum pernah mendengar presiden berbicara soal pembunuhan Assad," kata
Haley seperti dikutip oleh Reuters.
Respons Pengepungan di Idlib Suriah
Trump juga merespons soal adanya pembantaian di provinsi Idlib oleh pemerinah Suriah dan sekutunya.
"Amerika Serikat akan sangat marah bila ada pembantaian di Idlib," kata Trump.
Trump pun menegaskan pihaknya dan dunia sedang mengawasi manuver militer Suriah di Idlib.
Idlib disebut merupakan benteng terakhir pemberontak terhadap pemerintahan al-Assad.
Berbagai organisasi kemanusiaan telah memperingatkan tentang potensi
bencana kepada 2,5 juta warga sipil di provinsi itu jika serangan itu
berlanjut.
Namun Suriah dan sekutunya telah mengisyaratkan bahwa
mereka bermaksud untuk membuat kemajuan di Idlib. Hampir dua pertiga di
antaranya dikendalikan sekitar 30.000 pejuang milik ekstrimis Hayat
Tahrir Al Sham (HTS), koalisi Islam yang berafiliasi dengan Al-Qaeda.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump (REUTERS/Hannah McKay)
Perserikatan Bangsa-bangsa (CB) - Presiden Amerika Serikat
Donald Trump akan memimpin sidang Dewan Keamanan Perserikatan
Bangsa-bangsa soal Iran untuk menyoroti "pelanggaran terhadap hukum
internasional" yang dilakukan negara itu, kata Duta Besar AS untuk PBB
Nikki Haley, Selasa.
Sidang tersebut akan dilangsungkan bulan ini dalam pertemuan tahunan para pemimpin dunia di New York.
Amerika Serikat, yang menjadi Presiden Dewan Keamanan untuk bulan
September, belum berhasil mendorong Dewan untuk memanggil Iran.
Haley sendiri telah secara berkala menyerang Iran, dengan menuduh negara itu mencampuri perang di Suriah dan Yaman.
Haley mengatakan kepada para wartawan bahwa Trump akan memimpin sidang
"guna membahas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Iran terhadap
hukum internasional serta ketidakstabilan secara umum yang disemaikan
Iran di seluruh kawasan Timur Tengah".
Para diplomat mengatakan Iran bisa mengajukan permintaan untuk berbicara
pada pertemuan pada 26 September dalam pekan pertemuan tingkat tinggi
Majelis Umum PBB.
Presiden Iran Hassan Rouhani dijadwalkan menyampaikan pidato pada 25 September.
Misi Iran untuk PBB belum menanggapi permintaan untuk berkomentar.
Haley mengatakan Amerika Serikat tidak akan keberatan jika Rouhani berpidato.
Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy mengatakan sidang
yang membahas Iran nanti harus memusatkan pembicaraan pada penerapan
kesepakatan 2015 soal nuklir Iran.
"Kami sangat berharap akan ada pandangan-pandangan yang disuarakan dalam
kaitannya dengan penarikan AS dari kesepakatan nuklir internasional
tahun 2015," kata Polyanskiy kepada Dewan Keamanan sebagaimana dikutip
Reuters.
Trump pada Mei menarik AS dari perjanjian antara Iran dan enam negara kuat dunia.
Perjanjian itu sendiri dibuat untuk mengekang kemampuan nuklir Iran,
sebagai imbalan atas pencabutan sejumlah sanksi atas negara itu.
Trump telah memerintahkan AS menerapkan kembali sanksi-sanksinya, yang sempat ditangguhkan berdasarkan kesepakatan 2015.
Iran masih berada di bawah ketentuan embargo senjata dan
larangan-larangan lainnya seperti yang ditetapkan dalam resolusi PBB,
yang mengukuhkan kesepakatan nuklir.
Negara-negara kuat Eropa kini sedang berjuang untuk menyelamatkan perjanjian nuklir tersebut.
Pada Februari, Rusia menggunakan hak veto-nya terhadap upaya pimpinan AS
untuk memanggil Teheran, yang dianggap gagal mencegah persenjataannya
jatuh ke tangan kelompok Houthi Yaman. Iran membantah tuduhan itu.
Anggota media dan pegawai Perusahaan
Listrik Tokyo (TEPCO) menggunakan pakaian pelindung dan masker berjalan
menuruni tangga mesin pemeliharaan bahan bakar pada kolam bahan bakar di
dalam reaktor no 4 pembangkit listrik Fukushima Daichi milik TEPCO yang
rusak akibat tsunami di perfektur Fukushima, Kamis (7/11). Pemerintah
Jepang menyetujui rencana Tepco pada 30 Oktober lalu untuk menarik
ribuan batang bahan bakar nuklir dari kolam reaktor No 4. Berisi radiasi
setara dengan 14.000 kali jumlah yang dilepaskan pada serangan bom atom
Hiroshima 68 tahun lalu, lebih dari 1.300 batang bahan bakar bekas
dirakit erat untuk dipindahkan dari gedung yang rentan roboh bila
kembali terjadi gempa di wilayah tersebut. (REUTERS/Tomohiro
Ohsumi/Pool)
Tokyo (CB) - Jepang mengakui pertama kali bahwa seorang
pekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima, yang dihancurkan
gempa dan tsunami lebih dari tujuh tahun lalu, meninggal akibat paparan
radiasi.
Gempa berkekuatan 9,0 pada skala Richter melanda pada Maret 2011 dan
memicu tsunami, yang menewaskan sekitar 18.000 orang dan menjadi bencana
terburuk nuklir di dunia sejak Chernobyl 25 tahun sebelumnya.
Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan pada Jumat
memutuskan ganti rugi harus diberikan kepada keluarga pria berusia 50-an
itu, yang meninggal akibat kanker paru-paru, kata pejabat kepada
Reuters melalui telepon.
Pekerja itu telah menghabiskan karirnya bekerja di pembangkit nuklir di
seputar Jepang dan bekerja di pembangkit Fukushima Daiichi itu, yang
dikelola Tokyo Electric Power, sedikit-dikitnya dua kali sesudah
pembangkit tersebut meleleh pada 2011.
Ia didiagnosis mengidap kanker pada Februari 2016, kata pejabat tersebut.
Kementerian itu sebelumnya menyatakan paparan radiasi mengakibatkan
penyakit pada empat pekerja di Fukushima, kata pejabat tersebut. "Itu
adalah kematian pertama," katanya.
Lebih dari 160.000 orang dipaksa meninggalkan rumah sesudah terjadi kehancuran di pembangkit itu.
Ratusan kematian dikaitkan dengan kekacauan pengungsian selama kemelut
itu dan karena kesulitan dan trauma mental, yang dialami pengungsi sejak
saat itu, tapi pemerintah menyatakan radiasi bukan penyebabnya.
Tokyo Electric menghadapi serangkaian perkara hukum, yang memperjuangkan ganti rugi atas bencana tersebut.
Para peneliti menggunakan teknologi solar terbaru untuk menemukan sekelompok besar paus biru di Antartika
Foto: University of Tasmania
Pemburu paus asal Jepang telah menangkap lebih dari 50 ekor paus minke
CB,
TOKYO -- Organisasi konservasi World Wide Fund (WWF) merilis laporan
tentang pelanggaran lingkungan yang dilakukan Jepang. Studi ilmiah itu
menyebut pemburu paus asal Jepang telah menangkap lebih dari 50 ekor
paus minke di kawasan lindung laut Antartika.
Perburuan oleh penangkap paus Jepang itu berlangsung sejak awal hingga pertengahan tahun 2018. Padahal, memanen krill (sejenis udang) dan aktivitas menangkap ikan tidak diperbolehkan di kawasan lindung laut seluas 600 ribu mil persegi itu.
Aturan
tersebut diberlakukan oleh Ross Sea MPA yang digagas pada 2016 oleh 24
negara, termasuk Jepang. Bagian dari Komisi Konservasi Sumber Daya
Kehidupan Laut Antartika (CCAMLR) itu dimaksudkan untuk melindungi
ekosistem laut.
Perjanjian melarang penangkapan ikan di
hampir semua kawasan lindung laut selama 35 tahun. Akan tetapi, komisi
Antartika tidak mengontrol penangkapan paus di wilayah tersebut dan
menyerahkannya pada Komisi Perburuan Paus Internasional (IWC).
Laman Yale Environment 360
melaporkan, Jepang yang merupakan anggota IWC memang mengantongi izin
untuk memburu mamalia laut paus minke setiap tahun. Negara itu berdalih
mengklasifikasikan penangkapan sebagai bagian dari program penelitian
ilmiah.
WWF memprotes karena pembebasan ilmiah bertolak
belakang dengan kesepakatan bersama. Menurut WWF, bendera yang
mengatasnamakan perburuan paus untuk hal ilmiah perlu dihentikan
selamanya. Mereka mendesak IWC dan CCAMLR bekerja sama mengupayakan hal
tersebut.
"Ribuan spesies lainnya dilindungi di bagian Laut
Ross ini, sehingga mengejutkan dan tidak masuk akal bahwa paus minke
tidak. Perlu tindakan segera untuk menutup celah yang dieksploitasi oleh
Jepang, memastikan laut tetap dilindungi," kata Rod Downie, kepala
penasihat wilayah kutub WWF.
Menurut data yang dimiliki
WWF, jumlah paus minke yang ditangkap Jepang tiap tahun di samudra
bagian selatan mencapai 333 ekor, termasuk 122 paus betina yang sedang
mengandung. Sebagian besar daging mamalia laut itu dijual di pasar dan
restoran Jepang.
SEOUL
- Korea Selatan (Korsel) menyatakan delegasinya bertemu Pemimpin Korea
Utara (Korut) Kim Jong-un kemarin untuk menyiapkan konferensi tingkat
tinggi (KTT) ketiga pada akhir bulan ini.
KTT itu diharapkan
dapat menciptakan momentum baru pada perundingan denuklirisasi antara
Korut dan Amerika Serikat (AS). Kim dan Presiden AS Donald Trump
mencapai kesepakatan luas tentang denu klirisasi saat KTT di Singapura
pada Juni.
Meski demikian, perundingan antara Pyongyang dan
Washington terhenti sejak Trump membatalkan kunjungan Menteri Luar
Negeri (Menlu) AS Mike Pompeo ke Korut bulan lalu.
Utusan Khusus
Presiden Korsel Moon Jae-in dipimpin oleh Kepala Keamanan Nasional
Istana Biru Kepresidenan Chung Eui-yong. Delegasi Korsel termasuk
Direktur Badan Intelijen Nasional Suh Hoon.
Delegasi
itu menggelar pertemuan dengan Kim dan menyerahkan surat dari Moon.
Mereka juga makan malam dengan para pejabat Korut. “Utusan itu akan
kembali setelah makan malam,” ungkap juru bicara Istana Biru Kim
Euikyeom, dikutip kantor berita Reuters.
Rincian lebih lanjut
tentang hasil pertemuan itu akan diumumkan pada Kamis (6/9). “Delegasi
dengan 11 anggota itu disambut di Pyongyang oleh Ri Son-gwon, ketua
komite urusan lintas perbatasan Korut yang memimpin perundingan tingkat
tinggi antar Korea,” papar juru bicara Moon, Yoon Young-chan.
Yoon
menjelaskan, mereka menggelar pertemuan 20 menit dengan Ri dan Kim
Yong-chol yang memainkan peran kunci dengan Pompeo dalam KTT di
Singapura. Yoon tidak memberi penjelasan lebih rinci tentang pertemuan
itu.
AS dan Korut masih ragu untuk menetapkan apakah mendahulukan
denuklirisasi atau normalisasi hubungan dengan mendeklarasikan
berakhirnya Perang Korea 1950-1953. Perang itu berakhir dengan gencatan
senjata dan bukan traktat perdamaian sehingga dua Korea secara teknis
masih berperang.
Kepala Keamanan Nasional Istana Biru
Kepresidenan Chung Eui-yong menyatakan dia ingin mendiskusikan dengan
para pejabat Pyongyang tentang cara mencapai denuklirisasi penuh
semenanjung Korea. “Seoul akan terus mendorong deklarasi gabungan dengan
AS untuk mengakhiri perang Korea tahun ini,” ucap Chung.
“Kim
tampil ke publik untuk pertama kali dalam 16 hari untuk memberi hormat
pada pemakaman Ju Kyu Chang, kontributor utama kesuksesan pengembangan
program antariksa, rudal balistik, dan senjata nuklir Korut,” ungkap
laporan Stimson Centre's 38 North, website yang khusus menganalisis
Korut.
AS ingin Korut meninggalkan senjata nuklir tanpa syarat.
Korut menjelaskan sebelumnya bahwa mereka dapat mempertimbangkan
menyerah kan senjata nuklirnya jika AS memberikan jaminan keamanan
dengan memindahkan tentara AS dari Korsel dan Jepang.
Korut saat
ini menyiapkan peringatan ulang tahun ke-70 berdirinya rezim pada Minggu
(9/9). Sementara Moon dan Trump akan membahas Korut saat Sidang Umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York bulan ini.
“Moon dan Trump berbicara selama 50 menit melalui telepon pada Selasa
(4/9),” ungkap pernyataan dari kantor Moon dan Gedung Putih. Pembicaraan
antara Moon dan Trump itu berlangsung sebelum utusan khusus Korsel tiba
di Pyongyang untuk membahas KTT ketiga Korut dan Korsel bulan ini.
“Moon
dan Trump sepakat dalam pembicaraan telepon untuk mengeksplorasi ide
pertemuan langsung di sela Sidang Umum PBB dan melakukan konsultasi
mendalam tentang berbagai strategi dan cara bekerja sama dalam isu-isu
semenanjung,” papar pernyataan kantor Moon.
Di Washington, juru
bicara Gedung Putih Sarah Sanders menyatakan Moon memaparkan pada Trump
tentang rencananya mengirim utusan khusus ke Pyongyang untuk bertemu
Kim. “Mereka sepakat bertemu akhir bulan ini di sela Sidang Umum PBB di
New York,” kata dia.
Pemimpin Korut Kim Jong-un bertemu dengan Presiden Korsel Moon Jae-in di perbatasan kedua negara. Foto/Istimewa
SEOUL
- Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) sepakat untuk
mengadakan pertemuan puncak antar para pemimpin mereka di Pyongyang pada
18-20 September mendatang. Hal itu dikatakan oleh pemerintah Korsel.
Pertemuan tersebut akan membahas langkah-langkah praktis terhadap denuklirisasi Semenanjung Korea.
"Pemimpin
Korea Utara Kim Jong Un menegaskan kembali tekadnya untuk sepenuhnya
mencabut nuklir dari semenanjung, dan menyatakan kesediaannya untuk
kerja sama yang erat dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat dalam hal
ini," kata penasihat keamanan nasional Korsel, Chung Eui-yong, kepada
wartawan sehari setelah bertemu Kim Jong-un di Pyongyang.
Chung
mengungkapkan Kim mengatakan kepada pejabat Korsel bahwa keyakinannya
pada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak berubah. Dia juga
ingin mewujudkan denuklirisasi serta mengakhiri hubungan bermusuhan yang
sudah berlangsung lama antara kedua negara.
"Ketua
Kim menyatakan frustrasi atas keraguan yang ditunjukkan oleh beberapa
bagian masyarakat internasional tentang kehendaknya," kata Chung seperti
dikutip dari Reuters, Kamis (6/9/2018).
"Korea Utara
secara preemptif telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk
denuklirisasi, dan Kim mengatakan dia akan menghargai bahwa itikad baik
tersebut diterima dengan itikad baik," imbuhnya.
Presiden Korsel,
Moon Jae-in, mengirim Chung dan utusan lainnya ke Ibu Kota Korut pada
hari Rabu untuk mengatur waktu dan agenda untuk KTT antar-Korea ketiga
tahun ini, dan untuk memecahkan kebuntuan dalam pembicaraan antara
Washington dan Pyongyang atas pembongkaran program nuklir Korut.
Kim
dan Trump mengadakan pertemuan tingkat tinggi pada Juni lalu di
Singapura dan berjanji untuk bekerja menuju denuklirisasi Semenanjung
Korea.
Namun pembicaraan nuklir mereka sejak itu goyah, dengan
kedua pihak saling menuduh tidak memenuhi komitmen mereka cukup cepat.
Guncang semakin terasa setelah Trump membatalkan kunjungan Menteri Luar
Negeri AS, Mike Pompeo ke Korut bulan lalu.
China
membantah tuduhan Dubes AS untuk PBB Nikki Haley telah melanggar sanksi
yang dijatuhkan PBB kepada Korut. Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian
BEIJING
- China menyebut Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Nikki
Haley, telah membuat tuduhan tak berdasar dan tidak bertanggung jawab
tentang Korea Utara (Korut) dan penegakan sanksi oleh China terhadap
rezim tersebut.
"Tuduhan tak berdasar dan tidak bertanggung jawab
tidak akan membantu menyelesaikan masalah nuklir Semenanjung Korea,"
kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying.
"Kami berharap AS bisa menghormati fakta," ujarnya seperti dikutip dari Washington Examiner, Kamis (6/9/2018).
Para
pejabat AS dan China telah berselisih tentang bagaimana menghadapi
Korut selama beberapa dekade, dan Presiden Trump tahun ini mencoba untuk
meningkatkan penggunaan sanksi untuk memaksa diktator Kim Jong-un.
China
memberikan beberapa dukungan untuk upaya itu pada 2017, tetapi telah
melemahkan penegakan sanksi dalam beberapa bulan terakhir sementara
bersikeras meminta AS untuk melakukan lebih banyak tindakan untuk
meringankan sanksi terhadap rezim Kim Jong-un.
Ketegangan itu telah menghasilkan serangkaian teguran dari Haley, diplomat tertinggi AS di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Rusia dan China terus menimbulkan masalah," kata Haley pada konferensi pers PBB.
“Ini
terbang di hadapan komunitas internasional untuk Rusia dan China agar
tidak mengikuti aturan yang sama seperti orang lain. Dan kita harus
memastikan bahwa mereka tahu mereka tidak dibebaskan dari hubungan
mereka dengan Korea Utara dibandingkan dengan negara lain. Kita semua
bersama ini. Mereka sekarang tidak bisa memutuskan untuk melompat
kapal," tegas Haley
Haley mencatat blokade China atas penilaian
AS bahwa Korut telah mengimpor lebih banyak minyak daripada yang
diizinkan oleh sanksi tahunan yang diamanatkan oleh Dewan Keamanan PBB.
Banyak dari minyak tersebut yang dibeli dari Rusia dan Cina. Komentarnya
dibenarkan dalam beberapa jam kemudian oleh laporan baru tentang
pembangkangan China lainnya terhadap sanksi Korut.
Hua pun menanggapi Haley dengan kritik implisit terhadap laporan itu.
"Kami
percaya (laporan) harus objektif, komprehensif dan akurat mencerminkan
pekerjaan yang dilakukan oleh semua negara untuk menerapkan resolusi
Dewan Keamanan," katanya.
"Rilisnya harus sesuai dengan ketentuan resolusi Dewan Keamanan dan prosedur Komite Sanksi," imbuhnya.
Pejabat itu juga membantah setiap pelonggaran sanksi internasional.
"China
telah secara penuh dan ketat menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB
yang relevan dan memenuhi kewajiban internasionalnya," pungkasnya.
Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut kedatangan Presiden
Cina, Xi Jinping dalam pertemuan di Kremlin, Moskow, Rusia, 3 Juli 2017.
REUTERS
CB, Jakarta - Media Rusia menuduh Cina
memanipulasi angka Produk Domestik Bruto atau PDB pada 2010, di mana
angka yang dirilis telah menggeser Jepang sebagai ekonomi terbesar kedua
di dunia.
Dilaporkan ANInews, 5 September 2018,
Perusahaan riset media Chinascope menerbitkan laporan dari Radio Free
Asia, yang mengutip komentar yang muncul di harian Rusia Kommersant.
Artikel, berjudul "Penipuan PDB", mengklaim bahwa PDB itu dimanipulasi
oleh kelas berkuasa yang kuat untuk kepentingan tertentu.
Artikel
itu mengklaim bahwa Cina bergantung pada besarnya angka PDB bahkan
ketika aktivitas ekonomi non-produktif merajalela, yang secara
artifisial dan manipulatif mengembungkan angka PDB.
"Sampai
tingkat tertentu, ini sangat mirip dengan praktik-praktik bekas Uni
Soviet dan Jepang pada 1980. Semua orang tahu apa yang terjadi dengan
kedua negara itu," tulis Chinascope, mencari informasi ke Radio Free
Asia, yang mengutip artikel tersebut dari Kommersant.
Media
Rusia percaya bahwa Cina menggunakan angka PDB palsu sebagai alat untuk
menghadapi negara Barat. Dengan menyatakan kembali laporan Kommersant,
yang diambil oleh Radio Free Asia, Chinascope menulis bahwa hal ini
bukan untuk mengatakan tidak ada kegiatan ekonomi yang tidak produktif
di ekonomi pasar barat, tetapi jauh lebih sedikit daripada kegiatan
ekonomi seperti itu di Cina.
Ilustrasi perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Businessturkeytoday.com/
Artikel
itu mengutip contoh sebuah perusahaan, yang membangun stadion, sehingga
berkontribusi pada PDB tetapi gagal menciptakan kekayaan bagi
perusahaan. Pada kenyataannya, kasus itu terbukti kontraproduktif dengan
menambah kesulitan keuangan untuk pengembang.
"Dalam hal
ini, pertumbuhan PDB berdampak negatif terhadap kekuatan ekonomi,"
artikel itu menyimpulkan. Jadi bagaimana pertumbuhan PDB berarti ada
pertumbuhan ekonomi?
Seorang pengamat ekonom dan pembawa acara TV membandingkan ekonomi Cina dengan gelembung rapuh yang dapat meledak kapan saja.
"Ada
statistik yang sangat sederhana untuk diketahui: 75 persen kekayaan
orang Cina ada di pasar properti. Anda tidak perlu menjelaskan hal lain.
Para pemimpin Cina berpikir mereka adalah yang terpandai dan dapat
mengecilkan gelembung perlahan dan tanpa rasa sakit," seperti dikutip
Chinascope.
Para ahli Rusia percaya bahwa setelah belajar di universitas Amerika, ekonom Cina perlu
memahami ekonomi sebagai perhitungan kekuatan ekonomi riil harus
mengecualikan investasi keuangan non-produktif dari PDB, membuat
penyesuaian untuk distribusi pendapatan, dan mengganti nilai PDB dengan
perhitungan dari aset dasar masyarakat.
Uji coba sistem anti-rudal A-135 Rusia di Kazakhstan. Foto/Daily Mirror
MOSKOW
- Rusia memiliki senjata khusus yang dirancang untuk merespons salvo
atau serangan besar-besaran rudal balistik antarbenua (ICBM) Amerika
Serikat (AS). Senjata itu dikenal sebagai sistem anti-misil A-135 yang
telah diuji coba secara rahasia di situs Sary Shagan di Kazakhstan.
Kementerian
Pertahanan sebelumnya merahasiakan nama sistem pertahanan yang diiuji
coba tersebut. Namun, kementerian tersebut mengklaim tes senjata itu
berhasil.
"Indikator taktis dan teknis dari rudal mengenai
jangkauan, akurasi dan durasi secara signifikan melebihi senjata
modern," kata Kolonel Andrei Prikhodko, wakil komandan Pertahanan
Pertahanan Rudal Udara dari Angkatan Udara Rusia.
Pakar militer Alexei Leonkov mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Pravda.Ru,
yang dilansir Rabu (5/9/2018), bahwa sistem pertahanan yang
dirahasiakan itu merupakan senjata khusus modern. "Ini adalah sistem
anti-misil berbasis A-135 yang melindungi daerah di sekitar Moskow dan
kawasan pusat industri," katanya.
"Rudal
A-135 yang dimodernisasi akan terbang lebih jauh dan lebih cepat, dan
akan menyerang sasaran lebih akurat," kata pakar tersebut. Menurutnya,
rudal modern bisa ditingkatkan kinerjanya hingga 150 persen.
"Jika
Kementerian Pertahanan belum mengungkapkan rincian tentang rudal baru,
itu berarti bahwa mereka tidak ingin membeberkan rincian doktrin nuklir
Rusia kepada Amerika," ujar Prikhodko.
Menurutnya, Rusia
meningkatkan kinerja sistem anti-rudal nasional dalam dua arah. Pertama,
Rusia memodernisasi rudal Amur (A-135) jarak dekat dan jarak jauh.
Kedua, insinyur pertahanan udara Rusia bekerja pada kompleks mobile A-235 yang baru.
Rudal
anti-balistik A-135 yang dimodernisasi mampu mencegat rudal balistik
antarbenua baik dalam peluncuran tunggal maupun kelompok. "Tes baru-baru
ini muncul sebagai sinyal bagi Amerika yang berarti bahwa Rusia tahu
bagaimana menanggapi peluncuran salvo," imbuh dia.
"Di masa lalu,
skema itu adalah sebagai berikut; serangan musuh, kami mendaftarkan
serangan dan menyerang balik. Hari ini, bagaimanapun, semuanya akan
terjadi jauh lebih cepat. Kami memiliki sistem peringatan ruang. Dalam
kasus peluncuran rudal besar-besaran, satelit akan menetapkan keberadaan
kedua lokasi peluncuran dan area potensi terdampak," paparnya.
"Mereka
akan menganalisis data, mengirim informasi ke kontrol misi dan
memerintahkan untuk melancarkan serangan balasan. Para musuh berpikir
bahwa mereka dapat menempatkan Rusia pada lututnya sebagai hasilnya
hanya satu serangan, tetapi kegembiraan itu tidak akan bertahan lama,"
pungkas Leonkov.
Pesawat jet tempur F-35 buatan Lockheed Martin Amerika Serikat. Foto/The Australian
CANBERRA
- Menteri Pertahanan (menhan) baru Australia Christopher Pyne tak
terima jet tempur F-35 yang baru dibeli dikritik kalah cepat oleh jet
tempur Su-35 Rusia. Pyne mengatakan, dia memiliki 100 persen keyakinan
bahwa jet tempur kebanggan NATO itu merupakan senjata paling mematikan
di dunia.
Komentar menteri itu sebagai tanggapan atas kritik dari
jurnalis bisnis veteran Robert Gottliebsen, dan mantan pilot pesawat
Angkatan Udara Australia (RAAF) Peter Goon.
Australia membayar
sekitar 17 miliar dolar untuk memperoleh 72 unit pesawat tempur produksi
Lockheed Martin Amerika Serikat (AS) tersebut.
Goon mengatakan, dia telah melakukan simulasi yang menunjukkan jet tempur baru Rusia yang dibeli China bisa overfly dan
melesat lebih cepat dari jet tempur Australia. Menurut Goon, jet tempur
buatan Rusia bisa digunakan untuk meluncurkan serangan pengeboman di
Darwin atau pangkalan Tindal di Northern Territory.
Sedangkan
Gottliebsen pada pekan ini meluncurkan kritik pedas terhadap pertahanan
Australia yang dia sebut melakukan penyembunyian besar-besaran tentang
jet tempurnya. Menurutnya, jet tempur Australia telah usang oleh pesawat
baru Rusia dan China yang bisa terbang lebih cepat dan lebih tinggi.
Pyne membantah keras klaim tersebut.
"Setiap saran yang saya terima, setiap briefing, dari kepala Angkatan Udara ke penerbang yang menerbangkan F-35A telah disepakati bahwa platform ini adalah yang paling mematikan dan dapat dioperasikan dengan platform lain di ruang pertempuran yang sama di dunia," katanya.
Pyne mengatakan, kritik tersebut tidak memiliki akses ke semua informasi yang tersedia untuk pemerintah.
"Saya
tentu saja tidak bermaksud untuk memberikan saran di bawah pendapat
orang-orang yang tidak mengetahui rahasia tingkat pembagian intelijen
yang sama dengan pemimpin yang memberi nasihat kepada pemerintah
Australia," ujarnya, seperti dikutip dari The Australian, Rabu (5/9/2018).
Goon,
yang bertugas di RAAF selama 15 tahun, mengajukan diagram yang
menunjukkan apa yang dia yakini akan terjadi jika jet tempur Sukhoi
Su-35 yang baru-baru ini diakuisisi oleh China diadu dengan aset udara
utama Australia, termasuk pesawat tempur F-35 dalam pertempuran di Laut
Timor.
Skenario ini melibatkan F-35 dan F-18 Hornet Australia
yang dikerahkan dalam peran defensif, dan didukung oleh pesawat
peringatan dini Wedgetail dan pesawat tanker pengisian bahan bakar
sebagai bagian dari kekuatan untuk menggagalkan serangan oleh jet tempur
Sukhoi Su-35s Flanker.
Goon mengatakan Flanker akan "supercruise" di sekitar Mach 1,8 tanpa menggunakan afterburner
mereka dan pada ketinggian sekitar 55.000 kaki (16.700 m) jauh di atas
F-35 dan F-18 Hornet yang harus berada sekitar 30.000-35.000 kaki
(10.670m).
"F-35 mungkin bisa menembakkan rudal ke Flanker, tetapi mereka (pilot
Flanker) hanya akan bersendawa di afterburner mereka dan berlari lebih
cepat dari rudal, yang akan semakin lambat saat mereka naik ke
ketinggian Flanker," kata Goon.
Goon mengatakan Flanker kemudian
akan menembakkan rudal mereka terhadap pesawat Australia. "Kenyataannya
adalah mereka dapat menembakkan rudal dari tingkat tinggi, yang berarti
mereka melemparkan tombak mereka dari puncak punggungan ke lembah
sementara kami mencoba untuk menembak dari lembah ke punggungan,"
katanya.
Goon menambahkan, setelah jet Rusia berhasil melewati F-35, mereka bisa mengambil pesawat tanker pengisian bahan bakar
Seorang juru bicara Lockheed Martin mengatakan F-35 adalah kekuatan multiplier yang
menyediakan kesadaran situasional lengkap untuk pilot dan di seluruh
pasukan operasi yang secara signifikan meningkatkan kemampuan platform berbasis udara dan darat.
Menurutnya,
sistem sensor dan komunikasi canggih dan sangat terintegrasi memberi
pilot keunggulan perang yang unggul atas musuh.
Petugas Perempuan dari Polisi Nasional
Afghan (ANP) menembakkan senjatanya saat mengikuti simulasi di pusat
pelatihan di dekat kamp angkatan darat Jerman Bundeswehr Marmal,
Mazar-e-Sharif, Afghanistan utara, Selasa (11/12). Polisi Jerman
membimbing program pelatihan untuk ANP, sebagai bagian dari misi Pasukan
Bantuan Keamanan Internasional (ISAF) yang sedang berlangsung.
(REUTERS/Fabrizio Bensch)
Kabul, Afghanistan, (CB) - Meskipun tantangan meningkat,
wartawati Afghanistan terus bekerja setiap hari, kata beberapa wartawati
selama wawancara dengan Xinhua belum lama ini.
Setelah jatuhnya Taliban, Afghanistan sekarang memiliki lebih dari 100
stasiun radio, hampir 80 jaringan televisi dan ratusan penerbitan.
Namun, perempuan Afghanistan, di negara yang masih tidak aman, nyaris
tak memiliki alasan untuk dirayakan sebab kehadiran mereka di media
masih belum berjalan lancar.
Selama wawancara dengan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa
malam, beberapa wartawati untuk satu-satunya surat kabar berbahasa
Inggris yang dikelola negara "The Kabul Times" menuding sejumlah jenis
ancaman, termasuk tradisi sosial yang kejam, sebagai tantangan bagi
kehidupan dan pekerjaan mereka.
Massouda Qariszada, seorang wartawati dengan 10 tahun pengalaman kerja
di berbagai media termasuk The Kabul Times, mengatakan penghalang
budaya, kontrak yang berisi diskriminasi, lingkungan kerja yang
berbahaya, persaingan yang tidak sehat di kalangan sesama pekerja dan
lain-lain masih mengancam wartawati di Afghanistan.
Namun ia berkomitmen untuk takkan pernah tunduk pada ancaman apapun yang menghalangi dia bekerja di media massa.
"Saya mendapat dukungan penuh keluarga saya dan tidak bekerja untuk
mencari uang, sebab saya tak memiliki masalah ekonomi. Saya bekerja
untuk mewujudkan nilai pendidikan saya, dan saya mau bekerja untuk
melayani bangsa saya," kata wartawati tersebut.
Buat sebagian perempuan dan anak perempuan, seperti Shukria Kohistan,
seorang wartawati lain di surat kabar itu selama lebih dari 10 tahun,
dunia jurnalistik berfungsi sebagai keinginan dan alat untuk membantu
meningkatkan hak perempuan, sebab ia telah berbuat sangat banyak buat
kaum perempuan, terutama dengan mewawancarai beberapa janda dan
mengangkat suara serta kepedihan mereka.
Kohistan, yang menikmati dukungan keluarganya untuk bekerja di media
massa, mengatakan bermacam ancaman dan intimidasi terhadap wartawati
masih ada di masyarakat Afghanistan.
"Ketika saya keluar rumah untuk meliput satu peristiwa, orang akan
berkata `mengapa seorang perempuan mesti menjadi wartawati, mereka
mereka tidak tinggal di dalam rumah`," kata Kohistan.
Karima Malikzada, juru foto harian tersebut yang berkali-kali menerima
ancaman pembunuhan dan intimidasi serius dari beberapa pria tak dikenal
yang bersenjata, tak mempunyai cara lain kecuali terus bekerja sebab
kedua orang tuanya terbunuh dalam perang saudara dan ia adalah
satu-satunya pencari nafkah buat adik perempuannya, yang lama menderita
sakit.
Hamidullah Arefi, Redaktur Pelaksana "The Kabul Times", mengatakan semua
wartawati sangat berkomitmen pada pekerjaan mereka, "meskipun mereka
menghadapi penghalang sosial saat melakukan peliputan dari daerah
tersebut".
Mereka juga menerima pelatihan dari surat kabar itu, sehingga mereka
bisa meningkatkan kemampuan mereka dan melaporkan berita mengenai negeri
mereka dengan cara yang netral dan bertanggung-jawab, kata Arefi.
Kabul, (CB) - Jalaluddin Haqqani, pendiri jejaring Haqqani,
yang militan, salah satu kelompok paling kuat dan ditakuti dalam
pemberontakan Afghanistan, meninggal setelah menderita sakit cukup lama,
kata Taliban pada Selasa.
Haqqani, yang mendirikan jejaring itu pada 1970-an, menyerahkan
kepemimpinan operasional kelompok tersebut beberapa tahun lalu kepada
puteranya, Sirajudin, yang sekarang wakil pemimpin Taliban Afghanistan.
Amerika Serikat menyediakan hadiah senilai 5 juta dolar AS bagi siapa
saja berhasil menangkapnya.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Mohammad Radmanish mengatakan
kematian itu tidak berarti ada perubahan besar bagi jejaring Haqqani,
yang dipersalahkan pejabat keamanan Afghanistan dan AS atas beberapa
serangan bunuh diri paling merusak pada dasawarsa lalu.
"Secara operasional, kematiannya tidak berdampak atas kelompok itu,"
kata dia, dengan menambahkan bahwa peran Haqqani dalam beberapa tahun
belakangan lebih bersifat ideologi daripada praktis.
Haqqani mencapai ketenaran sebagai pemimpin gerilya dalam kampanye
dukungan AS melawan pasukan Soviet, yang menduduki Afghanistan pada
1980-an tapi kemudian dia bersekutu dengan Taliban, memerangi tentara
Amerika Serikat setelah Taliban digulingkan pada 2001.
Kelompoknya menjadi tersohor karena serangan yang diatur dengan baik dan
rumit atas militer AS dan Afghanistan dan juga sasaran sipil serta
penculikan.
Dengan harapan bagi pembicaraan perdamaian setelah gencatan senjata yang
tak disangka pada Juni lalu, kabar kematian salah seorang panglima
militan itu terjadi pada waktu yang sensitif bagi Taliban dan pemerintah
dukungan Barat di Kabul.
Kematian Jalaluddin Haqqani dilaporkan berkali-kali selama beberapa
tahun terakhir, walau tidak pernah terpastikan, tetapi ia diyakini tidak
memiliki peran operasional selama beberapa waktu.
"Haqqani sudah cukup tua dan menderita masalah kesehatan yang berbeda
dan telah menyerahkan jejaring kepada putera tertuanya, Sirajuddin
Haqqani, dan putera-puteranya yang lain," kata salah satu sumber Taliban
yang dekat dengan keluarga Haqqani.
Haqqani telah menderita sakit dan terbaring di tempat tidur selama
beberapa tahun tetapi masih merupakan inspirasi bagi Taliban, demikian
gerakan itu, sebagaimana dikutip Reuters.
"Jika Haqqani Sahib meninggalkan kami secara fisik, idelogi dan metodologinya terus bertahan," katanya dalam pernyataan.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan putrinya Sarah mengisi
buku tamu di Museum Peringatan Holocaust, Yad Vashem [Times of Israel]
CB, Jakarta - Saat mengunjungi museum peringatan Holocaust di Israel, Presiden Filipina, Rodrigo Duterte,
menyatakan Adolf Hitler adalah orang gila. Pernyataan ini berbanding
terbalik dengan pernyataannya sebelumnya yang menyamakan dirinya dengan
Hitler.
Dilaporkan Time.com, 5 September 2018, Rodrigo
Duterte, yang tengah melakukan kunjungan pertamanya ke Israel, menyesali
genosida 6 juta orang Yahudi selama Perang Dunia II saat ia melakukan
tur ke Yad Vashem.
Sebelumnya
Duterte pernah menyatakan dirinya dengan Hitler dengan membandingkan
pemusnahan pengedar narkoba seperti pembunuhan Nazi terhadap orang
Yahudi.
Presiden Rodrigo Duterte di Museum Peringatan Holocaust Yad Vashem, Israel. [Times of Israel]
Dua
tahun lalu, dia memicu kontroversi ketika dia mengatakan dia senang
oleh kritikus yang memanggilnya "sepupu Hitler" karena dia sangat senang
membantai jutaan pengguna narkoba. Duterte kemudian meminta maaf atas
pernyataannya, setelah dikritik tidak pantas dan sangat menyinggung.
"Saya
tidak pernah bisa membayangkan bagaimana menyaksikan seorang manusia
pergi ke tempat pembantaian, membunuh lelaki tua, perempuan, pria,
anak-anak dan ibu," kata Duterte.
Perdana
Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, juga dikritik karena merangkul
Duterte, yang juga menyebut Presiden Donald Trump seorang teman. Surat
kabar Israel Haaretz menuduh Netanyahu mengabaikan pelanggaran HAM
Duterte demi peluang untuk kesepakatan senjata dan kontrak pertahanan.Sementara
dalam sebuah pertemuan dengan Duterte, Presiden Israel, Reuven Rivlin,
mengingatkan Presiden Filipina Rodrigo Duterte bahwa Adolf Hitler
sebagai "iblis di muka bumi".
"Kami ingin Anda tahu bahwa
tidak hanya orang-orang Yahudi tetapi orang-orang merdeka pada waktu
itu, semua yang memiliki kemanusiaan, menganggap bahwa pemimpin Nazi,
orang-orang Nazi, dna Hitler adalah jelmaan iblis. Dia adalah iblis di
muka Bumi," kata Rivlin kepada Duterte, seperti dikutip dari Rappler.
Museum Yad Vashem [www.yadvashem.org]
Rivlin juga menceritakan tentang peristiwa Holocaust kepada Duterte setelah mengunjungi Museum Holocaust.
"Mungkin
Anda telah menyadari perasaan ketika Anda mengunjungi museum Yad Vashem
di Yerusalem, untuk benar-benar merasakan atmosfer dan merasakan semua
orang yang menjadi bagian dari bencana yang terjadi di dunia antara 1939
dan 1945," kata Rivlin.
Ketika
Rodrigo Duterte dan Rivlin bertemu, para pengunjuk rasa berkumpul di
luar kediaman Presiden yang menyampaikan slogan berbunyi "Hentikan
pembunuhan!" dan "Hentikan genosida".
Kunjungan pertama Rodrigo Duterte ke Israel menimbulkan kontroversial. Duterte yang
baru pertama kali menginjakkan kaki di tanah suci Yerusalem juga
menyebabkan kemarahan di antara beberapa orang Yahudi, surat kabar,
anggota parlemen, pendukung hak asasi manusia dan pengusaha Israel.
Foto 19 April 2018 ini, menunjukkan Presiden Filipina,
Rodrigo Duterte, bercanda kepada fotografer ketika dia memegang senapan
Galil buatan Israel yang dipamerkan oleh mantan Kepala Kepolisian
Nasional Filipina Jenderal Ronald "Bato" Dela Rosa di upacara
pergantian-komando di Kamp Crame di kota Quezon timur laut Manila. (AP
Photo / Bullit Marquez, File)
CB, Jakarta - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte,
mengatakan kepada Presiden Israel, Reuven Rivlin, bahwa Filipina hanya
akan membeli senjata dari Israel karena kurangnya pembatasan.
Dilansir
dari Times of Israel, 5 September 2018, Duterte memuji Israel karena
membantu Filipina memenangkan perang melawan teror dan telah membantu
Filipina pada masalah intelijen.
Duterte
menginstruksikan personel militernya untuk membeli senjata dan
peralatan militer secara eksklusif dari Israel. Menurutnya Amerika
Serikat adalah teman baik, tetapi jika kita membeli senjata dari AS,
selalu dengan batasan, termasuk juga membeli senjata dari Jerman dan
Cina, tambah Duterte, tanpa merinci pembatasan apa yang dimaksudnya.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte (kiri), bersama Presiden Israel, Reuven Rivlin.[Haaretz]
Pada
pertengahan Agustus, seperti dilansir dari Sputniknews, Duterte
menyalahkan AS karena mencoba menghambat modernisasi tentara Filipina
dan memasok peralatan militer bekas ke Manila.
"Apakah
itu caramu memperlakukan seorang sekutu dan kamu ingin kami tetap
bersamamu sepanjang waktu? Siapa kamu untuk memperingatkan kami?" kata
Duterte.
Meskipun tidak terdaftar secara resmi dalam
agenda kunjungannya, perjalanan Duterte ke Israel diperkirakan akan
fokus pada kesepakatan senjata. Sebelumnya Duterte mengatakan Israel
adalah pemasok senjata alternatif setelah AS dan negara-negara lain
menolak untuk menjual senjata kepada Filipina karena alasan pelanggaran
hak asasi manusia.
Israel
pernah dikecam pada 2017 karena memasok Myanmar dengan senjata canggih
selama kampanye pembersihan etnis di Myanmar terhadap Rohingya.
Israel
adalah salah satu penjual senjata terbesar di dunia, dengan hampir 60
persen dari ekspor senjatanya mengalir ke kawasan Asia-Pasifik, seperti
yang tercatat menurut data Kementerian Pertahanan Israel. Filipina
baru-baru ini pelanggan baru yang signifikan pada 2017, dengan penjualan
peralatan radar dan anti-tank senilai US$ 21 juta atau Rp 314 miliar
(kurs Rp 14.960).
Pada Juli, sebuah pabrik senjata Israel
dilaporkan menjual ratusan senapan serbu kepada polisi anti-narkoba di
Filipina. Kesepakatan itu didahului oleh pernyataan Duterte
bahwa ia akan "senang membantai" tiga juta pecandu narkoba di tengah
perang melawan pelaku narkoba di Filipina, yang telah merenggut lebih
dari 4.000 nyawa.
Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, dalam pertemuannya dengan
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengucapkan terima kasih
atas bantuan Israel dalam meredam pemberontakan di Marawi. Sumber
Reuters/aljazeera.com
CB, Jakarta - Presiden
Filipina, Rodrigo Duterte, berterima kasih pada Perdana Menteri Israel,
Benjamin Netanyahu, karena telah membantu Filipina mengakhiri lima bulan
pemberontakan kelompok garis keras di kota Marawi, Kepulauan Mindanao, Filipina selatan pada 2017.
Dalam
pertemuannya dengan Netanyahu, Senin, 3 September 2018 waktu
setempat, Duterte mengatakan pemberontakan yang terjadi di Marawi bisa
berlarut-larut jika bukan karena bantuan peralatan yang sangat penting
dan substansial dari Israel. Sayang, Duterte tidak menjelaskan secara
rinci peralatan apa yang dimaksud.
“Perdana Menteri, saya hanya
bisa berterima kasih khususnya pada saat kritis membantu ketika kami
sangat membutuhkannya. Dalam masalah yang baru-baru ini terjadi di
Filipina, bantuan Anda sangat penting bagi kami untuk memenangkan
pertempuran,” kata Duterte, seperti dikutip dari aljazeera.com pada Selasa, 4 September 2018.
Seorang
wanita berjalan di dekat bangunan yang hancur, setelah penduduk
diizinkan untuk kembali ke rumah mereka untuk pertama kalinya usai
pertempuran antara pasukan pemerintah dengan militan Negara Islam di
kota Islam Marawi, Filipina 19 April 2018 REUTERS/Erik De Castro
Pertemuan Duterte dan
Netanyahu dilakukan di tengah derasnya tudingan Duterte telah melakukan
pelanggaran HAM. Pernyataan terima kasih ini, pertama kali diucapkan
secara terbuka oleh Duterte yang secara tak langsung menginformasikan
pada publik adanya bantuan Israel dalam mengakhiri pemberontakan di
Marawi.
Kota Marawi pada Mei 2017 – Oktober 2017 dikuasai oleh
kelompok garis keras yang terkait dengan kelompok Negara Islam
Irak-Suriah atau ISIS. Upaya militer Filipina merebut kembali Marawi
menewaskan lebih dari seribu pemberontak, tentara Filipina dan warga
sipil. Ratusan ribu penduduk kota Marawi pun terpaksa mengungsi untuk menghindari pertempuran.
Kota Jisr al-Shughour, di Idlib barat, digempur pesawat jet tempur Suriah, Selasa (4/9/2018). Foto/Anadolu
DAMASKUS
- Pesawat-pesawat jet tempur Suriah mulai meluncurkan serangan udara di
Provinsi Idlib yang dikuasai pemberontak. Asksi militer rezim Damaskus
ini memicu kekhawatiran bahwa Idlib akan dilanda serangan besar-besaran.
Kekhawatiran
itu disuarakan PBB yang telah mendesak Rusia, sekutu pemerintah Suriah,
dan Turki, yang mendukung kelompok pemberontak tertentu di Idlib, untuk
membantu mencegah pertumpahan darah.
Serangan militer
besar-besaran, jika terjadi, akan menghancurkan hampir 3 juta orang yang
tinggal di Provinsi Idlib itu, termasuk banyak pemberontak dan warga
sipil yang telah terusir daerah lain.
Menurut laporan Al Jazeera,
Rabu (5/9/2018), setidaknya sudah 24 serangan menghantam daerah itu
pada Selasa pagi. Laporan itu berdasarkan pemantauan dari Antakya, Turki
dan laporan para aktivis di Suriah.
Selain jet tempur rezim Damaskus, pesawat tempur Rusia juga terlihat beroperasi di sekitar Idlib.
Pemboman
militer Damaskus ditujukan ke Kota Jisr al-Shughour, di Idlib barat.
Beberapa kota dan desa di sekitarnya juga menjadi target.
Menurut
Ahmed Yarji dari kelompok relawan White Helmets, sedikitnya 10 warga
sipil tewas dalam serangan udara Suriah dan 20 lainnya terluka. Damaskus
dan Mokosw selama ini menentang akivitas kelompok White Helmets yang
mereka tuding pro-pemberontak dan kelompok militan.
Yarji
mengatakan, lima anak yang anggota keluarga yang sama, tewas dalam
serangan tersebut. Mereka yang tewas berusia lima hingga 11 tahun.
"Rumah sipil adalah satu-satunya bangunan yang menjadi sasaran," kata Yarji pria berusia 33 tahun itu.
"Petugas
medis dapat merespons tetapi itu sangat menantang, terutama karena
jalan utama yang digunakan oleh ambulans juga dibom," ujar Yarji.
Menurut Yarji, serangan udara double-tap ikut menargetkan anggota White Helemts Putih saat mereka mencapai serangan situs dalam serangan sebelumnya.
"Warga
di daerah itu takut untuk tidur di dalam rumah mereka hari ini, dan
banyak yang memilih untuk tidur di padang gurun, takut gelombang lain
serangan udara," katanya.
Tak lama sebelum serangan hari Selasa, Kremlin menyebut Idlib sebagai
kantong terorisme dan mengatakan kehadiran kelompok pemberontak di sana
merongrong kemungkinan penyelesaian politik untuk mengakhiri perang
tujuh tahun di Suriah.
"Kami tahu bahwa angkatan bersenjata
Suriah sedang bersiap untuk menyelesaikan masalah ini," kata Dmitry
Peskov, juru bicara Kremlin, tanpa berkomentar mengenai kerangka waktu
untuk operasi yang diharapkan.
Presiden Suriah Bashar al-Assad
telah bersumpah untuk merebut kembali setiap inci wilauah Suriah dan
telah meraih kemenangan besar terhadap pemberontak sejak Rusia bergabung
dengan upaya perangnya tiga tahun lalu.
Pasukannya telah
mengumpulkan di sekitar Idlib, mungkin dalam persiapan untuk serangan
untuk merebut benteng besar terakhir dari kelompok pemberontak yang
telah berusaha untuk menggulingkan Assad sejak dimulainya perang pada
tahun 2011.
Anggota pertahanan sipil mencari para korban selamat setelah terjadinya aksi bombardir di Provinsi Idlib
Foto: REUTERS/Ammar Abdullah
Rusia menyerang Idlib Suriah.
CB,
MOSKOW -- Rusia mengabaikan peringatan Presiden Amerika Serikat (AS)
Donald Trump terkait serangan di Idlib Suriah.
Trump pada Senin (3/9) memperingatkan Presiden Suriah Bashar al-Assad
dan sekutunya untuk tidak menyerang secara sembarangan di provinsi
Idlib. Ia mengatakan serangan itu akan menewaskan ratusan ribu orang.
Namun
menurut Rusia, Idlib merupakan sarang terorisme. Untuk itu serangan
perlu dilakukan. "Jika hanya berbicara dengan beberapa peringatan,
tanpa memperhitungkan potensi negatif yang sangat berbahaya untuk
seluruh situasi di Suriah, mungkin itu bukan pendekatan komprehensif,"
kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.
Peskov mengatakan
kehadiran militan di Idlib merusak proses perdamaian Suriah. Hal itu
membuat wilayah Idlib menjadi basis serangan terhadap pasukan Rusia di
Suriah.
"Kelompok teroris yang cukup besar telah menetap di
sana dan tentu saja ini mengarah pada destabilisasi situasi secara
umum. Ini merongrong upaya untuk membawa situasi ke jalur penyelesaian
diplomatik," katanya.
Ia meyakini bahwa angkatan bersenjata
Suriah sedang mempersiapkan diri untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Menurut pemberontak dan monitor perang, Rusia melanjutkan serangan udara
terhadap gerilyawan di provinsi Idlib pada Selasa setelah menghentikan
penyerangan beberapa pekan.
Sebuah sumber mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa Assad sedang mempersiapkan serangan bertahap untuk merebut kembali provinsi Idlib. Situasi
di sekitar Idlib akan menjadi salah satu agenda utama saat para
pemimpin Rusia, Iran dan Turki bertemu di Teheran pekan ini.
Presiden Amerika Serikat Donald John Trump. Foto/REUTERS
WASHINGTON
- Amerika Serikat mengancam Suriah dengan serangan cepat dan cepat jika
rezim pemerintah Presiden Bashar al-Assad menggunakan senjata kimia
lagi. Ancaman terbaru ini diumumkan Gedung Putih.
Presiden Donald
Trump sebelumnya memperingatkan rezim Assad untuk tidak bertindak
sembrono dengan menyerang wilayah Provinsi Idlib yang diklaim Damaskus
sebagai sarang terakhir kelompok pemberontak dan kelompok militan.
Idlib
terus dipantau Washington setelah Suriah dan Rusia menyatakan, kelompok
militan merancang serangan senjata kimia untuk memfitnah rezim Damaskus
dengan tujuan agar pemerintah Suriah diserang Barat.
"Amerika
Serikat memantau situasi di Provinsi Idlib, Suriah, tempat jutaan warga
sipil tak berdosa berada di bawah ancaman serangan rezim Assad yang akan
segera terjadi, yang didukung oleh Rusia dan Iran," bunyi pernyataan Gedung Putih, yang dikutip dari situs resminya, Rabu (5/9/2018).
"Mari
kita perjelas, tetap teguh pendirian kita bahwa jika Presiden Bashar
al-Assad memilih untuk menggunakan lagi senjata kimia, Amerika Serikat
dan Sekutunya akan merespons dengan cepat dan tepat," lanjut Gedung
Putih.
Juru Bicara Departemen Pertahanan Rusia Igor Konashenkov
mengatakan kelompok militan yang sedang merancang serangan senjata kimia
di Idlib untuk mendiskreditkan rezim Suriah adalah kelompok jihad Hayat
Tahrir al-Sham.
Sebelumnya, pada hari Selasa Kremlin mengkritik
peringatan Presiden Trump terhadap pemerintah Suriah agar tidak
bertindak sembrono di Idlib.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov,
menegaskan kembali posisi Rusia dengan menegaskan bahwa Idlib merupakan
sarang teroris. Menurutnya, peringatan Trump tidak mempertimbangkan
potensi berbahaya dan negatif dari kantong yang dikuasai pemberontak dan
menunjukkan bahwa Gedung Putih tidak memiliki pendekatan komprehensif
untuk menyelesaikan krisis Suriah.
Secara terpisah, utusan khusus
PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura, mengatakan bahwa dia bertekad
untuk mengadakan pembicaraan dengan utusan tingkat tinggi dari Turki,
Iran dan Rusia pada Selasa dan Rabu pekan depan. Namun, dia mengaku
khawatir bahwa serangan terhadap Idlib akan segera terjadi.