Kamis, 06 September 2018

Israel Tutup Kedutaan di Paraguay



Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu.
Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu.
Foto: Ronen Zvulun/Pool Photo via AP

Paraguay kembali memindahkan kedutaannya dari Yerusalem ke Tel Aviv.



CB, YERUSALEM -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan penutupan kedutaan Israel di Paraguay pada Rabu (5/9). Ini dilakukan beberapa jam setelah pemerintah baru Paraguay mengumumkan akan memindahkan kembali kedutaannya dari Yerusalem ke Tel Aviv.


Keputusan Paraguay menghancurkan upaya Israel untuk memperoleh pengakuan eksternal soal Yerusalem sebagai ibu kotanya. Sebelumnya Amerika Serikat (AS), Guatemala dan Paraguay membuka kedutaan besarnya di Yerusalem sebagai bentuk dukungan terhadap Netanyahu. Namun, sebagian besar negara tetap tidak mengakui kedaulatan Israel atas seluruh kota dan mengatakan status akhirnya harus diatur dalam pembicaraan damai.

Menteri luar negeri Paraguay menyebut reaksi Israel 'tidak proporsional'. Presiden Paraguay Mario Abdo membela keputusannya sebagai bagian dari upaya untuk mendukung perdamaian yang luas, abadi dan adil  antara warga Israel dan Palestina.


"Paraguay adalah negara yang memiliki prinsip," kata Abdo melalui Twitter.


Abdo mulai berkuasa bulan lalu dan berasal dari anggota partai konservatif yang sama dengan pendahulunya Horacio Cartes. Cartes telah meresmikan kedutaan baru Paraguay di Yerusalem pada Mei lalu.


Palestina mengatakan menteri luar negeri mereka, Riyad al-Maliki, bertemu Abdo dua pekan lalu. Palestina memuji langkah terbaru Paraguay sebagai pencapaian diplomatik terbaru bagi Palestina.


"Menteri Maliki melakukan upaya besar selama pertemuannya dengan presiden baru yang menginstruksikan menteri luar negerinya untuk mengatur masalah itu," kata kementerian luar negeri Palestina dalam sebuah pernyataan.


Israel bertindak cepat setelah berita itu tersebar. Sebuah pernyataan dalam bahasa Inggris diterbitkan oleh kantor Netanyahu.


"Israel memandang keputusan luar biasa oleh Paraguay akan memperkeruh hubungan bilateral," tulis pernyataan dari kantor Perdana Menteri.


Status Yerusalem adalah salah satu hambatan tersulit untuk menempa kesepakatan damai antara Israel dan Palestina. Israel menganggap semua kota, termasuk sektor timur yang dianeksasi setelah perang 1967, sebagai ibu kotanya.


Namun Palestina, dengan dukungan internasional yang luas, menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan. Negosiasi antara kedua belah pihak terhenti pada 2014.


Pada  Desember, Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ini membalikkan kebijakan AS selama puluhan tahun dan membuat marah dunia Arab dan sekutu Barat. AS membuka kedutaan baru di Yerusalem pada 14 Mei. Guatemala dan Paraguay juga membuka kedutaan di sana setelah itu.


Netanyahu telah berusaha untuk membujuk negara lain agar mengikuti jejak negara-negara tersebut. Pada Rabu ketika bertemu dengan Perdana Menteri Bulgaria Boyko Borissov, Netanyahu mengaku menghargai keputusan Bulgaria untuk membuka konsulat kehormatan di Yerusalem.


"Dan saya harap, saya harap, saya berharap ini adalah langkah pertama menuju pembentukan kedutaan Bulgaria di Yerusalem," kata Netanyahu.





Credit  republika.co.id





Terungkap Persenjatai Pemberontak Suriah, Israel Sensor Media



Terungkap Persenjatai Pemberontak Suriah, Israel Sensor Media
Laporan media Israel soal IDF memasok senjata ke pemberontak Suriah. Militer Israel memaksa media menghapus laporan sensitif ini. Foto/The Jerusalem Post

TEL AVIV - Pasukan Pertahanan Israel (IDF) memaksa The Jerusalem Post menghapus laporan eksplosifnya tentang militer Tel Aviv yang memasok senjata dan uang kepada pemberontak Suriah. Sensor paksa telah dikonfirmasi editor pengelola surat kabar tersebut.

"Kami diberitahu oleh penyensor tentara militer untuk menghapus bagian dari cerita itu," kata David Brinn, editor pengelola The Jerusalem Post kepada Russia Today, Kamis (6/9/2018).

Laporan sensitif itu muncul sesaat sebelum dihapus. "Konfirmasi IDF: Israel Memberikan Senjata Ringan kepada Pemberontak Suriah," bunyi judul laporan tersebut.

Dalam laporan itu, militer Israel mengakui untuk pertama kalinya bahwa mereka telah menyediakan uang, senjata dan amunisi kepada militan pemberontak Suriah anti-Presiden Bashar al-Assad.

Beberapa jam kemudian, laporan dihapus tanpa ada penjelasan.

Menurut Brinn, laporan dihapus "karena alasan keamanan". IDF mengatakan bahwa militer tidak akan mengomentari masalah itu.

Meski artikel itu telah dihapus, namun masih bisa dibaca menggunakan Google cache, arsip website yang disimpan Google.

Dalam laporan itu, IDF mengklaim bahwa pasokan senjata ringan dan amunisi reguler kepada militan Suriah yang menguasai wilayah dekat perbatasan Israel adalah bagian dari Operation Good Neighbor. Oleh Tel Aviv, operasi itu digambarkan sebagai misi kemanusiaan yang difokuskan untuk menyediakan makanan, pakaian, dan bahan bakar bagi warga Suriah.

Israel, lanjut laporan itu, telah mempersenjatai setidaknya tujuh kelompok bersenjata yang berbeda di Dataran Tinggi Golan di Suriah. Militer Israel percaya bahwa memberikan senjata kepada militan pemberontak Suriah adalah keputusan yang tepat karena mereka berusaha untuk membuat pasukan Hizbullah dan Iran menjauh dari Dataran Tinggi Golan Israel.

The Wall Street Journal, pada tahun lalu, juga melaporkan bahwa Israel secara teratur memasok pemberontak Suriah dengan uang tunai untuk membantu membayar gaji dan membeli amunisi dan senjata. Namun, IDF kala itu menolak untuk mengonfirmasi laporan tersebut dan mengklaim menyediakan kemanusiaan bantuan untuk warga Suriah yang tinggal di sekitar Golan.

Satu dari setidaknya tujuh kelompok diyakini telah menerima senjata dari Israel adalah kelompok Fursan al-Joulan atau "Knights of Golan". Kelompok ini berpartisipasi dalam operasi yang dipimpin Israel untuk mengevakuasi ratusan anggota kelompok White Helmets (Helm Putih) keluar dari Suriah. Kelompok ini juga diyakini telah menerima lebih dari USD5.000 per bulan dari Israel. 





Credit  sindonews.com




Trump Respons Pengepungan Idlib dan Bantah Akan Bunuh Assad


Trump Respons Pengepungan Idlib dan Bantah Akan Bunuh Assad
Presiden AS Donald Trump. (REUTERS/Carlos Barria)


Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah pernah membahas pembunuhan Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Mengutip Reuters, banatahan tersebut disampaikan Trump saat menerima kunjungan Raja Kuwait Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, di Washington DC, Rabu (5/9).

Sebelumnya, pernyataan Trump yang akan membunuh Assad itu dikutip pada sebuah buku yang berjudul 'Fear: Trump in the White House' yang ditulis oleh seorang reporter Watergate, Bob Woodward.


Ucapan Trump tadi dilontarkan kepada Menteri Pertahanan, James Mattis, lewat sambungan telepon. Pernyataan itu diungkap setelah Suriah melancarkan serangan kimia terhadap warga sipil pada April 2017 lalu.



Namun, Mattis mengabaikan hal tersebut dan menutup teleponnya. Ia lantas berbicara dengan staf lainnya soal apa yang ia dengar dari Trump dan menyatakan bahwa dirinya tidak ingin melakukan itu.

"Kami tidak akan melakukan semua itu. Trump bertindak seperti anak kelas lima," kata dia.

Masih menurut buku tadi, terkadang staf Trump memang mengabaikan perintah presiden. Hal ini dilakukan untuk untuk membatasi perilaku Trump yang mereka kategorikan sebagai perilaku yang merusak dan berbahaya.


Trump disebut akan membunuh Bashar Al-Assad. (REUTERS/SANA)

Meski demikian, Duta besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Nikki Haley meragukan kalimat dalam buku yang berbicara mengenai Assad.

"Saya senang bisa mengetahui rahasia itu [...] dan saya belum pernah mendengar presiden berbicara soal pembunuhan Assad," kata Haley seperti dikutip oleh Reuters.

Respons Pengepungan di Idlib Suriah

Trump juga merespons soal adanya pembantaian di provinsi Idlib oleh pemerinah Suriah dan sekutunya.

"Amerika Serikat akan sangat marah bila ada pembantaian di Idlib," kata Trump.

Trump pun menegaskan pihaknya dan dunia sedang mengawasi manuver militer Suriah di Idlib.

Idlib disebut merupakan benteng terakhir pemberontak terhadap pemerintahan al-Assad.



Berbagai organisasi kemanusiaan telah memperingatkan tentang potensi bencana kepada 2,5 juta warga sipil di provinsi itu jika serangan itu berlanjut.

Namun Suriah dan sekutunya telah mengisyaratkan bahwa mereka bermaksud untuk membuat kemajuan di Idlib. Hampir dua pertiga di antaranya dikendalikan sekitar 30.000 pejuang milik ekstrimis Hayat Tahrir Al Sham (HTS), koalisi Islam yang berafiliasi dengan Al-Qaeda. 





Credit  cnnindonesia.com





Trump akan pimpin sidang Dewan Keamanan PBB soal Iran


Trump akan pimpin sidang Dewan Keamanan PBB soal Iran
Presiden Amerika Serikat Donald Trump (REUTERS/Hannah McKay)




Perserikatan Bangsa-bangsa (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memimpin sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa soal Iran untuk menyoroti "pelanggaran terhadap hukum internasional" yang dilakukan negara itu, kata Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley, Selasa.

Sidang tersebut akan dilangsungkan bulan ini dalam pertemuan tahunan para pemimpin dunia di New York.

Amerika Serikat, yang menjadi Presiden Dewan Keamanan untuk bulan September, belum berhasil mendorong Dewan untuk memanggil Iran.

Haley sendiri telah secara berkala menyerang Iran, dengan menuduh negara itu mencampuri perang di Suriah dan Yaman.

Haley mengatakan kepada para wartawan bahwa Trump akan memimpin sidang "guna membahas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Iran terhadap hukum internasional serta ketidakstabilan secara umum yang disemaikan Iran di seluruh kawasan Timur Tengah".

Para diplomat mengatakan Iran bisa mengajukan permintaan untuk berbicara pada pertemuan pada 26 September dalam pekan pertemuan tingkat tinggi Majelis Umum PBB.

Presiden Iran Hassan Rouhani dijadwalkan menyampaikan pidato pada 25 September.

Misi Iran untuk PBB belum menanggapi permintaan untuk berkomentar.

Haley mengatakan Amerika Serikat tidak akan keberatan jika Rouhani berpidato.

Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy mengatakan sidang yang membahas Iran nanti harus memusatkan pembicaraan pada penerapan kesepakatan 2015 soal nuklir Iran.

"Kami sangat berharap akan ada pandangan-pandangan yang disuarakan dalam kaitannya dengan penarikan AS dari kesepakatan nuklir internasional tahun 2015," kata Polyanskiy kepada Dewan Keamanan sebagaimana dikutip Reuters.

Trump pada Mei menarik AS dari perjanjian antara Iran dan enam negara kuat dunia.

Perjanjian itu sendiri dibuat untuk mengekang kemampuan nuklir Iran, sebagai imbalan atas pencabutan sejumlah sanksi atas negara itu.

Trump telah memerintahkan AS menerapkan kembali sanksi-sanksinya, yang sempat ditangguhkan berdasarkan kesepakatan 2015.

Iran masih berada di bawah ketentuan embargo senjata dan larangan-larangan lainnya seperti yang ditetapkan dalam resolusi PBB, yang mengukuhkan kesepakatan nuklir.

Negara-negara kuat Eropa kini sedang berjuang untuk menyelamatkan perjanjian nuklir tersebut.

Pada Februari, Rusia menggunakan hak veto-nya terhadap upaya pimpinan AS untuk memanggil Teheran, yang dianggap gagal mencegah persenjataannya jatuh ke tangan kelompok Houthi Yaman. Iran membantah tuduhan itu.




Credit  antaranews.com




Jepang akui kematian pertama pekerja akibat radiasi Fukushima


Jepang akui kematian pertama pekerja akibat radiasi Fukushima
Anggota media dan pegawai Perusahaan Listrik Tokyo (TEPCO) menggunakan pakaian pelindung dan masker berjalan menuruni tangga mesin pemeliharaan bahan bakar pada kolam bahan bakar di dalam reaktor no 4 pembangkit listrik Fukushima Daichi milik TEPCO yang rusak akibat tsunami di perfektur Fukushima, Kamis (7/11). Pemerintah Jepang menyetujui rencana Tepco pada 30 Oktober lalu untuk menarik ribuan batang bahan bakar nuklir dari kolam reaktor No 4. Berisi radiasi setara dengan 14.000 kali jumlah yang dilepaskan pada serangan bom atom Hiroshima 68 tahun lalu, lebih dari 1.300 batang bahan bakar bekas dirakit erat untuk dipindahkan dari gedung yang rentan roboh bila kembali terjadi gempa di wilayah tersebut. (REUTERS/Tomohiro Ohsumi/Pool)




Tokyo (CB) -  Jepang mengakui pertama kali bahwa seorang pekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima, yang dihancurkan gempa dan tsunami lebih dari tujuh tahun lalu, meninggal akibat paparan radiasi.

Gempa berkekuatan 9,0 pada skala Richter melanda pada Maret 2011 dan memicu tsunami, yang menewaskan sekitar 18.000 orang dan menjadi bencana terburuk nuklir di dunia sejak Chernobyl 25 tahun sebelumnya.

Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan pada Jumat memutuskan ganti rugi harus diberikan kepada keluarga pria berusia 50-an itu, yang meninggal akibat kanker paru-paru, kata pejabat kepada Reuters melalui telepon.

Pekerja itu telah menghabiskan karirnya bekerja di pembangkit nuklir di seputar Jepang dan bekerja di pembangkit Fukushima Daiichi itu, yang dikelola Tokyo Electric Power, sedikit-dikitnya dua kali sesudah pembangkit tersebut meleleh pada 2011.

Ia didiagnosis mengidap kanker pada Februari 2016, kata pejabat tersebut.

Kementerian itu sebelumnya menyatakan paparan radiasi mengakibatkan penyakit pada empat pekerja di Fukushima, kata pejabat tersebut. "Itu adalah kematian pertama," katanya.

Lebih dari 160.000 orang dipaksa meninggalkan rumah sesudah terjadi kehancuran di pembangkit itu.

Ratusan kematian dikaitkan dengan kekacauan pengungsian selama kemelut itu dan karena kesulitan dan trauma mental, yang dialami pengungsi sejak saat itu, tapi pemerintah menyatakan radiasi bukan penyebabnya.

Tokyo Electric menghadapi serangkaian perkara hukum, yang memperjuangkan ganti rugi atas bencana tersebut.



Credit  antaranews.com






WWF: Jepang Buru Paus di Kawasan Lindung Antartika



Para peneliti menggunakan teknologi solar terbaru untuk menemukan sekelompok besar paus biru di Antartika
Para peneliti menggunakan teknologi solar terbaru untuk menemukan sekelompok besar paus biru di Antartika
Foto: University of Tasmania

Pemburu paus asal Jepang telah menangkap lebih dari 50 ekor paus minke



CB, TOKYO -- Organisasi konservasi World Wide Fund (WWF) merilis laporan tentang pelanggaran lingkungan yang dilakukan Jepang. Studi ilmiah itu menyebut pemburu paus asal Jepang telah menangkap lebih dari 50 ekor paus minke di kawasan lindung laut Antartika.

Perburuan oleh penangkap paus Jepang itu berlangsung sejak awal hingga pertengahan tahun 2018. Padahal, memanen krill (sejenis udang) dan aktivitas menangkap ikan tidak diperbolehkan di kawasan lindung laut seluas 600 ribu mil persegi itu.

Aturan tersebut diberlakukan oleh Ross Sea MPA yang digagas pada 2016 oleh 24 negara, termasuk Jepang. Bagian dari Komisi Konservasi Sumber Daya Kehidupan Laut Antartika (CCAMLR) itu dimaksudkan untuk melindungi ekosistem laut.

Perjanjian melarang penangkapan ikan di hampir semua kawasan lindung laut selama 35 tahun. Akan tetapi, komisi Antartika tidak mengontrol penangkapan paus di wilayah tersebut dan menyerahkannya pada Komisi Perburuan Paus Internasional (IWC).

Laman Yale Environment 360 melaporkan, Jepang yang merupakan anggota IWC memang mengantongi izin untuk memburu mamalia laut paus minke setiap tahun. Negara itu berdalih mengklasifikasikan penangkapan sebagai bagian dari program penelitian ilmiah.

WWF memprotes karena pembebasan ilmiah bertolak belakang dengan kesepakatan bersama. Menurut WWF, bendera yang mengatasnamakan perburuan paus untuk hal ilmiah perlu dihentikan selamanya. Mereka mendesak IWC dan CCAMLR bekerja sama mengupayakan hal tersebut.

"Ribuan spesies lainnya dilindungi di bagian Laut Ross ini, sehingga mengejutkan dan tidak masuk akal bahwa paus minke tidak. Perlu tindakan segera untuk menutup celah yang dieksploitasi oleh Jepang, memastikan laut tetap dilindungi," kata Rod Downie, kepala penasihat wilayah kutub WWF.

Menurut data yang dimiliki WWF, jumlah paus minke yang ditangkap Jepang tiap tahun di samudra bagian selatan mencapai 333 ekor, termasuk 122 paus betina yang sedang mengandung. Sebagian besar daging mamalia laut itu dijual di pasar dan restoran Jepang.




Credit  republika.co.id





Korea Selatan-Korea Utara Siapkan KTT Ketiga Bulan Ini



Korea Selatan-Korea Utara Siapkan KTT Ketiga Bulan Ini

SEOUL - Korea Selatan (Korsel) menyatakan delegasinya bertemu Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un kemarin untuk menyiapkan konferensi tingkat tinggi (KTT) ketiga pada akhir bulan ini.

KTT itu diharapkan dapat menciptakan momentum baru pada perundingan denuklirisasi antara Korut dan Amerika Serikat (AS). Kim dan Presiden AS Donald Trump mencapai kesepakatan luas tentang denu klirisasi saat KTT di Singapura pada Juni.

Meski demikian, perundingan antara Pyongyang dan Washington terhenti sejak Trump membatalkan kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Mike Pompeo ke Korut bulan lalu.

Utusan Khusus Presiden Korsel Moon Jae-in dipimpin oleh Kepala Keamanan Nasional Istana Biru Kepresidenan Chung Eui-yong. Delegasi Korsel termasuk Direktur Badan Intelijen Nasional Suh Hoon.

Delegasi itu menggelar pertemuan dengan Kim dan menyerahkan surat dari Moon. Mereka juga makan malam dengan para pejabat Korut. “Utusan itu akan kembali setelah makan malam,” ungkap juru bicara Istana Biru Kim Euikyeom, dikutip kantor berita Reuters.

Rincian lebih lanjut tentang hasil pertemuan itu akan diumumkan pada Kamis (6/9). “Delegasi dengan 11 anggota itu disambut di Pyongyang oleh Ri Son-gwon, ketua komite urusan lintas perbatasan Korut yang memimpin perundingan tingkat tinggi antar Korea,” papar juru bicara Moon, Yoon Young-chan.

Yoon menjelaskan, mereka menggelar pertemuan 20 menit dengan Ri dan Kim Yong-chol yang memainkan peran kunci dengan Pompeo dalam KTT di Singapura. Yoon tidak memberi penjelasan lebih rinci tentang pertemuan itu.

AS dan Korut masih ragu untuk menetapkan apakah mendahulukan denuklirisasi atau normalisasi hubungan dengan mendeklarasikan berakhirnya Perang Korea 1950-1953. Perang itu berakhir dengan gencatan senjata dan bukan traktat perdamaian sehingga dua Korea secara teknis masih berperang.

Kepala Keamanan Nasional Istana Biru Kepresidenan Chung Eui-yong menyatakan dia ingin mendiskusikan dengan para pejabat Pyongyang tentang cara mencapai denuklirisasi penuh semenanjung Korea. “Seoul akan terus mendorong deklarasi gabungan dengan AS untuk mengakhiri perang Korea tahun ini,” ucap Chung.

“Kim tampil ke publik untuk pertama kali dalam 16 hari untuk memberi hormat pada pemakaman Ju Kyu Chang, kontributor utama kesuksesan pengembangan program antariksa, rudal balistik, dan senjata nuklir Korut,” ungkap laporan Stimson Centre's 38 North, website yang khusus menganalisis Korut.

AS ingin Korut meninggalkan senjata nuklir tanpa syarat. Korut menjelaskan sebelumnya bahwa mereka dapat mempertimbangkan menyerah kan senjata nuklirnya jika AS memberikan jaminan keamanan dengan memindahkan tentara AS dari Korsel dan Jepang.

Korut saat ini menyiapkan peringatan ulang tahun ke-70 berdirinya rezim pada Minggu (9/9). Sementara Moon dan Trump akan membahas Korut saat Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York bulan ini. 

“Moon dan Trump berbicara selama 50 menit melalui telepon pada Selasa (4/9),” ungkap pernyataan dari kantor Moon dan Gedung Putih. Pembicaraan antara Moon dan Trump itu berlangsung sebelum utusan khusus Korsel tiba di Pyongyang untuk membahas KTT ketiga Korut dan Korsel bulan ini.

“Moon dan Trump sepakat dalam pembicaraan telepon untuk mengeksplorasi ide pertemuan langsung di sela Sidang Umum PBB dan melakukan konsultasi mendalam tentang berbagai strategi dan cara bekerja sama dalam isu-isu semenanjung,” papar pernyataan kantor Moon.

Di Washington, juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders menyatakan Moon memaparkan pada Trump tentang rencananya mengirim utusan khusus ke Pyongyang untuk bertemu Kim. “Mereka sepakat bertemu akhir bulan ini di sela Sidang Umum PBB di New York,” kata dia.










Credit  sindonews.com




Korut-Korsel Sepakat Gelar Pertemuan Antar Korea Ketiga di Pyongyang

Korut-Korsel Sepakat Gelar Pertemuan Antar Korea Ketiga di Pyongyang
Pemimpin Korut Kim Jong-un bertemu dengan Presiden Korsel Moon Jae-in di perbatasan kedua negara. Foto/Istimewa

SEOUL - Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) sepakat untuk mengadakan pertemuan puncak antar para pemimpin mereka di Pyongyang pada 18-20 September mendatang. Hal itu dikatakan oleh pemerintah Korsel.

Pertemuan tersebut akan membahas langkah-langkah praktis terhadap denuklirisasi Semenanjung Korea.

"Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menegaskan kembali tekadnya untuk sepenuhnya mencabut nuklir dari semenanjung, dan menyatakan kesediaannya untuk kerja sama yang erat dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat dalam hal ini," kata penasihat keamanan nasional Korsel, Chung Eui-yong, kepada wartawan sehari setelah bertemu Kim Jong-un di Pyongyang.

Chung mengungkapkan Kim mengatakan kepada pejabat Korsel bahwa keyakinannya pada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak berubah. Dia juga ingin mewujudkan denuklirisasi serta mengakhiri hubungan bermusuhan yang sudah berlangsung lama antara kedua negara.


"Ketua Kim menyatakan frustrasi atas keraguan yang ditunjukkan oleh beberapa bagian masyarakat internasional tentang kehendaknya," kata Chung seperti dikutip dari Reuters, Kamis (6/9/2018).

"Korea Utara secara preemptif telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk denuklirisasi, dan Kim mengatakan dia akan menghargai bahwa itikad baik tersebut diterima dengan itikad baik," imbuhnya.

Presiden Korsel, Moon Jae-in, mengirim Chung dan utusan lainnya ke Ibu Kota Korut pada hari Rabu untuk mengatur waktu dan agenda untuk KTT antar-Korea ketiga tahun ini, dan untuk memecahkan kebuntuan dalam pembicaraan antara Washington dan Pyongyang atas pembongkaran program nuklir Korut.

Kim dan Trump mengadakan pertemuan tingkat tinggi pada Juni lalu di Singapura dan berjanji untuk bekerja menuju denuklirisasi Semenanjung Korea.

Namun pembicaraan nuklir mereka sejak itu goyah, dengan kedua pihak saling menuduh tidak memenuhi komitmen mereka cukup cepat. Guncang semakin terasa setelah Trump membatalkan kunjungan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo ke Korut bulan lalu. 




Credit  sindonews.com




Dituding AS Langgar Sanksi Korut, China Naik Pitam


Dituding AS Langgar Sanksi Korut, China Naik Pitam
China membantah tuduhan Dubes AS untuk PBB Nikki Haley telah melanggar sanksi yang dijatuhkan PBB kepada Korut. Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

BEIJING - China menyebut Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Nikki Haley, telah membuat tuduhan tak berdasar dan tidak bertanggung jawab tentang Korea Utara (Korut) dan penegakan sanksi oleh China terhadap rezim tersebut.

"Tuduhan tak berdasar dan tidak bertanggung jawab tidak akan membantu menyelesaikan masalah nuklir Semenanjung Korea," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying.

"Kami berharap AS bisa menghormati fakta," ujarnya seperti dikutip dari Washington Examiner, Kamis (6/9/2018).

Para pejabat AS dan China telah berselisih tentang bagaimana menghadapi Korut selama beberapa dekade, dan Presiden Trump tahun ini mencoba untuk meningkatkan penggunaan sanksi untuk memaksa diktator Kim Jong-un. 

China memberikan beberapa dukungan untuk upaya itu pada 2017, tetapi telah melemahkan penegakan sanksi dalam beberapa bulan terakhir sementara bersikeras meminta AS untuk melakukan lebih banyak tindakan untuk meringankan sanksi terhadap rezim Kim Jong-un.

Ketegangan itu telah menghasilkan serangkaian teguran dari Haley, diplomat tertinggi AS di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Rusia dan China terus menimbulkan masalah," kata Haley pada konferensi pers PBB.

“Ini terbang di hadapan komunitas internasional untuk Rusia dan China agar tidak mengikuti aturan yang sama seperti orang lain. Dan kita harus memastikan bahwa mereka tahu mereka tidak dibebaskan dari hubungan mereka dengan Korea Utara dibandingkan dengan negara lain. Kita semua bersama ini. Mereka sekarang tidak bisa memutuskan untuk melompat kapal," tegas Haley

Haley mencatat blokade China atas penilaian AS bahwa Korut telah mengimpor lebih banyak minyak daripada yang diizinkan oleh sanksi tahunan yang diamanatkan oleh Dewan Keamanan PBB. Banyak dari minyak tersebut yang dibeli dari Rusia dan Cina. Komentarnya dibenarkan dalam beberapa jam kemudian oleh laporan baru tentang pembangkangan China lainnya terhadap sanksi Korut.

Hua pun menanggapi Haley dengan kritik implisit terhadap laporan itu.

"Kami percaya (laporan) harus objektif, komprehensif dan akurat mencerminkan pekerjaan yang dilakukan oleh semua negara untuk menerapkan resolusi Dewan Keamanan," katanya.

"Rilisnya harus sesuai dengan ketentuan resolusi Dewan Keamanan dan prosedur Komite Sanksi," imbuhnya. 

Pejabat itu juga membantah setiap pelonggaran sanksi internasional.

"China telah secara penuh dan ketat menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan dan memenuhi kewajiban internasionalnya," pungkasnya.



Credit  sindonews.com


Rabu, 05 September 2018

Hegemoni Ekonomi Dunia, Media Rusia Tuduh Cina Rilis PDB Palsu



Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut kedatangan Presiden Cina, Xi Jinping dalam pertemuan di Kremlin, Moskow, Rusia, 3 Juli 2017. REUTERS
Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut kedatangan Presiden Cina, Xi Jinping dalam pertemuan di Kremlin, Moskow, Rusia, 3 Juli 2017. REUTERS

CB, Jakarta - Media Rusia menuduh Cina memanipulasi angka Produk Domestik Bruto atau PDB pada 2010, di mana angka yang dirilis telah menggeser Jepang sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia.
Dilaporkan ANInews, 5 September 2018, Perusahaan riset media Chinascope menerbitkan laporan dari Radio Free Asia, yang mengutip komentar yang muncul di harian Rusia Kommersant. Artikel, berjudul "Penipuan PDB", mengklaim bahwa PDB itu dimanipulasi oleh kelas berkuasa yang kuat untuk kepentingan tertentu.

Artikel itu mengklaim bahwa Cina bergantung pada besarnya angka PDB bahkan ketika aktivitas ekonomi non-produktif merajalela, yang secara artifisial dan manipulatif mengembungkan angka PDB.
"Sampai tingkat tertentu, ini sangat mirip dengan praktik-praktik bekas Uni Soviet dan Jepang pada 1980. Semua orang tahu apa yang terjadi dengan kedua negara itu," tulis Chinascope, mencari informasi ke Radio Free Asia, yang mengutip artikel tersebut dari Kommersant.
Media Rusia percaya bahwa Cina menggunakan angka PDB palsu sebagai alat untuk menghadapi negara Barat. Dengan menyatakan kembali laporan Kommersant, yang diambil oleh Radio Free Asia, Chinascope menulis bahwa hal ini bukan untuk mengatakan tidak ada kegiatan ekonomi yang tidak produktif di ekonomi pasar barat, tetapi jauh lebih sedikit daripada kegiatan ekonomi seperti itu di Cina.


Ilustrasi perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Businessturkeytoday.com/

Artikel itu mengutip contoh sebuah perusahaan, yang membangun stadion, sehingga berkontribusi pada PDB tetapi gagal menciptakan kekayaan bagi perusahaan. Pada kenyataannya, kasus itu terbukti kontraproduktif dengan menambah kesulitan keuangan untuk pengembang.
"Dalam hal ini, pertumbuhan PDB berdampak negatif terhadap kekuatan ekonomi," artikel itu menyimpulkan. Jadi bagaimana pertumbuhan PDB berarti ada pertumbuhan ekonomi?


Seorang pengamat ekonom dan pembawa acara TV membandingkan ekonomi Cina dengan gelembung rapuh yang dapat meledak kapan saja.

"Ada statistik yang sangat sederhana untuk diketahui: 75 persen kekayaan orang Cina ada di pasar properti. Anda tidak perlu menjelaskan hal lain. Para pemimpin Cina berpikir mereka adalah yang terpandai dan dapat mengecilkan gelembung perlahan dan tanpa rasa sakit," seperti dikutip Chinascope.

Para ahli Rusia percaya bahwa setelah belajar di universitas Amerika, ekonom Cina perlu memahami ekonomi sebagai perhitungan kekuatan ekonomi riil harus mengecualikan investasi keuangan non-produktif dari PDB, membuat penyesuaian untuk distribusi pendapatan, dan mengganti nilai PDB dengan perhitungan dari aset dasar masyarakat.





Credit  tempo.co



A-135, Senjata Khusus Rusia untuk Merespons Salvo Rudal AS

A-135, Senjata Khusus Rusia untuk Merespons Salvo Rudal AS
Uji coba sistem anti-rudal A-135 Rusia di Kazakhstan. Foto/Daily Mirror

MOSKOW - Rusia memiliki senjata khusus yang dirancang untuk merespons salvo atau serangan besar-besaran rudal balistik antarbenua (ICBM) Amerika Serikat (AS). Senjata itu dikenal sebagai sistem anti-misil A-135 yang telah diuji coba secara rahasia di situs Sary Shagan di Kazakhstan.

Kementerian Pertahanan sebelumnya merahasiakan nama sistem pertahanan yang diiuji coba tersebut. Namun, kementerian tersebut mengklaim tes senjata itu berhasil.

"Indikator taktis dan teknis dari rudal mengenai jangkauan, akurasi dan durasi secara signifikan melebihi senjata modern," kata Kolonel Andrei Prikhodko, wakil komandan Pertahanan Pertahanan Rudal Udara dari Angkatan Udara Rusia.

Pakar militer Alexei Leonkov mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Pravda.Ru, yang dilansir Rabu (5/9/2018), bahwa sistem pertahanan yang dirahasiakan itu merupakan senjata khusus modern. "Ini adalah sistem anti-misil berbasis A-135 yang melindungi daerah di sekitar Moskow dan kawasan pusat industri," katanya.

"Rudal A-135 yang dimodernisasi akan terbang lebih jauh dan lebih cepat, dan akan menyerang sasaran lebih akurat," kata pakar tersebut. Menurutnya, rudal modern bisa ditingkatkan kinerjanya hingga 150 persen.

"Jika Kementerian Pertahanan belum mengungkapkan rincian tentang rudal baru, itu berarti bahwa mereka tidak ingin membeberkan rincian doktrin nuklir Rusia kepada Amerika," ujar Prikhodko.

Menurutnya, Rusia meningkatkan kinerja sistem anti-rudal nasional dalam dua arah. Pertama, Rusia memodernisasi rudal Amur (A-135) jarak dekat dan jarak jauh. Kedua, insinyur pertahanan udara Rusia bekerja pada kompleks mobile A-235 yang baru.

Rudal anti-balistik A-135 yang dimodernisasi mampu mencegat rudal balistik antarbenua baik dalam peluncuran tunggal maupun kelompok. "Tes baru-baru ini muncul sebagai sinyal bagi Amerika yang berarti bahwa Rusia tahu bagaimana menanggapi peluncuran salvo," imbuh dia.

"Di masa lalu, skema itu adalah sebagai berikut; serangan musuh, kami mendaftarkan serangan dan menyerang balik. Hari ini, bagaimanapun, semuanya akan terjadi jauh lebih cepat. Kami memiliki sistem peringatan ruang. Dalam kasus peluncuran rudal besar-besaran, satelit akan menetapkan keberadaan kedua lokasi peluncuran dan area potensi terdampak," paparnya.

"Mereka akan menganalisis data, mengirim informasi ke kontrol misi dan memerintahkan untuk melancarkan serangan balasan. Para musuh berpikir bahwa mereka dapat menempatkan Rusia pada lututnya sebagai hasilnya hanya satu serangan, tetapi kegembiraan itu tidak akan bertahan lama," pungkas Leonkov. 





Credit  sindonews.com




Su-35 Rusia Dinilai Kalahkan Jet F-35, Australia Tak Terima



Su-35 Rusia Dinilai Kalahkan Jet F-35, Australia Tak Terima
Pesawat jet tempur F-35 buatan Lockheed Martin Amerika Serikat. Foto/The Australian

CANBERRA - Menteri Pertahanan (menhan) baru Australia Christopher Pyne tak terima jet tempur F-35 yang baru dibeli dikritik kalah cepat oleh jet tempur Su-35 Rusia. Pyne mengatakan, dia memiliki 100 persen keyakinan bahwa jet tempur kebanggan NATO itu merupakan senjata paling mematikan di dunia.

Komentar menteri itu sebagai tanggapan atas kritik dari jurnalis bisnis veteran Robert Gottliebsen, dan mantan pilot pesawat Angkatan Udara Australia (RAAF) Peter Goon.

Australia membayar sekitar 17 miliar dolar untuk memperoleh 72 unit pesawat tempur produksi Lockheed Martin Amerika Serikat (AS) tersebut.

Goon mengatakan, dia telah melakukan simulasi yang menunjukkan jet tempur baru Rusia yang dibeli China bisa overfly dan melesat lebih cepat dari jet tempur Australia. Menurut Goon, jet tempur buatan Rusia bisa digunakan untuk meluncurkan serangan pengeboman di Darwin atau pangkalan Tindal di Northern Territory.

Sedangkan Gottliebsen pada pekan ini meluncurkan kritik pedas terhadap pertahanan Australia yang dia sebut melakukan penyembunyian besar-besaran tentang jet tempurnya. Menurutnya, jet tempur Australia telah usang oleh pesawat baru Rusia dan China yang bisa terbang lebih cepat dan lebih tinggi.

Pyne membantah keras klaim tersebut.

"Setiap saran yang saya terima, setiap briefing, dari kepala Angkatan Udara ke penerbang yang menerbangkan F-35A telah disepakati bahwa platform ini adalah yang paling mematikan dan dapat dioperasikan dengan platform lain di ruang pertempuran yang sama di dunia," katanya.

Pyne mengatakan, kritik tersebut tidak memiliki akses ke semua informasi yang tersedia untuk pemerintah.

"Saya tentu saja tidak bermaksud untuk memberikan saran di bawah pendapat orang-orang yang tidak mengetahui rahasia tingkat pembagian intelijen yang sama dengan pemimpin yang memberi nasihat kepada pemerintah Australia," ujarnya, seperti dikutip dari The Australian, Rabu (5/9/2018).

Goon, yang bertugas di RAAF selama 15 tahun, mengajukan diagram yang menunjukkan apa yang dia yakini akan terjadi jika jet tempur Sukhoi Su-35 yang baru-baru ini diakuisisi oleh China diadu dengan aset udara utama Australia, termasuk pesawat tempur F-35 dalam pertempuran di Laut Timor.

Skenario ini melibatkan F-35 dan F-18 Hornet Australia yang dikerahkan dalam peran defensif, dan didukung oleh pesawat peringatan dini Wedgetail dan pesawat tanker pengisian bahan bakar sebagai bagian dari kekuatan untuk menggagalkan serangan oleh jet tempur Sukhoi Su-35s Flanker.

Goon mengatakan Flanker akan "supercruise" di sekitar Mach 1,8 tanpa menggunakan afterburner mereka dan pada ketinggian sekitar 55.000 kaki (16.700 m) jauh di atas F-35 dan F-18 Hornet yang harus berada sekitar 30.000-35.000 kaki (10.670m). 


"F-35 mungkin bisa menembakkan rudal ke Flanker, tetapi mereka (pilot Flanker) hanya akan bersendawa di afterburner mereka dan berlari lebih cepat dari rudal, yang akan semakin lambat saat mereka naik ke ketinggian Flanker," kata Goon.

Goon mengatakan Flanker kemudian akan menembakkan rudal mereka terhadap pesawat Australia. "Kenyataannya adalah mereka dapat menembakkan rudal dari tingkat tinggi, yang berarti mereka melemparkan tombak mereka dari puncak punggungan ke lembah sementara kami mencoba untuk menembak dari lembah ke punggungan," katanya.

Goon menambahkan, setelah jet Rusia berhasil melewati F-35, mereka bisa mengambil pesawat tanker pengisian bahan bakar

Seorang juru bicara Lockheed Martin mengatakan F-35 adalah kekuatan multiplier yang menyediakan kesadaran situasional lengkap untuk pilot dan di seluruh pasukan operasi yang secara signifikan meningkatkan kemampuan platform berbasis udara dan darat.

Menurutnya, sistem sensor dan komunikasi canggih dan sangat terintegrasi memberi pilot keunggulan perang yang unggul atas musuh.


Credit  sindonews.com



Perempuan Afghanistan dobrak belenggu tradisional untuk bekerja di media massa


Perempuan Afghanistan dobrak belenggu tradisional untuk bekerja di media massa
Petugas Perempuan dari Polisi Nasional Afghan (ANP) menembakkan senjatanya saat mengikuti simulasi di pusat pelatihan di dekat kamp angkatan darat Jerman Bundeswehr Marmal, Mazar-e-Sharif, Afghanistan utara, Selasa (11/12). Polisi Jerman membimbing program pelatihan untuk ANP, sebagai bagian dari misi Pasukan Bantuan Keamanan Internasional (ISAF) yang sedang berlangsung. (REUTERS/Fabrizio Bensch)




Kabul, Afghanistan, (CB) - Meskipun tantangan meningkat, wartawati Afghanistan terus bekerja setiap hari, kata beberapa wartawati selama wawancara dengan Xinhua belum lama ini.

Setelah jatuhnya Taliban, Afghanistan sekarang memiliki lebih dari 100 stasiun radio, hampir 80 jaringan televisi dan ratusan penerbitan. Namun, perempuan Afghanistan, di negara yang masih tidak aman, nyaris tak memiliki alasan untuk dirayakan sebab kehadiran mereka di media masih belum berjalan lancar.

Selama wawancara dengan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam, beberapa wartawati untuk satu-satunya surat kabar berbahasa Inggris yang dikelola negara "The Kabul Times" menuding sejumlah jenis ancaman, termasuk tradisi sosial yang kejam, sebagai tantangan bagi kehidupan dan pekerjaan mereka.

Massouda Qariszada, seorang wartawati dengan 10 tahun pengalaman kerja di berbagai media termasuk The Kabul Times, mengatakan penghalang budaya, kontrak yang berisi diskriminasi, lingkungan kerja yang berbahaya, persaingan yang tidak sehat di kalangan sesama pekerja dan lain-lain masih mengancam wartawati di Afghanistan.

Namun ia berkomitmen untuk takkan pernah tunduk pada ancaman apapun yang menghalangi dia bekerja di media massa.

"Saya mendapat dukungan penuh keluarga saya dan tidak bekerja untuk mencari uang, sebab saya tak memiliki masalah ekonomi. Saya bekerja untuk mewujudkan nilai pendidikan saya, dan saya mau bekerja untuk melayani bangsa saya," kata wartawati tersebut.

Buat sebagian perempuan dan anak perempuan, seperti Shukria Kohistan, seorang wartawati lain di surat kabar itu selama lebih dari 10 tahun, dunia jurnalistik berfungsi sebagai keinginan dan alat untuk membantu meningkatkan hak perempuan, sebab ia telah berbuat sangat banyak buat kaum perempuan, terutama dengan mewawancarai beberapa janda dan mengangkat suara serta kepedihan mereka.

Kohistan, yang menikmati dukungan keluarganya untuk bekerja di media massa, mengatakan bermacam ancaman dan intimidasi terhadap wartawati masih ada di masyarakat Afghanistan.

"Ketika saya keluar rumah untuk meliput satu peristiwa, orang akan berkata `mengapa seorang perempuan mesti menjadi wartawati, mereka mereka tidak tinggal di dalam rumah`," kata Kohistan.

Karima Malikzada, juru foto harian tersebut yang berkali-kali menerima ancaman pembunuhan dan intimidasi serius dari beberapa pria tak dikenal yang bersenjata, tak mempunyai cara lain kecuali terus bekerja sebab kedua orang tuanya terbunuh dalam perang saudara dan ia adalah satu-satunya pencari nafkah buat adik perempuannya, yang lama menderita sakit.

Hamidullah Arefi, Redaktur Pelaksana "The Kabul Times", mengatakan semua wartawati sangat berkomitmen pada pekerjaan mereka, "meskipun mereka menghadapi penghalang sosial saat melakukan peliputan dari daerah tersebut".

Mereka juga menerima pelatihan dari surat kabar itu, sehingga mereka bisa meningkatkan kemampuan mereka dan melaporkan berita mengenai negeri mereka dengan cara yang netral dan bertanggung-jawab, kata Arefi.



Credit  antaranews.com



Taliban: pendiri jejaring militan Haqqani Afghanistan wafat


Taliban: pendiri jejaring militan Haqqani Afghanistan wafat
Jalaluddin Haqqani. (skai.gr)



Kabul, (CB) - Jalaluddin Haqqani, pendiri jejaring Haqqani, yang militan, salah satu kelompok paling kuat dan ditakuti dalam pemberontakan Afghanistan, meninggal setelah menderita sakit cukup lama, kata Taliban pada Selasa.

Haqqani, yang mendirikan jejaring itu pada 1970-an, menyerahkan kepemimpinan operasional kelompok tersebut beberapa tahun lalu kepada puteranya, Sirajudin, yang sekarang wakil pemimpin Taliban Afghanistan. Amerika Serikat menyediakan hadiah senilai 5 juta dolar AS bagi siapa saja berhasil menangkapnya.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Mohammad Radmanish mengatakan kematian itu tidak berarti ada perubahan besar bagi jejaring Haqqani, yang dipersalahkan pejabat keamanan Afghanistan dan AS atas beberapa serangan bunuh diri paling merusak pada dasawarsa lalu.

"Secara operasional, kematiannya tidak berdampak atas kelompok itu," kata dia, dengan menambahkan bahwa peran Haqqani dalam beberapa tahun belakangan lebih bersifat ideologi daripada praktis.

Haqqani mencapai ketenaran sebagai pemimpin gerilya dalam kampanye dukungan AS melawan pasukan Soviet, yang menduduki Afghanistan pada 1980-an tapi kemudian dia bersekutu dengan Taliban, memerangi tentara Amerika Serikat setelah Taliban digulingkan pada 2001.

Kelompoknya menjadi tersohor karena serangan yang diatur dengan baik dan rumit atas militer AS dan Afghanistan dan juga sasaran sipil serta penculikan.

Dengan harapan bagi pembicaraan perdamaian setelah gencatan senjata yang tak disangka pada Juni lalu, kabar kematian salah seorang panglima militan itu terjadi pada waktu yang sensitif bagi Taliban dan pemerintah dukungan Barat di Kabul.

Kematian Jalaluddin Haqqani dilaporkan berkali-kali selama beberapa tahun terakhir, walau tidak pernah terpastikan, tetapi ia diyakini tidak memiliki peran operasional selama beberapa waktu.

"Haqqani sudah cukup tua dan menderita masalah kesehatan yang berbeda dan telah menyerahkan jejaring kepada putera tertuanya, Sirajuddin Haqqani, dan putera-puteranya yang lain," kata salah satu sumber Taliban yang dekat dengan keluarga Haqqani.

Haqqani telah menderita sakit dan terbaring di tempat tidur selama beberapa tahun tetapi masih merupakan inspirasi bagi Taliban, demikian gerakan itu, sebagaimana dikutip Reuters.

"Jika Haqqani Sahib meninggalkan kami secara fisik, idelogi dan metodologinya terus bertahan," katanya dalam pernyataan.




Credit  antaranews.com




Dulu Puji Adolf Hitler, Di Israel Duterte Kecam Hitler



Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan putrinya Sarah mengisi buku tamu di Museum Peringatan Holocaust, Yad Vashem [Times of Israel]
Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan putrinya Sarah mengisi buku tamu di Museum Peringatan Holocaust, Yad Vashem [Times of Israel]

CB, Jakarta - Saat mengunjungi museum peringatan Holocaust di Israel, Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, menyatakan Adolf Hitler adalah orang gila. Pernyataan ini berbanding terbalik dengan pernyataannya sebelumnya yang menyamakan dirinya dengan Hitler.
Dilaporkan Time.com, 5 September 2018, Rodrigo Duterte, yang tengah melakukan kunjungan pertamanya ke Israel, menyesali genosida 6 juta orang Yahudi selama Perang Dunia II saat ia melakukan tur ke Yad Vashem.

Sebelumnya Duterte pernah menyatakan dirinya dengan Hitler dengan membandingkan pemusnahan pengedar narkoba seperti pembunuhan Nazi terhadap orang Yahudi.
Presiden Rodrigo Duterte di Museum Peringatan Holocaust Yad Vashem, Israel. [Times of Israel]
Dua tahun lalu, dia memicu kontroversi ketika dia mengatakan dia senang oleh kritikus yang memanggilnya "sepupu Hitler" karena dia sangat senang membantai jutaan pengguna narkoba. Duterte kemudian meminta maaf atas pernyataannya, setelah dikritik tidak pantas dan sangat menyinggung.
"Saya tidak pernah bisa membayangkan bagaimana menyaksikan seorang manusia pergi ke tempat pembantaian, membunuh lelaki tua, perempuan, pria, anak-anak dan ibu," kata Duterte.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, juga dikritik karena merangkul Duterte, yang juga menyebut Presiden Donald Trump seorang teman. Surat kabar Israel Haaretz menuduh Netanyahu mengabaikan pelanggaran HAM Duterte demi peluang untuk kesepakatan senjata dan kontrak pertahanan.Sementara dalam sebuah pertemuan dengan Duterte, Presiden Israel, Reuven Rivlin, mengingatkan Presiden Filipina Rodrigo Duterte bahwa Adolf Hitler sebagai "iblis di muka bumi".
"Kami ingin Anda tahu bahwa tidak hanya orang-orang Yahudi tetapi orang-orang merdeka pada waktu itu, semua yang memiliki kemanusiaan, menganggap bahwa pemimpin Nazi, orang-orang Nazi, dna Hitler adalah jelmaan iblis. Dia adalah iblis di muka Bumi," kata Rivlin kepada Duterte, seperti dikutip dari Rappler.

Museum Yad Vashem [www.yadvashem.org]


Rivlin juga menceritakan tentang peristiwa Holocaust kepada Duterte setelah mengunjungi Museum Holocaust.
"Mungkin Anda telah menyadari perasaan ketika Anda mengunjungi museum Yad Vashem di Yerusalem, untuk benar-benar merasakan atmosfer dan merasakan semua orang yang menjadi bagian dari bencana yang terjadi di dunia antara 1939 dan 1945," kata Rivlin.

Ketika Rodrigo Duterte dan Rivlin bertemu, para pengunjuk rasa berkumpul di luar kediaman Presiden yang menyampaikan slogan berbunyi "Hentikan pembunuhan!" dan "Hentikan genosida".
Kunjungan pertama Rodrigo Duterte ke Israel menimbulkan kontroversial. Duterte yang baru pertama kali menginjakkan kaki di tanah suci Yerusalem juga menyebabkan kemarahan di antara beberapa orang Yahudi, surat kabar, anggota parlemen, pendukung hak asasi manusia dan pengusaha Israel.




Credit  tempo.co





Duterte Mau Filipina Hanya Beli Senjata dari Israel, Kenapa?


Foto 19 April 2018 ini, menunjukkan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, bercanda kepada fotografer ketika dia memegang senapan Galil buatan Israel yang dipamerkan oleh mantan Kepala Kepolisian Nasional Filipina Jenderal Ronald
Foto 19 April 2018 ini, menunjukkan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, bercanda kepada fotografer ketika dia memegang senapan Galil buatan Israel yang dipamerkan oleh mantan Kepala Kepolisian Nasional Filipina Jenderal Ronald "Bato" Dela Rosa di upacara pergantian-komando di Kamp Crame di kota Quezon timur laut Manila. (AP Photo / Bullit Marquez, File)

CB, Jakarta - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengatakan kepada Presiden Israel, Reuven Rivlin, bahwa Filipina hanya akan membeli senjata dari Israel karena kurangnya pembatasan.
Dilansir dari Times of Israel, 5 September 2018, Duterte memuji Israel karena membantu Filipina memenangkan perang melawan teror dan telah membantu Filipina pada masalah intelijen.

Duterte menginstruksikan personel militernya untuk membeli senjata dan peralatan militer secara eksklusif dari Israel. Menurutnya Amerika Serikat adalah teman baik, tetapi jika kita membeli senjata dari AS, selalu dengan batasan, termasuk juga membeli senjata dari Jerman dan Cina, tambah Duterte, tanpa merinci pembatasan apa yang dimaksudnya.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte (kiri), bersama Presiden Israel, Reuven Rivlin.[Haaretz]

Pada pertengahan Agustus, seperti dilansir dari Sputniknews, Duterte menyalahkan AS karena mencoba menghambat modernisasi tentara Filipina dan memasok peralatan militer bekas ke Manila.
"Apakah itu caramu memperlakukan seorang sekutu dan kamu ingin kami tetap bersamamu sepanjang waktu? Siapa kamu untuk memperingatkan kami?" kata Duterte.
Meskipun tidak terdaftar secara resmi dalam agenda kunjungannya, perjalanan Duterte ke Israel diperkirakan akan fokus pada kesepakatan senjata. Sebelumnya Duterte mengatakan Israel adalah pemasok senjata alternatif setelah AS dan negara-negara lain menolak untuk menjual senjata kepada Filipina karena alasan pelanggaran hak asasi manusia.


Israel pernah dikecam pada 2017 karena memasok Myanmar dengan senjata canggih selama kampanye pembersihan etnis di Myanmar terhadap Rohingya.
Israel adalah salah satu penjual senjata terbesar di dunia, dengan hampir 60 persen dari ekspor senjatanya mengalir ke kawasan Asia-Pasifik, seperti yang tercatat menurut data Kementerian Pertahanan Israel. Filipina baru-baru ini pelanggan baru yang signifikan pada 2017, dengan penjualan peralatan radar dan anti-tank senilai US$ 21 juta atau Rp 314 miliar (kurs Rp 14.960).
Pada Juli, sebuah pabrik senjata Israel dilaporkan menjual ratusan senapan serbu kepada polisi anti-narkoba di Filipina. Kesepakatan itu didahului oleh pernyataan Duterte bahwa ia akan "senang membantai" tiga juta pecandu narkoba di tengah perang melawan pelaku narkoba di Filipina, yang telah merenggut lebih dari 4.000 nyawa.




Credit  tempo.co






Pemberontakan Marawi, Duterte Berterima Kasih pada Israel

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengucapkan terima kasih atas bantuan Israel dalam meredam pemberontakan di Marawi. Sumber Reuters/aljazeera.com
Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengucapkan terima kasih atas bantuan Israel dalam meredam pemberontakan di Marawi. Sumber Reuters/aljazeera.com

CB, Jakarta - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, berterima kasih pada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, karena telah membantu Filipina mengakhiri lima bulan pemberontakan kelompok garis keras di kota Marawi, Kepulauan Mindanao, Filipina selatan pada 2017.
Dalam pertemuannya dengan Netanyahu, Senin, 3 September 2018 waktu setempat, Duterte mengatakan pemberontakan yang terjadi di Marawi bisa berlarut-larut jika bukan karena bantuan peralatan yang sangat penting dan substansial dari Israel. Sayang, Duterte tidak menjelaskan secara rinci peralatan apa yang dimaksud.
“Perdana Menteri, saya hanya bisa berterima kasih khususnya pada saat kritis membantu ketika kami sangat membutuhkannya. Dalam masalah yang baru-baru ini terjadi di Filipina, bantuan Anda sangat penting bagi kami untuk memenangkan pertempuran,” kata Duterte, seperti dikutip dari aljazeera.com pada Selasa, 4 September 2018.  


Seorang wanita berjalan di dekat bangunan yang hancur, setelah penduduk diizinkan untuk kembali ke rumah mereka untuk pertama kalinya usai pertempuran antara pasukan pemerintah dengan militan Negara Islam di kota Islam Marawi, Filipina 19 April 2018 REUTERS/Erik De Castro


Pertemuan Duterte dan Netanyahu dilakukan di tengah derasnya tudingan Duterte telah melakukan pelanggaran HAM. Pernyataan terima kasih ini, pertama kali diucapkan secara terbuka oleh Duterte yang secara tak langsung menginformasikan pada publik adanya bantuan Israel dalam mengakhiri pemberontakan di Marawi.
Kota Marawi pada Mei 2017 – Oktober 2017 dikuasai oleh kelompok garis keras yang terkait dengan kelompok Negara Islam Irak-Suriah atau ISIS. Upaya militer Filipina merebut kembali Marawi menewaskan lebih dari seribu pemberontak, tentara Filipina dan warga sipil. Ratusan ribu penduduk kota Marawi pun terpaksa mengungsi untuk menghindari pertempuran.





Credit  tempo.co




Jet Tempur Suriah Mulai Beraksi, Idlib di Ambang Serangan Besar

Jet Tempur Suriah Mulai Beraksi, Idlib di Ambang Serangan Besar
Kota Jisr al-Shughour, di Idlib barat, digempur pesawat jet tempur Suriah, Selasa (4/9/2018). Foto/Anadolu

DAMASKUS - Pesawat-pesawat jet tempur Suriah mulai meluncurkan serangan udara di Provinsi Idlib yang dikuasai pemberontak. Asksi militer rezim Damaskus ini memicu kekhawatiran bahwa Idlib akan dilanda serangan besar-besaran.

Kekhawatiran itu disuarakan PBB yang telah mendesak Rusia, sekutu pemerintah Suriah, dan Turki, yang mendukung kelompok pemberontak tertentu di Idlib, untuk membantu mencegah pertumpahan darah.

Serangan militer besar-besaran, jika terjadi, akan menghancurkan hampir 3 juta orang yang tinggal di Provinsi Idlib itu, termasuk banyak pemberontak dan warga sipil yang telah terusir daerah lain.

Menurut laporan Al Jazeera, Rabu (5/9/2018), setidaknya sudah 24 serangan menghantam daerah itu pada Selasa pagi. Laporan itu berdasarkan pemantauan dari Antakya, Turki dan laporan para aktivis di Suriah.

Selain jet tempur rezim Damaskus, pesawat tempur Rusia juga terlihat beroperasi di sekitar Idlib.

Pemboman militer Damaskus ditujukan ke Kota Jisr al-Shughour, di Idlib barat. Beberapa kota dan desa di sekitarnya juga menjadi target.

Menurut Ahmed Yarji dari kelompok relawan White Helmets, sedikitnya 10 warga sipil tewas dalam serangan udara Suriah dan 20 lainnya terluka. Damaskus dan Mokosw selama ini menentang akivitas kelompok White Helmets yang mereka tuding pro-pemberontak dan kelompok militan.

Yarji mengatakan, lima anak yang anggota keluarga yang sama, tewas dalam serangan tersebut. Mereka yang tewas berusia lima hingga 11 tahun.

"Rumah sipil adalah satu-satunya bangunan yang menjadi sasaran," kata Yarji pria berusia 33 tahun itu.

"Petugas medis dapat merespons tetapi itu sangat menantang, terutama karena jalan utama yang digunakan oleh ambulans juga dibom," ujar Yarji.

Menurut Yarji, serangan udara double-tap ikut menargetkan anggota White Helemts  Putih saat mereka mencapai serangan situs dalam serangan sebelumnya.

"Warga di daerah itu takut untuk tidur di dalam rumah mereka hari ini, dan banyak yang memilih untuk tidur di padang gurun, takut gelombang lain serangan udara," katanya. 


Tak lama sebelum serangan hari Selasa, Kremlin menyebut Idlib sebagai kantong terorisme dan mengatakan kehadiran kelompok pemberontak di sana merongrong kemungkinan penyelesaian politik untuk mengakhiri perang tujuh tahun di Suriah.

"Kami tahu bahwa angkatan bersenjata Suriah sedang bersiap untuk menyelesaikan masalah ini," kata Dmitry Peskov, juru bicara Kremlin, tanpa berkomentar mengenai kerangka waktu untuk operasi yang diharapkan.

Presiden Suriah Bashar al-Assad telah bersumpah untuk merebut kembali setiap inci wilauah Suriah dan telah meraih kemenangan besar terhadap pemberontak sejak Rusia bergabung dengan upaya perangnya tiga tahun lalu.

Pasukannya telah mengumpulkan di sekitar Idlib, mungkin dalam persiapan untuk serangan untuk merebut benteng besar terakhir dari kelompok pemberontak yang telah berusaha untuk menggulingkan Assad sejak dimulainya perang pada tahun 2011.



Credit  sindonews.com




Rusia Abaikan Peringatan Donald Trump



Anggota pertahanan sipil mencari para korban selamat setelah terjadinya aksi bombardir di Provinsi Idlib
Anggota pertahanan sipil mencari para korban selamat setelah terjadinya aksi bombardir di Provinsi Idlib
Foto: REUTERS/Ammar Abdullah

Rusia menyerang Idlib Suriah.




CB, MOSKOW -- Rusia mengabaikan peringatan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait serangan di Idlib Suriah.

Trump pada Senin (3/9) memperingatkan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan sekutunya untuk tidak menyerang secara sembarangan di provinsi Idlib. Ia mengatakan serangan itu akan menewaskan ratusan ribu orang.

Namun menurut Rusia, Idlib merupakan sarang terorisme. Untuk itu serangan perlu dilakukan.  "Jika hanya  berbicara dengan beberapa peringatan, tanpa memperhitungkan potensi negatif yang sangat berbahaya untuk seluruh situasi di Suriah, mungkin itu bukan pendekatan komprehensif," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

Peskov mengatakan kehadiran militan di Idlib merusak proses perdamaian Suriah. Hal itu membuat wilayah Idlib menjadi basis serangan terhadap pasukan Rusia di Suriah.

"Kelompok teroris yang cukup besar telah menetap di sana dan tentu saja ini mengarah pada destabilisasi situasi secara umum. Ini merongrong upaya untuk membawa situasi ke jalur penyelesaian diplomatik," katanya.

Ia meyakini bahwa angkatan bersenjata Suriah sedang mempersiapkan diri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menurut pemberontak dan monitor perang, Rusia melanjutkan serangan udara terhadap gerilyawan di provinsi Idlib pada Selasa setelah menghentikan penyerangan beberapa pekan.

Sebuah sumber mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa Assad sedang mempersiapkan serangan bertahap untuk merebut kembali provinsi Idlib. Situasi di sekitar Idlib akan menjadi salah satu agenda utama saat para pemimpin Rusia, Iran dan Turki bertemu di Teheran pekan ini.





Credit  republika.co.id


AS Ancam Serang Suriah dengan Cepat dan Tepat



AS Ancam Serang Suriah dengan Cepat dan Tepat
Presiden Amerika Serikat Donald John Trump. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Amerika Serikat mengancam Suriah dengan serangan cepat dan cepat jika rezim pemerintah Presiden Bashar al-Assad menggunakan senjata kimia lagi. Ancaman terbaru ini diumumkan Gedung Putih.

Presiden Donald Trump sebelumnya memperingatkan rezim Assad untuk tidak bertindak sembrono dengan menyerang wilayah Provinsi Idlib yang diklaim Damaskus sebagai sarang terakhir kelompok pemberontak dan kelompok militan.

Idlib terus dipantau Washington setelah Suriah dan Rusia menyatakan, kelompok militan merancang serangan senjata kimia untuk memfitnah rezim Damaskus dengan tujuan agar pemerintah Suriah diserang Barat.

"Amerika Serikat memantau situasi di Provinsi Idlib, Suriah, tempat jutaan warga sipil tak berdosa berada di bawah ancaman serangan rezim Assad yang akan segera terjadi, yang didukung oleh Rusia dan Iran," bunyi pernyataan Gedung Putih, yang dikutip dari situs resminya, Rabu (5/9/2018).

"Mari kita perjelas, tetap teguh pendirian kita bahwa jika Presiden Bashar al-Assad memilih untuk menggunakan lagi senjata kimia, Amerika Serikat dan Sekutunya akan merespons dengan cepat dan tepat," lanjut Gedung Putih.

Juru Bicara Departemen Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mengatakan kelompok militan yang sedang merancang serangan senjata kimia di Idlib untuk mendiskreditkan rezim Suriah adalah kelompok jihad Hayat Tahrir al-Sham.

Sebelumnya, pada hari Selasa Kremlin mengkritik peringatan Presiden Trump terhadap pemerintah Suriah agar tidak bertindak sembrono di Idlib.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan kembali posisi Rusia dengan menegaskan bahwa Idlib merupakan sarang teroris. Menurutnya, peringatan Trump tidak mempertimbangkan potensi berbahaya dan negatif dari kantong yang dikuasai pemberontak dan menunjukkan bahwa Gedung Putih tidak memiliki pendekatan komprehensif untuk menyelesaikan krisis Suriah.

Secara terpisah, utusan khusus PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura, mengatakan bahwa dia bertekad untuk mengadakan pembicaraan dengan utusan tingkat tinggi dari Turki, Iran dan Rusia pada Selasa dan Rabu pekan depan. Namun, dia mengaku khawatir  bahwa serangan terhadap Idlib akan segera terjadi. 





Credit  sindonews.com