CUPUMA

Kamis, 16 Agustus 2018

Krisis Turki Berimbas ke Bank-bank Eropa, Asia Waspada

Ilustrasi mata uang Turki Lira pada 10 Oktober 2017.[REUTERS/Murad Sezer]

CB, Jakarta - Krisis Turki mulai menimbulkan ancaman bagi bank-bank Eropa yang memiliki bisnis di Turki.
Dilaporkan Reuters, 15 Agustus 2018, bank BBVA dari Spanyol, UniCredit dari Italia, BNP Paribas dari Prancis, bank Belanda ING dan HSBC Inggris, adalah yang paling terdampak krisis Turki dan rentan terhadap mata uang lira yang jatuh bebas.
Analis melihat skenario terburuk meskipun masih kecil kemungkinan terjadi, yakni ketika bank-bank ini terpaksa sepenuhnya berhenti beroperasi dan keluar dari Turki.

Tetapi masalah Turki memberi penghindaran risiko di kalangan investor, yang khawatir tentang gejolak pasar keuangan menyebar ke negara-negara berkembang lainnya atau bahkan Italia, yang menghadapi masalah anggaran dan kredit.BBVA Spanyol menguasai 49,9 persen bank Turki Garanti setelah menaikkan kepemilikannya pada Februari tahun lalu. Garanti Bank, yang memiliki nilai US$ 5 miliar (Rp 73 triliun) untuk BBVA, memiliki aset US$ 84 miliar (Rp 1200 triliun) pada laporan 30 Juni.
Garanti menyumbang sekitar 13 persen dari penghasilan BBVA, menurut Deutsche Bank, yang memperkirakan bahwa skenario terburuk akan menghapus sekitar 12 persen dari ekuitas BBVA.
UniCredit yang merupakan bank terbesar di Italia memiliki sekitar 40 persen dari Yapi Kredi, bank terbesar keempat Turki. Deutsche Bank memperkirakan penurunan 4 persen terhadap ekuitas UniCredit dalam skenario terburuk.

Mata uang Lira Turki [REUTERS]
Bank ING Belanda memiliki anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki di negara ini, yakni ING Turki. Analis Deutsche Bank memperkirakan skenario terburuk akan terdampak sekitar 4 persen untuk nilai buku ING karena hilangnya ekuitas serta pendanaan intra-grup.
JPMorgan Cazenove melihat erosi hingga 87 poin dari modal inti ING di bawah skenario ekstrem karena eksposur pendanaan intragroup yang besar. BNP PARIBAS dari Prancis menguasai 72 persen dari Bank Ekonomi Turki (TEB), sebagian melalui perusahaan lokal.
Analis Deutsche Bank memperkirakan kepemilikan Turki sekitar 2,5 persen dari laba sebelum pajak BNP Paribas. Dalam skenario terburuk, kelompok perbankan akan kehilangan 1,7 persen dari nilai buku bersihnya.

HSBC Grup mengoperasikan HSBC Turki di negara tersebut dan Deutsche Bank memperkirakan akan kehilangan US$ 400 juta (Rp 5.8 triliun) atau 0,3 persen dari total ekuitas grup dalam skenario terburuk.Sementara perusahaan dan investor Asia tetap waspada terhadap krisis Turki karena jatuhnya mata uang liar mengancam keuangan global.
Dilansir dari Asia Nikkei, lira turun lebih dari 20% selama akhir pekan, dan mencatat level terendah baru di Asia pada Senin dari 7,2 lira terhadap dolar AS. Penurunan ini dipicu oleh respon ragu Presiden Tayyip Erdogan terhadap inflasi yang tumbuh dengan cepat.

Bank Sentral Turki [REUTERS]
Kejatuhan lira memacu aksi jual di mata uang negara berkembang lainnya, dengan rupee India jatuh ke rekor terendah. Rupiah Indonesia merosot ke level terendah sejak Oktober 2015.
Saham Asia mengalami tekanan pada Senin 13 Agustus. Semua indeks utama Asia, kecuali untuk VN Vietnam, jatuh karena kekhawatiran bahwa situasi dapat memburuk. Saham AS juga turun, dengan S & P 500 dan Dow jatuh untuk sesi keempat berturut-turut.
Untuk perusahaan-perusahaan Asia yang beroperasi di Turki, situasinya menimbulkan keprihatinan yang signifikan. Karena lokasi geografis dan biaya tenaga kerja yang murah, negara ini telah lama dianggap sebagai gerbang ideal ke pasar Eropa dan telah menarik investasi yang meningkat dari Asia.
Sejauh ini, tidak satu pun dari perusahaan-perusahaan Asia secara terbuka menyatakan keprihatinan, tetapi para investor telah bereaksi dengan cepat. Saham Toyota turun 2,1 persen di Bursa Efek Tokyo, melampaui kejatuhan 2.0 persen dari indeks Nikkei 225.

Di Malaysia, IHH Healthcare turun 7 persen sementara patokan KLCI turun sedikit di atas 1 persen. Di Hong Kong, Cosco Shipping Ports turun 4 persen dan indeks Hang Seng turun 1,2 persen.Banyak perusahaan Turki telah mengambil pinjaman dalam mata uang asing yang akan membuat mereka semakin sulit untuk membayar kembali, sementara bank-bank yang menjamin mereka khawatir tentang dampaknya pada neraca mereka.
Takashi Kodama, kepala penelitian ekonomi di Daiwa Institute of Research, mengatakan bahwa lira murah bisa meningkatkan daya saing, meskipun manfaat apa pun akan tergantung pada penyebaran dampak krisis Turki ke ekonomi Eropa.

Credit tempo.co

Sesumbar Lebih Kuat dari Israel, Hizbullah Siap Perang

BEIRUT - Pemimpin gerakan Hizbullah Lebanon, Hassan Nasrallah, sesumbar bahwa pasukannya kini lebih kuat dari Pasukan Pertahanan Israel (IDF). Dia menyatakan, kelompoknya siap perang dengan rezim Zionis tersebut.

Nasrallah menyinggung sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Iran dan kelompoknya. Menurutnya, sanksi Washington itu tidak akan memiliki efek besar dan tidak akan mengarah pada perubahan rezim di Teheran.

Komentar bos Hizbullah itu muncul dalam pidato di televisi untuk menandai peringatan 12 tahun berakhirnya Perang Lebanon dengan Israel pada 2006.

Menurutnya, pemerintahan Donald Trump salah jika berpikir sanksi AS akan menyebabkan kerusuhan di Iran yang akan menggulingkan rezim, atau bahkan memaksa Iran mengurangi dukungan untuk kegiatan di luar negeri.

Seperti diketahui, sejak pekan lalu AS mulai memulihkan sanksi yang telah dicabut di bawah kesepakatan nuklir 2015 dengan Iran. Sanksi diberlakukan kembali setelah Presiden Trump menarik AS keluar dari perjanjian nuklir Iran bulan Mei lalu.

Pemerintah AS mengatakan sanksi baru dimaksudkan untuk menekan Teheran agar menghentikan dukungannya bagi terorisme internasional, kegiatan militernya di Timur Tengah dan program rudal balistiknya.

"Iran telah menghadapi sanksi sejak kemenangan Revolusi Islam pada 1979," kata Nasrallah. "Dia (Trump) memperkuat sanksi, tetapi mereka telah ada sejak 1979 dan Iran eksis dan akan merayakan ulang tahun ke-40 kemenangan revolusi," lanjut Nasrallah, seperti dikutip Times of Israel, semalam (15/8/2018).

Iran telah mendukung Hizbullah Lebanon secara finansial dan militer sejak kelompok itu dibentuk setelah invasi Israel di Lebanon tahun 1982. Menurut AS, Iran mengirim Hezbollah sekitar USD700 juta per tahun.

"Saya dapat memberi tahu Anda dan saya memiliki informasi yang akurat bahwa mereka (AS) sedang membangun mimpi, strategi dan proyek yang akan menuju Iran ke arah kekacauan dan rezim akan jatuh. Ini adalah ilusi, ini adalah imajinasi dan tidak ada hubungannya dengan kenyataan," kata Nasrallah.

Dia menambahkan bahwa Hizbullah tidak takut akan kemungkinan perang dengan Israel. "Tidak ada yang harus mengancam kita dengan perang dan tidak ada yang harus menakut-nakuti kita dengan perang," katanya.

"Kami tidak takut atau khawatir tentang perang dan kami siap untuk itu dan kami akan menang," imbuh dia.

"Hizbullah mungkin bukan tentara terkuat di Timur Tengah, tetapi jelas lebih kuat dari tentara Israel," kata Nasrallah. "Karena kita lebih percaya pada tujuan kita dan keinginan yang lebih besar untuk berkorban."

"Perlawanan di Lebanon—dengan senjata, personel, keahlian dan kemampuannya—lebih kuat dari sebelumnya," imbuh Nasrallah.

Sebagian besar analis percaya Hizbullah telah melemah secara signifikan akibat pertempuran di Suriah untuk mendukung Presiden Bashar al-Assad. Namun, para pejabat Israel mengatakan kelompok itu masih memiliki persenjataan rudal besar yang dapat mengancam banyak negara, dan perang akan sangat merusak kedua sisi perbatasan Lebanon-Israel.

Credit sindonews.com

PLO Ancam Tangguhkan Pengakuan Terhadap Israel

RAMALLAH - Kepala Dewan Nasional Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Salim al-Zanoun, mengancam akan menangguhkan pengakuan organisasi itu terhadap Israel kecuali negara Zionis itu mau mengakui negara Palestina.

"Sudah waktunya untuk menangguhkan pengakuan kami terhadap Israel sampai yang terakhir mengakui negara Palestina," kata al-Zanoun pada pertemuan Dewan Pusat PLO di kota Tepi Barat, Ramallah, seperti dikutip dari Anadolu, Kamis (16/8/2018).

Al-Zanoun mengecam apa yang ia gambarkan sebagai upaya oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel untuk memeras warga dan kepemimpinan Palestina.

Ia juga menekankan perlunya untuk mematuhi resolusi sebelumnya yang diadopsi oleh Dewan Nasional PLO dan Dewan Pusatnya untuk menghadapi kebijakan pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina.

Pada awal Mei, Dewan Nasional mengamanatkan Komite Eksekutif otoritatif PLO untuk mempertimbangkan menangguhkan pengakuan Israel sampai yang terakhir mengakui negara Palestina berdasarkan perbatasan pra-1967.

Al-Zanoun juga menyerukan Hamas, yang telah memerintah Jalur Gaza sejak 2007, untuk mengizinkan pemerintah Palestina yang berbasis di Ramallah melaksanakan kewenangannya di daerah kantong pantai yang diblokir itu.

Pada hari Rabu, Dewan Pusat - yang didominasi oleh gerakan Fatah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas - mengadakan pertemuan ke-29 di Ramallah, Ibu Kota administratif pemerintah Palestina.

Pertemuan itu diboikot oleh Hamas, Jihad Islam, Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP), dan Gerakan Inisiatif Nasional Palestina.

Credit sindonews.com

Israel Sebut Tidak Ada Tindakan Kriminal dalam Perang Gaza

TEL AVIV - Israel tidak akan melakukan penyelidikan kriminal dalam serangan mematikan di Rafah selama perang Gaza pada 2014 lalu. Demikian pernyataan militer Israel setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap peristiwa itu. Pernyataan ini pun menuai kecaman dari kelompok Hamas.

Israel meluncurkan serangannya setelah militan Hamas, yang muncul dari terowongan di Gaza, menyergap tiga tentara Israel, menewaskan dua orang dan satu lagi diculik.

Dalam serangan udara dan artileri mereka, pasukan Israel menewaskan 150 orang dalam hitungan jam ketika mereka mencoba untuk mengambil prajurit ketiga yang juga tewas.

"Penemuan ini jelas-jelas menunjukkan bahwa tindakan Angkatan Pertahanan Israel (IDF) bertujuan untuk menjalani tujuan militer yang jelas - untuk menghalangi penculikan Letnan Hadar Goldin dan menyerang organisasi-organisasi teror di daerah itu, dengan menargetkan sasaran militer dan operasi militer," kata badan peradilan, Jenderal Advokat Militer, dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Kamis (16/8/2018).

"Goldin diyakini pada saat serangan itu masih hidup," katanya, menambahkan bahwa operasi telah dilakukan dengan upaya untuk mengurangi, sebanyak mungkin, membahayakan warga sipil.

"Penyelidikan tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa IDF bermaksud untuk membalas dendam atas penculikan itu," demikian pernyataan itu.

Hamas sontak mengutuk keputusan tersebut.

"Keputusan ini menekankan ketidakadilan penyelidikan Israel dan perlunya komite penyelidikan internasional untuk menyelidiki kejahatan Israel di Rafah dan di semua Jalur Gaza dan tanah Palestina," kata pejabat Hamas Sami Abu Zuhri kepada Reuters.

Selain 150 orang yang tewas pada 1 Agustus 2014, petugas medis di Gaza mengatakan sekitar 200 orang terluka, mayoritas warga sipil. Itu adalah hari paling mematikan dari konflik tujuh minggu, di mana lebih dari 2.100 warga Palestina, sebagian besar warga sipil, tewas. Sementara 67 tentara dan enam warga sipil di Israel tewas.

Hamas masih belum mengembalikan jasad Goldin dan seorang tentara lainnya yang tewas dalam perang 2014. Israel juga menuntut pembebasan dua warga sipil yang nasibnya tidak diketahui dan dikatakan ditahan oleh Hamas di Jalur Gaza.

Credit sindonews.com

Duterte Sebut Cina tak Berhak di Laut Cina Selatan

Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

Foto: Linus Escandor/Pool Photo via AP

Hak untuk melintas dijamin karena merupakan perairan internasional.

CB, MANILA -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan dalam teguran, yang jarang dilakukan, ia menginginkan Cina memikirkan kembali perilakunya di Laut Cina Selatan. Selain itu, Duterte juga mengatakan negara itu tak memiliki hak mengusir pesawat dan kapal asing, yang melintasi pulau buatannya di perairan itu.

Duterte berharap Cina akan melunakkan sikapnya dan menghentikan pembatasan pergerakan, yang dapat mengarah kepada bentrokan, barangkali dengan sekutunya yang terikat perjanjian, Amerika Serikat. Menurut dia, Filipina berada cukup dekat dengan bahaya.

Cina, Taiwan, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei saling mengklaim wilayah di Kepulauan Spratly. Di kepulauan tersebut, Cina mengubah dengan cepat kepulauan karang menjadi pulau buatan, yang tampaknya digunakan untuk sarana militer. Dari sana tentaranya secara berkala memerintahkan kapal asing menjauh.

"Mereka harus mempertimbangkan kembali karena itu akan jadi titik api suatu saat," kata Duterte dalam pidato pada Selasa malam (14/8).

Aktivitas pembangunan pulau buatan di terumbu karang Mischief Reef di wilayah Kepulauan Spratly.

"Anda tak dapat menciptakan sebuah pulau. Ini buatan manusia dan Anda katakan ruang udara di atas pulau buatan ini milik Anda. Ini salah karena perairan itu yang kami pandang laut internasional. Dan hak untuk perlintasan dijamin," katanya.

Kementerian Luar Negeri Cina tidak menanggapi segera permintaan untuk berkomentar. Duterte memiliki kebijakan mengikat hubungan dengan Cina, dengan harapan memperoleh miliaran dolar sebagai bantuan, pinjaman dan penanaman modal, dan telah menolak kritik ia menyetujui tekanan Cina atau menyerahkan kedaulatan Filipina.

Ia tak menyalahkan Cina, yang membangun dan mendirikan sarana militer di perairan sengketa tersebut. Sebaliknya, ia mengatakan Amerika Serikat berbuat salah karena menghalangi pembangunan ketika wilayah tersebut mulai digarap.

Credit republika.co.id

Cina Laporkan AS ke WTO

Panel Surya (ilustrasi)

Foto: MATOA. ORG

AS menaikkan impor panel surya hingga 30 persen.

CB, BEIJING -- Pemerintah Cina telah mengajukan keluhan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada Selasa (14/8). Keluhan itu berkaitan dengan keputusan Amerika Serikat (AS) menaikkan tarif impor panel surya sebesar 30 persen.

"Ketika mengambil langkah-langkah proteksionis terhadap produk fotovoltaik (sektor teknologi yang berhubungan dengan aplikasi panel surya untuk energi) yang diimpor, AS memberikan subsidi untuk (produk) fotovoltaik yang diproduksi di dalam negeri dan produk energi terbarukan lainnya," kata Kementerian Perdagangan Cina dalam sebuah pernyataan.

Menurut Cina, subsidi telah memberikan keuntungan yang tidak adil kepada perusahaan domestik dan merusak hak serta kepentingan sah perusahaan energi terbarukan Cina. Beijing menganggap langkah AS telah melanggar peraturan perdagangan dan menghendaki resolusi perselisihan WTO untuk melindungi kepentingannya.

Keluhan yang diajukan ke WTO dimulai dengan negosiasi antara pihak-pihak yang berselisih. Jika upaya itu gagal, kasus akan dipindahkan ke panel ahli yang dapat memutuskan tepat atau tidaknya kontrol perdagangan.

Pada Januari, Presiden AS Donald Trump menyetujui kenaikan tarif impor panel surya sebesar 30 persen. Keputusan itu diambil dengan alasan guna melindungi perusahaan atau produsen domestik AS.

Selain Cina, kenaikan tarif impor panel surya juga diprotes Korea Selatan (Korsel). Impor panel surya yang terbilang murah membantu tiga kali lipat tenaga surya tahunan AS antara 2012 dan 2016. Menurut perwakilan perdagangan AS, Cina menurunkan harga hingga 60 persen yang akhirnya menyebabkan sebagian besar produsen panel surya AS bangkrut dan gulung tikar.

AS dan Cina diketahui tengah terlibat perang dagang. Washington telah memberlakukan tarif masuk sebesar 25 persen untuk produk-produk Cina senilai 34 miliar dolar AS. Cina menerapkan peraturan serupa dalam merespons tindakan tersebut.

Credit republika.co.id

AS Blacklist Warga Rusia dan Perusahaan China

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada tiga perusahaan asing yang dituduh membantu Korea Utara (Korut) dengan mengirim barang ilegal untuk mendanai program nuklirnya.

Departemen Keuangan AS mengatakan pihaknya mengambil tindakan terhadap perusahaan yang berbasis di China, Rusia dan Singapura serta seorang kepala perusahaan Rusia. Sanksi ini akan memblokir semua aset yang dimiliki entitas dan individu tersebut di wilayah yurisdiksi AS dan melarang warga Amerika untuk melakukan bisnis dengan mereka.

Sanksi itu dijatuhkan karena AS terus mendesak dunia internasional untuk mematuhi sanksi PBB terhada Korut sementara pembicaraan terkait denuklirisasi masih berlangsung.

"Taktik yang digunakan oleh entitas-entitas yang berbasis di China, Singapura, dan Rusia untuk menghindari sanksi yang dilarang di bawah hukum AS, dan semua aspek industri pelayaran memiliki tanggung jawab untuk mematuhinya atau mengekspos diri mereka pada risiko serius," kata Steven Mnuchin, Menteri Keuangan AS, dalam sebuah pernyataan.

"Departeemen Keuangan akan terus menerapkan sanksi yang ada pada Korea Utara, dan akan mengambil tindakan untuk memblokir dan menunjuk perusahaan, pelabuhan dan kapal yang memfasilitasi pengiriman gelap dan memberikan aliran pendapatan kepada DPRK," imbuhnya.

"Konsekuensi untuk melanggar sanksi-sanksi ini akan tetap berlaku sampai kita mencapai denuklirisasi akhir Korea Utara yang sepenuhnya diverifikasi," tukasnya seperti dikutip dari The Telegraph, Kamis (16/5/2018)

Mereka yang dijatuhkan sanksi oleh AS adalah Dalian Sun Moon Star Logistics Trading Co yang berbasis di Singapura dan afiliasi yang berbasis di Singapura, SINSMS Ltd., bersama dengan Rusia's Profinet Ltd. dan direktur jendralnya.

Mereka dituduh membantu Korut menghindari sanksi internasional dengan merutekan ulang ekspor dan impor melalui pelabuhan China dan Rusia.

Departemen Keuangan AS mengatakan perusahaan China dan afiliasi Singapuranya telah menggunakan dokumen pengiriman palsu untuk mengekspor alkohol dan produk tembakau ke Korut yang melanggar sanksi internasional.

Dikatakan bahwa perusahaan Rusia dan direkturnya, Vasili Aleksandrovich Kolchanov, menyediakan layanan pelabuhan setidaknya enam kali ke kapal berbendera Korut yang terlibat dalam sanksi penghancuran pengiriman minyak.

Credit sindonews.com

Rusia Sebut Inggris Membual Cegat 6 Jet Su-24 di Atas Laut Hitam

MOSKOW - Rusia membantah klaim Inggris bahwa Angkatan Udara Kerajaan itu mencegat enam jet militer Su-24 di atas Laut Hitam pada hari Senin. Moskow menegaskan, tak ada pesawat jet pembom Su-24 yang terbang di dekat wilayah udara anggota NATO pada hari itu.

Kementerian Pertahanan Rusia kepada kantor berita TASS mengatakan, pada hari Senin memang ada enam pesawat dari kelompok penerbangan Angkatan Laut Rusia divisi Laut Hitam untuk latihan rutin. Namun, intersepsi atau pencegatan seperti yang diklaim Angkatan Udara Kerajaan (RAF) Inggris hanya bualan.

"Setelah menyelesaikan tugas penerbangan mereka di wilayah yang ditentukan, pesawat Rusia melihat sebuah pesawat militer dari salah satu negara NATO pada jarak 30 kilometer," kata kementerian itu.

"Pesawat NATO tidak melakukan manuver apa pun; tidak menyimpang dari jalurnya dan tidak mendekati pesawat Rusia, yang menuju kembali ke pangkalan," lanjut kementerian tersebut melalui seorang juru bicara, yang dilansir Kamis (16/8/2018).

Sementara itu, RAF mengumumkan bahwa jet Eurofighter Typhoon-nya mencegat enam jet pembom Su-24 Rusia yang dekat dengan wilayah udara NATO di Laut Hitam pada 13 Agustus 2018. RAF mengklaim telah memaksa enam jet Moskow itu kembali ke pangkalannya.

"Jet, yang lepas landas dari pangkalan udara Rumania, membantu menghalangi agresi Rusia, meyakinkan teman-teman kita di Rumania, dan menjamin sekutu NATO dari komitmen kita untuk pertahanan kolektif," bunyi pernyataan RAF.

Ini bukan pertama kalinya Inggris mengklaim telah mencegat pesawat militer Rusia di daerah tersebut. Pada akhir Juli, dikatakan bahwa dua jet tempur Typhoon dikerahkan setelah jet Su-24 ditemukan di dekat wilayah udara NATO.

Jet-jet Inggris juga dilaporkan menanggapi pesawat Il-20 Rusia di atas Laut Hitam pada bulan Mei.

RAF telah hadir di Rumania sejak 2014 sebagai bagian dari apa yang disebut kegiatan "Assurance Measures" NATO. Aliansi militer yang dipimpin Amerika Serikat itu telah meningkatkan kehadirannya di Eropa Timur dan Baltik dalam beberapa tahun terakhir dengan dalih ada "ancaman Rusia".

Namun, Moskow telah berulang kali membantah bahwa Rusia memiliki rencana agresif terhadap tetangganya dan memperingatkan bahwa gerakan NATO membahayakan keamanan Eropa.

Credit sindonews.com

Imbangi Rusia, AS Bikin Senjata Hipersonik Kedua Senilai Rp7 Triliun

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) mencoba mengimbangi Rusia dan China dalam pengembangan senjata hipersonik. Pentagon memberikan kontrak kepada Lockheed Martin untuk merancang senjata hipersonik kedua dengan nilai USD480 juta (Rp7 triliun).

Kontrak pembuatan senjata untuk Lockheed Martin ini datang empat bulan setelah Bethesda, kontraktor pertahanan yang berbasis di Maryland, memenangkan kontrak senjata hipersonik pertama Amerika Serikat. Pembuatan akan berlangsung di Orlando, Florida, di bawah kendali dan unit kontrol Lockheed dan diharapkan akan selesai pada November 2021.

Pentagon mengumumkan kesepakatan itu hari Senin lalu.

Senjata hipersonik adalah peluru kendali (rudal) yang bergerak di Mach 5 atau lebih tinggi, yang setidaknya lima kali lebih cepat daripada kecepatan suara. Itu berarti senjata hipersonik dapat melakukan perjalanan sekitar satu mil per detik.

Kontrak kedua Pentagon untuk Lockheed Martin muncul saat Rusia dan China gencar menambahkan senjata-senjata hipersonik baru ke gudang senjata mereka.

Awal tahun ini, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan tentang senjata nuklir dan hipersonik terbaru Moskow, yang dia gambarkan sebagai senjata "tak terkalahkan" selama pidato kenegaraan. Dari enam senjata yang diluncurkan Putin pada bulan Maret, CNBC yang memperoleh laporan intelijen AS mengetahui bahwa dua di antaranya akan siap tempur pada tahun 2020.

Saat ini, Pentagon memiliki hampir selusin program untuk mengembangkan dan mempertahankan diri dalam melawan jenis senjata baru.

Pada bulan April, Lockheed Martin mendapatkan kontrak senilai USD928 juta untuk membangun sejumlah senjata penyerang konvensional hipersonik yang tidak ditentukan. Menurut kontrak, raksasa pertahanan itu akan bertanggung jawab untuk merancang, rekayasa, mengintegrasikan senjata dan dukungan logistik. Pengembangan akan berlangsung di Huntsville, Alabama, yang dikenal sebagai "Rocket City" karena itu adalah tempat kelahiran program roket Amerika.

Lockheed Martin juga sedang dalam proses mengembangkan SR-72, sebuah pesawat tak berawak hipersonik yang dijuluki sebagai "anak dari Blackbird". Pada tahun 2014, raksasa pertahanan itu mendapat kontrak USD892 juta oleh NASA untuk mempelajari pengembangan pesawat mata-mata hipersonik.

Pada tahun 1976, Angkatan Udara AS menerbangkan SR-71 Blackbird Lockheed Martin dari New York ke London dalam waktu kurang dari dua jam, dengan kecepatan melebihi Mach 3, atau tiga kali kecepatan suara.

SR-72 diharapkan beroperasi pada kecepatan hingga Mach 6. Sementara SR-72 hipersonik tidak diharapkan beroperasi sampai 2030, karena perusahaan itu mengembangkan platform sebesar itu sebagai game-changer.

"Ini selamanya dapat mengubah kemampuan kami untuk menghalangi dan menanggapi konflik, memungkinkan para pejuang perang untuk segera mengatasi ancaman sebelum musuh mungkin memiliki waktu untuk bereaksi," kata CEO Lockheed Martin Marillyn Hewson tentang pesawat hipersonik yang dikembangkan.

Credit sindonews.com

Lira Terpuruk, Turki Kehilangan Sepertiga Miliardernya

CB, Jakarta - Krisis Turki yang membuat mata uang lira jatuh, telah menyebabkan Turki kehilangan lebih dari sepertiga miliardernya.
Dilaporkan Forbes, 15 Agustus 2018, lira Turki mencapai rekor terendah pada 13 Agustus setelah terjun bebas hampir 21 persen terhadap dolar AS, hanya dalam lima hari. Kejatuhan lira telah membuat 13 dari 35 miliarder Turki keluar dari peringkat 10 pada Selasa pagi.

Sejak Forbes menerbitkan daftar miliarder 2018 pada awal Maret, 35 miliarder Turki telah kehilangan setidaknya US$ 23 miliar (Rp 336 triliun) dari kekayaan bersih kolektif mereka, terutama karena lira. Pada 2018 hingga 13 Agustus, lira kehilangan 45 persen nilainya terhadap dolar AS.

Ali Agaoglu [Istanbul Real Estate]
Di antara 13 yang tidak lagi menjadi miliarder, yakni pengusaha real estat Ali Agaoglu, yang dikenal sebagai "Trump dari Turki", dan Mustafa Latif Topbas, salah satu teman Presiden Recep Tayyip Erdogan dan pemilik BIM, rantai ritel diskon terbesar di negara itu. Agaoglu dan Topbas masing-masing kehilangan US$ 540 juta (Rp 7,8 triliun) lebih daripada di awal Maret.

Dari 22 miliarder yang tersisa di Turki, delapan kehilangan lebih dari satu miliar dolar dalam kekayaan bersih mereka. Pengembang real estat, Erman Ilicak, yang memiliki sekitar 90 persen dari Ronesans Holding yang dipegang secara pribadi, mendapati kekayaannya menyusut lebih banyak dari miliarder Turki lainnya. Kekayaan bersihnya merosot US$ 1,5 miliar (Rp 21 triliun) sejak Maret hingga saat ini sekitar US$ 2,5 miliar (Rp 36 triliun).Sevim Arsel, yang dulunya adalah perempuan terkaya Turki dan memiliki korporasi terbesar Turki, Koc Holding, tecatat US$ 1,4 miliar (Rp 20 triliun) lebih miskin daripada sebelumnya.

Sevim Arsel [Hürriyet Daily News]
Orang terkaya Turki, Murat Ulker, yang mengontrol 320 merek makanan termasuk perusahaan cokelat global Godiva melalui Yildiz Holding, telah kehilangan hampir US$ 1,4 miliar (Rp 20 triliun) sejak Maret, yang membuatnya menjadi pecundang terbesar ketiga dalam kekayaan bersih pada 2018. Tercatat kekayaanya sekitar US$ 3,4 miliar (Rp 49 triliun) pada jam 2 siang waktu Turki pada Selasa 14 Agustus.

Murat Ulker [news.sol.org.tr]
Kemerosotan lira Turki bukanlah kejutan bagi orang-orang yang telah mengikuti ekonomi negara. Sejak 2012, lira telah melemah secara dramatis terhadap dolar AS. Peristiwa politik saat ini telah memperburuk situasi. Hubungan AS-Turki memburuk setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menolak membebaskan pendeta Amerika Serikat, Andrew Brunson. Brunson dituduh oleh pemerintah Turki memiliki hubungan dengan organisasi teroris, termasuk satu yang diduga dipimpin oleh ulama berbasis di AS, Fethullah Gulen.

Pada 2 Agustus, Donald Trump menjatuhkan sanksi pada dua menteri Turki, dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia. Namun hantaman besar ke Turki terjadi pada Jumat 10 Agustus ketika Presiden Donald Trump mengumumkan tarif pada baja dan aluminium Turki, yang mengirim lira ke level terbawah. Namun lira hanya naik 5 persen pada Selasa 14 Agustus.

Credit tempo.co

Iran: Sanksi AS Dimaksudkan untuk Buat Kami Menyerah

TEHERAN - Wakil Presiden Iran, Eshaq Jahangiri menyatakan, sanksi demi sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS) terhadap Teheran hanya dimaksudkan untuk satu hal, yakni untuk membuat Iran menyerah.

Jahangiri menuturkan, AS terus menerus menjatuhkan sanksi terhadap Iran, dengan harapan pada akhirnya masyarakat Iran akan menyerah dan kemudian mendesak pemerintah untuk turut menyerah pada tekanan AS. Namun, dia menyebut, harapan AS itu akan sulit terkabul, pasalnya masyarakat dan pemerintah memiliki tekan yang sangat kuat.

“Prioritas pertama bagi kita semua di bawah situasi sanksi adalah bekerja untuk mengelola negara dengan cara yang paling tidak merusak kehidupan orang-orang,” kata Jahangiri dalam sebuah pernyataan.

"Amerika sedang mencoba dengan menerapkan berbagai tekanan pada masyarakat kita untuk memaksa kita mundur dan menyerah," sambungnya, seperti dilansir Reuters pada Rabu (15/8).

Seperti diketahui, AS kembali menjatuhkan sanksi kepada Iran dan mulai berlaku minggu lalu. Presiden AS, Donald Trump mengatakan perusahaan yang melakukan bisnis dengan Iran akan dilarang beroperasi di AS.

Hanya sedikit perusahaan AS yang melakukan bisnis di Iran, sehingga dampak sanksi terutama berasal dari kemampuan Washington untuk memblokir perusahaan Eropa dan Asia dari melakukan bisnis di sana.

Namun sayangnya Uni Eropa (UE) telah menyatakan menolak mengikuti kemauan AS. UE bahkan dilaporkan telah mempersiapkan sejumlah langkah untuk mengamankan perusahaan Eropa yang melakukan bisnis dengan Iran.

Credit sindonews.com

Turki Tolak Perang Ekonomi, tapi Enggan Diam Hadapi AS

Turis menukarkan uang ke money changer di Istanbul, Turki, Senin (13/8). Merosotnya nilai mata ulang Lira Turki membuat turis asing menikmati lonjakan dolar yang dipegangnya.

Foto: AP

AS menaikkan bea masuk impor aluminium dan baja dari Turki.

CB, ANKARA -- Juru bicara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin mengatakan negaranya tidak mendukung perang ekonomi. Pernyataannya menyinggung situasi yang sedang dihadapi Turki dengan Amerika Serikat (AS).

"Turki tidak mendukung perang ekonomi. Tetapi tidak mungkin tetap diam saat diserang," kata Kalin pada Rabu (15/8), dikutip laman Anadolu Agency.

Hubungan antara Turki dan AS menegang setelah Presiden AS Donald Trump memutuskan menaikkan bea masuk atas impor aluminium dan baja dari Turki menjadi 20-50 persen. Hal itu menyebabkan nilai mata uang Turki kolaps dan terpuruk.

Namun, Kalin mengatakan saat ini kondisi ekonomi Turki mulai membaik. "Kami melihat itu (ekonomi) telah mulai membaik kemarin. Ini adalah harapan utama kami bahwa perbaikan ini akan terus berlanjut," ujarnya.

Kalin optimistis perekonomian Turki akan pulih kembali dan menjadi lebih kuat dengan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh institusi-institusinya. "Saat ini Turki akan mengubah krisis ini menjadi peluang. Langkah-langkah yang diambil dalam arah ini sudah memberi sinyal bahwa krisis ini akan berubah menjadi peluang," kata Kalin.

Ia mengatakan Erdogan akan menghubungi Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Erodgan diperkirakan akan turut membahas perang dagang yang sedang dihadapi Turki. Merkel, pada Senin (13/8), telah menunjukkan dukungan terhadap Turki. Menurut Merkel, kemakmuran perekonomian Turki melayani kepentingan Jerman.

Memanasnya hubungan Turki dengan AS salah satunya dipicu kasus Andrew Brunson, seorang pastor yang kini ditahan Turki. Ia dituding terlibat gerakan makar dan subversif terhadap pemerintahan Erdogan dua tahun lalu, tepatnya ketika upaya kudeta yang gagal.

AS telah lama menyeru Turki agar melepaskan warganya itu. Namun Turki menolak. Pemerintah AS telah sesumbar bahwa Turki akan menerima lebih banyak tekanan ekonomi jika tetap enggan membebaskan Brunson.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan perselisihan negaranya dengan Amerika Serikat (AS) perlu segera diselesaikan melalui dialog. Saat ini kedua negara tengah mengalami krisis diplomatik dan terlibat perang ekonomi.

"Penting untuk kembali ke dialog untuk menyelesaikan masalah. Ancaman dan tekanan dari AS penuh dengan kekacauan," kata Cavusoglu ketika menggelar konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pada Selasa (14/8), dikutip laman kantor berita Rusia TASS.

Ia mengatakan, selain Turki, AS sangat berpotensi menjatuhkan sanksi kepada negara-negara Eropa. Menurutnya, tindakan semacam itu tak membuat AS kian disegani. Justru sebaliknya, negara-negara yang dikenakan sanksi tidak akan menaruh hormat kepada Washington.

"Jika AS ingin dihormati di arena global, mereka harus menunjukkan rasa hormat terhadap kepentinyan negara lain," ujar Cavusoglu.

Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan akan memboikot semua produk atau barang elektronik asal AS, termasuk Iphone, ponsel pintar milik perusahaan teknologi raksasa, Apple. Turki pun akan menaikkan bea masuk untuk produk AS lainnya, seperti mobil, minuman beralkohol, dan produk tembakau.

Credit republika.co.id

Pengadilan Turki Tolak Permohonan Pendeta AS untuk Dibebaskan

ANKARA - Pengadilan Turki menolah permohonan dari pendeta Amerika Serikat (AS), Andrew Brunson, untuk dibebaskan dari tahanan rumah. Namun, pengadilan Turki yang lebih tinggi belum memutuskan masalah ini.

Seperti dikutip The Hill dari Reuters, Rabu (15/8/2018), pengadilan Turki tingkat atas dapat memutuskan nasib Brunson di hari berikutnya. Meskipun begitu pengacara Brunson, Cem Halavurt, mengatakan bahwa hal itu bisa memakan waktu seminggu.

"Keputusan bisa datang besok, atau bahkan malam ini," katanya.

"Ini adalah seruan yang membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat karena mereka terkait dengan kebebasan individu," imbuhnya.

Brunson, yang telah bekerja di Turki selama lebih dari 20 tahun sebagai Pendeta dari Gereja Kebangkitan, ditahan lebih dari setahun yang lalu. Ia diduga terkait dengan kudeta yang gagal terhadap Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada tahun 2016.

Brunson dituduh membantu Partai Pekerja Kurdistan, yang menentang Erdogan dan partai yang berkuasa, dan memiliki hubungan dengan Fethullah Gulen, seorang ulama Islam yang Turki klaim mengatur upaya kudeta.

Brunson dibebaskan dari penjara bulan lalu, tetapi tetap berada dalam tahanan rumah atas tuduhan spionase dan terorisme yang ia bantah keras. Presiden AS Donald Trump dan Wakil Presiden Mike Pence telah berulang kali menyerukan pembebasan Brunson.

Penahanannya telah menjadi sumber ketegangan yang meningkat antara AS dan Turki, dengan pemerintah Trump menjatuhkan sanksi atas penolakan Ankara untuk melepaskan pendeta.

AS menggandakan tarif pada baja dan aluminium Turki minggu lalu, dan mentargetkan menteri dalam negeri dan menteri kehakiman dengan sanksi keuangan dua minggu lalu atas penahanan Brunson.

Credit sindonews.com

Sidang Pembunuhan Kakak Kim Jong-un, Pemerintah RI Optimistis

Sidang kasus pembunuhan Kim Jong-nam dengan salah satu terdakwa asal Indonesia, Siti Aisyah akan digelar di Pengadilan Shah Alam, Malaysia, hari ini. (REUTERS/Lai Seng Sin)

Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia melalui perwakilan RI di Malaysia merasa optimistis menjelang sidang pengadilan kasus pembunuhan kakak Kim Jong-un. Sidang dengan dua terdakwa, salah satunya warga Indonesia, Siti Aisyah, akan digelar di Pengadilan Tinggi Shah Alam, Kamis (16/8).

Siti bersama tersangka lainnya asal Vietnam, Doan Thi Huong, akan menghadapi putusan sela terkait kasus pembunuhan Kim Jong-nam, kakak tiri pemimpin tertinggi Korea Utara di Pengadilan Tinggi Shah Alam, Malaysia, pada pukul 10.00 waktu lokal.

Duta Besar RI untuk Malaysia Rusdi Kirana mengatakan jika hakim memutuskan tidak ada prima facie karena minimnya bukti kasus maka Siti bisa bebas-sepanjang jaksa tidak mengajukan banding.

"Ya kami tetap berjuang untuk melayani dan melindungi WNI yang ada di Malaysia. Tim pengacara KBRI telah mempersiapkan segala sesuatunya sejak H-1 persidangan," ucap Rusdi kepada CNNIndonesia.com pada Kamis (16/8).

Foto: AFP PHOTO / MOHD RASFAN
Gooi Son Seng (tengah) pengacara Siti Aisyah.

Beberapa waktu lalu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga mengatakan pihaknya telah mendapatkan laporan dari pengacara Siti, Gooi Son Seng, bahwa bukti yang digunakan jaksa menjerat perempuan asal Serang itu lemah.

"Dari laporan yang diterima, lawyer kita cukup percaya diri karena kalau dilihat buktinya lemah sekali," kata Retno saat ditemui di Istana Wakil Presiden, pertengahan Juli lalu.

Gooi menyebut banyak perbedaan bukti dan kesaksian dari sedikitnya 35 saksi yang didatangkan jaksa penuntut umum.

Dari puluhan saksi tersebut, tidak ada satu pun saksi mata yang melihat langsung jika Siti dan Doan mengusapkan substansi yang selama ini disebut racun saraf VX ke wajah Kim Jong-nam sebelum pria tersebut tewas pada 13 Februari lalu di Bandara Internasional Kuala Lumpur.

Selama ini, jaksa hanya mendasari kasus tersebut dari bukti rekaman kamera keamanan (CCTV) di bandara. Selain Doang, dalam rekaman tersebut tidak ada adegan yang menujukkan Siti ikut membekap atau mengusapkan substansi ke wajah Kim Jong-nam.

Selain itu, jaksa juga tidak bisa membuktikan motif pembunuhan Siti dan bagaiamana perempuan itu mendapat racun VX tersebut.

"Tapi, jika hakim memutuskan ada prima facie, maka sidang berlanjut dengan agenda pembelaan dan pemeriksaan saksi/bukti yang diajukan tim pengacara Siti dan Doan," kata Rusdi.

Hingga menjelang persidangan berlangsung, keluarga Siti dan Doan berkukuh bahwa kedua perempuan itu tidak bersalah dan hanya korban "diperdaya" saja.

Ibunda Siti, Benah, merasa yakin hakim pengadilan akan memutuskan anak perempuannya itu tidak bersalah dan segera membebaskannya besok.

"Dia [Siti] tidak pernah berniat membunuh orang. Dia adalah putri saya dan saya percaya dia," kata Benah kepada The Guardian seperti dikutip AFP.

Sementara itu, ayah Doan, Doan Van Thanh, menganggap putrinya "tidak mungkin menjadi seorang pembunuh". Van Thanh berharap proses hukum kasus tersebut segera tuntas sehingga anaknya bisa kembali ke rumah.

"Saya sangat ingin dia bisa bebas dan segera pulang ke rumah. Kami terakhir bertemu pada April lalu, saya menanyakan kesehatannya. Dia [Doan] hanya meminta saya berdoa untuknya," kata Van Thanh kepada AFP. "Doan selalu menjadi sosok anak yang menawan dan pekerja keras

Credit cnnindonesia.com

Palestina apresiasi kebijakan Indonesia bebaskan tarif impor

Penasihat Presiden Palestina untuk Masalah Keagamaan Mahmoud Al Habbash (kanan) didampingi Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun (kiri) menyampaikan situasi terkini Palestina dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Palestina di Jakarta, Rabu (15/8/2018). (ANTARA News/Azizah Fitriyanti)

Jakarta (CB) - Penasihat Presiden Palestina untuk Masalah Keagamaan Mahmoud Al Habbash mengapresiasi kebijakan pemerintah Indonesia yang akan membebaskan tarif impor untuk produk-produk Palestina.

"Palestina berterima kasih kepada pemerintah Indonesia untuk menghapuskan pajak impor bagi produk Palestina dan ini akan membuat kami lebih bersemangat untuk berdagang dengan Indonesia," kata dia dalam koferensi pers di Kedutaan Besar Palestina di Jakarta, Rabu.

Terkait kekhawatiran sebagian kalangan bahwa pembebasan tarif akan dimanfaatkan Israel untuk mengekspor produk-produknya ke Indonesia, menurut Al Habbash wajar karena faktanya saat ini Palestina dicaplok Israel.

"Untuk kita pahami kondisi di Palestina memang sulit disebabkan pendudukan Israel yang memberikan dampak pada semua hal di pemerintahan, tapi pemeintah Palestina terus berupaya agar perdagangan menjadi lebih mudah," kata dia.

Al Habbbash pun mengakui bahwa hingga saat ini Palestina lebih mudah untuk impor daripada ekspor, namun pemerintah Palestina akan mencari jalan agar pengusaha Palestina dapat memanfaatkan insentif yang ditawarkan Indonesia tersebut.

Pemerintah Indonesia berencana memberlakukan tarif 0 persen untuk produk minyak zaitun dan kurma Palestina yang akan mulai efektif pada September 2018.

Melalui insentif tersebut, pemerintah memperkirakan impor kurma dari Palestina akan tumbuh sekitar 11,62 persen dalam kurun waktu 1 tahun, bila Palestina dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Di sisi lain, Palestina juga mengharapkan lebih banyak wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Palestina dengan memanfaatkan perjalanan umroh dan haji bagi Muslim, serta ziarah bagi umat Kristen.

"Kami berupaya menguatkan kerja sama antara Palestina dan Indonesia dalam pariwisata, kehadiran lebih banyak turis Indonesia, baik Muslim maupun Kristen, siapa saja, akan menumbuhkan ekonomi rakyat Palestina," kata dia.

Data Kedutaan Besar Palestina di Jakarta menyebutkan sekitar 70 ribu turis Indonesia mengunjungi Al Quds Al Sharif atau Yerusalem pada 2017.

Credit antaranews.com

Rakyat Afghanistan, yang ketakutan, tinggalkan kota Ghazni

Wakil Presiden Afganistan Abdul Rashid Dostum tiba di Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, Afganistan, Minggu (22/7/2018). (REUTERS/Omar Sobhani)

Maidan Shar, Afghanistan (CB) - "Situasi di Kota Ghazni sangat mengerikan; di mana-mana orang menyaksikan kehancuran, pembunuhan, pembakaran, asap dan pemboman," kata seorang Warga Ghazni yang menyelamatkan diri, Abdul Ahmad ,26.

Ahmad --yang ketakutan dan menyelamatkan diri dari perang bersama keluarganya-- berbisik bahwa perang yang berkecamuk di Kota Ghazni telah melahap apa saja selama empat hari belakangan dan mengubah kota itu menjadi kota hantu.

Saat melukiskan kondisi kehidupan di Kota Ghazni, yang terkepung, laki-laki yang putus-asa tersebut mengeluh bahwa situasi bertambah parah dan petempur Taliban yang melancarkan serangan telah mengubah banyak gedung serta bangunan jadi debu.

"Saya telah melihat banyak mayat termasuk personel keamanan dan warga sipil yang tergeletak di rumah sakit Ghazni," kata Ahmad, yang gelisah, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam. Ia bahkan berbisik, "Rumah sakit Ghazni tak memiliki memiliki kemampuan untuk menerima dan memberikan perawatan medis buat orang yang cedera."

Saat berkendaraan menuju Ibu Kota Afghanistan, Kabul, Ahmad bergumam bahwa "orang yang beruntung" dapat menyelamatkan diri dari Kota Ghazni.

Petempur Taliban melancarkan serangan besar terhadap Kota Ghazni, Ibu Kota Provinsi Ghazni --yang memiliki kepentingan strategis dan terletak 125 kilometer di sebelah selatan Kabul pada Jumat pagi (10/8).

Serangan terbesar oleh Taliban sejak faksi santri itu merebut Kota kunduz di Afghanistan Selatan pada September 2015. Mereka menyelinap ke dalam Kota Ghazni dan telah membuat terkejut banyak orang serta melempar warga Ghazni ke dalam dilema.

Pasukan pemerintah, yang sibuk melancarkan serangan balasan, berusaha keras untuk mengusir gerilyawan tersebut dari kota yang dilanda pertempuran dan mengembalikan kondisi normal.

Gerilyawan Taliban, kata Juru Bicara milisi itu Zabihullah Majahid, sepenuhnya menguasai kota yang diporak-porandakan perang tersebut, dan mendesak warga agar mendukung Kekhalifahan, rejim garis keras Taliban --yang diusir pada penghujung 2001.

Perang yang berkecamuk di Kota Ghazni, kata beberapa warga lokal, pejabat dan rekaman video yang disiarkan oleh petempur Taliban di media sosial, telah merenggut banyak nyawa termasuk warga sipil, selain menghancurkan banyak lagi harta pemerintah dan pribadi selama empat hari belakangan.

Menurut warga setempat, pertempuran telah berlangsung terus di banyak bagian utama kota itu, sehingga memaksa banyak warga untuk berlindung di dalam rumah atau menyelamatkan diri dari kota tersebut ke tempat yang lebih aman.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Afghanistan Jenderal Tariq Shah Bahrami, yang berjanji akan mengalahkan petempur Taliban di Kota Ghazni, pada Senin (13/8) mengatakan 194 gerilyawan telah tewas dan pasukan keamanan akan mengalahkan gerilyawan untuk mengubah situasi dalam waktu 24 jam.

"Sejak serangan Taliban terhadap Kota Ghazni pada Jumat, semua jalan menuju kota tersebut telah ditutup dan tak seorang pun dapat menyelamatkan diri dari kota yang terkepung itu," kata seorang lagi warga yang melarikan diri, Azizullah (45), kepada Xinhua.

Saat mencapai Maidan Shahr, Ibu Kota Provinsi Wardak --yang bertetangga dengan Ghazni, Azizullah --yang kelelahan-- mengatakan ia sekarang dapat "menarik nafas lega" sebab ia keluar dari ajang pertempuran.

"Tak ada yang bisa dikomentari selama empat hari belakangan ini kecuali pembunuhan dan penghancuran dan tak ada aksi berani yang telah terlihat untuk mengusir Taliban dari kota itu," kata Azizullah.

Credit antaranews.com

Setidaknya 25 Tewas akibat Bom Bunuh Diri di Kabul

PBB menyebut Kabul sebagai kota paling berbahaya bagi warga sipil karena serangan bom bunuh diri dan kelompok perlawanan. (ReutersMustafa Andaleb)

Jakarta, CB -- Setidaknya 25 orang tewas akibat serangan bom bunuh diri di satu pusat pendidikan di wilayah penduduk minoritas Syiah di Kabul, Afghansitan, Taliban menyangkal bertanggung jawab atas serangan ini.

"Kami mengkonfirmasi serangan ini adalah serangan bom bunuh diri oleh seorang pejalan kaki. Pelaku meledakan diri di dalam pusat pendidikan," ujar juru bicara polisi Kabul Hashmat Stanikzai.

Juru bicara kementerian dalam negeri dan kementerian kesehatan Afhanistan juga membenarkan bahwa 25 orang tewas sementar 35 lainnya luka-luka.

Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan dan Taliban membantah berada di balik aksi serangan ini.

Afghanistan dilanda peningkatan perlawanan berdarah dari kelompok militan baru-baru ini antara lain berupa serangan besar-besaran ke ktoa Ghazni oleh Taliban.

Para pengamat mengatakan serangan ke Ghazni merupakan kemenangan psikologi dan militer atas pemerintah di Kabul. Ini juga membuktikan bahwa kelompok Taliban memiliki kekuatan untuk menyerang kota penting yang strategis ini kapan saja dan bisa mempertahankan serangan selama berhari-hari.

Setidaknya 100 tentara tewas dalam pertempuran di Ghazni sementara laporan-laporan yang belum bisa dikonfirmasi menyebut jumlah warga sipil yang tewas hampir sama banyak.

Pasukan Afghanistan yang dilanda pembunuhan, desersi dan moral rendah, mengalami kekalahan demi kekalahan sejak pasukan tempur NATO pimpinan AS mundur di akhir 2014.

Tetapi justru warga sipil Afghanistan yang paling terkena dampak kekerasan yang terjadi dalam konflik ini terutama di ibu kota Kabul. PBB menyebutkan kota ini sebagai kota paling mengancam nyawa di wilayah negara itu.

Laporan PBB menyebutkan serangan-serangan militan dan pengebom bunuh diri merupakan penyebab utama kematian warga sipil di Afghanistan.

Credit cnnindonesia.com

Rabu, 15 Agustus 2018

Insiden Vela Diyakini Tes Senjata Nuklir Israel di Samudra Hindia

CANBERRA - Para ilmuwan meyakini insiden misterius di Samudra Hindia selatan pada 23 September 1979 adalah tes senjata nuklir secara rahasia oleh Israel. Klaim ini dikuatkan bukti adanya isotop radioaktif pada domba-domba di Australia.

Temuan itu diterbitkan dalam studi baru untuk Science and Global Security. Sekitar 39 tahun silam, ledakan misterius disertai pancaran cahaya terjadi di Samudra Hindia selatan.

Insiden misterius yang terdeteksi satelit Vela 6911 Amerika Serikat (AS) terjadi pada pukul 12.53 GMT. Lokasinya berada di dekat Kepulauan Prince Edward sekitar separuh jalan antara Afrika dan Antartika. Kejadian misterius itu dikenal dengan sebutan "Insiden Vela".

Penasihat untuk Presiden Jimmy Carter saat itu bergegas untuk memberikan briefing kepadanya tentang insiden itu.

Carter dalam momoarnya menulis, para pejabat keamanan AS berspekulasi bahwa peristiwa itu adalah uji coba senjata nuklir Israel yang dilakukan bekerjasama dengan rezim apartheid Afrika Selatan.

Namun, panel pemerintah AS yang bersidang untuk mempelajari masalah ini menghasilkan temuan samar-samar yang meremehkan kemungkinan bahwa insiden itu sebagai ledakan nuklir.

Israel, yang terkenal menutup rapat kepemilikannya atas senjata nuklir, dengan gigih menolak untuk mengonfirmasi atau menyangkal apakah negara itu mengembangkan program senjata nuklir atau tidak.

Sekarang, studi baru oleh Christopher Wright dari Australian Defence Force Academy dan pensiunan ahli fisika nuklir dari Lembaga Pertahanan Swedia Lars-Erik De Geer, menawarkan petunjuk baru.

Para peneliti mengungkap temuan yodium-131 dalam tiroid domba Australia pada bulan Oktober dan November 1979. Tiroid itu dikirim ke AS untuk analisis pada saat itu, tetapi hasilnya tidak pernah dipublikasikan.

"Tingkat isotop akan konsisten dengan mereka yang merumput di jalur potensial kejatuhan radioaktif dari uji coba nuklir rendah 22 September di Samudra Hindia selatan," tulis para ilmuwan dalam laporannya.

Temuan lain berupa analisis pola cuaca yang menunjukkan gejolak kejatuhan dari ledakan nuklir yang berulang di beberapa bagian wilayah Australia.

Selain itu, studi ini menganalisis deskripsi yang tidak diklasifikasikan dari gelombang suara bawah laut yang terdeteksi oleh pos pendengar AS yang berkorelasi dengan flash ganda di dekat Kepulauan Prince Edward, yang tidak berpenghuni kecuali untuk stasiun penelitian pemerintah Afrika Selatan.

Leonard Weiss dalam tulisannya di Bulletin of the Atomic Scientists, menyatakan studi baru menghilangkan hampir semua keraguan bahwa flash itu adalah ledakan nuklir.

"Ini memperkuat analisis sebelumnya yang menyimpulkan bahwa Israel kemungkinan melakukan uji coba nuklir yang melanggar hukum AS dan Perjanjian Larangan Uji Coba Terbatas (Limited Test Ban Treaty)," lanjut Weiss yang merupakan ahli nonproliferasi nuklir.

"Israel adalah satu-satunya negara yang memiliki kemampuan teknis dan motivasi kebijakan untuk melakukan uji klandestin, yang menurut beberapa sumber, adalah yang terakhir dari beberapa (uji coba) dan terdeteksi oleh satelit Vela karena perubahan tiba-tiba dalam tutupan awan," imbuh tulisan Weiss, yang dilansir Selasa (14/8/2018).

Sementara itu, Israel tetap mempertahankan keheningannya pada pertanyaan tentang tes senjata nuklir yang dituduhkan tersebut.

Ditanya apakah Israel bertanggung jawab atas Insiden Vela, Duta Besar Israel untuk Selandia Baru, Itzhak Gerberg, mengatakan kepada New Zealand Herald; "Cukup asumsi konyol yang tidak mengandung air."

Perjanjian Larangan Uji Coba Terbatas mulai berlaku pada tahun 1963 dan melarang ledakan nuklir di atmosfer, di luar angkasa, dan di bawah air. Aturan itu hanya membolehkan uji coba nuklir dilakukan di bawah tanah.

Israel menandatangani perjanjian itu pada tahun 1963 dan meratifikasinya pada tahun 1964.

Credit sindonews.com

Donald Trump Sahkan UU Kenaikan Dana Militer

Donald Trump

Foto: EPA-EFE/NEIL HALL

Dana operasional pertahanan AS mencapai 716 miliar dolar AS.

CB, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) pada Senin (13/8). Undang-undang tersebut mengatur tentang anggaran pertahanan AS senilai 716 miliar dolar AS untuk 2019.

Dalam sebuah upacara di pangakalan militer Fort Drum di New York, Trump menyatakan kegembiraannya atas cepatnya persetujuan NDAA oleh Kongres AS. "Kita akan memperkuat militer kita tidak seperti sebelumnya, dan itulah yang kita lakukan," ujar Trump, dikutip laman Anadolu Agency.

Ia mengatakan dengan anggaran baru untuk 2019, AS akan membuat investasi penting dalam senjata nuklir. NDAA memberikan Pentagon anggaran dasar senilai 638 miliar dolar AS untuk program-program pertahanan yang terkait dengan Departemen Energi. Dana sebesar 69 miliar dolar AS turut disiapkan untuk kemungkinan operasi di luar negeri.

NDAA juga memberi otorisasi kenaikan gaji sebesar 2,6 persen untuk anggota militer AS. Kenaikan tersebut merupakan yang terbesar dalam sepuluh tahun terakhir.

Melalui NDAA, AS juga melarang penjualan jet F-35 Joint Strike Fighter ke Turki. Penjualan baru bisa dilakukan setelah Pentagon merilis laporan tentang hubungan Turki-Amerika dalam 90 hari. Dalam laporan itu, Pentagon diharapkan mencantumkan penilaian partisipasi Turki dalam program F-35 serta memaparkan risiko yang timbul akibat pembelian sistem pertahanan rudal Rusia S-400 oleh Ankara.

Pembelian sistem pertahanan rudal Rusia S-400 sempat membuat hubungan AS dan Turki menegang. Washington menilai, keputusan Turki membeli rudal tersebut dapat membuat hubungan bilateral kedua negara memanas.

Namun Presiden Recep Tayyip Erdogan tak menggubris peringatan AS. Menurutnya, negaranya memiliki hak untuk mencari cara terbaik guna melindungi keamanan nasionalnya. "Transaksi telah ditandatangani (dengan Rusia). Insya Allah kita akan melihat rudal S-400 di negara kita dan mendahului proses produksi bersama," kata Erdogan tahun lalu.

NDAA pun akan memperkuat Komite Investigasi Asing AS (CFIUS). Komite itu bertugas meninjau usulan investasi asing guna mempertimbangkan apakah mereka mengancam keamanan nasional atau tidak.

Terkait hal itu CFIUS akan melakukan kontrol lunak terhadap kontrak AS dengan China ZTE Corp dan Huawei Technologies Co Ltd. Sebelum ditandatangani Trump, anggota parlemen AS memang ingin menggunakan rancangan undang-undang Otorisasi Pertahanan Nasional untuk mengembalikan sanksi keras terhadap ZTE.

Sanksi itu dinilai layak diberikan karena ZTE disebut melakukan pengiriman produk telekomunikasi secara ilegal ke Iran dan Korea Utara (Korut). Namun ketentuan pembatasan dalam NDAA yang diloloskan Kongres lebih lemah dibandingkan yang disusun dalam rancangan undang-undang.

Trump sebelumnya telah memberlakukan larangan bisnis antara perusahaan AS dengan ZTE. Namun larangan tersebut telah dicabut dan ZTE diizinkan kembali melanjutkan bisnisnya di AS.

Kendati demikian, para pemimpin badan intelijen AS telah mengutarakan kekhawatiran terhadap ZTE, Huawei Technologies Co Ltd, dan beberapa perusahaan Cina lainnya. Perusahaan-perusahaan tersebut dinilai cukup bergantung pada Pemerintah Cina. Ketergantungan itu, menurut mereka, meningkatkan risiko spionase.

Huawei, dalam sebuah pernyataan, mengungkapkan keberatannya terhadap pemberlakuan NDAA. "Huawei mendukung tujuan Pemerintah AS untuk keamanan yang lebih baik, tapi penambahan acak itu ke NDAA tidak efektif, salah arah, dan tidak konstitusional," katanya.

"NDAA tidak melakukan apa pun untuk mengidentifikasi risiko keamanan nyata atau meningkatkan keamanan rantai pasokan, dan hanya akan berfungsi untuk menghambat inovasi seraya meningkatkan biaya internet bagi konsumen dan bisnis AS," kata Huawei menambahkan.

Kementerian Perdagangan Cina turut menyuarakan protes terhadap NDAA. "Pihak AS harus secara objektif dan adil memperlakukan investor Cina, dan menghindari CFIUS menjadi penghalang bagi kerja sama investasi antara perusahaan Cina dan AS," katanya pada Selasa (14/8).

Pengesahan NDAA dinilai akan kian memperuncing perselisihan AS dengan Cina. Sebab saat ini kedua negara telah terlibat dalam perang dagang dengan menerapkan tarif masuk cukup tinggi pada produk atau komoditas masing-masing.

Credit republika.co.id

Rusia: Putin Belum Perintahkan untuk Balas Sanksi AS

MOSKOW - Rusia menyatakan, sampai saat ini Presiden Rusia Vladimir Putin belum memberikan perintah untuk membalas sanksi baru yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS) terhadap Moskow.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov menuturkan, Kementerian Luar Negeri Rusia sedang mengupayakan kemungkinan langkah balas dendam atas sanksi itu. Namun, dia menyebut masih terlalu dini untuk mengatakan apa yang mungkin mereka lakukan.

"Ada pengumuman tentang beberapa sanksi baru oleh AS, ada informasi bahwa paket (sanksi) sedang disiapkan atau sudah siap, tetapi belum diperkenalkan dan tentu saja tidak ada informasi yang jelas tentang seperti apa sanksi tersebut," kata Peskov, seperti dilansir Reuters pada Senin (13/8).

AS pada pekan lalu mengumumkan akan memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia setelah Washington memutuskan bahwa Moskow telah menggunakan zat syaraf terhadap mantan agen ganda Rusia, Sergei Skripal dan putrinya, Yulia, di Inggris.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov sebelumnya menyatakan, alasan AS menjatuhkan sanksi baru kepada Rusia benar-benar absurd.

"Saya pikir semua orang yang bahkan sedikit akrab dengan apa yang disebut kasus Skripal, memahami absurditas pernyataan yang termuat dalam dokumen resmi Departemen Luar Negeri; bahwa AS telah menetapkan bahwa Rusia yang bersalah atas insiden Salisbury," kata Lavrov

Credit sindonews.com