CUPUMA

Senin, 04 Juni 2018

Paramedis Cantik Palestina Ditembak Mati Pasukan Israel di Gaza

GAZA - Seorang paramedis perempuan Palestina ditembak mati oleh pasukan Israel di Jalur Gaza pada hari Jumat. Paramedis berparas cantik penolong demonstran yang terluka ini ditembak di Khan Yunis.

Paramedis bernama Razan al-Najjar, 21, telah muncul beberapa kali di tengah-tengah para demonstran Palestina yang terluka oleh tembakan pasukan Israel.

Najjar ditembak mati di tengah-tengah para demonstran yang menggelar aksi Great March Return.

Demo besar-besaran selama beberapa minggu ini menyerukan hak pengembalian para pengungsi Palestina yang terusir dari kota-kota dan desa-desa mereka di tempat yang sekarang menjadi wilayah Israel.

Para pejabat Kementerian Kesehatan Gaza, seperti dikutip Haaretz, Sabtu (2/6/2018), menegaskan bahwa setidaknya 100 warga Palestina terluka selama protes hari Jumat. Mereka terkena tembakan pasukan Israel, termasuk 40 orang di antaranya terkena tembakan peluru tajam.

Angka kematian dan korban luka terus meningkat sejak demo dimulai 30 Maret lalu. Situasi ini tercatat yang terburuk sejak Perang Gaza 2014. Hari terburuk terjadi pada tanggal 14 Mei lalu, ketika 61 orang Palestina tewas dalam bentrokan dengan pasukan Israel. Pada hari itu, para demonstran juga memprotes pembukaan Kedutaan Besar AS di Yerusalem.

Sebelumnya, situasi di Gaza juga memanas setelah kelompok militan dan militer Israel saling serang. Kelompok militan menembakkan puluhan roket dan mortir ke wilayah Israel selatan. Serangan itu melukai sekitar lima orang, termasuk tiga tentara Israel.

Serangan itu dibalas militer Israel dengan membombardir wilayah Gaza. Tel Aviv menyatakan, ada 35 target yang dihancurkan oleh jet-jet tempur.

Credit sindonews.com

Jika Perang dengan Iran, NATO Tidak Akan Bela Israel

BRUSSELS - NATO tidak berkewajiban untuk datang menyelamatkan jika seandainya terjadi perang antara Iran dengan Israel. Hal itu katakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO Jens Stoltenberg.

“Israel adalah mitra kami, tetapi bukan anggota NATO. Jaminan keamanan Pasal 5 tidak berlaku untuk Israel,” terang Stoltenberg kepada majalah Jerman Der Spigel.

Pasal 5 dari perjanjian NATO yang dimaksud Stoltenberg menyatakan bahwa serangan terhadap satu sekutu dianggap sebagai serangan terhadap semua sekutu, tetapi itu tidak berlaku bagi mereka yang ditunjuk hanya sebagai "mitra" aliansi.

Stoltenberg menambahkan bahwa aliansi tidak terlibat dalam upaya perdamaian Timur Tengah, atau dalam konflik di wilayah tersebut.

"Ini bukan tugas kami," ia menekankan seperti dinukil dari Russia Today, Minggu (3/6/2018)..

Meski begitu, tahun lalu, NATO secara resmi bergabung dengan koalisi pimpinan AS melawan teroris IS (Islam Negara, sebelumnya ISIS) di Irak dan Suriah.

Seandainya terjadi perang hipotetis seperti itu, itu juga tetap menjadi pertanyaan terbuka jika Amerika Serikat (AS) mempertahankan sekutu terdekatnya di kawasan itu. Pasalnya Washington dan Tel Aviv tidak memiliki perjanjian pertahanan resmi bersama, meski ada tonggak baru dalam hubungan bilateral yang dicapai ketika AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memindahkan kedutaannya di sana.

"Kita semua sama-sama prihatin dengan program rudal Iran dan kegiatannya yang mengarah ke ketidakstabilan di kawasan itu, misalnya dukungan kelompok teroris," tambah Stoltenberg, mengulangi tuduhan umum yang secara teratur ditujukan kepada Iran, dan atas dasar apa Washington terus memperkenalkan putaran sanksi di Teheran.

Sementara saingan eksistensial Israel dan Iran tidak pernah terlibat dalam konflik militer langsung, mereka terkunci dalam perjuangan politik yang kejam dan dalam konfrontasi proksi. Menjadi kritikus paling vokal dari kesepakatan nuklir internasional 2015 dengan Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sangat berpengaruh dalam meyakinkan Presiden AS Donald Trump untuk secara sepihak mundur dari Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA).

"Kesepakatan Iran terus berlanjut," Stoltenberg mengungkapkan dukungannya, mengingat fakta bahwa AS hanyalah salah satu pihak dalam perjanjian kompleks yang didukung PBB - yang melibatkan Inggris, Rusia, Perancis, China, Jerman dan Uni Eropa - tidak ada yang mendukung gerakan nekat Washington itu.

“Pertanyaannya adalah, bisakah itu bekerja tanpa AS? Dampak dari sanksi AS terhadap perusahaan-perusahaan Eropa akan sangat besar dalam hal apapun,” tanya Stoltenberg.

Credit sindonews.com

Diisukan Meninggal, Pangeran Saudi Mohammed Terima Tamu Presiden

Putra Mahkota, Mohammed Bin Salman bertemu dengan Presiden Yaman Abdrabbo Mansour Hadi. dailymail.co.uk

CB, Jakarta - Pemerintah Arab Saudi merilis video yang menunjukkan Putra Mahkota Pangeran Mohammed Bin Salman sedang menghadiri sebuah pertemuan puncak untuk menanggapi kabar pangeran telah meninggal.
Cuplikan video berdurasi 29 detik itu menunjukkan Pangeran Mohammed sedang menerima Presiden Yaman, Abdrabbo Mansour Hadi di Jeddah untuk membahas krisis Yaman, yang sedang dilanda perang.

Media Daily Mail mengutip Al-Arabiya memberitakan pertemuan Mohammed dan Abdrabbo berlangsung pada Rabu, 30 Mei 2018.

Putra Mahkota, Mohammed Bin Salman bertemu dengan Presiden Yaman Abdrabbo Mansour Hadi. dailymail.co.uk
“Pangeran Mohammed terlihat menyalami Presiden Abdrabbo sambil menepuk-nepuk tangan tamunya itu dengan tangan kirinya,” begitu terlihat pada tayangan video singkat yang dipublikasikan Daily Mail, Kamis, 31 Mei 2018.

Penayangan video ini sekaligus menjawab kabar bahwa Pangeran Mohammed telah meninggal ditembak saat terjadi upaya kudeta pada 21 April 2018. Kabar kudeta ini disebut-sebut terkait dengan penolakan kelompok konservatif atas upaya reformasi yang digelar putra mahkota dan Raja Salman.
Saat ini, seperti dilansir Reuters, Pangeran Mohammed sedang menggelar reformasi besar-besaran di Arab Saudi meliputi politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya. Dengan dukungan raja, Mohammed menggulirkan rencana diversifikasi ekonomi selain minyak bumi, yang selama ini menjadi andalan pendapatan negara. Dia akan membangun kota baru di tepi Laut Merah.
Mohammed juga memimpin upaya antikorupsi dengan menangkap puluhan tokoh politik, bangsawan dan pengusaha konglomerat, yang diduga terlibat dalam praktek korupsi. Mereka diminta menyerahkan 30 aset kekayaannya agar bisa dilepaskan.
Dia juga memelopori industri hiburan dengan menjalin kerja sama dengan perusahaan Disney dari AS untuk memasok film untuk ditonton publik Saudi. Pangeran Saudi, Mohammed, juga mendorong dibukanya bioskop-bioskop baru bekerja sama dengan sejumlah perusahaan bioskop raksasa asal Barat.

Credit tempo.co

Saudi Berkeberatan, Rusia Tetap Jual S-400 ke Qatar

Ini adalah sistem pertahanan udara rudal anti-rudal S-400 buatan Rusia. Sputnik / Igor Zarembo

CB, Kremlin – Pemerintah Rusia bakal tetap menjual sistem pertahanan anti-rudal serangan udara S-400 kepada pemerintah Qatar meskipun pemerintah Arab Saudi berkeberatan.
Wakil Ketua Komite Senat bidang Pertahanan dan Keamanan Rusia, Aleksei Kondratyev, mengatakan Rusia memiliki tujuan sendiri dengan penjualan sistem pertahanan rudal darat ke udara itu.

“Rusia akan melanjutkan sesuai kepentingannya menyuplai S-400 kepada Qatar dan mendapat uang untuk anggaran negara. Posisi pemerintah Arab Saudi tidak ada kaitannya. Rencana Rusia tidak berubah,” kata Kondratyev seperti dilansir media Sputnik dan dikutip Al Jazeera, Ahad, 3 Juni 2018.

Menurut Kondratyev, Arab Saudi memiliki peran dominan di kawasan Timur Tengah. “Namun, Qatar mendapat keuntungan dengan meningkatkan kemampuan militer-nya lewat pembelian system anti-rudal S-400. Sehingga, keberatan Saudi bisa dimaklumi,” kata dia.

Menurut Kondratyev, pemerintah AS juga berkepentingan mencegah penjualan S-400 ini kepada Qatar karena bisa kehilangan pasar senjata regional yang menguntungkan.
Pernyataan politikus Rusia ini muncul setelah sehari sebelumnya, Raja Salman dari Arab Saudi dikabarkan berkirim surat kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Dalam surat itu, Salman mengatakan akan melakukan serangan militer jika Doha melanjutkan pembelian ini. Dia meminta Prancis mendesak Doha agar membatalkan rencana pembelian ini.
Seperti dilansir media Le Monde, Raja Salman merasa khawatir dengan keamanan Saudi jika Doha melanjutkan pembelian senjata ini.
Rencana pembelian S-400 ini, seperti dijelaskan duta besar Qatar untuk Rusia, sudah berada dalam tahapan maju. Ini didului penandatanganan kerja sama pelatihan teknis dan militer antara kedua negara pada Oktober 2017.

Credit tempo.co

Raja Arab Ancam Aksi Militer atas Rencana Sistem Rudal Qatar

Lewat surat kepada Presiden Perancis Emmanuel Macron, Raja Arab Saudi disebut mengungkapkan kekhawatiran atas rencana Qatar membangun sistem pertahanan udara. (REUTERS/Tomohiro Ohsumi)

Jakarta, CB -- Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud, disebutkan mengancam akan melakukan tindakan militer jika Qatar bersikeras tetap memasang sistem pertahanan udara dari Rusia.

Seperti dilansir Reuters, mengutip dari surat kabar Perancis, Le Monde, Salman telah mengirimkan surat kepada Presiden Perancis, Emmanuel Macron, soal hal tersebut.

"Kerajaan akan siap melakukan segala hal yang diperlukan untuk memastikan mengeliminasi sistem pertahanan ini, termasuk aksi militer," demikian kutipan surat Raja Salman kepada Macron yang dilansir Le Monde.

Tak ada kepastian spesifik apakah dalam surat tersebut, Salman pun meminta Macron untuk membantu pencegahan penjualan rudal demi menjamin kedamaianan di wilayah tersebut. Sementara itu, baik dari pemerintahan Perancis maupun kerajaan Arab Saudi belum ada yang merespon soal kutipan surat yang dimuat Le Monde tersebut.

Bukan hanya Arab Saudi, akibat upaya Qatar ingin membangun sistem pertahanan udara itu pun mendapatkan keberatan dari negara-negara di kawasan itu di antaranya Mesir, Bahrain, dan Uni Emirat Arab.

Upaya Qatar untuk membangun sistem pertahanan udara itu sudah berlangsung sejak tahun lalu lewat penandatanganan kesepakatan militer dan kerja sama teknik dengan Rusia. Kemudian, pada awal tahun ini, Duta Besar Qatar di RUsia menyatakan telah ada perbincangan untuk membeli sistem pertahanan udara, rudal S-400 dari Negara Beruang Merah tersebut.

Sistem pertahanan udara, rudal S-400 dari Rusia. (UMNICK via WIkimedia Commons)

Credit cnnindonesia.com

Uni Eropa Siap Kucurkan Dana ke Mesir Rp 180 Triliun

Kepala Delagasi Uni Eropa untuk Mesir, Ivan Surkos [National Erasmus+ Office - Egypt/Facebook]

CB, Jakarta - Eropa siap mengucurkan dana senilai US$ 12,9 miliar atau setara dengan Rp 180 triliun kepada Mesir. Menurut Uni Eropa, negeri piramida itu mitra dagang sangat penting di Mediterania Selatan.
Hal itu disampaikan kepala delegasi Uni Eropa untuk Mesir, Ivan Surkos, pada acara iftar, buka puasa bersama, di Kairo sebagaimana dilaporkan Daily News Egypt.

Uni Eropa Desak Mesir Akhiri Konfrontasi

"Kerja sama yang kuat antara Mesir dan Uni Eropa itu terlihat dari jumlah bantuan yang diberikan mencapai US$ 351 juta atau sekitar Rp 5 triliun dalam bentuk hibah," katanya seperti dikutip Middle East Monitor.
Surkos menjelaskan, Mesir dan Uni Eropa bersepakat melanjutkan kerja sama dalam berbagai bidang, termasuk urusan politik, hak asasi manusia, imigran dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana disepakati tahun lalu hingga 2020.
Mengenai masalah keamanan, Surkos menguraikan, Uni Eropa mendukung langkah Mesir memberantas terorisme dan menekankan pentingnya pendekatan komprehensif yang membahas akar penyebab ekstrimisme.

Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi berbicara dalam acara malam natal koptik yang dipimpin paus Tawadros II di Gereja Ortodoks Koptik Alexandria dan Patriarkh Tahta St. Mark Cathedral, Kairo, 6 Januari 2016. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
Mesir saat ini sedang melakukan operasi militer besar ke kawasan Sinai untuk memberangus gerakan perlawanan bersenjata ISIS.

Sejak berkuasa lima tahun lalu, diawali dengan menggulingkan pemerintahan hasil pemilu demokratis, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi memerintah dengan tangan besi. Negara membiarkan pembunuhan tanpa melalui prosedur hukum, mengilangkan paksa orang dan menutup media yang kritis terhadap pemerintahannya.

Credit tempo.co

Kembali Menjabat Presiden Mesir, Sisi Sumpah Tumpas Teroris

Setelah dilantik kembali menjadi presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi bersumpah untuk menumpas terorisme di negaranya serta memperbaiki perekonomian. (REUTERS/The Egyptian Presidency)

Jakarta, CB -- Abdel Fattah al-Sisi bersumpah untuk menumpas kelompok teroris militan dan memperbaiki perekonomian saat dilantik kembail menjadi Presiden Mesir, Sabtu (2/6).

Setelah dilantik, sebelum memberikan sambutan publik untuk pertama kali, Sisi memimpin mengheningkan cipta selama semenit bagi para rakyat Mesir yang telah tewas demi negaranya. Itu ditujukan Sisi kepada para tentara, polisi, dan warga sipil yang menjadi korban dari serangkaian serangan mematikan militan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Semenanjung Sinai.

"Bersama kita melawan terorisme brutal yang merongrong kesatuan dari tanah air kita," tegas Sisi saat melakuan pidato kenegaraan dalam upacara pelantikan seperti dikutip dari AFP.

"Bersama kita menghadapi tantangan politik, sosial, dan ekonomi, serta efek negatif mereka pada semua sendi-sendi kehidupan," ujar Sisi.

Sejak 9 Februari silam, militer Mesir telah melakukan operasi 'pembersihan' teroris di negara tersebut. Operasi itu telah menewaskan setidaknya sektiar 200 anggota kelompok militan dan 35 tentara.

Sisi yang sebelumnya menjabat sebagai panglima militer sekaligus menteri pertahanan merangsek ke kursi kepemimpinan negara usai menggulingkan presiden sipil, Mohamed Mursi pada Juli 2013 silam. Setelah Mursi terguling, Mesir lalu menggelar pemilu presiden kembali pada 2014.

Sisi pun mundur dari karier militernya guna mengikuti pemilu tersebut, dan berhasil memenanginya dengan perolehan suara mencapai 97 persen.

Kini, Sisi kembali menjadi presiden Mesir untuk periode empat tahun selanjutnya setelah memenangkan suara 97% dalam pemilu pada Maret lalu.

Upacara pelantikan dirinya sebagai presiden diwarnai jet tempur yang terbang membentuk formasi gambar bendera Mesir di langit Kairo, dan helikopter-helikopter militer mengiringi perjalanan Sisi

Credit cnnindonesia.com

Dilantik, Pemimpin Catalonia Serukan Kemerdekaan dari Spanyol

Pemimpin baru Catalonia, Quim Tora, dilantik pada hari ini, Sabtu (2/6). (Reuters/Hannibal Hanschke)

Jakarta, CB -- Pemimpin baru Catalonia, Quim Torra, dilantik pada hari ini, Sabtu (2/6). Ia langsung mendesak untuk bertemu dengan Presiden Pedro Sanchez dan menyerukan kemerdekaan dari Spanyol.

"Pemerintahan ini berkomitmen menuju negara independen dan membentuk republik," ujar Torra disambut teriakan pendukungnya, "Merdeka! Merdeka!"

Melanjutkan pernyataannya, Torra berkata, "Presiden Pedro Sanchez, mari bicara. Mari jawab pertanyaan ini, ambil risiko, Anda dan kami. Kita perlu duduk di meja yang sama dan bernegosiasi, pemerintah ke pemerintah."
Sanchez juga baru dilantik hanya beberapa jam sebelum Torra untuk menggantikan Mariano Rajoy yang digulingkan karena skandal korupsi.

Presiden dari partai sosialis ini memang mengaku ingin berbicara dengan pemerintah Catalonia, tapi menolak referendum kemerdekaan.

Sementara itu, Reuters melaporkan bahwa banyak pengamat meragukan kekuatan pemerintahan Sanchez karena partainya hanya memegang 84 dari 350 kursi anggota parlemen.

Sejumlah analis pun mulai mempertimbangkan kekuatan separatis Catalonia yang kian besar meski sudah dibungkam setelah referendum kemerdekaan tahun lalu.

Sejak Catalonia mendeklarasikan kemerdekaan sepihak melalui referendum pada Oktober lalu, pemerintah pusat Spanyol langsung mencabut hak otonomi dan mengambil alih pemerintahan daerah tersebut.

Carles Puigdemont selaku Presiden Catalonia dan pemimpin referendum kala itu lantas mengasingkan diri ke Jerman.

Madrid kemudian menggelar pemilihan umum untuk membentuk parlemen baru Catalonia. Dalam pemilu pada 21 Desember itu, partai separatis Catalonia kembali mendapatkan suara mayoritas dengan 135 kursi di parlemen.

Spanyol akhirnya mengakui kekuasaan Torra, tapi menolak meratifikasi anggota dewan yang dipilih sang pemimpin karena empat di antaranya menghadapi tuntutan di pengadilan terkait upaya makar.

Pada awal pekan ini, Torra pun menyerahkan daftar nama jajaran pemerintahannya yang baru tanpa menyertakan nama keempat pejabat itu. Akhirnya, Spanyol memberikan lampu hijau dan menyepakati pelantikan pada hari ini.

Credit cnnindonesia.com

Kamis, 31 Mei 2018

Presiden Meksiko dan Trump Saling Serang

Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto batal melakukan kunjungan ke Amerika Serikat [File: Jorge Nunez/EPA]

CB, Jakarta - Masalah pembangunan tembok perbatasan yang memisahkan Meksiko dengan Amerika Serikat masih bergulir. Pada Rabu, 30 Mei 2018, Presiden Meksiko, Enrique Pena Nieto, menyerang balik Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan menyatakan pihaknya tidak sudi membayar sedikit pun biaya membangun tembok perbatasan yang memisahkan kedua negara.
“Kepada Presiden Donald Trump: Tidak, Meksiko tidak akan membayar untuk tembok tersebut. Tidak sekarang dan tidak sampai kapanpun juga, hormat kami, Meksiko,” kata Nieto melalui akun Twitter miliknya pada Rabu, 30 Mei 2018, waktu setempat.

Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto. AP Photo/Wally Santana,Pool

Respon keras Nieto ini untuk merespond pernyataan Presiden Trump dalam sebuah acara kampanye penggalangan dana di Nashville, Tennesse, Selasa, 29 Mei 2018. Saat itu, Trump mengatakan Meksiko wajib membayar pembangunan tembok perbatasan yang memisahkan kedua negara yang saling bertetangga ini.
“Mereka tidak melakukan apa-apa untuk mencegah para pendatang atau imigran masuk melalui Meksiko, Honduras dan negara-negara lainnya. Mereka tidak membantu kami sama sekali,” kata Trump, terkait isu perbatasan dan pendatang atau imigran yang melibatkan dua negara tersebut.
Aksi saling serang pernyataan antara Nieto dengan Trump rupanya bukan pertama kalinya terjadi saat ini. Pada tahun 2016 Nieto pernah melontarkan pernyataan yang sama mengenai isu perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Nieto juga pernah menunda pertemuan bilateral kedua negara pada Februari 2018 setelah Trump mengancam akan memberlakukan pajak impor kepada Meksiko agar mereka membiayai pembangunan tembok perbatasan.
Trump semenjak masa kampanyenya sebagai Presiden Amerika Serikat telah menjanjikan agar Meksiko membayar proyek pembangunan tembok perbatasan kedua negara. Meski demikian, pemerintah Meksiko selalu menolak ajakan Amerika Serikat tersebut.
Pada sisi lainnya, pemerintahan Trump hingga kini belum juga mendapatkan pendanaan yang diperlukan dalam proyek pembangunan tembok perbatasan dengan Meksiko. Sebelumnya pada Maret 2018, Trump menyatakan bahwa mereka mampu membangun tembok perbatasan sepanjang 100 mil serta mengganti pagar-pagar lama perbatasan dengan yang baru.
Diperkirakan, total biaya yang disetujui untuk penggantian pagar-pagar baru perbatasan Meksiko-Amerika Serikat tersebut mencapai US$ 1,6 Miliar atau setara Rp 22,4 Triliun. Saat ini , pembangunan pagar perbatasan hingga sejauh 33 mil sudah disetujui dengan payung hukum berupa Undang-Undang Keamanan Pagar Perbatasan Amerika Serikat 2006.

Credit tempo.co

Presiden Brazil Jawab Dugaan Kudeta

Michel Temer, Presiden Brazil sementara. REUTERS

CB, Jakarta - Presiden Brazil, Michel Temer, membantah spekulasi adanya upaya kudeta serta intervensi militer terhadap pemerintahannya dibalik aksi mogok dan demonstrasi supir truk yang saat ini berlangsung di Brazil.
“Tidak ada peluang bagi keterlibatan militer, yang saya lihat justru penolakan dari Kementerian Pertahanan serta militer terhadap segala bentuk upaya intervensi militer kepada pemerintah,” kata Temer, di sela-sela acara forum investasi di Sao Paolo, Brazil, Selasa, 29 Mei 2018 waktu setempat.

Petugas kepolisian berusaha membubarkan pendukung Dilma Rouseff saat melakukan protes terhadap presiden baru Michel Temer di Sao Paulo, Brasil, 1 September 2016. AP/Andre Penner

Aksi mogok massal para supir truk sudah berlangsung selama sembilan hari dan terjadi di seluruh Brazil. Aksi para supir truk ini dipicu oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM yang dianggap memberatkan mereka. Akibat aksi tersebut, kota-kota besar di Brazil mengalami kelangkaan stok makanan, cadangan bahan bakar serta suplai obat-obatan.
Pernyataan sebagian buruh supir truk yang menyerukan upaya kudeta telah menjadi topik hangat yang diperbincangkan banyak orang di Brazil melalui media sosial. Muncul pula dugaan keinginan kelompok tertentu agar militer ikut berperan dalam banyak demonstrasi anti pemerintah.
Presiden Temer sebetulnya telah berupaya meredam eskalasi demonstrasi dan mogok massal para supir truk dengan mengeluarkan dekrit menurunkan harga BBM pada akhir pekan lalu. Meski demikian, hingga Selasa, 29 Mei 2018, demonstrasi dan blokade jalan masih terjadi di 20 negara bagian di Brazil. Sebanyak 10 pelabuhan udara juga dilaporkan kekurangan suplai bahan bakar sehingga berakibat banyaknya pembatalan jadwal penerbangan.
Dalam jajak pendapat terkini di Brazil, Temer menjadi Presiden Brazil yang kurang populer atau disukai masyarakat dengan kebijakannya sejak negeri ini lepas dari kekuasaan rezim junta militer yang berkuasa dalam kurun 1964 hingga 1985. Temer sampai sekarang juga masih dalam menjalani pemeriksaan pihak berwenang sehubungan dengan tuduhan korupsi.
Pada tahun lalu, Temer harus menghadapi dua tuduhan hukum terkait dengan kasus korupsi namun masih bisa bertahan. Menjelang pemilihan umum yang akan berlangsung pada Oktober serta jajak pendapat masyarakat dengan tingkat ketidakpuasan publik yang tinggi, Temer dinilai sebagian pihak akan sulit mendapatkan dukungan dari Parlemen Brazil untuk bertahan dari tuntutan hukum yang dibebankan kepadanya.

Credit tempo.co

Laporan Rahasia Ungkap Infiltrasi Cina di Politik Australia

Bendera Cina di luar gedung Parliament House (parlemen) di Canberra, Australia.

Foto: ABC

Partai Komunis Cina berusaha memengaruhi partai politik utama di Australia

CB, CANBERRA -- Laporan hasil penyelidikan Pemerintah Australia yang diketagorikan "sangat rahasia" telah memicu kekhawatiran. Pasalnya diketahui adanya upaya Pemerintah Cina memengaruhi partai politik di Australia selama dekade terakhir.

Satu sumber intelijen menjelaskan kepada ABC, infiltrasi yang dilakukan Cina terjadi di setiap tingkatan Pemerintahan Australia, mulai federal hingga pemerintahan daerah. Penyelidikan mengenai campur tangan asing di Australia ini diminta oleh Perdana Menteri Malcolm Turnbull pada 2016.

Tahun lalu dia telah mengindikasikan temuan laporan tersebut. "Sistem kita secara keseluruhan belum bisa memahami bagaimana sifat dan besarnya ancaman itu," katanya.

Tapi PM Turnbull kepada Parlemen mengatakan tidak bisa memberikan rincian luas mengenai isi laporan itu. "Temuan-temuan dalam laporan itu perlu dirahasiakan," ujarnya.

Beberapa detail isi laporan sekarang muncul. Stasiun TV Nine News misalnya melaporkan dokumen tersebut mencantumkan Cina sebagai negara yang paling dikhawatirkan. Disebutkan pula bahwa Partai Komunis Cina berusaha mempengaruhi partai politik utama di Australia selama dekade terakhir.

Salah satu pembuat laporan bernama John Garnaut, mantan penasehat PM Turnbull, tidak bersedia berkomentar mengenai rincian penyelidikan. Namun sebelumnya dia memperingatkan pengaruh Cina di Australia.

"Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping yang tanpa kompromi, aktivitas Cina begitu terang-terangan dan agresif sehingga kita tidak lagi bisa mengabaikannya," katanya di depan Komite Angkatan Bersenjata DPR AS pada Maret lalu.

Laporan sangat rahasia ini menjadi pendorong utama diajukannya UU Interferensi Asing yang ke Parlemen tahun lalu. Seorang yang terlibat dalam proses ini menggambarkannya sebagai "saling mengejar" namun menambahkan bahwa Australia berada terdepan dan mengharapkan agar negara lain mengikutinya.

Pada pekan lalu Duncan Lewis, Direktur Jenderal ASIO (badan intelijen Australia) kembali menggambarkan skala aktivitas intelijen asing di negara ini sebagai "belum pernah terjadi sebelumnya". "Para aktor asing secara terselubung berusaha mempengaruhi dan membentuk pandangan warga masyarakat Australia, media Australia, pejabat pemerintahan Australia," katanya.

John Garnaut dan Bob Carr menjadi sorotan

Pengaruh Beijing dalam politik di Australia kembali memicu kritikan karena pertanyaan yang diajukan tentang riwayat kerja John Garnaut. ABC mendapatkan informasi bahwa mantan Menteri Luar Bob Carr, meminta Senator Kristina Keneally dari Partai Buruh, untuk mengajukan pertanyaan tentang Garnaut dalam rapat di Senat.

Sebuah sumber mengatakan Bob Carr, yang kini memimpin Australia China Relations Institute, memiliki "kebiasaan menulis pertanyaan" dan terkenal melakukan hal itu. Dikatakan bahwa Carr menyarankan Senator Keneally bertanya tentang status pekerjaan Garnaut saat ini. Namun justru Senator Kimberly Kitching dari Partai Buruh yang membacakan pertanyaan itu pekan lalu.

Kepada ABC Carr dengan tegas membantah telah menyusun pertanyaan yang akan ditanyakan "salah satu dari dua senator Partai Buruh". ABC mengetahui bahwa Senator Kitching agak kecewa karena dia tidak diberitahu asal-usul pertanyaan itu.

"Apakah kantor Perdana Menteri mengontrak Garnaut sebagai konsultan, penasihat atau penulis pidato sejak Juni 2017?" tanyanya kepada para pejabat pemerintah dalam rapat di Senat.

"Kami tentu saja memiliki kontrak dengan John Garnaut. Kontrak dengan departemen sebagai penulis pidato," jelas Stephanie Foster dari Departemen Kantor Perdana Menteri dan Kabinet.

Carr, yang sebelumnya menuduh Pemerintah anti-Cina, menanggapi hal ini dengan menyebutkan bahwa jawaban tersebut menunjukkan kurangnya transparansi dalam pengaturan staf Perdana Menteri. "Garnaut berhak terlibat aktif dalam perdebatan tentang Cina di Australia. Namun seharusnya dia tidak melakukan kampanyenya di saat menerima gaji dari Perdana Menteri," kata pernyataan itu.

Credit republika.co.id/www.abc.net.au

AS Klaim Serangan Roket Membunuh 50 Komandan Taliban Afghanistan

KABUL - Militer Amerika Serikat (AS) mengklaim 50 lebih komandan senior Taliban Afghanistan terbunuh dalam serangan roket. Puluhan pentolan Taliban itu diserang saat sedang melakukan pertemuan di wilayah Helmand, 24 Mei lalu.

Juru bicara militer AS di Afghanistan Letnan Kolonel Martin O'Donnell pada hari Rabu (30/5/2018), mengatakan pertemuan kelompok Taliban itu melibatkan para komandan dari sejumlah provinsi di Afghanistan termasuk Provinsi Farah.

"Kami pikir pertemuan itu untuk merencanakan langkah selanjutnya," kata O`Donnell. Menurutnya, serangan oleh sistem roket artileri akan mengganggu operasi Taliban untuk sementara.

Dia mengatakan serangan di salah satu jantung dari pemberontakan Taliban merupakan pukulan penting bagi para pemberontak tersebut. "Ini pasti serangan yang penting," ujarnya, yang dikutip dari Reuters, Kamis (31/5/2018).

O'Donnell menambahkan, selain puluhan komandan senior, operasi militer dalam 10 hari terakhir di bulan ini juga menewaskan para komandan Taliban lain dengan level yang lebih rendah.

Sementara itu, kelompok Taliban menepis laporan dari militer Amerika tersebut. Menurut kelompok tersebut, klaim militer AS hanya propaganda.

Versi kelompok tersebut, serangan roket menghantam dua rumah warga sipil di Musa Qala. Serangan itu menewaskan lima warga sipil dan melukai tiga lainnya. "Ini adalah daerah pemukiman sipil, yang tidak ada hubungannya dengan Taliban," kata juru bicara Taliban, Qari Yousaf Ahmadi, dalam sebuah pernyataan.

Di provinsi utara Takhar, kelompok milisi bersenjata itu bertempur dengan pasukan polisi di Distrik Dasht-e Qala. Juru bicara polisi setempat, Khalil Aseer, pertempuran sengit terus berlangsung.

Di Loghar, Taliban mengklaim serangan terhadap sebuah kantor polisi di ibu kota provinsi, Pul-e Alam, menewaskan tiga polisi dan melukai 12 orang, di antaranya empat polisi dan delapan warga sipil.

Credit sindonews.com

Menlu AS Bertemu dengan Tangan Kanan Kim Jong-un

NEW YORK - Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo akan bertemu dengan tangan kanan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un, Kim Yong-chol di New York. Pertemuan ini untuk membicarakan persiapan konferensi tingkat tinggi (KTT) antara Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un.

Dialog antara kedua belah pihak dimulai dengan pertemuan makan malam yang diadakan di sebuah gedung apartemen dekat markas besar PBB pada pukul 07.00 malam waktu setempat, menjelang pembicaraan lebih lanjut untuk menyelesaikan perencanaan pertemuan puncak 12 Juni yang dirancang untuk mengakhiri kebuntuan nuklir yang dulu mengancam akan menjatuhkan semenanjung Korea kembali peperangan.

Mike Pompeo, yang tiba di tempat pertama, didampingi oleh Andrew Kim, kepala bidang Korea di CIA. Kim Yong-chol tiba beberapa menit kemudian dan juga ditemani oleh seorang pembantu.

Tidak ada pihak yang berbicara kepada pers jelang jamuan makan malam itu. Namun sebuah tweet Pompeo sebelum pertemuan tersebut secara khusus menggambarkan pertemuan Trump-Kim sebagai "potensi pertemuan puncak".

"Menantikan pertemuan dengan Kim Yong Chol di New York untuk mendiskusikan potensi KTT @Potus dengan Pemimpin Kim. Kami berkomitmen terhadap denuklirisasi menyeluruh Semenanjung Korea yang lengkap, dapat diverifikasi, dan dapat dibalikkan," tulis Pompeo seperti dikutip dari Channel News Asia, Kamis (31/5/2018).

Utusan AS dan Korut juga telah bertemu di Panmunjom di zona demiliterisasi antara Korut dan Korea Selatan (Korsel). Selain itu tim pendahuluan AS telah berada di Singapura untuk membuat pengaturan logistik untuk pertemuan yang direncanakan dengan cepat.

"Sejauh ini pembacaan dari pertemuan ini positif dan kami akan terus bergerak maju dengan mereka," kata juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders, membenarkan rencana itu masih menunggu para pemimpin untuk bertemu di Singapura pada 12 Juni.

Tetapi dengan 13 hari tersisa, pembicaraan antara Jenderal Kim dan Pompeo, mantan kepala CIA yang memelopori putaran pertemuan tatap muka terbaru, tampaknya menegaskan bahwa proses mendapatkan dua pemimpin yang tak terduga ke meja sekarang berada di jalurnya.

"Seperti yang dikatakan presiden, jika itu terjadi, kita pasti akan siap," kata Sanders.

Awal bulan ini, Trump tiba-tiba tetapi hanya secara singkat, mengumumkan pembatalan KTT setelah Korut mengeluarkan teguran tajam dari apa yang dianggap sebagai bahasa yang mengancam bagi pihak AS. Pihak AS pun memperingatkan pembicaraan dapat ditunda jika Kim tidak serius tentang perlucutan senjata.

Namun KTT itu tampaknya semakin bergerak ke arah menjadi nyata, di tengah hiruk-pikuk kegiatan diplomatik internasional.
Pada hari Minggu, negosiator AS, yang dipimpin oleh duta besar Washington untuk Filipina Sung Kim mulai bertemu dengan rekan Korut mereka di desa gencatan senjata Panmunjom yang membagi dua Korea.

"Mereka berencana untuk mengadakan pertemuan tambahan minggu ini," kata Sanders.

Kim Yong-chol adalah pejabat senior Korut yang menginjakkan kakinya di tanah AS sejak Wakil Marsekal Jo Myong-rok bertemu dengan presiden Bill Clinton pada tahun 2000.

Jenderal tersebut telah memainkan peran penting dalam putaran diplomasi baru-baru ini yang bertujuan untuk mengakhiri kebuntuan nuklir di semenanjung Korea.

Ia duduk di sebelah putri Trump, Ivanka, yang juga pembantu Gedung Putih, selama upacara penutupan Olimpiade Musim Dingin di Korsel pada Februari lalu, peristiwa yang dilihat sebagai titik balik dalam krisis nuklir.

Ia juga menemani Kim Jong-un pada dua perjalanannya ke China untuk bertemu Presiden Xi Jinping, dan mengadakan pembicaraan dengan Pompeo ketika dia melakukan perjalanan ke Pyongyang.

Credit sindonews.com

Laporan Terbaru CIA Sebut Korut Tolak Denuklirisasi

WASHINGTON - Sebuah penilaian dari badan intelijen Amerika Serikat (AS), CIA, menyimpulkan bahwa Korea Utara (Korut) tidak berniat menyerahkan senjata nuklirnya dalam waktu dekat. Temuan ini bertentang dengan pernyataan terbaru Presiden Donald Trump bahwa Pyongyang bermaksud untuk melakukannya di masa depan.

"Semua orang tahu mereka tidak akan melakukan denuklirisasi," kata seorang pejabat intelijen yang membaca laporan itu, yang diedarkan awal bulan ini, beberapa hari sebelum Trump membatalkan pertemuan yang semula dijadwalkan seperti dikutip dari NBC News, Rabu (30/5/2018).

Laporan ini mencakup pertimbangan kemungkinan konsesi yang mungkin ditawarkan Korut untuk menunjukkan niat baik. Satu opsi yang dilaporkan bakal ditawarkan Kim adalah membuka waralaba hamburger di Pyongyang sebagai isyarat niat baik.

Trump selama ini dikenal sebagai seorang pecinta makanan cepat saji. Ia bahkan pernah berucap, selama kampanye presiden, ingin berbicara tentang burger dengan pemimpin Korut sambil membahas tentang nuklir.

Sementara terkait nuklir, analisis menunjukkan bahwa tujuan langsung yang lebih realistis bagi Kim adalah melihat kembali kemajuan yang dicapai oleh program senjata nuklir negara itu baru-baru ini, kata para pejabat.

"Jika Korea Utara tidak setuju dalam pernyataan bersama yang menjabarkan denuklirisasi - yaitu, menyingkirkan senjata nuklir mereka, setelah mereka dikendalikan oleh elemen internasional - maka saya tidak berpikir kita akan pergi sangat jauh," kata Chris Hill, mantan duta besar untuk Korea Selatan (Korsel).

Laporan ini muncul setelah seorang ahli nuklir terkemuka berpendapat bahwa proses perlucutan senjata milik Korut akan memakan waktu selama 15 tahun. Hal itu disebabkan karena sifat meluas program nuklir.

Laporan CIA juga menjabarkan serangkaian insentif yang dapat ditawarkan AS dan Korsel kepada Korut untuk melucuti senjata, termasuk infrastruktur dan bantuan pertanian.

"Ini pada dasarnya adalah beberapa analis yang sangat cerdas yang menawarkan tebakan terbaik mereka," kata seorang pejabat intelijen.

Laporan tersebut juga menilai Kim Jong-un mungkin akan menawarkan investasi terbatas kepada AS di Korut, khususnya di bidang infrastruktur.

"AS dan Korsel kemungkinan akan fokus pada pengiriman makanan - mungkin melalui PBB - dan pembangunan pertanian lainnya," kata laporan itu.

AS juga dapat menawarkan insentif ekonomi, termasuk bantuan sanksi.

Laporan itu mengatakan para pejabat Korut dalam pembicaraan awal tidak akan menuntut AS menarik semua pasukannya dari Korsel, dan mereka tidak diharapkan untuk melakukannya dalam KTT awal.

Laporan itu juga mengatakan bahwa Presiden Korsel Moon Jae-in merasa yakin dia menikmati hubungan yang kuat dengan Kim Jong-un. Korsel pun sedang mempertimbangkan deklarasi resmi untuk mengakhiri perang antara kedua negara.

Terkait laporan itu, CIA dan Gedung Putih menolak untuk berkomentar.

Seorang mantan pejabat senior yang telah diberi pengarahan tentang pendekatan AS ke Korut mengakui bahwa badan-badan intelijen AS tidak percaya Kim akan pernah membuang semua senjata nuklirnya.

"Aku selalu bertanya-tanya: Bagaimana cara pemerintah menata lingkaran itu?" kata mantan pejabat itu.

Pertanyaan besar yang masuk ke negosiasi, kata pejabat itu, adalah bagaimana Gedung Putih akan menghadapi keengganan Korut untuk denuklirisasi sambil mempertahankan garis publik Trump yang membutuhkan langkah seperti itu.

Trump tampaknya mengakui dilema itu dalam sambutannya pekan lalu di mana dia mengatakan Korut mungkin tidak harus segera denuklirisasi dan bahwa program nuklirnya dapat dihapus selama jangka waktu tertentu.

AS juga telah memutuskan untuk menjatuhkan tuntutan hak asasi manusia sebagai bagian dari perundingan, menurut seorang pejabat dan mantan pejabat. Ini adalah langkah yang sangat signifikan ketika berurusan dengan negara yang AS percaya menahan antara 80.000 dan 120.000 tahanan di kamp-kamp kotor.

Mantan pejabat itu mengatakan bahwa pendekatan AS terhadap Korut dipecah menjadi beberapa fase, yang masing-masing akan membawa gerakan bantuan dan sanksi yang sesuai.

Pertama, pemerintahan Trump ingin Korut mendeklarasikan semua rincian program nuklirnya, membuang bahan fisil dan menutup beberapa situs.

AS akan menekan untuk inspeksi internasional dan penghapusan senjata nuklir secara bertahap. Pihak AS ingin semua tetapi menghilangkan bahan fisil di Korea Utara.

Pertanyaan terbuka, kata mantan pejabat, adalah bagaimana dan apakah akan menekan Kim untuk mempertanggungjawabkan dan melepaskan senjata kimia dan biologisnya. Setelah Trump mengkritik kesepakatan nuklir Iran karena gagal memperhitungkan program rudal Iran, akan sulit baginya untuk mencapai kesepakatan nuklir dengan Korut yang mengabaikan senjata pemusnah massal lainnya.

Credit sindonews.com

AS Ubah Nama Komando Pasifik di Tengah Ketegangan dengan China

HAWAII - Amerika Serikat (AS) mengumumkan akan mengubah nama komando yang bertanggung jawab atas operasi militer di Asia. Tindakan ini dilakukan di tengah ketegangan yang meningkat dengan China terkait militerisasi Laut China Selatan.

Menteri Pertahanan AS James Mattis mengatakan Komando Pasifik AS mulai sekarang akan disebut Indo Pasifik AS. Hal itu diungkapkannya pada upacara pergantian komando di Hawaii, markas komando berada.

"Sebagai pengakuan atas meningkatnya konektivitas dari Samudera Hindia dan Pasifik hari ini kami mengganti nama Komando Pasifik AS menjadi Komando Indo-Pasifik AS," kata Mattis.

"Ini adalah komando tempur utama kami, yang berjaga-jaga dan secara intim terlibat dengan lebih dari setengah permukaan bumi dan populasi yang beragam, dari Hollywood, ke Bollywood, dari beruang kutub ke penguin," tutur Mattis tentang komando seperti dikutip dari CNN, Kamis (31/5/2018).

Laksamana Harry Harris, yang mengawasi operasi militer AS di wilayah itu hingga Rabu, telah diangkat oleh Presiden Donald Trump sebagai duta besar AS untuk Korea Selatan (Korsel). Sebagai gantinya adalah Laksaman Phillip Davidson yang akan memimpin Komando Indo-Pasifik, mengawasi sekitar 375 ribu personel militer dan sipil AS.

Para pejabat AS mengatakan perubahan nama dimaksudkan untuk lebih mencerminkan daerah tanggung jawab komando, yang meliputi 36 negara serta Samudra Pasifik dan Hindia.

Perubahan nama ini terjadi setelah serangkaian aksi militer China dan AS yang meningkatkan ketegangan di Laut Cina Selatan. AS dan mayoritas komunitas internasional menolak klaim kepemilikan Laut China Selatan Beijing.

Dalam beberapa bulan terakhir para pejabat AS telah mengatakan bahwa militer China telah mengerahkan rudal anti-kapal, sistem rudal permukaan-ke-udara, dan jammers elektronik untuk memperebutkan fitur di wilayah Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan.

China juga baru-baru ini mendaratkan pesawat pembom H-6K berkekuatan nuklir di Woody Island untuk pertama kalinya.

Tidak lama berselang, dua kapal Angkatan Laut AS melewati beberapa pulau yang disengketakan di Laut China Selatan, termasuk Pulau Woody di mana pembom Cina itu mendarat, sebuah langkah yang menyebabkan kemarahan Beijing. AS menyatakan apa yang dilakukannya dalam rangka operasi kebebasan navigasi.

Credit sindonews.com

Filipina Siap Perang Jika Tentara Dilukai di LCS

Ilustrasi militer Laut China Selatan. (REUTERS/Stringer)

Jakarta, CB -- Filipina menyatakan siap berperang jika personel militer negara itu dilukai di wilayah Laut China Selatan yang dipersengketakan.

Pernyataan Penasehat Keamanan Nasional Filipina Hermogenes Esperon ini dikeluarkan untuk menjawab kritik bahwa pemerintah Presiden Rodrigo Duterte bersikap lunak terhadap China dan membiarkan negara itu mempersenjatai Laut China Selatan.

Esperon mengatakan Filipina akan terus mencoba menempuh jalan perundingan untuk mengendorkan ketegangan, tapi opsi perang tetap ada sebagai jalan terakhir jika militer negara itu dipancing atau diserang.

"Presiden mengatakan jika tentara dilukai, itu adalah garis batas merah baginya," kata Esperon seperti dikutip kantor berita Reuters.

Presiden Duterte dikritik karena tidak mengusik Beijing setelah muncul kabar China menempatkan sistem rudal di pulau buatan di perairan yang sibuk dengan lalu lintas kapal, termasuk di dalam Zona Ekonomi Ekslusif Filipina.

Kubu oposisi politik marah karena pemerintah tidak mengajukan protes diplomatik, namun Duterte yang tidak seperti presiden pendahulunya memiliki hubungan erat dengan Beijing karena mensasar investasi dari negara itu. Dia sering menyatakan negara itu tidak bisa berperang dengan China yang jauh lebih kuat.

Pernyataan Esperon ini senada dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Alan Peter Cayetano bahwa Duterte telah memberi tahu China negaranya menolak pembangunan tanpa izin atau pengambilan sumber daya alam di wilayah yang juga diakui oleh Filipina.

China mengklaim sebagian besar wilaya Laut China selatan yang setiap tahun dilalui oleh kapal barang dengan nilai US$3 triliun.

China telah membangun benteng di pulau reklamasi buatannya dengan alasan negara itu berhak untuk melindungi diri.

Minggu lalu, Filipina mengemukakan "keprihatinan serius" terkait kehadiran pesawat pengebom China di wilayah perairan yang dipersengketakan, namun tidak memberi pernyataan atas pengerahan sistem rudal di sana.

Credit cnnindonesia.com

Duterte Siap Perang Pertahankan SDA Laut China Selatan

Presiden Rodrigo Duterte disebut siap berperang demi mempertahankan sumber daya Filipina di daerah sengketa Laut China Selatan. (Reuters/Romeo Ranoco)

Jakarta, CB -- Presiden Rodrigo Duterte siap berperang demi mempertahankan sumber daya Filipina di wilayah sengketa Laut China Selatan.

Pernyataan ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Luar Negeri Filipina, Alan Peter Cayetano, saat menghadiri upacara di kementeriannya pada Senin (28/5).

"Presiden sudah mengatakannya. Jika ada yang mengambil sumber daya alam di Laut Filipina Barat, Laut China Selatan, ia akan berperang. Ia mengatakan, 'Apa yang terjadi, terjadilah,' Dia siap berperang," ujar Cayetano sebagaimana dikutip CNN.

Cayetano melontarkan pernyataan ini di tengah peningkatan ketegangan setelah China dilaporkan mengerahkan pesawat pengebom nuklir ke pulau buatan mereka di LCS.

Ia pun menekankan bahwa Filipina sudah mengirimkan nota protes atas pengerahan pesawat China tersebut. Cayetano menegaskan bahwa negaranya akan mengambil langkah diplomatik di saat yang tepat.

Pernyataan ini dilontarkan di tengah kritik publik atas sikap lunak Filipina terhadap China terkait sengketa LCS, terutama setelah Duterte menjabat.

Sejak Duterte dilantik pada dua tahun lalu, Filipina memang mulai merapat ke China, menjauh dari sekutu lamanya, Amerika Serikat.

Pada April lalu, Duterte bahkan secara terbuka mendeklarasikan ia "mencintai" Presiden China, Xi Jinping.

Tak lama sebelum itu, Cayetano dan Menlu China, Wang Yi, bahkan membahas kemungkinan menggelar eksplorasi minyak dan gas bersama di Laut China Selatan.

Pergerakan ini menimbulkan kekhawatiran di tengah konflik sengketa yang belum terselesaikan antara China dan sejumlah negara di kawasan, seperti Vietnam, Brunei, dan Malaysia.

Filipina sendiri sebenarnya masih memiliki sengketa dengan China di LCS. Di bawah pemerintahan sebelumnya, Filipina sangat tegas menentang klaim China atas 90 persen wilayah perairan yang kaya sumber daya tersebut.

Kala Presiden Benigno Aquino menjabat, Filipina bahkan mengajukan tuntutan yang mempertanyakan keabsahan klaim China ke Pengadilan Arbitrase Tetap (PAC).

PAC kemudian menyatakan klaim China di LCS tidak sah pada 2016, saat pemerintahan baru saja bergulir ke tangan Duterte.

Duterte mengatakan bahwa ia lebih memilih kesepakatan "kepemilikian bersama" atas wilayah sengketa itu ketimbang mengorbankan tentara Filipina dalam perang dengan China.

Credit cnnindonesia.com

Malaysia Berencana Bangun Pulau di Selat Singapura

Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengatakan bahwa Malaysia berencana membangun pulau di Middle Rocks, wilayah di Selat Singapura yang pernah disengketakan. (Reuters/Stringer)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengatakan bahwa Malaysia berencana membangun pulau di Middle Rocks, wilayah di Selat Singapura yang pernah disengketakan.

"Kami berniat memperbesat Middle Rocks agar kami dapat membangun pulau kecil untuk kami," ujar Mahathir sebagaimana dikutip Reuters, Rabu (29/5).

Mahathir mengatakan bahwa negaranya sudah membangun sejumlah struktur di Middle Rocks setelah Mahkamah Internasional (ICJ) menyerahan kepemilikan wilayah itu kepada Malaysia tahun 2008 lalu.

Dalam putusan tersebut, ICJ menyatakan bahwa wilayah Pedra Branca yang terletak di dekat Middle Rocks adalah daerah kedaulatan Singapura.

Sebelumnya, Malaysia mengajukan banding atas putusan tersebut demi merebut Pedra Branca dari Singapura. Namun kini, Mahathir mengatakan bakal mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.

Tak lama setelah itu, Kementerian Luar Negeri Singapura merilis pernyataan bahwa mereka sudah mendapatkan pemberitahuan dari ICJ bahwa Malaysia menghentikan permohonan pertimbangan kembali tersebut.

Hubungan kedua negara kerap diselubungi kontroversi karena Singapura pada awalnya merupakan bagian dari Malaysia yang memisahkan diri pada 1965.

Masa paling dingin dalam hubungan kedua negara terjadi saat Mahathir memerintah pada 1981 hingga 2003. Tak lama setelah Mahathir kembali terpilih dalam pemilu awal Mei lalu, Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, langsung berkunjung ke Malaysia.

Namun kemudian, Mahathir membatalkan proyek kereta cepat Malaysia-Singapura karena dianggap tidak menguntungkan negaranya.

Credit cnnindonesia.com

Pelajari Tomahawk AS, Rusia Siapkan Sistem Perang Elektronik Baru

MOSKOW - Rusia akan mengembangkan sistem peperangan elektronik baru setelah mempelajari rudal Tomahawak Amerika Serikat (AS). Sistem ini akan dikembangkan dalam tiga tahun.

Militer Suriah menemukan dua rudal Tomahawk yang tidak meledak setelah serangan rudal besar-besaran terhadap Suriah oleh AS, Inggris dan Prancis pada 14 April lalu. Rudal-rudal tersebut kemudian diserahkan kepada Rusia.

"Atas dasar pengalaman ini (serangan rudal oleh koalisi Barat di Suriah), tugas-tugas teknis untuk pekerjaan baru sedang dipersiapkan sekarang," ujar penasihat untuk wakil direktur jenderal pertama KRET Rusia Vladimir Mikheev.

"Mereka akan mempertimbangkan semua informasi yang diperoleh untuk membantu kami membangun prototipe sistem peperangan elektronik baru," sambung Mikheev seperti dikutip dari Sputnik, Selasa (29/5/2018).

KRET (Concern Radio-Electronic Technologies) adalah sebuah perusahaan induk di dalam kelompok usaha Rostec milik negara Rusia yang mengembangkan dan memproduksi peralatan radio elektronik, identifikasi negara, penerbangan dan radio elektronik, serta berbagai produk sipil.

"Memiliki rudal ini di tangan, kita dapat dengan jelas memahami saluran komunikasi, informasi dan kontrol, navigasi dan jangkauan yang ditemukannya. Dan mengetahui semua parameter ini, kita akan dapat lebih efektif melawan rudal jelajah ini di semua tahap penyebaran mereka dalam pertempuran," tegasnya.

Berbicara tentang kerangka waktu untuk pengembangan sistem baru, Mikheev mencatat bahwa sesuai dengan persyaratan negara sebagai pelanggan, siklus pengembangan penuh pada sistem peperangan elektronik membutuhkan waktu sekitar 2-3 tahun dan prototipe ini tidak akan menjadi pengecualian.

Credit sindonews.com

Pentagon Sebut Rudal Hipersonik Rusia dan China Ancaman Menyeramkan

LONDON - Kepala kebijakan nuklir Pentagon memperingatkan bahwa rudal hipersonik dari Rusia dan China merupakan ancaman menyeramkan di depan mata Amerika Serikat (AS). Senjata itu dianggap bisa memengaruhi Washington menjadi lebih buruk.

Direktur Kebijakan Nuklir Kantor Kementerian Pertahanan AS, Brad Clark, mengatakan bahwa meningkatnya kecanggihan rudal yang dimiliki oleh negara-negara bersenjata nuklir yang bermusuhan merupakan penyebab kekhawatiran di Washington.

Menurut Clarck, Pentagon khawatir tentang rudal jelajah komputer dan rudal hipersonik yang dapat mencapai kecepatan Mach 5 atau 3.500 mph.

Kekhawatiran Clark disampaikan saat dia membahas pendekatan administrasi Trump untuk pertahanan rudal di dalam dan di luar negeri dalam RUSI Missile Defence Conference di London, Rabu (30/5/2018).

Departemen Pertahanan AS diperkirakan akan merilis Ballistic Missile Defence Review (BMDR) akhir tahun ini. Dokumen itu diharapkan akan menguraikan rencana Trump untuk postur pertahanan rudal di daratan AS dan di seluruh dunia.

"BMRD masih kosong, dan akan dikeluarkan ketika dikeluarkan," kata Clark kepada audiensi akademisi dan pembuat kebijakan, yang dilansir Daily Star.

Menurut Clark, sejak 2010—tahun perilisan BMDR selama masa pemerintahan Barack Obama sebagai Presiden AS—ancaman rudal yang dihadapi AS telah memburuk. "Seiring waktu, hal-hal yang kami khawatirkan pada tahun 2010 memburuk," ujarnya.

"Kami tidak dapat mencapai dialog yang berarti dengan Rusia atau China," kata Clark.

"Kedua kapasitas dalam hal jumlah rudal dan kemampuan rudal, tidak hanya sekarang tetapi melihat ke masa depan, yang memengaruhi Amerika Serikat menjadi memburuk," imbuh Clark.

"Pemerintahan Obama memang beradaptasi dengan perubahan tersebut dengan mempromosikan peningkatan kemampuan regional. Jadi dari situlah administrasi Trump masuk."

Clark menyatakan AS telah difokuskan pada pertahanan rudal regional dengan perhatian khusus terhadap negara-negara "jahat", yaitu Iran dan Korea Utara, yang rudal balistik antarbenua (ICMB) dianggap mampu mencapai daratan AS.

Meskipun ada jaminan dari Washington, penyebaran sistem rudal AS ke negara-negara sekutu, termasuk Korea Selatan, Jepang dan Polandia, dilihat sebagai upaya untuk mengganggu keseimbangan strategis oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

Credit sindonews.com