Kapal Induk 'Lady Lex' AS yang Tenggelam saat PD II Ditemukan

Kapal induk ikonik 'Lady Lex' AS yang ditenggelamkan Jepang 76 tahun silam telah ditemukan. Foto/REUTERS

SYDNEY - Bangkai kapal induk ikonik Amerika Serikat (AS), USS Lexington, yang ditenggelamkan pasukan Jepang saat Perang Dunia II telah ditemukan di dasar perairan Australia. Bangkai kapal yang dijuluki “Lady Lex” ini ditemukan setelah 76 tahun.

Penemunya adalah tim ekspedisi yang didanai oleh pendiri Microsoft, Paul Allen. Kapal itu ditenggelamkan dalam Pertempuran Laut Koral pada 8 Mei 1942.

Tim ekspedisi mengumumkan bahwa puing-puing USS Lexington ditemukan hari Minggu di dasar laut di sebuah perairan seluas 3.000 meter persegi, sebelah pantai timur Australia.

”Untuk memberikan penghormatan kepada USS Lexington dan orang-orang pemberani yang mengabdi padanya adalah sebuah kehormatan,” kata Allen di halaman website-nya, yang dikutip Kamis (8/3/2018).

”Sebagai orang Amerika, kita semua berutang budi kepada semua orang yang melayani dan yang terus melayani negara kita atas keberanian, ketekunan dan pengorbanan mereka,” lanjut dia.

Pertempuran Laut Koral telah membantu menghentikan kemajuan pasukan Jepang yang saat itu berpotensi memotong jalur Australia dan New Guinea dari rute pasokan laut Sekutu. Dalam pertempuran tersebut, AS mengalahkan dua kapal induk Jepang.

Tim Allen telah membuat beberapa penemuan kapal karam penting sebelumnya, termasuk tiga kapal Angkatan Laut AS lainnya, kapal perusak Italia, dan kapal perang Jepang, Musashi.

Kapal selam yang menemukan USS Lexington, Research Vessel Petrel, memiliki peralatan yang mampu menyelam sampai 6.000 meter. Kapal itu dikerahkan pada awal 2017 di Laut Filipina sebelum pindah ke Laut Koral di Pantai Australia.

Lexington yang telah dijuluki sebagai “Lady Lex” rusak parah akibat bom dan torpedo. Sekitar 216 awak kapal tewas, namun 2.770 lainnya selamat dan dievakuasi.

Allen mengatakan di akun Twitter-nya bahwa kapal induk ikonik AS itu tenggelam dengan 35 pesawat, 11 di antaranya telah ditemukan. 

Credit  sindonews.com

6 Kapal Perang di Laut Jawa Hilang, Inggris Bicara dengan Indonesia

Kapal perang HMS Exeter yang tenggelam dalam pertempuran di Laut Jawa tahun 1942. Foto/U.S. Navy Naval History and Heritage Command

JAKARTA - Pemerintah Inggris sedang melakukan pembicaraan dengan pemerintah Indonesia terkait hilangnya enam kapal perang akibat dijarah dari dasar Laut Jawa. Kapal-kapal milik Belanda dan Inggris itu tenggelam dalam pertempuran tahun 1942 atau saat Perang Dunia II.

Diplomat Inggris telah bertemu dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia di Jakarta untuk membahas penjarahan Bangka-bangkai kapal perang tersebut.

Kedutaan Inggris di Jakarta mengatakan, pihak berwenang kini dilibatkan untuk melakukan penyelidikan.

Hilangnya bangkai-bangkai kapal perang itu telah memicu kecaman, terutama dari negara-negara pemilik kapal. Situs tenggelamnya enam kapal perang di Laut Jawa itu dianggap sebagai “kuburan perang suci” dan diakui di bawah hukum internasional.

Operasi penyelamatan massal di perairan Asia Tenggara dalam tiga tahun terakhir telah mencapai 40 kapal Perang Dunia II yang hilang. Bangkai-bangkai kapal dijarah untuk diambil perunggu, tembaga, kuningan dan baja tua yang berharga.

Di Brondong, Jawa Timur, muncul laporan soal temuan tulang-tulang di sebuah kuburan massal tanpa nama. Tulang-tulang itu diduga sisa dari jasad tentara Belanda dan Inggris yang ikut tenggelam bersama kapal perang.

Pihak berwenang Indonesia telah menggali tiga lokasi di Brondong dalam beberapa pekan terakhir. Ketiga lokasi itu diduga menjadi kuburan dari sisa-sisa tulang tentara Belanda dan Inggris yang disingkirkan penjarah dari bangkai kapal perang.

Inggris dan Belanda melalui kedutaannya di Jakarta sedang menunggu permintaan bantuan teknis dari pihak berwenang Indonesia untuk menyelidiki kapal-kapal yang hilang dan asal-usul tulang belulang tersebut.

Kedutaan Inggris melalui seorang juru bicara kepada The Guardian, Rabu (7/3/2018) mengatakan, bantuan yang diberikan bisa bersifat ahli forensik, arkeologis atau ilmiah.

Beberapa kapal perang Inggris yang karam di Laut Jawa saat Perang Dunia II berlangsung antara lain; HMS Electra, HMS Encounter dan HMS Exeter. Kapal-kapal itu tenggelam saat perang melawan pasukan Jepang. Lebih dari 170 pelaut Inggris tewas kala itu.

Kekalahan yang juga dialami Belanda dengan hampir 900 tentaranya tewas itu membuat Jepang mengambil alih wilayah koloni atau Belanda, yakni Hindia Belanda atau Indonesia.

Credit  sindonews.com

Korut Sebut Senjata Nuklirnya Tak Bisa Dinegosiasikan

Korut berkeras mempertahankan senjata nuklirnya, sementara Korsel berupaya mempertemukan negara terisolasi itu dengan Amerika Serikat. (KCNA/via REUTERS)

Jakarta, CB -- Surat kabar pemerintah Korea Utara, Rodong Sinmun, menyatakan negara terisolasi itu berkeras mempertahankan senjata nuklirnya. Pyongyang menyebut pengembangan senjata itu tidak bisa dinegosiasikan apalagi disengketakan.

"Tidak ada pilihan lain bagi Korea Utara dalam kondisi seperti ini untuk melindungi negara dan kepercayaannya dalam menghadapi AS, negara nuklir terbesar. Kepemilikan nuklir kami adalah benar dan tidak bisa diperselisihkan," bunyi editorial koran tersebut, dikutip The Korea Herald pada Rabu (7/3).

"Kami memiliki senjata nuklir dengan cara yang benar dan dengan tujuan untuk mempertahankan kepentingan utama negara dalam menghadapi ancaman nuklir AS."

Rodong Sinmun juga memuji pengembangan bom hidrogen dan rudal balistik negaranya. Koran tersebut menganggap keberhasilan Korut mengembangkan peluru kendali antar-benua adalah bentuk "kemenangan brilian" dalam mengimbangi kekuatan AS.

"Perdamaian dan Keamanan Semenanjung Korea, Asia Timur, bahkan dunia telah terjamin berkat penguatan senjata nuklir kami. Program nuklir kami bertujuan menghukum dan melindungi perdamaian dari musuh dan penghasut, jadi tidak mengancam siapa pun."

Pernyataan itu dilontarkan sehari setelah Korsel mengumumkan bahwa Seoul dan Pyongyang sepakat meredakan ketegangan dan berdialog soal denuklirisasi di kawasan.

Kim Jong-un bertemu dengan penasihat keamanan Presiden Moon Jae-in, Chung Eui-yong, di Pyongyang, Selasa. Seusai pertemuan itu, pihak Korsel menyebut bahwa Korut bersedia melucuti senjata nuklirnya dengan jaminan keamanan dari Washington.

Korut juga disebut bersedia berdiskusi dengan AS soal denuklirisasi dan menghentikan uji coba rudal serta nuklirnya sementara perundingan berjalan.

Pejabat Korsel juga mengatakan Seoul dan Pyongyang sepakat menggelar pertemuan tingkat tinggi antara pemimpin kedua negara, April mendatang.

Sejumlah negara, termasuk China dan Indonesia, menyambut baik niat Korut untuk berdialog dengan Korsel untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir. Pertemuan itu juga dianggap memperbesar peluang perdamaian di Semenanjung Korea.

Meski begitu, Presiden Moon mengatakan masih terlalu dini untuk merasa optimistis mengenai dialog AS dan Korut ini. Moon menekankan yang terpenting saat ini adalah terus menjaga koordinasi dengan AS untuk menyamakan posisi terkait isu denuklirisasi.

"Kita baru saja berada di garis awal untuk memulai perundingan ini," ucap Moon seperti dikutip AFP.

  "Saya pikir perundingan denuklirisasi akan semakin mudah dan terukur jika Korsel dan AS memiliki pendirian serta posisi yang sama dalam masalah tersebut."

Credit  cnnindonesia.com

Sri Lanka blokir media sosial untuk hentikan kekerasan terhadap Muslim

Ilustrasi: Facebook (ANTARA News/ Reuters)

Kolombo (CB) - Sri Lanka pada Rabu memblokir akses terhadap jaringan media sosial seperti Facebook sebagai upaya untuk menghentikan kekerasan terhadap kelompok minoritas Muslim, meski pemerintah di negara dengan penduduk mayoritas Buddha itu sudah menerapkan undang-undang darurat.

Ketegangan sosial antara kedua kelompok mulai meninggi di Sri Lanka sejak tahun lalu. Sejumlah kelompok garis keras Buddha menuding komunitas Muslim telah memaksa orang untuk berpindah agama dan merusak sejumlah situs arkeologis Buddha.

Kelompok itu juga memprotes kehadiran para pencari suaka Muslim Rohingya di Sri Lanka yang mengungsi dari Myanmar.

Saat ini, pihak kepolisian sudah menerapkan jam malam di distrik kawasan pegunungan tinggi Kandy. Wilayah itu sudah menjadi titik panas kekerasan sejak Minggu, menyusul kematian seorang pemuda Buddha setelah bentrok dengan sekelompok orang Muslim.

Sejak tadi malam, massa menyerang sejumlah masjid dan tempat-tempat usaha milik orang Muslim, kata sejumlah warga kepada Reuters.

Juru bicara kepolisian Ruan Ruwan Gunasekara mengatakan bahwa telah terjadi "sejumlah insiden" pada Selasa malam di Kandy, daerah yang terkenal atas kebun-kebun tehnya.

"Polisi telah menangkap tujuh orang. Tiga petugas kepolisian terluka akibat insiden itu," kata Gunasekara kepada Reuters. Hingga kin,i tidak ada informasi mengenai seberapa banyak warga sipil yang menjadi korban, kata dia.

Sejumlah insiden kekerasan terjadi karena dipicu oleh unggahan di media sosial Facebook, kata pemerintah setempat.

Pada Rabu, pemerintah resmi memblokir Facebook, Viber, dan Wahtsapp di seluruh bagian negara selama tiga hari.

Sri Lanka adalah negara yang masih memulihkan diri dari perang saudara yang berlangsung selama 26 tahun antara kubu pemerintah dengan gerilyawan Tamil. Perang itu baru berakhir tahun 2009, disertai dengan laporan pelanggaran hak asasi manusia dari kedua belah pihak.

Populasi Muslim di negara itu hanya sekitar sembilan persen dari total 21 juta jiwa penduduk dan merupakan kelompok minoritas terkecil kedua setelah etnik Tamil, yang kebanyakan beragama Hindu.

Sebelumnya, Kepala Komisi HAM PBB, Zeid Ra`ad al-Hussein, mengaku prihatin atas berulangnya kekerasan terhadap minoritas etnis dan religius di Sri Lanka.

"Tidak boleh ada impunitas, baik terhadap pemicu yang menyebabkan gelombang serangan ataupun terhadap serangan itu sendiri," kata dia saat berpidato di depan Dewan HAM PBB di Jenewa.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dalam surat elektroniknya mengingatkan kerusuhan kemungkinan bisa berlanjut di Kandy, wilayah yang juga terkenal karena ada kuil yang diduga menyimpan gigi sang Buddha.

Pemerintah sendiri mengatakan bahwa kekerasan di Kandy telah diprovokasi oleh orang luar.

"Ada konspirasi terorganisasi di balik rangkaian insiden ini," kata Sarath Amunigama, seorang menteri senior, kepada sejumlah wartawan di Kolombo.

Credit  antaranews.com

Status Darurat, Bentrok Buddha-Muslim Pecah Lagi di Sri Lanka

Ilustrasi. (CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani)

Jakarta, CB -- Kepolisian Sri Lanka melaporkan bahwa massa umat Buddha masih menyerang masjid dan bisnis milik minoritas warga Muslim pada Rabu (7/3) meski situasi darurat sudah diberlakukan di daerah Kandy sejak kericuhan pecah pada Minggu.

"Polisi menangkap tujuh orang. Tiga petugas kepolisian terluka akibat insiden tersebut," kata Gunasekara kepada Reuters.

Kerusuhan dan pembakaran toko di distrik Kandy bermula pada Minggu, setelah seorang sopir truk, yang merupakan umat Buddha Sinhala, meninggal beberapa hari usai bertengkar dengan empat warga Muslim di sana.


Bentrokan pecah tak lama setelah pemakaman sang sopir selesai. Polisi menyebut sekelompok umat Buddha menyerang dan membakar toko-toko milik umat Muslim di distrik tersebut.

Jenazah seorang warga ditemukan dalam salah satu toko yang terbakar itu.

Menteri Dalam Negeri Sri Lanka, Sarath Amunugama, mengatakan bahwa kekerasan ini dipicu oleh oknum dari luar Kandy.

"Ada konspirasi yang terorganisir di balik insiden ini," kata Sarath Amunugama kepada wartawan di Kolombo.


Ketegangan antara masyarakat Buddha dan Muslim di Sri Lanka sudah meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Umat Buddha garis keras menuding Muslim di sana memaksa orang-orang memeluk agama Islam atau merusak situs arkeologi Buddha.

Sejak krisis kemanusiaan di Myanmar memburuk Agustus 2017 lalu, banyak umat Buddha Sri Lanka memprotes kedatangan pengungsi Muslim Rohingya di negaranya.

Beberapa Buddha nasionalis juga memprotes kehadiran pengungsi Muslin Rohingya dari Myanmar yang mayoritas Buddha. Di kedua negara ini, nasionalisme Buddha terus meningkat.

Sri Lanka sendiri masih dalam masa penyembuhan dari perang sipil selama 26 tahun melawan separatis Tamil yang berakhir pada tahun 2009.







Credit  cnnindonesia.com

JK Gagas Pertemuan Ulama Bahas Perdamaian Afghanistan

Masyarakat Kota Kabul, Afghanistan menjajakan dagangannya di pinggir jalan, Rabu (28/2).

Foto: Republika/Andi Nur Aminah

Ulama dari Indonesia, Pakistan, dan Afghanistan akan menghadiri pertemuan ini.

CB   JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menggelar rapat tertutup dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di kantor pusat MUI, Jakarta, Selasa (6/3). Rapat membahas kelanjutkan komitmen Indonesia dalam membantu proses perdamaian di Afghanistan.

Secara spesifik, agenda rapat membicarakan persiapan pertemuan ulama dari tiga negara, yaitu Afghanistan, Pakistan, dan Indonesia pada Maret 2018. "Pertemuan (ulama) itu kita harapkan menghasilkan suatu kesepakatan atau fatwa bersama bagaimana mendamaikan Afghanistan," ujar Wapres.

Ia menjelaskan, pertemuan ulama sangat penting sebagai bagian dari rangkaian perwujudan perdamaian di Afghanistan. Adapun pertemuan ulama ini merupakan proses lanjutan dari hasil kunjungan Wapres ke Afghanistan beberapa waktu lalu.

Hasil pertemuan ulama tiga negara diharapkan dapat menjadi payung sebelum pertemuan lain yang lebih teknis. Menurut Wapres, kunjungan kerja ke Afghanistan menghasilkan sejumlah kesepakatan.

Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan Wakil Presiden Indonesia H. Muhammad Jusuf Kalla berjalan keluar setelah upacara pembukaan Konferensi Proses Kabul di istana kepresidenan di Kabul, Afghanistan (28/2)

Salah satunya, yakni perlu ada pandangan tentang perdamaian dari sisi agama. Wapres mengatakan, pandangan ulama tentang perdamaian sangat penting dalam proses rekonsiliasi dan perdamaian di Afghanistan. "Itu yang kita sepakati," katanya.

Menurut Wapres, ulama tiga negara tidak terkait dengan faksi-faksi tertentu. Hampir semua ulama menginginkan pandangan yang hampir sama, yakni tidak menginginkan perang berkelanjutan antara sesama umat.

Ditemui terpisah, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, Indonesia siap berkontribusi dalam rekonsiliasi dan perdamaian di Afghanistan. Salah satunya, yaitu mempersiapkan pertemuan trilateral antara ulama Afghanistan, Pakistan, dan Indonesia.

Retno menjelaskan, pertemuan trilateral ini sudah didahului dengan pertemuan bilateral para ulama dan High Peace Council (HPC). Bahkan, ulama Afghanistan juga sudah dua kali berkunjung dan bertemu dengan ulama Indonesia.

Saat ini, Indonesia akan mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah pertemuan trilateral ulama. "Persiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah pertemuan trilateral secara resmi sudah disampaikan wakil presiden pada saat Kabul Peace Proccess Conference, di mana wakil presiden menjadi tamu kehormatan dari konferensi tersebut," ujar Retno.

Dia menjelaskan, saat ini Pemerintah RI sedang melakukan komunikasi intensif dengan Pakistan untuk persiapan pertemuan trilateral ulama tersebut. Komunikasi ini untuk membahas wakil-wakil ulama Pakistan yang nantinya akan hadir dalam pertemuan trilateral ini.

Retno menjelaskan, Indonesia diminta oleh Afghanistan untuk membantu rekonsiliasi dan proses perdamaian di negara tersebut. Karena, Indonesia dinilai sebagai negara yang netral dan tidak memiliki kepentingan langsung secara politik maupun ekonomi.

Selain itu, Indonesia juga merupakan negara Muslim yang paling besar dan mempunyai rekam jejak yang bagus dalam bidang perdamaian. Retno mengatakan, semua elemen ini menjadikan Afghanistan meminta Indonesia untuk berkontribusi dalam proses perdamaian.

Kesepakatan fatwa
Afghanistan sampai dengan saat ini dilanda konflik berkepanjangan. Tercatat sejumlah faktor yang membuat konflik bertahan hingga 40 tahun lamanya. Salah satu pemicunya adalah campur tangan pihak luar dalam konteks perpolitikan.

Konflik ini berujung pada penurunan kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya kemiskinan. Hal itu pula yang membuat pemuda tertarik bergabung dengan Taliban. Faktor lain adalah ada kawasan yang tidak dikuasai pemerintah sehingga menjadi daerah narkoba.

Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin mengatakan, pertemuan para ulama dari tiga negara akan dilaksanakan dalam waktu dekat di Indonesia. Demi menyelesaikan konflik, para ulama akan berpegang pada solusi keagamaan yang benar.


"Menyelesaikan sengketa jangan sampai menggunakan kekerasan. Nanti semuanya akan dituangkan di dalam keputusan yang disepakati sebagai landasan. Sehingga, diharapkan sebagai payung dalam menyelesaikan Afganistan," ujarnya usai pertemuan.

Saat ini, kata Kiai Ma'ruf, MUI sedang menyiapkan beberapa materi yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Adapun pokok pembahasan penyelesaian titik krusial di Afganistan agar negara tersebut bisa saling mencintai dan menyayangi. "Islam bukan saling bermusuhan, menghilangkan sikap membenci dan bermusuhan," tutur Kiai Ma'ruf.

Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menjelaskan, diperkirakan sebanyak 45 ulama yang berasal dari Afghanistan, Indonesia, dan Pakistan akan hadir. Kehadiran ulama Pakistan sangat penting karena memiliki pengaruh terhadap Taliban.

"Mereka yang suara didengar. Kita di sini akan membuat semacam kesepakatan berisi fatwa yang berisi platformnya jadi semacam titik temunya," ujar Kiai Ma'ruf.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

PBB: Serangan Udara Rusia dan AS Pembunuhan Massal di Suriah

Bangunan yang hancur akibat pengeboman di Ghouta timur, pinggiran Damaskus, Suriah, Kamis (22/2).

Foto: Ghouta Media Center via AP

Pasukan pemerintahan Presiden Bashar al Assad juga menggunakan senjata kimia.

CB, GHOUTA TIMUR -- Penyelidik Kejahatan Perang PBB menyebut serangan udara Rusia dan Amerika Serikat menyebabkan kematian massal di kalangan warga Suriah. Pasukan pemerintahan Presiden Bashar al Assad juga menggunakan senjata kimia di Ghouta timur.

Di sisi lain, ISIS juga melakukan sejumlah kejahatan perang dengan membunuh warga atau menggunakan mereka sebagai perisai manusia, kata penyelidik PBB dalam laporan hasil penelitian enam bulan.

Kepala Komisi PBB untuk Penyelidikan Suriah, Paulo Pinheiro mengatakan bahwa kejahatan perang itu terjadi saat pertempuran berlangsung sengit di Idlib, Afrin, dan Ghouta. "Namun, komisi itu "bukan pengadilan" dan tidak mempunyai wewenang melakukan langkah lebih jauh," kata Pinheiro.

Dalam penelitian itu, "korban perang Suriah sangat menderita akibat lonjakan kekerasan di berbagai belahan negara tersebut." "Pasukan pemerintah Suriah terus menggunakan senjata kimia untuk mengalahkan kelompok bersenjata di Ghouta timur," tulis laporan yang sama.

Di antara temuan penting lainnya adalah bahwa pesawat tempur Rusia pada November tahun lalu menjatuhkan bom di sebuah pasar Atareb, Aleppo barat, sehingga menewaskan 84 orang dan melukai 150 orang. Tempat itu adalah "zona de-eskalasi" yang dinyatakan sendiri oleh Moskow bersama Iran dan Turki.

Komisi PBB tidak menemukan bukti bahwa Rusia dengan sengaja membombardir pasar itu, namun menegaskan bahwa "serangan itu berpeluang dimasukkan sebagai kejahatan perang".

"Ini adalah untuk pertama kalinya kami bisa membuktikan pelanggaran dari sebuah pesawat spesifik Rusia dan bisa menyelidiki tempat kejadian perkara," kata Pinheiro.

Pinheiro mengatakan bahwa menurut hukum humanitarian internasional, penggunaan senjata tertentu di wilayah sipil secara otomatis bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang. Sementara itu, tiga serangan udara dari koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat, di sebuah sekolah dekat Raqqa pada Maret tahun lalu telah menewaskan 150 warga sipil. Korban ini lima kali lipat dari jumlah yang diakui oleh Pentagon.


Pentagon pada saat itu berasalan bahwa serangannya hanya menewaskan puluhan anggota kelompok ISIS, bukan warga sipil. Tetapi, keterangan Pentagon dibantah oleh tim Komisi PBB, yang tidak menemukan bukti adanya anggota ISIS di sekolah tempat kejadian. Koalisi Amerika Serikat dianggap telah melanggar hukum internasional karena tidak mengindahkan perlindungan terhadap warga sipil yang mengungsi di sekolah itu sejak 2012.

Komisi itu mendesak semua pihak untuk membuka akses di daerah-daerah perang dan tahanan. Laporan komisi PBB didasarkan atas wawancara rahasia dengan 500 orang korban atau saksi mata di luar atau dalam Suriah melalui media sosial. Pemerintahan Bashar tidak pernah mengizinkan tim komisi memasuki negaranya.

Menurut laporan itu, pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia dengan sasaran gerilyawan di Ghouta timur, termasuk tiga kali penggunaan klorin pada Juli tahun lalu, dan di Harasta pada November. Sebelumnya, PBB mencatat 33 serangan senjata kimia di Suriah.

Pemerintah Suriah membantah menggunakan senjata kimia. Mereka menyatakan telah menyerahkan semua persediaan mereka setelah menandatangani pakta pelarangan senjata kimia pada 2013.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

PBB: Pembersihan Etnis Muslim Rohingya Berlanjut

 Dalam foto file bulan September 2017, sejumlah pengungsi perempuan Muslim Rohingya berebut pembagian makanan di kamp pengungsian Balukhali, Bangladesh.

Foto: AP/Dar Yasin

Kekerasan yang meluas dan sistematis terhadap Rohingya terus berlangsung.

CB,  YANGON -- "Pembersihan etnis" oleh Myanmar terhadap kelompok Muslim Rohingya berlanjut. Seorang pejabat bidang hak asasi manusia Perserikatan Bangsa Bangsa mengatakan, pembersihan etnis itu masih terjadi lebih dari enam bulan sejak serangan pemberontak menyulut pasukan keamanan melancarkan tindakan, yang telah membuat hampir 700 ribu warga mengungsi ke Bangladesh.

Andrew Gilmour, asisten sekretaris jenderal PBB untuk HAM, Selasa (6/3) mengeluarkan komentar itu setelah ia selama empat hari mengunjungi distrik Cox'x Bazar di negara tetangga Myanmar, Bangladesh. Dalam kunjungan tersebut, Gilmour menemui orang-orang yang mengungsikan diri dari Myanmar baru-baru ini.

"Saya rasa, kita tidak bisa mengambil kesimpulan dari apa yang telah saya lihat dan saya dengar di Cox's Bazar," kata Gilmour dalam pernyataan.

Setelah para pemberontak Rohingya menyerang 30 kantor polisi dan sebuah markas militer pada 25 Agustus, tentara-tentara dan polisi Myanmar menyisir desa-desa dalam gerakan, yang disebut pemerintah sebagai operasi sah untuk mencabut akar "teroris-teroris".

Para warga Rohingya yang mencari tempat penampungan di Bangladesh telah melaporkan bahwa pasukan keamanan Myanmar melakukan pemerkosaan, pembunuhan dan pembakaran. PBB dan Amerika Serikat telah menyimpulkan gerakan oleh pasukan keamanan Myanmar itu sudah menjadi pembersihan etnis.

Gilmour berbicara dengan para pengungsi, yang menceritakan penculikan-penculikan oleh pasukan keamanan dan setidaknya ada satu pria Rohingya yang tewas dalam penahanan pada Februari, bunyi pernyataan itu. "Tampaknya kekerasan yang meluas dan sistematis terhadap Rohingya terus berlangsung," kata Gilmour.

"Sifat kekerasan tersebut telah berubah dari pertumpahan darah tak terkendali dan pemerkosaan massal tahun lalu menjadi operasi teror dengan intensitas yang lebih rendah serta serta kelaparan yang dipaksakan, yang tampaknya diatur untuk membuat warga-warga Rohingya yang masih ada meninggalkan rumah-rumah mereka menuju Bangladesh."

Walaupun Myanmar mengatakan pihaknya siap menerima kembali para pengungsi, di bawah kesepakatan yang ditandatangani dengan Bangladesh pada November, tambahnya, "Pemulangan yang aman, bermartabat dan berkelanjutan tentu saja tidak mungkin terjadi di tengah kondisi saat ini".

Juru bicara pemerintah Zaw Htay mengatakan, ia belum melihat pernyataan PBB yang dikeluarkan pada Selasa itu, namun Myanmar mengatakan pihaknya tidak melakukan pembersihan etnis. "Kami tidak mengusir para pengungsi," tambahnya

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Pentagon: Senjata Hipersonik China Bisa Tenggelamkan Kapal Induk AS

Pentagon memperingatkan bahwa senjata hipersonik China bisa menenggelamkan kapal induk Amerika Serikat. Foto/CC BY-SA 4.0

WASHINGTON - Pejabat tinggi Pentagon untuk riset senjata memperingatkan bahwa senjata hipersonik China memiliki kemampuan untuk menenggelamkan kapal induk Amerika Serikat (AS).

Deputi Kementerian Pertahanan AS untuk Penelitian dan Rekayasa Senjata, Michael Griffin, mengatakan era kapal induk Amerika sebagai tampilan utama militer bisa berakhir kecuali AS mengembangkan sistem pertahanan generasi berikutnya yang bisa mengatasi senjata hipersonik.

Selain China, Griffin juga menganggap Rusia memilii kemampuan serupa. Beijing sendiri diketahui baru saja menguji coba kendaraan hipersonik untuk program antariksa yang juga bisa diterapkan untuk militer.

Griffin mengatakan, China menghabiskan miliaran dolar untuk mengembangkan senjata versi non-nuklir yang bisa membuat kapal induk AS rentan diserang.

“Dalam jumlah bulat, China telah melakukan 20 kali lebih banyak tes senjata hipersonik seperti juga Amerika Serikat dalam satu dekade terakhir,” kata Griffin dalam McAleese-Credit Suisse Defense Conference, pada hari Selasa.

China pada khususnya, kata Griffin, telah menetapkan dirinya menjadi kekuatan global dan musuh utama Amerika.

”Ketika orang-orang China dapat menerapkan sistem hipersonik taktis atau regional, mereka menahan armada tempur kapal induk kami. Mereka menahan seluruh armada kami berisiko. Mereka membuat risiko terhadap pasukan yang berbasis di darat," kata Griffin, seperti dikutip dari Washington Examiner, Rabu (7/3/2018).

Griffin, yang telah bekerja kurang dari dua minggu ini, mengatakan bahwa pengembangan pertahanan untuk ancaman senjata hipersonik adalah prioritas teknis nomor satu untuk Pentagon.

”Tanpa kemampuan kita untuk membela dan tanpa setidaknya kemampuan respons yang sama di sisi ofensif, maka apa yang telah kita lakukan adalah kita membiarkan sebuah situasi di mana kekuatan yang kita kerahkan dianggap berisiko. Kita tidak bisa melakukan hal yang sama untuk mereka,” kata Griffin.

”Jadi, satu-satunya tanggapan kita adalah membiarkan mereka memiliki jalannya, atau pergi (dengan) nuklir. Nah, itu seharusnya menjadi situasi yang tidak bisa diterima di Amerika Serikat,” ujarnya.

Kendaraan luncur hipersonik adalah pesawat tak berawak yang menempuh kecepatan lebih dari lima kali kecepatan suara atau lebih dari satu mil per detik. Kendaraan luncur itu bisa membawa senjata konvensional atau nuklir dan mencapai wilayah manapun di dunia dalam tiga jam atau kurang.

Credit  sindonews.com

Pertama Kali, AS Kerahkan F-35 ke Pasifik dengan Kapal USS Wasp

Amerika Serikat mengerahkan jet-jet tempur F-35 ke Samudra Pasifik dengan kapal USS Wasp. Foto/US Navy

TOKYO - Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) untuk pertama kalinya dalam sejarah mengerahkan pesawat jet tempur F-35B Lighting II ke Samudra Pasifik. Jet tempur generasi kelima ini dibawa kapal USS Wasp.

USS Wasp—kapal amfibi berkapasitas 40.000 ton—meninggalkan Jepang dengan skuadron pesawat jet super mahal tersebut.

”Memasangkan F-35B Lightning II dengan USS Wasp merupakan salah satu lompatan paling signifikan dalam kemampuan berperang untuk tim Navy-Marine Corps dalam hidup kita,” kata Laksamana Brad Cooper, komandan Kelompok Tempur Eksedisi 7 Angkatan Laut AS dalam sebuah pernyataan hari Senin.

”(Pesawat) siluman generasi ke-5 ini sangat serbaguna, dan akan sangat meningkatkan dan memperluas kemampuan operasional kita,” lanjut Cooper, seperti dikutip dari Military, Selasa (6/3/2018) malam.

Kapal tersebut berlayar dari pangkalan Angkatan Laut AS di Sasebo di Pulau Kyushu, Jepang selatan, pada hari Sabtu. Kapal ini membawa enam varian F-35B short take-off dan vertical landing (STOVL) produksi Lockheed Martin dari Skuadron VMFA-121 Fighter Korps Marinir AS.

Pelayaran bersejarah ini terjadi saat ketegangan antara AS dan Korea Utara terkait program senjata nuklir Pyongyang memanas.

Dengan proyeksi USD1,5 triliun yang dikeluarkan selama masa pakainya, F-35 adalah sistem senjata termahal yang pernah dibangun AS. Namun para kritikus mengatakan bahwa pesawat tempur generasi kelima AS ini memiliki kinerja yang inferior pada keempat model pesawat yang telah dicoba.

F-35 dirancang untuk menggantikan pesawat tempur F-16 Falcon, F/A-18 Hornet, Warthog A-10 dan jet peluncur AV-8 Harrier II.

Pada hari Senin, Pentagon mengonfirmasi bahwa 49 persen dari 280 pesawat F-35 yang telah dikirim ke Angkatan Udara AS, Angkatan Laut dan Korps Marinir sejauh ini mengalami masalah pada perangkat lunak dan perangkat keras. Hanya setengahnya yang dinyatakan layak terbang. 

Credit  sindonews.com

Satelit Deteksi Tanda-tanda Kegiatan di Fasilitas Nuklir Korut

Foto/Ilustrasi/Sindonews/Ian

WASHINGTON - Satelit mendeteksi tanda-tanda aktivitas di salah satu reaktor Pusat Penelitian Ilmiah Nuklir Korea Utara (Korut). Tanda-tanda kegiatan itu kemungkinan mengindikasikan Korut telah melanjutkan produksi plutoniumnya, seperti dilaporkan situs North38.

Menurut situs yang memantau kegiatan di Korut itu, foto yang diambil pada 17 Februari dan 25 Februari menggambarkan uap yang keluar dari generator, serta mencairnya sungai es di dekat reaktor.

"Jika reaktor bekerja, itu mungkin mengindikasikan bahwa Korea Utara telah melanjutkan produksi plutonium yang diduga untuk program nuklirnya," laporan tersebut mencatat seperti dikutip dari Sputnik, Selasa (6/3/2018).

Meski begitu, tidak ditemukan debit air pendingin yang biasanya menyertai uap tersebut sehingga menimbulkan pertanyaan terkait operasional reaktor tersebut. Menurut North38, untuk menyembunyikan pengoperasian reaktor, reaktor nuklir Korut mungkin telah memperpanjang jalur keluar ke sungai.

Laporan tentang aktivitas mencurigakan di fasilitas nuklir muncul segera setelah media pemerintah Korut mengatakan bahwa pemimpin negara itu bermaksud untuk memajukan hubungan antar-Korea dan membuat cerita tentang sejarah Korea menjadi sebuah kisah penyatuan.

Pada saat yang sama, sebuah kamp militer dengan staf yang banyak ditempatkan di bagian selatan Yongbyon. Sejumlah analis menilai kemungkina itu dilakukan untuk mendukung konstruksi baru atau memperbaiki keamanan di lokasi.

Situasi di sekitar Korut meningkat pada 2017 setelah sejumlah rudal balistik diluncurkan oleh Pyongyang dan sebuah uji coba nuklir, yang dilakukan dengan melanggar resolusi PBB. Pyongyang telah menghadapi sanksi komprehensif pada bulan September dan Desember 2017, namun tetap melanjutkan pengembangan program rudal balistik dan nuklirnya.

Credit  sindonews.com

Palestina Kecam Langkah Guatemala Turut Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem

PLO, melemparkan kecaman keras atas keputusan Guatemala yang mengikuti langkah AS untuk memindahkan Kedutaan Besar mereka di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Foto/Istimewa

RAMALLAH - Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, melemparkan kecaman keras atas keputusan Guatemala yang mengikuti langkah Amerika Serikat (AS) untuk memindahkan Kedutaan Besar mereka di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Hanan Ashrawi, anggota Komite Pelaksana PLO menyatakan, langkah Presiden Guatemala, Jimmy Morales untuk memindahkan kedubesnya ke Yerusalem sejatinya tidak mengherankan. Karena, lanjut Asharawi, dia memiliki sikap dan pola pikir yang sama dengan Presiden AS, Donald Trump dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

"Gabungkan evalingelis ekstremis dan literalis  (dan) Anda memiliki kombinasi faktor mematikan yang membuat ketiga orang ini, Netanyahu, Trump dan Morales, bergerak menuju penerapan strategi dan kebijakan yang ilegal dan itu menghancurkan kemungkinan perdamaian," kata Asharwai, seperti dilansir Reuters pada Senin (5/3).

Sementara itu, Duta Besar Guatemala, Sara Castaneda dilaporkan terlihat di Yerusalem dan terlihat seperti sedang mencari sebuah properti, yang diduga kuat untuk menjadi kantor Kedutaan Besar Guatemala di Israel.

Sebelumnya diwartakan, Morales dalam konferensi pers di Washington, DC, menyatakan bahwa negaranya akan turut memindahkan kedutaan ke Yerusalem pada bulan Mei mendatang.

”Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden (Donald) Trump karena telah memimpin keputusannya yang berani, yang telah mendorong kita untuk melakukan yang benar,” kata Morales dalam sebuah pidato di konferensi tahunan kebijakan Komite Publik Amerika-Israel.

Guatemala adalah satu dari sedikit negara yang mendukung keputusan Presiden Trump pada bulan Desember untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Negara itu menjadi yang pertama setelah AS yang menetapkan tanggal untuk memindahkan kedutaannya di Israel.

Credit  sindonews.com

Hizbullah: AS Ciptakan Teroris untuk Benarkan Kehadiran di Irak

Hizbullah menyatakan, Amerika Serikat (AS) menciptakan teroris untuk membenarkan kehadirkan pasukan mereka di Irak. Foto/Istimewa

BEIRUT - Hizbullah menyatakan, Amerika Serikat (AS) menciptakan teroris untuk membenarkan kehadirkan mereka di Irak. Hizbullah kemudian menyatakan mendukung penuh Parlenen Irak, yang mendesak Baghdad untuk menentukan tenggat waktu bagi pasukan asing meninggalkan negara tersebut.

Beberapa waktu lalu Parlemen Irak membuat sebuah undang-undang untuk menetapkan batas waktu penarikan mundur semua pasukan asing, termasuk pasukan AS. Washington telah beberapa kali "merayu" Baghdad, untuk mengizinkan mereka memperpanjang masa operasi di Irak.

Hizbullah menuturkan, bahwa AS mungkin akan mengambil cara lain untuk meyakinkan pemerintah Irak, agar membiarkan mereka bertahan di negara tersebut. Salah satu caranya adalah menciptakan teroris baru di Negeri Seribu Satu malam itu.

"Keputusan parlemen tersebut menekankan hak perlawanan negara terhadap kekuatan asing. Pernyataan ini telah menarik perhatian pemerintah AS, yang mencoba untuk membenarkan menjaga pasukannya tetap di Irak dengan menggunakan beberapa skema," kata Hizbullah.

"AS sedang berusaha untuk menciptakan kelompok teroris baru untuk membenarkan tindakan mereka untuk meneruskan penyebaran pasukannya di Irak," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Senin (5/3).

Desakan untuk pasukan asing segera meninggalkan Irak telah muncul sejak awal tahun ini, atau tidak lama setelah Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi menyatakan kemenangan atas ISIS, yang ditandai denga direbutnya Mosul.

Sejumlah pihak di Irak menilai, dengan terus melemahnya ISIS, kehadiran pasukan asing sejatinya sudah tidak lagi dibutuhkan di Irak.

Credit  sindonews.com

AS Tutup Kedubes di Turki

Dalam sebuah pernyataan, kedubes AS di Ankara menuturkan, penutupan ini dilakukan karena adanya ancaman terhadap keamanan kedutaan dan staf mereka. Foto/Istimewa

ANKARA - Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah menutup Kedutaan Besar mereka di Ankara, Turki. Dalam sebuah pernyataan, kedubes AS di Ankara menuturkan, penutupan ini dilakukan karena adanya ancaman terhadap keamanan kedutaan dan staf mereka.

"Kedubes di Ankara menginformasikan kepada warga AS, bahwa Kedutaan akan ditutup untuk umum pada tanggal Senin (5/3), karena adanya ancaman keamanan. Kedutaan Besar akan mengumumkan pembukaan kembali, setelah layanan dilanjutkan," kata kedubes AS, seperti dilansir Sputnik.

Dalam pernyataannya, kedubes AS kemudian mengatakan, mereka hanya akan menyediakan layanan darurat selama masa penutupan tersebut. Mereka menyatakan seluruh layanan permohonan visa atau paspor telah dibatalkan atau dijadwal ulang.

"Layanan rutin, seperti perpanjangan paspor termasuk paspor yang hilang atau dicuri, laporan kelahiran di luar negeri, dan layanan notaris, tidak dianggap sebagai keadaan darurat," ungkapnya.

"Permintaan untuk layanan ini akan diproses melalui sistem online kami begitu Kedutaan Besar dibuka kembali. Wawancara visa dan layanan rutin lainnya dibatalkan; pelamar akan diinformasikan langsung mengenai langkah-langkah yang harus diambil," sambungnya. 

Credit  sindonews.com

Partai non-komunis dan kelompok Islam warnai Kongres Rakyat China

Presiden China Xi Jinping (baris kedua, keempat kiri), Perdana Menteri Li Keqiang (baris kedua, kelima kiri), Ketua Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China Yu Zhengsheng (baris kedua, ketiga kiri), dan anggota Ketua Komite Tetap Politbiro China Wang Qishan (baris kedua, kedua kiri), dan delegasi lainnya mengheningkan cipta pada awal sidang pembukaan Kongres Rakyat Nasional (NPC) di Balai Agung Rakyat, Beijing, China, Rabu (5/3). (REUTERS/Barry Huang)

Beijing (CB) - Partai-partai nonkomunis dan kelompok Islam ikut mewarnai pertemuan Kongres Rakyat China (National People's Congress/NPC) ke-13 di Beijing.

Di sela pertemuan dengan agenda utama pembahasan amandemen Undang-Undang China dan usul mengenai perubahan masa jabatan presiden itu, beberapa partai nonkomunis China mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Mereka juga memaparkan partisipasi efektif dalam sistem kerja sama dan konsultasi politik menurut siaran beberapa media resmi China, Rabu.

Partai politik nonkomunis yang diakui pemerintah China antara lain Komite Revolusi Kuomintang China (RCCK) yang berdiri di Hong Kong pada 1948, Liga Demokrat China (CDL) yang dibentuk 1941, Asosiasi Pembangunan Demokrasi Nasional China (CNDCA) yang terbentuk 1945, serta Asosiasi China untuk Demokrasi (CAPD) yang berdiri tahun 1945.

Selain itu ada Partai Demokrasi Petani dan Pekerja China (CPWDP) yang berdiri pada 1930, Partai Zhi Gong yang dibentuk 1925, Jiusan Society yang terbentuk tahun 1945, serta Liga Pemerintahan Mandiri Demokratik Taiwan (TDSGL) yang berdiri tahun 1947 dan beranggotakan orang-orang Taiwan tinggal di daratan Tiongkok.

Beberapa anggota partai nonkomunis itu memiliki perwakilan di NPC, yang merupakan lembaga setingkat DPR, dan dapat berpartisipasi dalam urusan legislatif atau menjadi konsultan politik.

Partai nonkomunis juga bisa mendorong penyelidikan kasus-kasus dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, integrasi ekonomi regional, dan pengurangan angka kemiskinan.

Laporan investigasi sering kali disampaikan secara langsung kepada Komite Sentral Partai Komunis China (PKC) sebagai partai penguasa menurut pernyataan Ketua RCCK Wan Exiang.

Laporan juga bisa disampaikan kepada Dewan Pemerintahan yang dipimpin perdana menteri dengan memberikan saran mengenai formulasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

"Sistem kerja sama multipartai dan konsultasi politik yang dipimpin PKC merupakan bagian dari sistem baru yang lahir dari daratan China," kata Presiden China Xi Jinping yang juga Sekretaris Jenderal Komite Sentral PKC sebagaimana dikutip Kantor Berita Xinhua.


Kelompok Islam

Di sela pertemuan NPC yang dibuka Senin (5/3), Asosiasi Islam China (IAC) memuji langkah masyarakat Daerah Otonomi Ningxia, yang mayoritas masyarakatnya beretnis Hui, dalam menyatukan beberapa etnis dan menjamin kebebasan menjalankan kewajiban agama.

"Sebagai pusat utama Muslim China, Ningxia telah melakukan upaya yang luar biasa dalam membangun Islam berkarakter China," kata Wakil Ketua IAC Jin Rubin sebagaimana dikutip Global Times.

Ningxia dihuni sekitar 2,47 juta warga beretnis Hui (sekitar 36 persen populasi) dan mayoritas pemeluk agama Islam. Menurut Jin, Ningxia punya 4.391 masjid dengan 10.150 imam yang terdaftar di pemerintahan setempat.

Sebagai daerah setingkat provinsi di China, Ningxia mampu melindungi kebebasan beragama masyarakatnya dengan berbagai kebijakan. Di sektor pendidikan misalnya, daerah itu memiliki fasilitas seperti Ningxia Institute of Socialism dan Ningxia Islamic Institute yang sering mengadakan pelatihan dan seminar mengenai agama.

"Kebijakan kebebasan beragama di China dipuji oleh negara-negara Arab dengan memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyebarkan sejarah Islam di China kepada dunia," kata juru bicara IAC dalam pertemuan NPC.

Jin, yang juga penanggung jawab IAC dalam kerja sama dengan negara-negara lain, menyatakan bahwa China tetap menentang keras pengaruh paham garis keras dari luar.

"Anti-ekstremisme telah menjadi konsensus bersama negara-negara Islam. Ekstremisme telah merusak agenda politik mereka. Pola inklusif dan sejuk telah menjadi pemikiran utama dunia Islam," ujarnya.

Credit  antaranews.com

Mencalang Anggaran Pertahanan Tiga Kekuatan Dunia

Dengan anggaran pertahanan 2018 mencapai 1,1 triliun yuan atau setara Rp2.384 triliun, China semakin menjadi target pantauan dunia yang ingin mengetahui niat strategis Beijing. (Reuters/Stringer)

Jakarta, CB -- Memasuki 2018 dengan bayang ancaman keamanan, sejumlah negara besar pamer peningkatan anggaran pertahanan. Kala China dan Amerika Serikat meningkatkan anggarannya, Rusia justru menurunkan bujet pertahanannya.

Media khusus pertahanan, Jane's, melaporkan bahwa pengumuman ini otomatis mengukuhkan posisi AS dan China di puncak daftar negara dengan anggaran pertahanan tertinggi, sementara Rusia kian terdepak jauh di bawah.

Menduduki posisi teratas, peningkatan drastis anggaran AS ini membuat total bujet pertahanan global mencapai rekor tertinggi sejak Perang Dingin, hingga menembus angka US$1,67 triliun.


Pada Februari lalu, Kementerian Pertahanan AS mengajukan anggaran pertahanan senilai $686 miliar atau setara Rp9.400 triliun kepada Kongres. Jika disetujui, anggaran tahun ini bisa jadi salah satu yang terbesar sepanjang sejarah AS.

Presiden Donald Trump menyatakan militer Amerika akan jadi yang paling kuat sepanjang masa, dengan "benar-benar menambah setiap persediaan senjata yang ada."

Ilustrasi. (Reuters/Kim Hong-Ji)

Anggaran yang diajukan Pentagon ini lebih tinggi $80 miliar dari 2017 lalu. Kementerian tersebut menyatakan peningkatan ini terutama dibutuhkan untuk menangkal ancaman Rusia dan China.

"Kompetisi kekuatan hebat, bukan terorisme, telah menjelma jadi tantangan utama bagi keamanan dan kesejahteraan AS," kata Wakil Menteri Pertahanan, David L Norquist.

Di dalam dokumen rencana anggaran itu pun tertulis, "Semakin jelas bahwa China dan Rusia ingin membentuk dunia konsisten dengan model otoriternya-memperoleh kewenangan veto terhadap keputusan ekonomi, diplomatik dan keamanan negara-negara lain."


Satu bulan berselang, tepatnya pada awal pekan ini, China mengumumkan peningkatan anggaran pertahanan  terbesar dalam tiga tahun terakhir, menetapkan target pertumbuhan 8,1 persen dibanding 2017, mendorong program modernisasi militer ambisius negara tersebut.

Dengan anggaran pertahanan 2018 mencapai 1,1 triliun yuan atau setara Rp2.384 triliun, China semakin menjadi target pantauan dunia yang ingin mengetahui niat strategis Beijing karena negara tersebut tengah mengembangkan kemampuan militer baru, termasuk dengan jet tempur siluman, kapal induk, hingga peluru kendali anti-satelit.

Sementara China memamerkan kemampuan militer baru tersebut, Presiden Rusia, Vladimir Putin, menarik perhatian publik dengan mengatakan bahwa negaranya memiliki alutsista supersonik yang mencakup rudal hingga drone.


Meski demikian, anggaran pertahanan Rusia justru menurun dari US$47 triliun pada 2017 menjadi US$46 triliun di tahun 2018. Jane's melaporkan bahwa Rusia harus memangkas anggaran pertahanan itu di tengah sanksi dan dinamika perekonomian dalam negeri, terutama setelah mencaplok Crimea dari Ukraina.

Meski demikian, Leonid Bershidsky dalam opininya yang dimuat di Bloomberg mengatakan bahwa, "Rusia dapat menunjukkan kepada dunia cara menggunakan biaya pertahanan secara efisien dan lebih dari cukup, bahkan bersaing dengan pembangunan negaranya sendiri."





Credit  cnnindonesia.com

Berkilah, China Sebut Peningkatan Anggaran Militernya Rendah

Ilustrasi militer China. (REUTERS/Stringer)

Jakarta, CB -- China menyebut peningkatan anggaran militernya untuk 2018 merupakan langkah yang proporsional dan nilainya terbilang rendah. Penambahan terbesar dalam tiga tahun terakhir ini, menurut Beijing, bukan untuk bersaing dengan Amerika Serikat.

Pada pembukaan rapat parlemen, China mengumumkan peningkatan anggaran pertahanan sebesar 8,1 persen, mendorong program modernisasi militernya yang ambisius dan membuat negara-negara tetangga seperti Jepang dan Korea Selatan khawatir.

Dalam artikel editorial yang diterbitkan pada Selasa (6/3), surat kabar pemerintah China Daily menyebut angka itu memicu "tudingan dari pelaku-pelaku seperti biasanya."

"Anggaran pertahanan China bukan yang terbesar--hanya seperempat dari anggaran militer Amerika Serikat--dan tidak punya angka pertumbuhan yang tercepat," tulis surat kabar berbahasa Inggris itu, dikutip Reuters.

"Dan jika dihitung per kapita, militer China tertinggal jauh di belakang negara-negara besar lainnya."

Anggaran pertahanan China dipantau oleh seluruh dunia untuk mencari tahu niat strategis Beijing yang tengah mengembangkan kapabilitas militernya, termasuk jet tempur siluman, kapal induk dan peluru kendali anti-satelit.

Jet tempur China. (AFP Photo/Frederic J Brown)

China berkeras anggaran militernya transparan dan tidak mengancam pihak manapun, hanya berdasarkan kebutuhan pembaruan alat-alat lama dan mempertahankan kepentingan sahnya, meski semakin menunjukkan sikap tegas dalam sengketa Laut China Selatan.

Di Laut China Timur dan Selatan, China hanya berusaha membela diri, kata China Daily.

"Negara ini kepentingan maritimnya semakin diganggu dalam beberapa tahun terakhir, sehingga upaya memperkuar militer sah saja untuk menjaga kepentingan dan melawan ancaman yang mungkin mewujud dari postur agresif pihak lain yang kesal dengan kebangkitannya."

China memandang Amerika Serikat sebagai ancaman keamanan terbesarnya. Negara dengan anggaran pertahanan terbesar itu kerap mengkhawatirkan Beijing dengan menggelar patroli kebebasan navigasi di Laut China Selatan dan sama-sama merasa tersaingi.

Presiden Amerika Serikat telah mengajukan anggaran pertahanan terbesar negaranya sejak 2011, berfokus memperkuat pertahanan nuklir dan menangkal kekuatan China dan Rusia.

Anggaran resmi pertahanan China bernilai seperempat dari Amerika Serikat, meski banyak analis dan diplomat yang menyebut Beijing menyembunyikan angka sesungguhnya.





Credit  cnnindonesia.com

China Genjot Anggaran Pertahanan dan Modernisasi Militer

Peresmian kapal induk baru China, tahun lalu. Di bawah Xi Jinping, negara tersebut kembali mengembangkan kemampuan militernya dengan menambah anggaran pertahanan. (REUTERS/Li Gang/Xinhua)

Jakarta, CB -- China mengumumkan peningkatan anggaran pertahanan yang terbesar dalam tiga tahun terakhir, Senin (5/3), menetapkan target pertumbuhan 8,1 persen dibanding 2017, mendorong program modernisasi militer ambisius negara tersebut di tengah kekhawatiran keamanan yang berkembang.

Anggaran pertahanan 2018 ditetapkan sebesar 1,1 triliun yuan atau Rp2.384 triliun, menurut laporan yang diterbitkan pada pembukaan rapat tahunan parlemen, dikutip Reuters.

Nilai anggaran pertahanan ini dipantau ketat oleh dunia untuk mengetahui niat strategis China sementara negara tersebut mengembangkan kemampuan militer baru, termasuk jet tempur siluman, kapal induk dan peluru kendali anti-satelit.

China akan "mengembangkan semua aspek latihan militer dan kesiapan perang, dan dengan tegas dan dengan teguh menjaga kedaulatan nasional, keamanan dan kepentingan pembangunan," kata Perdana Menteri Li Keqiang dalam pidato pembuka di parlemen.

"Dihadapkan dengan perubahan besar di lingkungan keamanan nasional," kepemimpinan absolit militer oleh Partai Komunis yang berkuasa mesti diawasi, dan kesatuan pemerintah dan militer dan rakyat mesti selalu "kuat bagai batu," ujarnya.

Anggaran belanja pertahanan 2018 ditetapkan sementara pertumbuhan perekonomian China naik 6,9 persen tahun lalu, percepatan pertama sejak 2010. Namun, China mempertahankan target pertumbuhan ekonominya di sekitar 6,5 persen, kata Li, sama dengan 2017 meski target itu sudah terlampaui.

Angkatan bersenjata China adalah yang terbesar di dunia. (AFP Photo/Stringer)

Tahun lalu, anggaran pertahanan ditetapkan naik hanya 7 persen jadi 1,044 triliun yuan atau Rp2.254 triliun, sekitar seperempat dari rencana anggaran pertahanan Amerika Serikat tahun ini. Pada 2016, anggaran ditingkatkan 7,6 persen.

"Laju dan skala pembangunan ini sangat dramatis. Hal ini sangat menggelisahkan bagi Australia dan banyak negara lain di kawasan," kata Sam Roggeveen, peneliti tamu di Pusat Studi Strategis dan Pertahanan Australian National University di Canberra.

"Ada indikasi bahwa China ingin mengembangkan apa yang mereka sebut kemampuan pertahanan di Laut China Selatan. Saya memperkirakan hal ini akan berujung pada kehadiran kapal perang dan pesawat di sana secara rutin, atau bahkan dikerahkan di sana secara permanen.

"Yang belum jelas, walau demikian, adalah apakah Amerika Serikat akan bangkit untuk menghadapi tantangan tersebut."

Anggaran tersembunyi

China tidak menjelaskan dengan detail pengalokasian anggaran pertahanannya, membuat negara-negara tetangga dan kekuatan militer lain mengkomplain, menyebut ketidaktransparanan itu memicu peningkatan ketegangan regional.

Sejumlah diplomat mengatakan angka pertahanan China kemungkinan lebih kecil daripada pengeluaran militer sesungguhnya untuk Angkatan Bersenjata Pembebasan Rakyat, tentara terbesar di dunia yang kini berada di tengah program modernisasi ala Xi Jinping.

Seorang diplomat senior Asia, sebelum pengumuman anggaran, mengatakan peningkatan sesungguhnya kemungkinan besar dua kali lipat atau lebih dari yang diungkap oleh China, melihat upaya-upaya yang dilakukan untuk membangun kompleks industri militer dan integrasi mendalam militer-sipil.

"Sebagian pengeluaran akan disembunyikan di pengeluaran sipil," kata diplomat yang enggan disebut namanya.




Credit  cnnindonesia.com

China Pertegas Sikap Soal Taiwan dan Hong Kong

 

 China mengisyaratkan akan bersikap tegas untuk meredam perlawanan di Taiwan dan Hong Kong dalam Kongres Parlemen Tahunan di Beijing. (REUTERS/Damir Sagolj)

Jakarta, CB -- China mengisyaratkan akan bersikap tegas untuk meredam perlawanan di Taiwan dan Hong Kong, di tengah meningkatnya frustasi atas pemerintahan Presiden Xi Jinping di dua wilayah tersebut.

Dalam pidato pembukaan Kongres Rakyat Nasional (Parlenen) Tahunan di Beijing, Perdana Menteri Li Keqiang memperingatkan bahwa China "tidak akan mentolerir skema separatis" di Taiwan, di tengah meningkatnya ketegangan antara daratan utama dan pulau yang ingin melepaskan diri tersebut.

Laporan tersebut mengatakan bahwa Beijing akan terus menegakkan prinsip "satu China" dan mempromosikan "hubungan damai" dengan Taiwan berdasarkan konsensus 1992.

Konsensus tersebut menyetujui adanya satu China tanpa spesifik menyebut Beijing atau Taipei sebagai perwakilan sahnya.

Beijing juga akan "mengupayakan kembali reunifikasi China secara damai," kata Li.

Tapi, dia menambahkan, bahwa pihaknya "tidak akan pernah mentoleransi skema separatis atau aktivitas 'kemerdekaan Taiwan'."


China masih menganggap Taiwan bagian dari wilayahnya yang menunggu penyatuan kembali. China telah memutus komunikasi resmi dengan Taipei setelah Presiden Tsai Ing-wen menolak untuk mengakui pulau demokratis tersebut sebagai bagian dari "satu China".

Dewan Urusan Daratan Utama Taiwan, menangani hubungan dengan China, mengatakan bahwa pulau tersebut ingin "mempertahankan status quo yang damai dan stabil di Selat Taiwan".

"Kami mendorong China untuk mengadopsi pemikiran positif dan pandangan ke depan yang inovatif mengenai pengembangan hubungan lintas selat," kata lembaga itu dalam sebuah pernyataan.

China mangungkapkan kemarahan minggu lalu setelah Senat AS mengeluarkan undang-undang untuk mendorong kunjungan antara Washington dan Taipei "di semua level".

Washington memutus hubungan diplomatik formal dengan Taiwan pada 1979 untuk mendukung Beijing. Tetapi mereka mempertahankan hubungan dan menjual senjata kepada pulau tersebut, membuat China marah.




Meningkatnya Kekhawatiran

Laporan tersebut juga mengisyaratkan penegasan sikap Beijing untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di kota semi otonomi Hong Kong dan Makau, yang dipimpin Beijing dengan prinsip "Satu negara, Dua sistem".

Tahun lalu, bagian laporan tentang bekas koloni Eropa tersebut mengatakan mereka akan diberikan "otonomi tingkat tinggi". Tahun ini, bagian tersebut dihilangkan.

Laporan tahun ini mengacu pada konsep "Satu negara, dua sistem" tetapi tidak lagi disebutkan akan diterapkan dengan "tegas".

Perubahan itu mungkin tampak kecil tetapi bisa berarti besar dalam sistem dimana berbagai dokumen pemerintah diedit hingga koma terakhirnya.

Hong Kong diperintah di bawah kesepakatan "satu negara, dua sistem" sejak 1997, ketika Inggris menyerahkan wilayah itu kembali ke China.

Foto: REUTERS/Taipei Photojournalists Association Berbeda dengan pendahulunya yang kompromis, Presiden Tsai Ing Wen lebih keras terhadap China.

Sistem tersebut memungkinkan pengakuan hak-hak warga yang tidak berlaku di daratan utama. Termasuk kebebasan berbicara dan pemilihan pemimpin Hong Kong yang 'setengah' langsung, serta pengadilan yang independen.

Tapi ada kekhawatiran bahwa kebebasan ini terancam oleh Beijing.

Tanya Chan, seorang anggota parlemen pro-demokrasi di kota tersebut, mengatakan hilangnya penyebutan orang-orang Hong Kong yang mengatur dirinya sendiri bukanlah suatu kesalahan.

"Saya tidak berpikir ada kelalaian tanpa tujuan, terutama bila orang Hong Kong prihatin dengan otonomi dan sistem secara keseluruhan," katanya kepada AFP.

"Saya khawatir apakah pemerintah China masih menghormati janji-janji penting ini," Chan menambahkan, memprediksi lebih banyak intervensi "serius dan terbuka" oleh Beijing.

Claudia Mo, seorang legislator pro-demokrasi Hong Kong lainnya, menambahkan kesepakatan "satu negara, dua sistem" sudah mati. "Mereka baru saja memastikannya," kata dia.




Credit  cnnindonesia.com

Bentrok Muslim-Buddha, Sri Lanka Nyatakan Status Darurat

Ilustrasi bentrokan, (CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani)

Jakarta, CB -- Sri Lanka menyatakan status darurat selama 10 hari setelah bentrokan antara umat mayoritas Buddha Sinhala dan minoritas Muslim pecah di pusat distrik Kandy.

Juru bicara pemerintah Sri Lanka, Dayasiri Jayasekara, mengatakan status darurat ditetapkan guna mengendalikan situasi dan kekerasan komunal yang mulai meluas.

"Dalam rapat khusus kabinet telah diputuskan untuk mendeklarasikan status darurat selama 10 hari demi mencegah penyebaran kekerasan komunal ke wilayah lainnya," kata Jayasekara kepada Reuters, Selasa (6/3).

Bentrokan komunal pecah setelah sekelompok warga Buddha dilaporkan membakar toko kelontong milik seorang warga Muslim di wilayah tersebut.

Ketegangan antara masyarakat Buddha dan Muslim terus meningkat di negara Asia Selatan itu dalam beberapa tahun terakhir.

Umat Buddha garis keras menuding Muslim di sana memaksa orang-orang memeluk agama Islam atau merusak situs arkeologi Buddha.

Sejak krisis kemanusiaan di Myanmar memburuk Agustus 2017 lalu, banyak umat Buddha Sri Lanka memprotes kedatangan pengungsi Muslim Rohingya di negaranya.

Selain menetapkan status darurat, Jayasekara menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas seluruh pihak yang mencoba memperkeruh keadaan, terutama melalui media sosial.

Hal itu disampaikan usai beberapa pihak dilaporkan mencoba menghasut warga untuk memicu kericuhan melalui Facebook.

"Rapat darurat juga memutuskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap orang-orang yang memicu kekerasan melalui media sosial seperti Facebook," ujar Jayasekara seperti dikutip Reuters.

Dia mengatakan pemerintah juga telah mengirim personel militer dan pasukan khusus ke pusat bentrokan di Kandy. Aparat setempat juga dilaporkan memberlakukan jam malam di untuk mengantisipasi bentrokan kembali terjadi.

Kerusuhan dan pembakaran toko di distrik Kandy bermula pada Minggu (4/3), setelah seorang sopir truk, yang merupakan umat Buddha Sinhala, meninggal beberapa hari usai bertengkar dengan empat warga Muslim di sana.

Bentrokan pecah pada Senin (5/3), tak lama setelah pemakaman sang sopir selesai. Polisi menyebut sekelompok umat Buddha menyerang dan membakar toko-toko milik umat Muslim di distrik tersebut.

Jenazah seorang warga ditemukan dalam salah satu toko yang terbakar itu.

Umat Muslim hanya berpopulasi sekitar 9 persen dari total 21 juta penduduk Sri Lanka. Sementara jumlah umat Buddha di sana mencapai 70 persen dan 13 persen lainnya merupakan umat Hindu.






Credit  cnnindonesia.com