CUPUMA

Senin, 19 Februari 2018

Gerilyawan Jalur Gaza tembakkan roket ke Israel

Militan Hamas Palestina berpawai dalam aksi anti Israel di Kota Gaza, Rabu (8/7/15). (REUTERS/Suhaib Salem)

Jerusalem (CB) - Gerilyawan Palestina di Jalur Gaza menembakkan roket ke arah Israel Selatan pada Ahad malam (18/2), setelah Israel melancarkan serangan udara berskala besar untuk membalas penembakan terdahulu dari daerah kantung Palestina yang diblokade tersebut.

"Satu roket ditembakkan ke Israel Selatan dari Jalur Gaza," kata seorang juru bicara militer di dalam satu pernyataan.

Penembakan roket itu memicu dibunyikannya tanda bahaya di Dewan Regional Sha`ar Hanegev di Gurun Negev dan Kota Sderot di Israel Selatan.

Tak ada laporan mengenai korban cedera atau kerusakan.

Penembakan roket tersebut adalah yang paling akhir dari lonjakan ketegangan belakangan ini antara Israel dan Jalur Gaza.

Itu adalah kedua kali gerilyawan di Jalur Gaza menembakkan roket ke arah Israel dalam 24 jam belakangan, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin pagi. Pada Sabtu malam, satu roket menghantam rumah seorang warga di Sha`ar Hanegev, mengakibatkan kerusakan pada bangunan itu tapi tidak merenggut korban.

Pada Sabtu pagi, satu bahan peledak yang dipasang di pagar antara Israel dan Jalur Gaza meledak, dan melukai empat tentara Yahudi.

Sebagai pembalasan, Israel menyatakan jet tempurnya menyerang "18 sasaran teror milik kelompok gerilyawan Palestina Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS).

Dua pemuda Palestina yang berusia 17 tahun tewas dalam serangan tentara Israel tersebut, kata beberapa sumber medis Palestina.

Peledak itu diduga dipasang oleh satu kelompok kecil yang berpusat di Jalur Gaza, tapi militer Yahudi menyatakan Israel menganggap HAMAS bertanggung-jawab atas setiap aksi bermusuhan dari Jalur Gaza.

Credit antaranews.com

Israel serang Gaza setelah empat prajurit terluka, dua warga Palestina tewas

Jet Israel (muslimdaily.net)

Gaza (CB) - Dua remaja Palestina tewas di Gaza, kata pejabat kesehatan, Minggu, setelah Israel menggempur 18 sasaran milik gerilyawan di daerah kantong tersebut sebagai tanggapan atas ledakan, yang melukai empat tentara Israel.

Serangan itu, yang dimulai pada Sabtu dan mereda pada Minggu pagi, adalah salah satu yang terbesar di Jalur Gaza sejak perang 2014 antara Israel dan gerilyawan Palestina, lapor Reuters.

Serangan itu dimulai dengan ledakan bom di perbatasan Israel-Gaza, yang melukai tentara Israel. Israel menanggapinya dengan yang militer katakan serangan udara dan tembakan tank terhadap 18 sasaran milik Hamas, yang dominan di Gaza, dan kelompok gerilyawan.

Kelompok gerilyawan Gaza biasanya mengungsikan kemungkinan sasaran untuk menghadapi pembalasan atas serangan terhadap Israel. Militer Israel mengatakan sarana pembuatan senjata, markas pelatihan dan pos pengamatan diserang.

Pejabat medis Gaza mengatakan bahwa pada Minggu mereka mengambil jenazah dua warga Palestina berusia 17 tahun yang terbunuh oleh tembakan tank Israel. Militer Israel mengatakan bahwa tank tersebut menargetkan tersangka yang menurut pasukan akan menyeberang ke wilayah Israel.

Tidak ada kelompok gerilyawan di Gaza yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan pada Sabtu. Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman mengatakan Komite Perlawanan Populer, salah satu kelompok bersenjata yang lebih kecil di Gaza, telah meledakkan bom yang melukai tentara.

"Kami akan memburu mereka yang bertanggung jawab atas insiden kemarin," kata Lieberman kepada Radio Israel pada Minggu, dengan menambahkan bahwa Hamas pada akhirnya bertanggung jawab atas yang terjadi di Gaza.

Juru bicara Hamas Fawzi Barhoum menyalahkan aksi kekerasan itu terhadap Israel.

"Hamas menilai pendudukan Israel bertanggung jawab penuh atas konsekuensi eskalasi lanjutannya terhadap warga kami, "kata Barhoum dalam sebuah pernyataan.

Ketegangan meningkat di sepanjang perbatasan Gaza sejak pengakuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada bulan Desember bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel.

Sementara itu, di Tepi Barat, Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan di dalam pernyataan yang dikirim melalui surat elektronik bahwa 17 orang Palestina cedera akibat gas air mata selama protes di Kota Nablus, Al-Khalil (Hebron) dan Ramallah.

Demonstrasi dan protes massal telah berlangsung setiap hari Jumat di Jalur Gaza dan Tepi Barat guna menentang Israel sejak Presiden AS Donald Trump mengumumkan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada Desember lalu.

Masih pada Jumat, Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS) memperingatkan Israel bahwa kelompok gerilyawan Palestina itu takkan berdiam diri terhadap pelanggaran Israel setiap hari terhadap Jerusalem dan warga Palestina.

Israel merebut Yerusalem Timur dalam Perang 1967 dan belakangan mengumumkan seluruh kota tersebut sebagai "ibu kota abadinya", yang ditolak sebagian besar masyarakat dunia. Palestina ingin mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Credit antaranews.com

Perang Suriah semakin tak jelas, semua melawan semua

Pejuang Pasukan Demokratis Suriah menaiki kendaraan lapis baja setelah membebaskan Raqqa dari milisi Negara Islam, di Raqqa, Suriah, Selasa (17/10/2017). (REUTERS/Erik De Castro)

Jakarta (CB) - Dalam editorialnya, Gulf News menulis bahwa "Resmi sudah, Suriah telah menjadi perang antara semua melawan semua. Bukti terakhir adalah laporan pesawat-pesawat AS membunuh sekitar empat sampai 200 tentara bayaran Rusia belum lama ini."

Beberapa hari sebelum insiden itu, Israel menembak jatuh sebuah drone Iran yang terbang dari wilayah Suriah, lalu menyerang posisi-posisi Iran di Suriah sampai kemudian pesawat F-16 Israel jatuh ditembak Suriah.

Beberapa hari sebelum serangan Israel itu, Turki kian gencar memerangi pasukan Kurdi yang menjadi sekutu utama AS di Suriah.

Ya, perang Suriah telah demikian semrawut, tak jelas siapa lawan, siapa kawan, siapa sekutu, siapa seteru. Tidak hanya antar-Suriah, konflik ini telah menjadi ajang perang terselubung antara pihak-pihak luar Suriah yang saling berebut pengaruh dan saling curiga.

Menurut laman majalah Time, paling tidak ada lima perang terselubung atau proxy war yang saat ini terjadi dalam perang saudara Suriah yang sudah memasuki usia ketujuh tahun.

Israel vs IranIran terang-terangan mendukung rezim Presiden Suriah Bashar Assad baik langsung maupun tidak langsung lewat Hizbullah, Lebaon. Sebaliknya Israel berusaha menyembunyikan keterlibatannya di Suriah.
Ketika wilayah udara Israel dimasuki drone Iran, seketika Israel menyerang Suriah dan posisi-posisi Iran di Suriah. Suriah membalas untuk menjatuhkan sebuah F-16 Israel yang merupakan pertama kali terjadi sebuah pesawat Israel ditembak musuh sejak 1982.
Inilah pertama kali terjadi Israel dan Iran bentrok langsung sejak Perang Hizbullah-Israel pada 2006. Membiarkan Suriah dikuasai Iran sama halnya dengan memperluas ketidakamanan Israel yang sudah sangat terganggu dengan tangan Iran di Lebanon, Hizbullah. Sebaliknya bagi Iran, hadir di Suriah sama halnya dengan kian efektif menggertak Israel yang daerah utaranya berbatasan dengan Suriah.

Turki vs KurdiSuriah juga tak sekadar menjadi medan perang terselubung kekuatan-kekuatan internasional dan kawasan, tetapi juga ajang persaingan antarkekuatan lokal, khususnya Turki melawan Kurdi.
Ketika Turki memutuskan bergabung dalam perang Suriah pada 2015, alasan resminya adalah menjawab kampanye bom bunuh diri ISIS di Kota Suruc, yang berada di perbatasan dengan Suriah. Yang sebenarnya terjadi adalah Turki khawatir sukses Kurdi Suriah yang selalu di atas angin melawan baik ISIS maupun pasukan Assad akan memotivasi Kurdi Turki, dan inilah alasan sesungguhnya di balik Turki terjun ke Perang Suriah,. Faktanya Turki adalah yang paling gencar menyerang Kurdi Suriah.
Kurdi adalah minoritas berjumlah 30 juta orang yang kebanyakan tinggal di Turki, Iran, Suriah dan Irak. Jutaan warga Kurdi merindukan sebuah negara Kurdi merdeka. Di Turki sendiri ada 15 juta warga Kurdi atau 18 persen dari total penduduk Turki

AS vs TurkiAS menjadi penyokong utama milisi Kurdi yang dinilai AS sebagai kekuatan paling efektif dalam melawan ISIS, tidak hanya di Suriah, tetapi juga Irak. Penganakemasan Kurdi ini menyinggung perasaan Turki.
Ketersinggungan itu makin parah setelah AS siap membantu pasukan berkekuatan 30.000 tentara di Suriah timur laut, yang tulang punggungnya adalah pasukan Kurdi. Itu jelas tak bisa diterima Turki. Turki pun melancarkan "Operasi Tangkai Zaitun".
Tiba-tiba untuk pertama kali sejak akhir Perang Dingin, dua negara anggota NATO terlibat dalam perang terselubung yang justru makin menyulitkan pengakhiran perang Suriah.

Rusia vs ASRusia mendukung Assad yang sudah menjadi sekutu terpercayanya karena Suriah sangat strategis bagi Rusia mengingat satu-satunya tempat yang menyediakan pangkalan angkatan laut Rusia yang punya akses langsung ke Laut Tengah.
Bersama Iran, Rusia adalah bagian instrumental dalam kesolidanan rezim Assad, sekaligus menguatkan Rusia sebagai aktor utama regional Timur Tengah.
Sebaliknya AS mendukung kekuatan yang menjadi lawan Assad. Pekan ini muncul berita menghebohkan mengenai ratusan petempur Rusia dalam serangan gagal ke sebuah pangkalan Kurdi-AS di Deir Ezzor untuk menyangga pasukan Assad.
Rusia buru-buru mengatakan yang tewas itu adalah tentara bayaran, bukan tentara reguler Rusia.
Tak pelak Suriah menjadi medan perang terselubung paling maut antara Rusia dan AS sejak Perang Dingin.

Rusia/AS/UEA vs Turki/Iran/QatarMenurut Time, Suriah telah menjadi mikrokosmos konflik di seluruh Timur Tengah, yakni sekulerisme melawam islamisme. Persaingan pada matra ini ditunjukkan lewat kekuatan-kekuatan lebih sekuler seperti Rusia, AS dan Uni Emirat Arab, melawan islamisme Turki, Iran dan Qatar, padahal ketiga negara ini berbeda corak, yaitu Sunni dan Syiah. Turki dan Iran boleh beda karena Sunni dan Syiah, tetapi keduanya tidak pernah menentang naiknya pengaruh Islam politik dalam sistem politik Suriah.

Credit antaranews.com

Ethiopia berlakukan status darurat selama enam bulan

Peta negara Somalia dan Ethiopia.

Addis Ababa (CB) - Status darurat yang diberlakukan Ethiopia sehari setelah perdana menterinya mengundurkan diri akan berlangsung selama enam bulan menurut Menteri Pertahanan pada Sabtu, sementara pihak berwenang berupaya mengatasi kerusuhan di negara dengan penduduk terpadat kedua di Afrika itu.

Kekerasan terus terjadi di berbagai wilayah Ethiopia dan pemerintah mengeluarkan larangan protes bagi masyarakat serta penyiapan dan penyebaran publikasi "yang bisa menghasut dan menabur perselisihan", kata Menteri Pertahanan Siraj Fegessa kepada para wartawan.

"Pemerintah telah menjalankan beberapa upaya untuk mengendalikan kekerasan, namun masih ada saja orang yang kehilangan nyawa, banyak yang kehilangan tempat tinggal dan infrastruktur ekonomi rusak," katanya.

Perdana Menteri Hailemariam Desalegn pada Kamis secara mengejutkan mengumumkan mundur saat ia menyampaikan pidato di televisi, menjadikannya sebagai perdana menteri pertama yang mundur semasa menjabat dalam sejarah modern Ethiopia. Desalegn mengatakan ia menginginkan reformasi berjalan dengan mulus.

Satu hari kemudian, pemerintah menyatakan negara dalam keadaan darurat. Parlemen, yang 547 kursinya dikuasai koalisi empat partai yang berkuasa, diperkirakan mengesahkan status darurat itu dalam waktu dua pekan.

Ethiopia merupakan negara dengan perekonomian terbesar dan tumbuh paling pesat di Afrika Timur dan sekutu Barat dalam memerangi militan. Namun kelompok-kelompok hak asasni manusia mengkritik pemerintah karena membatasi ruang gerak lawan politik dan media.

Amerika Serikat, penyumbang bantuan terbesar bagi negara itu, menyatakan "sangat tidak setuju" dengan keputusan Ethiopia menerapkan aturan darurat.

"Kami mengakui dan sama prihatinnya dengan pemerintah mengenai insiden-insiden kekerasan dan kehilangan nyawa, namun sangat yakin bahwa jawabannya adalah kebebasan yang lebih besar, bukan lebih kecil," kata Kedutaan Besar AS di Addis Ababa dalam satu pernyataan yang dikutip Reuters.

"Pernyataan status darurat itu melemahkan langkah-langkah positif baru-baru ini menuju upaya menciptakan ruang politik yang lebih inklusif, termasuk dengan pembebasan ribuan tahanan."

Sejak Januari, Ethiopia telah membebaskan lebih dari 6.000 orang yang ditahan dengan berbagai dakwaaan, termasuk karena ikut berunjuk rasa dan melakukan kejahatan melawan negara. Pemerintah juga telah menutup sebuah penjara, yang diduga menjadi tempat para aktivis mengalami penyiksaan.

Pemerintah sebelumnya menerapkan status darurat pada Oktober 2016, yang kemudian dicabut pada Agustus 2017. Selama masa penerapan status tersebut, jam malam diberlakukan, pergerakan dibatasi dan sekitar 29.000 orang ditahan.

Credit antaranews.com

Kamis, 15 Februari 2018

Jip Timpa Warga Palestina, Israel Tuntut Ganti Rugi ke Keluarga

YERUSALEM - Israel menuntut ganti rugi kepada sebuah keluarga asal Palestina sebesar USD28.000. Israel meminta pihak keluarga untuk ganti rugi atas kerusakan mobil jip yang digunakan untuk menimpa anak dari keluarga itu hingga tewas dalam sebuah insiden.

Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 14 Juni 2015. Ketika itu, Abdullah Ghneimat tengah berjalan pulang dari kerja di kota Kufur Malek, Tepi Barat, timur laut Ramallah. Tiba-tiba sebuah kendaraan militer Israel terbalik dan menimpa Ghneimat. Al Jazeera melaporkan bahwa Ghneimat tidak mendapat perawatan medis selama lebih dari tiga jam dan meninggal di bahwa kendaraan tersebut.

Kementerian Pertahanan Israel mengatakan bahwa Ghneimat melemparkan bom molotov ke kendaraan tersebut, yang berarti dengan demikian negara Zionis itu kebal dari tuntutan hukum mengenai pembunuhan.

Keluarga Ghneimat telah mengajukan tuntutan hukum terhadap tentara Israel yang mengendarai kendaraan itu enam bulan setelah kematian Ghneimat. Namun, tindakan mereka dibalas oleh Kementerian Pertahanan Israel memberikan perlawan atas tuntutan tersebut, perkembangan terakhirnya adalah tagihan USD28.000 untuk kerusakan pada jip tersebut.

Menurut Direktur Organisasi hak asasi manusia independen Al-Haq, Shawan Jabarin, tuntutan ganti rugi terhadap keluarga Palestina untuk kerusakan merupakan bagian dari strategi baru oleh pemerintah Israel untuk menghukum orang-orang Palestina dengan segala bentuk perlawanan.

"Saya pikir mereka menuju ke tingkat di mana siapa pun yang mengucapkan kata 'pekerjaan' dapat ditangkap, dilecehkan dan mungkin didenda," seperti di sadur Middle East Monitor dari Al Jazeera, Rabu (14/2/2018).

Iyad Ghneimat, ayah Abdullah, mengatakan kepada Middle East Eye bahwa dia tidak memiliki banyak harapan untuk pengadilan yang adil.

"Anda tahu, tidak sekali dalam keberadaan mereka, pengadilan Israel memberikan pengadilan yang jujur dan adil kepada orang Palestina manapun. Kita akan berbohong kepada diri kita sendiri jika kita mengatakan bahwa ada kesempatan yang nyata untuk keadilan," ujarnya meratap.

Kemungkinan warga Palestina menerima kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh pasukan Israel menjadi semakin tidak mungkin, menurut laporan untuk tahun 2017 oleh organisasi HAM Israel B'tselem. Laporan tersebut menemukan bahwa dari tahun 2012 sampai 2016, Israel membayar kompensasi sekitar USD1 juta, sebuah penurunan lebih dari 80 persen dari periode 1997 sampai 2001. Hal ini menyebabkan turunnya hampir 95 persen jumlah warga Palestina yang mengajukan klaim baru di pengadilan, menurut laporan tersebut.

Credit sindonews.com

Arab Saudi Kembali Tolak Internasionalisasi Penyelanggaraan Ibadah Haji

RIYADH - Duta Besar Arab Saudi untuk Liga Arab, Ahmed Qattan, telah mengulangi penolakan negaranya terhadap apa yang mereka sebut sebagai politisasi atau internasionalisasi penyelengaraan ibadah haji.

"Upaya untuk menginternasionalisasi Tempat Suci Mekkah dan Madinah adalah bagian dari konspirasi yang lebih luas," ucap Qattan, yang juga menjabat sebagai duta besar Saudi untuk Mesir.

"Upaya ini menunjukkan bahwa negara-negara tertentu mengikuti jejak Iran, yang telah mencoba di masa lalu untuk mempromosikan gagasan-gagasan yang merendahkan ini," tambahnya, dengan referensi terselubung di Qatar," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (14/2).

Qattan kemudian menegaskan, bahwa politisasi atau internasionalisasi situs suci Arab Saudi adalah "garis merah" yang sama artinya dengan bunuh diri politik.

Dalam beberapa tahun terakhir, Iran telah melontarkan gagasan untuk mendirikan "pemerintahan internasional" untuk mengelola penyelanggaran ibadah haji, sebuah gagasan yang ditolak keras oleh Saudi.

Iran memang telah melemparkan kritikan terhadap pemerintah Saudi, sebagai tuan rumah ibadah haji, terlebih saat terjadi insiden berdarah di Mina yang menewaskan ratusan orang, termasuk puluhan warga Iran.

Iran menyebut Saudi mempolitiasi ibadah haji dan terus mendesak dibentukanya komite internasional untuk mengurusi ibadah tahunan umat Muslim tersebut.

Credit sindonews.com

Belasan Relief Unta Besar Ditemukan di Gurun Saudi

Ini relief unta berukuran besar yang ditemukan di Provinsi Al Jawf, Arab Saudi, oleh para arkeolog Perancis dan Saudi. Daily Mail, Antiquity Publications.

CB, Riyadh- Arkeolog menemukan sejumlah pahatan unta berukuran besar di daerah gurun pasir Provinsi Al Jawf, Arab Saudi.
Pahatan ini diperkirakan berusia lebih dari 2000 tahun. Para ahli mengatakan belum pernah menemukan pahatan unta dengan ukuran sebesar ini sebelumnya.

Ini patung berbentuk unta berukuran asli yang ditemukan di daerah gurun pasir Provinsi Al Jawf, Arab Saudi. Gizmodo

"Kami bisa mengidentifikasi sekitar selusin pahatan dengan kedalaman berbeda yang menggambarkan unta dan kuda," begitu dilansir Daily Mail, Rabu, 14 Februari 2018.

Dua lembaga yang terlibat penelitian ini adalah Centre National de la Recherche Scientifique dari Perancis dan Saudi Commission for Tourism and National Heritage. Tim telah meneliti lokasi ini sejak 2016.

Ini lokasi penemuan relief unta berukuran besar yaitu di daerah gurun pasir Provinsi Al Jawf, Arab Saudi. Gizmodo
Para peneliti menemukan ada selusin pahatan tersebar di kawasan ini. Sebagiannya sudah dalam keadaan tidak utuh karena dinding batu mengalami pengikisan hingga pecah.
Para ahli menduga lokasi ini dulunya merupakan tempat penyembahan ritual keagamaan. Pahatan unta di dinding batu di gurun Saudi itu menjadi penanda lokasi. Meski begitu, para ahli menilai misteri mengenai pahatan unta besar ini belum terpecahkan.

Credit TEMPO.CO

Amerika Vs Rusia: Belasan Tentara Bayaran Wagner Pro Suriah Tewas

CB, Suriah -- Pasukan khusus Amerika Serikat di Suriah menewaskan belasan pasukan tentara bayaran Rusia, yang berperang mendukung pasukan pro Presiden Bashar Al Assad.
Ini terjadi saat pertempuran sengit yang terjadi pada 7 Februari lalu, yang menewaskan sekitar seratus pasukan milisi pendukung pemerintah Suriah di daerah Deir Ezzor, yang kaya akan minyak bumi.

Kendaraan bersenjata Ahrar al-Sham menembaki pasukan pemerintah Suriah saat melakukan penyerangan di kota Atshan, desa Hama, Suriah, 11 Januari 2018. Kelompok pemberontak mengepung pangkalan udara utama saat melakukan serangan. (Ahrar al-Sham, via AP)

"Pasukan tentara bayaran Rusia ini bekerja untuk perusahaan swasta Wagner, yang mengirim ratusan tentara bayaran ke Suriah untuk mendukung pasukan militer Rusia dan pro pemerintah," begitu dilansir CNN, Selasa, 13 Februari 2018.

CNN mengutip dari beberapa sumber yang merupakan kerabat dari tentara bayaran Rusia yang tewas. Salah satu tentara bayaran yang tewas itu bernama Vladimir Loginov, 51 tahun. Dia sebelumnya merupakan anggota kelompok ultranasionalis Cossack, yang bertempur di Ukraina Timur.
Kelompok Distrik Cossack Baltic mengatakan bahwa Loginov tewas dalam pertempuran tidak berimbang. "Vladimir tewas untuk Tanah Air, kelompok Cossack dan keyakinan Orthodox," begitu bunyi pernyataan kelompok ini.

Seorang anggota Pasukan Demokratik Suriah memegang bendera ISIS saat pertempuran di Raqqa, Suriah, 14 Agustus 2017. REUTERS/Zohra Bensemra/File Photo
Sejauh ini, CNN telah mendapatkan tiga nama lain dari pasukan tentara bayaran Rusia yang tewas di lokasi. Pertempuran itu terjadi di daerah Deir Ezzor, Suriah, saat sekitar 500 pasukan pro pemerintah Suriah berusaha menyerang markas pasukan Syrian Democratic Forces yang dibentuk pasukan khusus Amerika.
Sekitar seratus pasukan pro pemerintah Suriah tewas dalam pertempuran di dekat sungai Eufrat. Dari jumlah ini sekitar 30 anggota pasukan yang tewas berasal dari milisi Kristen pendukung Bashar Al Assad.
Saat itu, pasukan khusus AS, yang bertugas di lokasi, menyerang pasukan pro pemerintah Suriah menggunakan berbagai kekuatan udara canggih seperti pesawat tempur F-15E, drone MQ-9, pasukan pengebom B-52, pesawat AC-130 dan helikopter penyerang Apache AH-64. Serangan ini berlangsung selama sekitar tiga jam.
"Begitu pasukan penyerang bergerak ke barat, kami berhenti menyerang," kata Letnan Jenderal Jeffrey Harrigian.
Mengenai ini, Kremlin mengatakan tidak mempunyai informasi apakah ada pasukan tentara bayaran Rusia yang tewas di lokasi. "Kami hanya menangani data mengenai pasukan Rusia," kata Dmitri S. Peskov, juru bicara Kremlin. "Kami tidak punya data mengenai orang Rusia yang kemungkinan ada di Suriah."
Menurut Aleksandr Ionov, seorang pengusaha Rusia di Suriah, kemungkinan ada sekitar 200 pasukan tentara bayaran Rusia yang telah tewas di Suriah. "Perkiraan saat ini sekitar 200 orang. Mayoritas itu orang Rusia," kata dia kepada media New York Times. Amerika berperang di Suriah untuk mengejar teroris ISIS.

Credit TEMPO.CO

Amerika Vs Rusia: Drone MQ-9 Reaper Hancurkan Tank T-22 di Suriah

CB, Suriah -- Pesawat nirawak pengebom Amerika Serikat, MQ-9 Reaper, menembak dan menghancurkan sebuah tank Rusia, T-22, di Suriah pada pekan lalu.
Serangan drone ini terjadi beberapa hari setelah sebuah pangkalan pasukan milisi Suriah dukungan Amerika Serikat, Syrian Democratic Forces (SDF), yang didominasi pasukan Kurdi, hendak diserang sekitar 500 pasukan milisi pro pemerintah Suriah di daerah Deir Ezzor, yang menewaskan sekitar seratus pasukan penyerang.

Drone MQ-9 Reaper (Predator B) dilengkapi dengan mesin trubopop yang dirancang untuk berbagai misi. Drone ini mampu menjelajah ketinggian hingga 15.250 meter dengan lama terbang 27 jam. Drone ini mampu mengangkut peralatan tempur seberat 1,746 kg, antara lain Hellfire dan bom unit-12 Paveway II dalam sekali terbang. ga-asi.com

"Letnan Jenderal Jeffrey Harrigian, yang merupakan jenderal senior di angkatan udara AS di Timur Tengah, menolak berspekulasi mengenai siapa yang mengendarai tank Rusia itu," begitu dilansir StraitsTimes, Rabu, 14 Februari 2018.

Namun, seorang pejabat AS mengatakan dua orang pasukan pendukung pemerintah Suriah terbunuh oleh serangan drone ini. Militer AS mengatakan tank itu diserang karena memasuki wilayah tembak dari pasukan milisi AS, yang didukung pasukan artileri.
Menteri Pertahanan AS, Jim Mattis, menganggap peristiwa ini sebagai sepele. "Itu mungkin hanya dua orang lokal sedang melakukan sesuatu. Saya tidak ingin melihat ini sebagai serangan besar."

Insiden ini mewarnai meningkatnya ketegangan Amerika Serikat dan Rusia di Suriah. Masing-masing memiliki pasukan milisi yang mereka dukung dan persenjatai. Rusia mendukung pasukan pemerintah Suriah. Sedangkan AS mendukung pasukan SDF, yang berupaya menjatuhkan rezim pemerintah Bashar Al Assad.
Dalam pertempuran beberapa hari sebelumnya, sekitar seratus pasukan pro pemerintah Suriah tewas dalam pertempuran di dekat sungai Eufrat. Sekitar 500 pasukan milisi pro pemerintah berusaha menyerang markas pasukan SDF di dekat area ini.
Saat itu, pasukan khusus AS, yang bertugas di lokasi, menyerang pasukan pro pemerintah Suriah menggunakan berbagai kekuatan udara canggih seperti pesawat tempur F-15E, drone MQ-9, pasukan pengebom B-52, pesawat AC-130 dan helikopter penyerang Apache AH-64.
Serangan pasukan khusus Amerika ini berlangsung selama sekitar tiga jam. "Begitu pasukan penyerang bergerak ke barat, kami berhenti menyerang," kata Harrigian. Dalam peristiwa in, sekitar selusin pasukan tentara bayaran Rusia tewas.
Presiden Assad, yang didukung Rusia dan milisi dukungan Iran, mengatakan akan mengambil alih semua wilayah negaranya, yang saat ini masih dikuasai SDF.

Credit TEMPO.CO

Pemimpin Muslim Desak Macron tak Ikut Campur Islam Prancis

Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Foto: AP Photo/Thibault Camus

Macron sempat menyatakan akan meninjau kembali cara pengawasan terhadap Islam.

CB, PARIS -- Seorang perwakilan Muslim terkemuka asal Prancis mendesak Presiden Prancis, Emmanuel Macron, untuk tidak ikut campur dalam pengorganisasian Islam. Hal ini dikemukakan usai Macron mengatakan, ia akan mencoba mendefinisikan kembali hubungan antara Islam dengan negara.

Dilansir di Reuters, Rabu (14/2), pemberontakan ini berasal dari pemimpin sebuah organisasi yang didirikan 15 tahun lalu. Tujuannya, meredam kekhawatiran tentang pengkhotbah radikal dan mendorong konteks Islam yang lebih dapat menyesuaikan.

"Semua orang harus tetap berpegang pada peranan mereka," ujar Presiden French Council of the Muslim Faith (CFCM)/ Dewan Muslim Indonesia Prancis, Ahmet Ogres, kepada Reuters.

Ogras menyebutkan, takdir Muslim adalah agama, sehingga patut untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. "Hal terakhir yang Anda inginkan adalah negara bertindak sebagai pelindung," ujar Ogras yang sudah memimpin CFCM sejak pertengahan 2017.

Macron, yang terpilih pada Mei lalu, mengatakan rencananya untuk meninjau kembali cara pengawasan terhadap Islam. Rencana ini disampaikan Macron melalui sebuah wawancara di surat kabar, pada Ahad (11/2) lalu.

"Apa yang ingin saya lakukan di paruh pertama 2018 adalah membuat tanda pada keseluruhan cara Islam diorganisir di Prancis. Prioritasnya, mengembalikan sekularisme apa adanya," ucap Macron kepada Journal de Dimanche.

Secara tradisional, Prancis adalah rumah bagi komunitas Yahudi dan Muslim terbesar di Eropa.. Diperkirakan jumlah Muslim mencapai lima juta dari total populasi 67 juta orang.

Aturan resminya, terjadi pemisahan ketat antara agama dan negara dengan poin pertama dianggap sebagai masalah pribadi. Aturan ini menjadi pembenaran dalam larangan penggunaan jilbab oleh pegawai pelayanan publik dan juga mengenakan penutup dari kepala hingga kaki di tempat umum.

Macron telah mendapat tekanan untuk menghadapi para pengkhotbah dan masjid radikal sejak gelombang serangan di mana militan membunuh lebih dari 230 orang di Prancis sejak 2015. Pencarian dan penangkapan darurat diperkenalkan pada serangan November 2015, yang menewaskan 130an orang di Paris. Kebijakan ini dibuat permanen di bawah undang-undang keamanan yang ketat. Beberapa masjid ditutup dan para imam diusir.

Deklarasi Macron pada Ahad lalu menunjukkan, dirinya sedang mempertimbangkan reorganisasi mendalam mengenai iman Islam dan bagaimana para pengkhotbahnya dididik.

Pada 2003, Nicolas Sarkozy, merancang sebuah kesepakatan di antara kelompok Islam utama untuk menciptakan CFCM. Konsepnya, meminta dewan untuk berbicara pada umat Muslim seperti dengan cara French Bishops Conference berbicara pada masyarakat Katolik maupun ketika Consistory berbicara untuk orang Yahudi.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Mantan Kandidat Presiden Mesir Ditahan

Polisi Mesir.

Foto: www.huffingtonpost.com

Mantan kandidat Presiden Mesir ini diduga terkait dengan Ikhwanul Muslimin.

CB, KAIRO -- Pasukan keamanan Mesir menahan mantan kandidat presiden Muslim Mesir Abdel Moneim Abol Fotouh. Aboul Fotouh diduga memiliki kontak dengan organisasi Ikhwanul Muslimin yang dilarang.

Seperti dilaporkan kantor berita negara MENA, Rabu(14/2) waktu setempat, penegak keamanan negara tersebut memerintahkan penangkapan Aboul Fotouh dan beberapa pemimpin kuat partai Mesir yang terkait dengan kelompok tersebut. Dia adalah salah satu kandidat presiden tingkat tinggi dalam pemilihan negara itu setelah pemberontakan 2011, yang mendapatkan 18 persen suara di putaran pertama.

Penangkapan tersebut beberapa pekan sebelum pemilihan presiden di mana Presiden Abdel Fatah al-Sisi mencalonkan lagi dalam sebuah pertarungan melawan seorang politisi yang belum terlalu dikenal. Ini juga terjadi dua hari setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson menyerukan pemilihan yang bebas dan adil selama kunjungan pertamanya ke negara tersebut.

Keponakan Aboul Fotouh, Sanaa Ahmed, mengatakan kepada Reuters bahwa puluhan polisi berpakaian sipil datang ke rumah tersebut dengan surat perintah penangkapan dan membawanya pegi pada Rabu (14/2) malam waktu setempat.

Mesir melarang Ikhwanul Muslimin sejak 2013 setelah tentara yang dipimpin oleh presiden yang diangkat secara umum Al-Sisi menggulingkan Presiden Mohammed Mursi, seorang anggota senior Ikhwan di Mesir.

Sementara Aboul Fotouh keluar dari Ikhwanul Muslimin pada 2011 untuk mencalonkan diri sebagaipresiden secara independen dan telah menjauhkan diri dari gerakan Islam sejak saat itu. Wakil partai Aboul Fotouh, Mohamed al-Qassas, ditahan pekan lalu dan ditahan sambil menunggu penyelidikan, menurut laman Facebook partai tersebut. Partai tersebut mengecam penangkapan itu dan mengkritik apa yang mereka sebut penargetan sistematis para politisi oposisi pada awal pekan ini.

Pada Selasa (13/2), 13 kelompok hak asasi lokal dan internasional mengecam pemilihan presiden Maret nanti dengan mengatakan bahwa pemilihan tersebut tidak akan bebas dan adil. Pemerintah Mesir mengklaim berada dalam transisi demokrasi namun bergerak lebih jauh dengansetiap pemilihan, kata pernyataan kelompok tersebut.

Meskipun Komisi pemilihan negara telahberjanji untuk menjalankan pemungutan suara sesuai dnegan prinsip independensi,transparansi dan objektivitas.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Modernisasi Militer China Menantang Dominasi Udara AS

WASHINGTON - Modernisasi persenjataan militer China telah menantang dominasi udara Amerika Serikat. Demikian penilaian kelompok think tank International Institute for Strategic Studies (IISS) dalam laporan terbarunya.

Menurut IISS, militer China telah menunjukkan dirinya sebagai kekuatan angkatan laut yang tangguh.

Dalam siaran pers untuk laporan tahunan “Military Balance” yang diterbitkan pada hari Rabu, IISS menyoroti modernisasi yang cepat dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut China dan menggambarkan kemajuan Beijing dalam pertahanan kedirgantaraan sebagai hal yang “luar biasa”.

”Perkembangan senjata China yang berkembang dan kemajuan teknologi pertahanan yang lebih luas berarti bahwa hal itu telah menjadi inovator pertahanan global dan tidak hanya mengejar Barat,” kata Dr. John Chipman, Direktur Jenderal dan Chief Executive IISS.

Pesawat jet tempur tempur China, Chengdu J-20, telah jadi sorotan dunia karena akan memasuki layanan skuadron garis depan pada tahun 2020. Pesawat jet tempur generasi kelima itu, menurut IISS, membahayakan monopoli AS atas pesawat tempur stealth-nya.

Laporan tersebut juga menyoroti arsenal rudal China yang berkembang, termasuk rudal air-to-air PL-15 yang kemampuannya telah diperluas. Rudal tersebut diyakini dilengkapi dengan radar array yang dipindai secara elektronik—sebuah teknologi yang telah berhasil digunakan untuk rudal air-to-air oleh hanya segelintir negara di dunia.

”Kemajuan ini adalah bagian dari kekuatan Angkatan Udara China untuk bisa menantang lawan di wilayah udara. Selama tiga dekade terakhir, dominasi udara telah menjadi keuntungan utama bagi AS dan sekutu-sekutunya. Ini tidak bisa lagi diasumsikan (seperti itu),” tulis Chipman, dalam laporan IISS yang dikutip Kamis (15/2/2018).

Masih menurut laporan tersebut, Beijing juga memiliki ambisi yang sama untuk Angkatan Laut-nya. Menurut Chipman, sejak tahun 2000, China telah membangun lebih banyak kapal selam, kapal perusak, dan korvet dari gabungan Jepang, Korea Selatan dan India.

Tonase total kapal perang baru yang diluncurkan oleh China dalam empat tahun terakhir saja secara signifikan lebih besar daripada total tonase seluruh Angkatan Laut Prancis.

Dengan kekutan Angkatan Laut-nya yang berkembang pesat, China berubah menjadi kekuatan militer global. IISS menyatakan, pangkalan baru China di Djibouti akan memungkinkan lebih banyak penempatan Angkatan Laut Beijing.

Credit sindonews.com

Lewat Surat, Taliban Minta AS Mulai Negosiasi Damai

KABUL - Sebuah keputusan mengejutkan diambil oleh kelompok Taliban ditengah meningkatnya pertumpahan darah. Lewat sebuah surat, Taliban mengungkapkan keinginannya untuk melakukan perundingan damai.

Selain ingin berdamai, Taliban juga meminta "orang-orang Amerika" dan "anggota Kongres yang mencitai damai" untuk menekan pemerintah Donald Trump untuk melakukan negosiasi.

Surat tersebut dikeluarkan oleh juru bicara Taliban, Zabiullah Mujahid. Surat itu muncul di tengah kondisi yang memburuk untuk pasukan koalisi Amerika Serikat (AS) dan Afghanistan di medan perang. Selain itu dalam satu bulan terakhir dua serangan besar Taliban di Kabul membunuh 150 warga sipil.

Pemerintah Trump telah mengirim pesan yang beragam tentang kesiapannya melakukan kontak dengan Taliban. Namun Washington menegaskan bahwa semua perundingan substantif harus dipimpin oleh pemerintah Afghanistan.

Sementara Taliban menolak untuk berbicara dengan pemerintah Afghanistan tanpa terlebih dahulu membahas penarikan pasukan asing.

"Jika kebijakan penggunaan kekerasan berlanjut selama seratus tahun lagi, hasilnya akan sama seperti yang Anda amati selama enam bulan terakhir sejak dimulainya strategi baru Trump," bunyi surat tersebut seperti dikutip dari The Guardian, Kamis (15/2/2018).

Surat sepanjang 2.800 kata itu mendukung statistik AS dan PBB terkait ancaman kehancuran. Sebagai bentuk untuk meyakinkan publik AS bahwa perang tidak dapat dimaafkan, surat itu menyebut sebanyak 3.546 tentara Amerika dan asing tewas. Selain itu, terjadi kenaikan sebesar 87% dalam produksi heroin pada tahun 2017 dan penilaian dari badan pengawas khusus AS untuk Inspektur Jenderal Rekonstruksi Afghanistan yang menyebutkan wilayah Taliban meningkat secara signifikan.

Surat itu juga seolah memberi sinyal meningkatnya dukungan bagi Taliban dari Rusia dan Iran. Hal itu mengacu pada pernyataan masyarakat internasional sekarag mendukung perjuangan kelompok itu.

Selanjutnya, surat ini menyoroti puluhan miliar dolar yang dihabiskan AS di Afghanistan yang dikumpulkan dari pajak dan pendapatan warga AS, namun kemudian diberikan, klaim surat tersebut, kepada pencuri dan pembunuh.

Argumen seperti itu telah muncul di Washington. Pada hari Senin, Taliban mengundang Senator Libertarian Rand Paul untuk melakukan pembicaraan di kantor mereka di Qatar, setelah Paul mengklaim bahwa pengeluaran AS senilai USD45 miliar di Afghanistan pada tahun 2018 sama dengan uang dibuang sia-sia.

Undangan ini merupakan kesempatan yang lebih baik untuk mempengaruhi kebijakan AS daripada surat terbuka "umum", menurut Thomas Ruttigof dari lembaga kajian Afghan Analysts Network.

Departemen luar negeri AS yang dihubungi tidak membalas permintaan komentar. Sedangkan pejabat AS terkait yang dihubungi tidak mau mengomentari surat tersebut.

Namun seorang pejabat AS, merujuk pada pernyataan Trump setelah bom ambulans bahwa AS tidak menginginkan pembicaraan dengan Taliban, mengatakan bahwa serangan tersebut membuktikan bahwa Taliban belum siap untuk bernegosiasi dengan itikad baik.

Ada pandangan yang bertentangan dalam pemerintahan AS. Menteri Luar Negeri, Rex Tillerson, mengatakan bahwa AS terbuka untuk melakukan pembicaraan dengan "suara moderat" di Taliban, yang bisa menjadi bagian dari pemerintah Kabul.

Bahkan setelah komentar Trump, wakil Tillerson, John Sullivan, mengatakan bahwa kebijakan AS tetap mengupayakan pembicaraan yang dipimpin oleh Afghanistan dengan Taliban. Sullivan mengatakan ucapan Trump merujuk pada penolakan untuk berbicara dengan kelompok garis keras sementara serangan sedang dilakukan.

Pembicaraan dengan Taliban, Sullivan mengatakan bulan ini, akan terjadi dari waktu ke waktu bila kondisinya terjamin dan sesuai.

Bahkan jika diabaikan oleh pembuat kebijakan, permintaan publik dari Taliban menunjukkan evolusi yang efektif dalam propaganda mereka, kata seorang pejabat barat yang tidak berwenang untuk berbicara di depan umum.

"Saya benci mengatakannya," kata pejabat tersebut, "tapi mereka sudah mulai memukul di tempat yang sakit hanya dengan mengatakan yang sebenarnya."

Michael Semple, mantan perunding PBB dan UE dengan Taliban, menyarankan agar surat tersebut mengatakan lebih banyak tentang politik internal pemberontakan, antara moderat yang berbasis di Qatar dan elemen garis keras di Afghanistan dan Pakistan.

"Taliban telah menolak pembicaraan dengan pemerintah Afghanistan. Untuk melegitimasi posisi itu, mereka mengatakan bahwa mereka terbuka untuk melakukan pembicaraan dengan AS," kata Semple, seorang profesor di Queen's University Belfast.

"Surat tersebut tidak menyampaikan sebuah proposal yang serius, namun merupakan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap posisi garis keras (yang menurut saya paling Taliban di Qatar tidak setuju)," imbuhnya.

Simon Gass, mantan perwakilan sipil senior NATO di Afghanistan, mengatakan: "Meskipun Taliban telah berhasil di lapangan, ia mendapat banyak kerugian. Semangat dikatakan oleh para ahli untuk tidak menjadi hebat terutama mengingat adanya pertempuran faksi yang diikuti oleh kematian pemimpin Taliban Mullah Omar dan Mullah Mansour."

"Perambahan Isis adalah masalah bagi Taliban - mereka mungkin merasakan panasnya. Keinginan AS untuk menaikkan tingkat kekuatan juga akan membuat mereka enggan," imbuhnya.

"Jadi ini bisa menjadi langkah yang signifikan. Tapi itu juga bisa menjadi taktik yang dirancang untuk melucuti senjata di AS yang melawan kenaikan pasukan dan untuk membagi pemerintah Afghanistan dan AS," tukasnya.

Credit sindonews.com

Prancis Sebut Program Rudal Balistik Iran Harus Diawasi

PARIS - Presiden Prancis, Emmanuel Macron mengatakan, program rudal balistik Iran harus ditempatkan di bawah pengawasan internasional. Hal itu dikatakan Macron untuk memberikan tekanan kepada Iran sembari mempertahankan kesepakatan nuklir di mana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan mencabutnya.

Kesepakatan nuklir 2015, yang ditujukan untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir Iran, berada di bawah ancaman penarikan diri AS. Untuk itu Inggris, Prancis, dan Jerman sedang mengerjakan sebuah rencana guna memuaskan AS hingga batas waktu 12 Mei untuk menangani uji coba rudal balistik Iran dan pengaruhnya di Timur Tengah.

Macron mengatakan Prancis, salah satu penandatangan kesepakatan nuklir, ingin mempertahankannya karena tidak ada yang lebih baik yang ditawarkan. Namun, dia mengatakan penggunaan rudal Iran di Yaman dan Suriah perlu ditangani karena mereka adalah masalah keamanan bagi sekutu Prancis.

"Saya menginginkan sebuah siklus negosiasi baru dengan kelompok regional dan anggota tetap Dewan Keamanan seperti yang kami lakukan untuk kesepakatan nuklir, namun melebarkannya ke negara-negara regional sehingga kami dapat mengurangi dan memberantas keresahan ini," ujar Macron.

"Dan (kita perlu) menempatkan rudal balistik Iran di bawah pengawasan. Ini sangat diperlukan untuk keamanan daerah dan jadi kita memerlukan mekanisme sanksi dan kontrol yang disesuaikan dengan itu," imbuhnya seperti dikutip dari Middle East Monitor, Kamis (15/2/2018).

Sementara Iran menerima pembatasan pada proyek nuklirnya yang dikatakannya untuk tujuan damai murni. Namun, Teheran berulang kali menolak untuk mendiskusikan program misilnya, yang diminta oleh AS dan Eropa.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi pada 8 Februari mengatakan bahwa pihak Barat harus memastikan kesepakatan nuklir berhasil sebelum mencoba menegosiasikan isu-isu lain.

Mengutip pengaruh Iran di Irak, Lebanon dan Yaman, Macron mengatakan bahwa kebijakan luar negeri Teheran kadang-kadang dapat menjadi faktor destabilisasi. "Kita perlu berdialog dengan rezim Iran," cetusnya.

Dia menambahkan: "Saya pikir semua bentuk solusi militer untuk situasi ini adalah sebuah kesalahan. Kami telah kehilangan banyak waktu dalam balistik dan kegiatan regional. "

Komentar Macron datang beberapa hari setelah senjata anti-pesawat Suriah menembak jatuh sebuah pesawat tempur Israel yang kembali dari serangan bom terhadap posisi Iran di Suriah.

Macron, yang menteri luar negerinya melakukan perjalanan ke Teheran pada tanggal 4 Maret, mengatakan bahwa dia ingin mengatur sebuah pertemuan para pemain utama dalam krisis Suriah.

"Saya ingin kita dalam beberapa minggu mendatang sebuah pertemuan di Suriah yang menghapuskan kegiatan balistik di Suriah yang membahayakan semua kekuatan regional," katanya, tanpa menjelaskan lebih jauh.

Credit sindonews.com

Israel Tuduh Turki Bantu Hamas Peroleh Kekuatan Militer

TEL AVIV - Otoritas berwenang Israel menuduh Turki membantu kelompok Hamas Palestina untuk memperoleh kekuatan militer. Tuduhan ini muncul setelah Tel Aviv menangkap dan mendeportasi warga Turki.

“Kegiatan ekonomi dan militer gerakan tersebut di Turki, terjadi tanpa hambatan saat pejabat Turki menutup mata dan—pada kesempatan—mendorongnya,” kata pihak badan intelijen Israel, Shin Bet.

”Kegiatan ini bergantung pada—antara lain—platform bisnis yang melayani Hamas dalam pencucian dana yang dialihkan ke Yudea dan Samaria (Tepi Barat) dan digunakan untuk merekrut orang Israel ke jajarannya,” lanjut Shin Bet, seperti dikutip Al Arabiya, Selasa (13/2/2018).

Menurut badan intelijen negara Yahudi itu, Cemil Tekeli asal Turki ditangkap pada 1 Januari karena dicurigai membantu Hamas dan kemudian dideportasi.

Selain itu, Dharam Jabarin, seorang warga Israel-Arab, juga ditangkap dan akan diadili.

”Dalam penyelidikan Tekeli, diketahui bahwa Turki berkontribusi pada penguatan militer Hamas,” imbuh Shin Bet, yang mengatakan bahwa gerakan tersebut telah melancarkan aliran dana jutaan dolar melalui Turki.

Pemerintah Turki pernah mengecam sebuah keputusan pemerintah Amerika Serikat yang menempatkan pemimpin Hamas dalam daftar teroris. Ankara berharap tindakan AS tersebut tidak akan berdampak negatif terhadap bantuan kemanusiaan Turki ke wilayah Gaza, Palestina.

Credit sindonews.com

Penembakan Massal Mengerikan Guncang SMA Florida, 17 Terbunuh

FLORIDA - Penembakan massal yang mengerikan mengguncang sebuah sekolah menengah atas (SMA) di Florida, Amerika Serikat (AS) Rabu waktu setempat atau Kamis (15/2/2018) WIB. Setidaknya 17 orang terbunuh setelah seorang mantan siswa memberondongkan tembakan.

Polisi Florida mengatakan tersangka Nicolas Cruz, 19, memasuki Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland hari ini dan menembaki para siswa.

Serangan ini akan menjadi salah satu tragedi penembakan paling mematikan dalam sejarah AS.

Pejabat Sheriff Broward, Scott Israel, mengatakan 12 orang terbunuh di dalam sekolah, dua orang terbunuh di luar gedung dan satu orang tewas tertembak di jalan. Dua korban lainnya tewas setelah dibawa ke rumah sakit.

”Saya sedih mengatakan bahwa 17 orang kehilangan nyawa mereka,” kata Scott Israel yang dikutip SINDOnews dari akun Twitter @browardsheriff.

Jumlah pasti dari orang yang tertembak belum dirilis pihak kepolisian. Namun polisi Florida mengatakan bahwa penembak tersebut menembaki sekolah dengan tujuan membunuh banyak orang.

Penembakan tersebut membuat para siswa ketakutan dan berlari ke jalan-jalan. Anggota tim SWAT mengepung gedung SMA.

Kantor Sheriff Broward mengonfirmasi bahwa tersangka sekarang berada dalam tahanan.

Berbicara dari tempat kejadian, Sheriff Israel menggambarkan hari ini sebagai bencana besar.

”Ini adalah adegan fluida dan kami memiliki beberapa tim SWAT yang membersihkan bangunan untuk memastikan tidak ada penembak lain,” katanya.

Tersangka penembakan, kata dia, dibawa ke tahanan di dekat daerah tersebut sekitar satu jam setelah melakukan tindakan mengerikan tersebut.

Dia membenarkan tersangka merupakan mantan siswa SMA terkait. ”Ini adalah hari yang mengerikan bagi Parkland, Broward County, negara bagian Florida dan AS,” katanya. ”Anak kembar tiga saya lulus di sini.”

”Ini bencana, benar-benar tidak ada kata-kata (untuk ini),” imbuh dia.

Sheriff belum mengungkap motif penembakan massal ini. ”Saya tidak tahu mengapa dia pergi, saya tidak tahu kapan dia pergi (ke sekolah),” ujar Israel.

Dia mengatakan polisi saat ini sedang membedah akun media sosial tersangka telah menemukan beberapa materi yang mengganggu.

Perwira polisi tersebut juga mengatakan bahwa pria bersenjata tersebut telah memperoleh magazine dan senapan serbu AR-15. Pelaku beraksi dengan senapan serbu AR-15.

Menurut kelompok kontrol senjata Everytown for Gun Safety, ini adalah penembakan ke-18 di sekolah AS sepanjang tahun ini.

Credit sindonews.com

Thailand Perketat Pengawasan terhadap Warga Asing

Ilustrasi. Kuil Putih di Thailand (CNN Indonesia/Ardita Mustafa)

Jakarta, CNN Indonesia -- Thailand memperketat pengawasan terhadap warga asing yang berkunjung ke Negeri Gajah Putih itu. Langkah itu diambil di tengah kekhawatiran pendatang asing tersebut akan melakukan kejahatan selama berada di Thailand.

"Data masuk, keberangkatan dan masa tinggal para pendatang dari luar negeri akan diawasi secara ketat dan terintegrasi oleh pihak berwenang, untuk mencegah kejahatan transnasional, mafia, terorisme, perjalanan ilegal dan penipuan lewat telepon," kata juru bicara Departemen Pertahanan Thailand Letnan Jenderal Kongcheep Tantrawanich, Rabu (14/2).

Dia memastikan kabar bahwa Biro Imigrasi dan Departemen Pemerintahan Provinsi sedang bersama-sama mempersiapkan langkah untuk menerapkan pengawasan lebih ketat.

Data semua warga asing yang masuk ke Thailand dan berangkat dari negara itu akan direkam serta diperbarui dalam sebuah sistem penyimpanan data Program Tunggal.

Pernyataan Kongcheep disampaikan seusai pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Prawit Wongsuwan. Dihadiri para pejabat Biro Imigrasi, Departemen Pemerintahan Provinsi serta badan-badan terkait.

Pihak berwenang masih merancang langkah yang dapat mengawasi para warga asing ketika mereka melakukan perjalanan dan tinggal di Thailand. Kebijakan baru itu, menurut Kongcheep, akan berlaku resmi dalam enam bulan mendatang.

Rencananya, aparat Thailand akan mengajukan sistem referensi paspor elektronik pengganti dokumen imigrasi, yang disebut dengan Tor Mor 6. Mereka memindai sidik jari warga asing yang masuk serta membuat salinan paspor saat memasuki wilayah Thailand.

Semua hotel, rumah penginapan dan tempat-tempat menginap lainnya yang warga asing akan mencatat data masuk dan keluar, selain informasi yang tertera di paspornya.

Para pengelola hotel, rumah penginapan dan tempat-tempat menginap lainnya yang disinggahi warga asing wajib menyerahkan data yang telah dicatat itu, termasuk tanggal-tanggal 'check'in' dan 'check-out' serta informasi lainnya yang berkaitan dengan tamu-tamu mereka, kepada pejabat keimigrasian atau kepolisian setempat.

Kongcheep mengungkapkan lebih dari 8.000 warga asing diduga tinggal secara ilegal di berbagai wilayah di Thailand. Banyak di antara mereka dikhawatirkan melakukan kejahatan atau kemungkinan terlibat kejahatan selama berada di Negeri Gajah Putih itu.

Credit cnnindonesia.com

Parlemen Kamboja Sahkan UU Serupa Lese Majeste Thailand

Parlemen Kamboja mengesahkan undang-undang yang melarang penghinaan terhadap raja dan keluarganya. (AFP Photo/Fred Dufour)

Jakarta, CB -- Parlemen Kamboja mengesahkan beleid yang melarang penghinaan terhadap keluarga kerajaan, Rabu (14/2). RUU tersebut serupa dengan Undang-undang Lese Majeste yang berlaku di negara tetangganya Thailand, hukum yang meresahkan para aktivis hak-hak asasi manusia (HAM).

Undang-undang Lese Majeste memberi wewenang jaksa untuk mengajukan tuntutan pidana atas nama kerajaan melawan siapa saja yang dianggap menghina raja dan keluarganya.

Mereka yang terbukti bersalah bakal dikenakan hukuman antara satu dan lima tahun penjara dan denda antara US$500 (sekitar Rp7 juta) hingga US$2.500 (sekitar Rp35,7 juta).

"Sebuah penghinaan adalah ungkapan melalui kata-kata, isyarat, tulisan, lukisan atau obyek yang mempengaruhi martabat pribadi," kata Pen Panha, Ketua Komisi Legislasi dan Kehakiman Parlemen.

Meski Raja Norodom Sihamoni secara resmi merupakan Kepala Negara Kamboja, tetapi pemerintahan negeri di Asia Tenggara itu dikendalikan Perdana Menteri Hun Sen selama 33 tahun terakhir.

Kelompok pegiat HAM mengkhawatirkan undang-undang baru itu akan digunakan untuk membidik para pengkritik pemerintah. Kekhawatiran yang selama ini dirasakan para aktivis HAM Thailand, dimana UU Lese Majeste mengancam para pelanggarnya dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun.

Jumlah kasus pelanggaran UU Lese Majeste di Thailand terus meningkat sejak kudeta militer 2014. Kecaman terhadap pemerintah junta militer Thailand menyebut UU Lese Majeste digunakan untuk membungkam perbedaan pendapat.

"Ada bahaya nyata undang-undang ini bakal diterapkan kepada para pengkritik pemerintah, seperti yang terjadi di Thailand," kata Chak Sopheap, Direktur Eksekutif Pusat HAM Kamboja, seperti dilaporkan Reuters.

Tahun lalu, penguasa Kamboja membubarkan partai oposisi Partai Penyelamat Nasional Kamboja. Pemimpinnya, Kem Sokha ditangkap dengan tuduhan pengkhianatan. Sokha menyatakan tuduhan terhadap dia bermotif politik.

Tindakan keras itu diambil menjelang pemilihan umum Juli mendatang. Dimana PM Hun Sen tampaknya tak terkalahkan.

Undang-undang baru yang mengatur larangan terhadap penghinaan terhadap raja dan keluarga itu harus diadopsi Senat dan ditandatangani Raja Kamboja sebelum resmi berlaku. Kedua syarat tersebut formalitas belaka.

Credit cnnindonesia.com

Negara ASEAN Sepakati Model Perjanjian Ektradisi

Seluruh negara anggota disebut telah menyepakati model traktat perjanjian ekstradisi ASEAN. (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB -- Duta Besar RI untuk Singapura, I Gede Ngurah Swajaya, mengatakan seluruh negara ASEAN telah menyepakati model traktat kerja sama ektradisi dalam pertemuan pejabat senior kementerian luar negeri blok regional itu akhir Januari lalu.

"Sudah ada perkembangan yang bagus terkait pembahasan traktat ekstradisi dalam pertemuan tingkat pejabat senior di Singapura akhir Januari. Mereka sudah sepakati model traktat ekstradisi dan mudah-mudahan bisa segera difinalisasi dan direalisasikan," kata Ngurah saat ditemui di sela rapat kerja Kepala Perwakilan RI di Kementerian Luar Negeri RI, Rabu (14/2).

Ngurah mengatakan pembentukan perjanjian ekstradisi antara negara ASEAN menjadi salah satu fokus politik luar negeri Indonesia, terutama sebagai upaya mengentaskan kejahatan lintas-batas seperti perdagangan narkoba, terorisme, perdagangan orang, penangkapan ikan ilegal, hingga pencucian uang di kawasan.

Perjanjian ini, menurut Ngurah, juga bisa menjadi jembatan penguatan kerja sama hukum antara sesama negara anggota ASEAN.

Sampai saat ini, dia mengatakan seluruh negara anggota ASEAN termasuk Singapura menyambut positif perjanjian yang nantinya diharapkan bisa bersifat mengingat secara hukum itu.

"Semua [negara] setuju, termasuk Singapura. Meski begitu model traktat ini masih bisa berubah dalam pembahasan ke depannya," kata Ngurah

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Ricky Suhendar, beberapa waktu lalu mengatakan kelompok kerja yang melibatkan pejabat senior negara ASEAN telah merampungkan sebagian besar model traktat ini.

Ricky berharap model traktat ini bisa difinalisasi pada pertemuan kelompok kerja selanjutnya di Bangkok, Thailand, Maret mendatang.

"Pertemuan kelompok kerja ke-7 30 Januari kemarin di Singapura berhasil menyelesaikan sebagian besar teks model traktat. Hal ii merupakan kemajuan yang signifikan dari seluruh rangkaian perundingan yang sudah dimulai sejak 2007 lalu," kata Ricky melalui keterangan tertulis.

"Indonesia terus secara konsisten memperjuangkan pembentukan instrumen ASEAN yang mengikat dalam hal ekstradisi. Untuk itu Indonesia mendorong agar seluruh negara ASEAN segera menyelesaikan pembahasan model traktat untuk kemudian memulai perundingan instrumen yang mengikat," lanjutnya.

Credit cnnindonesia.com

Filipina Larang Kirim Pekerja ke Kuwait

MANILA - Filipina memasuki babak baru ketegangan dengan Kuwait setelah melarang pengiriman tenaga kerja setelah banyak insiden kekerasan dan pelecehan seksual terhadap buruh migran.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengirimkan protes keras kepada Pemerintah Kuwait. Dia melarang total mengirimkan pekerja Filipina ke negara Teluk tersebut.

Langkah itu setelah laporan pada Jumat (9/2) lalu tentang penemuan pembantu rumah tangga (PRT) asal Filipina Joanna Demafelis, yang dinyatakan hilang setahun lalu. Demafelis dilaporkan mengalami penyiksaan sebelum dibunuh.

“Filipina bukan budak bagi siapapun, di manapun, dan kapanpun. Setiap luka fisik tanpa dasar hukum itu juga menjadi luka personal saya sebagai kepala Republik ini,” ujar Duterte sebagai bentuk penegasan. Beberapa pekan sebelum penemuan jenazah Demafelis, pekerja migran Filipina lainnya juga ditemukan tewas di Kuwait dan telah dibawa kembali ke Filipina.

Duterte memang sangat vokal dalam isu kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap warga Filipina di Timur Tengah. Dia pernah mengancam akan melarang warganya bekerja di luar negeri. Dia juga menuding majikan kerap memperkosa pekerja Filipina dan memaksa buruh migran bekerja selama 21 jam sehari, dan menyiksa mereka. “Apakah ada sesuatu yang salah dengan budayamu (Kuwait)? Apakah ada yang salah dengan nilai-nilaimu (Kuwait),” katanya.

Kementerian Luar Negeri Filipina menyatakan telah merepatriasi sekitar 10.000 warga Filipina dari Kuwait. Itu dikarenakan ada program amnesti yang dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Kuwait. “Pemerintah akan menanggung biaya penerbangan dan pinalti karena pelanggaran visa,” ujar Sarah Arriola, wakil menteri luar negeri Filipina urusan pekerja migran.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Kuwait Sheikh Sabah al-Khalid al-Sabah mengecam langkah gegabah Duterte. “Kita terkejut dan kita mengutuk pernyataan Presiden Filipina. Kita masih berhubungan dengan para pejabat Filipina pada tataran tertinggi untuk menjelaskan kondisi pekerja di Kuwait,” kata Sabah dilansir Reuters.

Sabah mengungkapkan ketegangan hubungan antara Filipina dan Kuwait tidak mengganggu hubungan kedua negara. “170.000 warga Filipina tinggal nyaman di Kuwait. Tapi, ada insiden yang tidak menguntungkan. Kita akan menyerahkan hasil penyelidikan ke otoritas Filipina,” ujarnya.

Bukan Larangan, Tapi Butuh Aturan
Kemarahan Duterte dianggap sangat wajar sebagai pemimpin yang mempedulikan dan memperhatikan rakyatnya. “Presiden seharusnya marah. Kita semua juga marah. Kita harus menuntut pihak yang bertanggungjawab agar tercipta keadilan bagi korban dan keluarganya,” kata Direktur Eksekutif Center for Migrant Advocay Ellena Sana dilansir Deutsche Welle.

Namun demikian, menurut Sana, langkah Duterte untuk melarang semua Filipina agar tidak boleh bekerja di Kuwait reaksi spontan. “Berdasarkan pengalaman kita, larangan itu tidak akan berjalan efektif,” ungkapnya.

Itu dibuktikan ketika Filipina melarang penempatan buruh migrant di Libanon, Libya, dan Iran saat musim perang. Apa yang terjadi? Sana mengungkapkan banyak pekerja asal Filipina yang masih bekerja di sana. “Buruh migran pergi ke sana karena ada pekerjaan di sana,” ujarnya.

Filipina merupakan salah pengekspor buruh migran terbesar di dunia. Diperkirakan sekitar 10 juta warga Filipina tinggal di luar negeri sebagai buruh migrant atau migrant. Sebagian besar buruh migran asal Filipina memilih bekerja di Timur Tengah sebagai pembantu rumah tangga atau di sektor domestik.

Pengiriman uang warga Filipina di luar negeri ke Manila bisa mencapai 10% dari pendapatan domestik bruto negara tersebut.

Credit sindonews.com