Trump Bilang Aksi Militer AS terhadap Korut Bukan Pilihan Pertama

Presiden Amerika Serikat Donald John Trump bersama wakilnya, Mike Pence. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Presiden Donald Trump mengatakan, aksi militer Amerika Serikat (AS) terhadap Korea Utara (Korut) bukan pilihan pertama dari berbagai opsi yang sedang dipertimbangkan.

Komentar Trump ini muncul beberapa hari setelah Menteri Pertahanan James Norman Mattis mengancam akan menyamut rezim Pyongyang dengan respons militer besar-besaran jika Korut terus mengancam Washington dan sekutu-sekutunya.

Presiden Trump mengaku telah melakukan diskusi yang kuat dan blakblakan dengan Presiden China Xi Jinping mengenai masalah nuklir Pyongyang.

”Presiden Xi ingin melakukan sesuatu, kita akan melihat apakah dia bisa lakukan. Tapi, kami  tidak akan tahan dengan apa yang terjadi di Korea Utara,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, hari Rabu, yang dilansir Reuters, Kamis (7/9/2017).

”Saya percaya bahwa Presiden Xi setuju dengan saya 100 persen. Kami melakukan pembicaraan di telepon yang sangat dan sangat jujur,” ujar Trump.

Rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut telah melakukan uji coba senjata nuklir keenam kalinya pada hari Minggu. Tes senjata nuklir jenis bom hidrogen itu dikecam Pentagon dengan mengancam akan memberikan respons militer besar-besaran jika Korut terus mengancam Washington dan sekutu-sekutunya.

“Akan disambut dengan sebuah respons militer yang besar, sebuah respon yang efektif dan luar biasa,” kata Mattis.

”Kami tidak ingin melihat pemusnahan sebuah negara, yaitu Korea Utara, tapi seperti yang saya katakan, kami memiliki banyak pilihan untuk melakukannya,” ujar kepala Pentagon tersebut. 

Credit  sindonews.com

AS Ingin Bekukan Aset Kim Jong-un dan Melarangnya ke Luar Negeri

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Foto/REUTERS

NEW YORK - Amerika Serikat (AS) mengumumkan sebuah paket sanksi baru terhadap Korea Utara (Korut) yang ingin Dewan Keamanan (DK) PBB mengadopsinya. Paket sanksi itu mencakup pembekuan aset pemimpin Korut Kim Jong-un di luar negeri dan melarangnya meninggalkan negaranya.

Selain itu, resolusi sanksi dari Washington berisi embargo minyak ke Pyongyang serta larangan negara komunis tersebut mengekspor tekstil.

AS bahkan meminta semua negara tidak mempekerjakan pekerja Korut di luar negeri. rancangan resolusi itu telah dilihat Reuters, semalam.

Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan bahwa dia menginginkan agar 15 anggota DK PBB memberikan dukungan suara untuk rancangan resolusi tersebut pada hari Senin nanti.

Namun Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan bahwa rancangan resolusi dari Washington terlalu prematur.

Belum jelas apakah China yang merupakan sekutu Pyongyang akan mendukung rancangan sanksi tersebut atau menolaknya.

Sebuah resolusi bisa lolos jika setidaknya didukung sembilan anggota DK PBB dan tidak ada hak veto dari AS, Inggris, Prancis, Rusia dan China.

China diketahui memasok sebagian besar minyak mentah ke Korea Utara. Menurut data Korea Selatan, Beijing memasok sekitar 500.000 ton minyak mentah setiap tahunnya ke Pyongyang.

Perusahaan di China, menurut data PBB, juga mengekspor 200.000 ton produk minyak.

Rancangan sanksi diusulkan AS sebagai respons atas uji coba senjata nuklir termutakhir Korut pada hari Minggu lalu. Tes senjata nuklir jenis bom hidrogen itu diklaim Pyongyang berhasil. Uji coba telah menimbulkan getaran gempa 6,3 SR. 

Credit  sindonews.com

Korut: Tidak Ada yang Berhak Usik Program Nuklir Kami

 

Ilustrasi rudal Korut. (KCNA/via Reuters)

Jakarta, CB -- Korea Utara mengatakan tidak ada satu pun pihak yang berhak mengusik senjata nuklir negaranya, setelah Amerika Serikat berupaya mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjatuhkan sanksi baru terhadap Pyongyang.

"Tidak ada yang berhak mengusik uji coba bom hidrogen H untuk rudal antarbenua (ICBM) kami karena ini adalah proses rutin yang tidak terpisahkan dari strategi pertahanan diri yang telah kami pilih untuk keamanan negara," ujar juru bicara menteri luar negeri Korut saat diwawancarai media corong pemerintahnya, KCNA, Rabu (6/9).

Juru bicara itu mengatakan, upaya ini hanya merupakan kamuflase AS yang sebenarnya adalah penyebab utama meningkatnya ketegangan di kawasan.

"[Sanksi] hanyalah upaya menyembunyikan warna asli AS yang di sini adalah penyebab utama meningkatnya ketegangan dan ancaman nuklir di kawasan," ucapnya.

Juru bicara tersebut kemudian mengatakan, selama ini AS hanya memanfaatkan isu pengembangan nuklir Korut untuk mencemarkan nama baik Pyongyang.

"AS sedang berupaya keras mencemarkan nama baik Korut dengan memanfaatkan upaya kami yang tengah mengembangkan senjata nuklir defensif," ujar juru bicara tersebut.

Korut pun bersumpah negaranya akan merespons dengan "serangan balasan" untuk setiap sanksi baru yang akan dijatuhkan pada Pyongyang.

"Kami akan merespons sanksi dan tekanan AS yang kejam dengan serangan balasan. AS bertanggung jawab penuh atas semua konsekuensi dan bencana di masa mendatang," katanya.

AS bersama sejumlah negara lainnya memang tengah mendorong PBB untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap rezim Kim Jong-un untuk merespons uji coba nuklir keenam Korut pada akhir pekan lalu. 

Presiden Rusia Vladimir Putin--salah satu sekutu dekat Kim Jong-un setelah China, pun ikut mengecam uji coba nuklir Korut tersebut dengan mengatakan progam senjata itu bisa menimbulkan bencana global.

Meski begitu, Putin masih mengutamakan jalan damai dan diplomatik untuk menyelesaikan krisis nuklir Korut tersebut.

Credit  cnnindonesia.com

Temui Putin, Moon Jae-in Minta Rusia Bungkam Korut

 

Putin menganggap penyelesaiaan isu nuklir Korut menjadi salah satu prioritas bagi perkembangan di kawasan Asia Timur. (Reuters/Sputnik/Mikhail Klimentyev)

Jakarta, CB -- Presiden Korea Selatan Moon Jae-in meminta Presiden Rusia Vladimir Putin membantu membungkam ambisi nuklir dan rudal Korea Utara yang semakin mengkhawatirkan.

Kepada Putin, Moon mengatakan uji coba nuklir terbaru Pyongyang pada akhir pekan lalu merupakan ancaman sangat serius bagi keamanan kawasan dan global.

"Saya yakin situasi global bisa menjadi tidak terkendali jika Korut tidak menghentikan provokasinya. Karena itu saya berharap bisa bekerja sama untuk menekan Korut agar menghentikan provokasinya," kata Moon saat bertemu dengan Putin di Vladivostok, Rusia, Rabu (6/9).

Seperti dilansir kantor berita Yonhap, Putin juga turut mengecam uji coba senjata yang dilakukan oleh salah satu sekutu terdekatnya itu. Putin menganggap penyelesaiaan isu nuklir Korut menjadi salah satu prioritas bagi perkembangan di kawasan Asia Timur.

Sejauh ini sejumlah negara, terutama Amerika Serikat, terus mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjatuhkan sanksi yang lebih keras bagi Pyongyang.

AS bersama Korsel bahkan mulai mempertimbangkan untuk merespons provokasi Korut tersebut dengan langkah militer.

Namun, Putin menganggap menyelesaikan krisis nuklir Korut tidak bisa hanya mengutamakan sanksi dan tekanan saja.

Menurutnya, jalan diplomatik dan politik masih harus diutamakan seluruh negara berkonflik untuk menyelesaikan ketegangan di Semenanjung Korea.

"Tanpa melalui jalan politik dan diplomatik, tidak mungkin membuat kemajuan yang berarti dalam menyelesaikan situasi saat ini, tidak mungkin sama sekali," kata Putin kepada wartawan dihadapan Moon, seperti dikutip Reuters.

Pertemuan bilateral antara Moon dan Putin dilakukan saat dunia internasional semakin khawatir dengan perkembangan program rudal dan nuklir Pyongyang.

Sebab, uji coba nuklir keenam Korut pada Minggu (3/9) kemarin dianggap menjadi yang paling besar saat ini.

Sebelum melakukan pertemuan bilateral, Moon juga sempat berbincang melalui telepon dengan Putin menanggapi uji coba terbaru nuklir tetangganya di utara itu.

Dalam percakapan itu, Moon menekankan pentingnya komunitas internasional memberikan tekanan dan sanksi yang lebih tegas lagi untuk mendesak Korut menghentikan provokasinya tersebut.

Credit  cnnindonesia.com

Myanmar Lobi China-Rusia Blokir Kritik DK PBB soal Rohingya

 

Penasihat Keamanan Nasional Myanmar, Thaung Tun, mengaku bernegosiasi dengan China dan Rusia agar memblokir semua upaya DK PBB yang bermaksud mengkritik kekerasan terhadap etnis Muslim Rohingya di Rakhine. (AFP Photo/Ye Aung Thu)

Jakarta, CB -- Penasihat Keamanan Nasional Myanmar, Thaung Tun, mengaku bernegosiasi dengan China dan Rusia agar memblokir semua upaya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bermaksud mengkritik kekerasan terhadap etnis Muslim Rohingya di Rakhine.

"Kami bernegosiasi dengan sejumlah negara sahabat agar tidak membahasnya di Dewan Keamanan. China adalah teman kami dan kami memiliki pertemanan yang sama dengan Rusia, jadi tidak mungkin isu ini berlanjut," ujar Tun, sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (6/9).

Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, pun mengatakan bahwa 15 negara anggota DK PBB sudah menggelar rapat terkait isu Rohingya dan sepakat untuk meredakan situasi.

"Kami meminta semuanya tenang. Dewan Keamanan sejauh ini melakukan apa yang dapat kami lakukan," ucap Nebenzia.

Sementara itu, Amerika Serikat sebagai salah satu anggota tetap DK PBB juga hanya mengatakan bahwa mereka memperhatikan secara seksama kekerasan yang terjadi di Myanmar dan dampaknya pada warga sipil, termasuk Rohingya.

"Ini termasuk dugaan kekeasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan dan warga sipil, juga serangan lainnya oleh ARSA," ucap seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri AS.

Ia juga mengatakan, pihaknya sudah membicarakan masalah Rohingya ini dengan sejumlah pejabat tinggi dan negaqra tetangga.

"Kami menyambut baik indikasi bahwa pemerintah akan memberikan akses bagi bantuan kemanusiaan melalui Palang Merah dan kami akan mempelajari itu lebih jauh," tuturnya.

Setelah menutup diri, Myanmar memang akhirnya membuka akses bantuan kemanusiaan dari Turki untuk warga di Rakhine, di mana bentrokan antara militer dan Rohingya kembali memanas.

Situasi di Rakhine kembali tegang sejak Jumat pekan lalu, ketika kelompok bersenjata Pasukan Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) menyerang sejumlah pos polisi dan satu pangkalan militer.

Sejak saat itu, militer melakukan operasi pembersihan dengan dalih mengusir "teroris" dari Rakhine.

Namun kenyataannya, mereka juga menyerang Rohingya secara membabi buta hingga merenggut 400 nyawa dan membuat 125 ribu orang mengungsi ke arah Bangladesh.

Konflik ini membuat pemimpin defacto Myanmar, Aung San Suu Kyi, kembali menjadi sorotan internasional. Pemenang Nobel Perdamaian ini awalnya dijagokan dalam pemilu karena diharapkan dapat membawa perubahan dan perdamaian di Myanmar.

Meski demikian, kekerasan terhadap Rohingya masih terus terjadi dan Suu Kyi tetap bungkam. Ia akhirnya buka suara mengenai Rohingya dalam perbincangan dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan.

"Kami sangat paham bagaimana rasanya ketika hak asasi dan perlindungan demokrasi dirampas. Jadi, kami memastikan semua orang di negara kami terlindugi haknya. Tak hanya secara politik, tapi juga sosial dan kemanusiaan," ujar Suu Kyi.

Namun dalam perbincangan tersebut, Suu Kyi juga mengatakan bahwa kini, banyak informasi salah yang beredar. Informasi itu disebar untuk mendukung kepentingan "teroris" yang merujuk pada ARSA.

ARSA sendiri merupakan kelompok pemberontak yang sejak tahun lalu sudah melakukan perlawanan. Namun, ARSA mengatakan bahwa mereka hanya membela hak Rohingya yang selama ini tertindas di Myanmar, bukan untuk menebar teror. 

Credit  cnnindonesia.com

Indonesia Siap Bawa Masalah Rohingya ke PBB

 

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, konflik ini tentu akan dibahas bersama para pemimpin dunia karena Dewan Keamanan PBB juga sudah mulai menaruh perhatian. (CNN Indonesia/Lalu Rahadian)

Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia akan membawa masalah kekerasan yang menimpa etnis Muslim Rohingya di Myanmar ke hadapan Persatuan Bangsa-Bangsa.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, konflik ini tentu akan dibahas bersama para pemimpin dunia karena Dewan Keamanan PBB juga sudah mulai menaruh perhatian.

"Tentu kita akan banyak bicara dengan para pemimpin dunia juga. Tentu akan menjadi bagian pembicaraan juga karena Dewan Keamanan sudah membicarakan," kata JK di kantornya, Jakarta, Selasa (5/9).

JK mengatakan, masalah yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar bukan hanya karena masalah agama, tapi juga sejarah, ekonomi, dan politik. Karena itu, ia meminta masyarakat Indonesia tidak terpengaruh konflik di Myanmar.

"Kita harap jangan konflik itu juga terjadi di Indonesia karena kita tidak ada masalah dengan Budha di sini," katanya.

Politisi senior Partai Golkar itu juga angkat bicara menanggapi keberadaan ribuan pengungsi Rohingya yang berada di beberapa daerah, termasuk Indonesia.

Menurutnya, pengungsi Rohingya dari Myanmar sebenarnya tidak bertujuan lari ke Indonesia. Mereka diklaim hendak menuju negara lain yang lebih maju, namun terdampar di Indonesia.

"Kita menampung berapa saja. Kita tampung (sementara) UNHCR mempersiapkan mereka mendapat tempat di negara-negara maju. Mereka tidak mengharapkan pergi ke Indonesia untuk melangsungkan kehidupan. Dia justru ingin pergi ke negara-negara yang lebih maju," tuturnya.

Credit  CNN Indonesia

Suu Kyi Akhirnya Buka Suara Soal Rohingya

 

Setelah dikecam oleh dunia, Suu Kyi akhirnya buka suara mengenai kondisi di Rakhine, di mana kekerasan militer terhadap Rohingya masih terus terjadi. (Reuters/Soe Zeya Tun)

Jakarta, CB -- Setelah dikecam oleh dunia, pemimpin defacto Myanmar, Aung San Suu Kyi, akhirnya buka suara mengenai kondisi di Rakhine, di mana kekerasan militer terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya masih terus terjadi.

Suu Kyi yang selama ini bungkam, akhirnya melontarkan pernyataannya mengenai konflik di Rakhine saat berbicara dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, melalui sambungan telepon.

"Kami sangat paham bagaimana rasanya ketika hak asasi dan perlindungan demokrasi dirampas. Jadi, kami memastikan semua orang di negara kami terlindugi haknya. Tak hanya secara politik, tapi juga sosial dan kemanusiaan," ujar Suu Kyi.

Namun dalam perbincangan tersebut, Suu Kyi juga mengatakan bahwa kini, banyak informasi salah yang beredar. Informasi itu disebar untuk mendukung "kepentingan teroris."

Suu Kyi tak menjelaskan lebih lanjut pihak yang ia sebut sebagai "teroris." Namun selama ini, pemerintah Myanmar selalu menyebut kelompok bersenjata Pasukan Keselamatan Rohingya Arakan (ARSA) sebagai teroris.

ARSA menyerang sejumlah pos polisi dan satu pangkalan militer di Rakhine pada Jumat lalu, memicu bentrokan antara militer Myanmar dan Rohingya.

Burma Human Rights Network (BHRN) melaporkan, militer tak hanya menghincar ARSA, tapi juga membantai orang Rohingya yang tak terkait dengan serangan itu.

Sejak bentrokan pecah, setidaknya 400 orang tewas dan diperkirakan akan terus bertambah. Namun menurut laporan BHRN, Myanmar terus menutupi konflik ini sehingga warga di Rakhine terperangkap dalam kesengsaraan.

Meski demikian, Erdogan mengatakan kepada CNN bahwa Myanmar kini telah membuka akses bantuan dari negaranya menuju Rakhine.

Sementara itu, sekitar 125 ribu orang Rohingya melarikan diri dari Rakhine ke berbagai tempat, terutama ke Bangladesh.

Akibatnya, terjadi lonjakan pengungsi di Bangladesh yang sebelumnya saja sudah menampung 400 ribu imigran Rohingya. Bangladesh pun terpaksa mengusir orang Rohingya yang datang, membuat nasib mereka kini terkatung-katung.

Credit  cnnindonesia.com

Myanmar diduga tanam ranjau di rute pengungsian Rohingya

Sebuah kendaraan melewati pengungsi Rohingya, yang menunggu di pinggir jalan dekat kamp pengungsi sementara Kutupalang, di Cox Bazar, Bangladesh, Rabu (30/8/2017). (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Jakarta (CB) - Bangladesh memanggil duta besar Myanmar Rabu kemarin untuk mendesak segera mengakhiri kekerasan di sana yang dampaknya telah mengimbas ke Bangladesh.

Bangladesh juga mengungkapkan keprihatinan terhadap laporan bahwa ranjau darat telah ditanam di sepanjang perbatasan kedua negara di sisi Myanmar.

Paling sedikit 146.000 warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh sejak 15 Agustus silam, kata Mohammed Abdiker, direktur operasi dan keadaan darurat pada Organisasi Migrasi Internasional (IOM).

Kemarin, seorang perwira perbatasan Bangladesh yang meminta namanya tidak disebutkan menyatakan kepada CNN bahwa seorang anak buahnya melaporkan ada insiden dua pengungsi Rohingyas terluka akibat dua ledakan ranjau.

Kedua pengungsi kemudian dibawa melintas ke Bangladesh dan kini tengah dirawat di rumah sakit.

"Itu terjadi di sisi Myanmar di sebelah utara dari wilayah perbatasan," kata sang perwira.

"Beberapa ranjau ditanam di sana, lalu ada orang yang menginjaknya, kemudian meledak, beberapa orang Rohingya terluka," sambung dia seraya menambahkan seorang wanita terputus kakinya, sedangkan seorang anak laki-laki terluka.

"Mungkin saja militer Myanmar telah menanam ranjau. Tidak ada pihak lain yang bisa melakukannya," kata si perwira dalam laman CNN.com.

Dia menyatakan beberapa orang Rohingya telah dilatih untuk menjinakkan ranjau.

Seorang pejabat kemanusiaan di Cox's Bazar, Bangladesh, membenarkan ada pengungsi yang terluka akibat ranjau.

Credit  antaranews.com

Pengungsi Rohingya dekati 150.000, PBB ingatkan risiko bencana

Seorang perempuan pengungsi Rohingya menangis setelah menyebrangi perbatasan Bangladesh-Myanmar menggunakan perahu melalui Teluk Benggala di Teknaf, Bangladesh, Selasa (5/9/2017). (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain/djo/17)

Yangon/Shamlapur, Bangladesh (CB) - Hampir 150.000 Muslim Rohingya telah meninggalkan Myanmar menuju Bangladesh dalam waktu kurang dari dua pekan menurut para pejabat pada Rabu, setelah pemimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan risiko pembersihan etnis di Myanmar yang bisa merusak stabilitas kawasan yang lebih luas.

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi menyalahkan "teroris" atas "gunung es besar informasi keliru" mengenai kekerasan di Rakhine State namun dia tidak menyebut eksodus Rohingya sejak kekerasan meletus di sana pada 25 Agustus.

Dia menghadapi peningkatan tekanan dari negara-negara berpenduduk Muslim, termasuk Indonesia, tempat ribuan warga Muslim berunjuk rasa menuntut pemutusan hubungan diplomatik dengan Myanmar.

Dalam surat langkanya ke Dewan Keamanan PBB pada Selasa, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres menyampaikan kekhawatiran kekerasan di Rakhine berubah menjadi "bencana kemanusiaan".

Wartawan kantor berita Reuters di daerah miskin Cox’s Bazar di negara tetangga Bangladesh menyaksikan perahu-perahu penuh Muslim Rohingya kelelahan tiba di desa perbatasan Shamlapur.

Menurut estimasi terkini para pegawai PBB yang bertugas di Cox's Bazar, pendatang yang tiba hanya dalam waktu 12 hari jumlahnya mencapai 146.000.

Ini menambah jumlah total jumlah warga Rohingya yang mencari perlindungan di Bangladesh sejak Oktober tahun lalu menjadi 233.000.

Pendatang Rohingya yang baru memberi tahu pihak berwenang bahwa tiga perahu yang membawa 100 orang lebih terbalik pada awal Rabu.

Komandan penjaga pantai M.S. Kabir mengatakan enam jasad, termasuk jasad anak, telah ditemukan terdampar di pantai.

Peningkatan kedatangan pengungsi, banyak di antaranya sakit atau terluka, menekan lembaga-lembaga bantuan dan warga yang sudah membantu ratusan ribu pengungsi yang lari dari kekerasan sebelumnya di Myanmar.

Banyak pengungsi yang tidak punya tempat berlindung dan badan-badan bantuan berpacu untuk menyediakan air bersih, sanitasi dan makanan.

"Orang-orang datang hampir tanpa membawa apa pun, jadi harus ada makanan," kata sumber PBB yang bekerja di sana.

"Jadi sekarang kekhawatiran besarnya – dari mana makanan untuk setidaknya orang-orang lanjut usia, anak-anak, perempuan yang datang tanpa suami mereka?"


"Informasi Palsu"

Suu Kyi berbicara lewat telepon dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan, yang menekan dia untuk lebih banyak bekerja membantu 1,1 juta warga Rohingya yang menurut dia menghadapi genosida.

Dalam pernyataan yang disampaikan kantornya di Facebook, Suu Kyi mengatakan pemerintah "sudah mulai membela semua orang di Rakhine dengan cara terbaik yang mungkin" dan memperingatkan kesalahan informasi yang bisa merusak hubungan negara dengan negara lain.

Dia merujuk pada gambar-gambar pembunuhan di Twitter yang diunggah wakil perdana menteri Turki namun kemudian dihapus karena ternyata bukan dari Myanmar.

"Dia mengatakan bahwa informasi palsu semacam yang ditampilkan wakil perdana menteri itu hanya puncak dari gunung es besar informasi keliru yang disengaja untuk menciptakan banyak masalah antara negara-negara berbeda dan ditujukan untuk mempromosikan kepentingan para teroris," menurut pernyataan kantornya.

Suu Kyi pada Rabu bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, yang mengatakan bahwa dia memiliki keprihatinan sama dengan Myanmar mengenai "kekerasan ekstremis" di Rakhine State.

Pemerintahan Modi mengambil langkah tegas mengenai gelombang pengungsian sekitar 40.000 dari Myanmar selama bertahun-tahun, bulan lalu berikrar mendeportasi mereka semua.

Kekerasan terkini di Rakhine State bermula ketika pemberontak Rohingya menyerang puluhan pos polisi dan satu pangkalan angkatan darat.

Bentrok-bentrok lanjutannya dan serangan balasan dari militer telah menewaskan sedikitnya 400 orang dan memicu pengungsian warga desa-desa di sana ke Bangladesh.

Para pejabat di Bangladesh mengatakan pemerintah akan memajukan rencana menjadikan satu pulau terasing yang bebas banjir di Bay of Bengal untuk sementara menampung puluhan ribu warga Rohingya.

Rencana untuk membangun pulau dan menjadikannya sebagai tempat menampung pengungsi dikritik oleh pekerja kemanusiaan ketika diusulkan tahun 2015 dan dihidupkan lagi tahun lalu. Bangladesh berkeras mereka berhak memutuskan di mana mereka akan menampung pengungsi.

Sementara itu, dua sumber pemerintah di Dhaka mengatakan bahwa dalam tiga hari terakhir ada ladang ranjau di perbatasan Myanmar dengan Bangladesh dan menyebut itu ditujukan untuk mencegah kembalinya Muslim Rohingya yang mengungsi.

Bangladesh akan secara formal mengajukan protes pada Rabu mengenai penempatan ranjau di dekat perbatasannya menurut sumber yang secara langsung mengetahui situasi itu namun minta identitasnya tidak disebut karena kepekaan masalah itu.

Namun sumber militer Myanmar mengatakan ladang ranjau sudah ada di sepanjang perbatasan itu pada 1990an untuk mencegah pelanggar batas dan militer sejak itu berusaha mencabutnya, namun tidak ada ranjau yang baru-baru ini ditanam, demikian menurut siaran kantor berita Reuters.

Credit  antaranews.com

AS desak PBB keluarkan embargo minyak terhadap Korea Utara

Dewan Keamanan PBB (ANTARANews/Grafis/Awi)

Perserikatan Bangsa-bangsa, (CB) - Amerika Serikat menginginkan Dewan Keamanan PBB menjatuhkan embargo minyak terhadap Korea Utara, memutus kegiatan ekspor tekstil negara itu serta melarang mempekerjakan buruh Korea Utara di luar negeri.

AS juga mendesak Dewan Keamanan untuk menerapkan pembekuan aset serta larangan perjalanan terhadap pemimpin Korut Kim Jong Un, demikian menurut rancangan resolusi yang dibaca Reuters, Rabu.

Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-bangsa Nikki Haley mengatakan ia menginginkan agar kelima belas anggota Dewan Keamanan pada Senin melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi. Namun, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan "terlalu dini" untuk menyelenggarakan pemungutan suara.

Belum ada kejelasan soal apakah rancang resolusi itu telah mendapat dukungan China.

Untuk dapat disahkan, resolusi harus didukung sembilan negara dan tidak ada veto (penolakan) dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia atau China.

China memasok sebagian besar kebutuhan minyak mentah Korea Utara.

Menurut data Korea Selatan, pasokan minyak mentah yang dikirim Beijing untuk Korut berjumlah sekitar 500.000 ton setiap tahun.

China juga mengekspor 200.000 ton produk minyak ke Korut, menurut data PBB.

Rancangan resolusi juga akan berisi larangan bagi Korea Utara untuk mengubah bentuk produk-produk minyak bumi yang sudah disuling dan gas alam cair.

Dewan Keamanan bulan lalu mengeluarkan sejumlah sanksi baru atas uji coba rudal jarak jauh yang dilakukan Korut pada Juli. Resolusi 5 Agustus berisi sanksi tersebut ditujukan untuk memangkas sepertiga pendapatan ekspor tahunan Pyongyang yang bernilai tiga miliar dolar, yaitu dengan melarang ekspor batu bara, besi, metal dan makanan laut.

Resolusi 5 Agustus telah membatasi jumlah warga Korea Utara yang bekerja di luar negeri hingga tingkat saat ini. Rancangan resolusi yang baru akan sama sekali melarang berbagai pihak mempekerjakan warga Korea Utara di luar negeri.

Beberapa diplomat memperkirakan ada 60.000 hingga 100.000 warga Korut yang bekerja di luar negaranya.

Seorang penyelidik PBB untuk hak asasi manusia mengatakan pada 2015 bahwa Korea Utara memaksa lebih dari 50.000 warganya untuk bekerja di luar negeri, terutama di Rusia dan China, yang memberikan keuntungan antara 1,2 miliar dan 2,3 miliar dolar AS dalam satu tahun.

Menurut rancangan resolusi, Korut akan dilarang mengekspor tekstil, yang merupakan komoditi ekspor kedua negara tersebut setelah batu bara dan berbagai macam mineral lainnya. Hampir 80 persen ekspor tekstil dikirim ke China.

Aset maskapai penerbangan Korut yang dikendalikan militer, Air Koryo, akan dibekukan jika rancangan resolusi disahkan.

Air Koryo menyediakan penerbangan ke Beijing dan sejumlah kota lainnya di China, termasuk Dandong, yang merupakan titik transit utama perdagangan antara kedua negara.

Air Koryo juga melayani rute ke Vladivostok di Rusia.

Credit  antaranews.com

PBB peringatkan dampak "retorika konfrontasi" soal Korea Utara

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. (REUTERS/Pierre Albouy)

Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (CB) - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Selasa memperingatkan konsekuensi penggunaan "retorika konfrontasi" mengenai Korea Utara dan mengatakan bahwa negara-negara kuat harus membuat strategi tunggal untuk mengatasi krisis tersebut.

Guterres tampaknya ingin mengkritik kepemimpinan Korea Utara dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang memperingatkan bahwa Pyongyang akan menghadapi "serangan dan kemurkaan" jika terus  mengancam Amerika Serikat.

"Retorika konfrontasi bisa menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Solusinya harus politis," kata Guterres.

"Konsekuensi potensial tindakan militer sangat mengerikan," katanya sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

Pemimpin PBB meminta Dewan Keamanan menunjukkan kesatuan dan menyetujui langkah-langkah lanjutan, sehari setelah Amerika Serikat saling melontarkan pernyataan dengan Rusia dan China menanggapi uji coba nuklir keenam dan terkuat Korea Utara.

Amerika Serikat mendorong sanksi PBB yang lebih keras, tetapi Rusia dan China menyerukan dialog dengan Pyongyang tentang denuklirisasi di semenanjung Korea.

Rusia berpendapat sanksi-sanksi saja tidak akan bisa menyelesaikan krisis itu dan mendukung usul China untuk membuka perundingan dengan dasar pembekuan uji nuklir dan rudal Korea Utara dengan pertukaran penangguhan latihan militer Korea Selatan dan Amerika Serikat.

Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Nikki Haley menolak usul itu dan mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengubah postur militernya ketika Korea Utara merangseng maju dengan program nuklir dan rudalnya.

Guterres mengatakan dia tidak mendukung salah satu usul, namun menekankan bahwa respons terpadu merupakan satu-satunya jalan mendorong solusi diplomatik.

"Kesatuan Dewan Keamanan jelas sangat penting," katanya, mendesak negara-negara "maju bersama dengan strategi tunggal dalam menghadapi pemerintah DPRK", singkatan dari nama formal Korea Utara.

Sekretaris Jenderal PBB menawarkan bantuan untuk membawa solusi, namun mengakui bahwa "pengaruh PBB terbatas." 

Credit  antaranews.com

5.000 lebih warga sipil tewas akibat konflik Yaman

Arsip Foto. Orang-orang berdiri di lokasi serangan udara yang menurut saksi itu dilakukan oleh pesawat koalisi pimpinan Saudi terhadap pelayat di aula di mana acara berkabung untuk ayah Jalal al-Roweishan, menteri dalam negeri pemeritahan Yaman Houthi, sedang dilangsungkan, di Sanaa, Yaman 8 Oktober 2016. (REUTERS/Khaled Abdullah)

Jenewa, Swiss (CB) - Lebih dari 5.000 warga sipil tewas dalam konflik di Yaman sejak Maret 2015 dan kelompok al-Qaida telah memperluas "operasi" ke Kota Taizz di bagian barat-daya negeri itu menurut laporan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi di Yaman selain pelanggaran tanpa henti hukum hak asasi manusia internasional dengan warga sipil sangat menderita akibat "bencana yang sepenuhnya buatan manusia" menurut laporan itu.

Menurut laporan badan PBB, hingga 30 Agustus, sedikitnya 5.144 warga sipil telah didata terbunuh dan lebih dari 8.749 orang lainnya cedera.

Perang saudara di Yaman, negara Arab paling miskin, meletus pada Maret 2015 antara dua faksi yang mengaku sebagai "pemerintah Yaman", bersama sekutu dan pendukung mereka yang melibatkan koalisi militer pimpinan Arab Saudi --yang memerangi pemberontak Houthi.

Sementara pelaku bersenjata lain "terus memanfaatkan kondisi tidak aman yang terjadi di Yaman" menurut laporan badan PBB yang dikutip kantor berita Xinhua.

"Dalam satu tahun terakhir, kelompok extremis telah mempertahankan dan menyesuaikan keberadaan mereka. Misalnya, setelah diusir dari Al-Mukalla di Gubernuran Hadhramaut pada April 2016, Al-Qaida kini beroperasi di Kota Taizz."

Krisis kemanusiaan itu, dengan hampir 18,8 juta orang memerlukan bantuan kemanusiaan dan 73, juta orang berada di ambang kelaparan, adalah akibat langsung dari prilaku semua pihak dalam konflik tersebut, kata laporan itu.

Krisis kemanusiaan dengan hampir 18,8 juta orang membutuhkan bantuan dan 7,3 juta orang di ambang kelaparan merupakan akibat langsung dari perilaku pihak-pihak yang berkonflik menurut laporan tersebut.

Ini mencakup serangan membabi-buta, serangan terhadap warga sipil dan objek dilidungi, pengepungan, blokade dan pembatasan gerakan.

Arab Saudi, dengan dukungan dari Amerika Serikat, telah memberlakukan blokade laut dan udara guna membantu pemerintah terusir yang mereka dukung, dan melawan petempur Al-Houthi.

Houthi didukung oleh Iran dan bersekutu dengan mantan presiden Yaman Ali Abdullah Saleh.

Koalisi pimpinan Arab Saudi yang terdiri atas Kuwait, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, Jordania, Maroko, Senegal, Sudan dan, sampai Juni 2017, Qatar.

Komisioner Tinggi PBB Urusan Hak Asasi Manusia Zeid Ra'ad Al Hussein menyeru semua pihak dalam konflik itu "berbelas kasihan pada rakyat Yaman, dan melakukan tindakan segera untuk menjamin bantuan kemanusiaan sampai ke warga sipil".

Credit  antaranews.com

Obama sebut keputusan Trump akhiri Amnesti imigran kejam

Presiden Amerika Serikat Barack Obama memberikan pidato pada KTT My Brother's Keeper di South Court Auditorium Gedung Putih, Washington, Rabu (14/12/2016). (REUTERS/Yuri Gripas )

Washington (CB) – Mantan presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama mengecam keputusan Donald Trump mengakhiri amnesti 800.000 orang yang dibawa ke Amerika secara ilegal ketika masih anak-anak, sebagai tindakan "salah," "merusak diri sendiri" dan "kejam."

Obama bersuara melalui Facebook, mengecam keputusan Donald Trump dan meminta Kongres untuk bertindak.

"Menargetkan anak-anak muda ini adalah salah -- karena mereka tidak melakukan kesalahan apa pun, ini merusak diri sendiri -- karena mereka ingin memulai bisnis baru, menjadi staf laboratorium kita, bertugas di militer kita, dan berkontribusi pada negara yang kita cintai. Dan itu kejam," tulisnya., dilansir AFP.

Credit  antaranews.com

Saudi bantah hubungannya dengan Iran membaik

Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel bin Ahmed Al-Jubeir (ANTARA FOTO/OIC-ES2016/Puspa Perwitasari)

London (CB) - Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir pada Selasa (5/9) membatah hubungan dengan Iran membaik setelah Teheran mengucapkan terima kasih kepada Riyadh atas penanganannya soal ibadah haji.

"Jika Iran ingin menjalin hubungan baik dengan Arab Saudi, mereka harus mengubah kebijakannya. Mereka harus menghormati hukum internasional," kata Jubeir di sebuah konferensi pers di London.

"Ibadah haji adalah kewajiban agama, tidak ada hubungannya dengan politik," tambahnya, merujuk kepada salah satu rukun Islam.

Meskipun hubungan kedua negara memburuk pada Januari 2016 setelah warga Iran menyerang kedutaan besar Saudi di Teheran, sekitar 86.000 jemaah Iran mengikuti ibadah haji pekan lalu.

Warga Iran sebelumnya tidak bisa melakukan ibadah haji pada 2016, setelah perundingan gagal karena masalah keamanan, menyusul insiden pada tahun sebelumnya yang menewaskan hingga 2.300 orang, termasuk ratusan warga Iran.

Sebelumnya pada Selasa Iran mengucapkan terima kasih kepada Arab Saudi atas penyelenggaraan ibadah haji yang sukses tahun ini, mengatakan mereka membuka jalan untuk negosiasi, demikian AFP. 

Credit  antaranews.com

Mengapa badai-badai ini dinamai Harvey, Irma, Jose

Citra satelit Badai Harvey yang meluluhlantakkan daerah-daerah sepanjang pantai Texas, termasuk Houston yang merupakan kota terbesar keempat di AS. (Reuters)

Jakarta (CB) - Pertama Harvey, yang menyapu Houston. Sekarang Badai Irma yang tengah menggasak Karibia dan mulai mendekati Miami.

Sementara itu, Jose yang masih badai tropis, menunggu giliran dan saat ini tengah berputar-putar di Teluk Meksiko. Hari-hari berikutnya di Atlantik masih ada Katia menanti memporakporandakan daratan.

Perhatikan huruf pertama dari nama-nama badai itu, maka polanya adalah "H", "I", "J", "K"...

Kenyataan badai-badai tropis di Atlantik dan Teluk Meksio memang disusun secara alfabetis oleh Pusat Badai Nasional Amerika Serikat (NHC) yang sudah menyiapkan 21 nama setiap tahun untuk tujuh tahun berjalan.

Menurut data itu, gelombang besar yang akan menyapu sepanjang musim Juni-November 2022, akan dimulai dari Alex, dan yang ke-21, jika ada badai tropisnya, akan dinamai Walter.

Jika nama-nama itu habis sebelum musim berakhir yang tampaknya terjadi 2017 ini juga, maka huruf-huruf Yunani akan datang menggantikan, mulai dari "Alpha".

Namun badai tropis tidak boleh dinamai dengan nama pembunuh atau mengesankan penjahat, jika itu dilakukan maka Organisasi Meteorologi Dunia (WM) yang berada di bawah PBB, akan memvetonya.

Hal itu pernah terjadi pada April 2015 ketika WMO melarang penggunaan nama "Isis", dewi kesuburan Mesir kuno, dari daftar badai 2016 yang menerjang Pasifik Utara bagian timur, sampai Pasifik Utara bagian tengah.

"Isis" ditolak karena nama itu mengingatkan kepada kelompok militan ISIS yang bengis dan melakukan aksi-aksis terorisme sehingga menimbulkan kesan buruk untuk badai jika nama itu dipakai.



Praktik pemberiaan nama badai di cekung Atlantik itu mulai dilakukan pada awal 1950-an "demi mempercepat identifikasi badai sebagai pesan peringatan, karena nama lebih mudah diingat ketimbang angka dan istilah teknis," kata WMO dalam laman resminya.

Metode identifikasi lama yang didasarkan kepada garis lintang dan garis bujur sering memuat kesalahan, terutama karena badai tidak pernah pasti. Lain hal penamaan topan, di mana badai tropis di Pasifik Utara bagian barat dinamai, malah jauh lebih rumit, berdasarkan masukan 14 negara di kawasan ini.

Setiap negara mengajukan 10 nama kandidat --boleh nama hewan, tanaman, tanda astrologis, tokoh mitologi atau apa pun itu-- yang kemudian dikaji Komite Topan WMO yang bermarkas di Tokyo. Begitu diadopsi, setiap negara masih boleh mengeluarkannya dari laporan cuaca nasional mereka masing-masing.

Agar aman dan tidak membuat bingung, badai-badai itu diurutkan. Untuk badai siklon di Samudera India, proses penamaan secara alfabetis melibatkan Bangladesh, India, Maladewa, Myanmar, Oman, Pakistan, Sri Lanka dan Thailand.

WMO mencermati proses ini yang dimulai pada 2000.

Kembali ke Atlantik, nama-nama super gelombang adalah campuran dari bahasa Inggris, Spanyol dan Prancis yang umum dipakai di kawasan ini.

Nama-nama badai juga seperi berjenis kelamin, ada seperti laki-laki, ada juga nama perempuan. Tetapi selama Perang Dunia Kedua, para pelaut AS menamai badai-badai itu dari nama istri dan anak perempuan mereka. Praktik ini diteruskan oleh pemerintah AS yang selalu menamai badai dengan nama perempuan. Tapi karena dianggap seksis pada 1970-an, maka mulai 1979 metode memperempuankan badai itu pun diubah.

Namun menurut studi pada 2014 yang dimuat jurnal PNAS badai-badai yang dinamai dari nama perempuan ternyata lebih dahsyat karena orang biasanya tidak terlalu menseriusinya.

Sebelum diambilalih para meteorologis dan birokrat, proses penamaan badai jauh lebih informal.

Pada abad 19, nama badai diambil dari identitas santa atau orang suci Katolik. Bahkan di Australia, nama badai diambil dari nama politisi yang tidak disukai orang. 

Credit  antaranews.com

Badai Irma menyapu Karibia, dalam perjalanan ke Puerto Rico

Badai Irma (NASA)

Jakarta (CB) - Badai Irma, salah satu badai Atlantik yang paling dahsyat, menerjang pulau-pulau di Karibia, Rabu waktu setempat, dan kini tengah menuju Puerto Rico yang menjadi wilayah protektorat Amerika Serikat, untuk kemudian terus ke Florida selatan.

Paling sedikit dua orang tewas di Pulau St Barts dan St Martin di Karibia Prancis akibat badai berkategori paling dahsyat ini, Kategori 5.

Pulau Barbuda, bagian dari negara pulau kembar Antigua dan Barbuda, harus menghadapi kenyataan terputusnya jaringan komunikasi selama berjam-jam. Namun Presiden Gaston Browne menyatakan kerusakan akibat badai ini tidak separah yang diperkirakan sebelumnya.

Sampai pukul 01.00 WIB tadi badai itu telah melewati Kepulauan Virgin Inggris untuk bergerak ke arah barat laut menuju teritori AS di Puerto Rico dalam kecepatan 26 km per jam.

Badai Irma bisa membawa kecepatan angin sampai 295 km per jam. Badai ini akan menerjang Puerto Rico, Republik Dominika, Haiti, Kuba selatan, untuk akhirnya Florida.

Presiden Donald Trump pun sudah mengumumkan keadaan darurat bencana di Kepulauan Virgin AS, Florida dan Puerto Rico, demikian Reuters.

Credit  antaranews.com

RI Tawarkan 3 Kawasan Industri ke Investor China Hingga Jepang

Foto: Istimewa

Jakarta - Sebagai tindak lanjut dari proyek One Belt One Road (OBOR) alias 'jalur sutera modern' yang digagas China, Indonesia mempersiapkan kawasan industri di 3 provinsi yang masuk jalur sutera modern tersebut.

Ketiga provinsi tersebut adalah Sumatera Utara (Sumut), Sulawesi Utara (Sulut), dan Kalimantan Utara (Kaltara). Untuk Sumut, investasi diarahkan ke Kawasan Industri Sei Mangkei dan Kuala Tanjung, sedangkan di Sulut ada Kawasan Industri Bitung, dan Kawasan Industri Tanah Kuning di Kaltara.

"Tadi membahas poros maritim yang ditawarkan ke beberapa negara. Yang di koridor utara, yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Utara itu akan dikembangkan kawasan industri," kata Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian, Imam Haryono, saat ditemui di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Pengembangan industri akan disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah, misalnya Kaltara cocok untuk industri pengolahan dan pemurnian mineral karena adanya potensi listrik tenaga air yang begitu besar.
Kawasan industri tersebut tidak hanya menargetkan investor dari China saja, bisa dari negara mana pun.

"Sudah ada masterplan arahnya ke mana, investor yang bonafid silakan mau dari China, Jepang, Singapura enggak ada masalah," ujar Imam.



"Driver-nya misalnya untuk Sumut adalah pariwisata," ucap Imam.

Indonesia mengincar investasi senilai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 266 triliun dari proyek OBOR. Pasca Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Belt and Road Forum 2017 di China pada Juni lalu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa peluang komitmen investasi China yang bisa masuk ke Indonesia mencapai US$ 20 miliar.



Credit  finance.detik.com

Sukses Uji Terbang, N219 Langsung Dilirik Turki

Foto: Wisma Putra



Bandung - PT Dirgantara Indonesia (PTDI) mendapatkan tawaran dari Turkish Aerospace Industries (TAI) untuk bekerja sama memproduksi pesawat N219. Nantinya, pesawat itu akan dipasarkan ke negara-negara di Afrika.

Direktur Produksi PTDI Arie Wibowo mengatakan ketertarikan BUMN Turki itu muncul setelah mendengar kesuksesan uji terbang perdana N219 belum lama ini. TAI melihat pesawat N219 sangat menjanjikan untuk dipasarkan di Afrika.

"Jadi setelah uji coba terbang itu, PTDI-nya Turki itu menawarkan kerja sama untuk memasarkan N219 di wilayah Afrika," kata Arie di kantor PTDI, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Selasa (5/9/2017).

Ia menuturkan untuk memudahkan proses produksi hingga pemasaran, TAI memfasilitasi PTDI untuk memproduksi N219 di negaranya. Sehingga, sambung dia, proses pengiriman pesawat akan lebih terjangkau.

"Mereka ajak bikin pesawat N219 bersama-sama di sana, untuk dipasarkan di Afrika. Karena kalau bikin di sini pesawatnya kecil, mesti dikirim ke Senegal atau kemana, berapa hari kirimnya," ungkap Arie.

Menurutnya tawaran itu akan segera dibahas lebih lanjut. Pihaknya menilai, TAI partner yang bagus untuk bisnis pesawat rancangan PTDI bersama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tersebut.

"TAI ini 10 tahun lalu belajar dari kita, sekarang mereka lebih maju. Mereka sudah bisa bikin helikopter tempur, badannya pesawat F22," tutur dia.

Selain mendapatkan tawaran kerjasama dari Turki, beberapa negara seperti Thailand dan Myanmar juga kepincut untuk membeli N219. Pasalnya, pesawat N219 sangat cocok untuk negara-negara berkembang.

"Yang sudah invest itu Thailand, Myanmar. Beberapa negara yang tidak bisa saya hitung, tapi mereka sudah menunggu," kata Arie.




Credit  finance.detik.com

PTDI Siapkan Pesawat N245 untuk Transportasi Jarak Dekat Antarkota

Bandung - Setelah sukses dengan pesawat N219, PT Dirgantara Indonesia (PTDI) bersiap melanjutkan proyek perancangan N245. Pesawat komersil khusus penumpang ini akan menjadi solusi transportasi udara jarak dekat antarkota.

Direktur Produksi PTDI Arie Wibowo mengatakan pemanfaatan pesawat N245 akan berbeda dengan N219. Pasalnya, pesawat N245 dipersiapkan untuk kebutuhan transportasi udara antarkota, sedangkan N219 area pelosok.

"Kalau N219 kan memang khusus wilayah perintis atau menghubungkan antar pulau. Sementara N245 nanti antarkota yang jaraknya hanya satu jam," kata Arie saat ditemui di Gedung PTDI, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Selasa (5/9/2017).

Ia menuturkan pesawat N245 nantinya dirancang bisa mengangkut 50 orang penumpang dengan beban maksimal sekitar enam ton. Jumlah penumpang ini, lanjut dia, lebih banyak dari pesawat N219 yang hanya berpenumpang 19 orang.

"Karena untuk transportasi komersil antarkota, jumlah penumpangnya lebih banyak. Nantinya bisa melayani Bandung-Pangandara atau Jember-Surabaya. Kalau menggukan mobil kan bisa berjam-jam," ungkap dia.

Arie mengaku saat ini proyek pesawat N245 masih dalam tahap konsep. Perancangan pesawat N245 akan dilebih dioptimalkan setelah pengurusan sertifikasi N219 dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) rampung.

"Kami targetkan sertifikasi N219 selesai akhir tahun 2018. Setelah itu kami kerjakan proyek N245," ujarnya.

Menurutnya pembuatan N245 diperkirakan membutuhkan waktu 3-4 tahun. Dengan perkiraan ongkos produksi mencapai US$ 200-300 juta untuk tiga unit prototipe pesawat N245. Hal ini untuk mempercepat proses sertifikasi juga nantinya.

"Kenapa langsung buat tiga unit? Ya, untuk mempercepat sertifikasi dengan syarat jam terbang itu kalau ada tiga pesawat kan lebih efektif. Setelah dapat sertifkasi, dua unit lainnya akan dijual," kata Arie.





Credit  finance.detik.com

Adaptasi Kondisi Pulau-pulau RI, PTDI Siapkan Pesawat N219 Amfibi

Foto: Dok


Jakarta - Pesawat karya anak bangsa N219 produksi PT Dirgantara Indonesia (PTDI) sukses mengudara. Namun, dalam operasionalnya nanti diperkirakan bakal menemui hambatan ketersediaan landasan memadai.

Lantas, sebagai terobosan mengatasi hambatan itu, PTDI akan mengembangkan N219 amfibi. PTDI sudah menyiapkan alternatif ini untuk memanfaatkan potensi pulau-pulau Indonesia yang dikelilingi laut dan danau.

Staf Ahli Bidang Pengembangan Pesawat Terbang PTDI Andi Alisjahbana mengatakan, PTDI berencana mengembangkan N219 dalam bentuk amfibi, dengan melihat kesulitan lahan, tak menutup kemungkinan akan segera direalisasikan.

"Memang dalam program N219, ada Development mengganti landing gearnya dengan flut plane. Dia bisa mendarat di danau, laut dan sungai," kata Andi di gedung PTDI, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Selasa (5/9/2017).

"Tapi ini juga belum selesai, karena untuk melakukan itu, kita membutuhkan navigasi laut yang lebih baik, informasi cuaca yang lebih baik untuk bisa masuk," Andi menambahkan.

Ia menambahkan, kebutuhan lahan untuk pembangunan infrastruktur landasan pacu sepanjang 500 meter sampai saat ini sulit ditemukan.


"Indonesia ini punya ciri khas, kita banyak pulau dan tanah kita kalau datar itu lembek. Kalau di pulau - pulau cari tanah datar 500 meter aja itu susahnya bukan main. Kalaupun ketemu tanah kosong kita perlu buldoser buat meratakan, itu juga susah," tutur Andi.




Credit  finance.detik.com

PTDI-UI Kolaborasi Kembangkan Pesawat Tanpa Awak

Foto: Dok. PTDI


Bandung - PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menggandeng Universitas Indonesia (UI) untuk menguatkan dan mengembangkan industri dirgantara dan pertahanan. Terutama dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) dan riset.

Kerja sama PTDI dan UI bukan untuk pertama kalinya. Sebelumnya, UI juga pernah terlibat dalam proyek pembuatan pesawat N219 milik PTDI dengan merancang Flight Deck di Laboratorium Ergonomik Teknik Industri UI.

Rektor UI Muhammad Anis mengatakan kerjasama ini bertujuan mendukung pemerintah untuk menjadikan industri pertahanan Indonesia yang mandiri pada tahun 2045. Sehingga, UI memutuskan bekerja sama dengan PTDI.

Dalam mewujudkan target tersebut, kata dia, diperlukan sejumlah strategi diantaranya alih teknologi dan peningkatan kualitas SDM. Sebab, SDM menjadi salah satu kunci keberhasilan utama di dalam mewujudkan bangsa yang mandiri dan unggul.

"Kami menyakini mampu berkolaborasi dengan PTDI khususnya dalam mencetak SDM yang handal untuk mengelola kemandirian bangsa pada industri dirgantara dan pertahanan," kata Anis usai melakukan pertemuan dengan direksi PTDI di kantor PTDI, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Selasa (5/9/2017).

Ia menuturkan selain SDM, UI juga mendukung industri dirgantara dan pertahanan Indonesia melalui berbagai penelitian, pengembangan, dan rekayasa inovasi teknologi pertahanan. Salah satunya merancang pesawat tanpa awak.

PTDI-UI Kolaborasi Foto: Muklis Dinillah

Dia menjelaskan komitmen UI ditunjukkan melalui pengembangan alat utama sistem pertahanan (alutsista) Kapal Makara-05 dan Makara-06 yang merupakan Drone Permukaan Laut dan Drone Bawah Laut karya mahasiswa Fakultas Teknik UI.

"Dengan menerapkan teknologi tanpa awak yang dapat digunakan untuk menunjang aktivitas di bidang keamanan, penelitian bawah laut, serta mitigasi bencana/kecelakaan sehingga bermanfaat untuk negeri," tutur dia.

Dirut PTDI Elfien Goentoro berharapkan kolaborasi antara PTDI dan UI dapat mendukung penguatan PTDI di dalam pengembangan industri pertahanan, teknologi dirgantara khususnya serta pengelolaan SDM handal dan berdaya saing global.

"Dengan adanya sinergi dan peran dari UI dapat meningkatkan kualitas SDM yang handal dan profesional di PTDI khususnya sebagai industri pertahanan Indonesia yang mandiri pada tahun 2045," kata Elfien.






Credit  finance.detik.com