Jumat, 05 Mei 2017

Rusia-Turki Sepakat Ciptakan Zona Aman di Suriah

MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Recep Tayyep Erdogan mendukung pembentukan zona aman di Suriah. Kesepakatan itu terjadi saat keduanya bertemu di kota resor Rusia, Sochi.

Kedua kepala negara itu itu berharap pemerintah Suriah dan kelompok pejuang akan mengadopsi usulan terakhir ini untuk mengurangi konflik. Perang sipil di Suriah telah terjadi selama enam tahun dan menewaskan sekitar 400 ribu lainnya seperti dikutip dari Time, Kamis (4/5/2017).

Dalam pertemuan itu, Putin mengatakan bahwa jet pemerintah Rusia dan Suriah akan menghentikan penerbangan di atas zona yang telah ditentukan jika semua pihak menghormati gencatan senjata.

Zona aman ini sendiri telah diajukan dalam perundingan antara pemerintah dan kelompok pejuang di Astana, Kazakhstan. Perwakilan Rusia mempresentasikan empat zona "de-eskalasi" di Suriah di mana pihak yang bertikai akan dipisahkan oleh "jalur keamanan".

Proposal tersebut menggambarkan empat zona di Suriah dimana garis depan antara pemerintah dan pemberontak akan dibekukan dan perang dihentikan. Keempatnya termasuk daerah di provinsi Idlib dan Homs, pinggiran Ghouta timur di luar Damaskus, dan sebuah daerah di selatan negara itu.

Zona-zona itu nantinya akan dipantau oleh pengamat internasional dan memungkinkan kembalinya pengungsi secara sukarela.

Hubungan antara Moskow dan Ankara sempat memburuk setelah Turki menembak jatuh sebuah pesawat tempur Rusia di perbatasan Suriah pada November 2015. Rusia menanggapi insiden itu dengan sanksi perdagangan dan pariwisata.

Namun, Putin menegaskan jika hubungan kedua negara kini telah kembali mesra.

Credit sindonews.com

Militer Rusia Selamatkan Peralatan Rahasia dari Kapal yang Karam

MOSKOW - Penyelidik militer Rusia telah meluncurkan sebuah operasi untuk menyelamatkan peralatan rahasia dari kapal Armada Laut Hitam Liman dalam waktu dua minggu. Demikian yang dikatakan sebuah sumber di militer Rusia.

Sumber tersebut mengatakan empat kapal induk dan kapal penyelamatan Laut Hitam Rusia berada di sekitar tempat Liman tenggelam di Selat Bosphorus.

"Pekerjaan penyelam militer dimulai beberapa hari setelah kejadian, pekerjaan ini berlanjut sampai sekarang, tergantung pada cuaca, pekerjaan para penyelam bisa berlangsung dalam satu atau dua minggu," tutur sumber tersebut seperti dikutip dari Sputniknews, Kamis (4/5/2017).

Kapal penelitian Liman bertabrakan dengan sebuah kapal berbendera Togo 40 kilometer (25 mil) dari Selat Bosphorus pekan lalu. Akibat tabrakan tersebut lambung kapal pecah. Seluruh awak yang berjumlah 78 anggota berhasil diselamatkan.

"Dua kapal bertabrakan satu adalah kapal Rusia, satu kapan dengan bendera Togo. Semua awak kapal kedua kapal diselamatkan, tidak ada korban," kata penjaga pantai Turki.

"Semua anggota awak kapal penelitian Armada Laut Hitam Rusia yang lambungnya bocor di dekat Selat Bosphorus telah diselamatkan," sambungnya.

Credit sindonews.com

Kapal Perang Rusia Tenggelam di Perairan Turki

ANKARA - Sebuah kapal perang Rusia dari Armada Laut Hitam dilaporkan mengalami kecelakaan di Selat Bosphorus, Turki. Lambung kapal itu diketahui berlubang akibat bertabrakan dengan kapal lain.

Adanya kecelakaan tersebut dibenarkan oleh penjaga pantai Turki. Penjaga pantai Turki menyebut semua awak di kapal tersebut berhasil dievakuasi.

"Dua kapal bertabrakan satu adalah kapal Rusia, satu kapan dengan bendera Togo. Semua awak kapal kedua kapal diselamatkan, tidak ada korban," kata penjaga pantai Turki,

"Semua anggota awak kapal penelitian Armada Laut Hitam Rusia yang lambungnya bocor di dekat Selat Bosphorus telah diselamatkan," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (27/4).

Hal senada juga disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Kemhan Rusia menyebut setidaknya terdapat 78 awak, dan semuanya sukses dievakuasi sebelum kapal tersebut tenggelam.

Credit sindonews.com

AS jual rudal supercanggih kepada Arab Saudi

Peluru kendali. (Screenshot video YouTube)

Washington (CB) - Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir, Kamis waktu setempat, menyatakan bahwa pemerintah Presiden AS Donald Trump telah mengambil langkah untuk proses notifikasi Kongres dalam rangka penjualan peluru kendali presesi tinggi buatan Raytheon Co kepada Saudi yang merupakan sekutu AS.

Penjualan yang dinilai kontroversial karena telah jatuh korban sipil banyak dalam perang saudara di Yaman akibat peluru kendalia tersebut, diperkirakan senilai lebih dari 1 miliar dolar AS.

Pandangan itu disampaikan oleh orang-orang yang mengetahui masalah ini kepada kantor berita Reuters.

Sistem senjata ini sudah termasuk hulu ledak Penetrator dan pemandu ketepatan tembak peluru kendali Paveway.

Credit antaranews.com

DPR AS setuju perketat sanksi Korea Utara

Peluru kendali Korea Utara yang diluncurkan dari kapal selam (SLBM) Pukkuksong (Kantor Berita KCNA)

Washington (CB) - DPR Amerika Serikat dengan suara bulat menyetujui legislasi memperketat sanksi kepada Korea Utara dengan membidik industri dan perusahaan-perusahaan pelayaran yang berbisnis dengan Korea Utara.

Suara mendukung dan menentang RUU ini adalah 419 lawan 1.

Para pendukung RUU ini berniat mengirimkan pesan kuat kepada Korea Utara di tengah keprihatinan internasional terhadap eskalasi program nuklir Korea Utara.

Tapi legislasi ini masih memerlukan persetujuan Kongres sebelum dikirimkan ke Gedung Putih untuk ditandatangani oleh Presiden Donald Trump sebagai undang-undang, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Beredar Kabar Cina Keluarkan Peringatan Terakhir ke Korea Utara

Screenshoot China mengirim peringatan terakhir ke Korea Utara karena uji coba nuklir. Screen capture from Weibo

CB, Seoul - Di sejumlah media Sosial Cina beredar informasi tentang peringatan pemerintah Cina untuk terakhir kali kepada Korea Utara agar menghentikan provokasi militernya.

Warga Cina yang menggunakan media sosial Weibo membagikan peringatan pemerintah Cina ke Korea Utara. Media-media di Cina baru-baru ini juga memberitakan tentang Beijing yang sanggup menarik dukungannya terhadap Pyongyang jika uji coba senjata nuklir keenam tetap dilakukan.

Media mingguan Dong Xiang juga memberitakan tentang pejabat di Kementerian Luar Negeri Cina yang mengundang pejabat Korea Utara, Park Myung-ho, untuk mengadakan pertemuan.

Menteri Luar Negeri Cina Yang Yi diberitakan menghadiri pertemuan dan meminta stafnya membacakan memorandum dengan suara lantang tentang peringatan kepada Korea Utara agar tidak lagi melakukan uji coba senjata nuklirnya.

Memorandum itu menyatakan Cina akan tegas mengutuk dan menghentikan semua kerja sama ekonomi, bahkan memblokade Korea Utara, jika uji coba nuklir tetap dilakukan.

Para netizen warga Cina pun menanggapi informasi yang beredar di media sosial dan media massa di Cina.

“Mungkin hubungan antarnegara tidak sekuat yang kita perkirakan. Korea Utara sepenuhnya dikeliling musuh-musuhnya sekarang,” ujar seorang netizen.

Meski santer beredar informasi tentang peringatan terakhir Cina kepada Korea Utara, pemerintah Cina tidak memberikan penjelasan atau mengkoreksi kabar yang beredar di media sosial dan media massa.

Credit TEMPO.CO

Rudal Balistik Korea Utara Hampir Ledakkan Rusia, Begini Sebabnya

Rudal balistik milik Korea Utara. KCNA/REUTERS

CB, Pyongyang - Rudal balistik Korea Utara yang diluncurkan dalam uji coba pada 6 Maret 2017 ternyata sempat meluncur ke arah yang berbeda, yakni ke Rusia. Rudal balistik jarak menengah KN-17 seharusnya meluncur ke wilayah perairan timur Korea Utara.

Informasi rudal balistik yang hampir saja meledak di Rusia itu diungkapkan surat kabar harian The Seoul Economic Daily dan dikutip Independent, Kamis, 4 April 2017.

Menurut surat kabar itu, rudal balistik Korea Utara sempat meluncur sejauh 48 kilometer ke arah Rusia sebelum pejabat Korea Utara meledakkannya karena khawatir akan menimbulkan insiden di Rusia.

"Jika peluncuran rudal balistik ke wilayah perairan timur tidak digagalkan, itu akan mengarah ke pelabuhan atau wilayah Rusia. Itu alasan Korea Utara seketika menghancurkan rudal itu," ujar surat kabar yang berkantor di Seoul tersebut.

Seorang sumber menyatakan target peluncuran rudal balistik Korea Utara berbeda dari pengarahan sebelumnya. "Tadinya kami menembakkan 89-90 derajat ke arah timur dan diproyeksikan jatuh di Laut Timur. Namun sudut dari tembakan ternyata 49 derajat," ujar sumber itu.

Gara-gara rudal balistik Korea Utara yang salah arah, Ketua Komisi Keamanan dan Pertahanan Rusia Viktor Ozerov menyatakan pertahanan udara di Rusia timur telah ditingkatkan ke posisi siaga penuh.

"Pertahanan udara dari Federasi Rusia di Timur Jauh berada dalam siaga penuh," ujar Ozerov.

Korea Utara meluncurkan uji coba empat rudal balistik jarak menengahnya pada 6 Maret lalu. Menurut Jepang, tiga dari empat rudal yang diluncurkan Korea Utara jatuh di perairan zona ekonomi eksklusif Jepang.

Credit TEMPO.CO

Pengacara HAM Thailand Terancam Dipenjara 150 Tahun

File foto Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn menghadiri Royal Ploughing Ceremony di Bangkok, Thailand, 13 Mei 2015. Ia meminta waktu untuk diumumkan secara resmi sebagai Raja Thailand. Ia mengaku butuh waktu untuk berkabung bersama rakyat Thailand, usai wafatnya Raja Bhumibol Adulyadej. REUTERS

CB, Bangkok -Pengacara kasus hak asasi manusia atau HAM Thailand, Prawet Prapanukul terancam dihukum 150 tahun penjara atas dakwaan mencemarkan nama baik keluarga kerajaan dan menghasut.

Pengacara HAM Thailand brusia 57 tahun, menurut Organisasi Pengacara HAM Thailand pada Rabu, 3 Mei 2017, dijerat 10 dakwaan terkait dengan pencemaran nama baik Kerajaan Thailand dan penghasutan.

Namun, tidak jelas pernyataan apa yang disampaikan pengacara yang terkenal kritis ini sehingga dijerat dengan pasal pencemaran nama baik Kerajaan Thailand dan pasal penghasutan.

"Dia didakwa 10 tuduhan dari pasal 112 dan 116," kata Anon Numpa dari organisasi Pengacara HAM Thailand seperti dikutip dari The Star.

Pengacara HAM ini ditangkap dan ditahan aparat militer dan polisi di rumahnya di Bangkok pada Sabtu pekan lalu. Dan ia menjalani persidangan kemarin, 3 Mei.

Pasal 112 dari Hukum Pidana Thailand mengenai pelecehan atau pencemaran nama baik raja dan keluarga kerajaan Thailand. Setiap tuntutan dari pelanggaran pasal 112 dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.

Pasal 116 dari Hukum Pidana Thailand menjerat pelaku penghasutan atau fitnah. Sejak junta militer berkuasa di Thailand pada 2014, pasal ini semakin sering digunakan untuk pengkritik pemerintah.

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengkritik tentang Undang-undang pencemaran nama baik kerajaan Thailand.

Kritikan juga datang dari International Commission of Jurists yang memantau pengadilan perkara pencemaran nama baik dengan menyesalkan adanya hukuman selama 150 tahun bagi orang yang menggunakan hak asasinya untuk menyampaikan pendapat.

Jika pengadilan membuktikan pengacara HAM Thailand ini bersalah, maka ia akan menjalani hidup di penjara selama lebih dari satu abad lamanya.

Credit TEMPO.CO

Salah Sasaran, Polisi Tembak Mati Menterinya

Mengira mobil yang dibawa menteri Somalia itu anggota kelompok militan

Militer Somalia. (REUTERS/Feisal Omar)

CB – Kepolisian Somalia melakukan kesalahan fatal. Mereka menembak mati seorang menteri setelah mengira dia adalah anggota kelompok militan yang terkait jaringan teroris.
Juru bicara Wali Kota Mogadishu, Abdifatah Omar Halane, mengungkapkan Menteri Pekerjaan Umum Abbas Abdullahi Sheikh Siraji, yang juga seorang pengacara, tewas tertembak.
"Polisi menembaki mobilnya. Dan itu adalah kesalahan. Semoga ia beristirahat dengan tenang," ujarnya seperti dikutip dari Reuters, 3 Mei 2017.
Kepala Polisi Nur Hussein mengungkapkan bahwa anggotanya menemukan sebuah mobil memblokir jalanan, mereka yakin bahwa mobil itu dikemudikan oleh anggota kelompok militan. Itu sebabnya mereka melepaskan tembakan.
Kelompok militan Al Shahaab, yang bersekongkol dengan jaringan teroris Al Qaida, berulang kali melakukan serangan di Mogadishu dan sejumlah wilayah lain. Kelompok militan Somalia itu bernafsu untuk menggulingkan pemerintah Somalia.

Mereka juga berupaya memaksa Pasukan penjaga perdamaian dari Uni Afrika keluar dari Somalia.

Credit viva.co.id

Inggris Jadi Panutan RI untuk Bikin UU Persandian

Kebijakan Inggris soal persandian dianggap paling lengkap.

Ads by Kiosked

Tim dari Lembaga Sandi Negara saat berkunjung ke Inggris. (KBRI London)

CB – Tim Penyusun Rancangan Undang Undang Persandian dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) akhir April lalu melakukan penelitian dan studi banding di Inggris. Selain bertukar ilmu, kunjungan tim Lemsaneg itu untuk memperkuat kerja sama bilateral.
Demikian ungkap Kedutaan Besar Republik Indonesia di London hari ini. Kunjungan tersebut sudah berlangsung pada 26-27 April lalu. Inggris menjadi negara pilihan Tim Penyusun RUU Persandian karena dianggap memiliki kebijakan yang lengkap.
"Inggris memiliki kebijakan yang komprehensif, termasuk kemajuan inovasi di bidang keamanan cyber, yang akan memperkaya substansi penyusunan RUU tentang Persandian RI," ujar Ketua Delegasi, Muhammad Sofwat Nasution, terkait alasan pemilihan Inggris dalam kunjungan studi banding Lemsaneg ke Inggris.
Selama kunjungan dua hari tersebut, Tim RUU tentang Persandian telah mempelajari dan bertukar pengetahuan tentang keamanan cyber dengan berbagai institusi terkait yaitu Unit Keamanan Cyber - Kementerian Luar Negeri Inggris, Government Communication Headquarter (GCHQ), National Cyber Security Center (NCSC) serta perusahaan swasta di bidang persandian seperti Ultra Electronics dan L3 RTL.
Selain bertukar ilmu, pada kesempatan tersebut juga telah disepakati penguatan kerja sama di bidang pengembangan kapasitas keamanan cyber. Dari sisi legislasi, Inggris memiliki Undang-Undang yang mengatur Penyalahgunaan Komputer tahun 1991 dan sebagai Negara Pihak pada Budapest Convention on Cyber- crime of the Council of Europe yang merupakan satu-satunya instrumen hukum internasional yang mengikat terkait isu cyber.

Dari sisi kebijakan, Pemerintah Inggris mendorong inovasi penemuan terbaru di bidang tersebut melalui investasi senilai 1.9 milyar poundsterling untuk pengembangan dan penelitian infrastruktur keamanan cyber.

Credit VIVA.co.id

Rabu, 03 Mei 2017

PT PAL Lepas Kapal Perang Kedua Pesanan Filipina, Ini Penampakannya

Foto: Imam Wahyudiyanta

Jakarta - PT PAL (Persero) melepas (sail away) kapal perang kedua pesanan Filipina. Pelepasan dilakukan oleh Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, di dermaga sisi timur, Divisi Kapal Niaga, Ujung Surabaya.

"Kita patut bangga PT PAL dipilih untuk melakukan pembuatan kapal. Ini adalah bukti betapa erat hubungan kedua negara. Hubungan ini berlandaskan saling hormat dan percaya. Kepercayaan ini merupakan kehormatan dan kita jawab dengan hasil yang memuaskan," ujar Ryamizard, usai melepas kapal perang kedua pesanan Filipina, Selasa (2/5/2017).

Untuk selanjutnya, kata Ryamizard, kerja sama antar kedua negara akan terus ditingkatkan. Dengan hasil ini, Ryamizard meminta agar PT PAL terus meningkatkan kinerjanya agar terus dipercaya, tidak hanya oleh Filipina saja, tetapi oleh negara-negara lain.

"Harus kerja keras dan profesional," tandas Ryamizard.

PT PAL Lepas Kapal Perang Kedua Pesanan Filipina

Foto: Imam Wahyudiyanta

Sementara itu, Under Secretary for Defence Policy Philipines, Ricardo David Jr, mengucapkan terima kasih kepada PT PAL yang telah membangun kapal untuk Filipina. Kapal perang kedua pesanan Filipina tersebut merupakan bagian dari modernisasi sistem persenjataan Filipina.

"Kami akan terus memodernisasi sistem persenjataan kami hingga 2022. Kapal yang kami pesan ini kami gunakan untuk patroli di Filipina barat dan keamanan di perbatasan," kata Ricardo.

Pelepasan dilakukan Ryamizard yang didampingi Ricardo dengan melepas tali kapal. Kapal perang kedua pesanan Filipina ini merupakan kapal Landing Platform Dock (LPD) jenis Strategic Sealift Vessel (SSV). SSV ini dinamai Barko ng Republika ng Pilipinas (BRP) Davao Del Sur. Nama kapal ini diambil dari nama provinsi tempat kelahiran Presiden Filipina, Rodrigo Duterte.

Meski berplatform LPD, namun SSV pesanan Filipina ini juga dilengkapi dengan persenjataan canggih. Kapal ini bisa didarati oleh tiga helkopter ditambah fasilitas hanggar. SSV ini juga bisa mengangkut 2 unit kapal Landing Craft Utility (LCU) dan berbagai macam kendaraan tempur dari truk militer hingga Amphibious Assault Vehicle (AAV).

Foto: Imam Wahyudiyanta

Dengan draft kapal sepanjang 5 meter, SSV kedua ini mampu menjangkau perairan dangkal sehingga bisa difungsikan sebagai rumah sakit terapung dan pengakutan bantuan/logistik ketika ada bencana.

Kapal SSV pertama pesanan Filipina telah dilepas pada 18 Januari 2016 oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kapal pesanan Filipina pertama itu dinamai BRP Tarlac yang namanya diambil dari provinsi kelahiran Presiden Filipina sebelumnya Benigno Aquino.

Credit finance.detik.com

Suu Kyi Tolak Penyelidikan PBB soal Rohingya

Penasihat negara Myanmar, Aung San Suu Kyi, menolak keputusan Dewan HAM PBB untuk menyelidiki dugaan kekerasan terhadap kaum Rohingya. (Foto: REUTERS/Eric Vidal)

Jakarta, CB -- Penasihat negara sekaligus pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, menolak keputusan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelidiki dugaan kekerasan oleh pasukan keamanan terhadap kaum minoritas Muslim Rohingya.

"Kami tidak setuju dengan hal itu," kata Suu Kyi dalam sebuah konferensi pers bersama kepala diplomatik Uni Eropa Federica Mogherini, di Brussels, Selasa (2/5) malam waktu setempat.

"Kami menjauhkan diri dari resolusi [PBB] itu karena kami berpikir resolusi tersebut tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan," tuturnya menambahkan.

Pernyataan itu dilontarkan Suu Kyi menyusul persetujuan Dewan HAM PBB untuk mengirimkan tim pencari fakta ke negara di Asia Tenggara itu terkait dugaan pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan pada kaum Rohingya di negara bagian Rakhine.

Peraih Nobel Perdamaian ini mengatakan, pemerintahnya akan dengan lapang menerima berbagai rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan negara.

"Tapi, rekomendasi PBB itu hanya akan memecah-belah dua kominitas di Rakhine lebih jauh lagi yang tidak akan kami terima karena itu tidak akan membantu menyelesaikan masalah yang selama ini timbul," ucap Suu Kyi.

Kekerasan terhadap kaum Rohingya kembali mencuat sejak penyerangan pos pengamanan di tiga wilayah perbatasan Myanmar di Rakhine oleh sejumlah kelompok bersenjata, 9 Oktober lalu.

Alih-alih memburu para pelaku penyerangan, militer Myanmar diduga malah menyerang etnis Rohingya secara membabi-buta hingga menewaskan setidaknya 80 orang.

Ini merupakan insiden berdarah terparah sejak bentrokan antara umat Buddha dan etnis Rohingya pada 2012 lalu yang menewaskan setidaknya 200 orang.

Laporan PBB juga membenarkan adanya dugaan pelanggaran HAM di negara itu.

Penyelidik PBB bahkan mengatakan, tak sedikit perempuan yang diperkosa dan bayi yang dibantai oleh aparat saat operasi militer itu berlangsung.

Meski begitu, Myanmar berkeras membantah segala tudingan tersebut. Suu Kyi pun menolak pernyataan bahwa pemerintahannya sengaja mengabaikan kekerasan terjadi.

Sejak itu, reputasi Suu Kyi dipertaruhkan menyusul banyaknya kecaman komunitas internasional yang menganggap dirinya telah gagal menegakkan HAM dan melindungi kaum Rohingya.

"Saya tidak yakin dengan pernyataan anda yang menyebutkan bahwa kami sama sekali tidak peduli dengan dugaan kekejaman di Rakhine. Kami telah menyelidiki dugaan ini dan telah mengambil tindakan," ujar Suu Kyi seperti dikutip AFP, Rabu (3/5).

Sementara itu, Mogherini meminta Myanmar tetap mendukung penyelidikan PBB tersebut. Menurutnya, penyelidikan ini dapat membantu membangun fakta-fakta yang terjadi di negara itu.

"Pembentukan misi mencari fakta mungkin satu dari sedikit ketidaksepakatan antara kita. Padahal, ini bisa berkontribusi mencari fakta kebenaran yang terjadi di masa lalu, asalkan kita sepenuhnya sepakat pentingnya kerja sama di masa depan," katanya.

Credit CNN Indonesia

China tegaskan penentangan penempatan sistem as antirudal di Korea Selatan

Ilustrasi silo peluncur anti peluru kendali Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) tengah bekerja. (REUTERS/US Department of Defense, Missile Defense Agency/Handout via Reuters)

Beijing (CB) - China, Selasa, menegaskan penentanganya terhadap penempatan sistem pertahanan antipeluru kendali THAAD Amerika Serikat di Korea Selatan dan mendesak agar pengerahan dihentikan.

Sistem THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) memiliki kemampuan operasi awal untuk mempertahankan diri dari rudal Korea Utara, kata sejumlah pejabat Amerika Serikat, Senin, menepis keberatan China terhadap pengerahan sistem itu.

"Kami akan dengan tegas mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan kita," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, dalam acara jumpa pers harian, tanpa memberikan keterangan rinci.

Beijing beralasan bahwa radar THAAD bisa digunakan untuk memata-matai wilayahnya kendati Washington telah menjamin THAAD benar-benar digunakan hanya untuk kepentingan pertahanan.

Presiden AS Donald Trump telah mendesak China untuk berbuat lebih untuk mengendalikan program nuklir dan peluru kendali negara tetangganya, Korea Utara, dan baru-baru ini memuji upaya yang dijalankan Presiden China, Xi Jinping.

Korea Utara secara teknis masih berperang dengan Korea Selatan setelah konflik mereka pada 1950 hingga 1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian.

Korea Utara telah secara berkala melancarkan ancaman untuk menghancurkan Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan.

Credit antaranews.com

Israel pamerkan pesawat tempur siluman baru

Tel Aviv, Israel (CB) - Israel pada Selasa (2/5) memamerkan pesawat tempur siluman F-35 mereka yang baru saja dikirim dari Amerika Serikat sebagai bagian dari pameran kedirgantaraan untuk memperingati perayaan tahunan Hari Kemerdekaan.

Tiga dari lima pesawat siluman Israel meluncur ke langit di sepanjang pantai Mediterania di Tel Aviv, sementara ribuan orang berkumpul di pinggir pantai untuk menyaksikannya. Ketiganya juga terbang di atas kota-kota lain, termasuk Yerusalem.

F-35 buatan Lockheed Martin itu menjadi sorotan utama dalam acara tersebut, yang menandai 69 tahun kemerdekaan Israel.

Ajang itu juga memamerkan pesawat tempur lain seperti F-15 dan F-16, helikopter Sikorsky CH-53 Stallion, KC-135 Stratotanker Boeing 707 dan pesawat Hawker-Beechcraft T-6 Texan II.

Israel telah menerima lima unit pertama F-35 sejak Desember dengan tujuan untuk mempertahankan keunggulan militernya di Timur Tengah, khususnya dalam menghadapi musuh bebuyutannya, Iran.

Negara itu berencana membeli total 50 unit pesawat F-35. Pesawat pertamanya akan dioperasikan tahun ini.

Israel --yang menerima lebih dari tiga miliar dolar AS per tahun bantuan pertahanan dari Amerika Serikat--menyatakan akan menjadi negara pertama yang mengoperasikan skadron F-35 menurut warta kantor berita AFP.

Israel membeli 33 pesawat F-35 pertamanya dengan harga rata-rata sekitar 110 juta dolar AS per unit-- banderol harga yang dikritik di Israel dan tempat lain.

Dua pesawat F-35 pertama Israel dikirim pada Desember dan mendarat sekitar enam jam lebih lambat karena cuaca buruk di Italia.

Credit antaranews.com

Korut Kembangkan Rudal Balistik yang Diluncurkan dari Kapal Selam

WASHINGTON - Gambar satelit terbaru menunjukkan bahwa Korea Utara (Korut) diduga tengah mengembangkan program rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam (SLBM). Dugaan tersebut berlandaskan pada adanya tongkang bawah air Pyongyang kedua di sebuah galangan kapal.

Tongkang bawah air tersebut ditemukan di pantai barat Korut dalam foto udara yang diambil dari galangan kapal Nampo Naval dalam foto yang dirilis oleh situs North38. North38 adalah sebuah situs pengawas Korut yang dimiliki oleh institus AS-Korea John Hopkins.

"Tongkang tersebut mirip seperti yang digunakan oleh angkatan laut untuk melakukan uji coba tabung peluncur rudal bawah laut dan peluncuran kapal selam baru dan telah dimodifikasi, serta melakukan peluncuran uji rudal awal sebelum ini. Sistem ini dipasang di kapal selam," bunyi laporan yang dituli oleh Joseph S. Bermudez Jr seperti disitat dari Sputniknews, Rabu (3/5/2017).

Sejak tahun 2014, Pyongyang telah melakukan setidaknya enam peluncuran uji rudal KN-11 (Pukguksong-1) dari tongkang bawah air lain di galangan kapal Sinpo South Shipyard di pantai timur negara itu.

Menurut laporan tersebut tongkang kedua yang baru muncul ini identik dengan yang pertama. Tampaknya tongkang tersebut dibuat mirip dengan model lama tongkang PSD-4 milik Rusia.

"Penemuan tongkang uji rudal kedua mungkin memiliki sejumlah implikasi untuk masa depan program SLBM Korea Utara yang tampaknya menjadi prioritas penting bagi Kim Jong-un," tambah laporan itu.

Apakah Pyongyang membangun tongkang atau mengakuisisinya dari negara lain tidak jelas.

Media Jepang melaporkan sebuah rudal balistik yang diluncurkan oleh kapal selam pada bulan Desember 2016. Saat itu, upaya tersebut dilihat sebagai upaya Korut untuk meningkatkan kemampuan "peluncur dingin" milik mereka dari sistem peluncuran vertikal.

Kegiatan ini dilakukan di tengah uji coba rudal dan nuklir Korut yang terus berlanjut, terlepas dari sanksi internasional dan seruan untuk melakukan denuklirisasi. AS telah mengerahkan kapal ke Semenanjung Korea sebagai unjuk kekuatan dan berada di tengah beberapa latihan tahunannya dengan Korea Selatan, gerakan yang membuat marah Pyongyang.

Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) akhir-akhir ini menanggapi sikap Washington dengan menyatakan bahwa mereka akan melakukan uji coba nuklir berikutnya kapan pun pemimpin tersebut menganggap perlu. Melalui kantor beritanya, Korut mengatakan siap untuk menanggapi apapun pilihan yang diambil oleh AS.

Credit sindonews.com

Rudal Korut yang Gagal Dites Menuju Rusia tapi Diledakkan

SEOUL - Rudal balistik KN-17 Korea Utara (Korut) yang mengalami kegagalan saat diuji tembak beberapa hari lalu dilaporkan menuju ke wilayah Rusia. Namun, sengaja diledakkan para pejabat Pyongyang.

Laporan itu muncul dari Seoul Economic Daily, media yang berbasis di Korea Selatan. Menurut laporan itu, rudal balistik Korut sejatinya telah melesat sejauh 48 kilometer sebelum akhirnya para pejabat Pyongyang meledakannya karena khawatir jatuh di wilayah Rusia secara tidak sengaja.

”Jika rudal balistik yang terbang ke wilayah timur laut tidak gagal, itu akan ke titik pelabuhan atau di wilayah Rusia,” klaim surat kabar tersebut, yang dikutip semalam (2/5/2017). ”Karena itulah Korea Utara sengaja menghancurkan rudal tersebut.”

Sumber militer yang dikutip media Seoul itu mengatakan bahwa target peluncuran rudal balistik KN-17 berbeda dari arah sebelumnya. ”Di masa lalu, kami melepaskan (rudal) 89-90 derajat ke timur, dan proyektil jatuh di kawasan Laut Timur. Tapi sudut tembakan ini 49 derajat,” katanya.

Kepala Pertahanan dan Keamanan Rusia, Victor Ozerov, tidak mengonfirmasi laporan itu. Namun, dia mengatakan bahwa pertahanan udara di wilayah timur negaranya dalam posisi waspada tinggi.

”Pertahanan udara Federasi Rusia di Timur Jauh telah mendapat peringatan tinggi. Kami mengendalikan wilayah udara di zona tanggung jawab angkatan udara Rusia,” katanya.

Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri telah mengirim pasukan ke perbatasan Rusia dengan Korea Utara di tengah kekhawatiran akan banyaknya pengungsi yang berusaha melarikan diri dari negara yang dipimpin Kim Jong-un tersebut jika perang dengan Amerika Serikat benar-benar pecah.

Credit sindonews.com

Harga Sebuah Perang Korut: 10 Tahun dan 3 Triliun Dolar

SYDNEY - Amerika Serikat (AS) dan sekutu-sekutunya mempertimbangkan intervensi militer terkait pengujian senjata yang agresif oleh Korea Utara (Korut). Seorang ahli sejarah mengatakan biaya perang yang berpotensi menimbulkan bencana telah diabaikan.

Melihat skenario penyatuan antara Korea Utara dan Selatan setelah berakhirnya konflik yang terus berlanjut, peneliti dari National University Australia Leonid Petrov mengatakan bahwa proses tersebut akan memakan waktu setidaknya satu dekade.

Dia mengatakan langkah bersejarah untuk menyatukan kedua negara akan menelan biaya sekitar USD 3 triliun untuk memungkinkan kedua populasi tersebut berintegrasi.

"Kedua negara telah saling terisolasi satu sama lain, mereka berbicara dengan dialek yang berbeda, memahami dunia secara berbeda," kata Petrov seperti dikutip dari Asian Correspondent, Rabu (3/5/2017).

Akademisi tersebut memperingatkan warga Korut akan merasa sulit untuk berasimilasi dengan norma tetangga mereka di Selatan. Mereka akan menghadapi diskriminasi oleh pihak berwenang yang akan memperlakukan mereka sebagai "warga kelas dua".

"Korea Selatan tidak membutuhkan saudara-saudaranya yang miskin, agresif, dan kurang terdidik untuk membanjirinya," ujarnya.

Terkait dengan nasib pemimpin tertinggi Korut, Kim Jong-un, para ahli mengatakan bahwa diktator tersebut kemungkinan akan mencari perlindungan ke China, Rusia, atau Amerika Selatan. Hasilnya adalah kemungkinan terjadinya reunifikasi antara Korea Utara dan Selatan, sebuah gagasan yang telah berhenti sejak 2008.

Potensi perang dan skenario kemungkinannya akan membuat 30 juta penduduk di Utara berisiko mengalami ketidakpastian dan kemungkinan eksploitasi, meski telah lama menderita di bawah rezim yang brutal.

Petrov mengatakan ini karena prospek ekonomi Korea Selatan (Korsel) yang suram dapat menyebabkannya mencari tenaga kerja murah.

Tahun lalu, Institut Watson untuk Urusan Internasional dan Publik Brown University mengatakan bahwa pemerintah AS telah menghabiskan atau mewajibkan dana sebesar USD 4,8 triliun untuk perang di Afghanistan, Pakistan, dan Irak.

Angka tersebut termasuk alokasi perang Kongres secara langsung, kenaikan anggaran dasar Pentagon terkait perang, perawatan dan cacat veteran, kenaikan anggaran keamanan tanah air dan pembayaran bunga pinjaman langsung perang.

Biaya juga terdiri dari pengeluaran bantuan luar negeri dan perkiraan kewajiban masa depan untuk perawatan veteran.

"Jumlah total ini menghilangkan banyak biaya lainnya, seperti biaya ekonomi makro bagi ekonomi AS; biaya kesempatan untuk tidak menginvestasikan dolar di sektor-sektor alternatif; kepentingan masa depan pada pinjaman perang; dan biaya perang pemerintah daerah dan swasta," kata lembaga tersebut dalam sebuah artikel.

Lembaga itu juga menunjukkan bahwa perang saat ini telah dibayar hampir seluruhnya oleh pinjaman. "Pinjaman ini telah menaikkan defisit anggaran AS, meningkatkan hutang nasional, dan memiliki efek makro ekonomi lainnya, seperti menaikkan suku bunga konsumen," kata lembaga itu

Dikatakan kecuali AS segera melunasi uang yang dipinjam untuk perang, juga akan ada pembayaran bunga masa depan. Lembaga ini juga memperkirakan pembayaran bunga bisa mencapai lebih dari USD 7,9 triliun pada 2053.

Lembaga tersebut mengatakan bahwa biaya perang federal mengecualikan miliaran dolar biaya perang negara, kota, dan swasta di seluruh negeri. Ini melibatkan dolar yang dihabiskan untuk layanan bagi para veteran dan keluarga mereka yang telah kembali, di samping upaya keamanan dalam negeri setempat.

Credit sindonews.com

Rusia Diklaim Bisa Bikin AS Tsunami via Bom Nuklir di Dalam Laut

MOSKOW - Seorang pensiunan kolonel Rusia, Viktor Baranetz, membuat klaim aneh di mana Kremlin mampu membuat tsunami yang menghancurkan Amerika Serikat (AS). Dia menyebut Moskow diam-diam menanam bom nuklir di dalam laut di lepas pantai timur AS yang siap diledakkan jika ada komando.

Bom nuklir “tidur” itu, kata dia, dikubur di dekat wilayah AS sebagai tanggapan terhadap Washington yang menumpuk kekuatan militer di perbatasan Rusia. Menurut Baranetz, jika bom itu diledakkan kerusakan hebat akibat tsunami akan meluluhlantakkan Kota New York dan Miami.

Klaim aneh itu muncul dalam wawancaranya dengan Komsomolskaya Pravda, sebuah surat kabar Rusia. ”Amerika mengerahkan tank, pesawat terbang dan batalion pasukan khusus mereka di sepanjang perbatasan Rusia,” katanya.

”Dan kami diam-diam 'menaburkan' garis pantai AS dengan rudal 'mol' nuklir. Mereka menggali diri dan ‘tidur’ sampai mereka diberi perintah,” lanjut klaim Baranetz, yang dilansir Telegraph, semalam (2/5/2017).

Dia melanjutkan, Rusia harus muncul dengan cara yang efektif untuk mempertahankan dirinya sendiri, saat beroperasi dengan anggaran militer yang jauh lebih kecil daripada Amerika.

”AS adalah 'juara dunia' permanen dalam ukuran anggaran militernya, hampir USD600 miliar, yang 10 kali lebih banyak dari Rusia,” paparnya.

”Rusia tidak akan bersaing dengan AS dalam anggaran pertahanan. Kami berada di kelas berat yang berbeda,” imbuh dia. ”Bagi kami, pertanyaan utamanya adalah bagaimana memastikan pertahanan Rusia dengan biaya lebih rendah.”

”Saya yakin kami sudah menemukan tanggapan asimetris. Saya tidak melihat masalah besar di sini,” imbuh Baranetz.

Sementara itu, pemerintah Rusia melalui seorang juru bicara menyangkal klaim aneh dari Baranetz. Kremlin menyatakan laporan seperti itu “tidak harus dianggap serius”.

Credit sindonews.com

Penasihat Militer Rusia Ditembak Mati Sniper di Suriah

MOSKOW - Seorang penasihat militer Rusia ditembak mati oleh sniper atau penembak runduk di Suriah. Kejadian berlangsung saat pasukan Suriah dan kelompok militan baku tembak.

Kematian penasihat militer bernama Letnan Kolonel Alexey Buchelnikov diumumkan Kementerian Pertahanan Rusia, Selasa kemarin. Korban berada di Suriah untuk melatih personil militer rezim Presiden Bashar al-Assad.

”Alexey Buchelnikov berada di Suriah sebagai bagian dari kelompok penasihat militer Rusia, yang melaksanakan misinya untuk melatih personel satuan artileri Suriah,” kata Kementerian Pertahanan Rusia melalui seorang bicara yang dilansir Interfax, Rabu (3/5/2017).

”Dalam materi tentang pelatihan tempur, unit Suriah mendapat tembakan dari penembak runduk,” lanjut kementerian itu.

Buchelnikov semula terluka parah dalam baku tembak. Namun, dia akhirya meninggal.

”Perintah tinggi telah memerintahkan untuk memberikan penghargaan anumerta kepada Aleksey Buchelnikov,” imbh kementerian tersebut.

Pada tanggal 20 April, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan seorang penasihat militer Sergey Bordov juga tewas saat bertugas di Suriah. Seperti Buchelnikov, keluarga Bordov akan menerima medali anumerta.

Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, jumlah tentara Moskow yang terbunuh di Suriah sejak September 2015 adalah 29 orang termasuk dua korban tewas terbaru

Credit sindonews.com

Putra Raja Salman: Tidak Ada Ruang Dialog dengan Iran

JEDDAH - Pangeran Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, mengesampingkan dialog dengan Iran. Hal itu karena ambisi hegemoni Teheran untuk seluruh wilayah Timur Tengah.

"Tidak ada kesamaan antara kita dan Iran," tegas Mohammed yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan Saudi seperti dikutip dari Arab News, Rabu (3/5/2017).

Ia mengatakan Arab Saudi telah berdialog dengan Iran di masa lalu ketika Iran memiliki kepemimpinan yang relatif moderat. Menurutnya, usaha tersebut gagal saat pimpinan di Teheran digantikan oleh garis keras. "Kami sadar mereka tidak serius mengadakan dialog," katanya.

Dia ingat sebuah ucapan populer tentang Nabi Muhammad SAW bahwa seorang Muslim tidak bisa dibodohi dua kali.

Deputi Putra Mahkota itu lantas menunjukkan bahwa ada masalah yang melekat pada ideologi Iran yang mencegahnya menjadi tetangga yang baik.

"Iran percaya bahwa sebelum Imam Mahdi muncul kembali, ia harus mempersiapkan lahan subur baginya dan harus mengendalikan dunia Muslim," katanya

Hal itu mengacu pada keyakinan Syiah bahwa Imam Mahdi, imam Syiah yang ke 12 dan terakhir yang menghilang pada Abad ke 9, suatu hari nanti akan muncul untuk membawa keadilan ke bumi.

"Bagaimana saya bisa memahami hal ini? Bagaimana Anda bisa berdialog dengan mereka melawan latar belakang ini? Tujuan Iran adalah untuk mendapatkan kendali atas Dua Masjid Suci," tukasnya

Credit sindonews.com

Putra Raja Salman Bicara Imam Mahdi dan Rencana Iran Kuasai Dunia Muslim

RIYADH - Deputi Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman mengatakan, mustahil negaranya dialog dengan Iran. Menurut putra Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud ini, dalam logika Teheran adalah menanti kedatangan Imam Mahdi dan bersiap menguasai dunia Muslim.

Anak Raja Arab Saudi ini dalam wawancara televisi yang disiarkan hari Selasa mengklaim bahwa negaranya mampu menghancurkan milisi Iran di Yaman, sebuah negara yang jadi medan tempur koalisi negara-negara Teluk Arab pimpinan Saudi dengan pemberontak Houthi.

Saudi yang telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran terus bersaing untuk menjadi negara paling berpengaruh di kawasan Timur Tengah. Saudi beberapa kali menuduh Iran mendukung kelompok Houthi Yaman baik secara finansial maupun militer, namun Teheran menyangkalnya.

Ketika ditanya apakah Arab Saudi siap untuk membuka dialog langsung dengan Iran, Mohammed mengatakan bahwa tidak mungkin untuk berbicara dengan sebuah kekuatan yang merencanakan kembalinya Imam Mahdi.

Menurutnya, muncul keyakinan bahwa ada warga Syiah yang diyakini sebagai keturunan Nabi yang bersembunyi 1.000 tahun yang lalu dan akan kembali mendirikan pemerintahan Islam global sebelum dunia kiamat.

”Bagaimana Anda berdialog dengan ini (Iran)?," tanya Mohammed dalam wawancara yang telah diunggah di media sosial, sebagaimana dikutip Reuters, Rabu (3/5/2017).

”Logika (Iran) adalah bahwa Imam Mahdi akan datang dan mereka harus mempersiapkan lingkungan yang subur untuk kedatangan (Imam) Mahdi yang ditunggu dan mereka harus mengendalikan dunia Muslim,” lanjut Mohammed yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan Saudi.

Di bawah konstitusi Iran sejak revolusi 1979, pemimpin tertinggi negara tersebut adalah wakil duniawi Imam Mahdi sampai sosok sang imam tersebut kembali.

Pangeran Mohammed juga mengomentari laporan bahwa setelah dua tahun intervensi militer Saudi dan sekutunya di Yaman, kelompok Houthi yang bersekutu dengan mantan presiden Yaman Ali Abdullah Saleh masih mengendalikan sebagian besar wilayah Yaman dengan senjata yang melimpah.

”Kami bisa mencabut habis Houthi dan Saleh dalam hitungan hari,” klaim Mohammed. Namun, dia menolak menjelaskan strategi untuk mengalahkan kelompok Houthi.

Credit sindonews.com