Kamis, 16 Februari 2017

AS Tembakkan 2 Rudal Trident II di California Dikira UFO

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) mengonfirmasi telah menguji tembak dua rudal Trident II di lepas pantai California pada hari Selasa. Sebelum ada konfirmasi dari militer AS, muncul spekulasi bahwa ada penampakan kendaraan makhluk luar angkasa atau UFO di langit California.

Konfirmasi dari Angkatan Laut AS itu sekaligus mengakhiri spekulasi liar yang berkembang di kalangan warga California. Uji tembak dua rudal Trident II itu dilakukan oleh dua kapal selam (SSBN). Sesaat setelah ditembakkan, warga California melihat cahaya misterius di langit.

”Program Sistem Strategis Angkatan Laut menjalankan uji coba rudal Trident II (D5) terjadwal di laut dari SSBN Ohio-class di lepas pantai California,” bunyi pernyataan Angkatan Laut AS, yang dikutip CBS Local, Rabu (15/2/2017).

Juru bicara Angkatan Laut AS John Daniels mengatakan rudal Trident II pertama kali diluncurkan pada pukul 03.00 pagi. Disusul kemudian rudal kedua yang ditembakkan pada pukul 06.20 pagi.

Daniels menjelaskan bahwa cahaya misterius yang dilihat warga California kemungkinan besar hasil dari tahap pertama peluncuran rudal yang berlangsung sekitar satu menit atau mungkin juga hasil dari peluncuran rudal tahap kedua.

”Semua uji coba peluncuran rudal dilakukan dari laut, terbang di atas laut, dan mendarat di laut. Tidak pernah ada waktu rudal terbang di atas darat,” lanjut pernyataan Angkatan Laut AS. ”Semua rudal dilacak dari beberapa sumber, mulai dari peluncuran sampai dampak akhir di laut.”

Credit sindonews.com

Rusia Diam-diam Sebar Rudal Jelajah SSC-8, AS Mengeluh

WASHINGTON - Rusia dilaporkan menyebarkan rudal jelajah SSC-8 secara diam-diam yang hampir bersamaan dengan pengiriman kapal mata-mata di dekat wilayah Amerika Serikat (AS). Para pejabat pemerintah AS mengeluh atas pengerahan rudal jelajah oleh Rusia tersebut karena melanggar perjanjian pengawasan senjata pasca-Perang Dingin.

Laporan pengerahan rudal jelajah oleh Rusia itu pertama kali dilansir New York Times mengutip para pejabat AS. Selain menyebar rudal jelajah, Rusia juga disebut mengembangkan dan menguji rudal canggih itu selama beberapa tahun terakhir. Pajabat AS tidak menyebut lokasi persis penyebaran rudal jelajah SSC-8 oleh Rusia.

Tindakan Rusia ini dianggap melanggar perjanjian yang bernama Intermediate-range Nuclear Forces (INF) 1987.

”Kami tahu bahwa ini adalah isu lama. Rusia telah membangun dan mengujinya, hal-hal ini melanggar perjanjian INF,” kata salah satu pejabat pemerintah AS kepada Reuters, Rabu (15/2/2017) yang berbicara dengan syarat anonim.

”Masalahnya sekarang adalah hal-hal ini dikerahkan dan ini merupakan pelanggaran yang lebih besar dari perjanjian INF,” lanjut pejabat itu.

Kementerian Pertahanan Rusia tidak segera menanggapi permintaan komentar atas laporan tersebut.

Departemen Luar Negeri AS pada Juli 2014 atau di era pemerintahan Presiden Barack Obama melansir laporan bahwa Rusia melanggar kewajibannya. “Berdasarkan perjanjian INF, tidak boleh memiliki, memproduksi, atau menguji rudal jelajah dengan berbagai kemampuan jangkauan mulai dari 500km hingga 5.500 km (310 mil hingga 3.420 mil),” bunyi laporan departemen itu.

Rusia pernah merespons laporan departemen tersebut dengan menuduh Washington melakukan "megaphone diplomacy", yakni tindakan mengulang-ulang tuduhan. Rusia pada saat itu juga membantah telah melanggar perjanjian INF, sebuah perjanjian yang membantu mengakhiri Perang Dingin antara kedua negara.

Credit sindonews.com

Rusia Bantah Sebar Rudal Jelajah SSC-8

MOSKOW - Juru bicara presiden Rusia Vladimir Putin membantah tuduhan dari para pejabat Amerika Serikat jika Moskow telah menyebar rudal jelajah SSC-8. Penyebaran rudal tersebut dianggap telah melanggar perjanjian pengawasan senjata yang menjadi kunci mengakhiri Perang Digin.

"Rusia tetap berkomitmen terhadap kewajiban internasional, termasuk di bahwa perjanjian INF. Belum ada yang secara resmi menuduh Rusia melanggar INF," kata Dmitry Peskov, seperti dikutip dari CBS News, Kamis (16/2/2017).

Rusia dilaporkan menyebarkan rudal jelajah SSC-8 secara diam-diam yang hampir bersamaan dengan pengiriman kapal mata-mata di dekat wilayah Amerika Serikat (AS). Para pejabat pemerintah AS mengeluh atas pengerahan rudal jelajah oleh Rusia tersebut karena melanggar perjanjian pengawasan senjata pasca-Perang Dingin.

Laporan pengerahan rudal jelajah oleh Rusia itu pertama kali dilansir New York Times mengutip para pejabat AS. Selain menyebar rudal jelajah, Rusia juga disebut mengembangkan dan menguji rudal canggih itu selama beberapa tahun terakhir. Pajabat AS tidak menyebut lokasi persis penyebaran rudal jelajah SSC-8 oleh Rusia.

Tindakan Rusia ini dianggap melanggar perjanjian yang bernama Intermediate-range Nuclear Forces (INF) 1987.

Credit sindonews.com

Pesawat Militer Rusia Terbang Rendah di Atas Kapal Perang AS

MOSKOW - Pesawat militer Rusia terbang rendah di atas kapal perang Amerika Serikat (AS) saat sama-sama beroperasi di kawasan Laut Hitam. Militer Rusia menegaskan tidak ada insiden dalam pertemuan pesawat militer Moskow dan kapal perang Washington tersebut.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Mayor Jenderal Igor Konashenkov mengatakan, kejadian itu berlangsung pada hari Jumat lalu.

”Pada tanggal 10 Februari, tidak ada insiden terkait dengan aksi terbang lintas dari pesawat militer Rusia di dekat kapal perusak USS Porter di Laut Hitam,” katanya.

”Semua penerbangan oleh pesawat kami telah dilakukan di atas perairan netral di Laut Hitam sejalan dengan aturan internasional dan peraturan keamanan,” lanjut Konashenkov, seperti dikutip dari Itar-Tass, Rabu (15/2/2017).

”Jika juru bicara Pentagon mengatakan, sebuah kapal perusak AS melakukan misi patroli rutin di dekat wilayah Rusia, ribuan mil jauhnya dari pantai-pantainya, tidak ada yang mengejutkan tentang penerbangan oleh pesawat-pesawat kami di atas Laut Hitam, yang hanya sebagai rutinitas,” imbuh pejabat militer Moskow itu.

Pentagon sebelumnya mengklaim bahwa pesawat militer Rusia dengan transponder dimatikan terbang rendah di atas kapal perang USS Porter yang beroperasi di perairan internasional Laut Hitam.

Credit sindonews.com

Wapres Venezuela Masuk Daftar Hitam Penyelundup Narkoba AS

Wapres Venezuela, Tareck El Aissami, disebut mengatur rute penyelundupan narkoba dari pelabuhan-pelabuhan negaranya. (Reuters/Marco Bello/File Photo)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat memasukkan nama Wakil Presiden Venezuela, Tareck El Aissami, ke dalam daftar hitam karena dianggap sebagai penyelundup narkoba.

"El Aissami memfasilitasi pengiriman narkotika dari Venezuela, termasuk mengontrol pesawat yang berangkat dari pangkalan udara Venezuela, juga mengatur rute penyelundupan dari pelabuhan Venezuela," ujar seorang pejabat Kemendag AS.

Selain itu, rekan El Aissami, Samark Jose Lopez Bello, juga menjadi target karena diduga memberikan dukungan finansial.

"Lopez Bello adalah pemimpin kunci bagi El Aissami dan dalam kapasitas itu, penyelundupan narkoba dapat terlaksana," demikian bunyi pernyataan resmi dari Kemendag AS, sebagaimana dikutip AFP, Selasa (14/2).

Kementerian Perdagangan AS menyatakan, El Aissami dan Lopez Bello dijatuhi sanksi atas Undang-Undang Penetapan Gembong Narkoba Asing.

Melalui sanksi ini, pemerintah AS membekukan semua aset kedua orang tersebut. AS juga melarang warga atau entitas lainnya untuk berbisnis dengan El Aissami dan Lopez Bello, juga 13 perusahaan yang asetnya dibekukan tersebut.

Kasus ini mencoreng nama El Aissami yang merupakan mantan menteri pada periode pemerintahan Hugo Chavez. Pasalnya, El Aissami sendiri pernah mengatakan bahwa ia berhasil menghancurkan gembong-gembong narkoba.

Saat menjabat sebagai wapres, El Aissami kerap membantu Presdien Venezuela, Nicolas Maduro, untuk mengambil tindakan atas para oposisi politik.

Melalui dekrit pada 31 Januari lalu, Maduro memberikan kewenangan baru kepada El Aissami untuk menyita properti serta menyetujui anggaran kementerian.

Namun, Kemendag AS memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan saat ini merupakan imbas hasil penyelidikan selama beberapa tahun dan tak berkaitan dengan naiknya jabatan El Assami menjadi wapres.

"Pesan dari keputusan ini bukan hal politis. Ini semua murni mengenai penyelundupan narkoba," kata seorang pejabat AS.

Credit CNN Indonesia

Trump Minta Netanyahu Setop Bangun Permukiman di Tepi Barat

Sejumlah pengamat mengatakan, Trump mulai menurunkan intonasi bicaranya mengenai konflik Israel dan Palestina. (AFP Photo/Saul Loeb)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, meminta Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk menghentikan pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Palestina di Tepi Barat.

"Saya ingin melihat Anda menghentikan sedikit pembangunan itu," ujar Trump kepada Netanyahu saat menggelar jumpa pers setelah pertemuan bilateral mereka di Gedung Putih, Rabu (15/2).

Isu ini sempat memanaskan hubungan Israel dan AS. Netanyahu naik pitam karena di akhir pemerintahan Barack Obama, AS sebagai sekutu Israel tak menggunakan hak vetonya ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa akan merilis pernyataan yang mengecam pembangunan permukiman tersebut.

Trump yang kala itu masih menyandang predikat sebagai presiden terpilih, mengkritik Obama. Sejak masa kampanye, Trump mendukung pembangunan permukiman yang dikecam oleh komunitas internasional tersebut.

Taipan real estate ini memang dikenal sebagai pendukung Israel. Saat menang pemilihan umum pada November lalu, Trump bahkan menyatakan ingin memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, daerah yang selama ini masih diperebutkan oleh Israel dan Palestina.

Namun dalam pertemuan ini, Trump hanya mengatakan ingin memindahkan kedubes itu, tapi tak menjabarkan lebih lanjut rencana tersebut. Ia juga enggan mengomentari pertanyaan mengenai waktu pasti pemindahan kedubes itu.

Sejumlah pengamat mengatakan, Trump mulai menurunkan intonasi bicaranya mengenai konflik Israel dan Palestina. Dalam jumpa pers ini, Trump juga menekankan bahwa AS akan mengembalikan proses perundingan damai itu kepada kedua negara.

Namun, Trump dikritik karena tak menunjukkan sikap tegas atas perundingan damai itu. "Saya melihat upaya perundingan dua negara dan satu negara, dan saya setuju dengan pilihan yang dipilih oleh kedua negara. Saya bisa setuju dengan kedua pilihan," kata Trump.

Tak lama setelah jumpa pers itu, warga Palestina pun angkat bicara. Mereka mengapresiasi pernyataan Trump mengenai permukiman di Tepi Barat, tapi juga menekankan bahwa Palestina tetap menginginkan perundingan damai yang adil dengan melibatkan kedua negara.

Credit CNN Indonesia

Menteri Pertahanan AS Temui NATO Bahas Kondisi Militer

Menteri Pertahanan AS, James Mattis menemui NATO guna membahas anggaran militer. (Reuters/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- NATO bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat yang baru, James Mattis, untuk kali pertama di Brussels, Belgia. Keduanya bertemu bukan untuk membicarakan komitmen Presiden AS Donalds Trump, melainkan tentang anggaran militer dua belah pihak.

Pemimpin Pentagon tersebut telah menyatakan dukungan akan lembaga negara Atlantik tersebut, meski bertentangan dengan Trump yang lebih cenderung memuji Rusia. Mantan jenderal Angkatan Laut tersebut juga tetap mendorong 28 negara anggota NATO berkumpul, guna membicarakan peningkatan anggaran militer mereka, meski banyak negara Eropa menghadapi berbagai masalah finansial.

Kepala NATO, Jens Stoltenberg, mengatakan bahwa peningkatan anggaran menjadi prioritas negara anggota organisasi tersebut.

"Hal terpenting adalah kami akan meningkatkan anggaran pertahanan dan itulah yang akan kami lakukan," kata Stoltenberg, seperti dilansir dari AFP.

Mantan Perdana Menteri Norwegia tersebut menyebut organisasi itu telah menghentikan potongan anggaran militer pada 2015 dan tahun lalu, meningkatkan jumlah anggaran sebesar 3,8 persen, atau sebesar US$ 10 miliar.

Di sisi lain, Washington telah lama bersikeras bahwa anggota NATO harus menganggarkan dua persen dari pendapatan mereka pada bidang pertahanan, meski hanya beberapa negara yang setuju pada pertemuan di Wales pada 2014 itu.

Pada penerbangan menuju Brussels, Mattis memuji NATO saat membantu Amerika Serikat di Afghanistan.

"Ini menjadi aliansi militer tersukses dalam sejarah," kata Mattis.

Dia menambahkan pengunduran diri penasihat keamanan nasional Donald Trump, Michael Flynn, tidak akan berdampak pada hubungan Amerika Serikat dan NATO.

Para pemimpin NATO dijadwalkan bertemu dengan Trump untuk pertama kali pada pertemuan di Brussels, 25 Mei mendatang.

Stoltenberg yakin bahwa Trump tetap berkomitmen pada NATO. Ia juga menampik berbagai laporan terkait ketegangan yang mungkin muncul dalam kebijakan AS akibat perbedaan yang terjadi di dalam tubuh pemerintah negara adidaya itu.

"Yang penting bagi saya adalah sang Presiden, Menteri Pertahanan, dan Menteri Dalam Negeri, memiliki pendapat yang sama terkait NATO," kata Stoltenberg.

Pertemuan di Brussels itu juga membicarakan Rusia dan ancaman dari kelompok ISIS.

NATO juga menantikan posisi kebijakan baru Amerika Serikat, setelah serangkaian pernyataan kontradiktif dari Trump.

Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump, pada wawancara 15 Januari lalu, menyebut NATO sudah ketinggalan zaman karena tidak bisa melindungi anggotanya dari serangan teror.

"Organisasi ini kuno karena tidak menanggulangi teror. Saya menerima kritik selama dua hari, lalu mereka bilang saya benar," kata Trump.

Credit CNN Indonesia

Faksi-faksi di Libya sepakati peta jalan menuju perdamaian

Tentara pasukan Libya sekutu pemerintah dukungan PBB mengibarkan bendera Libya menandakan kemenangann saat berdiri di atap reruntuhan rumah setelah berhasil merebut Ghiza Bahriya, distrik terakhir yang sebelumnya dikuasai Negara Islam di Sirte, Libya, Selasa (6/12/2016). (REUTERS/Hani Amara)

Kairo (CB) - Faksi-faksi yang berperang di Libya menyepakati sebuah peta jalan sementara yang dimediasi Mesir pada Selasa untuk menyelesaikan perpecahan dengan pembentukan satu komite bersama guna merundingkan rekonsiliasi dan pemilihan pada Februari 2018.

Persetujuan tersebut dibuat setelah usaha-usaha diplomatik oleh Mesir selama berbulan-bulan dan berkulminasi pekan ini dengan kunjungan-kunjungan oleh Fayez Seraj, perdana menteri pemerintahan dukungan PBB di Tripoli dan Khalifa Haftar, seorang panglima militer dukungan faksi-faksi di bagian timur Libya.

Kedua orang itu bertemu dengan para perwira militer Mesir secara terpisah dan telah diagendakan untuk bertemu bersama dalam satu sesi pada Selasa malam tapi gagal karena perbedaan-perbedaan pada menit-menit terakhir.

Namun tiga sumber Mesir yang terlibat dalam pembicaraan mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa Seraj dan Haftar telah sepakat untuk menghormati persetujuan itu kendati masih ada ketegangan-ketegangan.

"Kedua pihak telah sepakat. Saya ragu mengenai implementasinya karena suasana di antara mereka ... tegang tetapi kami berharap akan terjadi sebaliknya," kata salah satu sumber tersebut.

Khawatir terhadap penyebaran militan IS dari negara tetangganya di sebelah barat, Mesir telah membuat langkah untuk menstabilkan Libya sebagai prioritas dan telah menjadi tuan rumah pertemuan-pertemuan dalam beberapa bulan terakhir dengan mengajak para politisi Libya dari timur dan barat.

Kepemimpinan Pemerintahan Perjanjian Nasional (GNA) yang berkedudukan di Tripoli, Dewan Kepresidenan, terdiri atas sembilan anggota untuk mewakili kawasan-kawasan geografis yang berbeda dan kelompok-kelompok politik di dalam Libya.

Credit antaranews.com

Rusia gunakan virus baru untuk kacaukan Ukraina

Presiden Rusia Vladimir Putin (REUTERS/Sergei Karpukhin )

Kiev, Ukraina (CB) - Para peretas Rusia yang disponsori negara telah menggunakan jenis virus baru yang dirancang untuk menyerang infrastruktur penting Ukraina seperti pembangkit listrik dan sistem keuangan, kata seorang pejabat keamanan nasional Ukraina seperti dikutip Reuters.

Disebut "telebots", virus baru ini tidak seperti malware pada umumnya karena dirancang untuk mencuri data pribadi dan menyerang lembaga-lembaga spesifik, kata Oleksandr Tkachuk, kepala keamanan siber Ukraina.

Tkachuk mengatakan serangan siber ini diorkestrai oleh dinas keamanan Rusia yang bersekongkol dengan perusahan-perusahaan piranti lunak swasta dan peretas kriminal. Dan tampaknya mereka dirancang oleh orang yang sama yang menciptakan malware bernama "BlackEnergy".

Kiev menuduh Rusia telah melancarkan perang siber ke Ukraina sejak hubungan kedua negara ambruk menyusul aneksasi Krimea oleh Rusia pada 2014 dan pecahnya pemberontakan dukungan Rusia di wilayah Donbass, Ukraina.

"Kami menerima informasi bahwa tidak hanya staf dinas keamanan nasional yang terlibat dalam serangan itu, namun juga perusahaan-perusahaan IT swasta dan kelompok-kelompok teroris kriminal di wilayah Federasi Rusia," kata Tkachuk.

Kode virus ini dirancang untuk menyasar proses-proses industri dengan menyerang bagian infrastruktur industri yang penting. Ukraina mengakui bahwa perang siber oleh Rusia semakin sengit di mana selama November dan Desember tahun silam saja telah terjadi 6.500 serangan.

Credit antaranews.com

Presiden Trump tegaskan Rusia telah merampas Krimea dari Ukraina

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Jakarta (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut pemerintahan sebelumnya pimpinan Barack Obama terlalu lembut kepada Rusia menyangkut aneksasi Semenanjung Krimea.

Tak biasa dari sebelumnya, Trump mencuit di Twitter bahwa Semenanjung Krimea "telah diambil" oleh Rusia dari Ukraina semasa pemerintahan Obama.

Komentar itu merupakan pembalikan sikap seratus delapan puluh derajat Trump yang sebelumnya mengamini klaim Kremlin atas Krimea.

Rusia menganeksasi Krimea, wilayah bekas Republik Soviet Ukraina, pada Maret 2014 menyusul ketegangan di wilayah ini.

Belakangan ini terjadi perang kata-kata antara Gedung Putih dan Kremlin menyangkut Krimea di mana baru-baru ini Sekretaris Pers Gedung Putih Sean Spicer berkata "Presiden Trump telah jelas mengatakan bahwa dia menginginkan Rusia tidak memperluas kekerasan di Ukraina dan mengembalikan Krimea."

Setelah itu juru bicara kementerian luar negeri Rusia Maria Zakharova menegaskan bahwa Rusia tidak akan mengembalikan Krimea.

"Krimea adalah bagian dari Federasi Rusia," kata dia.

Beberapa jam kemudian, Trump mencuit "Apakah Obama terlalu lembut kepada Rusia?"

Senator Partai Republik John McCain yang berseberangan dengan Trump dalam beberapa hal, sependapat dengan Trump bahwa Obama memang terlalu lembut. Untuk itu, menurut McCain, AS harus memberikan bantuan persenjataan dan pasukan kepada Ukraina dan mempertahankan sanksi kepada Rusia, demikian CNN.

Credit antaranews.com

Trump tunjuk Laksamana Howard jadi penasihat keamanan nasional

Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)

Washington (CB) - Pemerintahan Presiden Donald Trump telah menawarkan posisi penasihat keaman nasional Gedung Putih yang lowong setelah mantan pejabat intelijen Michael Flynn mundur, kepada Laksamana Madya Robert Harward, kata dua sumber yang mengetahui masalah ini kepada Reuters, hari ini.

Belum diketahui apakah Harward yang mantan wakil panglima Komando Tengah AS yang berpengalaman tempur sebagai anggota pasukan khusus Navy SEAL, menerima tawaran itu.

Flynn mengundurkan diri Senin lalu setelah terbongkar dia merundingkan sanksi AS kepada Rusia, dengan duta besar Rusia di AS sebelum Presiden Donald Trump dilantik.

Mundurnya penasihat keamanan nasional yang hanya beberapa hari setelah ditunjuk adalah tamparan bagi pemerintahan baru AS yang menempatkan keamanan nasional sebagai prioritas tertingginya.

Harward, warga asli Rhode Island yang pernah kuliah di Tehran sebelum Shah Iran digulingkan pada 1979 dan pernah bertugas pada Dewan Keamanan Nasional di bawah President George W.Bush, punya spesialisasi pada bidang kontraterorisme.

Dia juga memiliki pengalaman tempur di tim SEAL dan pernah bertugas di Irak serta Afghanistan.

Harward kini menjabat eksekutif pada kontraktor pertahana Lockheed Martin yang bentangan bisnisnya di Uni Emirat Arab di Timur Tengah.

Credit antaranews.com

Penasihat keamanan nasional Trump mundur

Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat memperhatikan pengambilan sumpah Menteri Pertahanan James Mattis di Pentagon, Washington, Jumat (27/1/2017). (REUTERS/Carlos Barria )

Washington (CB) - Gedung Putih mengumumkan bahwa Michael Flynn mengundurkan diri sebagai penasihat keamanan nasional Presiden Donald Trump pada Senin (13/2), di tengah meningkatnya kontroversi tentang kontaknya dengan Moskow.

Dalam surat pengunduran diri resminya, Flynn mengakui bahwa dalam periode menjelang pelantikan Trump: "Saya tidak sengaja memberikan penjelasan kepada wakil presiden terpilih dan orang-orang lain dengan informasi yang tidak lengkap mengenai pembicaraan telepon saya dengan duta besar Rusia."

Trump menunjuk purnawirawan letnan jendral Joseph Kellogg, yang menjabat sebagai direktur Kepala Staf Gabungan, sebagai penasihat keamanan nasional sementara, kata Gedung Putih sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

Credit antaranews.com

Kehilangan Kepercayaan Motif Trump Minta Flynn Mundur

Flynn disebut-sebut telah menyesatkan Wakil Presiden Mike Pence terkait pembicaraan lewat telepon dengan Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat. (Reuters/Carlos Barria).

Jakarta, CB --Juru Bicara Gedung Gedung Putih Sean Spicer mengatakan bahwa Presiden Donald Trump meminta Michael Flynn mengundurkan diri, setelah kehilangan kepercayaan terhadap penasihat keamanannya tersebut.

Mengutip CNN.com, Selasa (14/2), Flynn disebut-sebut telah menyesatkan Wakil Presiden Mike Pence terkait pembicaraan lewat telepon dengan Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat (AS).

“Segera setelah Departemen Kehakiman memberitahu penasihat Gedung Putih terkait situasinya, penasihat Gedung Putih menjelaskan kepada presiden dalam sekelompok kecil penasihat senior,” ujar Spicer.

Spicer bersikeras bahwa Flynn tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Tetapi, Trump kehilangan kepercayaan kepada Flynn terkait pengawasan pada penanganan hubungan dengan Moskow.

“Tingkat kepercayaan antara Presiden dan Jenderal Flynn terkikis ke titik di mana ia merasa harus membuat perubahan. Presiden sangat prihatin bahwa Jenderal Flynn telah menyesatkan wakil presiden dan pejabat pemerintah lainnya,” terang Spicer.

Karenanya, Trump merasa tidak bisa mempercayai Flynn untuk tugas-tugas dan kebijakan luar negeri, terutama isu-isu keamanan nasional, seperti dengan China dan Timur Tengah.

Senator Roy Blunt yang melayani Komite Intelijen menuturkan, kontroversi pengunduran diri Flynn berpotensi menyebar luas dan merusak hubungan di Gedung Putih. “Saya kira, semua orang butuh adanya investigasi,” katanya.

Credit CNN Indonesia

Saudara Kim Jong Un Dilaporkan Dibunuh di Malaysia

Saudara tiri Pemimpin Korut, Kim Jong Un, dilaporkan tewas dibunuh di Malaysia. (Kyodo/via REUTERS)

Jakarta, CB -- Seorang sumber di pemerintahan Korea Selatan menyebut saudara tiri Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, tewas dibunuh di Malaysia.

Kim Jong-nam, kakak tiri Kim Jong-un, selama ini diketahui tinggal terasing di luar negeri.

Kepolisian Malaysia kepada Reuters, Selasa (14/2), mengatakan memang ada seorang warga negara Korea Utara yang tewas dalam perjalanan ke rumah sakit dari bandara Kuala Lumpur, sehari sebelumnya.

Abdul Azis, Kepala Kepolisian Distrik Sepang, mengatakan identitas pria tersebut belum dapat dipastikan.

Seorang pegawai di Rumah Sakit Putrajaya mengatakan pria yang terbunuh itu berusia 70 tahun dan mempunyai nama depan Kim.

Stasiun televisi Korea Selatan, Chosun, melaporkan Kim diracun di Kuala Lumpur oleh dua perempuan, diyakini sebagai agen Korea Utara yang kini buron.

Sementara sumber di pemerintahan Korea Selatan yang berbicara kepada Reuters tidak menjelaskan lebih jauh mengenai dugaan tersebut.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan belum bisa mengonfirmasi laporan tersebut, sementara badan intelijen belum bisa dihubungi untuk dimintai komentar.

Pada 2001 lalu, Kim Jong-nam sempat ditangkap di sebuah bandara di Jepang karena bepergian menggunakan paspor palsu.

Credit CNN Indonesia

Polisi Bekuk Wanita Terkait Kematian Kakak Tiri Kim Jong Un

Sebelumnya, Komite Intelijen Korea Selatan mengungkapkan bahwa dua perempuan Asia diduga menghilangkan nyawa Kim Jong Nam. (CNN).

Jakarta, CB -- Kepolisian Malaysia menangkap seorang perempuan terkait kematian mendadak kakak tiri Kim Jong Un, yakni Kim Jong Nam. Perempuan itu dibekuk di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia, bersamaan dengan dokumen perjalanan Vietnam.

Seperti dilansir CNN.com, Rabu (15/2), sebelumnya, Komite Intelijen Korea Selatan mengungkapkan bahwa dua perempuan Asia diduga menghilangkan nyawa Kim Jong Nam.

Saat ini, penyidik masih menunggu hasil otopsi tubuh Kim Jong Nam. Menurut Ketua Komite Intelijen Majelis Nasional Lee Cheoi Woo, pria bertubuh tambun tersebut telah diracun.

Kendati demikian Cheoi Woo tidak merinci bagaimana Kim Jong Nam diracun atau pun bagaimana intelijen Korea Selatan memperoleh informasi.

Hingga kini, kematian Kim Jong Nam belum dipublikasikan di tanah kelahirannya, Korea Utara. Bahkan, tidak akan dipublikasikan dalam waktu dekat ini, mengingat kondisi politik Pyongyang saat ini.

Kim Jong Nam hendak menumpang pesawat ke Macau dalam rangka mengunjungi keluarganya ketika ia diracun. Ia terlihat makan di salah satu hotel mewah sepekan sebelumnya.

Kepolisian Malaysia menyebutkan, Kim berlari ke konter di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia, meminta bantuan. Ia sempat dibawa ke klinik bandara, kemudian petugas klinik memutuskan mengirimnya ke rumah sakit. Namun, ia meninggal dalam perjalanan.

“Almarhum merasa seperti seseorang tengah menarik wajahnya dari belakang,” kata Kepala Investigasi Kriminal Departemen Luar Negeri Selangor Fadzil Ahmad kepada Reuters.

Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengklaim, pihaknya telah bekerja sama dengan otoritas Malaysia menyelidiki kematian mendadak Kim Jong Nam pada pertemuan Dewan Keamanan Nasional.

Sementara itu, Kedutaan Besar Korea Utara di Malaysia mengaku tidak memiliki informasi apapun terkait kematian Kim Jong Nam. Namun, mobil dinas kedutaan terlihat memasuki kamar mayat rumah sakit yang diyakini mengangkut jasad korban.

Inspektur Jenderal Polisi Malaysia mengungkapkan, almarhum yang berusia pertengahan 40 tahun itu bepergian dengan identitas paspor bernama Kim Choi. Kim Jong Nam pernah tersangkut kasus paspor palsu saat bepergian ke Jepang.

Credit CNN Indonesia

Korut dicurigai dibalik pembunuhan saudara tiri Kim Jong Un

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un (REUTERS)

Kuala Lumpur/Seoul (CB) - Pemerintah Amerika Serikat sangat yakin saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong Un telah dibunuh di Malaysia oleh agen-agen Korut, kata sejumlah sumber pada pemerintahan AS, Selasa.

Pihak berwenang Amerika Serikat belum memastikan bagaimana sang saudara tiri, Kim Jong Nam, dibunuh, menurut dua sumber yang tidak memberikan bukti rinci untuk mendukung perkiraan pemerintahan AS.

Seorang sumber di kalangan pemerintah Korea Selatan juga mengatakan Kim Jong Nam dibunuh di Malaysia. Ia tidak memberikan keterangan lebih rinci.

Jika dipastikan sebagai pembunuhan, insiden itu merupakan bagian dari rangkaian terbaru pembunuhan dalam berpuluh-puluh tahun baik di dalam maupun di luar Korea Utara, yang ditujukan untuk membungkam mereka yang dianggap para pemimpin Korut sebagai ancaman terhadap kekuasaan mereka, kata seorang sumber yang tidak ingin disebutkan jati dirinya.

Melalui pernyataan, kepolisian Malaysia mengatakan bahwa Kim Jong Nam (46 tahun) memakai paspor dengan nama Kim Chol.

Jong Nam sebelumnya pernah ditangkap karena melakukan perjalanan menggunakan paspor palsu.

Pejabat kepolisian Malaysia Fadzil Ahmat mengatakan penyebab kematian Kim Jong Nam belum dipastikan dan bahwa jenazah Kim akan diotopsi.

"Sejauh ini tidak ada tersangka, namun kita sudah mulai melakukan penyelidikan dan mencari beberapa kemungkinan untuk mendapatkan petunjuk (soal kematian Jong Nam)," kata Fadzil kepada Reuters.

Menurut Fadzil, Jong Nam sebelumnya berencana berangkat ke Makau pada Senin namun ia jatuh sakit ketika berada di Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur (KLIA).

"Mendiang ... merasa ada seseorang yang memegang kepalanya dari belakang," kata Fadzil. "Dia merasa pusing lalu minta pertolongan di loket KLIA."

Kim Jong Nam dibawa ke sebuah klinik di bandara dan di sana ia masih merasa tidak sehat. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit namun menghembuskan nafas terakhir di dalam ambulans dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Putrajaya, tambah Fadzil.

Sumber-sumber di pemerintahan AS mengatakan ada kemungkinan Kim Jong Nam diracun. Mereka mengatakan bukan tidak mungkin bahwa para pembunuh menggunakan alat "semacam pena racun".

Jaringan televisi berlangganan Korea Selatan, TV Chosun, melaporkan bahwa Kim telah diracun menggunakan sebuah jarum oleh dua perempuan, yang diyakini sebagai mata-mata Korea. Kedua perempuan itu melarikan diri dengan taksi dan menjadi buronan, kata televisi yang mengutip sejumlah sumber di kalangan pemerintahan Korea Selatan, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

PM Korsel gelar pertemuan keamanan terkait kematian saudara pemimpin Korut

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un (REUTERS)

Seoul (CB) - Perdana Menteri Korea Selatan (Korsel) akan pimpin pertemuan dewan keamanan nasional pada Rabu untuk membahas kematian saudara tiri pemimpin Korea Utara (Korut) di Malaysia, kata seorang pejabat di kantor Perdana Menteri.

Pertemuan berlangsung pada pukul 08.50 waktu Seoul.

Kim Jong Nam, saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, ditemukan tewas di Malaysia, menurut keterangan dari polisi Malaysia.

Sumber-sumber pemerintah Amerika Serikat dan Korea Selatan telah mengatakan pada Reuters dia telah dibunuh, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Melalui pernyataan, kepolisian Malaysia mengatakan bahwa Kim Jong Nam (46 tahun) memakai paspor dengan nama Kim Chol.

Jong Nam sebelumnya pernah ditangkap karena melakukan perjalanan menggunakan paspor palsu.

Pejabat kepolisian Malaysia Fadzil Ahmat mengatakan penyebab kematian Kim Jong Nam yang hidup di pengasingan belum dipastikan dan bahwa jenazah Kim akan diotopsi.

Menurut Fadzil, Jong Nam sebelumnya berencana berangkat ke Makau pada Senin namun ia jatuh sakit ketika berada di Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur (KLIA).

"Mendiang ... merasa ada seseorang yang memegang kepalanya dari belakang," kata Fadzil. "Dia merasa pusing lalu minta pertolongan di loket KLIA."

Kim Jong Nam dibawa ke sebuah klinik di bandara dan di sana ia masih merasa tidak sehat. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit namun menghembuskan nafas terakhir di dalam ambulans dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Putrajaya, tambah Fadzil.

Kim Jong Nam dan Kim Jong Un adalah putra mantan pemimpin Korut Kim Jong Il, yang meninggal pada akhir 2011, namun mereka berbeda ibu.

Kim Jong Nam tidak menghadiri upacara pemakaman ayahnya.

Jong Nam diyakini memiliki hubungan dekat dengan pamannya, Jang Song Thaek, yang merupakan orang kuat kedua Korea Utara sebelum ia dihukum mati atas perintah Kim Jong Un pada 2013.

Jong Nam telah mengatakan dalam beberapa tahun belakangan bahwa ia tidak tertarik menjadi pemimpin negaranya.

Credit antaranews.com

Korut Melarang Malaysia Mengautopsi Jasad Kakak Kim Jong-un

KUALA LUMPUR - Para pejabat pemerintah Korea Utara (Korut) minta otoritas Malaysia untuk melakukan autopsi terhadap jasad Kim Jong-nam, kakak tiri diktator Korut Kim Jong-un. Namun, pihak berwenang Malaysia menolaknya.

Upaya melarang autopsi itu dilakukan melalui diplomasi berjam-jam oleh para pejabat rezim Kim Jong-un. Upaya Korut gagal, dan proses autopsi tetap dilakukan pada hari Rabu, 15 Februari.

Kakak tiri Kim Jong-un itu dibunuh dengan semprotan racun oleh dua wanita yang diduga agen mata-mata Korut pada hari Senin lalu di Bandara Kuala Lumpur. Korban dibunuh saat sedang menunggu penerbangan ke Macau, China.

Meski autopsi sudah dijalankan, namun rincian post-mortem dari jasad Kim Jong-nam belum diumumkan.

Kantor berita Reuters pada Kamis (16/2/2017) melaporkan bahwa tiga sumber—semuanya pejabat pemerintah Malaysia—mengklaim bahwa para pejabat Korut telah mencoba menghalangi mereka untuk melaksanakan post-mortem guna menentukan penyebab kematian Jong-nam.

Pejabat polisi Sepang, Abdul Aziz Ali mengatakan jasad Kim Jong-nam dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Kuala Lumpur di mana pos-morten dilakukan. Dia mengaku tidak tahu siapa yang akan mengklaim jasad dari kakak tiri Kim Jong-un itu.

Pemerintah Korut dilaporkan telah meminta agar jasad Kim Jong-nam diserahkan ke kedutaan besar mereka di Kuala Lumpur. Namun pihak berwenang Malaysia belum membuat permintaan resmi dari Pyongyang.

”Malaysia menyatakan tidak akan ditekan, kami akan tetap berpegang pada prosedur,” kata seorang sumber kepada Reuters.

Para pejabat Kedutaan Besar Korut mengikuti pengiriman jasad Kim Jong-nam ketika dibawa ke rumah sakit pada Rabu pagi. Duta Besar Korut untuk Malaysia, Kang Chol dan rekan-rekannya tiba di rumah sakit pada sore hari dan tinggal di sana sampai malam.

Empat mobil milik kedutaan Korut telah meninggalkan kompleks kamar mayat rumah sakit pada pukul 20.00 waktu setempat.

Credit sindonews.com

Selasa, 14 Februari 2017

Asteroid Sebesar Gedung Empire State, Siap Hancurkan Bumi

Ukurannya sebesar gedung Empire State

Asteroid dalam perjalanan ke Bumi (ilustrasi) (dailymail.co.uk)

CB – Setelah sekian puluh tahun mengamati benda luar angkasa, dan menemukan puluhan ribu asteroid, badan luar angkasa AS akhirnya mengakui ada batu besar yang mengancam kehidupan bumi. Asteroid itu diberi nama 2015 BN509.
Batu luar angkasa itu ditemukan oleh NASA dan gerak-geriknya direkam The Arecibo Observatory di Puerto Rico. Bentuknya memang besar menyerupai sebuah kacang.
Dijelaskan ilmuwan NASA, 2015 BN509 memiliki bodi sebesar gedung Empire State dengan panjang 400 meter dan lebar 200 meter. NASA menganggapnya sebagai ancaman serius yang bisa menjadi alat penghancur bumi.
"Kecepatan batu luar angkasa itu sekitar 70.500 kilometer per jam. Lintasan pertama yang terdekat dengan bumi telah berlangsung pekan kemarin. Jarak terdekatnya sekitar 14 kali ketimbang jarak bumi ke bulan. Benar-benar ancaman," ujar Dr. Edgard Rivera-Valentin, ilmuwan planet dari University Space Research seperti dikutip dari Business Insider.
Dijelaskan Rivera, bentuk kacang yang menyerupai asteroid merupakan hasil dari kontak biner yang terjadi antara dua bagian pada asteroid. Kontak dua bagian itu sepertinya tidak sukses mengorbit satu sama lain dan jatuh bersamaan.
"Satu dari enam asteroid bisa dikategorikan sebagai objek dengan kontak biner," katanya.

Credit VIVA.co.id

India Tembakkan Rudal Star Wars Penembus Atmosfer Bumi

NEW DELHI - India berhasil menguji tembak rudal pencegat tipe Star Wars yang menembus 50km di atas atmosfer bumi. Rudal pencegat yang ditembakkan itu berhasil menghantam target berupa rudal yang melesat di angkasa.

Uji tembak rudal pencegat yang dikenal dengan nama PDV (Prithvi Defence Vehicle) ini berlangsung di Kepulauan Abdul Kalam atau Wheeler Island, pantai Odisha, sekitar pukul 08.00 pada Sabtu (11/2/2017).

”Misi PDV adalah (pertama) untuk terlibat (menembak) target di wilayah exo-atmosfer, pada ketinggian di atas 50km dari atmosfer bumi. Kedua, PDV pencegat pada tahap dua menargetkan rudal, berhasil,” kata kantor Defence Research Development Organisation (DRDO), sebuah lembaga pertahanan resmi India, seperti dikutip dari NDTV, Minggu (12/2/2017).

Target PDV yang dibuat mirip rudal balistik diluncurkan dari sebuah kapal yang berlabuh di Teluk Benggala, sedangkan rudal pencegat PDV diluncurkan dari Kepulauan Abdul Kalam. Rudal pencegat tipe Star Wars ini memang dikembangkan untuk mencegat rudal balistik.

Penembakan rudal PDV ini merupakan uji coba rudal terbaru yang dilakukan DRDO sebagai bagian dari pengembangan perisai atau anti-rudal balistik (ABM). Hasil dari pengembangan ABM ini untuk melindungi India terhadap serangan rudal balistik nuklir yang bisa ditembakkan oleh Pakistan atau China.

Rudal PDV dianggap sebagai salah satu rudal pencegat terbaik di dunia. Sumber di DRDO mengatakan bahwa India telah mengusai kemampuan dalam mengembangkan rudal PDV dan saat ini siap menggunakannya.

India selama ini merasa terancam dengan rudal balistik berkemampuan nuklir yang berpotensi ditembakkan dari Pakistan dan China. Khusus dengan Pakistan, India kerap bersteru.

Perdana Menteri India Narendra Modi mengucapkan selamat kepada para ilmuwan atas uji coba rudal PDV. ”Hari ini, para ilmuwan kami telah membuat rudal yang bisa menyerang rudal yang masuk ke langit, hanya 4-5 negara di dunia yang telah berhasil melakukan ini,” kata Modi.

Credit Sindonews.com

Pakistan Melarang Perayaan Hari Valentine karena Tak Islami

ISLAMABAD - Pakistan menjadi negara terbaru yang melarang perayaan Hari Valentine oleh publik. Alasannya, perayaan Hari Kasih Sayang saban 14 Februari itu tak Islami atau bukan bagian dari tradisi Muslim.

Putusan itu dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Islamabad. Putusan, seperti dikutip BBC, Selasa (14/2/2017), keluar setelah upaya pelarangan pada tahun lalu gagal.

Presiden Pakistan Mamnun Hussain mendesak rakyatnya untuk tidak merayakan Hari Valentine. Dia mengkritik perayaan Hari Valentine sebagai impor dari Barat yang bisa merusak nilai-nilai Islam.

Presiden Hussain pernah mengeluarkan larangan serupa pada tahun lalu, namun tak sepenuhnya ditaati rakyatnya. ”Hari Valentine tidak ada hubungannya dengan budaya kita dan itu harus dihindari,” katanya pada tahun lalu.

Pengadilan Tinggi Islamabad menyatakan putusannya berlaku untuk seluruh wilayah. Semua kementerian, pemerintah federal, dan para pejabat diwajibkan menyampaikan putusan itu dalam waktu sepuluh hari.

Perayaan Hari Valentine pernah populer di Pakistan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, sejumlah kelompok agama telah menarik diri dari perayaan itu.

Putusan Pengadilan Tinggi Islamabad juga untuk menanggapi sebuah petisi dari kalangan swasta yang berpendapat bahwa perayaan Hari Valentine telah mempromosikan amoralitas, ketelanjangan dan ketidaksenonohan dengan kedok merayakan cinta.

Di Indonesia, ada juga kalangan pelajar di sejumlah daerah—salah satunya di Surabaya—yang menentang perayaan Hari Valentine. Alasannya, perayaan itu hanya mendorong perilaku seks.

Arab Saudi juga melarang perayaan Hari Valentine sejak 2008. Pada tahun itu, polisi agama di Saudi memerintahkan semua tokok untuk tidak menjual semua barang dengan item “merah” termasuk mawar dan kertas kado yang identik dengan Hari Valentine.

Credit sindonews.com

Bisa Picu Konflik Panas, Kremlin Marah atas Uji Tembak Rudal Korut

MOSKOW - Rusia ikut bergabung dengan Amerika Serikat (AS), Jepang dan Korea Selatan untuk mengutuk uji tembak rudal balistik terbaru Korea Utara (Korut). Kremlin marah atas manuver Pyongyang tersebut karena bisa memicu konflik panas di Asia.

Pemerintah Presiden Vladmir Putin menyatakan masalah dari rezim Korut yang dipimpin Kim Jong-un telah menjadi tantangan bagi semua negara. Kremlin secara tegas menentang manuver-manuver berbahaya oleh rezim Kim Jong-un.

Rusia melalui Kementerian Luar Negeri-nya mengatakan, tes rudal balistik Korut sudah “mengabaikan dan menantang” resolusi Dewan Keamanan PBB. Resolusi itu dirancang untuk menghentikan senjata nuklir yang dibangun oleh Korut.

Kepala Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Rusia, Lenoid Slutsky, sependapat bahwa tindakan rezim Kim Jong-un bisa memicu konflik berbahaya di kawasan Asia, khususnya semenanjung Korea. ”Kita harus memahami bahwa situasi semenanjung (Korea) cukup stabil dan dapat berubah menjadi konflik panas,” katanya, seperti dikutip Daily Star, semalam (13/2/2017).

“Tes rudal adalah pengingat bahwa kita tidak harus santai,” katanya lagi.

Kim Jong-un sendiri tak peduli dengan reaksi para pemimpin dunia. Dia bangga dengan kesukesan uji tembak rudal balistik terbaru yang ditembakkan pada hari Minggu.

Kim mengklaim rudal balistiknya yang melesat ke Laut Jepang itu mampu membawa hulu ledak nuklir dan bisa bermanuver menghindar dari pencegatan sistem rudal pertahanan musuh.

Rudal balistik yang melesat lebih dari 500km itu diklaim merupakan rudal balistik terbaru yang diberi nama Rudal Pukguksong-2.

Kim Jong-un seperti dilaporkan kantor berita negara Korut, KCNA, mengawasi langsung uji tembak rudal berbahaya itu. ”(Dengan rudal) baru itu berarti Pyongyang mampu mengirimkan hulu ledak nuklir,” tulis KCNA mengutip pernyataan Kim Jong-un.

“Tes (rudal) diverifikasi, fiturnya bisa menghindari intersepsi,” lanjut KCNA.

Credit sindonews.com

China Marah Korut Uji Coba Rudal

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, kini mendapat protes dari sekutunya sendiri. (KCNA via REUTERS)

Jakarta, CB -- Meski merupakan salah satu sekutu dan rekan perdagangan utama Korea Utara, China menyatakan menentang uji coba peluncuran peluru kendali yang dilakukan oleh Pyongyang, kemarin.

Sebagaimana diberitakan Reuters, Senin (13/2), China menentang aksi agresif yang berulang kali dilakukan Korut karena bertentangan dengan resolusi PBB.

"Semua pihak harus menahan diri dan bersama-sama mempertahankan perdamakan dan keamanan kawasan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shua.

Dia juga menambahkan, negaranya akan berpartisipasi dalam pembicaraan di PBB soal peluncuran rudal tersebut dengan sikap "bertanggung jawab dan konstruktif."

Sebelumnya, Jepang juga telah meminta China untuk berperan konstruktif dalam pembahasan tersebut.

"Kami telah meminta China dalam berbagai tingkatan untuk mengambil aksi konstruktif sebagai anggota permanen Dewan Keamanan PBB dan kami akan terus mengupayakannya," kata Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga.

Negaranya, bersama Amerika Serikat dan Korea Selatan telah meminta PBB untuk melaksanakan pertemuan untuk membahas aksi Korut ini.

Bahkan, Rusia sekalipun menyatakan prihatin atas langkah yang dilakukan negara pimpinan Kim Jong-un ini.

Peluncuran rudal Korea Utara dilakukan pada 7.55 waktu setempat dari pangkalan udara Banghyon di Pyongan Utara. Peluru itu mengudara ke arah Laut Jepang, kata Kementerian Pertahanan Korea Selatan.

Lima uji coba nuklir dan serangkaian peluncuran rudal sejak 2006 silam membuat Korut semakin dihantam sanksi internasional.

Namun, langkah-langkah itu tidak membuat Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, menghentikan ambisinya soal persenjataan nuklir.

Credit cnnindonesia.com

Investigator Rusia: Lawan Sipil, Ukraina Pakai Rudal Pemusnah Massal

MOSKOW - Komite Investigasi Rusia menemukan bukti bahwa pasukan bersenjata Ukraina menggunakan senjata pemusanah massal terhadap warga sipil di Ukraina timur. Senjata pemusanah massal itu adalah rudal taktis Tochka-U.

”Kantor Komite Investigasi Rusia, yang berurusan dengan kejahatan yang melibatkan penggunaan sarana dan metode perang terlarang, telah menemukan bukti tak terbantahkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina telah menggunakan senjata pemusnah massal, yaitu rudal taktis Tochka-U terhadap warga sipil dalam konflik di Ukraina timur,” kata Komite komite itu dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di situs resminya, Senin (13/2/2017).

Rudal taktis Tochka-U oleh NATO dinamai sebagai rudal SS-21 Scarab. Menurut komite tersebut, rudal taktis itu mampu membawa hulu ledak nuklir atau pun kimia.

”Menurut data penyelidikan, militer Ukraina menggunakan rudal yang dilengkapi dengan fragmentasi dan cluster berdaya ledak tinggi terhadap penduduk sipil dari Donbass,” lanjut laporan komite.

”Senjata seperti (Tochka-U) dapat diklasifikasikan sebagai senjata pemusnah massal, memiliki kekuatan destruktif yang sangat tinggi di wilayah yang luas. Mereka bertujuan untuk menyebabkan korban massal dan kerusakan ruang besar,” imbuh Komite Investigasi Rusia.

Para investigator Rusia itu memperoleh bukti bahwa militer Ukraina menggunakan rudal taktis Tochka-U terhadap sejumlah pemukiman di wilayah Lugansk, Novosvetlovka dan Ternovoye di distrik Krasnodon, Kota Rovenki dan desa di pinggiran Kota Yubileyniy.

”Penggunaan senjata tersebut menunjukkan bahwa pihak berwenang di Kiev mengejar tujuan kehancuran total penduduk dan infrastruktur di negara wilayah timur,” kata para investigator Rusia dalam kesimpulan laporannya, seperti dikutip Russia Today.

Sebagian besar sistem rudal Tochka-U berada di Ukraina setelah runtuhnya Uni Soviet. Menurut Komite Investigasi Rusia, senjata berbahaya itu adalah salah satu senjata yang paling kuat di gudang Angkatan Darat Ukraina.

Pemerintah Ukraina di Kiev belum merespons tuduhan dari Komite Investigasi Rusia. Konflik di Ukraina timur dalam beberapa pekan ini memanas lagi setelah sempat mereda beberapa bulan melalui kesepakatan gencatan senjata.

Credit sindonews.com

Israel Sahkan RUU "Pembungkam" Kumandang Azan

TEL AVIV - Komite Menteri yang dipimpin Menteri Kehakiman Israel Ayelet Shaked mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) kontroversial tentang “pembungkaman” kumandang azan di tempat-tempat ibadah. RUU ini melarang azan dengan menggunakan pengeras suara atau speaker.

“RUU untuk pencegahan suara di rumah-rumah doa diluluskan,” bunyi pengumuman Kementerian Kehakiman Israel, Senin (13/2/2017).

Dalam pengumuman itu, tidak disebutkan agama tertentu yang jadi target pelaksaan aturan baru di Isrel tersebut. Namun, sejak awal aturan itu dikenal sebagai “hukum muazin” setelah para pejabat Muslim menganggap aturan tersebut untuk membungkam azan yang selama ini dikumandangkan melalui speaker yang terpasang di menara-menara masjid.

Draft aturan tersebut sempat ditolak karena umat Yahudi juga merasa jadi target, di mana mereka terbiasa membunyikan sirine di rumah ibadah saat matahari terbenam pada hari Jumat. Suara itu untuk menandai dimulainya hari Sabat.

Setelah ditolak, draft aturan itu direvisi. Hasilnya, larangan diberlakukan mulai pukul 23.00 malam hingga pukul 07.00 pagi. Aturan ini akan “membungkam” suara azan subuh bagi warga Muslim.

”Hukum ini tidak berurusan dengan kebisingan atau dengan kualitas hidup, (tapi) hanya dengan hasutan rasis terhadap minoritas,” kritik anggota parlemen Israel dari kalangan Arab, Ayman Odeh, dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Al Arabiya.

”Suara muazin itu terdengar di sini jauh sebelum ada (aturan) rasis dari pemerintah (Perdana Menteri Benjamin) Netanyahu,” katanya.

Presiden Israel Reuven Rivlin telah menentang RUU kontroversial tersebut setelah dikecam negara-negara Muslim Arab. Jika RUU itu disahkan menjadi undang-undang, maka azan di masjid Al-Aqsa, Yerusalem, bisa menjadi target.

RUU itu semula diusulkan Motti Yogev, dari Yahudi Home. Menurutnya, aturan itu diperlukan untuk menghindari gangguan kehidupan sehari-hari yang dirasakan warga non-Muslim Israel.

Credit sindonews.com

AS Tahan 680 Orang dalam Rangkaian Operasi Imigrasi

Ilustrasi. (ICE/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Aparat Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) dilaporkan sudah menahan 680 orang dalam rangkaian operasi selama beberapa hari belakangan.

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, John Kelly, mengatakan bahwa 75 persen dari orang yang ditahan dalam operasi rutin itu memiliki rekam jejak kriminal.

Dalam pernyataan yang dikutip Reuters, Senin (13/2), Kelly menjabarkan, kejahatan para imigran ilegal itu beragam, mulai dari pembunuhan hingga berkendara dalam keadaan mabuk.

ICE melaporkan, sebagian imigran yang ditahan itu mengabaikan peringatan terakhir untuk deportasi. Namun, mereka tak menjelaskan rincian alasan penahanan imigran lainnya.

Beberapa advokat hak asasi imigran mengatakan, ICE mendeportasi imigran tanpa pandang bulu dan operasi itu tidak mempertimbangkan tingkat ancaman orang yang ditahan itu terhadap keamanan AS.

Merujuk pada data ICE, tak semua imigran yang ditahan memiliki rekam jejak kriminal maupun sudah diperintahkan untuk angkat kaki dari AS.

Di Los Angeles, misalnya, 151 dari 161 imigran yang ditahan tak memiliki sejarah kriminal. Namun, ICE tidak memberikan alasan penangkapan 10 imigran yang bersih dari sejarah kriminal tersebut.

Meskipun demikian, di sela pernyataan pers setelah bertemu dengan Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, Trump mengatakan bahwa ICE "melakukan pekerjaan hebat" dengan penahanan imigran ini.

"Kami benar-benar menahan para pelaku kriminal yang sangat sangat berat, dengan rekam jejak pelecehan dan masalah yang sangat berat," katanya.

Sejak masa kampanye, Trump memang berjanji akan memulangkan 2 hingga 3 juta imigran dengan rekam jejak kriminal.

Operasi ini dilaksanakan di tengah penangguhan kebijakan imigrasi Trump yang menghentikan sementara pemberian visa bagi warga dari tujuh negara mayoritas Muslim.

Operasi semacam ini sebenarnya sudah biasa dilakukan AS. Saat menjabat pada 2012 lalu, Barack Obama juga pernah dikritik karena mendeportasi lebih dari 400 ribu orang dalam setahun, memecahkan rekor pemulangan imigran yang pernah dilakukan oleh seorang presiden AS.

Credit CNN Indonesia

Trump Evaluasi Penasihat yang Temui Rusia sebelum Pelantikan

Trump dilaporkan tengah mengevaluasi kinerja Penasihat Keamanan Negara yang diduga bertemu dengan pihak Rusia sebulan sebelum pelantikan. (AFP Photo/Nicholas Kamm)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dilaporkan tengah mengevaluasi kinerja Penasihat Keamanan Negara, Michael Flynn, yang diduga bertemu dengan pihak Rusia sebulan sebelum pelantikan.

"Presiden mengevaluasi situasi ini. Ia berbicara dengan Wakil Presiden Pence mengenai perbincangannya dengan Flynn, juga dengan sejumlah orang lain mengenai apa yang ia sebut sebagai masalah paling penting, keamanan nasional kita," ujar sekretaris pers Gedung Putih, Sean Spicer, sebagaimana dilansir Reuters, Senin (13/2).

Belakangan ini, Flynn menjadi pusat pemberitaan media karena diduga mengadakan pertemuan privat dengan Duta Besar Rusia untuk AS, Sergei Kislyak.

Washington Post melaporkan, pertemuan ini terjadi sekitar satu bulan sebelum Trump dilantik sehingga "berpotensi dilakukan secara ilegal."

Dalam pembicaraan itu, mereka diduga kuat membicarakan kemungkinan penangguhan sanksi tambahan yang dijatuhkan pemerintahan Barack Obama pada Desember lalu akibat peretasan Rusia dalam pemilu.

Gedung Putih mengatakan, mereka masih terus menyelidiki dugaan bahwa Spicer membuka kemungkinan pencabutan sanksi AS terhadap Rusia ketika Trump sudah resmi dilantik.

Jika benar pembicaraan itu terjadi, berarti Flynn melanggar satu hukum yang disebut Logan Act. Aturan itu melarang warga sipil privat terlibat dalam kebijakan luar negeri.

Penasihat Gedung Putih, Kellyane Conway, mengatakan bahwa Flynn sudah berbicara dengan Wakil Presiden AS, Mike Pence, sebanyak dua kali. Dalam pembicaraan itu, Flyyn meminta maaf kepada Pence secara personal.

Credit CNN Indonesia

DK PBB Ancam Ambil Tindakan Keras atas Peluncuran Rudal Korut

Ilustrasi DK PBB. (Reuters/Mike Segar)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil tindakan keras atas Korea Utara akibat peluncuran rudal pada Senin (13/2).

"Kami menyerukan kepada semua anggota Dewan Keamanan untuk menggunakan segala sumber daya untuk menegaskan kepada rezim Korut bahwa peluncuran ini tidak dapat diterima. Ini saatnya membuat Korut bertanggung jawab. Bukan dengan kata-kata kita, tapi tindakan," ujar Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley.

Pernyataan ini dilontarkan Haley setelah anggota DK PBB, termasuk China sebagai sekutu terdekat Korut, menyepakati draf pernyataan AS yang menyatakan bahwa peluncuran rudal Korut itu sebagai "pelanggaran berat" atas resolusi PBB dan badan itu "akan mengambil langkah signifikan."

Diberitakan Reuters, Rudal yang diklaim Pyongyang dapat membawa hulu ledak nuklir itu meluncur sejauh 500 kilometer dari timur Korut dan jatuh di Laut Jepang.

Peluncuran rudal ini menambah panjang daftar pelanggaran resolusi yang dilakukan oleh Korut. Resolusi PBB itu melarang Korut meluncurkan rudal balistik maupun melakukan uji coba nuklir.

Tahun lalu, Korut dilaporkan sudah melakukan dua kali uji coba nuklir dan sejumlah peluncuran rudal. Mereka bahkan mengklaim bahwa rudal tersebut dapat mencapai wilayah AS.

Sejak Korut pertama kali menguji coba perangkat atomnya pada 2006, DK PBB sudah menjatuhkan setidaknya enam paket sanksi atas Pyongyang.

Credit CNN Indonesia