Bisakah Turki dan Rusia Selesaikan Perang Suriah?

 

Gerilyawan menaiki kendaraan tank di kawasan Aleppo, Suriah.

 

CB, ANKARA -- Hubungan Rusia dan Turki semakin membaik setelah Presiden Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Vlatimir Putin bertemu. Keduanya bahkan sepakat untuk menyelesaikan persoalan regional, termasuk Suriah.

Namun sejumlah pihak bertanya-tanya, apakah keduanya bisa membereskan konflik itu mengingat sikap dan posisi politik yang berbeda? Selama ini Turki membela oposisi, sedangkan Putin sebaliknya mendukung Presiden Bashar al-Assad.

Menurut Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu, Turki dan Rusia memiliki pandangan yang sama dalam mendorong gencatan senjata di Suriah, penyaluran bantuan dan solusi politik untuk mengakhiri krisis.   "Kita memiliki sejumlah pandangan yang sama," ujarnya, kemarin.

Upaya kedua negara mempererat kerja sama di kawasan bukan main-main. Delegasi Turki, termasuk Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan  bertolak ke Rusia menindaklanjuti upaya penyelesaian konflik itu.

Konflik di Suriah telah berlangsung sejak 2011. Ratusan ribu orang tewas, dan jutaan warga mengungsi akibat konflik berkepanjangan itu.
Selama ini, Turki menjadi salah satu penyokong utama oposisi bersama Negara Teluk dan Barat. Turki berseberangan dengan Rusia yang mendukung Presiden Assad.

Hingga kini jet tempur Rusia terus membombardir basis oposisi di Aleppo. Belum ada tanda-tanda serangan itu akan berakhir.

Menurut Cavusoglu, Turki hendak membangun mekanisme kuat dengan Rusia dalam membangun solusi di Suriah. Kendati keduanya mungkin akan berbeda dalam mengimplementasikan gencatan senjata.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Habibie: Kalau Saya Bisa Produksi N 250 atau R 80 Tiap Hari...

 

 

Kontributor Bandung, Dendi Ramdhani Presiden ke-3 RI BJ Habibie saat memberi sambutan dalam peresmian gedung baru Rumah Sakit Khusus Ginjal Ny RA Habibie di Jalan Tubagus Ismail, Kota Bandung, Senin (8/8/2016). KOMPAS.com/DENDI RAMDHANI

 

CB - Setiap kali memberikan pidato, BJ Habibie memang selalu mengungkapkan hal yang intinya sama dan memakan waktu lama.

Orang yang mendengarkannya boleh saja bosan. Namun, di negeri di mana ilmu pengetahuan dan teknologi belum menjadi perhatian, pidatonya tetap bermakna dan memberi motivasi.

Seperti ketika memberikan pidato di pertemuan Dewan Riset Nasional (DRN) di Solo pada Selasa (9/8/2016), presiden ketiga Republik Indonesia itu mengingatkan kembali tentang pentingnya penguasaan teknologi.

Dalam ceramahnya yang berapi-api dan berlangsung sekitar 45 menit, Habibie mengingatkan kembali bahwa Indonesia takkan bisa hidup tanpa penguasaan teknologi.

"Dapatkah anda bayangkan ekonomi Indonesia tanpa satelit dan pesawat terbang? Mungkin tidak? Itu impossible," katanya.

"Bagaimana kita akan membayar kebutuhan kita? Dengan sumber daya alam saja? Tidak bisa. Minyak? Tidak bisa. Kelapa sawit? Apalagi. Tidak bisa," imbuhnya.

"Satu-satunya cara adalah dengan jam kerja. Dengan otak dan keringat kita sendiri," tegas pria yang kerap dijuluki Bapak Teknologi Indonesia itu.

Memberikan ilustrasi, Habibie mengungkap hitung-hitungan kasarnya tentang bagaimana teknologi mampu menunjang ekonomi.

"Kalau saya bisa produksi N 250 atau R 80 tiap hari, maka seluruh produksi beras, tanpa gangguan hama wereng, tanpa gangguan musim kemarau, dan saya bisa deliver 1 pesawat tiap hari, saya hanya butuh 170 hari," jelasnya.

Maksud Habibie, ia hanya membutuhkan 170 hari untuk mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan nasional, setara dengan uang yang dihasilkan dari sektor pertanian selama ini.

Bukan berarti Habibie menomorduakan pertanian, ia hanya mengungkapkan bahwa teknologi - pesawat misalnya - bukan hanya soal gengsi tetapi juga soal memajukan ekonomi.

Habibie meminta agar Indonesia terus fokus mepada ilmu pengetahuan dan teknologi, diantaranya dengan cara menyusun undang-undang yang mendukung serta memperkuat lembaga-lembaga pelaksana kegiatan riset.

Ia secara khusus meminta agar organisasi seperti DRN yang semula hanya beranggotakan 20 orang tetap bertahan, jangan sampai bubar atau dibubarkan.

Ia juga menegaskan pentingnya undang-undang. Habibie mengakui bahwa Orde Baru memberikan kesempatan baginya untuk mengembangkan teknologi. Namun, Orde Baru lupa membuat aturan pendukung.

"Pak Harto bilang, silakan kamu bikin apa saja, Habibie. Dia memberi saya semuanya. Tapi lupa soal Undang-undangnya," katanya.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohammad Nasir, mengatakan bahwa pihaknya tengah berupaya menciptakan situasi yang mendukung perkembangan iptek.

"Baru saja kita selesaikan tentang masalah paten. Dulu royalti hanya diberikan pada organisasi. Sekarang, royalti dari paten dibagi 40/60 untuk peneliti," katanya.

"Saya juga tengah mendorong revisi Perpres 54 tahun 2010. Saya harap ada aturan tentang pengadaan barang dan jasa untuk penelitian," imbuhnya.

Ia juga berharap masalah inovasi juga masuk dalam beragam aturan perundangan. "Kita harapkan ada UU juga soal inovasi," katanya.

Credit  KOMPAS.com

Presiden buka kongres Mahkamah Konstitusi se-Asia

 

Presiden Joko Widodo (ANTARA /R. Rekotomo)

 

Nusa Dua, Bali, (CB) - Presiden Joko Widodo membuka Kongres Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis Se-Asia (AACC) dengan tema "Pemajuan dan Perlindungan Hak-hak Konstitusional Warga Negara".

"Reformasi konstitusi di Indonesia dimulai tahun 1999 telah menempatkan Mahkamah Konstitusi pada posisi yang sangat strategis. Mahkamah Konstitusi berkewajiban mengawal dan menjaga konstitusi," kata Jokowi dalam sambutan pembukaannya di BNDCC, Nusa Dua, Bali pada Kamis pagi.

Menurut Presiden, kehadiran Mahkamah Konstitusi dimandatkan untuk menjaga harmoni dan konsistensi tata hukum negara melalui pengkajian dan penyeimbangan kepada para cabang kekuasaan negara.

Dia juga menyatakan harapannya agar konsistensi undang-undang dengan Undang-Undang Dasar terus membaik dan berkualitas.

"Saya yakin kongres ini akan menghasilkan terobosan bagi perkembangan demokrasi konstitusionalisme dan peradaban konstitusi serta bagi penegakan hukum yang menyejahterakan, yang memberi rasa aman dan rasa keadilan," kata Jokowi.

Kongres AACC ke-3 tersebut dilaksanakan pada 9-13 Agustus 2016 dan dihadiri 14 dari 16 negara anggota yaitu Indonesia, Afghanistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Filipina, Tajikistan, Turki, Korea Selatan, Malaysia, Mongolia, Rusia, Thailand, Kyrgyzstan, dan Myanmar. Sementara, Pakistan dan Uzbekistan tidak dapat menghadiri acara tersebut.

Kongres pertama dilakukan oleh asosiasi di Korea Selatan pada Mei 2012 dan kongres kedua diselenggarkan di Turki pada April 2014.

Dalam pertemuan sebelumnya negara anggota menyepakati pembentukan sekretariat bersama AACC dengan tiga negara anggota yang akan menjalankan fungsi kesekretariatan di bidang yang berbeda yaitu Indonesia, Korea Selatan dan Turki.

Dewan anggota AACC juga menyetujui bahasa Rusia sebagai bahasa kerja melengkapi bahasa Inggris karena sejumlah negara anggota menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa resmi.

Dalam kongres tersebut juga akan dibahas mengenai amandemen statuta AACC, Deklarasi Bali, serta pemilihan Presiden AACC periode 2016-2018 pada Jumat (12/8).

Usai menghadiri acara tersebut, Presiden dijadwalkan kembali ke Ibu Kota, Jakarta, pada Kamis sekitar pukul 10.30 WIB.



Credit  ANTARA News

Mantan Menag sesalkan percetakan Alquran segera "dikubur"

 

ilustrasi - Pekerja menjilid Alquran di suatu percetakan pada foto 17 Juni 2015 (ANTARA FOTO/Didik Suhartono) 

 

Jakarta (CB)- Mantan Menteri Agama M. Maftuh Basyuni menyatakan, percetakan Alquran milik Kementerian Agama (Kemenag) segera "dikubur" dan mesin-mesinnya yang bernilai Rp28 miliar segera jadi besi tua.

"Ya, jadi mesin besi karatan dan besi tua," ungkap Maftuh di kediaman, Rabu malam.

Menteri agama periode Kabinet Indonsia Bersatu Jilid I tersebut mengaku  tidak habis pikir mengapa dana yang diinvestasikan demikian besar dan diharapkan dapat memenuhi harapan program satu rumah umat Islam dapat memiliki satu Alquran, justru kini segera masuk "liang kubur" alias mati tak terurus.

Di lingkungan Kementerian Agama, lanjut dia, masih ada oknum yang tidak suka percetakan Alquran milik kementerian itu dapat berjalan dengan baik. Alasannya, karena bila percetakan itu berjalan bagus, pengadaan Alquran tidak lagi dilakukan dengan tender.

"Ujungnya, ya komisi," sebut Maftuh.

Lembaga percetakan Alquran dibangun dengan dukungan uang APBN dan akan dikelola sebagai badan layanan umum (BLU) di bawah pembinaan Departemen Agama (kini Kemenag). Dana yang dihabiskan mencapai Rp30 miliar di atas lahan 1.530 meter persegi.

Di atas lahan seluas itu ada mesin pracetak, mesin cetak web, mesin cetak warna, mesin cetak sheet DS4, dan mesin-mesin lainnya.

"Saya mencari mesin cetak terbaik. Saat itu, saya minta rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," kenang Maftuh.

Percetakan Alquran di Jalan Raya Puncak, Km 65, Ciawi, Bogor, Jawa Barat, itu diresmikan pada 15 Nopember 2008 dan berhenti beroperasi sejak pertengahan 2015.

Kapasitas produksi percetakan itu 1,5 juta eksemplar/tahun. Rencananya, percetakan itu diharapkan dapat menjadi awal menentukan bentuk pelat baku dan meminimalisir salah cetak Alquran.

Melalui standar pengawasan mutu ketat yang ditangani Lajnah Pentashih Alquran,  kesalahan cetak bisa dihindari.

"Perlakuan mencetak kesuciannya terjaga. Bukan sampul Alquran dijadikan terompet seperti kasus tahun lalu," ujar Maftuh.



Credit  ANTARA News

Mesir tolak tawaran suaka Inggris buat anggota Ikhwanul Muslimin

 

Anggota Ikhwanul Muslimin melambaikan empat jari melambangkan Rabaa sebagai dukungan bagi anggota Ikhwanul Muslimin lain yang berada di pengadilan di pinggiran kota Kairo, Mesir, Selasa (2/6/15). Pengadilan Mesir menunda mengeluarkan putusan akhir hukuman mati bagi mantan presiden Mohamed Mursi dan sejumlah pemimpin tinggi Ikhwanul Muslimin dalam kasus yang terkait dengan pembobolan penjara masal pada 2011. Hakim mengatakan sidang ditunda hingga 16 Juni mendatang. (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

 

Kairo (CB) - Kementerian Luar Negeri Mesir menyuarakan penolakan atas laporan belum lama ini dari Kantor Urusan Dalam Negeri Inggris yang menawarkan suaka politik buat anggota senior dan pendukung Ikhwanul Muslim, yang saat ini dilarang di negara Arab tersebut.

"Apa yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Dalam Negeri Inggris berkaitan dengan Ikhwanul Muslimin meliputi tanda yang kami anggap tidak positif, dan kami anggap tidak memiliki dampak positif pada hubungan Mesir-Inggris," kata Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry, yang dikutip kantor berita MENA, Selasa (9/8), lapor Xinhua-OANA.

Kantor Urusan Dalam Negeri Inggris belum lama telah mengeluarkan dokumen setebal 22 halaman dengan judul "Country Information and Guidance - Egypt: Muslim Brotherhood". Dokumen itu berisi suaka politik di Inggris buat anggota Ikhwanul Muslimin Mesir yang terancam "hukuman".

Laporan tersebut mengatakan Ikhwanul Muslimin telah dinyatakan sebagai organisasi teroris di Mesir dan anggotanya mungkin dihukum, dan merujuk kepada anggota dan loyalis yang ditahan, cedera atau tewas setelah penggulingan militer pada 2013 atas presiden Mesir Mohamed Moursi, yang berorientasi pada Ikhwanul Muslimin.

Menteri Luar Negeri Mesir itu mengatakan laporan Inggris tersebut dilandasi atas "asumsi tanpa dasar", demikian laporan Xinhua. Menteri itu menolak pernyataan di dalam laporan tersebut bahwa Lembaga Kehakiman Mesir tidak melakukan peradilan yang adil buat pendukung dan anggota Ikhwanul Muslimin.

Dokumen Kantor Urusan Dalam Negeri Inggris menawarkan suaka buat anggota senior Ikhwanul Muslimin, pendukung atau mereka yang dianggap mendukung kelompok terlarang di Mesir tersebut, seperti wartawan, yang mungkin menghadapi resiko yang sama yaitu hukuman. "Dalam kasus semacam itu, pemberian suaka akan layak."

Namun laporan tersebut tidak memasukkan anggota Ikhwanul Muslimin atau pengikut yang menghasut kerusuhan anti-pemerintah atau mendesak perang melawan pemerintah saat ini.

Mesir telah menghadapi tekanan Barat sejak penggulingan Moursi pada Juli 2013 dan penindasan keamanan yang selanjutnya dilakukan atas pendukung Moursi, yang menewaskan 1.000 orang dan membuat ribuan orang lagi ditangkap dan menghadapi pengadilan massal.

Sejak itu, serangan teror anti-pemerintah meningkat dan menewaskan ratusan polisi serta prajurit militer, kebanyakan dari serangan tersebut diakui oleh kelompok gerilyawan yang berpusat di Sinai dan setia kepada kelompok IS.

Pemerintah Presiden Abdel-Fattah As-Sisi, yang memimpin penggulingan Moursi dan berorientasi kepada militer, mampu memperbaiki hubungan dengan sebagian besar negara Barat, dan akhirnya membuat Amerika Serikat melanjutkan bantuan militer tahunannya sebesar 1,3 miliar dolar AS buat Mesir dan Prancis menjual senjata dengan nilai miliaran dolar AS kepada Mesir.



Credit  ANTARA News

Putin Tuding Ukraina Memicu Provokasi Baru di Crimea

 

 

Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Ukraina menggunakan taktik teroris untuk memprovokasi konflik baru di wilayah Crimea. (Reuters/Vasily Maximov)

 

Jakarta, CB -- Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Ukraina menggunakan taktik teroris untuk memprovokasi konflik baru dan mendestabilisasi wilayah Crimea yang dianeksasi Rusia.

Badan keamanan Rusia, FSB, mengatakan dua pria Ukraina tewas dalam bentrok dan pasukan Rusia telah membongkar jaringan spionase di dalam Ukraina. Kiev sendiri membantan tuduhan ini, dan justru menuding itu sebagai salah satu cara Moskow untuk mengeskalasi tensi.

“Orang-orang yang berkuasa di Kiev…telah mengubah ke taktik teror dan bukannya mencari cara untuk menjaga perdamaian,” kata Putin dalam konferensi pers pada Rabu (10/8).

“Upaya untuk memprovokasi pecahnya kekerasan, untuk memprovokasi konflik hanya usaha untuk mendistraksi masyarakat Ukraina dari masalahnya,” tambah Putin.

Presiden Ukraina Petro Poroshenko mengatakan tudingan Rusia hanyalah dalih untuk memulai ancaman militer melawan Ukraina.

“Tuduhan Rusia terhadap Ukraina soal terorisme di Crimea yang diokupasi sama masuk akal dan sinisnya dengan pernyataan pemimpin Rusia soal tak adanya pasukan Rusia di Donbass (wilayah Ukraina),” ujar Poroshenko.

Insiden yang menurut FSB terjadi di perbatasan Ukraina-Crimea ini ditakutkan akan menjadi pemicu baru meningkatnya eskalasi di Crimea sejak dineksasi Moskow pada 2014.

FSB juga mengatakan mereka menangani sekelompk penyabotase dari Ukraina dalam operasi Sabu malam dan Minggu pagi lalu. Warga Ukraina dan Rusia ditangkap dalam operasi itu, dan ditemukan pula 20 bahan peledak rumahan, amunisi, ranjau, granat, serta senjata khusus yang biasa digunakan oleh pasukan khusus Ukraina.

Duta Besar Ukraina untuk PBB Volodymir Yelchenko mengaitkan situasi terkini antara Rusia dan Ukraina dengan perang Rusia dan Georgia pada 2008 silam.

“Skenarionya tampak sangat mirip. Itu sebabnya kami bersiap untuk perkembangan provokasi ke depan, dengan pertimbangan memanggil Dewan Keamanan,” kata dia. “Kami masih berharap ini tidak membawa konflik ke level baru, namun sayangnya itu mungkin.”




Credit  CNN Indonesia

Saudi Intersepsi Dua Rudal di Perbatasan Yaman

 

 

Ilustrasi. (Reuters/KCNA)

 

Jakarta, CB -- Pertahanan udara Arab Saudi mengintersepsi dua rudal yang ditembakkan oleh pasukan milisi di sepanjang perbatasan Yaman dan negaranya pada Rabu (10/8).

Seperti dilansir Al Arabiya, pertempuran di perbatasan terus berlanjut sejak perundingan damai antara pemerintah dan kelompok pemberontak Al-Houthi gagal pada akhir pekan lalu.
Pada Selasa (9/8), koalisi serangan udara Arab Saudi bahkan mulai menyerang ibu kota Yaman, Sanaa, untuk pertama kalinya sejak lima bulan belakangan.

Koalisi tersebut menggempur Houthi demi membantu pasukan pemerintah Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi yang kian terdesak sejak awal tahun lalu.

Berbagai kelompok pemerhati hak asasi manusia mengkritik serangan udara itu. Pasalnya, serangan itu tak hanya menewaskan pasukan Houthi, tapi juga warga sipil.

Kali ini saja, tercatat 9 warga sipil tewas dalam serangan di sebuah pabrik keripik kentang di distrik Nahda, Sanaa.
Di tengah memanasnya pemberitaan mengenai serangan ini, Kementerian Luar Negeri menyetujui penjualan lebih dari 130 tank tempur Abrams, 20 kendaraan lapis baja, dan alat lainnya senilai US$1,15 miliar atau setara Rp15 triliun ke Arab Saudi.

Seorang peneliti dari Human Rights Watch, Kristine Beckerle, pun menyayangkan penjualan senjata oleh AS ini.

"Kampanye koalisi pimppinan Saudi di Yaman sangat merugikan warga sipil dan AS seharusnya menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi, jangan terima lagi," katanya.



Credit  CNN Indonesia

AS Setujui Penjualan Peralatan Tempur Rp15 T ke Saudi

 

 

 Ilustrasi tank Abrams. (Reuters/David Mdzinarishvili)

 

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyetujui penjualan lebih dari 130 tank tempur Abrams, 20 kendaraan lapis baja, dan alat lainnya senilai US$1,15 miliar atau setara Rp15 triliun ke Arab Saudi.

"Penjualan ini akan meningkatkan interoperabilitas Pasukan Darat Kerajaan Saudi [RSLF] dengan pasukan AS dan menunjukkan komitmen AS terhadap keamanan Arab Saudi dan modernisasi pasukan bersenjata," demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan AS seperti dikutip Reuters.
Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS mengatakan bahwa kontraktor utama dari penjualan ini sudah ditetapkan, yaitu General Dynamics. Namun, pembuat kebijakan masih dapat membatalkan penjualan ini dalam kurun waktu 30 hari, meskipun langkah tersebut sangat jarang diambil.

Persetujuan ini diumumkan bertepatan dengan kembali ramainya berita mengenai serangan koalisi udara Arab Saudi terhadap kelompok pemberontak Houthi di Yaman demi membantu pasukan pemerintah Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi yang kian terdesak sejak awal tahun lalu.

Berbagai kelompok pemerhati hak asasi manusia mengkritik serangan udara itu. Pasalnya, serangan itu tak hanya menewaskan pasukan Houthi, tapi juga warga sipil.
Serangan memang sempat reda sejak adanya perundingan damai. Namun, setelah perundingan itu gagal pada akhir pekan lalu, koalisi Saudi kembali melakukan serangan udara di ibu kota Yaman, Sanaa, untuk pertama kalinya sejak lima bulan pada Selasa (9/8).

Petugas medis mengatakan, hingga saat ini tercatat 9 warga sipil tewas dalam serangan di sebuah pabrik keripik kentang di distrik Nahda, Sanaa.

Seorang peneliti dari Human Rights Watch, Kristine Beckerle, pun menyayangkan penjualan senjata oleh AS ini.

"Kampanye koalisi pimppinan Saudi di Yaman sangat merugikan warga sipil dan AS seharusnya menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi, jangan terima lagi," katanya.




Credit  CNN Indonesia

Rusia Hendak Sebar Radar Sunflower Pendeteksi Jet F-35 AS

 

Rusia berencana menyebar radar Sunflower tambahan untuk lindungi wilayahnya. | (Sputnik/ Vladimir Trefilov)

 

MOSKOW - Rusia berencana menyebarkan radar Podsolnukh atau radar Sunflower tambahan untuk melindungi zona ekonomi eksklusifnya. Radar canggih ini mampu mendeteksi pesawat jet tempur mutakhir Amerika Serikat (AS) seperti F-35 Lightning II dan F-22 Raptor.

Radar Sunflower tambahan akan dikerahkan Rusia di wilayah Utara, Laut Baltik dan Crimea pada tahun 2017. Demikian laporan media Rusia, Rossiyskaya Gazeta, mengutip Kementerian Pertahanan Rusia, Rabu (10/8/2016).

Tiga radar Podsolnukh over-the-horizon saat ini melayani Angkatan Bersenjata Rusia. Radar tersebut baru-baru ini dikerahkan ke Laut Okhotsk, Laut Jepang dan Laut Kaspia. Laporan media Rusia menyebut radar Sunflower sejatinya telah beroperasi sejak 2013.

Kantor layanan pers Distrik Militer Selatan Rusia mengatakan kepada Rossiyskaya Gazeta bahwa radar Podsolnukh digunakan untuk memindai wilayah “overwater” dan wilayah udara di zona ekonomi eksklusif Rusia.

Radar Podsolnukh mampu mendeteksi objek-objek di permukaan laut dan udara pada jarak maksimum 500 kilometer  di ketinggian yang berbeda yang saling berhadapan dan di atas cakrawala.

Menurut situs Global Security, radar ini secara bersamaan dapat mendeteksi dan melacak hingga 300 target di laut dan 100 target di udara dalam mode otomatis. Stasiun radar Sunflower dioperasikan oleh tiga orang.

”Pada musim gugur 2014, radar over-the-horizon mendeteksi berbagai sasaran dan mengirim koordinat mereka ke (kapal perang) Grad Sviyazhsk dan Uglich-korvet. Pada bulan Januari, (radar) Podsolnukh mendeteksi empat jet tempur pengebom Su-24 terbang rendah. Data tersebut diteruskan ke kapal Dagestan yng dilengkapi sistem rudal balistik dan berhasil mengunci target,” tulis media Rusia ini merinci penggunaan radar Sunflower dalam latihan perang di Kaspia.




Credit  Sindonews

Persenjataan NATO dan Inggris Disebut Tertinggal Jauh dari Rusia

 

Sistem rudal pertahanan S-400 milik Rusia disebut sebagai yang tercanggih di dunia. | (Istimewa)

 

LONDON - Sebuah laporan internal Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan bahwa persenjataan militer Inggris dan NATO telah tertinggal dari Rusia. Laporan itu juga menunjukkan jika Inggris dan NATO berjuang untuk mengejar ketinggalan mereka dalam aspek tertentu dari perang modern.

Dalam laporan yang dibocorkan oleh The Times, Rusia dikatakan telah menggunakan teknologi yang lebih baik dan memiliki taktik perang hybrid yang lebih maju. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya bagi militer untuk mengakui kekurangan tersebut, meskipun ini seharusnya menjadi sebuah laporan rahasia seperti dikutip dari Sky News, Kamis (11/8/2016).

Menanggapi hal ini, mantan Wakil Komandan NATO setuju jika Rusia lebih maju. "Dalam segala hal - apakah itu nuklir, apakah itu pasukan darat, apakah itu maritim. Dan tentu saja, di atas itu, Rusia sangat terfokus pada pengembangan kemampuan hybrid, yang dirancang untuk merusak integritas negara target dari dalam - melalui cyber dan kegiatan lainnya," kata Jenderal Sir Richard Shirreff.

"Dari segi kuantitas dan ukuran kami tertinggal jauh dari Rusia. Tapi jangan lupa kita tidak pernah akan berjuang menghadapi Rusia sendirian. Inggris adalah bagian dari NATO, salah satu dari 28 anggota, dan pertahanan kolektif yang diperlukan untuk mencegah segala bentuk agresi Rusia," tambahnya.

Kementerian Pertahanan Ingris menanggapi laporan tersebut, mengatakan: "Inggris adalah kekuatan pertahanan utama dan bagian penting dari aliansi NATO yang, nomor 4 dari 10 negara di dunia dengan dana pertahanan terbesar, memiliki kemampuan militer yang tak tertandingi."

"Dengan anggaran pertahanan terbesar kedua di NATO dan terbesar di Eropa, Inggris adalah pertemuan 2% NATO sasaran pengeluaran dan tumbuh anggaran pertahanan secara riil setiap tahun. Program £ peralatan 178bn kami berarti investasi yang solid di pesawat siluman, kapal selam nuklir dan teknologi cyber," demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Inggris.

Credit  Sindonews

Turki Disebut Bakal Didepak dari Aliansi, Ini Reaksi NATO

 

Rakyat Turki saat melawan kudeta militer 15 Juli 2016. | (Reuters)

 

BRUSSELS - Media Turki Haber Turk, melansir tulisan spekulatif yang menyebut ada rencana rahasia untuk mendepak Turki dari kenanggotaan NATO. Laporan itu direspons cepat oleh NATO dengan memuji Turki sebagai sekutu berharga.

Tulisan di media Turki itu muncul setelah Pemerintah Presiden Tayyip Erdogan jadi bulan-bulanan kecaman Barat atas tindakan “pembersihan” besar-besaran usai upaya kudeta militer 15 Juli lalu. Kudeta yang digagalkan rakyat Turki itu menewaskan ratusan orang.

Reaksi cepat NATO itu disampaikan juru bicaranya Oana Lungescu, yang diterbitkan di situs resmi NATO.”Mengingat laporan spekulatif pers mengenai sikap NATO, mengenai kudeta yang gagal di Turki dan keanggotaan NATO Turki, biarkan saya menekankan posisi yang sangat jelas (dari) NATO,” katanya.

”Turki adalah sekutu berharga, yang membuat kontribusi besar untuk upaya bersama NATO,” lanjut Lungescu.

”Turki mengambil bagian penuh dalam keputusan berdasarkan konsensus Aliansi seperti (saat) kita menghadapi tantangan keamanan terbesar dalam satu generasi,” sambung dia. ”Keanggotaan Turki (di) NATO  tidak dipertanyakan.”

”Aliansi kami berkomitmen untuk pertahanan kolektif dan didirikan pada prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan individu, hak asasi manusia dan supremasi hukum,” imbuh dia.

Laporan yang mengusik keanggotaan Turki di NATO juga seiring dengan “lengket”-nya Pemerintah Erdogan dengan Pemerintah Rusia. Erdogan telah menemui Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memulihkan hubungan yang sempat rusak setelah penembakan pesawat tempur Moskow oleh Ankara tahun lalu.

Menurut Lungescu, aliansi tetap mengandalkan Turki. ”NATO mengandalkan kontribusi terus-menerus Turki dan Turki dapat mengandalkan solidaritas dan dukungan dari NATO,” katanya.

“Sekretaris Jenderal NATO berbicara dengan Menteri Luar Negeri Turki pada malam kudeta dan kemudian dengan Presiden Erdogan, sangat mengutuk kudeta dan mengulangi dukungan penuh untuk lembaga-lembaga demokratis Turki,” ujar Lungescu, seperti dikutip Mirror, semalam (10/8/2016).

”Dia menyatakan dukungan untuk pemerintah terpilih dari Turki dan menghormati keberanian dari orang-orang Turki. Dia juga menyampaikan belasungkawa bagi mereka yang telah kehilangan nyawa selama upaya kudeta,” imbuh juru bicara NATO itu.

Credit  Sindonews

Kisruh Laut China Selatan, China Instal Rudal Kapal Perang Shenzhen

 

Kapal perang perusak Luhai-class (Type 051B) Shenzhen yang jadi andalan China dalam konflik sengketa Laut China Selatan. | (IHS Jane/fyjs.cn)

 

BEIJING - Di tengah kisruh sengketa Laut China Selatan yang terus memanas, Beijing telah menginstal sistem rudal canggih untuk kapal perang perusak Luhai-class (Type 051B) Shenzhen. Kapal perang Shenzhen ini akan jadi unggulan armada Beijing di Laut China Selatan sebagai ancaman untuk mempertahankan wilayah yang diklaim.

Situs analis pertahanan Barat, IHS Jane, melaporkan perkembangan instal peralatan tempur kapal perang jenis perusak Shenzhen.

“China telah menyelesaikan senjata utama yang di-upgrade untuk (kapal) perusak Shenzen mereka, yang akan kembali ke beroperasi dengan armada Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat di Laut China Selatan di tengah ketegangan atas wilayah yang disengketakan,” tulis IHS Jane, yang dikutip Kamis (11/8/2016).

Rudal andalan dari kapal perusak Shenzen adalah rudal udara jarak menengah HHQ-16 (SAM). Dengan di-upgrade, rudal itu bisa ditembakkan dengan kecepatan maksimum 2.148 mph dan bisa melesat sejauh 19 mil laut.

Setelah diinstal, lanjut IHS Jane, sistem rudal pada kapal perang Shenzhen akan sebanding dengan Gollum/Shtil-2, sebuah sistem rudal kuat Rusia.

Kapal perusak China seberat 6 ribu ton ini pertama kali ditugaskan pada tahun 1999. Kapal ini dianggap unik di antara kelas perusak modern, karena menggunakan sistem propulsi uap dan berfungsi sebagai hanggar helikopter, dengan ruang yang memungkinkan bagi pendaratan dan lepas landas hingga dua helikopter.

Pemerintah maupun militer China belum berkomentar atas laporan analis pertahanan itu. China dalam beberapa pekan terakhir gencar menyuarakan ketegasannya atas klaim wilayah Laut China Selatan, terlebih China baru saja mengalami kekalahan atas gugatan Filipina di Pengadilan Tetap Arbitrase soal sengketa Laut China Selatan yang digela di Den Haag.

Beijng telah menolak putusan pengadilan arbitrase yang mereka anggap tidak sah. Pemerintah China bahkan marah ketika didesak Amerika Serikat (AS), Jepang dan Australia untuk mematuhi putusan Pengadilan Tetap Arbitrase.


Credit  Sindonews

AS-Jepang Awasi Pergerakan China di Pulau Senkaku

Foto Elizabeth Trudeau, Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS (Foto: Philstar)

TOKYO – Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyampaikan bahwa pihaknya bersama Jepang terus mengawasi aktivitas China di Pulau Senkaku. Pasalnya, kapal pemerintah Negeri Tirai Bambu diklaim beberapa kali memasuki perairan teritori Jepang.
Sebagaimana dikutip dari NHK, Rabu (10/8/2016), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Elizabeth Trudeu pada Selasa 9 Agustus menegaskan pemerintahnya tidak memihak kepada siapa pun terkait kedaulatan Pulau Senkaku. Namun, ia menuturkan Negeri Paman Sam sadar pulau tersebut berada dalam pengaturan Pemerintah Jepang sehingga menjadi bagian dari kesepakatan keamanan mereka dengan AS.
Bila secara sejarah politik, selama ini Pulau Senkaku memang berada dalam kontrol Jepang. Namun, China serta Taiwan juga ikut mengklaim pulau tersebut sebagai bagian dari kedaulatan mereka.
Terkait isu dengan China, Trudeu sempat ditanya oleh para reporter terkait laporan China yang tengah membangun hanggar pesawat di Pulau Spratly yang berada di Laut China Selatan (LCS). Ia menyatakan pembangunan tersebut bisa menjadi bukti China telah memiliterisasi pos mereka yang berada di wilayah sengketa itu.

Credit  Okezone

NATO Tidak Takut Rusia-Turki Rujuk

Foto Menteri Luar Negeri Jerman, Frank-Walter Steinmeier (Foto: Likesucces.com)

BERLIN – Jerman dilaporkan tidak khawatir dengan hubungan Rusia dan Turki yang membaik. Pasalnya, Jerman menegaskan NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara) tidak akan melemah dengan rujuknya kedua negara tersebut.
Dilaporkan, hubungan Turki memang memburuk dengan beberapa negara aliansinya yang berada di NATO pascaupaya kudeta militer. Sebab, para pimpinan di negara Eropa sudah memperingati Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, untuk tidak menggunakan alasan kudeta untuk menghabisi para musuh politiknya.
Turki yang semakin dijauhi oleh para aliansinya tampaknya semakin mendekati Presiden Rusia, Vladimir Putin untuk mendapatkan dukungan. Selain karena Erdogan sudah meminta maaf atas insiden Sukhoi Su-24 yang ditembak jatuh pada 2015, secara keadaan tensi, Rusia memang saat ini sedang bersitegang dengan pihak NATO.
Sehingga momentum ini sangat tepat digunakan sang Presiden Turki untuk mencari ‘kawan lama’. Sebagaimana dikutip dari Newsweek, Selasa (10/8/2016) Menteri Luar Negeri Jerman, Frank-Walter Steinmeier mengatakan kepada tabloid Bild, ia tidak takut pendekatan kembali Turki ke Rusia akan berakhir dengan Turki meninggalkan NATO.
Steinmeier juga menuturkan, Turki merupakan sekutu penting di NATO dan harus tetap terjaga seperti ini. Namun, dia juga menegaskan Rusia bisa saja menawarkan kerjasama keamanan alternatif kepada Turki yang serupa dengan apa yang diberikan oleh aliansi di NATO.

Credit  Okezone

Tak Cuma Jual Minyak, Iran Lirik Proyek Kilang Bontang

 

 

Foto: Grandyos Zafna

 

Jakarta -PT Pertamina (Persero) baru saja menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan National Iranian Oil Company (NIOC), untuk kerja sama di sektor hulu migas.

Tapi BUMN perminyakan Iran itu tidak ingin hanya jualan minyak saja ke Indonesia. NIOC juga melirik proyek-proyek kilang di Indonesia. Sampai 2025, ada 4 proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) dan 2 proyek Grass Root Refinery (GRR) di Indonesia.

Kepada Pertamina, NIOC menyampaikan minatnya untuk menjadi strategic partner proyek GRR Bontang. Proyek ini diperkirakan membutuhkan biaya investasi US$ 14 miliar, kapasitasnya 300.000 barel per hari (bph), dan ditargetkan selesai di 2023.

"Iran sangat antusias tidak hanya jual crude (minyak mentah) ke sini, tapi juga bangun infrastruktur. Artinya apa, ini salah satu klarifikasi mereka potensial jadi strategic partner yang perlu mendapat klarifikasi lebih detail," ujar Direktur Pengolahan Pertamina, Rachmad Hardadi, saat ditemui di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (10/8/2016).

Secara terpisah, Dirjen Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja, juga mengaku telah mendengar keinginan NIOC untuk membangun kilang di Indonesia. "Dari berbagai pihak, termasuk dari Iran ada usulan membangun kilang di Indonesia. Termasuk ada yg dari Iran, masukan-masukan kita terima," ucapnya.

Namun, pihaknya belum dapat memastikan apakah Iran akan digandeng untuk proyek kilang di Indonesia. Bila diberi kesempatan membangun kilang, Iran ingin pasokan minyak mentah untuk kilang juga dari mereka.

"Kita kumpulkan dulu, nanti kita bahas yang terbaik. Dari Iran mereka usul mau bangun kilang baru, crude dari mereka," tutupnya




Credit  detikfinance

Ini Kenapa Google Hapus Palestina di Googlemaps

Penjelasan Google disampaikan kepada Menkominfo.

Googlemaps tanpa Palestina (Motherboard)

CB – Google diberitakan menghapus nama Palestina dan menggantikannya dengan Israel dalam Googlemaps. Menanggapi hal ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan akan berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri.
"Ini masalah politik internasional, saya harus konsul sama Menlu (Menteri Luar Negeri)," kata Rudiantara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 10 Agustus 2016.
Rudiantara mengatakan, ia sudah menanyakan masalah ini kepada pihak Google. Alasannya, Google hanya mengacu kepada pengakuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Diketahui bahwa status Palestina di PBB masih sebagai peninjau dan belum diterima sebagai negara anggota tidak tetap.
"Google mengacu pada PBB. Di PBB, Palestina statusnya observer, belum menjadi anggota," ujar dia.
Namun demikian Rudiantara menegaskan, pemerintah Indonesia akan turut mendorong dunia agar segera mengakui keberadaan Palestina. Hal itu kata dia sudah dideklarasikan pada forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) yang lalu.
"Posisi pemerintah Indonesia jelas kita mendukung (Palestina sebagai negara diakui)," katanya.

Credit  VIVA.co.id

Terungkap, Ramalan Cuaca Setop Dunia dari Perang Nuklir

Badai Matahari pada 1967 sempat dianggap sebagai serangan nuklir.

Ilustrasi bom nuklir

CB - Prakiraan cuaca pada era modern ini berguna untuk menentukan keamanan lalu lintas di laut, udara dan aktivitas di darat.

Manfaat prakiraan cuaca juga dapat dirasakan di masa lalu. Malah, di masa lalu, prakiraan cuaca telah menyelamatkan kemungkinan dunia terjadi perang nuklir.

Hal itu terungkap dari dokumen yang dipublikasikan pensiunan pejabat Angkatan Udara Amerika Serikat dalam Space Weather, jurnal American Geophysical Union.

Dikutip dari The Register, Rabu, 10 Agustus 2016, sejak 1960-an, Angkatan Udara AS telah menjalankan Operation Chrome Dome, sebuah misi untuk pengeboman dengan perangkat nuklir. AS memang bersiap-siap dengan senjata nuklirnya untuk menyerang Uni Soviet.

Tapi sebuah insiden besar terjadi pada 23 Mei 1967, yang merusak beberapa perangkat telekomunikasi dan radar AS. Insiden ini nyaris dianggap sebagai serangan 'senyap' nuklir dari Uni Soviet.
Pada tanggal tersebut, komando nuklir militer Amerika Serikat panik saat sinyal dari semua Sistem Peringatan Dini Rudal Balistik (BMEWS) di tiga tempat di belahan bumi utara tiba-tiba mati secara bersamaan.

Komando militer AS saat itu berpikir, matinya tiga sistem BMEWS itu karena Uni Soviet mengerahkan teknologi jamming yang membuat AS tidak bisa mendeteksi serangan rudal balistik antarbenua Uni Soviet.

Menyadari BWEWS mati, AS menyiagakan bom sekunder dan mengirimkan peringatan ke fasilitas nuklir lainnya. Namun kemudian AS menyadari tidak mungkin Uni Soviet menjadi biang dari matinya tiga sistem BMEWS. Padahal belakangan dalam analisa mendalam, insiden yang dikenal The Great Storm itu adalah badai Matahari.

Untungnya pengamatan Badan Cuaca Udara Angkatan Udara AS (AWS) yang dilakukan pada 18 Mei 1967 bisa membantah spekulasi panik tersebut.
Saat itu, AWS melihat ada sekelompok bintik raksasa di Matahari dengan intensitas medan magnet pada satu area di Sang Surya itu. Tak lama kemudian, area tersebut meletus dan menyebabkan salah satu badai Matahari terbesar yang pernah meluncur menuju ke Bumi.

"Saya secara khusus mengingat tanggapan yang menggembirakan. Ya, setengah Matahari telah terpapar dan kemudian terkait dengan kejadian itu (matinya sistem BWEWS)," ujar Kolonel  Arnold Snyder, prakirawan cuaca Matahari dari North American Aerospace Defense Command (NORAD). Saat insiden itu, Snyder sedang bertugas.

Memang dampak dari badai Matahari itu membuat radar dan komunikasi radio menjadi macet. Jika saja Angkatan Udara AS tidak memonitor aktivitas Matahari sebelumnya, maka bisa saja Negeri Paman Sam itu akan mengaktifkan nuklir untuk membombardir Uni Soviet.

Dikutip dari Eurek Alert, pada akhir 1960-an, Angkatan Udara AS mulai memonitor aktivitas Matahari dan cuaca antariksa. Pada era tersebut, AWS memantau secara rutin 'lidah api' di atmosfer Matahari.

Saat itu, pengamatan di New Mexico dan Colorado, AS melihat penampakan nyala badai Matahari. Sementara pengataman radio Matahari di Massachusetts, AS melaporkan Sang Surya telah memancarkan tingkat gelombang radio yang tak diduga.

"Kalau bukan fakta kami telah menginvestasikan sangat awal pengamatan badai Matahari dan prakiraan gemagnetik, dampak badai itu mungkin akan jauh lebih besar. Ini pelajaran betapa penting sebuah langkah persiapan," ujar Delores Knipp, ilmuwan fisika antariksa Universitas Colorado, AS yang memaparkan laporan riset tersebut dalam sebuah paper.





Credit  VIVA.co.id

S&P nyatakan beberapa negara bagian AS tidak siap hadapi resesi

 

New York (CB) - Sebuah penelitian oleh S&P Global Ratings menunjukkan bahwa beberapa negara bagian AS tidak siap menghadapi resesi ekonomi, terhambat oleh "rebound" lambat dalam pertumbuhan ekonomi AS menyusul kerusakan yang ditimbulkan resesi besar.

Ketidakseimbangan fiskal, pertumbuhan penerimaan pajak negara bagian yang lebih lambat dan meningkatnya pengeluaran pada layanan sosial telah memberikan kontribusi terhadap lanskap ekonomi yang menantang ketika PDB riil hanya meningkat 2,1 persen per tahun sejak 2009, S&P mengatakan dalam sebuah laporan yang dikeluarkan pada Selasa.

Pertumbuhan PDB riil AS 2,43 persen pada 2014 dan 2015 dibandingkan dengan tingkat pra-resesi 3,79 persen pada 2004 dan 3,35 persen pada 2005, menurut data dari Bank Dunia.

Untuk menentukan kapasitas fiskal negara bagian menahan hipotetis resesi tahun pertama, S&P mengambil sampel 10 negara bagian, kata laporan itu.

Studi ini menemukan bahwa kekurangan pendapatan kolektif akan mengurangi cadangan anggaran gabungan negara-negara bagian AS sebesar 5,4 miliar dolar AS.

Dari 10 negara bagian yang diteliti, beberapa memiliki cadangan anggaran setara kurang daripada separuh "potensi kekurangan pendapatan" pada tahun pertama dari resesi intensitas sedang. Ini termasuk Illinois, Pennsylvania, New Jersey dan Connecticut.

Washington, Florida dan New York lebih baik, dengan saldo cadangan melebihi potensi kekurangan. Negara-negara bagian sampel lainnya, California, Massachusetts dan Wisconsin, jatuh di antara kedua kelompok tersebut.

"Keselarasan fiskal" merupakan indikator penting dari kemampuan suatu negara untuk rekapitalisasi cadangan anggaran, kata laporan itu.

"Bukan sebuah kebetulan, dalam pandangan kami, bahwa empat negara bagian dalam evaluasi kami menemukan fiskal paling rentan terhadap resesi juga memiliki kesulitan dengan ketidakseimbangan anggaran struktural yang kronis," katanya.

Negara bagian juga telah meningkatkan pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan medis dan manfaat pensiun.

Pengeluaran atas hak tersebut meningkat menjadi 40 persen pada 2013 dari 34 persen pada 1995 dari total belanja negara bagian, kata laporan itu.

Ini telah mengurangi kemampuan negara bagian untuk membiayai infrastruktur dan pendidikan tinggi - usaha-usaha pro-pertumbuhan, katanya.

Keputusan Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa pada Juni dan pelambatan tingkat pertumbuhan pekerjaan di Amerika Serikat telah meningkatkan kekhawatiran ekonomi.

Namun, dikatakan hanya masih ada peluang 20 sampai 25 persen resesi akan terjadi dalam 12 bulan ke depan.


Credit  ANTARA News

Prancis akan pasok 30 helikopter militer ke Kuwait

 

Paris (CB) - Prancis akan memasok 30 helikopter militer ke Kuwait menurut transaksi bernilai lebih dari satu miliar euro (sekitar Rp14,6 triliun) yang diteken oleh Menteri Pertahanan Prancis Jean-Yves Le Drian di negara Teluk itu pada Selasa (9/8).

Kesepakatan pembelian helikopter Airbus Caracal itu merupakan bagian dari paket kesepakatan senilai 2,5 miliar euro (sekitar Rp36,5 triliun) yang disepakati oleh kedua negara pada Oktober 2015.

Prancis telah memberikan dukungan militer kepada Kuwait sejak invasi pasukan Irak di bawah rezim Saddam Hussein ke negara tersebut pada 1990.  Kedua negara juga bertempur bersama koalisi internasional untuk memerangi kelompok ISIS.

"Dengan kesepakatan ini, Kuwait lebih lanjut memperkuat kemitraan strategis yang sudah mengikat kedua negara selama beberapa dekade, sementara kami saat ini terlibat bersama-sama memerangi Daesh di Irak dan Suriah," kata Le Drian dalam satu pernyataan menggunakan istilah Arab untuk ISIS.

Angkatan Darat Kuwait akan menggunakan 24 helikopter untuk operasi pencarian dan penyelamatan serta untuk keperluan transportasi, namun helikopter-helikopter tersebut juga dilengkapi dengan senapan mesin yang memungkinkannya menjadi pendukung pasukan darat di udara.

Garda Nasional Kuwait akan mengoperasikan enam unit helikopter lainnya, demikian menurut warta kantor berita AFP.


Credit  ANTARA News

Israel tangkap staf PBB karena dituduh bantu Hamas

 

Bendera Israel. (Public Domain Pictures)

 

Yerusalem (CB) - Israel menyatakan telah menangkap staf Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Gaza dengan tuduhan memberikan "bantuan material" kepada gerakan Hamas.

Ahli teknik Waheed Borsh, yang bekerja untuk Program Pembangunan PBB (United Nation Development Programme/UNDP) sejak 2003, ditangkap pada 16 Juli dan didakwa di pengadilan sipil Israel pada Selasa (9/8) menurut pernyataan pemerintah Israel.

Borsh adalah pekerja kemanusiaan kedua yang didakwa Israel membantu Hamas dalam sepekan terakhir.

Pemerintah Israel mengklaim Borsh (38), yang berasal dari Jabaliya di Gaza utara, direkrut oleh "anggota senior organisasi teroris Hamas untuk mengalihkan arah pekerjaannya di UNDP demi kepentingan militer Hamas".

Israel mengklaim "Borsh telah mengakui beberapa tuduhan, termasuk membantu membangun dermaga militer di bagian utara Jalur Gaza dengan dana UNDP yang kemudian digunakan oleh pasukan Hamas."

Pengumuman itu muncul setelah pada Kamis pemerintah Israel menuntut kepala organisasi non-pemerintah yang berbasis di Amerika Serikat World Vision di Gaza mengalihkan jutaan dolar dana bantuan internasional ke Hamas.

Sejak 2008, Israel bertempur dalam tiga perang di Gaza dengan Hamas, yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh Israel, Amerika Serikat dan Uni Eropa, demikian menurut warta kantor berita AFP.



Credit  ANTARA News