Sukses Rebut Palmyra, Putin Ucapkan Selamat pada Assad

Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengucapkan selamat kepada Presiden Suriah, Bashar al-Assad, setelah berhasil merebut Palmyra | (Istimewa)

MOSKOW - Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengirimkan ucapan selamat kepada kompatriotnya Presiden Suriah Bashar al-Assad. Hal itu dilakukan Putin setelah pasukan pemerintah Suriah berhasil merebut kota Palmyra dari tangan ISIS.

"Assad sangat menghargai bantuan pasukan udara Rusia yang telah disediakan dan menggarisbawahi bahwa keberhasilan mendapatkan kembali Palmyra tidak mungkin tanpa dukungan Rusia," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, seperti dikutip Reuters dari kantor berita TASS, Minggu (27/3/2016).

Militer Suriah berhasil merebut kembali kota Palmyra dari tangan ISIS, setelah terlibat pertempuran panjang yang memakan waktu selama tiga minggu. Kelompok pemantau konflik di Suriah mengatakan, sedikitnya 400 militan ISIS tewas dalam pertempuran terbaru di kota kuno Suriah, Palmyra.

Keberhasilan Suriah tersebut tidak lepas dari bantuan serangan udara yang dilakukan oleh Rusia. Kepala pusat rekonsilisiasi Rusia, Letnan Jenderal Sergei Kuralenko mengatakan, jet-jet tempur Rusia telah melakukan 41 sorti untuk mendukung serangan ofensif pasukan Suriah di Palmyra.

"Sebagai akibat dari serangan udara Rusia, sebanyak 146 sasaran teroris, termasuk pusat komando, depot amunisi, sistem artileri, tank dan kendaraan bermotor, hancur," katanya.

Credit  Sindonews

Palmyra Sepenuhnya Direbut dari ISIS, UNESCO Girang

UNESCO mengaku senang dengan laporan yang menyebut bahwa Palmyra sudah sepenuhnya direbut dari tangan ISIS oleh pasukan Suriah. (RT)

NEW YORK - UNESCO  mengaku senang dengan laporan yang menyebut bahwa Palmyra sudah sepenuhnya direbut dari tangan ISIS oleh pasukan Suriah. Tapi, UNESCO juga khawatir kerusakan di kota bersejarah itu akan semakin besar, karena perang di Suriah masih berlangsung.
 
"Untuk merebut Palmyra dari ISIS, untuk mengambilnya dari kontrol mereka, tentu akan menjadi hal yang baik, mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kota dan orang-orang," kata kepala respon darurat UNESCO, Giovanni Boccardi.
 
"Pada saat yang sama, kita melihat bahwa pertempuran mungkin masih berkecamuk, jadi ini adalah saat yang sangat kritis ketika kerusakan lebih lanjut bisa terjadi," sambungnya, seperti dilansir Russia Today pada Minggu (27/3).
 
Dirinya berharap semua pihak yang memiliki pengaruh di Suriah untuk bisa menggunakan pengaruhnya agar bisa mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut di kota, yang menurut Boccardi adalah wajah Suriah.
 
"Sangat penting bahwa orang-orang yang ada dan memiliki kekuatan melakukan apapun yang mereka bisa untuk melindungi kota ini, karena Palmyra bukan hanya sebuah situs arkeologi, itu adalah simbol dari Suriah," imbuhnya.
 
Dirinya menambahkan, mengingat keadaan saat ini, sulit untuk memperkirakan seberapa banyak situs sejarah dapat diselamatkan." Pemeriksaan lebih rinci diperlukan untuk memahami apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kota," pungkasnya.



Credit  Sindonews

Melihat Simpati Dunia antara Bom Brussels dan Bom Lahore

Bom bunuh diri di Lahore menewaskan 65 orang. | (Reuters/Mohsin Raza)

LAHORE - Para pemimpin dan tokoh dunia dengan cepat menangis dan mengutuk serangan teror di Brussels pada pekan lalu. Namun, simpati mereka tidak cepat untuk serangan bom di Lahore, Pakistan.

Pekan lalu, monumen-monumen ikon Barat menyalakan warga bendera Belgia. Bahkan kartun Tintin dibuat menangis sebagai simbol dukungan pada korban serangan di Bandara Zaventem dan stasiun metro di Brussels yang menewaskan 31 orang.

Pada hari Minggu, bom bunuh diri mengerikan mengguncang taman publik di Lahore. Korban tewas jauh lebih banyak dari bom Brussels, yakni mencapai 65 jiwa. Kelompok faksi Taliban mengklaim di balik serangan itu dengan menyatakan bahwa target serangan adalah warga Kristen yang merayakan libur Paskah.

Hingga hari ini (28/3/2016) para pemimpin dunia, terutama dari Barat, belum banyak bersuara atas bom Lahore. Gedung Putih memang mengecam dan menyampaikan simpati pada warga Pakistan, namun Presiden Barack Obama belum angkat bicara.

Obama yang juga merayakan Paskah bersama keluarganya belum berkomentar atas bom Lahore, termasuk via akun Twitter-nya.

Pemimpin Kanada; Justin Trudeau, Presiden Prancis; Francois Hollande dan Kementerian Luar Negeri Rusia baru saja menyampaikan simpati bersamaan dengan bakal capres AS, Bernie Sanders. Tapi, sebagian besar para pemimpin dunia belum menyampaikan hal serupa.

Aktivis Pakistan, Malala Yousafzai, yang selamat dari serangan Taliban tahun 2009, dengan cepat mengeluarkan pernyataan untuk para korban bom Lahore.

Kurangnya simpati para pemimpin dunia atas bom Lahorea memicu kritikan di media sosial. Para pengguna media sosial, terutama dari Pakistan menyindir para para pemimpin dunia yang cepat merespons bom Brussels dan Paris dengan slogan “Je Suis”, tapi sepi simpati untuk bom Lahore.

“Menakjubkan kurangnya bendera dan hashtag untuk mendukung #Lahore, tidak akan menahan napas bahwa Menara Eiffel akan menyala hijau dan putih,” sindir pengguna akun Twitter @ dwright75.

“Dunia tidak berdoa untuk Lahore, mereka berdoa untuk Brussels dan Paris. Mari kita selamatkan Lahore di pikiran kita dan berdoa doa sekarang,” tulis pengguna akun Twitter @HanaShafi.



Credit  Sindonews

Ilmuwan Buktikan Nazi Ciptakan UFO untuk Perang

Repulsine mirip dengan UFO yang selama ini dikaitkan dengan alien.

Penampakan mesin Repulsine buatan Nazi (Wikipedia)

  CB - Rezim Nazi ternyata memiliki kemampuan membuat perangkat dan persenjataan perang canggih. Diketahui selain misil dan balistik, pasukan Hitler bisa membuat pesawat terbang yang mencapai luar angkasa dan berbentuk mirip piring terbang atau UFO.

Pesawat tersebut sejatinya bukan diperuntukkan bagi kedatangan alien. Nazi membuatnya murni untuk perang dan memata-matai musuh dari luar angkasa. Setidaknya, itu kesimpulan yang didapat oleh para pemburu UFO. Bahkan mereka menganggap Nazi masih memiliki UFO itu dan disembunyikan di Kutub Selatan.
Ilmuwan aeronautika Inggris Roy Fedden mengatakan bahwa Nazi memiliki ilmuwan yang cukup kompeten dari berbagai negara. Ilmuwan Nazi tidak hanya menciptakan misil pengendali untuk pertama kalinya di dunia, misil balistik jarak jauh untuk pertama kali, objek buatan pertama yang bisa mencapai luar angkasa, pesawat luar angkasa dan helikopter militer pertama, tapi juga telah mulai mengembangkan senjata nuklir kala itu.
"Saya telah melihat beberapa ide desain dan produksi yang sedang mereka kembangkan. Jika perang bisa berlangsung beberapa bulan lebih lama, Nazi akan berhasil menciptakan dan menggunakan semua itu dalam perang," ujar Fedden, yang bersama timnya sedang meneliti hasil riset dan keahlian Jerman di akhir Perang Dunia ke-2, seperti dikutip dari Daily Star, Minggu, 27 Maret 2016.
Yang menarik, kata dia, adalah mesin Repulsine, sebuah pesawat buatan ilmuwan Austria, Viktor Schauberger. Pesawat itu berbentuk bulat dengan mesin turbin melingkar. Mesin itu bisa menciptakan vorteks dan bergerak lurus ke atas.
Akhir perang dunia ke-2, Schauberger sempat ditangkap dan diminta melakukan demonstrasi. Di situlah terlihat bahwa Repulsine mirip dengan UFO yang selama ini dikaitkan dengan alien.
Sayangnya, purwarupa Repulsine hancur. Namun kabarnya, riset Repulsine masih terus dikembangkan oleh pencipta roket bayangan V2, Dr. Heinrich Richard Miethe.

Credit VIVA.co.id

Pertamina Tambah Dua Kapal Senilai US$62 Juta

 

Dua kapal tersebut berkonsep Eco-Ship, yaitu MT Sanana dan MT Serui yang masing-masing berbobot mati 40.000 long ton dead weight (LTDW). (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

 

Jakarta, CB -- PT Pertamina (Persero) menerima kedatangan dua kapal berkonsep Eco-Ship, yaitu MT Sanana dan MT Serui yang masing-masing berbobot mati 40.000 long ton dead weight (LTDW) dengan nilai investasi sekitar US$62 juta.

Serah terima kapal dilakukan pada Minggu (27/3) oleh New Times Shipbuilding kepada Pertamina yang diterima secara simbolik oleh Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan disaksikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan kedua kapal yang merupakan sister ship dari MT Sanggau yang telah diserahterimakan pada Januari lalu tersebut juga akan digunakan untuk mengangkut minyak mentah ke kilang-kilang Pertamina.

MT Sanana, MT Serui, dan MT Sanggau yang diambil dari nama-nama Terminal BBM Pertamina di Maluku, Papua, dan Kalimantan Barat tersebut dibangun oleh Newtimes Shipbuilding Co. Ltd, yang berlokasi di Jingjiang, Provinsi Jiangsu, China.

“Kehadiran MT Sanana dan MT Serui menjadikan jumlah armada milik Pertamina kini mencapai 68 dari total 273 kapal pengangkut energi yang dioperasikan Pertamina untuk menjamin ketahanan energi nasional,” kata Dwi dalam keterangan resmi, dikutip Senin (28/3).

Ia mengaku MT Sanana dan MT Serui akan berlayar menuju pelabuhan di Indonesia pada akhir Maret dan diperkirakan akan mulai beroperasi pada akhir April 2016, atau lebih cepat lima pekan dari target semula.

Menurutnya, kapal dengan investasi masing-masing US$31 juta tersebut mampu mengangkut minyak mentah maksimal 315.000 barel atau jauh lebih besar dibandingkan dengan kapal regular dengan bobot sama yang hanya sanggup mengangkut sekitar 200.000 barel.

“Dengan konsep Eco-Ship, dari sisi daya angkut sangat terlihat jauh berbeda dan jelas akan sangat menguntungkan bagi Pertamina dalam konteks mencapai efisiensi,” katanya.

Dwi menilai penambahan kapal milik merupakan langkah terobosan Pertamina dalam meningkatkan efisiensi biaya transportasi minyak mentah. Sehingga produk akhir Pertamina dapat memiliki daya saing yang tinggi, di mana total biaya transportasi menjadi pertaruhan Pertamina dalam persaingan bisnis hilir migas.

Hingga akhir 2016, Pertamina direncanakan memiliki 72 unit kapal yang berstatus milik. Sebanyak 34 unit kapal atau 47 persen merupakan kapal yang diproduksi oleh galangan kapal nasional, di mana 30 unit di antaranya telah beroperasi dan 4 unit masih dalam tahap konstruksi.

Rini Soemarno mengapresiasi langkah strategis Pertamina untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan kapal-kapal milik yang dipercaya dapat meningkatkan efisiensi pendistribusian minyak dan produk minyak Pertamina. Menurutnya, langkah tersebut sangat relevan dengan semakin terbukanya kompetisi yang menuntut Pertamina harus lebih efisien dan kompetitif.

Ia menilai Pertamina juga dapat menjadi role model bagi industri perkapalan di Tanah Air. Pertamina dapat melakukan transfer knowledge dari pengalamannya bermitra dengan perusahaan-perusahaan global di sektor perkapalan kepada perusahaan galangan kapal dalam negeri.

"Seperti kita tahu, baru PT PAL memiliki kemampuan membuat kapal dengan ukuran 30.000 LTDW,” katanya.

Di sisi lain, Rini mengaku untuk keperluan efisiensi distribusi minyak dan produk di dalam negeri serta ekspansi internasional, Pertamina memerlukan kapal-kapal berukuran besar yang belum dapat dibangun di galangan kapal nasional.

“Sehingga untuk saat ini Pertamina harus bermitra dengan perusahaan global untuk memenuhi kebutuhan kapal dengan spesifikasi tersebut. Secara bertahap nanti, galangan kapal harus dapat meningkatkan kemampuannya sehingga benar-benar memenuhi seluruh kebutuhan Pertamina," kata Rini.



Credit  CNN Indonesia

Memperkuat kehadiran Indonesia di Pasifik Selatan

Voreqe Bainimarama (kiri) pada foto 17 September 2014. (AFP PHOTO / Peter PARKS)

 

Jakarta (CB) - Rencana kunjungan delegasi Indonesia ke Papua Nugini dan Republik Fiji pada 30 Maret - 3 April 2016 semakin meneguhkan keseriusan Jakarta dalam memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan.

Kunjungan yang rencananya dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan ke kedua negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) itu pun bukanlah yang pertama dilakukan anggota kabinet dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menteri Luar Negeri Retno L.P.Marsudi pun telah melakukan kunjungan pertamanya ke Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Fiji. Dalam kunjungannya ke Kepulauan Solomon pada 28 Februari 2015, Menlu Retno diterima Menlu Milner Tozaka di Honiara.

Kedua menteri luar negeri mengakui bahwa baik Indonesia maupun Kepulauan Solomon memiliki latar belakang dan warisan budaya Melanesia yang dapat membantu mewujudkan hubungan bilateral yang lebih dekat demi kemaslahatan kedua negara dan bangsa.

Kedua menlu juga mengakui pentingnya prinsip saling menghormati integritas teritorial dalam membangun hubungan bilateral kedua negara di samping memperkuat kerja sama bidang ekonomi dan hubungan antarmasyarakat terutama melalui peningkatan kapasitas dan bantuan teknis.

Perihal pentingnya posisi negara-negara di kawasan Pasifik Selatan bagi kebijakan politik luar negeri Indonesia pun telah ditegaskan oleh Wakil Menlu A.M. Fachir pada KTT ke-20 MSG yang berlangsung di Heritage Park Hotel, Honiara, Kepulauan Solomon, pada 26 Juni 2015.

Bagi Indonesia yang memiliki 11 juta jiwa warga keturunan Melanesia yang tersebar di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur, kawasan Pasifik merupakan "salah satu prioritas utama", katanya dalam pidato di depan para pemimpin negara-negara anggota MSG.

Kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Port Moresby, Papua Nugini, pada 11-12 Mei 2015 atas undangan Perdana Menteri Peter ONeill merupakan "refleksi nyata dari prioritas ini", kata Wamenlu A.M.Fachir.

Seperti diungkapkan Wamenlu di depan forum yang menerima keanggotaan penuh Indonesia serta memberikan status peninjau kepada Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP) itu, komitmen Indonesia bagi MSG "nyata dan konkret".

Bahkan Indonesia berkomitmen membantu negara-negara anggota MSG agar dapat terlibat lebih dalam dengan komunitas internasional yang lebih luas melalui Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) maupun Konferensi Asia Afrika.

Dalam pandangan Wamenlu A.M.Fachir, terbukanya konektivitas antara masyarakat Melanesia di negara-negara anggota MSG dan 11 juta WNI keturunan Melanesia yang tersebar di lima provinsi akan membuka jalan bagi semakin terbukanya akses ke pasar Indonesia yang besar.

Bersedia jadi pintu gerbang
Bahkan, Indonesia juga bisa berperan sebagai pintu gerbang bagi produk negara-negara di kawasan Pasifik Selatan untuk masuk ke pasar negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), katanya.

Peluang kerja sama Indonesia dan negara-negara anggota MSG itu tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi dan perdagangan. Sebagai sesama negara kepulauan, kerja sama di bidang mitigasi bencana akibat dampak perubahan iklim dan peningkatan kesejahteraan rakyat sangat terbuka, katanya.

Namun di atas semua peluang memperkuat hubungan dan kerja sama bilateral dan multilateral itu, Wamenlu A.M.Fachir mengingatkan kembali Kesepakatan Pembentukan MSG tahun 2007 di mana "para anggota MSG sepenuhnya menghormati prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan antarbangsa".

Di antara prinsip-prinsip yang mutlak dihormati para anggota MSG itu adalah prinsip kedaulatan, kesetaraan kemerdekaan bagi seluruh bangsa, dan tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara-negara, katanya.

Apa yang disampaikan Wamenlu RI di depan forum MSG di Honiara itu sangat berdasar terlebih lagi internasionalisasi isu Papua dan kampanye berisi gugatan atas keabsahan pelaksanaan Referendum Papua melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 terus berlangsung.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana pun mengakui realitas ini dalam catatan pengantar yang dia berikan untuk buku karya Nico Gere berjudul "Merawat Kedaulatan Indonesia di Papua: Revitalisasi Prinsip Kedaulatan dan Prinsip Non-Intervensi dalam Piagam PBB" (2015).

"Papua adalah Indonesia. Namun sebagian masyarakat di Papua dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat di luar negeri belum menerima kenyataan ini. Oleh Karenanya, kedaulatan Indonesia di tanah Papua wajib terus dirawat," tulisnya dalam buku yang diterbitkan Perum LKBN Antara itu.

Di tengah kenyataan ini, kunjungan delegasi RI ke Papua Nugini, negara yang akan menjadi tuan rumah KTT ke-21 MSG pada 2017, dan Republik Fiji dilakukan.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam Marsda TNI Agus Ruchyan Barnas, dalam kunjungannya ke Port Moresby, Papua Nugini, pada 30 Maret, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan direncanakan bertemu dengan Perdana Menteri Peter ONeill.

Dari Port Moresby, delegasi RI akan melanjutkan misi kunjungan bilateral ke Suva, Ibu Kota Republik Fiji, pada 31 Maret-1 April. Dalam kunjungan ke Suva ini, Menko Polhukam juga direncanakan bertemu dengan Perdana Menteri Fiji J.V.Bainimarama.

Di antara agenda kunjungan delegasi RI ke Republik Fiji itu adalah penyerahan bantuan kemanusiaan dan pengiriman satu kompi pasukan zeni TNI Angkatan Darat guna ikut membantu proses rekonstruksi pasca-bencana Topan Winston kategori 5 yang menghantam wilayah negara itu Februari lalu, kata Agus.

Uluran tangan Indonesia kepada pemerintah dan rakyat Fiji pada saat-saat ini merefleksikan makna pepatah "teman sejati adalah teman di kala suka maupun duka". Hal yang sama juga dilakukan Indonesia tatkala Vanuatu diporakporadakan oleh badai Topan Pam pada 17 Maret 2015.



Credit  ANTARA News

28 Maret 1981, Pesawat Woyla Garuda Indonesia Dibajak

 

Dok. Kompas Pesawat Garuda PK-BNJ "Woyla" yang dibajak.

CB - Pada 28 Maret 1981, atau hari ini 35 tahun lalu, pesawat DC 9 milik Garuda Indonesia dibajak. Pesawat rute Jakarta-Medan yang dikenal dengan sebutan "Woyla" itu dikuasai kelompok yang menamakan diri Komando Jihad.
Mengutip arsip Harian Kompas tanggal 29 Maret 1981, pesawat itu dibajak di udara antara Palembang -Medan sekitar pukul 10.10 WIB.
Saat itu pesawat yang transit di bandara Talangbetutu, Palembang baru saja lepas landas menuju Bandara Polinia, Medan. Pesawat kemudian dibelokkan menuju bandara internasional Penang, Malaysia.

Awalnya, belum diketahui siapa pelaku pembajakan pesawat dengan nomor penerbangan 206 itu.
Departemen Pertahanan dan Keamanan yang menangani pembajakan itu hanya mengatakan pembajak dapat berbahasa Indonesia.
"Pesawat dibajak oleh enam orang yang dapat berbahasa Indonesia. Mereka bersenjatakan pistol dan beberapa buah granat," tulis Harian Kompas, berdasarkan keterangan Menteri Hankam Muhammad Jusuf.
Dephankam kemudian menugaskan Wakil Panglima ABRI Laksamana Sudomo untuk menangani pembajakan pesawat itu.
Beberapa waktu kemudian, diketahui bahwa pembajak berjumlah lima orang.
Mereka menuntut pembebasan 80 orang tahanan yang terlibat dalam penyerangan Kosekta 8606 Pasir Kaliki di Bandung pada 11 Maret 1981. Para pembajak juga menuntut tebusan uang tunai sebesar 1,5 juta dollar AS.
Pembajakan ini tercatat sebagai peristiwa terorisme pertama dan hingga saat ini menjadi satu-satunya dalam sejarah maskapai penerbangan Indonesia.
Ada 48 penumpang di dalam pesawat. Sebanyak 33 orang terbang dari Jakarta, dan sisanya berasal dari Palembang.
Pesawat itu dibawa oleh pilot Kapten Herman Rante dan kopilot Hedhy Djuantoro.
Sekitar pukul 11.20 WIB, pesawat itu tiba di Penang. Ketika itu, pesawat minta bahan bakar, tanpa memberitahu tujuan berikutnya. Pembajak juga menurunkan seorang penumpang, Hulda Panjaitan yang berusia 76 tahun.
Karena pesawat itu dimanfaatkan untuk rute dalam negeri, maka tidak dilengkapi peta untuk rute penerbangan internasional. Pesawat itu kemudian diterbangkan ke Bangkok, setelah pembajak dipenuhi permintaannya.
Puncaknya terjadi pada 31 Maret 1981, di Bandara Mueang, Bangkok, Thailand.
Saat itu, pasukan Grup 1 Para Komando dari Komando Pasukan Sandi Yudha (Koppasandha, sekarang bernama Kopassus) yang dipimpin Letkol Infanteri Sintong Panjaitan melakukan operasi pembebasan.
Empat orang teroris ditembak mati dalam peristiwa pembebasan yang berlangsung selama tiga menit itu. Sedangkan satu orang teroris, Imran bin Muhammad Zein, ditangkap lalu dihukum mati.
Pilot Kapten Herman Rante dan anggota Koppasandha bernama Achmad Kirang menjadi korban tewas dalam operasi pembebasan. Keduanya menderita luka tembak, dan gagal diselamatkan meski sudah dibawa ke rumah sakit.

Credit  KOMPAS.com

ISIS kehilangan panglimanya, Abd al-Rahman Mustafa al-Qaduli

ISIS. (AFP)

 

Baghdad (CB) - Tidak seperti kebanyakan panglima ISIS yang lain, Abd al-Rahman Mustafa al-Qaduli berasal dari organisasi teroris Alqaeda pimpinan mendiang Osama bin Laden. Dia bukan dari Partai Baath seperti kebanyakan pejabat ISIS.

Dia ditangkap beberapa kali oleh pemerintahan Saddam Hussein di Irak karena pandangan keagamaannya yang ekstrem dan pernah pergi ke Afghanistan pada 1998 di mana dia bertemu dengan bin Laden, kata Hisham al-Hashimi, analis yang menjadi penasihat pemerintah Irak mengenai para militan.

Bin Laden pula yang menginginkan dia menjadi komandan Alqaeda Irak pada 2010. Namun Baghdadi, yang sukses menjadi panglima lokal, berbalik menentang Alqaeda pada 2013 dan menyatakan kekalifahannya setahun kemudian, dengan sokongan Qaduli, kata Hashimi.

"Dia dianggap administrator sipil utama ISIS," sambung dia, dengan tugas di bawah langsung Baghdadi, termasuk pendeportasean minoritas-minoritas etnis dan agama, serga pemerkosaan terorganisir terhadap wanita-wanita suku Yazidi.

Panglima baru pengganti Qaduli sebagai gubernur Suriah adalah juru bicara ISIS Abu Mohammed al-Adnani yang diburu dengan hadiah buruan 5 juta dolar AS, kata Hashimi.

Pengawas keuangan baru kemungkinan akan diisi oleh Iyad al-Obaidi, juga disebut dengan Fadel Haifa. Ini adalah perwira militer semasa era Saddam. Dia mengambil tugas menteri perang setelah Shishani tewas, kata Hashimi.

Abdallah al-Khatouni, kepala mahkamah ISIS, kemungkinan menjadi ketua majelis syuro, sambung dia.

Jumat kemarin Menteri Pertahanan AS Ash Carter mengungkapkan bahwa Qaduli kemungkinan tewas pekan ini dalam sebuah ofenfis yang menyasar operasi-operasi keuangan ISIS.

Carter menyebut Qaduli memainkan peran besar dalam merekrut petempur asing, namun belum bisa dipastikan apakah ada kaitan dengan Bom Brussels Selasa silam.

Kolonel Steve Warren, juru bicara koalisi internasional anti-ISIS yang berkedudukan di Baghdad, mengatakan Qaduli juga menyediakan dana dan nasihat untuk peluncuran serangan teror di Barat.

"Dia telah menjadi teroris internasional untuk lebih dari satu dekade. Pengalaman dan pengetahuannya akan dirindukan oleh ISIS," kata Warren seperti dikutip Reuters.




Credit  ANTARA News

Setelah Berseteru, China dan Indonesia Akan Latihan Militer Bersama

Kapal penjaga pantai China berpatroli di Laut China Selatan. (Foto: Reuters)

BEIJING - Kapal China meninggalkan pelabuhan Qingdao pada hari Sabtu (26/3/2016) untuk latihan militer bersama angkatan laut 16 negara termasuk Indonesia di lepas pantai Indonesia.
Latihan militer gabungan itu akan digelar 12 April 2016. Hal itu diumumkan Departemen Pertahanan China, sepekan setelah kapal Indonesia dan China berseteru di perairan Natuna.
Dalam pengumuman yang di-posting di situsnya (www.mod.gov.cn), Kementerian Pertahanan China menyatakan, armada Angkatan Laut China akan terus menjalani latihan bersama 16 negara, termasuk Indonesia, Amerika Serikat dan Rusia.
Kementerian itu juga menambahkan bahwa Menteri Pertahanan China, Chang Wanquan, akan mengunjungi Vietnam pada hari ini untuk berpartisipasi dalam pembicaraan tingkat tinggi. China dan Vietnam terlibat dalam sengketa wilayah Laut China Selatan, sedangkan Indonesia tidak.
Pada pekan lalu, Indonesia menahan sebuah kapal pukat China dan beberapa awaknya atas tuduhan mencuri ikan (illegal fishing) di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, tepatnya di perairan Natuna. Namun, pasukan penjaga pantai China ikut campur dengan melakukan manuver yang menuai protes keras dari Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi.
Retno telah memanggil dan menemui Kuasa Usaha Kedutaan Besar China di Jakarta, Sun Wei Dei untuk menyampaikan protes keras.
”Dalam pertemuan itu, kami nyatakan protes keras dan sampaikan nota yang berisi sebagai berikut, pertama terdapat pelanggaran coast guard (pasukan penjaga pantai) China terhadap hak berdaulat dan yuridiksi Indonesia di wilayah ZEE dan landas kontingen,” katanya.
”Protes kedua adalah pelanggaran coast guard Tiongkok (China) terhadap penegakan hukum yang dilakukan terhadap aparat Indonesia pada Zona Ekonomi Ekslusif dan landas kontingen,” lanjut Retno.
”Ketiga, pelanggaran juga dilakukan coast guard Tiongkok pada kedaulatan laut teritorial Indonesia. Indonesia telah minta klarifikasi pada Pemerintah Tiongkok atas kejadiaan ini,” imbuh Retno.





credit  Okezone

Begini Spesifikasi Kapal Selam Terbaru Milik TNI AL

CB, SEOUL -- TNI AL segera mengoperasikan satu dari tiga kapal selam buatan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), Korea Selatan (Korsel). Kapal selam dengan kode Hull Number H.7712nomor H.7712 tersebut diluncurkan di Pelabuhan Okpo, Korsel, Kamis (24/3). Peluncuran kapal selam itu dihadiri Menhan Ryamizard Ryacudu, KSAL Laksamana Ade Supandi, dan Duta Besar RI untuk Korsel John A Prasetio.
Dilansir dari Business Korea, nilai kontrak kapal selam ini sebesar 1,1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14,5 triliun, yang menjadi kerja sama terbesar ekspor di bidang pertahanan di Korsel. Penandatanganan kontrak dilakukan antara pihak DSEM dan Menhan Purnomo Yusgiantoro pada 2011. Desain kapal selam yang dibuat berasal dari lisensi kapal selam Jerman tipe 209/1200 yang didapat pada akhir 1980-an.
Kapal selam itu dipesan Kemenhan dan mulai dirakit di DSME pada 2013. Perakitan kapal selam itu di bawah supervisi Satuan Tugas Proyek Pengadaan Kapal Selam TNI AL, yaitu Kolonel Iwan Isnurwanto. Dalam kontrak pembelian, pembuatan kapal selam pertama dan kedua dilakukan di galangan DSME, dan ketiga dilakukan di PT PAL, Surabaya, dengan skema transfer of technology (ToT).
Demi menyukseskan pembangunan kapal selam ketiga, PT PAL telah mengirimkan 113 insinyur untuk belajar di DSME guna mengikuti proses transfer teknologi itu. Selain itu, mereka juga mempelajari pembangunan dan pengembangan kapal selam secara mandiri melalui skema magang.

Kapal Selam Disel Elektrik DSME 209 ini merupakan produksi ekspor pertama pemerintah Korsel. Kapal selam ini dikembangkan pihak DSME bekerja sama dengan AL Korsel. Kapal selam ini juga merupakan pengembangan dari  tipe Chang Bogo Class milik TNI AL Korsel dan kapal selam tipe Cakra milik TNI AL.
Menurut Atase Pertahanan RI di Seoul, Kolonel Aditya Kumara, kapal selam ini memiliki panjang 61,3 meter dengan kecepatan 21 knot di bawah air, dan memiliki ketahanan berlayar lebih 50 hari.
DSME 209 dipersenjatai dengan torpedo 533 milimeter dengan delapan tabung peluncur. Kapal selam ini mampu menyebarkan ranjau laut, meluncurkan antirudal kapal permukaan, dan mampu melepaskan penangkal torpedo.
Pada peluncuran kapal selam itu, Ryamizard menyampaikan penghargaan kepada tiga karyawan galangan kapal DSME, yang dianggap telah membuat kontribusi besar dalam proses desain dan konstruksi kapal selam.
Kapal selam pertama pesanan TNI AL ini akan dikirimkan pada Maret 2017. Dan pengerjaan kapal selam kedua sedang dilakukan, serta kapal selam ketiga dijadwalkan dikirimkan pada akhir 2018.
Saat ini, TNI AL hanya mengoperasikan dua kapal selam, yaitu KRI Cakra (401) dan KRI Naggala (402). Dengan tambahan tiga kapal selam itu, diharapkan TNI AL semakin maksimal dalam menjaga kedaulatan lautan NKRI sebagai bagian proyek minimum essential force (MEF).



Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Pabrik Dibangun, Jokowi Ingin Esemka Cepat Dijual Massal

Pabrik Esemka akan mulai beroperasi pada Juni 2016 mendatang.

Joko Widodo duduk di atas kap mesin mobil Esemka yang telah dinyatakan lolos uji emisi. (VIVAnews/Fajar Sodiq)

CB - PT Adiperkasa Citra Esemka (ACE) milik AM Hendropriyono dan PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK) siap memproduksi massal mobil yang sempat mempopulerkan Joko Widodo, Esemka. Sedianya, perakitan secara massal akan mulai dilakukan pada Juni 2016 mendatang.

PT ACE telah memiliki dua pabrik, yakni satu di Boyolali, Jawa Tengah; dan satu lagi di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Menurut Bupati Boyolali Seno Samudro, Boyolali dipilih karena Esemka berasal dari Solo, dan tak jauh dari lokasi pabrik. Pembangunan pabrik di Boyolali, dikatakannya, sudah melalui banyak pertimbangan.
"Ini arahan Pak Jokowi. Kalau soal alasan detail, silakan bertanya dengan beliau langsung," kata Seno kepada VIVA.co.id, Kamis 24 Maret 2016.

Namun, Seno menyatakan, pabrik yang didirikan di Boyolali merupakan kawasan yang terbilang seksi. Karena, jarak dari jalur kereta api hanya sekira 10 kilometer, delapan kilometer dari bandara, dan jalan utama sekira lima kilometer. Soal perizinan, dikatakannya, semua sudah dilakukan.

"Pak Jokowi bilang, Mas Bupati tolong disukseskan. Makanya, kami lakukan secepat mungkin, izin semua clear dua hari," kata Seno.
Untuk pembangunan jalan menuju lokasi pabrik, Pemda Boyolali sudah menyiapkan anggaran sekira Rp13 miliar dari APBD. Jokowi dikatakan Seno, juga bakal membantu dana tambahan.



Diketahui, awal 2015, industri otomotif nasional diramaikan dengan pemberitaan yang menyebut Indonesia bakal memiliki mobil nasional. Adalah mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono yang menyatakan kesiapannya membuat mobil karya anak negeri.

Namun, belakangan Hendropriyono menyatakan, mobil ini bukanlah mobnas, seperti Proton di Malaysia. Dalam keterangannya, Hendropriyono mengatakan, proyek mobil itu lebih tepat disebut mobil buatan Indonesia.

Untuk mewujudkan mimpi dan kuku bisnisnya, Hendropriyono diketahui mencoba melakukan penjajakan dengan perusahaan asal Malaysia, Proton. Pada 2015 lalu, disebutkan PT Adiperkasa Citra Lestari (ACL) miliknya bakal mengelola mobil buatan anak bangsa itu.

Tak hanya melakukan penjajakan dengan Proton, PT ACL juga diketahui menjalin kerja sama dengan PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK), atau yang dikenal dengan nama Esemka. Alhasil, nama kedua perusahaan tersebut digabung dan kini menjadi PT Adiperkasa Citra Esemka (ACE).

Esemka dilirik, lantaran disebut-sebut merupakan salah satu mobil karya anak bangsa yang hadir di tengah gempuran mobil-mobil asal Jepang, Eropa, dan Amerika.
Setahun setelah perjanjian PT ACE, tahapan demi tahapan untuk menciptakan mobil buatan Indonesia rupanya telah bergulir, tanpa banyak media yang meliput. Bahkan, tak seperti perusahaan lain yang kerap melakukan pembangunan perusahaan dengan mengundang pemerintah dan awak media, PT ACE justru bergerak senyap.





Credit  VIVA.co.id

Pertamina Lobi Banyak Pihak Demi Jatah Saham di Blok Masela

 

Dirut Pertamina Dwi Soetjipto melambaikan tangan usai melakukan pertemuan tertutup dengan pimpinan KPK di Jakarta, Kamis (24/3). (Antara Foto/Akbar Nugroho Gumay)

 

 

Jakarta, CB -- PT Pertamina (Persero) akan melobi sejumlah pihak untuk bisa ikut dilibatkan dalam eksekusi proyek regasifikasi Blok Masela di daratan Maluku.

Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto mengatakan cara itu merupakan salah satu upaya perseroan untuk memiliki saham dalam proyek fasilitas pengolahan gas alam cair (LNG) tersebut.

"Pertamina akan siap mendukung kebijakan pemerintah untuk bisa menjadi pihak yang berinvestasi di sana," ujar Dwi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (24/3).


Menurutnya, Pertamina sampai saat ini belum bisa investasi di Blok Masela karena belum memiliki saham di blok yang kaya akan cadangan minyak dan gas (migas) itu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan pengembangan fasilitas LNG Blok Masela akan dilakukan di darat (onshore) karena dinilai memiliki dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

Untuk itu, Jokowi meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menindaklanjuti keputusan tersebut.

Berdasarkan catatan SKK Migas, sejak memperoleh kontrak kerja sama pada 16 November 1998, kontraktor Blok Masela yakni Inpex Corporation dan Shell Upstream Overseas Services Ltd telah investasi US$1,2 miliar.


Amien Sunaryadi, Kepala SKK Migas mengatakan biaya investasi tersebut untuk membiayai sejumlah kegiatan eksplorasi sampai pada rencana perubahan kapasitas fasilitas pengolahan LNG dari 2,5 juta ton per tahun (MTPA) menjadi 7,5 MTPA.

"Jadi US$1,2 miliar yang sudah dibelanjakan itu 35 persennya punya Shell," ujar mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini," Rabu (23/3).


Credit  CNN Indonesia

Menteri ESDM Pastikan Inpex dan Shell Tetap di Blok Masela

 

Menteri ESDM Sudirman Said (tengah) memberikan keterangan pers usai diterima Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/11). (Antara Foto/Widodo S Jusuf)

 

Jakarta, CB -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said memastikan Inpex Corporation dan Shell Upstream Overseas Services Ltd tidak akan hengkang dari Blok Masela meski pemerintah memilih pengembangan fasilitas pengolahan LNG di darat.

Dia mengatakan sudah mengirimkan surat kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) untuk mengembalikan revisi rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) yang sudah ada kepada kedua investor. Setelah itu, Sudirman juga meminta Inpex dan Shell untuk melakukan revisi PoD sesuai dengan skema pengembangan fasilitas Liquified Natural Gas (LNG) di darat.

"Investor kami minta untuk merevisi (rencana PoD) dan kini biarkan investor men-digest semua usulan baru ini. Biarkan mereka menghitung dan merevisi PoD sesuai dengan timeframe yang ada," jelas Sudirman di Jakarta, Kamis (24/3).

Lebih lanjut, ia tak mau lagi membahas manfaat dan kerugian membangun fasilitas LNG di darat karena ia percaya dengan keputusan Presiden. Ia mengatakan, fokus Kementerian ESDM adalah mengawal pembangunan fasilitas LNG Blok Masela ini bisa sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

"Kami tidak ingin polemik ini terus berlangsung sehingga langkah ke depannya kami akan menindaklanjuti follow up tersebut. Proyek ini pelaksanaannya masih 8-10 tahun yang akan datang, sehingga kalau dibiarkan berpolemik ini tidak bijak," tuturnya.


Menyambung ucapan Sudirman, Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi mengatakan telah mengadakan pertemuan dengan Inpex dan Shell pada Selasa (23/3) malam. Di dalam pertemuan tersebut, kedua investor sepakat untuk mengubah revisi PoD dari skema offshore menjadi onshore.

"Kami bisa simpulkan kalau Inpex dan Shell tidak ada rencana cabut dari Blok Masela. Hanya mereka perlu waktu untuk menghitung ulang semuanya," tutur Amien di lokasi yang sama.

Sebagai informasi, rencana revisi PoD Blok Masela diajukan oleh Inpex dan Shell setelah ditemukannya cadangan baru gas di Lapangan Abadi, Blok Masela dari 6,97 TCF ke angka 10,73 TCF pada tahun 2014. Di dalam revisi PoD tersebut, kedua investor menginginkan skema pembangunan offshore dengan kapasitas 7,5 MTPA dan perkiraan waktu keputusan investasi final (Final Investment Decision/FID) di tahun 2018.


Inpex dan Shell bisa membangun fasilitas LNG asalkan mendapat persetujuan dari Menteri ESDM karena ditemukan cadangan baru. Jika Menteri ESDM menandatangani revisi PoD tersebut, maka pembangunan fasilitas LNG terbesar di dunia itu sudah bisa dimulai.



Credit  CNN Indonesia

Soal Ilegal Fishing di Natuna, Menlu Retno: Kita Tunggu Jawaban Tiongkok

Foto: Rina Atriana/detikcom

Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah bertemu kuasa usaha sementara Kedubes Tiongkok di Jakarta terkait kapal ilegal fishing negara adidaya itu yang memasuki perairan Natuna. Retno menyampaikan protes sekaligus menyerahkan nota diplomasi kepada kuasa usaha tersebut.

Retno menjelaskan, kini pihaknya tinggal menunggu jawaban dari pemerintah Tiongkok. Hal tersebut disampaikan Retno usai menggelar rapat dengan Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (24/3/2016).

"Senin (21/3) kemarin kita sudah memanggil kuasa usaha sementara Kedutaan Besar RRT di Jakarta. Kita telah menyampaikan protes disertai dengan nota diplomasi," ujar Retno.

Hadir pula dalam rapat yaitu Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Didit Herdiawan dan Sekjen Kementerian Pertahanan.

"Saat ini posisinya adalah kita menunggu klarifikasi dari Tiongkok mengenai hal-hal yang kita sampaikan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita sudah mendapatkan klarifikasi dari mereka," jelas Retno.




Credit  detikNews

Perang di Suriah, Bukti Kecerdasan Ibnu Khaldun

Foto: Tim Desain detikcom

Jakarta - Suriah kini identik dengan pertempuran, pengungsi, dan ISIS. Peperangan juga pernah berkecamuk di kawasan ini sekitar 600 tahun lalu, namun sejarah mencatat yang mencuat justru dialog antara Timur, pemimpin pasukan Mongol, dengan intelektual Muslim ternama, Ibnu Khaldun.

Ibnu Khaldun adalah pemikir Islam yang dianggap sebagai bapak ilmu sejarah dan ilmu sosial yang lahir di Tunisia pada 1332. Ia wafat pada 19 Maret 1406 di Mesir dan mewariskan karya tulisan ternama, The Muqaddimah. Buku tersebut juga masuk dalam daftar bacaan CEO Facebook Mark Zuckeberg.

Pertemuan dengan Timur tersebut terekam dalam otobiografi Ibnu Khaldun. Ia menulis, pada 1401 berada di Damascus yang kini berada di Suriah.

Ia mengikuti peperangan antara pasukan Sultan Nasir-ad-Din Faraj dari Kesultanan Mamluk, Mesir, dengan bangsa Mongol. Di tengah perang, Sultan Faraj memilih meninggalkan Damascus dan kembali ke Mesir karena mencemaskan adanya pemberontakan.

Ibnu Khaldun memilih tetap di Damaskus bahkan hingga terkepung selama tujuh minggu di kota itu. Mengetahui ada sejarawan Kesultanan Mamluk di dalam kota, Timur meminta bertemu.

Saat itu Ibnu Khaldun diturunkan dari tembok kota memakai tali dan keranjang. Negosiasi pun berubah jadi diskusi soal politik dan geografi.

Timur bertanya soal kondisi daerah di Afrika Utara kepada Ibnu Khaldun. Pertanyaan yang tak terlalu sulit bagi Khaldun karena ia leluhurnya berasal dari Hadramaut di Yaman dan ia lahir di Tunisia, serta pernah mengabdi di berbagai kesultanan di Afrika Utara.

Ia menuliskan pengetahuannya itu untuk Timur. Namun pada saat yang sama, Ibnu Khaldun juga mencari tahu dan menulis sejarah bangsa Mongol dan Timur sebagai pemimpinnya agar penguasa di Afrika Utara tahu dan bisa belajar soal bangsa penakluk ini.

"Ibnu Khaldun menulis sejarah tertua tentang Arab, bangsa Mongol dari Asia Tengah, dan kesultanan di Afrika Utara dan Andalusia" kata penulis buku Orange Trees of Marakesh, Ibn Khaldun and the Science of Man, Stephen Frederic Dale seperti dikutip islamicommentary.org. Bahkan, kata Dale, ia bisa menjelaskan kebangkitan dan kejatuhan kesultanan-kesultanan tersebut.






Credit  detikNews

Taiwan "Pamer" Pulau di LCS pada Media Asing

Inilah Pulau Taiping yang berada di Laut China Selatan (Foto: Bussines Insider)


TAIPEI – Otoritas Taiwan mengajak pihak media asing ke pulau yang diklaim Taiwan sebagai wilayah kedaulatan mereka yang berada di perairan Laut China Selatan (LCS).
Pulau Taiping atau yang juga dikenal dengan nama Pulau Itu Aba berjarak 1.600 kilometer dari selatan Taiwan. Dilaporkan, China, Filipina dan Vietnam juga memberikan klaim terhadap pulau tersebut.
Namun, sebagaimana dilansir dari NHK, Kamis (24/3/2016) secara praktik, Taiwan mengontrol pulau tersebut. Negara pecahan China tersebut bahkan sudah membangun landasan udara yang digunakan untuk pesawat militer.
Pada Rabu 23 Maret, Otoritas Taiwan mengundang media asing ke pulau tersebut untuk pertama kalinya. Dikabarkan, puluhan jurnalis diterbangkan ke Pulau Taiping menggunakan pesawat transport militer.
Otoritas Taiwan juga memaparkan pada kunjungan yang berlangsung selama tiga jam itu. Para jurnalis diperlihatkan suasana pulau, sumber air dan fasilitas medis di sana. Para jurnalis ini juga dilaporkan mendengar kesaksian langsung mengenai kehidupan para penjaga pantai di sana.
Pada Januari 2016, Presiden Taiwan Ma Ying-jeou mengunjungi pulau di perairan sengketa tersebut untuk pertama kalinya. Pemerintah Amerika Serikat langsung menyebut kunjungan tersebut sangat tidak membantu penyelesaian sengketa di Laut China Selatan dengan damai.



Credit  Okezone

Turki Heran Warga Jepang Mau Gabung ISIS

Papan tanda perbatasan di Kota Gaziantep. (Foto: Middle East Online)

GAZIANTEP – Pemerintah Turki untuk pertama kalinya menangkap seorang warga negara Jepang karena ia mengaku ingin menyeberang ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS.
Penangkapan ini menurut Dogan News Agency, Kamis (24/3/2016), sempat membuat pemerintah Turki heran, karena biasanya orang yang tertarik masuk kelompok teroris itu datang dari negara yang berpenduduk Muslim terbesar. Sementara Jepang diketahui mayoritas menganut agama Buddha Shinto.
Pria berinisial M.M. (24) itu ditahan pasukan Gendarmerie Turki yang sedang berpatroli pada Selasa 22 Maret 2016 di kawasan Nizip, selatan Kota Gaziantep, yang sangat dekat dengan perbatasan ke Suriah.
Ketika dicegat pasukan perbatasan, ia secara terang-terangan mengungkap seseorang tak dikenal menghubunginya lewat telefon dan mengundang dirinya menyeberangi perbatasan. Ia pun setuju dan sedang menuju ke Suriah untuk memenuhi ajakan tersebut.
Pesan singkat, diduga dari anggota militan ISIS di Suriah menjadi salah satu bukti otentik yang ditemukan otoritas setempat. Pemerintah Turki pun berjanji akan segera memulangkan pemuda itu ke negeri asalnya, setelah ia selesai diinterogasi.
Selain satu pria asal Negeri Matahari itu, Turki juga menahan sekira 10 orang diduga militan ISIS di daerah Gazientep. Penyelidikan menunjukkan, beberapa di antara mereka sudah dipersiapkan untuk menjadi pelaku bom bunuh diri. Namun pemerintah setempat belum dapat merilis asal negara mereka.
Sejak tragedi bom Ankara, Istanbul dan beberapa lokasi padat wisatawan, Turki kini tengah meningkatkan kewaspadaan dan pertahanannya. Meski diklaim pelakunya bukan ISIS, melainkan cabang Partai Pekerja Kurdi (PKK).
Terakhir, tiga warga Israel dan seorang warga Iran teridentifikasi sebagai pelaku bom bunuh diri yang berafiliasi dengan ISIS. Mereka meledakkan diri di kawasan pusat perbelanjaan terkenal di Turki pada Sabtu 19 Maret 2016.

Credit  Okezone

3 WNI Jadi Korban Bom Brussels, Indonesia Keluarkan Travel Advice

Suasana Bandara Zaventem beberapa saat setelah ledakan (Foto: Daily Mail)

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengonfirmasi kabar mengenai warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban Bom Brussels. Pihak KBRI juga sudah melakukan koordinasi dan bertemu pihak keluarga korban.
Retno mengatakan pihak KBRI telah menawarkan segala bantuan yang bisa diberikan pemerintah kepada suami korban. Sebagaimana diberitakan, satu orang perempuan WNI bersama kedua anaknya menjadi korban bom Brussels saat tengah menunggu penerbangan di Bandara Zaventem.
Saat ditanya mengenai adanya korban di stasiun kereta bawah tanah, Retno menyampaikan masih perlu adanya konfirmasi dan verifikasi. "Info yang kita terima sejauh ini baru tiga WNI itu. Semuanya masih bisa berkembang dan kita menunggu konfirmasi dan verifikasi," ucap Retno kepada wartawan di Jakarta, Kamis (24/3/2016).
Disinggung mengenai kabar korban tengah berada di ICU, Retno mengaku masih menunggu informasi. "Kami tidak mau terburu-buru menyampaikan kondisi korban. Kami masih menunggu info yang sudah verified," imbuhnya.
Terkait hal tersebut, Retno menyebut pihaknya telah mengeluarkan travel advice bagi para WNI yang tengah berada di Eropa. Pemerintah Belgia saat ini mengimbau warga agar tetap tenang dan waspada, diizinkan beraktivitas kembali, untuk tidak berkunjung ke Brussels sementara waktu, hanya gunakan internet untuk mencari informasi dan membatasi penggunaan telepon.
KBRI Brussel akan terus memantau kondisi keamanan Belgia dan data korban, terutama terkait dengan WNI. Di samping itu, KBRI juga akan terus berkoordinasi dengan komunitas WNI di Belgia dan terus meng-update perkembangan di lapangan. Nomor telepon hotline KBRI di nomor +32478957214 dan +32478405728 juga telah disebarluaskan dan KBRI akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait.

Credit  Okezone

JK: Laut Cina Selatan Bisa Jadi Keajaiban Ekonomi Asia

Jusuf Kalla

 

CB, HAINAN -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan konflik Laut Cina Selatan (LCS) dapat menjadi keajaiban bagi perekonomian di Asia jika itu dikelola dengan baik oleh negara-negara di kawasan tersebut.

"Berkaitan dengan Laut Cina Selatan, Asia harus menjadikannya sebagai isu prioritas. Jika kita dapat mengelolanya dengan baik, maka itu akan menjadi awal bagi keajaiban ekonomi Asia. Kita harus mengubah potensi konflik menjadi peluang kerja sama konkret," kata Wapres dalam sambutannya pada Konferensi Boao Forum for Asia di Hainan, Cina, Kamis (24/3).

Dengan adanya tantangan di bidang perekonomian di kawasan Asia, kata Kalla, itu dapat menjadi pemersatu negara-negara yang berkonflik di kawasan Laut Cina Selatan untuk menemukan komitmen baru.

"Kami (Indonesia) memahami bahwa menyelesaikan sengketa wilayah tidaklah mudah. Oleh karena itu, akan menjadi lebih produktif jika negara yang berkonflik dapat melakukan usaha bersama untuk menyelesaikan persoalan itu demi keuntungan bagi kawasan," tambahnya.

Dengan adanya Konferensi Boao Forum for Asia, yang dihadiri oleh para pemimpin negara dan pejabat tinggi dari seluruh negara kawasan, Wapres Kalla meminta semua pihak untuk memperkuat peran Asia.

"Kita harus mampu membuang jauh perbedaan-perbedaan kita dan mengutamakan pada tujuan umum kita untuk mempertahankan peran Asia sebagai mesin pertumbuhan secara global," kata Wapres.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menghadiri upacara pembukaan Boao Forum for Asia (BFA) dan memberikan sambutan pada Konferensi bertemakan Masa Depan Baru Asia: Dinamika Baru, Visi Baru di Boao, Provinsi Hainan, Cina. Boao Forum for Asia merupakan kegiatan swadaya atau nonprofit yang membahas mengenai kegiatan perekonomian, politik, inovasi dan budaya di Asia.

Forum tersebut diselenggarakan di Kota Boao, Provinsi Hainan, selama empat hari mulai 22-25 Maret dan mengutamakan pada upaya pembaruan persediaan bahan bakar di dunia serta pembangunan ekonomi di kawasan. Dalam Forum tersebut akan dibahas 12 tema diskusi antara lain terkait teknologi canggih, kemajuan pabrik dan industri terkini di kawasan Asia.
Selain Wapres RI Jusuf Kalla, BFA juga dihadiri oleh sejumlah pemimpin negara antara lain Perdana Menteri Nepal Khadga Prasad Sharma Oli, Perdana Menteri Lithuania Algirdas Butkewiczius, Perdana Menteri Belgia Charles Michel, Wakil Perdana Menteri Korea Selatan Yoo Il-ho dan Wakil Perdana Menteri Rusia Arkaji Dvorkovich.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Sikap Indonesia Atas Cina Sesuai Hukum Laut Internasional

Peta perairan Natuna

 

CB, JAKARTA -- Sikap Indonesia atas pelanggaran kapal Tiongkok Kway Fee 10078 yang diduga mencuri ikan (illegal fishing) di kawasan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan di landas kontinen sudah sesuai ketentuan hukum laut Internasional.
"Karena berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) negara Indonesia memiliki hak berdaulat atas laut teritorial dan ZEE," kata analis hukum internasional Universitas Airlangga, Intan I Soeparna, Kamis (24/3).
Saat diminta tanggapan atas insiden kapal penangkap ikan KM Kway Fey 10078 dan kapal coastguard atau keamanan laut milik China di kawasan perairan Natuna, Provinsi Kepualuan Riau, ia merinci alasan sikap tepat pemerintah Indonesia.
Menurut dia, berdasarkan pasal 73 UNCLOS Indonesia sebagai coastal state memiliki hak untuk mengekplorasi, ekploitasi, konservasi dan mengkontrol sumber daya alam pada wilayah ZEE.
Indonesia juga berhak untuk melakukan tindakan seperti boarding, inspeksi, penahanan dan melakukan proses hukum untuk menegakkan hukum penangkapan ikan yang sesuai dengan UNCLOS.
"Jadi, negara Tiongkok seharusnya menghormati hukum yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 58 UNCLOS, negara-negara lain harus menghormati dan melaksanakan aturan yang ditetapkan oleh Indonesia sebagai 'coastal state'," kata doktor lulusan Vrije Universiteit Brussel, Belgia itu.
Oleh karena itu, katanya menegaskan, tindakan yang dilakukan oleh kapal keamanan laut Tiongkok yang berusaha menghalangi pihak Indonesia untuk mengamankan kapal Kway Fee adalah melanggar Pasal 58 dan 73 UNCLOS.
Ia juga menilai kapal keamanan laut Tiongkok juga telah melakukan intervensi terhadap usaha Indonesia untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan UNCLOS.
Sedangkan Indonesia, kata dia, dapat melakukan tindakan pengamanan dan penangkapan pada awak buah kapal (ABK) Kway Fee sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pasal 73 UNCLOS.
Yakni, para awak tersebut diamankan tetapi tidak untuk dipenjarakan atau dihukum, dan para awak Kway Fee harus dilepaskan dengan jaminan dari negara asal.
Dalam hal mengamankan ABK kapal Kway Fee, kata dia, Indonesia juga harus memberitahu negara Tiongkok melalui atase atau kuasa usaha Tiongkok di Indonesia.
Mengenai penabrakan yang dilakukan oleh kapal keamanan laut Tiongkok, ia menyebut sebagai "termasuk tindakan yang dapat menimbulkan kesan bahwa Tiongkok tidak memiliki itikad baik dalam menghormati UNCLOS".
"Sehingga protes keras yang dilayangkan oleh pemerintah Indonesia dapat dibenarkan," katanya.
Karena, kata dia, menurut hukum Internasional, itikad baik merupakan landasan utama dalam melaksanakan hukum internasional dan menghormati hukum dari negara-negara lain, termasuk "coastal state".
Intan melihat bahwa konflik Laut Cina Selatan memang menimbulkan hal yang sangat sensitif dalam hubungan internasional di wilayah laut.
"Sehingga Indonesia meskipun bukan negara pengklaim (claimant state) di Laut Tiongkok Selatan, tetap harus berhati-hati dalam melaksanakan hak dan kewajibannya atas ZEE, agar kemudian tidak menimbulkan preseden buruk dalam upaya ikut menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan," katanya.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Pascainsiden Natuna, Cina Diam-Diam Hubungi Indonesia

Wilayah Natuna yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan.

 

CB, JAKARTA -- Beberapa jam setelah laporan adanya konfrontasi antara sebuah kapal penjaga pantai Cina dan kapal Indonesia di Laut Cina Selatan, seorang diplomat Cina disebut-sebut menghubungi pejabat pemerintah Indonesia.
Mereka meminta Indonesia tak mengangkat masalah ini di media mengingat hubungan pertemanan kedua negara. Namun seperti dilansir Bloomberg, Rabu (23/3), permintaan tersebut ditolak. Pejabat di Jakarta segera menggelar konferensi media mengeluhkan tindakan Cina.

Pejabat Indonesia dengan syarat anonim mengatakan, pemerintah sebenarnya tak mau menanggapi masalah ini. Tapi mereka terpaksa merespon karena tindakan Cina dinilai provokatif.

Diplomasi di balik layar mengungkapkan bagaimana kedua belah pihak pada biasanya lebih memilih untuk mengecilkan insiden yang terjadi di antara kedua pihak di wilayah perairan tersebut.
Misalnya Indonesia umumnya menghindari publikasi insiden di Laut Cina Selatan karena berusaha menjaga hubungan ekonomi penting dengan Cina. Sementara Beijing menyadari perlunya dukungan internasional, terutama karena kasusnya dengan Filipina.

Ahli di ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapura Ian Storey mengatakan, di masa lalu saat insiden semacam ini terjadi Indonesia cenderung mengecilkannya atau bahkan menutupi. Itu dilakukan demi kepentingan hubungan harmonis dengan Cina.

"Tapi jika Cina mulai mencoba dan menegakkan klaim yurisdiksi di domain maritim Indonesia, Jakarta tidak punya pilihan kecuali untuk mempublikasikan tindakan Cina dan mendorong kembali melawan perilaku asertif Beijing," katanya.

Cina merupakan mitra dagang dua arah terbesar di Indonesia. Presiden Indonesia Joko Widodo mengandalkan hubungan itu untuk mendanai banyak keutuhan infrastruktur di Indonesia.

Pada Sabtu (19/3) patroli nelayan Indonesia menangkap kapal Cina di wilayah zona ekonomi eksklusif pulau-pulau Natuna. Hal itu memancing kemarahan Indonesia. Pemerintah mengajukan protes ke Cina atas insiden tersebut.

Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hua Chunying pada Senin (21/3) mengatakan, insiden terjadi di wilayah perikanan Cina. Hua justru mengatakan kapal Cina diserang dan dilecehkan oleh kapal bersenjata Indonesia.

Cina selama ini mengklaim lebih dari 80 persen kawasan Laut Cina Selatan, berdasarkan sembilan garis putus-putus yang tak memberikan koordinat yang tepat. Langkah Cina tersebut memicu sengketa dengan Vietnam, Filipina, Brunei dan Malaysia yang juga mengklaim pulau-pulau di dalam garis yang dibuat Cina.

Pada 2012, Cina mengeluarkan paspor yang menunjukkan sembilan garis putus-putus melanggar batas zona ekonomi eksklusif dari Kepulauan Natuna, tapi bukan pulau itu sendiri. Indonesia tak mengakui klaim itu.

Tindakan Cina di Laut Cina Selatan tampaknya sedang menguji Jokowi, yang sedang berupaya melindungi wilayah perikanan Indonesia dari perambahan ilegal. Jokowi memiliki visi mengubah negaranya menjadi kekuatan maritim global.

Angkatan Laut Indonesia dalam beberapa bulan terakhir telah menyebarkan lebih banyak kapal perang di wilayah Natuna dan mendorong untuk merebut kembali wilayah udara di daerah militer sensitif yang saat ini dikuasai Singapura. Natuna memiliki 51 triliun kaki kubik cadangan gas, sepertiga dari total negara.

Global Times sebuah surat kabar yang diterbitkan Partai Komunis, mendesak kedua belah pihak menahan diri dan fokus pada kepentingan bersama. Salah satunya seperti proyek kereja kecepatan tinggi Cina-Indonesia. Cina menurut Global Times, tidak berharap terlibat sengketa dengan beberapa negara tetangga di Laut Cina Selatan pada waktu yang sama.

"Kepulauan Natuna milik Indonesia. Cina tidak keberatan untuk itu. Tapi ZEE Indonesia yang tumpang tindih dengan  garis sembilan putus-putus, membuat perselisihan perikanan di daerah itu tak terelakkan," ujar editorial Global Times.


Credit  REPUBLIKA.CO.ID