Peran AS dalam serangan gagal Filipina diselidiki

Presiden Filipina Benigno S. Aquino III (ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf)

 

Manila (CB) - Serangan jadi bencana terhadap tersangka pegaris keras memicu kegentingan politik terburuk bagi Presiden Filipina Benigno Aquino dan pertanyaan tentang sejauh mana peran Amerika Serikat dalam gerakan itu memperdalam kesulitannya.

Beberapa anggota parlemen Filipina bertanya apakah tentara Amerika Serikat memainkan peran utama dalam gerakan pada Januari itu, yang berakhir dengan 44 polisi khusus tewas di ladang di bagian selatan negara tersebut.

Mereka menunjuk laporan bahwa pesawat nirawak Amerika Serikat menerbangi daerah tersebut saat itu dan dikatakan memancarkan kembali seketika gambar kepada komandan negara adidaya tersebut saat kegagalan itu terjadi.

Ketua Senat Franklin Drilon, anggota kuat dari Partai Liberal berkuasa, adalah satu dari sedikit-dikitnya lima senator, yang mengangkat persoalan tentang apa yang Amerika Serikat tahu.

"Apakah FBI (Biro Penyelidikan Pusat) tahu sebelumnya tentang gerakan itu?" kata Drilon bertanya kepada kepala satuan polisi khusus Getulio Napenas, yang kehilangan jabatannya akibat peristiwa itu, dalam satu sidang.

"Atau ada tentara Amerika Serikat? Apakah mereka tahu tentang gerakan?" katanya.

Menurut ketentuan penempatan pelatihan antiterorisme, Amerika Serikat tidak diizinkan terlibat dalam pertempuran di Filipina.

Pejabat pemerintah Amerika Serikat kepada AFP menyatakan pasukannya membantu pengungsian korban, tapi gerakan itu direncanakan dan dilaksanakan pejabat Filipina, dan menolak menanggapi lebih lanjut.

Menteri Luar Negeri Filipina Albert del Rosario menolak memberikan jawaban langsung ketika ditanya tentang peran Amerika Serikat. Ia hanya berbicara secara umum tentang bantuan Amerika Serikat kepada Manila dalam menekan militansi.

"Dengan Amerika Serikat, kami memiliki kerjasama sangat erat kontraterorisme," kata del Rosario kepada AFP melalui pesan tertulis.

Ia berulang kali mengatakan di tempat lain bahwa gerakan itu dipimpin pejabat Filipina.

Serangan prafajar oleh pasukan polisi khusus di desa pertanian terpencil dikuasai pemberontak Moro di selatan itu direncanakan sebagai serangan mendadak untuk menangkap atau membunuh dua orang di daftar "teroris" paling dicari pemerintah Amerika Serikat.

Meskipun salah satu tersangka pejuang itu dilaporkan tewas, ratusan pemberontak dengan cepat mengalahkan jumlah polisi, menjebak kelompok besar di ladang jagung dan membantai 44 polisi khusus itu dalam pertempuran sepanjang hari.

Credit ANTARA News

Perempuan pejuang Jerman tewas saat perangi ISIS

Pejuang Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG)di Tel Jumaa, utara kota Tel Tamr, Suriah (REUTERS/Rodi Said)

 

Beirut (CB) - Seorang perempuan muda Jerman terbunuh saat berperang bersama pasukan Kurdi dalam menghadapi militan ISIS di Suriah timur laut, umum Observatorium Suriah untuk HAM seperti dikutip AFP.

Kepala Observatorium Rami Abdel Rahman mengatakan perempuan yang masih berusia 20-an itu tewas dalam beberapa jam terakhir dalam sebuah pertempuran sejak Sabtu untuk mempertahankan kota Tal Tamr di provinsi Hasakeh.

Perempuan Jerman yang namanya belum diumumkan itu menjadi orang Barat ketiga yang terbunuh sewaktu berperang bersama Kurdi di Suriah.

Warga Inggris Konstandinos Erik Scurfield dan penduduk Australia Ashley Johnston sudah lebih dulu tewas di Hasakeh.

Paling tidak 40 pejuang Kurdi dan militan ISIS terbunuh dalam pertempuran di Tal Tamr, kata Observatorium HAM Suriah.

Kabar kematian perempuan Jerman yang belum dipastikan Berlin itu terjadi bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional.

Perempuan mencapai 35 persen dari total pasukan Unit Pelindung Rakyat Kurdi (YPG) atau sekitar 7.000 orang.  Perempuan-perempuan ini menerima latihan tempur dari rekan-rekan pria seperjuangan mereka, demikian AFP.

Credit  ANTARA News

Saat Tiba di Banda Aceh, Jokowi Disambut Prosesi Adat "Peusijuek"

 

TRIBUN MEDAN / RISKI CAHYADI Ilustrasi: Presiden Joko Widodo (Jokowi)

BANDA ACEH, CB -- Presiden Joko Widodo tiba di Banda Aceh dalam kunjungan kerjanya, Minggu (8/3/2015) malam. Rencananya, Jokowi dijadwalkan meninjau pembangunan waduk di Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Senin besok. Ini merupakan kunjungan Joko Widodo pertama ke Propinsi Aceh pasca terpilihnya ia menjadi presiden.
Rombongan presiden tiba di Bandara Lanud Iskandar Muda disambut hujan lebat. Setiba di Lanud Iskandar Muda, Jokowi akan disambut dengan tradisi peusijeuk oleh Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haythar dan pemuka adat lainnya. Tradisi peusijuek umum dilakukan di semua kegiatan adat dalam kehidupan masyarakat di Aceh, termasuk dalam menyambut tamu.
Setelah tiba, rombongan langsung menuju tempat istirahat di Hermes Hotel. "Pak Presiden dan rombongan akan beristirahat dulu di Banda Aceh, sebelum melakukan kunjungan kerja ke daerah pada esok hari," kata Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Letkol Inf Machfud, Minggu (8/3/2015).
Disebutkan Kapendam, Presiden Jokowi akan berada di Aceh selama dua hari. Di Kabupaten Aceh Utara, Jokowi yang juga didampingi istrinya, Iriana, akan melakukan peletakan batu pertama pengerjaan proyek bendungan Keureuto di Kecamatan Paya Bakong. Proyek ini merupakan proyek yang didanai APBN senilai Rp1,7 triliun.
"Presiden akan bertolak ke Aceh Utara dengan menumpangi pesawat CN-295 dari Lanud Blang Bintang menuju Bandara Malikussaleh, Lhokseumawe," ujarnya.
Sebelum menuju bendungan, tambah Kapendam, Presiden akan mampir ke Guest House PT Arun untuk mendengarkan presentasi PT Perta Arun Gas mengenai proyek regasifikasi di bekas eks kilang PT Arun.
"Kemungkinan juga akan melihat langsung lokasi bekas pabrik kilang arun yang kini dipakai PT Perta Arun Gas. Baru setelah itu, Presiden naik helikopter ke lokasi waduk," katanya.
Sementara untuk keesokan harinya pada Selasa, Presiden Jokowi akan menuju Sabang. Di pulau ini Jokowi akan meninjau proyek bendungan Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya, Sabang.
“Pak Presiden juga akan berkunjung ke tugu 0 kilometer Indonesia untuk meluncurkan logo Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke 70," ucap Letkol Inf Machfud.

Pengamanan ketat
Kunjungan Presiden selama tiga hari di Aceh mendapat pengamanan ketat. Kapendam Iskandar Muda, Letkol Macfud mengatakan sebanyak 4.117 pasukan gabungan dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Republik Indonesia, akan mengamankan kunjungan tersebut.
“Pasukan itu ditempatkan disemua daerah yang akan dikunjungi, yaitu di Aceh Utara, Lhokseumawe, Banda Aceh, dan Sabang, termasuk angkatan laut dan angkatan udara,” ujar Letkol Mahfud.

Credit  KOMPAS.com

Pemprov Papua Berencana Gugat Pt Freeport Indonesia

JAYAPURA, CB – Pemerintah Provinsi Papua berencana menggugat PT Freeport Indonesia (PTFI). Sebab, perusahaan tambang emas dan tembaga yang beroperasi di Kabupaten Mimika, Papua, itu tak membayar retribusi pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua, Bangun S Manurung, mengatakan, sejak tahun 1990, PTFI tak mematuhi kewajiban membayar retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Irian Jaya Nomor 5 Tahun 1990 tentang pengendalian dan pengambilan air bawah tanah, air permukaan dan pembuangan limbah.

Bangun menjelaskan, berdasarkan Perda tersebut, seharusnya PTFI setiap tahun wajib membayar retribusi kepada Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp 360 miliar. Namun kenyataannya, PTFI hanya membayar Rp 1,5 miliar.

“Jelas-jelas itu kewajiban yang harus diselesaikan karena Perda sudah berlaku sejak tahun 1990, saat itu Provinsi Papua masih bernama Irian Jaya. Sementara PTFI baru memperbaharui kontrak karya pada tahun 1991. Pemerintah Provinsi Papua berencana membawa kasus ini ke Pengadilan Perpajakan,” jelas Bangun saat menghadiri peluncuran buku Menggugat Freeport di Abepura, Jayapura, Sabtu (7/3/2015).

Aturan tentang pengendalian pengambilan air bawah tanah dan air permukaan serta pembuangan limbah telah diatur Pemerintah Provinsi Papua melalui Peraturan Daerah dalam Perda Provinsi Irian Jaya Nomor 5 Tahun 1990. Peraturan daerah ini kemudian dibuat spesifik sesuai permintaan Kementrian Dalam Negeri untuk mengatur tersendiri pengambilan air bawah tanah dan air permukaan, melalui Perda Provinsi Irian Jaya Nomor 22 tahun 1995.

Dalam perkembangannya, Pemerintah Provinsi Papua sudah beberapa kali melakukan revisi terhadap aturan pengambilan air bawah tanah dan air permukaan dan mempertegas sebagai pajak daerah melalui Perda Provinsi Papua Nomor 4 tahun 2011. Dalam Perda ini, Pemprov Papua menetapkan tarif pajak air permukaan sebesar 10 persen dari volume air bawah tanah atau air permukaan yang diambil dan dimanfaatkan.

Pembayaran pajak ini dilakukan setiap bulan dan jika wajib pajak lalai akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 25 persen dari pokok pajak, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 persen setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar.

Juru bicara PTFI, Daisy Primayanti, yang dikonfirmasi melalui surat elektronik, belum memberikan tanggapan terkait tudingan perusahaan tambang tersebut melakukan kelalaian tak membayar retribusi pajak air sesuai aturan berlaku.


Credit  KOMPAS.com

Pengamat: Indonesia Berdaulat Tentukan Eksekusi Mati

Perdana Menteri Australia, Tony Abbott.

Advertisement

CB, SEMARANG -- Pengamat hubungan internasional Universitas Wahid Hasyim Semarang Anna Yulia Hartati menegaskan Indonesia berdaulat menentukan perundangan sendiri, termasuk melaksanakan eksekusi mati.

"Eksekusi mati terhadap dua terpidana narkotika asal Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, tidak akan menyebabkan putusnya hubungan diplomatik Indonesia dengan Australia," katanya di Semarang, Kamis (5/3).

Ketegangan, lanjut dia, memang akan terjadi antarkedua negara jika eksekusi terhadap dua terpidana narkotika itu dilakukan. Akan tetapi, yang paling parah akan menyebabkan rasa tidak nyaman untuk saling berinteraksi.

Menurut dia, pemutusan hubungan diplomasi dan kerja sama antarnegara tidaklah semudah membalikkan telapak tangan sebab ada hubungan antarwarga negara yang tidak bisa diputus oleh masing-masing negara.

"Seperti ketegangan antara Thailand dan Myanmar yang terjadi beberapa waktu lalu.

Ternyata tidak membuat warga dari kedua negara itu untuk berhenti berinteraksi," katanya.

Ia menjelaskan hubungan internasional diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik. Yang intinya sebenarnya adalah saling menghormati kedaulatan masing-masing negara.

Permintaan Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott kepada pemerintah Indonesia agar membatalkan hukuman mati terhadap duo "Bali Nine", yakni Andrew dan Myuran, kata dia, merupakan hal yang wajar.

Namun, kata dia, Pemerintah Indonesia yang sudah menyatakan perang melawan narkotika harus tegas dan berkomitmen dengan kebijakannya.

"Kapasitas Abbott adalah pemimpin negara yang berkewajiban melindungi warga negaranya. Sama halnya dengan Presiden Indonesia yang meminta pembatalan hukuman mati bagi WNI di luar negeri yang divonis mati," katanya.

Berkaitan dengan keberatan yang disampaikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap hukuman mati di Indonesia, dia juga menilainya sebagai kewajaran karena dasar keberatan PBB adalah tercabutnya hak hidup yang dijamin hak asasi manusia (HAM).

Akan tetapi, kata Anna, PBB tidak melihat kesalahan apa yang dilakukan manusia tersebut.

"Pemerintah Indonesia sudah bertindak benar dengan meratifikasi beberapa peraturan internasional terkait dengan HAM. Akan tetapi, Indonesia mempunyai kedaulatan untuk menentukan peraturan perundang-undangannya sendiri," katanya.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Australia Protes Perlakuan Indonesia terhadap Duo Bali Nine

 

Andrew Chan dan Myuran Sukumaran (AFP) 

 

Canberra (CB) - Pemerintah Australia mengeluhkan perlakuan dua narapidana Bali Nine yang hendak dieksekusi mati. Secara resmi, pemerintah Australia akan mengajukan protes resmi kepada Indonesia terkait hal tersebut.

Protes diajukan Australia setelah beberapa foto beredar yang menunjukkan seorang polisi Indonesia dengan duo Bali Nine, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan di dalam pesawat, saat mereka dipindahkan ke LP Nusakambangan. Padahal pengamanan pemindahan dua narapidana sangat ketat.

Yang dipermasalahkan Australia, sang polisi tampak tersenyum di dalam foto tersebut. Media-media Australia memberitakan foto tersebut dan memicu kemarahan publik di Australia.

"DFAT (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan) telah berbicara dengan Duta Besar Indonesia dan mengajukan protes soal perlakuan tersebut -- tidak hanya masalah foto, tapi perlakuan secara keseluruhan terhadap keduanya," ujar juru bicara kantor Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop, seperti dilansir Reuters, Jumat (6/3/2015).

"Menlu akan segera bertemu dengan Duta Besar Indonesia," imbuhnya, sembari menambahkan belum ada jadwal pasti pertemuan tersebut.

Menlu Bishop sebelumnya mengusulkan pertukaran tahanan antara kedua negara, sebagai upaya untuk menyelamatkan Myuran dan Andrew dari eksekusi mati. Bishop tidak menyebut lebih rinci tahanan WNI yang akan ditukarkan.

Namun media Australia, Sydney Morning Herald pada Kamis (5/3), menyebut ketiga WNI itu merupakan tahanan kasus penyelundupan narkoba tahun 1998 lalu. Mereka adalah Kristito Mandagi, Saud Siregar dan Ismunandar yang ditangkap karena menyelundupkan 390 kg heroin dengan kapal.

Atas tawaran Menlu Bishop itu, Presiden Jokowi telah menyatakan penolakannya. Indonesia menegaskan, tidak ada dasar hukum untuk pertukaran tahanan antara pihaknya dengan Australia.


Credit  Detiknews

Bantah Berita Media Australia, Kemenlu Sebut Tak Ada Moratorium Hukuman Mati

Shutterstock Ilustrasi

JAKARTA, CB — Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa Indonesia sampai saat ini tidak memberlakukan moratorium hukuman mati. Hal itu disampaikan untuk membantah laporan media Australia yang menyatakan hal sebaliknya.

"Itu (berita tentang moratorium hukuman mati di Indonesia) adalah suatu kesalahan berita media yang ada di Australia. Jadi, itu adalah kesalahan pengutipan yang diambil dan diberitakan oleh media di Australia," kata Arrmanatha saat ditemui di Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Jumat (6/3/2015), seperti dikutip Antara.
Dia mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan duta besar dan delegasi Indonesia yang berpartisipasi dalam pembahasan soal hukuman mati di forum PBB di Geneva. Informasi yang diterima adalah tidak ada delegasi Indonesia yang mengatakan Indonesia sedang memberlakukan moratorium hukuman mati.

"Kami sudah koordinasi, baik dengan Dirjen Multilateral di Kemenlu maupun Duta Besar kita yang ada di Geneva. Statement (pernyataan) yang disampaikan delegasi Indonesia tidak menyebutkan hal itu (tentang moratorium hukuman mati)," ujar Arrmanatha.

Menurut Direktur Jenderal Kemenlu RI Abi Hasan Kleib, terdapat kesalahan dalam laporan atau rangkuman hasil pembahasan soal hukuman mati di forum PBB, yang dilakukan oleh Sekretariat PBB.
"Saya sudah cek di Geneva dan ternyata ada kesalahan Sekretariat PBB waktu membuat summary (rangkuman) diskusi dan itu mungkin yang dikutip oleh Sydney Morning Herald (media Australia). Kami sudah menegur (pihak Sekretariat PBB) dan direvisi. Seharusnya tidak ada kata moratorium waktu bilang reinforced death penalty," ungkap Abi.

Sebelumnya, Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Amerika Serikat, Desra Percaya, menegaskan bahwa hukuman mati bukan standar universal di bidang HAM. Dia juga menyatakan hukuman mati di Indonesia tidak bertentangan dengan HAM.

"Hukuman mati di Indonesia tidak bertentangan dengan HAM dan hukum internasional," ujar Desra Percaya.
Dubes Desra menjelaskan bahwa larangan hukuman mati bukan merupakan standar universal di bidang HAM dan pembahasan di forum PBB juga masih berlangsung dan belum dicapai konsensus.
"Setiap negara memiliki tantangan yang khas. Penerapan hukuman ini merupakan respons pemerintah terhadap tantangan unik di Indonesia dan merupakan bagian dari pelaksanaan kedaulatan," ujar dia.
Pemerintah Australia terus mendorong Pemerintah Indonesia untuk membatalkan eksekusi mati terhadap dua warga Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Eksekusi mati akan dilakukan dalam waktu dekat.
Terakhir, Australia menawarkan untuk merepatriasi tiga warga Indonesia terpidana kasus narkoba dari Australia demi membatalkan pelaksanaan eksekusi terpidana mati "Bali Nine". Namun, Pemerintah Indonesia tidak menerima tawaran tersebut.

Credit  KOMPAS.com

7 Ribu Warganya Tewas, Korsel Tuntut Jepang Minta Maaf

Tentara Jepang semasa Perang Dunia II. Foto: Int/getty images

 

SEOUL  (CB) --Kemarin (1/3), warga Korea Selatan (Korsel) memperingati pergerakan awal memperjuangkan kemerdekaan atas pendudukan Jepang.
Peringatan ke-96 itu jatuh pada 1 Maret dan dikenal dengan Demonstrasi Manse. Puluhan orang menggelar teatrikal layaknya masa penjajahan. Ada yang melambaikan ratusan bendera Korsel, ada pula yang membentangkan bendera dalam ukuran besar.
Pemerintah Korsel mengenang betul pergerakan itu. Sebab, pada 1 Maret 1919, saat awal pergerakan dimulai, 7 ribu orang tewas dibunuh tentara Jepang.
Padahal, saat itu warga Korsel hanya menggelar aksi damai untuk menuntut kemerdekaan. Hingga saat ini, hubungan kedua negara tidak pernah hangat. Jepang berkuasa di Korsel pada 1910-1945.
Presiden Korsel Park Geun-hye dalam pidatonya kembali meminta para pemimpin Jepang meminta maaf pada negaranya. Utamanya terhadap mantan budak seks semasa penjajahan Negeri Matahari Terbit tersebut.
Berdasar sejarah, saat pendudukan Jepang, ada 200 ribu perempuan yang dipaksa melayani tentara Jepang semasa Perang Dunia II. Mayoritas adalah penduduk Korea, sisanya berasal dari Tiongkok, Indonesia, dan negara-negara lain.
"Saat ini (di Korsel) hanya ada 53 orang (perempuan penghibur semasa penjajahan Jepang, Red). Usianya rata-rata 90 tahun. Waktunya hampir habis untuk memulihkan kehormatan mereka," terang Park.
Dia menegaskan, hingga saat ini, para korban belum mendapat ganti rugi apa pun. Padahal, pemerintah Korsel sudah berupaya dengan berbagai cara. Pemerintah Jepang memang mengeluarkan permintaan maaf pada 1993 yang dikenal dengan Pernyataan Kono.
Namun, pemerintah Jepang masih mengklaim bahwa para perempuan penghibur tentara tersebut dikelola jaringan prostitusi profesional. Itulah yang membuat pemerintah Korsel berang.

Credit  manadopost

Israel Salah Sejarah, Iran Selamatkan Warga Yahudi Tiga Kali

Menlu Iran, Mohammad Javad Zarif, sebut Israel salah sejarah karena Iran pernah selamatkan warga Yahudi tiga kali. Foto: Reuters.

 

TEHERAN  (CB) - Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, mengatakan, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, harus merevisi pelajaran sejarah di negaranya. Sebab, sepanjang sejarah Iran justru pernah menyelamatkan warga Yahudi tiga kali.

Menurut Zarif, Netanyahu seharusnya melihat fakta sejarah sebelum menuduh Iran menjadi ancaman bagi Israel. Hal itu disampaikan Zarif dalaam wawancaranya dengan media Amerika Serikat, NBC.

Zarif mengecam Netanyahu setelah pemimpin Israel itu berniat menjelek-jelekan Iran dalam pidato di hadapan Kongres Amerika Serikat pada Senin pekan depan. Netanyahu selama ini menggebu-gebu ketika menghina Iran yang dia sebut berniat menghapus Israel dari peta dunia.

Zarif mendesak Netanyahu menyegarkan pengetahuannya tentang sejarah. Sebab, Netanyahu tidak hanya mendistorsi fakta pada hari ini, tapi juga mengingkari ayat-ayat kitab suci umat Yahudi.

”Dia bahkan mendistorsi kitab sucinya sendiri. Jika Anda membaca kitab Ester, Anda akan melihat fakta bahwa Raja Iran menyelamatkan orang-orang Yahudi ,” kata Zarif, yang dilansir media AS itu semalam (5/3/2015).

”Ini benar-benar, benar-benar disesalkan bahwa fanatisme sampai ke sebuah titik dengan membuat tuduhan terhadap seluruh bangsa (Iran) yang telah menyelamatkan orang-orang Yahudi tiga kali dalam sejarah,” ujar Zarif.

Sebagai bukti, bahwa Iran justru berbelas kasih kepada umat Yahudi, lanjut Zarif, setidaknya 20 ribu warga Yahudi diizinkan tinggal di Iran. Bahkan mereka memiliki perwakilan di parlemen Iran.

Credit SINDOnews

Terungkap! Kapal Induk AS "Ditenggelamkan" Kapal Prancis

Kapal induk AS 'ditenggelamkan' kapal selam nuklir Prancis dalam latihan perang di dekat Florida. Foto: The Aviationist.

 

 

PARIS (CB) - Jika banyak pihak menganggap kapal induk Amerika Serikat (AS) hebat dan tak terkalahkan, maka harus berpikir ulang. Sebab, sebuah data mengungkap kapal induk AS ditenggelamkan kapal selam nuklir Prancis selama latihan perang di Samudera Atlantik Utara, dekat Florida.

Data itu bersumber dari Departemen Pertahanan Prancis yang dirlis The Aviationist, Kamis (5/3/2015). Dalam latihan perang itu, tanpa disangka kapal selam tenaga nuklir (SNA) Prancis bisa mengalahkan kapal induk AS yang selama ini dianggap paling perkasa.

Namun, data yang pertama kali diungkap situs Pertahanan Prancis (France MOD), sudah tidak bisa diakses lagi. Hal itu diduga untuk menutupi kelemahan dari kapal induk AS. Data asli yang mengungkap kekalahan kapal induk AS itu berjudul “Le SNA Saphir en Entrainement avec l'US Navy au big de la Florida".

Dalam latihan perang itu, kapal induk AS Theodore Roosevelt memimpin sejumlah kapal perang AS yang disebar.”Artikel tentang kekuatan pertahanan Prancis, cepat-cepat ditarik dari situsnya, yang menceritakan bagaimana salah satu dari kapal selam mereka, ‘Saphir’ mengatasi kekuatan angkatan laut Amerika Serikat di lepas pantai Florida,” tulis The Aviationist.

Tidak ada keterangan resmi dari Prancis, mengapa hasil latihan perang itu dirahasiakan. Namun, banyak yang menduga pengungkapan kekalahan kapal induk AS akan berpotensi menjadi bahan politis yang memalukan bagi AS sebagai pihak yang kalah.

Selain itu, data itu bisa dimanfaatkan musuh di masa depan yang mengetahui kelemahan kekuatan Angkatan Laut AS.



Credit  SINDOnews

Jet Tempur Turki Jatuh, 2 Pilot Tewas

 

 

Ankara, (CB) - Sebuah jet tempur Turki jatuh saat melakukan latihan hari ini. Akibatnya, dua pilot jet tersebut tewas. Ini merupakan kecelakaan serupa kedua kalinya yang terjadi dalam waktu kurang dari dua pekan di negara anggota NATO tersebut.

Jet tempur F4 tersebut jatuh di kota Konya, Anatolia tengah. Demikian disampaikan Angkatan Bersenjata Turki dalam statemen yang diposting di situsnya seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (5/3/2015).

Militer Turki tidak memberikan informasi lebih detail mengenai penyebab kecelakaan tersebut. Kedua pilot yang berada di jet tempur tersebut tewas dalam peristiwa ini.

Menurut media Turki, terbang latih yang dilakukan jet tempur tersebut merupakan bagian dari latihan militer gabungan Turki-Azerbaijan yang dimulai pada Senin, 2 Maret lalu.

Sebelumnya pada 24 Februari lalu, dua pesawat pengintai Turki jatuh di wilayah Malatya, Turki tenggara. Empat pilot Turki tewas dalam kejadian itu.

Beberapa tahun terakhir, jet-jet tempur milik militer Turki memainkan peran aktif dalam patroli perbatasannya dengan Irak dan Suriah. Dalam hal jumlah jet tempur yang dimiliki, di antara negara-negara anggota aliansi NATO, Turki menempati urutan kedua terbanyak setelah Amerika Serikat.

Credit Detiknews

Prancis mulai kurangi pasukannya di Republik Afrika Tengah

Pemberontak Seleka menembakkan granat berpeluncur roket (RPG) ke arah tentara Perancis di Bambar, Republik Afrika Tengah, Sabtu (24/5/2014). (ANTARA FOTO/REUTERS/Goran Tomasevic/ox/14.)

 

 

Paris (CB) - Prancis, Kamis, mengumumkan mengurangi jumlah prajuritnya di Republik Afrika Tengah saat secara bertahap menyerahkan kendali pada pasukan penjaga perdamaian PBB yang berkekuatan 8.500 prajurit untuk mengatasi konflik sektarian mematikan di negara itu.

"Kami akan memulai fase pengurangan pertama pada beberapa hari mendatang, dari 2.000 prajurit menjadi 1.700 orang," kata juru bicara militer Gilles Jaron, seperti dilaporkan AFP.

Operasi Sangaris Prancis akan direorganisasi di sekitar dua zona --satu antara ibu kota Bangui dan kota bagian tengah Bambari dan lainnya di sekitar Kaga Bandoro dan Ndele di bagian utara-- sementara itu misi Perserikatan Bangsa Bangsa MINUSCA mengambil alih hampir semua tanggung jawab di bagian timur, kata Jaron.

Prancis akan terus memberikan dukungan kepada PBB saat misi tersebut mengatasi milisi mantan Seleka, katanya.

Seleka, aliansi pemberontak, merebut kekuasaan pada tahun 2013, setelah kudeta untuk menggulingkan Presiden Francois Bozize memicu gelombang kekerasan sektarian mematikan antara warga Kristen dan Muslim di negara itu.

Campur tangan militer Prancis di negara bekas jajahannya itu dimulai pada Desember 2013 setelah menerima lampu hijau dari PBB untuk mencoba menghentikan kekerasan spiral.

Sangaris bergabung dengan MINUSCA dan pasukan Uni Eropa yang terdiri dari 700 tentara.

Bersama-sama mereka memulihkan stabilitas di Bangui dan beberapa zona lainnya, tanpa membawa perdamaian ke seluruh negeri.

Jaron mengatakan situasi telah makin membaik di Republik Afrika Tengah.

Sejak bentrokan pada Februari antara pasukan PBB dan pemberontak mantan Seleka di kota pertambangan bagian timur, Bria, "kami telah melihat perpecahan dan unsur-unsur yang lebih radikal kehilangan kendali", tambahnya.

Credit ANTARA News

Memalukan, Kantor Intelijen Jerman Terkena 'Skandal Watergate'

Inilah sebagian gedung baru BDN di Berlin yang belum selesai pengerjaannya


BERLIN (CB) - 'Skandal Watergate' menguncang gedung baru Dinas Rahasia Jerman, Bundesnachrichendienst (BDN) di Berlin! Bukan Skandal Watergate sungguhan, melainkan sebuah insiden paling memalukan dalam sejarah intelijen Jerman. Beberapa lantai gedung baru BDN, Selasa (3/3), diketahui kebanjiran akibat seseorang masuk ke markas dan mencuri keran air di beberapa kamar mandi gedung.
Untuk memperbaiki kerusakan ini harus mendatangkan seorang ahli saluran pipa air yang diperkirakan akan memerlukan ongkos jutaan euro.

Polisi sedang menyelidiki bagaimana seseorang berhasil mendapatkan akses ke gedung, tanpa diketahui oleh siapapun. Apa ada kecerobohan besar di bidang sekuriti, sehingga kantor paling bergengsi dan sangat rahasia di Jerman ini begitu mudah dimasuki orang.

Beberapa analisis menyebutkan barangkali ini ulang kontra intelijen Jerman, tetapi rupanya hanya ulah seorang pencuri kecil yang ingin mencuri perkakas kamar mandi. Insiden ini ditemukan pada Selasa (3/3), setelah ditemukan air mengalir ke seluruh ruang gedung.

Diduga pencuri masuk melalui tingkat atas bangunan yang sebagian besar kosong, pelaku lalu mencuri keran kamar mandi dari beberapa lantai berbeda. "Karena pipa tekanan, air pun merembes melewati langit-langit, dan menghancurkan pintu, kabel listrik dan perangkat keamanan lainnya," kata seorang juru bicara polisi koran Bild.

Saat ini BND sedang membangun markas yang baru yang sianggap sudah usang. Bangunan baru yang luas sedang dibangun, sehingga dinas intelijen akhir pindah ke Berlin dari Pullach, pinggiran kota kecil Munich disitu intelijen Jerman Barat bermarkas selama Perang Dingin.

Tapi biaya pembangunan gedung baru naik tajam menjadi sekitar 900.000.000 euro dari perencanaan awal, ditambah ongkos relokasi yang diperhitungkan dalam tagihan akhir mencapai 1.300.000.000 (sekitar Rp 15,6 triliun)

Rancang bangun gedung rahasia itu diketahui tahun 2011, dikhawatirkan telah dicuri oleh dinas intelijen saingan atau oleh geng kriminal bisa memiliki akses ke informasi keamanan penting tentang bangunan.


Credit Tribunnews

Filipina memperkuat hubungan militer dengan AS dan Jepang

Pasukan kehormatan: Menteri Pertahanan Filipina Voltaire Gazmin memeriksa pasukan dalam upacara penyambutan di Tokyo pada 29 Januari. [AFP]

Anggota Angkatan Udara dan Angkatan Laut Filipina terbang bersama personil militer Amerika dalam pesawat patroli dan pengintaian Angkatan Laut Amerika Serikat yang terbaru, yaitu P-8A Poseidon.
Pada saat yang sama, Filipina dan Jepang menjadi tuan rumah satu sama lain dalam upaya untuk memperkuat kerjasama.
Wakil Kepala Angkatan Bersenjata Filipina [AFP] Letnan Jenderal Virgilio Domingo menyambut Laksamana Tomohisa Takei, Kepala Staf Pasukan Bela Diri Maritim Jepang pada 24 Februari. Selain itu, Menteri Pertahanan Filipina Voltaire Gazmin bertemu dengan Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani pada 29 Januari di Tokyo.
Angkatan Laut AS mengatakan Pelicans of Patrol Squadron [VP] 45 melakukan penerbangan pengenalan agar awak Filipina dapat meningkatkan pemahaman dan menampilkan kemampuan pesawat patroli maritim dan pengintaian terbaru Angkatan Laut selama suatu detasemen ke Pangkalan Udara Clark di Luzon Tengah pada 17 Februari.
"Penerbangan itu merupakan misi patroli bilateral di wilayah udara sekitar Pulau Luzon dan memungkinkan awak udara Angkatan Laut AS untuk menunjukkan kemampuan P-8A di lingkungan laut pesisir dan terbuka serta karakteristik penerbangan P-8A dalam misi pengintai ketinggian tinggi dan patroli berketinggian rendah," kata Angkatan Laut AS dalam pelepasan berita. "Awak udara juga menjelaskan pengoperasian sensor multi-misi pesawat."
"Ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk bekerja bersama para anggota Angkatan Bersenjata Filipina," kata Letnan Matthew Pool dari Angkatan Laut AS, komandan patroli pesawat Awak Tempur Udara 4. "Berbagi kemampuan pesawat ini dengan sekutu kami akan memperkuat ikatan kami."
VP-45 melaksanakan lebih dari 180 jam terbang selama tiga minggu detasemen dari 1 Februari - 21 Februari.
P-8A Poseidon menggantikan P-3 Orion yang sudah tua, yang telah dikerahkan secara rotasi sebagai bagian dari peningkatan kerjasama militer dan intelijen AS dan Filipina sejak tahun 2001.
Angkatan Laut AS telah menggambarkan P-8A sebagai pesawat jarak jauh anti-kapal selam dan pesawat perang anti-permukaan tercanggih di dunia.
"Sebagai pesawat multi-misi sejati, juga menyediakan intelijen maritim serta kemampuan pengawasan dan pengintaian [ISR] yang unggul," kata Angkatan Laut. "Dibangun dengan badan pesawat Boeing 737 yang sudah dibuktikan ketangguhannya, transisi ke P-8A menghantarkan keselamatan yang meningkat dan pemeliharaan yang berkurang."
Ia menambahkan bahwa P-8A secara signifikan lebih tenang daripada P-3, membutuhkan perawatan yang lebih sedikit, dan memberikan lebih banyak waktu di stasiun.
Pengerahan P-8A menandakan komitmen untuk keamanan regional
Zachary Abuza dari Southeast Asia Analytics mengatakan pengerahan P-8A terjadi pada saat Amerika Serikat dan Filipina menyatakan keprihatinan atas kecepatan dan ruang lingkup upaya reklamasi Tiongkok pada lima atau enam atol di wilayah di Laut Tiongkok Selatan yang diklaim oleh Filipina.
Pengerahan P-8A, pesawat pengintai angkatan laut tercanggih milik Amerika, adalah bukti dari kekhawatiran Washington, DC, atas langkah-langkah agresif Tiongkok dan menunjukkan komitmen terhadap keamanan Filipina, kata Abuza.
"AS sedang berusaha memberi sinyal bahwa mereka akan menanggapi dengan baik taktik salami Tiongkok; tindakan Beijing sudah diperhatikan. Ini juga terjadi pada saat Mahkamah Agung Filipina merundingkan perjanjian kerja sama pertahanan yang disempurnakan," tambahnya.
Abuza menegaskan bahwa reklamasi besar-besaran akan memberikan Tiongkok kemampuan tambahan untuk mengendalikan jalur komunikasi laut, mengganggu kebebasan navigasi, dan berpotensi untuk menegakkan Zona Identifikasi Pertahanan Udara [ADIZ] mencakup lebih dari 90 persen dari Laut Tiongkok Selatan yang diklaim negeri ini.
"Berbeda dengan ADIZ yang dinyatakan di Laut Tiongkok Timur, yang kemampuan untuk menegakkannya tidak dimiliki negara ini, Beijing bertekad untuk dapat menegakkan zona tersebut di Laut Tiongkok Selatan sebelum menyatakannya," kata Abuza.
"Tekad Tiongkok begitu dalamnya untuk memastikan kontrol atas Laut Tiongkok Selatan dan untuk menyesuaikan status quo sebelum negara-negara penuntut lain meningkatkan kemampuan mereka. Namun dalam melakukannya, mereka memastikan bahwa Amerika Serikat tetap aktif terlibat di Asia Tenggara dan keamanan, sementara pesaing lainnya seperti Jepang dan India meningkatkan keterlibatan dan kerja sama mereka," tambahnya.
"Bagi Tiongkok, ini adalah suatu keseimbangan: mengamankan sumber daya versus pengeluaran cepat militer, kemampuan dan kebijakan [Jepang] atas tetangganya dan memperdalam keterlibatan pesaing setara [Amerika Serikat dan India]," katanya.
Kepala Pasukan Bela Diri Maritim Jepang mengunjungi Manila
Selama kunjungan Takei dengan Domingo, dua perwira militer senior membahas kekhawatiran tentang kesadaran domain maritim dan tantangan di Laut Tiongkok Selatan. Mereka juga menyatakan kepentingan bersama dalam melakukan latihan angkatan laut bilateral dan operasi tanggap bencana di masa depan.
Selama pertemuan mereka di bulan Januari, Nakatani dan Gazmin secara luas dan terbuka bertukar gagasan mengenai keadaan keamanan di sekitar kedua negara, menurut sebuah pernyataan bersama. Mereka juga membahas kebijakan pertahanan mereka serta tantangan keamanan regional dan global, juga kerja sama dan pertukaran pertahanan bilateral.
Keduanya saling memberi pengarahan singkat dan mengakui situasi saat ini di Laut Tiongkok Selatan dan Laut Tiongkok Timur. Kedua pejabat berbagi pandangan bahwa setiap perselisihan harus diselesaikan secara damai tanpa penggunaan kekuatan atau paksaan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional.
Mereka juga menegaskan kembali pentingnya kebebasan navigasi dan penerbangan di laut lepas.
Pernyataan bersama mengatakan kedua pejabat berbagi pandangan untuk meningkatkan kerja sama dan pertukaran pertahanan bilateral ke tingkat baru yang didasarkan pada "Kemitraan Strategis" antara Jepang dan Filipina, memperkuat kerja sama dan pertukaran melalui bantuan peningkatan kapasitas dan pelatihan/latihan di bidang Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana [HA/DR] dan Keamanan Maritim, mengeksplorasi kemungkinan baru kerja sama di berbagai bidang seperti peralatan dan teknologi pertahanan.
Untuk meningkatkan kerja sama dalam keamanan maritim, Pasukan Bela Diri Maritim Jepang dan Angkatan Laut Filipina, yang keduanya merupakan anggota Western Pacific Naval Symposium [WPNS], akan bekerja sama untuk memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan yang kuat dan pengembangan lebih lanjut dari Pedoman Bentrokan Tak Terencana di Sea [CUES], menurut pernyataan itu.
Mereka akan melakukan pelatihan angkatan laut bilateral tahun ini menggunakan CUES.
Sementara itu, Angkatan Udara Filipina juga akan bekerja untuk berpartisipasi di "Cope North Guam," mendatang, yaitu Latihan Bersama Jepang-AS-Australia dan meningkatkan kerja sama dan pertukaran di bidang HA/DR.
Abuza menjelaskan bahwa Filipina tidak hanya mendorong latihan bersama dan patroli bersama lebih banyak dengan Jepang, tetapi juga mengharapkan lebih banyak transfer perangkat keras militer.
"Filipina secara aktif mengusahakan keterlibatan yang lebih besar oleh Jepang di Laut Tiongkok Selatan untuk melengkapi kemampuan maritimnya yang sangat lemah. Filipina tidak memiliki kemampuan militer untuk mencegah tindakan Tiongkok. Oleh karena itu, strategi negeri ini didasarkan pada kasus arbitrase terhadap Tiongkok dan sekutu yang terkait,” kata Abuza.



Credit  APDForum

Rosoboronexport: Pengiriman Su-35 ke Indonesia Masih Dinegosiasikan

Rosoboronexport dan Indonesia sedang bernegosiasi tentang pengiriman pesawat jet tempur Sukhoi Su-35, demikian disampaikan Wakil CEO Rosoboronexport Sergey Goreslavskiy dalam wawancara bersama RIA Novosti.
"Kami sedang bernegosiasi dengan para pakar Indonesia. Namun, masih terlalu dini untuk membicarakan berapa jumlah jet yang akan dikirimkan dan tanggal penandatanganan kesepakatan," kata Goreslavskiy.

Dalam wawancara tersebut, Goreslavskiy mengingatkan, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya TNI Agus Supriatna belum lama ini mengatakan, pesawat tempur Su-35 jet memenuhi spesifikasi untuk melengkapi kekuatan TNI AU. Selain itu, menurut Supriatna, pesawat Sukhoi Su-35 dipilih TNI AU karena perawatan pesawat tersebut lebih mudah dilakukan.

Kabar rencana pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-35 oleh Pemerintah Indonesia dari Rusia telah dibicarakan sejak Januari 2014 lalu. Pesawat tersebut rencananya akan digunakan untuk menggantikan F-5 Tiger II yang dinilai sudah ketinggalan zaman.

Saat ini Indonesia memiliki 16 pesawat tempur Su-27SK/SKM dan Su-30 MK/MK2. Hingga 2024, akan ada delapan skuadron yang berisi 16 unit pesawat tipe "Su" per skuadronnya. Kemungkinan skuadron tersebut akan diisi oleh pesawat unggulan saat ini, yakni Su-35.



Credit  RBTH Indonesia

Rusia Gelar Latihan Militer Besar-besaran

Sejumlah tentara Rusia turut ambil bagian dalam parade militer di Lapangan Merah, Moscow, Rusia, beberapa waktu lalu. (REUTERS/ Denis Sinyakov )

 

  CB - Kementerian Pertahanan Rusia, Kamis, 5 Maret 2015, mengumumkan bahwa latihan militer berskala besar telah dimulai di selatan Rusia, serta di wilayah-wilayah konflik pada perbatasan Rusia.

Dikutip dari Reuters, latihan itu melibatkan lebih dari 2.000 pasukan anti-pesawat dan 500 jenis persenjataan, dan akan digelar hingga 10 April 2015. Latihan dilakukan pada beberapa wilayah.

Diantaranya Distrik Federal Kaukasus Utara dan Selatan, Abkhazia, South Ossetia dan Crimea, yang baru bergabung dengan Rusia selah lepas dari Ukraina, pada akhir 2014 lalu.

Latihan militer itu akan dilihat oleh Barat sebagai unjuk kekuatan, seiring terjadinya kembali ketegangan antara Rusia dan Barat sejak berakhirnya Perang Dingin, yang dipicu oleh krisis Ukraina.

Ukraina dan Barat menuduh Rusia mengatur serangan sparatis di Ukraina timur, dengan melibatkan pasukan dan persenjataan Rusia. Moscow berulangkali membantah tuduhan itu.

Pada konferensi pers di Moscow, tidak terkait dengan latihan militer, Wakil Menteri Pertahanan Rusia Anatoly Antonov mengatakan negara-negara NATO menggunakan situasi di Ukraina, sebagai dalih untuk mendekat ke perbatasan Rusia.

Pada Rabu, 4 Maret 2015, kapal NATO tiba di Laut Hitam, untuk melakukan latihan dengan kapal-kapal dari Bulgaria, Rumania dan Turki.

Credit  VIVA.co.id

RI Berencana Beli Sukhoi Su-35, Rusia Siap Alih Teknologi

Pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia yang tengah pamer kemampuan di pameran dirgantara Paris Air Show. (REUTERS/Pascal Rossignol)

 

  CB - Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau), Agus Supriatna menyebut tengah mengincar beberapa alutsista baru untuk mengganti pesawat F-5 Tiger buatan Amerika Serikat yang kian uzur. Dari sekian banyak alutsista, salah satu yang memikat hatinya jet tempur asal Rusia, Sukhoi Su-35.

Terkait dengan rencana tersebut, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Y. Galuzin, membenarkan sudah dihubungi perwakilan Indonesia mengenai rencana peremejaan alat tempur TNI AU. Ditemui di kediamannya pada Kamis, 5 Maret 2015, Galuzin menyebut alutsista yang akan dibeli Indonesia yakni Sukhoi Su-35.

"Kami berharap kesepakatan pembelian Sukhoi Su-35 bisa terjadi," ungkap Galuzin.

Menurut diplomat yang pernah ditempatkan di Jepang itu, ia ingin segera bertemu dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, guna merealisasikan pembelian alutsista tersebut. Bahkan, dia mengaku akan sangat terbuka jika Indonesia ingin membahas isu-isu yang lebih teknis.

"Kami terbuka untuk berdiskusi bersama rekan kami dari Indonesia (mengenai rencana pembelian jet tempur ini). Kami siap untuk alih teknologi," ujar Galuzin. 

Ketika dikonfirmasi oleh VIVA.co.id ke Kementerian Pertahanan mengenai rencana pembelian jet tempur Su-35, juru bicara Brigadir Jenderal, Djundan Eko, tidak menampik kemungkinan itu.

Djundan menyebut jet tempur Su-35 memang masuk ke dalam daftar belanja untuk anggaran tahun 2015-2019. Kendati begitu, dia menjelaskan bahwa pembelian alutsista harus melalui kajian terlebih dahulu.

"Sebelum TNI AU memutuskan untuk membeli suatu alutsista, harus melalui kajian dulu. Baru setelah itu diajukan kepada kami," ujar Djundan.

Saat ini, dia menyebut belum menerima kajian atau pengajuan daftar alutsista.

"Mungkin masih dalam proses. Tetapi, kami belum membicarakan mengenai hal itu di Kemhan," imbuh dia.

TNI AU mengincar jet tempur Su-35 untuk dimasukkan ke dalam anggaran 2015. Jet tersebut masuk ke dalam daftar yang dia incar karena dapat memenuhi kebutuhan alutsita TNI AU dan lebih mudah dioperasikan.

Satu unit Su-35 diprediksi bernilai USD$65 juta atau setara Rp844 miliar. Nominal itu lebih murah dibandingkan jet tempur buatan Amerika Serikat, F-16 yang harga jualnya per unit mencapai USD$165 juta atau Rp2,1 triliun.

Su-35 merupakan model terbaru dari Su-27M Flanker, di mana terdapat peningkatan terhadap kemampuan superioritas tempur udara dan didesain agar bisa menembak berbagai target dengan menggunakan peluru kendali maupun non-kendali.

Menurut laman Russia Beyond The Headlines (RBTH), dalam 20 tahun terakhir, Indonesia telah membeli beberapa pesawat tempur multifungsi dari Rusia, yakni Su-27 dan Su-30, 10 helikopter Mi-35, 14 helikopter Mi-17, 48 kendaraan lapis baja BTR-80A dan 9.000 senapan Kalashnikov Ak-102.


 Credit  VIVA.co.id

Jokowi: Australia Sahabat Kita, Hukuman Mati Kedaulatan Kita

 

 

Jakarta (CB) - Presiden Jokowi menolak barter terpidana mati narkotika yang ditawarkan Australia. Meski begitu, Jokowi masih menganggap Australia sahabat Indonesia.

"Kita sahabat baik kok. Ini wilayah lain, masalah hubungan baik, sahabat baik, tetangga baik tetap sama," ujar Jokowi sebelum bertolak ke Ponorogo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jaktim, Jumat (6/3/2015).

Jokowi tidak mempermasalahkan reaksi keras yang dilontarkan Australia terkait rencana eksekusi hukuman mati kepada duo Bali Nine warga negara Australia. Jokowi kembali menegaskan, hukuman mati adalah hukum kedaulatan Indonesia.

"Tetapi hukuman mati adalah kedaulatan hukum kita," imbuhnya.

‎Sebelumnya pada acara perayaan Cap Go Meh di Kota Bogor, Jokowi memastikan langsung menolak permintaan Australia yang menawarkan barter bagi warganya yang menjadi terpidana mati dalam kasus narkotika.

"Tidak ada (barter)," kata Jokowi, Kamis




Credit  Detiknews

Empat Petinggi TNI AU Terima Penghargaan Jupiter Number

 

Dankodikau menyebatkan Brifet jupiter number. (Foto : Saifullah Nur Ichwan)

 

0
inShare

SLEMAN (CB) - Sebanyak empat pejabat tinggi TNI AU mendapatkan penghargaan jupiter number, yakni Wagub AAU Marsma Wahyu A Djaya dengan number 816, Dirdik Kodiklat TNI Marsma TNI Gutomo (817), Waaspers TNI AU Marsma Dedi Nita Komara (818) dan Dirpers Kodikau, Kolonel Pnb Hari Budianto (819).
Sebelum disematkan penghargaan jupiter number, Dankodikau Marsda TNI Rasrendo Bowo bersama Danlanud Adisutjipto Marsma TNI Yadi I Sutanandika MSS dan 4 petinnggi TNI terbang menggunakan pesawat KT-01. Setelah terbang, Dankodikau dan Danlanud langsung menyematkan brivet dan jupiter number kepada 4 petinggi TNI.
Danlanud Adisutjipto Marsma TNI Yadi I Sutanandika MSS menjelaskan, penghargaan jupiter number ini kepada petinggi TNI AU yang lulus Sekolah Instruktur Penerbang (SIP), namun belum sempat mengajar di Lanud Adisutjipto. Hal itu dikarenakan setelah lulus SIP, para petinggi ini langsung mengajar di kesatuannya.
"Jadi penghargaan jupiter number ini sebagai bentuk silaturahmi dan apresiasi meskipun belum pernah mengajar di Lanud Adisutjipto. Memang dulunya sempat ada yang tidak mengajar dengan alasan kepentingan kesatuan sehingga yang bersangkutan tidak mendapat jupiter number," kata Danlanud disela-sela acara, Kamis (05/03/2015).
Sedangkan, Marsma TNI Gutomo mengaku bangga mendapat penghargaan jupiter number karena setelah lulus langsung tugas di Skadron 32 Malang. Setelah mendapat jupiter number, ia merasa diakui sebagai penerbang.
"Brifet yang saya gunakan selama ini baru afdol sekarang, setelah disematkan wing kecil. Penghargaan ini untuk menambah semangat kami dalam mengabdi dalam TNI AU," ujarnya.

Credit  KRjogja.com

TNI Akan Bangun Dua Kodim Baru di Bangka

 

SERAMBI / M ANSHAR Ilustrasi: Anggota TNI senam bersama Anggota Brimob Polri

KOBA, CB- Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan membangun dua Komando Distrik Militer (Kodim) di Pulau Bangka untuk memperkuat pertahanan dan keamanan di daerah itu. "Rencana ke depan kami akan bangun dua Kodim di Pulau Bangka ini, yaitu di Kabupaten Bangka Barat dan Bangka Selatan," kata Danrem 045/Garuda Jaya Kolonel (Inf) Murlim Mariadi di Koba, Kamis (5/3/2015).
Ia menjelaskan, pembangunan Kodim di Kabupaten Bangka Selatan akan direalisasikan pada 2016. Sedangkan Kodim di Bangka Barat akan dibangun pada 2018.
"Seluruh kabupaten di Bangka Belitung harus ada Kodim. Kalau di Bangka Tengah tidak perlu lagi dibangun Kodim karena sudah ada Korem," ujarnya.
Ia menyatakan, situasi keamanan di Bangka Belitung cukup kondusif dan sejauh ini tidak ada konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.
"Kalau ada gesekan-gesekan sedikit itu biasa. Seperti sendok dan garpu kadang-kadang berbunyi, tetapi Alhamdulillah selama saya bertugas di sini tidak ada masalah," ujarnya.
Namun demikian, pihaknya mengimbau berbagai pihak untuk sama-sama menjaga stabilitas keamanan di daerah masing-masing agar bisa hidup dengan damai dan tenang.
"Tentu saja kami selalu menjalin komunikasi, sinergitas dengan pemerintah daerah, institusi lainnya dan masyarakat dalam rangka menciptakan pertahanan dan keamanan daerah," ujarnya.
Ia mengatakan, tugas pertama yang dilakukan sejak ditunjuk sebagai Danrem 045/Garuda Jaya maka tugas pertama dilakukan adalah meninjau kondisi seluruh Kodim dan Koramil di Bangka Belitung.
"Sekaligus bersilaturahmi dengan pemimpin daerah, karena yang namanya kami ini orang baru tentu pertama yang dilakukan memperkenalkan diri dan bersilaturahmi," katanya.

Credit  KOMPAS.com