CUPUMA

Kamis, 10 Januari 2019

Israel Hukum Mantan Menteri karena Jadi Mata-mata Iran

Menurut Dinas Intelijen Israel, Shin Bet, Segev direkrut menjadi agen mata-mata Iran saat dia bertugas di Nigeria di pada tahun 2012 lalu. Foto/Istimewa

TEL AVIV - Gonen Segev, mantan Menteri Energi Israel dilaporkan dijatuhi hukuman penjara selama 11 bulan karena menjadi mata-mata Iran. Hukuman terhadap pria yang menjabat pada tahun 1995-1996 itu diringankan setelah dia mengakui perbuatanya.

Menurut Dinas Intelijen Israel, Shin Bet, seperti dilansir Reuters pada Rabu (9/1), Segev direkrut menjadi agen mata-mata Iran saat dia bertugas di Nigeria di pada tahun 2012 lalu.

"Penyelidik menemukan bahwa Segev melakukan kontak dengan para pejabat di kedutaan Iran di Nigeria pada 2012 dan bahwa ia mengunjungi Iran dua kali untuk pertemuan dengan para perantanya," kata Shin Bet.

"Segev, menerima sistem komunikasi terenkripsi dari agen-agen Iran dan memasok Iran dengan informasi yang berkaitan dengan sektor energi, situs keamanan di Israel dan pejabat di lembaga-lembaga politik dan keamanan," sambungnya.

Pengadilan Israel sendiri sejatinya belum secara resmi menyetujui hukuman penjara yang disepakati dengan Segev, yang pernah dipenjara pada 2004 karena mencoba menyelundupkan ekstasi ke Israel dan meninggalkan negara itu pada 2007 tidak lama setelah dibebaskan.

Segev kembali ditangkap tahun lalu, setelah isu dia bekerja sebagai agen Iran mencuat. "Dia ditangkap pada Mei lalu saat berkunjung ke Guinea Ekuatorial dan diekstradisi ke Israel," tukas Shin Bet.

Credit Sindonews.com

https://international.sindonews.com/read/1369112/43/israel-hukum-mantan-menteri-karena-jadi-mata-mata-iran-1547030292

Hamas Tangkap 45 Agen Intelijen Israel di Gaza

GAZA - Kelompok Hamas menangkap puluhan warga Palestina yang diduga telah direkrut oleh Israel sebagai agen intelijen atau mata-mata. Penangkapan itu dilakukan menyusul misi rahasia pasukan keamanan Israel (IDF) yang gagal di teritori Hamas pada November lalu, yang menyebabkan terjadinya pertempuran sengit dan tegang.

"Dinas keamanan telah menangkap 45 agen setelah insiden keamanan di timur Khan Yunis November lalu dan mereka sedang diselidiki," kata Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Hamas, Iyad al-Bozum, sebagaimana dilansir dari RT, Rabu (9/1/19).

Dia tidak menyebutkan apakah mereka yang ditahan memiliki peran langsung dalam serangan Israel ke Jalur Gaza Selatan pada 11 November.

Orang-orang yang ditangkap diduga merupakan agen-agen Israel yang dilaporkan telah direkrut Israel melalui telepon dan media sosial, seringkali dengan menggunakan pemerasan.

Di saat Hamas berhasil menangkap mata-mata tersebut, selama bertahun-tahun, Israel terus merekrut agen-agen Palestina untuk membantu “mereka melakukan kejahatan terhadap rakyat kami,” ujar juru bicara Hamas, menarik mereka yang dipaksa oleh IDF untuk menyerahkan diri.

Seorang komandan Hamas dan seorang tentara Israel tewas dalam misi IDF di Khan Yunis pada November. Misi itu memicu baku tembak antara tentara Israel dan Hamas yang kemudian meluas menjadi pertempuran lintas perbatasan paling sengit sejak serangan Israel ke Gaza pada 2014.

Dalam apa yang mereka sebut sebagai ‘pembalasan’, Hamas dan Gerakan Jihad Islam di Palestina meluncurkan lebih dari 400 roket dan proyektil ke Israel selatan, mendorong IDF untuk merespons dengan menyerang lebih dari 150 target di daerah kantong Palestina.

Ketegangan yang berlangsung selama dua hari menyebabkan pengunduran diri Menteri Pertahanan, Avigdor Lieberman, yang menolak untuk menerima perjanjian gencatan senjata yang ditengahi oleh Mesir.

Credit okezone.com

https://news.okezone.com/amp/2019/01/09/18/2001923/hamas-tangkap-45-agen-intelijen-israel-di-gaza

Rabu, 09 Januari 2019

S-400 Rusia Bahayakan Jet Siluman F-35, Tim AS akan Kunjungi Turki

ANKARA - Amerika Serikat akan mengirim tim ke Turki dalam beberapa minggu mendatang untuk mengklarifikasi kekhawatiran mereka tentang pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Rusia oleh Ankara. Washington sangat khawatir senjata pertahanan Moskow itu membahayakan jet tempur siluman F-35.

Jadwal kunjungan tim Amerika itu telah dikonfirmasi Presiden Industri Pertahanan Turki Ismail Demir.

"Kami terus-menerus mendengar tentang potensi bahaya dan masalah atas kualifikasi pesawat tempur siluman F-35 dalam hal penempatannya ke tempat yang dekat dengan S-400," kata Demir yang dikutip dari Hurriyet, Rabu (9/1/2019).

"Kami tidak pernah memiliki tim yang mengunjungi kami untuk mengklarifikasi apa yang menjadi risiko teknis. Kami telah mengatakan kepada mereka beberapa kali untuk datang dan menjelaskan semua kekhawatiran mereka jika mereka pikir ini adalah masalah serius," ujarnya.

"Sekarang, setelah semua ini, mereka mengatakan kepada kami bahwa mereka akan mengirim tim dalam beberapa minggu mendatang," lanjut Demir.

Sekadar diketahui, Turki telah membuat kesepakatan dengan Rusia terkait pembelian sistem rudal S-400 dan pengiriman perdana senjata pertahanan itu akan dilakukan Oktober nanti. Ankara juga membeli jet tempur siluman F-35 buatan Lockheed Martin AS.

Ankara ingin mengoperasikan sistem rudal S-400 dan jet tempur F-35 secara bersama-sama. Hal itu membuat sekutu-sekutunya di NATO, terutama AS, takut karena rahasia kelemahan jet tempur termahal itu bisa bocor ke tangan Moskow.

Pernyataan Demir itu muncul setelah laporan surat kabar Anadolu pekan lalu menyatakan bahwa Ankara telah menolak proposal Washington yang berisi tekanan untuk untuk membatalkan akuisisi sistem pertahanan udara S-400 Rusia dengan imbalan boleh membeli sistem rudal Patriot Amerika.

Alasan penolakan itu karena Washington menolak transfer teknologi sistem rudal Patriot kepada Ankara. Selain itu, Washington juga tidak memberikan diskon senjata pertahanan itu yang memang jauh lebih mahal dari S-400 Moskow.

Pada Desember 2018, Departemen Luar Negeri AS telah menyetujui penjualan sistem Patriot senilai USD3,5 miliar ke Turki. Juru bicara kepresidenan Turki, Ibrahim Kalin, mengatakan pada waktu itu bahwa kemungkinan pembelian Patriot tidak akan memengaruhi perjanjian Ankara-Moskow tentang pembelian sistem rudal S-400.

Credit sindonews.com

Rusia Bikin Rudal Jelajah Baru, Jangkauan 3 Kalinya Tomahawk AS

MOSKOW - Angkatan Laut Rusia mengembangkan rudal jelajah jarak jauh baru yang bisa dilengkapi hulu ledak nuklir. Jangkauan senjata baru pengembangan dari rudal Kalibr-M ini dilaporkan mencapai 2.800 mil (4.500 km) atau tiga kali dari jangkauan rudal jelajah Tomahawk Block III TLAM-C Amerika Serikat (AS).

Laporan pengembangan senjata baru itu dirilis kantor berita TASS, Rabu (9/1/2019), yang mengutip sumber di kompleks industri militer Rusia.

Peluru kendali (rudal) Kalibr-M yang baru nantinya akan diangkut oleh kapal-kapal permukaan besar dan kapal selam nuklir setelah dikirim ke armada. Proses itu diperkirakan akan terjadi sebelum berakhirnya program persenjataan negara setempat pada tahun 2027.

Kalibr-M, dengan hulu ledak seberat satu metrik ton, dilaporkan lebih besar dari rudal Kalibr yang saat ini beroperasi.

Meskipun media pemerintah Moskow itu tidak menyebut nama pejabat yang dikutip, namun Kementerian Pertahanan setempat memang membiayai pengembangan senjata baru. Pemerintah maupun militer Moskow belum secara resmi mengonfirmasi bahwa Angkatan Laut-nya membuat rudal jelajah Kalibr-M yang baru.

Pejabat senior pertahanan AS atau Pentagon sebelumnya telah menyatakan keprihatinannya atas rudal Kalibr yang ada. Pejabat itu waswas dengan jangkauan misil tersebut.

"Anda tahu, (misil) Rusia tidak setinggi 10 kaki, tetapi mereka memiliki kemampuan yang membuat saya tetap waspada, prihatin," kata Laksamana James Foggo III, komandan Angkatan Laut AS untuk Eropa, kepada wartawan di Pentagon Oktober lalu.

"Mereka menembakkan rudal Kalibr, rudal yang sangat cakap," ujarnya.

“Ia memiliki jangkauan yang, jika diluncurkan dari salah satu lautan di sekitar Eropa, dapat menjangkau salah satu ibu kota Eropa. Itu merupakan kekhawatiran bagi saya, dan itu merupakan kekhawatiran bagi mitra dan teman-teman NATO saya," paparnya.

Rudal Kalibr, dibuat pertama kali sekitar tahun 1990-an. Misil itu melakukan debut tempurnya dalam serangan ke Suriah pada 2015.

Rusia, menurut laporan baru-baru ini dari Washington Free Beacon, berencana untuk mengerahkan rudal jelajah presisi jarak jauh pada kapal perang dan kapal selam untuk patroli Samudra Atlantik.

Credit sindonews.com

Prancis Bikin Aturan Baru Untuk Jinakkan Massa Rompi Kuning

Unjuk rasa massa rompi kuning di Ibu Kota Paris, Prancis. (REUTERS/Jean-Paul Pelissier)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Prancis, Edouard Philippe, menyatakan akan memperketat aturan terkait aksi demonstrasi, Senin (7/1). Langkah itu diambil karena rentetan unjuk rasa massa rompi kuning di Ibu Kota Paris yang sudah lebih dari satu bulan, dan kerap berujung ricuh.

Philippe mengatakan pemerintah akan mendukung undang-undang baru yang menghukum aksi unjuk rasa yang tidak sesuai persyaratan.

"Undang-undang baru akan menghukum mereka yang tidak menghormati persyaratan untuk melakukan aksi protes, mereka yang ikut serta dalam demonstrasi tanpa izin, dan mereka yang mengikuti demonstrasi dengan mengenakan masker," kata Phillipe, seperti dikutip dari Straits Times, Selasa (8/1).

Philippe menyatakan pemerintah juga berencana melarang demonstran yang telah dikenali aparat keamanan sebagai provokator untuk ikut serta dalam aksi protes. Langkah ini sebelumnya diterapkan bagi penonton pertandingan sepak bola yang dikenal sering membuat kericuhan dilarang memasuki stadion.

"Langkah tersebut berhasil," kata Philippe.

Provokator dalam aksi unjuk rasa, tambah Phillipe, juga akan dituntut bertanggung jawab dan membayar ganti rugi atas usaha dan properti yang dirusak selama demonstrasi.

Pada Sabtu (5/1) pekan lalu, aksi unjuk rasa rompi kuning kembali berujung ricuh. Demonstran bahkan membawa kendaran proyek dan dipakai untuk merusak pagar bangunan pemerintah. Seorang mantan petinju profesional juga tertangkap kamera sedang memukuli petugas keamanan selama aksi protes.

Sejak akhir 2018 lalu, gerakan rompi kuning menguasai jalanan di kota-kota Prancis, khususnya Paris, setiap akhir pekan sebagai wujud protes terhadap pemerintahan Presiden Prancis, Emmanuel Macron.

Aksi ini awalnya adalah bentuk protes terhadap kenaikan pajak bahan bakar dan biaya hidup. Namun, belakangan aspirasi yang mereka usung meluas dan mendesak Macron turun. Malah unjuk rasa itu selalu berakhir dengan bentrokan antara demonstran dengan aparat.

Sekelompok demonstran perempuan rompi kuning juga menggelar aksi terpisah, mengkritik tujuan unjuk rasa itu yang dianggap sudah melenceng. Mereka juga memprotes karena mulanya demonstrasi itu adalah aksi damai yang dilakukan rakyat jelata.

Credit cnnindonesia.com

Mesir Dilaporkan Tutup Perbatasan dengan Gaza

KAIRO - Mesir dilaporkan telah menutup perbatasan Rafah dan membatasi warga Palestina untuk memasuki negara itu dari Gaza. Hal ini dilakukan Kairo setelah personil Otoritas Palestina (PA) menarik diri dari perbatasan Rafah dan para perwira Hamas mengambil tempat mereka.

Pertikaian mengenai perbatasan itu berakar dari keretakan antara PA yang didukung Barat dan Hamas yang mengambil alih Gaza lebih dari satu dekade lalu dalam perang saudara singkat. Kelompok-kelompok HAM mengatakan Rafah telah menjadi satu-satunya titik keluar dari Gaza bagi warga Gaza.

Petugas PA dikerahkan ke pos perbatasan antara Gaza dengan Israel dan Mesir pada tahun 2017, sebuah langkah yang sebagian besar membuka Rafah untuk lalu lintas dua arah, tidak lama setelah Mesir sukses menengahi pembicaraan antara Hamas dan Fatah.

Pada hari Minggu, PA mengumumkan pengunduran dirinya dari Rafah, menuduh Hamas merusak operasi mereka disana dan menahan beberapa pekerjanya.

Salah seorang warga Gaza, Hani Abu Sharekh, yang istrinya saat ini dirawat di Kairo, mengatakan bahwa dia berharap Mesir akan segera membuka kembali perbatasan itu dan membolehkan warga Palestina di Gaza untuk menyebrang denga bebas.

"Tidak ada alternatif untuk menyeberang Rafah, itu adalah satu-satunya jendela bagi sebagian besar orang kami untuk melakukan perjalanan dan mencari perawatan dan pendidikan," Abu Sharekh, seperti dilansir Reuters pada Selasa (8/1).

Sementara itu, Hamas mengatakan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, yang mengepalai PA dan telah memberlakukan serangkaian sanksi ekonomi terhadap Gaza untuk menekan kelompok itu, sedang menghancurkan prospek persatuan di tubuh Palestina dengan sejumlah kebijakakan yang dia ambil.

Credit sindonews.com

India Pasang Pagar Laser di Perbatasan Pakistan

Kavach terdiri dari tiang-tiang yang dilengkapi dengan laser dan sensor berbasis inframerah untuk mendeteksi adanya gangguan. Tiang ditempatkan dengan rentang 200 meter.[Cron Systems/India Defence News]

CB, Jakarta - India memasang sistem pagar laser di perbatasan India-Pakistan yang rentan oleh serangan teroris.
Menurut laporan Eurasian Times, yang dilansir dari Sputniknews, 8 Januari 2019, sekitar 40 unit pagar laser dikembangkan oleh Laser Science and Technology Center (LASTEC) yang bermarkas di New Delhi, untuk meningkatkan keamanan di daerah perbatasan yang rentan.

Pagar laser dipasang di tiang setinggi tiga meter yang membentuk penghalang tak terlihat dan bertujuan sebagai perangkat sinyal."Kami memiliki pagar listrik di sepanjang perbatasan, tapi musuh terlalu pintar," kata pejabat keamanan. "Mereka mengembangkan alat kimiar yang disemprotkan untuk memotong tembok agar bisa masuk ke India."
Saat ini penjaga perbatasan India mengandalkan kamera pengawas dan sistem pengawasan real-time.

Pemandangan perbatasan Indo-Pakistan di Punjab. [India Express]
Menurut laporan Hindustan Times, pagar laser dipasang di sepanjang 198 kilometer pebatasan internasional India-Pakistan.
Dinding laser dipresentasikan dalam pameran lima hari yang diselenggarakan oleh Kongres Sains India di Lovely Professional University. LASTEC mengatakan unit tambahan pagar laser sedang dikembangkan sehingga mampu merekam video siang dan malam di perbatasan India.

Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengkritik India karena tidak siap untuk dialog dengan Islamabad.Berbicara selama kunjungan dua hari ke Turki, Imran Khan menyebut situasi itu "aneh".

"Kami sedang berusaha melakukan dialog. Berusaha melangkah ke arah hubungan persahabatan dengan India. Kami berselisih dengan India dan India menolak untuk berbicara dengan Pakistan dengan dalih bahwa sampai Pakistan menghentikan terorisme, India tidak akan berbicara dengan kami," Kata Imran, yang menambahkan bahwa itu sangat aneh karena tidak mungkin melangkah maju jika tidak ada dialog.
Dalam wawancara pertamanya pada 2019, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan bahwa pemerintah India tidak pernah menentang dialog tetapi di tengah-tengah suara bom dan senjata, dialog tidak dapat didengar.

Dialog antara kedua negara sebagian besar berhenti setelah serangan teror 2016 di Pangkalan Angkatan Udara India di Pathankot India. Pada 2 Januari 2016, serangan enam teroris membunuh sepuluh personil militer India dan melukai 22 orang. Pemerintah India bertanggung jawab atas serangan terhadap kelompok teroris Jaish-e-Mohammed, yang beroperasi di wilayah pegunungan Kashmir yang diperebutkan oleh India dan Pakistan.

Credit tempo.co

Kanopi Pesawat F-15 Israel Lepas Saat Mengudara di 9.000 Meter

CB, Jakarta - Pilot pesawat tempur F-15 milik Israel dilanda suhu -45 derajat celcius dan angin kencang setelah pintu kanopi kokpit terlepas saat mengudara.
Pilot terpaksa mendaratkan pesawat setelah kanopi kokpitnya terbang pada ketinggian 9.144 meter, menurut laporan Daily Mail, yang dikutip pada 8 Januari 2019.

Rekaman kokpit merekam percakapan dramatis dua pilot F-15 yang berteriak satu sama lain karena suara deru angin dan mesin pesawat.
"Apakah Anda baik-baik saja," kata navigator dengan inisial "letnan R" bertanya kepada pilot, yang diidentifikasi dengan "kapten Y".
"Ya, Saya baik-baik saja," jawabnya.
"Kami tidak memiliki kanopi, dan akan melakukan pendaratan di pangkalan terdekat," kata pilot melalui radionya namun tetap tenang.

Pesawat tempur F-15 Israel.[Ofer Zidon/Times of Israel]
Setelah itu pilot memberitahu pusat komando bahwa dia menuju pangkalan udara Nevatim di Israel selatan.
Pendaratan lancar dan tanpa insiden buruk, menurut pernyataan dari militer Israel, Israel Defense Force (IDF).

Menurut juru bicara IDF yang dikutip dari Haaretz, pilot terpapar suhu 45 derajat selsius ketika mengudara di ketinggan 9.144 meter, dengan kecepatan angin yang kuat, menyebabkan kru dalam situasi mematikan. KSAU Israel, Amikam Norkin, menghentikan seluruh latihan terbang dan memerintahkan penyelidikan.Surat kabar Haaretz mengatakan angkatan udara telah memiliki armada F-15 buatan AS sejak 1970-an dan telah dianggap sebagai pesawat perang utama Israel sampai pengiriman pesawat tempur siluman F-35 AS, yang diterima Israel pada Desember 2016.

Credit tempo.co

Netanyahu Tantang Dikonfrontir Dengan Saksi Soal Korupsi

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. (REUTERS/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menantang supaya dikonfrontir oleh aparat penegak hukum dengan para saksi, dalam dugaan sejumlah skandal korupsi. Dia terus menyangkal terlibat rasuah, meski aparat mengklaim mempunyai bukti-bukti.

"Saya menuntut untuk bertemu dengan saksi-saksi yang diajukan negara sekarang. Apa yang mereka takutkan? Apa yang harus mereka sembunyikan?" ucap Netanyahu dalam sebuah wawancaranya di televisi Israel pada Senin (7/1).

"Saya tidak takut dan tidak ada yang saya sembunyikan. Sejauh yang saya ketahui bahwa ini adalah siaran langsung, jadi publik bisa melihat dan mendengarnya sendiri," lanjutnya menambahkan, seperti dilansir AFP, Selasa (8/1).

Dalam kesempatan itu, Netanyahu kembali menegaskan dia tidak bersalah dalam sejumlah kasus dugaan korupsi yang menjeratnya.

Netanyahu menganggap dia adalah korban pembunuhan karakter. Dia mengklaim permintaannya telah ditolak untuk bertemu dengan para saksi atau pelapor.

Netanyahu yang telah menjabat selama empat periode ini mengklaim tim penyidik telah dua kali menolak permintaannya untuk bertemu para saksi secara langsung.

Sejauh ini, media Israel melaporkan setidaknya ada tiga orang kepercayaan Netanyahu yang bersedia memberikan kesaksian dan bukti terkait keterlibatannya dalam skandal korupsi.

Netanyahu diduga terlibat dalam tiga kasus korupsi berbeda. Dalam salah satu kasus, Netanyahu diduga memberikan sejumlah kelonggaran regulasi bagi perusahaan telekomunikasi Israel, Bazeq Telecom, dengan imbalan pemberitaan positif dari perusahaan portal berita Walla.

Selain kasus dengan Bazeq, Netanyahu juga dituduh melobi pemilik surat kabar ternama Israel, Yedioth Ahronoth, terkait permintaan pemberitaan positif.

Kepolisian menuduh Netanyahu menyuap dan menyalahgunakan wewenang terhadap pemilik surat kabar itu, Arnon Mozes.

Kepolisian menyatakan keduanya juga bersekongkol untuk menekan pertumbuhan pesaing Yediot, surat kabar Hayom, melalui regulasi pemerintah dan cara lainnya.

Dikutip Reuters, sejak pemeriksaan dugaan korupsi dibuka pada 2017 lalu, Netanyahu telah diperiksa polisi sebanyak sembilan kali.

Kepolisian juga telah tiga kali merekomendasikan Jaksa Agung untuk menuntut Netanyahu dengan mengklaim telah memiliki bukti kuat kalau orang paling berkuasa di Israel itu terlibat suap, korupsi, dan pelanggaran lainnya.

Meski begitu, hingga kini Netanyahu tak kunjung ditetapkan sebagai tersangka. Jaksa Agung dikabarkan tengah mempertimbangkan apakah akan melanjutkan kasus ini atau tidak.

Keputusan Jaksa Agung itu dikabarkan akan keluar dalam beberapa bulan ke depan.

Menanggapi tantangan Netanyahu, Kementerian Kehakiman Israel mengatakan penyelidikan kasus Netanyahu tengah dijalankan secara mendalam dan profesional.

Credit cnnindonesia.com

Belasan Pejabat Irak Melawat ke Israel Jadi Kontroversi

Ilustrasi Kota Yerusalem yang dicaplok Israel. (REUTERS/Ronen Zvulun)

Jakarta, CB -- Belasan pejabat pemerintah Irak dikabarkan mengunjungi Israel pada 2018 lalu. Lawatan itu memicu perdebatan di dalam negeri hingga parlemen Irak mendesak untuk mengusut identitas para pejabat yang dianggap bersikap kelewat batas itu.

Wakil Ketua Pertama Parlemen Irak, Hassan Karim al-Kaabi, meminta digelar penyelidikan untuk mengidentifikasi para pejabat yang pergi Israel. Sebab bagi mereka Negeri Zionis digolongkan sebagai penjajah lantaran menduduki wilayah Palestina.

"Pergi ke wilayah penjajahan adalah sebuah tindakan kelewat batas dan itu merupakan isu yang sangat sangat sensitif untuk semua kaum Muslim," kata Kaabi melalui pernyataan pada Senin (7/1).

Kabar itu muncul setelah Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan tiga rombongan pemerintah Irak telah mengunjungi Israel pada 2018 lalu. Detail kunjungan mereka juga tak lama beredar di media lokal Israel.

Meski tak menyebut nama-nama para pejabat Irak, melalui Twitter, Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan 15 pejabat itu merupakan tokoh-tokoh Sunni dan Syiah yang berpengaruh di Irak.

Kemlu Israel juga menyebut para perwakilan Irak itu juga menemui pejabat dan mengunjungi sejumlah universitas Israel, termasuk monumen peringatan Holocaust di Yerusalem.

Seorang juru bicara monumen Holocaust menuturkan rombongan warga Irak itu berkunjung ke situs itu sekitar akhir Desember 2018.

Dia menuturkan tak bisa memberikan rincian tentang identitas dan jabatan tokoh-tokoh Irak tersebut. Stasiun telebisi swasta Israel, Hadashot, menggambarkan para pejabat Irak itu sebagai pemimpin lokal.

Meski mengklaim tak melakukan kunjungan resmi ke Israel, para pejabat Irak itu disebut ingin tetap merahasiakan lawatan mereka ke negara Zionis tersebut.

Irak tak mengakui Israel sebuah negara sebagai bentuk solidaritas negara Muslim terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Mereka bahkan secara teknis masih berada dalam kondisi berperang dengan Israel.

Komunitas warga Yahudi dari Irak yang tinggal di Israel telah lama meminta normalisasi hubungan antara kedua negara. Namun, hal itu tetap menjadi isu sensitif setelah Israel mendukung referendum kemerdekaan Kurdistan pada akhir 2017 lalu yang memicu amarah pemerintah Irak.

Sementara itu, Kaabi merupakan politikus yang dikenal dekat dengan pemimpin Muslim Syiah Moqtada al-Sadr, di mana partainya mendominasi kursi parlemen pada pemilihan legislatif tahun lalu.

Credit cnnindonesia.com

India akan Berikan Kewarganegaraan Imigran Kecuali Muslim

NEW DELHI - Majelis rendah parlemen India menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang terkesan diskriminatif. RUU itu berisi pemberian memberikan hak tinggal dan kewarganegaraan bagi semua imigran kecuali imigran Muslim.

Untuk menjadi undang-undang, RUU itu masih membutuhkan persetujuan majelis tinggi. Kelompok imigran yang bisa mendapatkan kewarganegaraan di India antara lain berasal dari komunitas Hindu, Jain, Parsis, dan beberapa kelompok agama non-Muslim lainnya yang bermigrasi secara ilegal dari Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan.

"Mereka tidak punya tempat untuk pergi kecuali India," kata Menteri Dalam Negeri Rajnath Singh mengatakan kepada parlemen pada hari Selasa. "Penerima manfaat dari undang-undang tersebut dapat tinggal di negara bagian mana pun," katanya lagi, yang dilansir Al Jazeera, Rabu (9/1/2019).

Para kritikus menyebut RUU itu terang-terangan anti-Muslim dan upaya dari kubu nasionalis Hindu; Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi untuk meningkatkan basis pemilih Hindu menjelang pemilu yang akan diadakan pada bulan Mei.

RUU itu telah memicu protes di negara bagian timur laut Assam, di mana hampir 4 juta orang, yang dituduh sebagai orang asing, secara efektif dicabut kewarganegaraannya pada tahun lalu.

Para pemrotes di sana marah bukan karena RUU itu mengecualikan Muslim, tetapi karena RUU itu akan memberikan kewarganegaraan kepada orang-orang Hindu yang tidak berdokumen yang gagal membuktikan kewarganegaraan mereka dan karenanya dikeluarkan dari rancangan Daftar Warga Negara (NRC) yang diterbitkan Juli lalu.

Suhas Chakma, direktur Rights and Risks Analysis Group yang berbasis di New Delhi, mengatakan RUU kewarganegaraan itu benar-benar tidak konstitusional. "Karena menargetkan kelompok-kelompok tertentu," katanya.

Menurutnya, RUU itu tidak mungkin diloloskan majelis tinggi parlemen, karena kursi majelis tinggi tidak dikuasai oeh partai yang berkuasa.

"Ini akan menjadi bumerang bagi BJP," katanya, mengacu pada pada kemarahan di negara bagian Assam.

Dalam protes hari Selasa, para demonstran membuat blokade dengan ban yang terbakar dan merusak dua kantor BJP. Massa mengganggu lalu lintas dan bisnis dari pagi hingga sore.

Mereka juga membakar patung Perdana Menteri Narendra Modi.

Mukesh Agarwal, juru bicara kepolisian Assam, mengatakan lebih dari 700 demonstran ditangkap. Polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa.

Samujjal Bhattacharya, pemimpin Serikat Pelajar Assam, mengatakan bahwa memberikan hak tinggal dan kewarganegaraan untuk imigran tidak berdokumen dari Bangladesh akan mengancam masyarakat adat.

"Sudah, kami memiliki banyak sekali imigran Muslim dari Bangladesh yang memasuki Assam secara ilegal selama bertahun-tahun. Sekarang, pemerintah berusaha membuat undang-undang yang berusaha memberikan kewarganegaraan kepada umat Hindu dari Bangladesh. Kami ingin semua migran ilegal terdeteksi dan dideportasi, terlepas dari agamanya," kata Bhattacharya.

Masalah imigrasi dari Bangladesh telah memicu pemberontakan publik secara berkala di Assam sejak pemerintah India memberikan hak kepada orang Bangladesh yang memasuki negara itu sebelum tahun 1971. Tahun itu merupakan tahun Bangladesh meraih kemerdekaan dari Pakistan.

Credit sindonews.com

Arab Saudi Mendadak Deportasi Tahanan Rohingya ke Bangladesh

Seorang anak laki-laki Rohingya membelakangi tenda bantuan Arab Saudi di kamp di Sittwe, Myanmar. [AL JAZEERA]

CB, Jakarta - Arab Saudi secara mendadak mendeportasi puluhan tahanan etnis minoritas Muslim Rohingya ke Banglades. Dengan cara tangan diborgol dam berbaris, mereka bersiap untuk diterbangkan ke negara jiran Myanmar itu.
Seorang tahanan Rohingya yang dideportasi merekam peristiwa tersebut dan mengirimkan ke situs berita Middle East Eye pada hari Minggu, 6 Januari 2019.

Dalam rekaman itu tampak para lelaki Rohingya berbaris di ruang tahanan Shumaisi di Jeddah untuk bersiap dideportasi. Tangan beberapa Rohingya diborgol setelah mereka menolak untuk dideportasi ke Bangladesh.
Puluhan etnis Rohingya yang akan dideportasi itu sudah sekitar lima tahun hidup di dalam ruang tahanan. Mereka mendadak diberitahu akan dideportasi.
"Saya telah disini selama lima tahun, sekarang mereka akan mengirim saya ke Bangladesh. Tolong doakan saya," kata lelaki Rohingya itu, seperti dikutip dari Al Jazeera.
Di rekaman video lainnya yang dikirim ke Middle East Eye menunjukkan peristiwa pemindahan paksa tahanan Rohingya pada hari Minggu, 6 Januari 2019.

#BREAKING The Saudi government is deporting hundreds of #Rohingya refugees to Bangladesh.
Here's a video sent to me by an inmate in Shumaisi showing Rohingya being lined up, handcuffed, and prepared for deportation. pic.twitter.com/6gGWTVey5d
— Areeb Ullah (@are_eb) January 6, 2019

"Mereka datang ke sel kami di tengah malam jam 12 malam, memberitahu kami untuk mengemas tas kami dan bersiap ke Bangladesh," kata seorang tahanan Rohingya kepada Middle East Eye.
"Tangan saya sekarang diborgol dan akan dibawa ke negara bukan asal saya - saya Rohingya, bukan Bangladesh.
Puluhan Rohingya yang akan dideportasi dulunya masuk ke Arab Saudi dengan menggunakan visa ziarah. Namun kemudian mereka tinggal melebihi batas waktu yang terdapat dalam visa.
Sejumlah Rohingya di rumah tahanan di Shumasisi mengatakan kepada Middle East Eye, mereka telah lama tinggal di Arab Saudi dan kemudian dijebloskan ke ruang tahanan polisi Arab Saudi setelah tidak ditemukan dokumen resmi mereka.

Menurut Nay San Lwin, aktivis Rohingya di Frankfurt, Jerman, kebanyakan Rohingya masuk Arab Saudi pada tahun 2012 menyusul pecah kekerasan di negara bagian Rakhine. Lalu mereka pergi mencari kehidupan yang lebih baik.
Sejak itu Rohingya yang tinggal di Arab Saudi mendukung keluarga mereka yang ditempatkan di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh.
Nay San menjelaskan, saat memasuki Arab Saudi, sidik jari mereka terdaftar sebagai warga India, Pakistan, Bangladesh, atau Nepal. Identitas mereka sebagai Rohingya tidak diterima. Akibatnya mereka tidak dapat meminta bantuan hukum. Bangldadeh satu-satunya negara yang menerima mereka, Rohingya.
Nay San menjelaskan, sejumlah aktivis HAM telah memohon bantuan kepada aparat Arab Saudi dua tahun lalu, bahkan dirinya telah mendekati pejabat dan diplomat Saudi. Hasilnya, tak satupun di antara mereka bersedia menolong Rohingya.

Credit tempo.co

Cegah Pencurian BBM, Meksiko Kerahkan Hampir 1.000 Tentara

Tentara menjaga fasilitas minyak Pemex di Reynosa 18 September 2012. [REUTERS / Daniel Becerril]

CB, Jakarta - Pemerintah Meksiko mengerahkan hampir 1.000 tentara ke berbagai fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan minyak negara, Pemex, untuk mencegah pencurian BBM yang mengakibatkan kekurangan bahan bakar di Meksiko.
Sekitar 900 tentara memasuki fasilitas Petroleos Mexicanos (Pemex) sebagai bagian dari rencana pemerintah untuk memerangi penyedotan bensin ilegal, ungkap presiden Andres Manuel Lopez Obrador, dilansir dari Russia Today, 8 Januari 2019.
Secara keseluruhan, total 4.000 personil militer dan polisi akan dikerahkan di kilang minyak untuk menangani kekurangan bahan bakar di seluruh negara.

"Kami akan memperkuat pengawasan oleh militer dalam instalasi Pemex, dan kami akan melanjutkannya. Kami akan normalisasi pasokan dan menjamin pencurian bahan bakar akan berhenti," kata Lopez Obrador pada konferensi pers.Menurut laporan, pasukan bersenjata menguasai kilang di Tamaulipas pada jam 5 pagi pada hari Senin, serta fasilitas di lokasi lain di seluruh Meksiko. Pemerintah berencana untuk memperkuat keamanan aset produksi minyak termasuk enam kilang, 39 terminal penyimpanan dan pengiriman, dan setidaknya 12 stasiun pengisian bahan bakar, ungkap laporan El Financiero.

Tentara berjalan di luar fasilitas minyak Pemex di Reynosa, 18 September 2012. [REUTERS / Daniel Becerril]

Tentara ditugaskan untuk melindungi akses ke kilang minyak, serta melakukan pemeriksaan kargo dan log pengiriman BBM.

Tanggapan pemerintah terhadap pencurian bensin yang terus-menerus oleh gerombolan penjahat dan pekerja industri minyak telah menyebabkan kekurangan bahan bakar besar-besaran di seluruh Meksiko.Untuk mengatasi masalah ini, Presiden Lopez Obrador bulan lalu mengumumkan rencana untuk merombak jaringan pengiriman BBM dengan bantuan militer di seluruh Meksiko.

Credit tempo.co

Sejarah Hari Ini: Steve Jobs Perdana Perkenalkan Iphone

Steve Jobs

Foto: Reuters

Iphone diperkenalkan pertama kali di konvensi Macworld di San Francisco.

CB, SAN FRANCISCO -- Pada 9 Januari 2007, CEO Apple Inc Steve Jobs memperkenalkan Iphone di konvensi Macworld di San Francisco. Iphone merupakan ponsel layar sentuh yang dilengkapi dengan Ipod, kamera, dan kemampuan menjelajah situs, di antara fitur-fitur lainnya.

Jobs saat itu mengenakan celana jeans biasa dan kaos turtleneck hitam. Ia menyebut Iphone sebagai produk revolusioner dan ajaib yang secara harfiah lima tahun lebih maju dari ponsel-ponsel lainnya.

Ketika itu Iphone mulai dijual di Amerika Serikat (AS) enam bulan kemudian, pada 29 Juni. Ribuan pelanggan mengantre di toko-toko Apple di seluruh AS untuk menjadi yang pertama memiliki Iphone.

Pada November 2007, lebih dari 1,4 juta Iphone telah terjual. Majalah Time menyebut Iphone sebagai penemuan terbesar di tahun itu. Perangkat yang ramping seberat 4,8 ons tersebut awalnya tersedia dalam model 4 GB seharga 499 dolar AS dan model 8 GB seharga 599 dolar AS.

History menulis, Iphone mulai dijual di beberapa bagian Eropa pada akhir 2007, dan di beberapa bagian Asia pada 2008. Pada Juli 2008, Apple meluncurkan App Store online, yang memungkinkan pengguna untuk mengunduh aplikasi perangkat lunak di Iphone untuk permainan, jejaring sosial, perencanaan perjalanan, dan daftar kegiatan lainnya.

Apple kemudian merilis model Iphone terbaru, termasuk Iphone 4S, yang memulai debutnya pada Oktober 2011, dan menampilkan Siri, asisten digital yang diaktifkan suara.

Iphone membantu mengubah Apple, yang didirikan Jobs (1955-2011) bersama temannya Stephen Wozniak di California pada 1976. Apple menjadi salah satu perusahaan paling berharga di planet ini.

Pada 2012, lima tahun setelah debut Iphone, lebih dari 200 juta perangkat telah terjual. Iphone bergabung dengan daftar produk Apple yang inovatif, termasuk Macintosh.

Macintosh diluncurkan pada 1984, dan menjadi salah satu komputer pribadi pertama yang menampilkan antarmuka pengguna grafis. Komputer ini memungkinkan pengguna untuk bernavigasi dengan menunjuk dan mengklik mouse, serta dilengkapi dengan pemutar musik portabel Ipod (yang diluncurkan pada 2001).

Credit republika.co.id

Guatemala Putuskan Mundur dari Badan Anti-Korupsi PBB

GUATEMALA CITY - Presiden Guatemala, Jimmy Morales mengatakan, pihaknya akan menarik diri dari komisi anti-korupsi yang didukung PBB dan memberikan waktu 24 jam bagi staf badan itu untuk meninggalkan negara itu. Langkah itu menuai kecaman dari kelompok-kelompok HAM dan pengacara konstitusi di negara tersebut.

Morales menuduh Komisi Internasional Melawan Impunitas di Guatemala, yang biasa dikenal sebagai CICIG, mempolarisasi negara dan membahayakan keamanannya, serta melanggar HAM dan bersekutu dengan struktur kriminal dan "teroris".

"Guatemala mengakhiri perjanjian dengan CICIG karena pelanggaran serius hukum nasional dan internasional. Kami telah menunggu 16 bulan bagi PBB untuk menanggapi keluhan kami," kata Morales dalam konferensi pers di Guatemala City.

"CICIG telah mempertaruhkan kedaulatan rakyat Guatemala. PBB tidak mencari solusi untuk dugaan pelanggaran yang terjadi," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Jazeera pada Selasa (8/1).

Morales membuat pernyataan itu sembari dikelilingi oleh keluarga orang-orang yang ia tegaskan dituduh oleh CICIG, termasuk keluarga Rusia yang dituntut dan dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara karena menggunakan paspor Guatemala yang dipalsukan.

Sementara itu,Menteri Luar Negeri Guatemala, Sandra Jovel menuturkan bahwa dia telah memberi tahu Sekertaris Jenderal PBB, Antonio Guterres tentang keputusan sepihak itu. "Kesepakatan itu diselesaikan. Kami berharap Sekjen PBB akan menghormati kedaulatan kami," ungkap Jovel.

Credit sindonews.com

Trump Ancam Hentikan Operasi Militer AS di Seluruh Dunia

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump berjanji bahwa AS akan menghentikan operasi militer di wilayah, di mana Washingtion tidak menerima bantuan keuangan dan militer yang memadai dari negara-negara maju lainnya.

"Perang tak berujung, terutama yang berjuang karena kesalahan penilaian yang dibuat bertahun-tahun yang lalu dan di mana kita mendapatkan sedikit bantuan keuangan atau militer dari negara-negara kaya yang sangat diuntungkan dari apa yang kita lakukan, pada akhirnya akan sampai pada akhir yang mulia," kata Trump, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (8/1).

Pernyataan itu muncul setelah Trump mengumumkan untuk menarik sekitar 2.000 tentara AS yang dikerahkan di Suriah karena ISIS telah dikalahkan di negara itu. Trump juga menyatakan bahwa pasukan AS akan meninggalkan Suriah sementara pada saat yang sama terus ISIS.

Meskipun koalisi yang dipimpin AS telah mengakhiri kekuasaan ISIS atas sebagian besar wilayah Suriah, sejumlah teroris tetap berada di wilayah itu, sebagaimana dibuktikan oleh lebih dari 450 serangan terhadap ISIS oleh koalisi dalam dua minggu pertama tahun ini.

Terkait dengan penarikan pasukan AS, Trump sebelumnya mengatakan bahwa penarikan itu tidak akan rampung dalam waktu cepat. "Kami menarik kembali pasukan di Suriah. Kami akan memindahkan pasukan kami. Saya tidak pernah mengatakan kami akan melakukannya dengan cepat," kata Trump.

Dia juga mengatakan, masih banyak pihak yang bersedia untuk memerangi ISIS di Suriah, sepeti Iran, Rusia dan Turki. Iran dan Rusia, papar Trump, bahkan lebih membenci dan memiliki keinginan lebih besar untuk menghancurkan ISIS dibandingkan AS.

Credit sindonews.com

Pompeo Tegaskan Penarikan Pasukan Tak Ubah Kebijakan Anti-Iran AS

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo menegaskan bahwa penarikan pasukan AS dari Suriah tidak mempengaruhi operasi anti-ISIS dan juga tidak mempengaruhi kebijakan anti-Iran Washington.

Pompeo mengatakan, bahwa penarikan pasukan AS dari Suriah adalah perubahan taktik Washington dan tidak akan mengganggu komitmen AS dalam upaya untuk memberantas ISIS secara global.

"Tidak ada juga perubahan dalam kebijakan anti-Iran," ucap Pompeo dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (8/1).
Pompeo, di kesempatan yang sama juga mengatakan dia dapat memberikan jaminan bahwa Presiden Turk, Recep Tayyip Erdogan dapat dipercaya untuk tidak membantai Kurdi di Suriah, yang telah menjadi sekutu AS selama operasi anti-ISIS.

"Erdogan membuat komitmen kepada Presiden Donald Trump, bahwa Turki akan melanjutkan kampanye kontra ISIS setelah kepulangan pasukan kami, dan bahwa Turki akan memastikan bahwa orang-orang yang telah kami lawanyang membantu kami dalam kampanye kontra ISIS, akan dilindungi," ungkapnya.

Dia mencatat bahwa penasihat keamanan nasional AS, John Bolton saat ini sedang melakukan kunjunga kerja ke Ankara untuk memastikan Turki memenuhi janji-janji ini.

Credit sindonews.com

Turki akan minta AS serahkan pangkalan militernya di Suriah

Kendaraan pencari bom milik militer Amerika Serikat memimpin konvoi di jalan utama di Raqqa, Suriah, Senin (31/7/2017). (REUTERS/Rodi Said/cfo/17)

Ankara (CB) - Turki, dalam perundingannya dengan pejabat Amerika Serikat (AS), akan meminta negara tersebut untuk menyerahkan pangkalan militer AS di Suriah kepada Ankara atau menghancurkannya, suatu permintaan yang dapat memperumit pembahasan terkait penarikan pasukan AS dari Suriah.

Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton bertemu dengan Penasihat Keamanan Nasional Turki Ibrahim Kalin pada Selasa, beberapa hari setelah Bolton menambahkan persyaratan terhadap penarikan pasukan AS. Ia mengatakanTurki harus sepakat melindungi sekutu Kurdi AS, milisi YPG (Yekineyen Parastina Gel), yang dipandang Ankara sebagai kelompok teroris.

Presiden Donald Trump bulan lalu mengatakan akan menarik kembali sekitar 2.000 personel AS di Suriah, dengan menyebut bahwa mereka telah berhasil mencapai misi menaklukkan ISIS. Langkahnya memicu kekhawatiran di antara pejabat Washington dan sekutu di luar negeri serta mendorong pengunduran diri Menteri Pertahanan James Mattis.

YPG telah menjadi sekutu penting AS dalam perjuangan mereka melawan ISIS, dukungan yang telah lama menimbulkan ketegangan antara Washington dan Ankara. Turki menganggap YPG sebagai cabang kelompok terlarang Partai Pekerja Kurdi (Partiya Karkeren Kurdistane/PKK), yang telah melancarkan pemberontakan selama tiga dekade di bagian tenggara Turki yang sebagian besar didominasi masyarakat Kurdi.

"Berikan pangkalan itu atau hancurkan," menurut berita utama surat kabar Hurriyet, merujuk kepada 22 pangkalan militer AS di Suriah. Surat kabar itu mengutip sumber tanpa nama, yang menyatakan bahwa Turki tidak akan menerima kemungkinan penyerahan pangkalan Washington kepada YPG.

Pejabat keamanan senior Turki pekan lalu mengatakan kepada Reuters bahwa Washington perlu mengizinkan Turki untuk menggunakan pangkalan mereka di Suriah.

Di tengah ketegangan yang kian memanas terkait strategi Trump di Suriah, masih belum jelas apakah Bolton akan bertemu dengan Presiden Tayyip Erdogan.

Delegasi yang dipimpin Bolton juga mengikutsertakan Ketua Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Joseph Dunford dan utusan khusus AS di Suriah, James Jeffrey.

Kalin merupakan juru bicara Erdogan sekaligus wakil kepala dewan keamanan dan kebijakan luar negeri Turki.

Erdogan pada Senin memperingatkan bahwa penarikan pasukan AS harus direncanakan dengan hati-hati dan dengan mitra yang tepat. Ia mengatakan hanya Turki yang memiliki "kekuatan dan komitmen untuk melaksanakan tugas tersebut."

Dalam sebuah artikel yang tidak memiliki kesimpulan akhir untuk New York Times, Erdogan mengatakan bahwa Turki berkomitmen untuk mengalahkan ISIS dan "kelompok teroris lainnya" di Suriah.

Gedung Putih menegaskan kembali pada Senin bahwa Trump belum mengubah posisinya terkait penarikan pasukan

Credit antaranews.com

Belanda Tuding Iran Sewa Kriminal untuk Serang Separatis

Menteri Luar Negeri Belanda, Stef Blok. Reuters

CB, Amsterdam – Pemerintah Belanda menuding kementerian Intelijen Iran menyewa kriminal untuk membunuh dua orang pembelot di Belanda.
Seperti dilansir Reuters, Uni Eropa telah mengenakan sanksi pembekuan aset terhadap kementerian Intelijen Iran dan dua orang pejabatnya serta menetapkannya sebagai teroris.
“Tindakan bermusuhan seperti ini melanggar kedaulatan Belanda tidak tidak bisa diterima,” begitu pernyataan dari kementerian Luar Negeri Belanda seperti dilansir Telegraph pada Senin, 8 Januari 2019.
Pemerintah Belanda mengatakan meyakini Iran berada di belakang pembunuhan dua warga negara Belanda asal Iran. Keduanya ditembak oleh pembunuh bayaran, yang melarikan diri menggunakan mobil BMW curian.
Ahmad Mola Nissi, 52 tahun, tewas terbunuh di Hague pada November 2017 karena ditembak seorang lelaki tidak dikenal di depan rumahnya. Lelaki itu turun dari sebuah mobil BMW.
Nissi merupakan pemimpin Gerakan Perjuangan Arab atau Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz. Ini merupakan kelompok separatis yang ingin memisahkan diri di sebelah barat Iran. Kelompok ini dicap sebagai teroris oleh Iran.

Satu lagi adalah Ali Motamed, yang merupakan seorang ahli listrik dan tewas dengan pola penyerangan sama seperti yang dialami Nissi. Dia ditembak di depan rumahnya dekat Amsterdam pada Desember 2015.
Motamed merupakan nama palsu untuk menyembunyikan nama aslinya yaitu Mohammad Reza Kolahi. Kolahi diduga bertanggung jawab melakukan pengeboman besar di Teheran pada 1981, yang menewaskan belasan pejabat tinggi Iran termasuk deputi dari Ayatullah Khomeini. Kolahi masuk dalam daftar orang paling dicari Iran.
Keluarga Nissi mengaku telah menduga pelaku pembunuhan terkait dengan Iran. “Ini merupakan babak dalam kehidupan kami yang tidak bisa kami tutup,” kata Hawra Nissi, yang merupakan putri dari Nissi. Dia termasuk salah satu yang tiba di lokasi saat ayahnya ditembak di depan rumah.

“Selama ini kami 99 persen yakin jika rezim Iran pelakunya tapi pemerintah Belanda tidak pernah membuka informasi soal ini,” kata Hawra kepada Telegraph.
Mengenai ini, Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, tidak menanggapi langsung tuduhan dari Belanda, Prancis, dan Denmark. Namun, Zarif mengatakan ketiga negara Eropa ini justru bertanggung jawab menampung para teroris.

Credit tempo.co

Uni Eropa Beri Sanksi Unit Intelijen Iran Soal Plot Pembunuhan

CB, Kopenhagen – Uni Eropa membekukan aset milik unit intelijen Iran dan dua stafnya pada Selasa, 8 Januari 2019. Ini terkait tudingan lembaga intelijen Iran terlibat melakukan dua pembunuhan di Belanda. Prancis dan Denmark menuduh Teheran berencana melakukan serangan di Eropa.

“UE sepakat untuk mengenakan sanksi kepada Lembaga Intelijen Iran atas plot pembunuhan di wilayah Eropa. Ini sinyal kuat dari UE bahwa kami tidak akan menerima perilaku itu,” kata Anders Samuelsen, menteri Luar Negeri Denmark, lewat Twitter seperti dilansir Reuters pada 8 Januari 2019 waktu setempat.
Langkah ini dinilai bersifat simbolis karena satu dari dua pelaku dipenjara di Belgia. Namun, ini menandai UE mengenakan sanksi kepada Iran pertama kali sejak mencabut sanksi tiga tahun lau menyusul kesepakatan nuklir 2015 dengan enam negara besar.

Keputusan ini juga menyatakan unit intelijen Iran dan dua orang stafnya sebagai teroris. Ini menyusul pengungkapan oleh Denmark dan Prancis pada tahun lalu bahwa ada dugaan lembaga intelijen Iran merancang plot pembunuhan di negara mereka.
Prancis, misalnya, meyakini lembaga intelijen Iran berada di belakang serangan bom gagal di Paris beberapa waktu lalu. Serangan itu ditujukan kepada aksi unjuk rasa yang digelar MEK di Paris.

Sedangkan pemerintah Denmark mengatakan telah menggagalkan lembaga intelijen Iran untuk membunuh seorang tokoh oposisi Arab di wilayahnya.

Mengenai ini, pemerintah Iran mengatakan tidak terlibat dalam plot yang dituduhkan. Iran menilai tuduhan itu dibuat untuk merusak hubungan UE dan Iran.

“Menuduh Iran tidak akan menghilangkan tanggung jawab Eropa yang melindungi teroris,” kata Jazad Zarif, menteri Luar Negeri Iran, lewat cuitan pada Selasa, 8 Januari 2019.

Credit tempo.co

Militer AS Tewaskan Enam Milisi al-Shabab

Anggota pemberontak Somalia, Al-Shabab, melakukan patroli. (ilustrasi)

Foto: AP

AS gencar melakukan serangan udara terhadap militan al-Shabab.

CB, NAIROBI— Militer Amerika Serikat menewaskan enam anggota kelompok militan dalam serangan udara di Somalia pada Ahad di sekitar Dheerow Sanle, wilayah Lower Shabelle, kata Komando Afrika AS (AFRICOM) dalam satu pernyataan, Senin (7/1).

"Saat ini tidak ada warga sipil yang terluka atau pun tewas dalam serangan udara tersebut," katanya. "Serangan itu dilancarkan guna mengurangi ruang gerak al-Shabaab dan meningkatkan tekanan terhadap jaringan teroris di wilayah tersebut."

Militer Amerika Serikat dan Somalia baru-baru ini gencar melakukan serangan udara terhadap para militan al-Shabab.

Bulan lalu, militer Amerika Serikat menyebutkan bahwa pihaknya telah menewaskan 62 militan dalam enam serangan udara.

Credit republika.co.id

PBB Tekankan 2019 akan Jadi Tahun Kritis bagi Somalia

Peta Somalia

Foto: Google Maps

Somalia telah mengusir diplomat senior PBB untuk Somalia.

CB, JOHANNESBURG— Dewan Keamanan PBB telah menyatakan berharap kerjasama penuh antara Somalia dan PBB. Pernyataan ini keluar beberapa hari setelah negara Tanduk Afrika itu mengusir seorang diplomat senior PBB.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, Ahad (6/1), menyampaikan penyesalannya yang mendalam setelah Somalia mengusir Wakil Khususnya Nicholas Haysom.

"Anggota Dewan Keamanan menggarisbawahi bahwa 2019 akan menjadi tahun kritis buat Somalia, dan menyeru para pemimpinnya agar bekerjasama guna memajukan pembaruan keamanan dan politik," kata pernyataan tersebut, sebagaimana dikutip Kantor Berita Anadolu, Selasa (8/1).

Pernyataan itu juga mengatakan meskipun Dewan Keamanan menyesalkan keputusan Somalia tersebut, Dewan Keamanan tetap mendukung upaya masyarakat internasional untuk mewujudkan perdamaian di Somalia, tapi mengharapkan kerja sama penuh antara Somalia dan PBB.

Menurut pernyataan itu, Guterres mengatakan demi kepentingan rakyat Somalia dan pekerjaan misi PBB di Somalia, ia akan mengangkat seorang wakil khusus baru dan pemimpin misi tersebut pada waktunya.

Pekan lalu, Pemerintah Somalia mengumumkan Haysom, pengacara lawakan Afrika Selatan dan Pejabat senior PBB, sebagai persona nongrata karena ia diduga mencampuri urusan dalam negeri Somalia.

Haysom diduga menanyakan mengapa pemerintah masih menahan mantan komandan kelompok gerilyawan al-Shabab, Mukhtar Robow, yang membelot dan mencalonkan diri untuk mengisi jabatan publik.

Para pendukung Robow melancarkan protes di Negara Bagian Barat Daya Somalia, sehingga menewaskan 15 orang.

Credit republika.co.id

Duterte Ingin Auditor Negara Filipina Diculik dan Disiksa

MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte menginginkan penculikan dan penyiksaan terhadap auditor negara. Alasannya, karena menghambat pekerjaan pemerintahannya.

Dalam pidatonya di hadapan para pejabat lokal di Manila, Duterte mengecam badan audit, yang bertanggung jawab untuk memeriksa rekening dan pengeluaran lembaga pemerintah.

"Mari kita culik orang-orang dari COA (Commission on Audit). Mari kita bawa mereka ke sini, lalu kita akan menyiksa anak perempuan itu," kata Duterte dalam pidato yang sarat kecaman dalam bahasa Inggris dan Filipina pada hari Selasa.

"Mereka selalu membuat hal-hal sulit. Itulah yang saya tidak suka, membuat hal-hal sulit," katanya, yang dilansir Al Jazeera, Rabu (9/1/2019).

Selama beberapa dekade, auditor pemerintah di Filipina mendapatkan reputasi sebagai orang yang sulit diajak "kompromi", karena meneliti dengan cermat pengeluaran semua lembaga pemerintah.

Meskipun auditor tidak memiliki wewenang untuk menuntut, bukti yang dikumpulkannya telah digunakan untuk mengirim pejabat publik ke penjara.

Sebelumnya, Duterte telah mengecam auditor negara dengan mengatakan; "Mereka harus didorong turun tangga."

Sebelum menjadi presiden, Duterte memiliki hubungan kurang harmonis dengan agensi tersebut. Pada 2015, ketika dia menjabat sebagai wali Kota Davao—kota utama di selatan negara itu—, auditor pemerintah mempertanyakan validitas keputusan Duterte untuk mempekerjakan lebih dari 10.000 pekerja kontrak yang menelan biaya pemerintah kota setara dengan USD15 juta.

Auditor memperingatkan bahwa keputusan untuk mempekerjakan sejumlah besar pegawai pemerintah dalam kapasitasnya dapat menumbuhkan dukungan politik. Ada juga tuduhan bahwa banyak pekerja itu sebenarnya tidak ada, atau disebut "karyawan hantu".

Para kritikus mengecam Duterte karena berusaha membongkar fondasi demokratis negara itu, dengan menyerang mereka yang menentang kebijakannya, termasuk hakim dan politisi oposisi.

Dalam pidato yang sama, Duterte juga mencerca terhadap pejabat pemerintah yang dia anggap korupsi, termasuk hakim, polisi dan perwira militer. "Rencana saya adalah, bunuh mereka semua," katanya.

"Mereka adalah orang-orang yang harus dibunuh, pertumpahan darah bagi bangsa ini," ujarnya dalam bahasa Filipina.

Presiden Filipina juga mengatakan bahwa jika dia mengambil pesawat yang sama dengan hakim yang tidak disebutkan namanya, yang dia tuduh gagal menghukum siapa pun, dia akan "menusuk" pesawat itu."Jadi, kita akan pergi ke neraka bersama-sama," ujarnya.

"Saya akan membuka pintu keluar, sehingga kita semua akan tersedot keluar dari pesawat," imbuh dia.

Credit sindonews.com

Malaysia-Singapura Sepakat Redam Sengketa Udara dan Maritim

Ilustrasi peta Malaysia-Singapura. (Istockphoto/omersukrugoksu)

Jakarta, CB -- Pemerintah Malaysia dan Singapura sepakat meredam sengketa wilayah udara dan maritim yang sempat membuat hubungan keduanya menghangat pada akhir 2018 lalu. Kesepakatan dicapai ketika Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah dan Menlu Singapura, Vivian Balakrishnan bertemu hari ini, Selasa (8/1), di Singapura.

Vivian dan Saifuddin mengaku pertemuan keduanya hari ini berjalan positif dan membangun.

"Kedua belah pihak menegaskan kembali komitmen masing-masing untuk menjaga dan meningkatkan hubungan yang vital antara kedua negara atas dasar kesetaraan dan rasa saling menghormati," ucap Vivian dan Saifuddin dalam pernyataan bersama mereka seperti dikutip Channel NewsAsia.

Kedua menteri juga setuju Malaysia dan Singapura akan menyelesaikan sengketa wilayah ini dengan cara dialog dan dalam situasi yang kondusif.

"Singapura-Malaysia adalah negara bertetangga yang sangat dekat. Kedua negara punya sejarah panjang dalam berhubungan baik. Hanya ada satu cara di masa depan yaitu untuk memperkuat hubungan kedua negara," ucap Syaifuddin.

Dalam pertemuan itu, Malaysia sepakat menangguhkan larangan melintas bagi pesawat sipil yang selama ini diterapkan pada wilayah udara di Pasir Gudang dalam waktu dekat. Sementara itu, Singapura sepakat menangguhkan penerapan prosedur Sistem Instrumen Pendaratan (ILS) yang berlaku di Bandara Seletar.

Penangguhan aturan masing-masing negara itu disebut akan berlaku selama satu bulan mulai hari ini.

Selama penangguhan, menteri transportasi kedua negara juga akan bertemu dalam waktu dekat untuk membicarakan sengketa wilayah udara Pasir Gudang dan prosedur ILS. Hal itu demi menjamin keamanan dan efisiensi penerbangan komersil di wilayah itu.

Pemerintah kedua negara juga sepakat membentuk kelompok bersama untuk mempelajari serta mendiskusikan masalah aturan dan operasional terkait sengketa perairan hingga akses pelabuhan.

Kelompok bersama tersebut dibentuk sebagai upaya mempermudah negosiasi antara kedua negara dalam penyelesaian sengketa.

Kelompok itu akan diketuai oleh Perwakilan Tetap Kemlu Singapura, Chee Wee Kiong dan Sekretaris Jenderal Kemlu Malaysia, Muhammad Shahrul Ikram Yaakob.

Kelompok bersama itu akan melaporkan hasil kerja mereka dalam dua bulan ke depan.

"Kedua Menteri Luar Negeri juga merasa senang dengan perkembangan yang dihasilkan dari pertemuan hari ini, dan menyambut langkah positif yang telah disepakati kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah dengan cara tenang dan konstruktif."

Sengketa udara dan perairan antara Malaysia-Singapura dipicu oleh rencana Negeri Jiran memperluas pelabuhannya di Johor pada 25 Oktober lalu.

Tak lama setelah pengumuman itu, Singapura menyampaikan protes keras terkait rencana tersebut, dan meminta Malaysia menahan diri untuk tidak melakukan tindakan sepihak lebih lanjut.

Selain itu, Malaysia juga menyebut berencana mengambil alih kendali ruang udara di Johor, yang sejak 1974 dikelola Singapura.

Credit cnnindonesia.com

Malaysia Usut Dugaan Keterlibatan China di Skandal 1MDB

Ilustrasi logo lembaga 1MDB di Malaysia. (REUTERS/Olivia Harris)

Jakarta, CB -- Pemerintah Malaysia menyatakan tengah mengusut klaim yang menyebut China mencoba membantu mantan Perdana Menteri Najib Razak, untuk menghentikan penyelidikan kasus skandal korupsi lembaga investasi 1 Malaysia Development Berhad (1MDB). Surat kabar The Wall Street Journal melaporkan bantuan itu ditawarkan oleh sejumlah pejabat Negeri Tirai Bambu.

Menurut laporan, pejabat China juga disebut menawarkan bantuan kepada Najib untuk membujuk negara-negara lain menghentikan penyelidikan 1MDB dengan menggunakan pengaruh.

Klaim itu didapat The Wall Street Journal mengutip hasil pertemuan antara pejabat China dan Malaysia pada 2016 lalu.

Kepada media lokal, Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng mengatakan dia tak bisa membenarkan klaim The Wall Street Journal. Namun, dia berjanji akan menyelidiki dugaan tersebut.

"Jika ada sesuatu yang secara eksplisit menjelaskan hal ini secara jelas, hitam dan putih, kami akan melanjutkan penyelidikan kasus ini," ucap Lim seperti dikutip AFP pada Selasa (8/1).

Uang hasil penggelapan dari 1MDB selama ini dicurigai dipindahkan melalui jaringan transaksi yang rumit ke seluruh dunia. Negara asing seperti Singapura, Amerika Serikat, hingga Swiss tengah menyelidiki penyalahgunaan dana pemerintah ini.

Dalam laporannya, The Wall Street Journal menyebut China juga menawarkan Malaysia bantuan untuk mengawasi rumah dan kantor salah satu reporter surat kabat itu yang tengah menyelidiki kasus 1MDB. Hal itu dilakukan China guna mencari tahu siapa yang membocorkan informasi kepada The Wall Street Journal terkait penggelapan uang 1MDB.

Dikutip AFP, sebagai imbalan atas bantuan China, Najib disebut menjanjikan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur seperti kereta api dan jalur pipa kepada Negeri Tirai Bambu. Hal itu dilakukan Malaysia sebagai bentuk dukungan terhadap program kerja sama ekonomi China yang dikenal sebagai One Belt One Road.

One Belt One Road merupakan inisiatif Presiden Xi Jinping terkait skema kerja sama ekonomi kawasan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika.

Beberapa bulan setelah pertemuan pejabat kedua negara, Malaysia disebut meneken kesepakatan bernilai miliaran dolar dengan perusahaan-perusahaan China yang didukung sokongan dana dari bank Negeri Tirai Bambu.

Sementara itu, pemerintah China tidak menanggapi permintaan komentar The Wall Street Journal terkait laporan ini. Namun, sebelumnya mereka telah membantah kucuran modal pembangunan infrastrukturnya digunakan sebagai dana talangan 1MDB.

Credit cnnindonesia.com

Belgia Larang Penyembelihan Hewan Secara Halal dan Kosher

Sebuah rumah jagal di Brussels, Belgia, pada 2017. Belgia tidak akan lagi memberikan pengecualian pada undang-undang Uni Eropa yang meminta hewan disetrum sebelum disembelih.[Yves Herman / Reuters]

CB, Jakarta - Salah satu wilayah di Belgia melarang penyembelihan hewan dengan cara halal dan kosher tanpa menggunakan setrum.
Wilayah utara Belgia, Flanders, adalah kawasan yang pertama kali menerapkan larangan tersebut, yang kemudian diikuti wilayah Wallonia pada September, menurut laporan Daily Mail, 8 Januari 2019.
Ketika diusulkan, undang-undang itu dianggap sebagai 'serangan terbesar terhadap hak-hak agama Yahudi sejak pendudukan Nazi' oleh Kongres Yahudi Eropa.

RUU sempat dikecam ketika pertama kali diajukan dan dianggap anggota kongres Yahudi sebagai serangan terbesar terhadap hak agama Yahudi sejak pendudukan Nazi.Penyembelihan secara halal menurut ajaran Islam dan Kosher menurut Yahudi, hewan harus disembelih dengan menyayat leher dan menguras darahnya.
Namun dalam undang-undang baru, hewan yang akan disembelih harus disetrum listrik terlebih dahulu sebelum dibunuh. Menurut para aktivis hewan, cara tersebut dianggap lebih tidak menyiksa hewan daripada penyembelihan dengan metode halal atau kosher.

Inspektur Kosher, Aaron Wulkan, memeriksa lemari es etalase yang berisi daging di toko makanan untuk memastikan bahwa makanan disimpan dan disiapkan sesuai dengan peraturan dan kebiasaan Yahudi di Bat Yam, Israel, 31 Oktober 2016.REUTERS / Baz Ratner
Muslim dan Yahudi Belgia kecewa dan menentang undang-undang ini karena menurut mereka, ajaran Islam dan Yahudi mewajibkan agar hewan dalam kondisi sehat dan sadar ketika tenggorokannya disayat, di mana bertentangan dengan aturan agar hewan disetrum terlebih dahulu.
Sejumlah pihak bahkan menganggap aturan baru bukan masalah hak hewan tetapi lebih kepada anti-Semitisme dan Islamophobia.

"Sangat tidak mungkin untuk mengetahui maksud orang-orang ini (yang menentang penyembelihan halal-kosher)," kata rabi Yaakov David Schmal, seorang rabi di Antwerp, ibu kota Flanders, dikutip dari New York Times.
Selain Belgia, negara lain seperti Swedia, Denmark, Swiss dan Selandia baru juga melarang penyembelihan hewan tanpa disetrum terlebih dahulu.

Pada Januari 2018, beberapa organisasi keagamaan mengajukan tuntutan hukum untuk menghentikan undang-undang baru, termasuk yang diajukan bersama oleh Federasi Organisasi Yahudi Belgia, Kongres Yahudi Eropa dan Kongres Yahudi Dunia.Gugatan komunitas agama di Belgia juga menyertakan pernyataan Pengadilan Eropa untuk Hak Asasi Manusia sebelumnya yang menyebut penyembelihan halal dan kosher sebagai aspek penting dari praktik agama Yahudi dan Islam.

Credit tempo.co

Kandidat dari AS dan Eropa Dominasi Bursa Bos Baru Bank Dunia

Foto: Ardan Adhi Chandra

Jakarta - Jim Yong Kim telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Presiden bank Dunia. Kim terpilih sebagai Presiden Bank Dunia pada 2012 yakni saat Presiden Amerika Serikat (AS) dijabat oleh Barack Obama.

Mengutip Reuters proses seleksi pengganti menjadi hal yang sangat diperhatikan.

Bahkan disebutkan AS adalah salah satu pengucur dana terbesar untuk pembangunan yang telah dilakukan sejak Perang Dunia Kedua untuk pembiayaan rekonstruksi di Eropa. Sejak saat itu Bank Dunia fokus untuk mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia.

Kemudian seorang warga Amerika telah menjalankan bank ini sejak didirikan pada 1945. Kemudian sister company Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) juga selalu dipimpin oleh orang Eropa.

Ini seperti kesepakatan tidak tertulis yang diterapkan oleh kekuatan negara Barat. Contohnya, Menteri Keuangan Prancis, Christine Lagarde yang saat ini menduduki posisi ketua IMF.

Namun sejumlah negara juga mendorong perwakilan Bank Dunia dari negara berkembang. Hal ini karena proses pemilihannya juga dilakukan oleh direktur bank yang mewakili 189 negara anggota.

Senior fellow Center for Global Development Scott Morris mengungkapkan pemilihan itu didasarkan oleh koalisi. "Itu selalu tentang koalisi yang telah dilakukan selama 75 tahun, yaitu AS-Eropa," ujarnya dikutip dari Reuters.

Pria yang pernah bekerja di bagian tresuri di bawah pimpinan Obama ini menyebut itu merupakan hal yang kuat dan akan terus bertahan ke depannya.

Credit finance.detik.com

Masa Jabatan Masih 3 Tahun Lagi, Bos Bank Dunia Mundur

Jim Yong Kim diapit Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dan Bos IMF Christine Lagarde. Foto: Reuters

Jakarta - Presiden Bank Dunia (World Bank), Jim Yong Kim, mengundurkan diri. Kim akan melepas jabatan itu akhir Januari ini, tiga tahun lebih cepat dari berakhirnya masa jabatan.

Kristalina Georgieva, wakil Kim di Bank Dunia, akan mengisi kekosongan Kim sementara sebagai presiden direktur Bank Dunia.

Dalam keterangan tertulis yang dikirimkan ke email para pegawai Bank Dunia, Kim mengaku akan bergabung dengan institusi swasta yang fokus pada investasi infrastruktur di negara-negara berkembang.

"Kesempatan bergabung di sektor swasta ini tidak diduga-duga, tapi saya sudah memutuskan di jalan ini saya bisa memberikan kontribusi terbesar pada masalah-masalah besar seperti perubahan iklim dan minimnya infrastruktur di negara-negara berkembang," kata Kim dalam keterangan tertulis yang dikutip Reuters, Selasa (8/1/2019).

Pria berumur 59 tahun itu kembali terpilih sebagai presiden Bank Dunia untuk kedua kalinya pada Juli 2017. Rencana pengunduran diri Kim ini meninggalkan tanda tanya besar di Pemerintahan Donald Trump.

Kemungkinan besar Trump akan menyodorkan nama untuk menggantikan Kim yang dulu dinominasikan Barack Obama di Bank Dunia.

Credit finance.detik.com

Selasa, 08 Januari 2019

Trump dan Trudeau Sepakat Tekan Cina

PM Kanada Justin Trudeau saat bertemu Presiden AS Donald Trump, Selasa (14/2).

Foto: AP

Pemerintah Cina menahan dua warga negara Kanada

CB, OTTAWA -- Para pemimpin Kanada dan Amerika Serikat (AS) pada Senin (7/1) sepakat untuk terus menekan Beijing agar membebaskan dua warga Kanada yang ditahan. Keduanya ditahan tak lama setelah penangkapan seorang eksekutif senior Cina di Vancouver beberapa waktu lalu.

Kanada ingin pembebasan segera Michael Kovrig dan Michael Spavor, yang diciduk setelah pihak berwenang Kanada menangkap Meng Wanzhou, pejabat eksekutif keuangan Huawei Technologies Co pada 1 Desember lalu atas permintaan AS. Cina mengutuk langkah tersebut dan hal itu mengancam akan menaikkan ketegangan global pada saat Washington dan Beijing sudah terlibat dalam perang dagang.

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau berbicara dengan Presiden AS Donald Trump pada Senin (7/1) dan mengucapkan terima kasih atas pernyataan kuat mengenai dukungan AS menanggapi penahanan kedua orang tersebut. "Kedua pemimpin itu setuju untuk mengusahakan pembebasan mereka," kata kantor Trudeau dalam satu pernyataan.

Walaupun Kanada mengatakan Cina tak membuat kaitan khusus antara penahanan keduanya dan penangkapan Meng, para pakar dan mantan diplomat mengatakan mereka tak meragukan Beijing menggunakan kasus Kovrig dan Spavor untuk menekan Ottawa. Beijing bersikeras dakwaan-dakwaan terhadap Meng dibatalkan tetapi Kanada menyatakan tidak mencampuri proses yudisial itu.

Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland bereaksi tak senang bulan lalu setelah Trump menyarankan agar dia bisa mengabaikan permintaan supaya Meng dikirim ke Amerika Serikat sebagai imbalan atas kemajuan perdagangan bilateral dengan China. Menurut Menlu Freeland, proses ektradisi itu hendaknya jangan dipolitisasi.

Kantor Trudeau mengatakan dua pemimpin itu telah membahas permintaan AS tersebut dan "menegaskan kembali pentingya menghormati kemandirian yudisial dan undang-undang yang berlaku".

Credit republika.co.id

China Izinkan Pengamat PBB ke Kamp Uighur dengan Syarat

Ilustrasi. (Kevin Lee)

Jakarta, CB -- Pemerintah China menyatakan mengizinkan para peneliti PBB masuk ke wilayah bergejolak di Xinjiang. Izin diberikan setelah Kepala Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet Desember lalu mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan soal adanya dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan China terhadap etnis minoritas Uighur di wilayah barat laut China.

Untuk memverifikasi laporan tersebut, pihaknya akan mencari akses ke wilayah Xinjiang. Meskipun diberikan izin, pemerintah China tetap memberikan syarat pada peneliti PBB.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lu Kang mengatakan syarat tersebut berkaitan dengan kedaulatan dalam negeri China. Peneliti PBB diperbolehkan masuk asalkan mereka tidak mencampuri urusan dalam negeri China.

"Xinjiang adalah wilayah terbuka, kami menyambut semua pihak, termasuk pejabat PBB, untuk berkunjung, jika mereka mematuhi undang-undang dan peraturan Cina, dan melalui prosedur perjalanan yang tepat," katanya seperti dikutip dari AFP, Selasa (8/1) dinihari.

Lu mengatakan tidak ada masalah yang terjadi di Xinjiang termasuk dengan komunitas Uighur. Xinjiang menurutnya sering didatangi jurnalis dan pejabat asing. Tapi seperti dikutip dari AFP, wartawan asing yang melakukan perjalanan ke wilayah tersebut sering ditahan dan diikuti oleh polisi.

Penahanan diduga untuk mencegah dan menghalangi pelaporan di kamp-kamp dan perlakuan terhadap warga Uighur.

Cina disebut telah lama memberlakukan pembatasan kejam terhadap kehidupan minoritas Muslim di wilayah Xinjiang. Pembatasan kegiatan tersebut dilakukan atas nama memerangi terorisme dan separatisme.

Credit cnnindonesia.com