Myanmar Pecat Jenderal yang Pimpin Operasi Terhadap Rohingya

Myanmar memecat jenderal yang memimpin operasi terhadap Rohingya. Foto/Istimewa

NAYPYIDAW - Myanmar memecat seorang jenderal yang diduga telam memimpin operasi brutal terhadap Muslim Rohingya tahun lalu. Pemecatan ini dilakukan di bawah tekanan dari Kanada dan Uni Eropa (UE).

Militer Myanmar mengumumkan telah memecat Mayor Jenderal Maung Maung Soe. Meski begitu, militer Myanmar memecat Soe bukan untuk alasan operasi terhadap Muslim Rohingya namun atas kelalaian.

"Soe menunjukkan kelemahan dalam menghadapi serangan militan terhadap pos-pos polisi di negara bagian Rakhine barat pada tahun 2016 dan 2017," demikian pernyataan dari kantor komando dinas layanan pertahanan, Min Aung Hlaing, seperti dikutip dari Washington Post, Selasa (26/6/2018).

Menurut pernyataan dari kantor panglima tertinggi Myanmar, Maung Maung Soe gagal menanggapi serangan teroris yang diluncurkan pada Oktober 2016 dan Agustus 2017 oleh Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). ARSA adalah kelompok militan yang pertama kali muncul dua tahun lalu yang berjuang atas nama kaum Rohingya yang terpinggirkan.

Pernyataan itu mencatat bahwa militer tidak menemukan kesalahan apa pun terhadap jenderal itu ketika ia melakukan tugas-tugas normalnya. Tetapi selama serangan itu ia menunjukkan kekurangan dalam merespon tepat waktu terhadap peringatan dini penggunaan kekerasan dan tindakan tanpa hukum oleh ARSA.

Meski begitu, pengumuman ini disambut negatif oleh kelompok hak asasi manusia. Mereka menginginkan sanksi ditambah dengan tindakan oleh Mahkamah Pidana Internasional untuk mengakhiri impunitas jangka panjang bagi militer Myanmar. Pengadilan pekan lalu memberi Myanmar waktu hingga 27 Juli untuk menanggapi permintaan penuntutan bahwa mereka mempertimbangkan untuk mendengarkan kasus dugaan deportasi Rohingya dari Myanmar ke Bangladesh.

"Pengunduran diri ini - disengaja atau dipaksakan - tidak mewakili pertanggungjawaban nyata atas kekejaman yang dilakukan oleh tentara dan pasukan keamanan yang diperintahkan, dalam hal ini, oleh Maung Maung Soe atau Aung Kyaw Zaw," kata Richard Weir, peneliti Myanmar untuk Human Rights Watch.

"Selain itu, belum ada pengakuan bahwa orang-orang ini bertanggung jawab atas kekejaman yang dilakukan oleh pasukan di bawah mereka, dengan tindakan kelalaian atau perintah langsung," sambung Weir.

“Para korban kekejaman ini layak mendapatkan jawaban dan mereka berhak mendapatkan beberapa ukuran keadilan. Mereka layak meminta orang-orang ini bertanggung jawab, bukan pensiun yang enak,” tukasnya.

Keputusan itu datang tak lama setelah UE dan Kanada mengumumkan sanksi terhadap Maung Maung Soe dan enam perwira militer serta perwira polisi di Myanmar. Kanada dan UE membekukan aset dan memberlakukan larang bepergian kepada ketujuh perwira tersebut yang terdiri dari lima jenderal militer, seorang jenderal perbatasan, dan seorang komanda polisi.

Kanada sebelumnya memberi sanksi kepada Maung Maung Soe pada bulan Februari di bawah tindakan yang berbeda. Pernyataan militer Myanmar tidak menyebutkan sanksi.

“Kanada dan komunitas internasional tidak dapat diam. Ini adalah pembersihan etnis. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland.

Militer Myanmar telah mempertahankan bahwa apa yang mereka sebut sebagai "operasi pembebasan" sebagai respons yang sah terhadap serangan Agustus lalu. Pernyataan ini sebagian besar telah dianut oleh pemerintah sipil Aung San Suu Kyi dan sejumlah besar orang Myanmar. 

Etnis Rohingya sangat diremehkan di Myanmar, di mana mereka dipandang sebagai imigran gelap. Kampanye ini mendukung popularitas militer, yang mundur dari pemerintahan langsung negara itu pada tahun 2011.



Credit  sindonews.com

Kisah Kejamnya Tentara Myanmar Membantai Etnis Rohingya

Foto-foto yang diunggah oleh Letnan Kyi Nyan Lynn dari Divisi Infantri ke-33 di Facebook.[Facebook via Reuters]

CB, Jakarta - Pada awal Agustus tahun lalu, militer Myanmar mengerahkan operasi penumpasan pemberontak Rohingya, yang mereka klaim bersembunyi di permukiman sipil negara bagian Rakhine. Seorang letnan muda bernama Kyi Nyan Lynn ikut ke Negara Bagian Rakhine, bersama ratusan tentara Myanmar lainnya untuk kampanye militer yang akan mengusir ratusan ribu Muslim Rohingya dari rumah mereka dan membakarnya sampai habis.
Letnan Kyi Nyan Lynn adalah tentara dari Divisi Infanteri Ringan ke-33. Kyi Nyan Lynn adalah bagian dari apa yang disebut pengamat militer Barat sebagai ujung tombak Myanmar bersama ratusan tentara yang bertempur terbagi dua divisi infanteri ringan ke-33 dan ke-99. Dua divis ini terkenal karena kampanye kontra-pemberontakannya yang brutal terhadap etnis Rohingya.

Ketika militan Rohingya melancarkan serangan ke seluruh Rakhine Utara pada Agustus tahun lalu, divisi ke-33 dan ke-99 mengusir 700.000 Rohingya ke Bangladesh. PBB mengatakan divisi ini telah melakukan genosida, sementara Amerika Serikat menyebut aksi mereka sebagai pembersihan etnis. Namun Myanmar membantah tuduhan tersebut.

Jenderal Senior Min Aung Hlaing, panglima tertinggi militer Myanmar, berjabat tangan dengan pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi, Aung San Suu Kyi, pada Desember 2015.[REUTERS/Soe Zeya Tun]
Banyak yang menyebut tentara Myanmar melakukan pembunuhan massal dan membakar desa-desa Rohingya. Tapi investigasi Reuters, seperti dikutip pada 27 Juni 2018, memaparkan lebih spesifik peran divisi infanteri ringan ke-33 dan ke-99 Myanmar, bagaimana mereka melakukan serangan brutal di seluruh Negara Bagian Rakhine utara atas perintah langsung Jenderal Senior Min Aung Hlaing, sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata Myanmar.

Divisi ke-33 dan ke-99 datang ke desa-desa Rohingya untuk mengumumkan maksud kedatangan mereka kepada penduduk Rohingya yang cemas dan takut. Pertemuan-pertemuan dengan penduduk Rohingya diadakan di tempat-tempat seperti sekolah dan kantor polisi, untuk menyampaikan pesan serupa.

Sai Sitt Thway Aung dari Divisi Infanteri ke-99 mengunggah foto berseragam di Facebook.[Facebook via Reuters]
Para perwira mengatakan mereka telah datang untuk "membersihkan" daerah itu dan menumpas teroris dan penjahat. Mereka menuduh penduduk Rohingya menyembunyikan teroris dan mengancam akan membakar desa-desa dan menembak siapa saja yang mereka anggap mencurigakan.
Sai Sitt Thway Aung, seorang prajurit divisi ke-99, mengunggah status di Facebook-nya saat dia berada di kota Meiktila, Myanmar tengah.

"Tolong kirim kami secepatnya ke Rakhine di mana para teroris berada. Utang darah orang-orang yang akan saya kumpulkan dengan penuh hasrat," tulis Sai Sitt Thway Aung di Facebook pada 27 Agustus.
Pada 1 September, sekelompok tentara divisi ke-33 menangkap 10 pria dan pemuda Rohingya di Inn Din. Keesokan harinya, dengan bantuan penduduk desa Rakhine, mereka menembak dan memukuli tahanan sampai mati, lalu membuang mayat mereka di kuburan massal.
Dua wartawan Reuters ditangkap pada Desember setelah polisi mengetahui bahwa mereka telah melaporkan pembantaian di Inn Din. Bulan berikutnya, militer mengakui tentaranya telah terlibat pembunuhan itu, dan mengatakan tujuh tentara telah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Militer tidak mengungkap nama, pangkat atau divisi mereka. Namun dua wartawan Reuters, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo, tetap berada di balik jeruji besi, dituduh melanggar Undang-Undang Rahasia Resmi Negara Myanmar dan terancam hukuman 14 tahun penjara.

Pemandangan salah satu desa Rohingya yang terbakar di Negara Bagian Rakhine. Beberapa tentara dari ke-33 dan ke-99 melakukan pembakaran secara rutin dan sistematis, ungkap polisi kepada Reuters.[REUTERS/Soe Zeya Tun]
Pada 30 Agustus di Maungdaw utara, tentara juga merusak desa Min Gyi, atau yang disebut Tula Toli, menurut kesaksian salah satu pengungsi Rohingya yang kini berada di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh. Pengamat Human Rights Watch mengatakan pembantaian terjadi di Tula Toli. Tentara menembak penduduk yang melarikan diri dan mengumpulkan ratusan lainnya, kata Human Rights Watch dalam sebuah laporan. Para prajurit kemudian secara sistematis membunuh orang-orang selama beberapa jam. Sebelum membunuh dan memperkosa banyak perempuan dan anak-anak Rohingya.
Seorang perempuan Rohingya bernama Begum mengatakan tentara membawanya ke sebuah rumah di Tula Toli bersama 11 perempuan dewasa dan gadis lain, termasuk adik perempuannya. Dia mengatakan enam tentara dengan lencana divisi ke-99 mendorongnya ke sebuah ruangan yang penuh dengan mayat. Kemudian salah satu tentara menggorok leher adiknya.

"Aku tidak tahan melihatnya jadi aku memalingkan wajahku," katanya sambil terisak-isak dan gemetar ketika dia berbicara.
Begum mengatakan dia ditendang dan dipukuli sampai pingsan. Ketika dia sadar, hari sudah gelap. Punggung dan kakinya terbakar dan kepalanya sakit. Sekitar 10 wanita lainnya terbaring terbakar dan tidak sadarkan diri saat dia merangkak keluar.
Pada 5 September kampanye militer Myanmar di Rakhine secara resmi berakhir. Aung San Suu Kyi menyampaikan ini dalam pidato dua minggu kemudian. Namun serangan-serangan pembakaran di desa-desa Rohingya berlanjut selama berminggu-minggu, seperti yang diperlihatkan gambar-gambar satelit.
Polisi yang ikut dalam pembakaran menceritakan bagaimana tentara membakar desa Rohingya. Setiap operasi melibatkan lima hingga tujuh polisi dan sedikitnya 20 tentara. Polisi mengepung rumah-rumah Rohingya sementara tentara menyisir kemudian membakar rumah beratap daun dan berdinding bambu.

Divisi yang memimpin operasi pembersihan disambut sebagai pahlawan di Myanmar tengah. Foto yang diunggah di Facebook memperlihatkan Sai Sitt Thway Aung dan tentara ke-99 lainnya saat kembali ke pangkalan militer di Meiktila pada Desember.[Facebook via Reuters]
Militer membantah membakar rumah-rumah di Rakhine dan mengatakan kaum militan Rohingya yang membakar rumah penduduk. Namun petugas polisi menceritakan bagaimana divisi ke-33 dan ke-99 melakukan pembakaran secara rutin dan sistematis.

Pada Desember, kelompok bantuan internasional, Médecins Sans Frontières, memperkirakan bahwa setidaknya 6.700 orang Rohingya tewas dalam bulan pertama penumpasan. Pada November, 13 anggota pasukan keamanan tewas dalam konflik, dan dilaporkan 376 militan ARSA tewas antara 25 Agustus dan 5 September, ketika penumpasan secara resmi berakhir.

Credit  tempo.co

10 Negara Paling Tidak Aman Bagi Perempuan, Ada Amerika Serikat

Seorang pendemo wanita melakukan aksi teatrikal di bawah kain hitam saat pertunjukan jalanan di Pristina, Kosovo, 6 Oktober 2017. Aksi ini untuk melawan pelecehan seksual di Kosovo. AFP/Armend NIMANI

TEMPO.CO, Jakarta - India dinobatkan sebagai negara paling berbahaya di dunia bagi perempuan dalam survei ahli global yang dirilis pada Selasa, 26 Juni 2018 dengan Amerika Serikat berada di peringkat 10.
India tidak sendirian, survei yang digelar Thomson Reuters Foundation terhadap 550 ahli tentang isu-isu perempuan, menempatkan Afghanistan dan Suriah di urutan kedua dan ketiga, dengan Somalia dan Arab Saudi diurutan berikutnya.

Survei itu hampir mengulang jajak pendapat serupa pada 2011 yang memberi peringkat negara paling berbahaya bagi wanita seperti Afghanistan, Republik Demokratik Kongo, Pakistan, India, dan Somalia.
Tapi sekarang Amerika Serikat termasuk dalam daftar dan menjadi satu-satunya negara Barat dalam daftar ini. CNN melansir ini terkait dengan munculnya gerakan @MeToo, yang ramai muncul di AS sejak tahun lalu terkait berbagai tindakan pelecehan seksual yang dialami perempuan AS dari mulai warga biasa hingga aktris Hollywood.

Laporan itu menanyakan lima dari 193 negara anggota PBB yang dianggap paling berbahaya bagi perempuan dan yang terburuk untuk perawatan kesehatan, sumber daya ekonomi, praktik tradisional, pelecehan seksual dan non-seksual, dan perdagangan manusia.

Petugas kepolisian menahan artis Nicolle Rochelle, yang pernah hadir di beberapa episode "The Cosby Show," saat melakukan aksi telanjang dada ketika Bill Cosby tiba untuk sidang kasus pelecehan seksualnya di Gedung Pengadilan Montgomery, 9 April 2018. REUTERS/Jessica Kourkounis
Berikut adalah daftar peringkat 10 negara yang paling berbahaya bagi wanita berdasarkan survei, yang digelar antara 26 Maret dan 4 Mei 2018, seperti dilansir Sydney Morning Herald dan Reuters pada 26 Juni 2018:
1. India
Tingkat kekerasan terhadap perempuan masih tinggi setelah lebih dari lima tahun pasca peristiwa perkosaan dan pembunuhan seorang pelajar di sebuah bus di Delhi. Peristiwa ini memicu kemarahan nasional dan janji pemerintah untuk mengatasi masalah ini.
India digolongkan sebagai negara paling berbahaya pada tiga isu - risiko yang dihadapi perempuan dari kekerasan dan pelecehan seksual, dari praktik budaya dan tradisional, dan dari perdagangan manusia termasuk kerja paksa, perbudakan seks dan perbudakan domestik.
2. Afghanistan
Para ahli mengatakan perempuan menghadapi masalah yang mengerikan hampir 17 tahun setelah penggulingan Taliban. Peringkat sebagai negara paling berbahaya bagi perempuan di tiga bidang - kekerasan non-seksual, akses ke perawatan kesehatan, dan akses ke sumber daya ekonomi.
3. Suriah
Setelah tujuh tahun hidup dalam kondisi perang, Suriah merupakan salah satu negara paling berbahaya kedua bagi perempuan dalam hal akses terhadap perawatan kesehatan dan kekerasan non-seksual, yang mencakup kekerasan terkait konflik serta pelecehan dalam rumah tangga.
4. Somalia
Keempat setelah terperosok dalam konflik sejak 1991. Peringkat sebagai negara paling berbahaya ketiga bagi perempuan dalam hal akses ke layanan kesehatan dan menempatkan mereka pada risiko budaya dan praktik tradisional yang berbahaya. Dinamakan sebagai negara terburuk kelima dalam hal perempuan memiliki akses ke sumber daya ekonomi.
5. Arab Saudi
Secara keseluruhan berada di posisi kelima, tetapi kerajaan konservatif ini dinobatkan sebagai negara paling berbahaya kedua bagi perempuan dalam hal akses ekonomi dan diskriminasi, termasuk di tempat kerja dan dalam hal hak kepemilikan. Saudi berada di peringkat kelima dalam hal risiko yang dihadapi perempuan dari praktik budaya dan agama.
6. Pakistan
Keenam paling berbahaya dan keempat terburuk dalam sumber daya ekonomi dan diskriminasi serta risiko yang dihadapi perempuan dari praktik budaya, agama dan tradisional, termasuk apa yang disebut pembunuhan demi kehormatan. Pakistan menduduki peringkat kelima pada kekerasan non-seksual, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.
7. Republik Demokratik Kongo
Terdaftar berada di peringkat ketujuh dengan PBB memperingatkan jutaan orang menghadapi kondisi kehidupan yang mengerikan setelah bertahun-tahun mengalami pertumpahan darah dan pelanggaran hukum. Peringkat sebagai negara paling berbahaya kedua bagi perempuan untuk kekerasan seksual.

Ekspresi Mattie Larson, salah satu korban saat memberikan kesaksian dalam persidangan kasus pelecehan seksual berkedok perawatan medis dengna terdakwa Larry Nassar, mantan tim doktor Amerika Serikat, di Lansing, Michigan, AS, 23 Januari 2018. Nassar telah mengaku bersalah atas tujuh tuduhan tindak pidana seksual di Ingham County di Michigan. REUTERS/Brendan McDermid
8. Yaman
Kedelapan setelah peringkat buruk pada akses ke perawatan kesehatan, sumber daya ekonomi, risiko dari praktik budaya dan tradisional, dan kekerasan non-seksual. Yaman masih berada di tengah krisis kemanusiaan paling mendesak di dunia dengan 22 juta orang membutuhkan bantuan penting karena saat ini sedang terjadi perang besar antara kelompok Houthi melawan pemerintah yang didukung Arab Saudi.
9. Nigeria
Kelompok-kelompok Hak Asasi Manusia menuduh militer negara itu melakukan penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan terhadap warga sipil selama sembilan tahun melawan milisi Boko Haram. Nigeria dinobatkan sebagai negara paling berbahaya keempat bersama dengan Rusia ketika menyangkut perdagangan manusia. Tercantum di urutan keenam terburuk pada risiko yang dihadapi perempuan dari praktik tradisional.
10. Amerika Serikat
Satu-satunya negara Barat dalam daftar ini dan berada di peringkat 10 teratas dan ketiga bersama dengan Suriah untuk risiko yang dihadapi perempuan dalam hal kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, paksaan ke dalam seks dan kurangnya akses ke pengadilan dalam kasus perkosaan.
Survei ini dilakukan setelah kampanye #MeToo menjadi viral pada 2017 dengan ribuan wanita menggunakan gerakan media sosial untuk berbagi cerita tentang pelecehan seksual yang mereka alami. Sejumlah tokoh publik perempuan muncul ke permukaan.

Credit  tempo.co

Mogok Kerja Buruh Tolak Bantuan IMF Lumpuhkan Ibukota Argentina

Aksi mogok kerja buruh di Argentina, Senin, 25 Juni 2016 melumpuhkan aktivitas ibukota.

CB, Jakarta - Aksi mogok kerja buruh dari serikat pekerja terbesar Argentina, Confederacion General de Trabajo atau Konfederasi Buruh Umum pada Senin, 25 Juni 2018 di Buenos Aires, ibukota Argentina telah melumpuhkan sektor transportasi publik, penerbangan, pelabuhan, bank dan kantor pemerintahan setempat.
Menurut Menteri Transportasi Argentina yang dikutip dari Al Jazeera, aksi mogok ini telah mengakibatkan pembatalan sekitar 600 penerbangan dan membuat sekitar 71.000 penumpang batal berangkat.

Pemogokan juga berpengaruh pada penjualan makanan, pusat pengisian bahan bakar, sekolah, bank, dan pelabuhan. Banyak jalan raya tak dapat digunakan di sekitar Buenos Aires.

Perwakilan dari CGT mengatakan aksi mogok dilakukan sebagai reaksi dari tindakan Presiden Mauricio Macri yang menyetujui kesepakatan bantuan sebesar US$ 50 miliar dengan International Monetary Fund atau IMF untuk membantu nilai tukar peso, mata uang Argentina, yang semakin merosot.
Selain itu, banyak juga yang mengkritik pemerintahan Macri karena mengejar kebijakan penghematan yang secara tidak proporsional sehingga berdampak pada para kelas pekerja. Contohnya dalam kebijakan yang membatasi kenaikan upah pada 15 persen, sementara inflasi sudah mencapai 26 persen.

Menurut laporan dari media Amerika Latin yang berbasis di Venezuela, Telesur, aksi mogok kerja diikuti sekitar tiga juta anggota serikat buruh CGT, para anggota serikat buruh CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) yang ikut bergabung, dan gerakan sosial lainnya.
Sebelumnya, serikat pekerja Argentina telah membuat aksi mogok kerja sebanyak dua kali, yaitu pada April dan Desember 2017. Terlepas dari dua aksi itu, presiden Mauricio Macri yang terpilih pada Desember 2015 dinilai tetap meneruskan kebijakan yang dianggap merugikan bagi kelas pekerja.
"Kita tidak bisa berharap banyak dari pemerintahan ini. Mereka telah membawa kita pada situasi ekstrem kelaparan" ujar satu pemimpin buruh, Hugo Moyano pada Radio 10 Argentina, menyalahkan pemerintahnya telah menyerah pada IMF.

Pemogokan itu juga didukung oleh beberapa pemimpin Gereja Katolik di Argentina, yang meminta pemerintah untuk tidak memotong anggaran dana yang diperuntukkan kepada orang miskin.
Mauricio Macri yang menjabat sebagai presiden Argentina sejak Desember 2015 mengatakan, aksi mogok kerja buruh tidak berkontribusi apapun bagi kemajuan perekonomian. "Belum pernah ada pemerintahan (Argentina) dalam beberapa dekade ini yang menunjukkan begitu peduli pada pekerjaan dan pekerja dan untuk menciptakan kesempatan baru," ujar sang Presiden sebagaimana ditulis oleh harian Clarin yang dikutip Al Jazeera.

Credit  tempo.co

Koalisi Saudi Sebut Anggota Hizbullah Tewas di Konflik Yaman

Konflik di Yaman, menyebabkan keamanan menjadi barang mahal.

Foto: Reuters

Hizbullah bantah membantu pemberontak Houthi di Yaman

CB, RIYADH -- Pasukan yang didukung oleh koalisi pimpinan Saudi mengaku telah menewaskan delapan anggota kelompok Hizbullah di Yaman dalam pertempuran dengan Houthi. Koalisi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa 41 "elemen teroris" telah ditargetkan dalam operasi militer di wilayah Saada di barat laut Yaman.


"Di antara yang tewas ada delapan anggota dari Hizbullah, organisasi teroris Lebanon," kata pernyataan itu tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Koalisi pimpinan Saudi melakukan intervensi di Yaman pada 2015 untuk menggulingkan Houthi. Pasukan koalisi ingin mengembalikan pemerintahan yang diakui secara internasional dan menggagalkan ambisi ambisius Iran di kawasan itu.


Pemerintah Yaman dan mitra-mitranya di Teluk telah lama menuduh sekutu Hizbullah, Iran, mendukung Houthi dan berusaha mengubah kelompok itu menjadi replika kelompok bersenjata Lebanon, sebuah gerakan militer dan politik yang memiliki pengaruh besar di Lebanon. Iran membantah campur tangan di Yaman.


Para pejabat Hizbullah tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar. Hizbullah sebelumnya membantah tuduhan Saudi bahwa kelompok itu membantu pemberontak Houthi dalam konflik Yaman. Perang Yaman telah menjadi perang proksi antara Arab Saudi dan Iran.

Credit  republika.co.id

Taliban Tolak Permintaan Tetua Suku untuk Berdamai

Kelompok Taliban mengecam AS gagal menciptakan perdamaian di Afghanistan.

Foto: AP

Taliban mencurigai AS dan sekutu ingin mengusir mereka dari Afghanistan.

CB, KABUL-- Taliban menolak permintaan dari para tetua dan aktivis Afghanistan untuk perpanjangan gencatan senjata bulan ini.  Taliban juga menegaskan tak mau menyerah kepada pasukan asing.


Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid menepis slogan perdamaian yang disampaikan aktivis. Kelompok itu mendesak aktivis masyarakat sipil dan yang lainnya untuk tidak bergabung dengan gerakan yang  dimainkan oleh pasukan AS dan internasional. Negara-negara Barat ingin memaksa Taliban untuk meninggalkan  negara itu.

"Mereka tidak berbicara tentang pendudukan atau penarikan orang asing. Tujuan mereka adalah bahwa kami meletakkan senjata kami dan menerima rezim yang dikenakan oleh penjajah," katanya dalam sebuah pernyataan, Senin (25/6).


Sebuah gencatan senjata sempat diberlakukan selama tiga hari pada perayaan  Idul Fitri. Pasukan Taliban yang tidak bersenjata berbaur dengan tentara dan warga sipil di ibu kota Kabul dan kota-kota lain. Hal ini telah memberikan dorongan baru untuk seruan  perdamaian. Meskipun banyak juga yang menolak gencatan senjata dan menyebutnya sebagai permainan Taliban.





Sekelompok kecil pejuang perdamaian yang datang ke Kabul dengan berjalan kaki dari Provinsi Helmand di bagian selatan juga menjadi sorotan. Kelompok itu memohon kepada semua pihak untuk mengakhiri konflik yang kini telah berlangsung selama 40 tahun.


"Tetua suku mungkin tidak bisa membawa perdamaian dan menciptakan gencatan senjata untuk seluruh negara tetapi mereka bisa melakukannya untuk distrik mereka sendiri dan mereka akan melakukannya," kata seorang tetua di distrik Jani Khil di provinsi timur Paktia, Dawlat Wazir.


Di Jani Khil, para tetua mengadakan pertemuan yang dihadiri ratusan orang pada akhir pekan. Ia menyerukan kepada pemerintah dan pasukan Taliban untuk menahan diri dari pertempuran di daerah mereka.


"Kami sangat muak dengan operasi oleh pasukan pemerintah di daerah kami yang memicu pertempuran selama berhari-hari. Kami memohon kepada pemerintah dan Taliban untuk menyetujui gencatan senjata dan menghentikan pembunuhan satu sama lain dan warga sipil," kata salah satu sesepuh, Malek Sakhto.


Aksi para tetua dan aktivis Afghanistan ini menggarisbawahi kelelahan yang meluas di seluruh negeri saat pertempuran terus berlangsung.


Menurut seorang anggota dewan Provinsi Logar, Abdul Wali, di Logar, sebelah selatan ibu kota Kabul, para tetua dan ulama setempat telah mencoba mengatur gencatan senjata di Distrik Azra.
Dia mengatakan, kesepakatan tidak resmi telah tercapai, tetapi masyarakat setempat masih menunggu pengumuman resmi dari Gubernur bayangan Taliban untuk Logar, Muallah Ismail Akhondzada.


Secara terpisah,  seorang pengebom bunuh diri menargetkan  pos pemeriksaan polisi di Distrik timur Kunar pada Senin (25/6) malam. Gubernur lokal Distrik Sawky, Shah Khesraw mengatakan serangan ini menewaskan sedikitnya delapan orang.


Ledakan itu terjadi beberapa jam setelah sekelompok demonstran perdamaian di Kunar berangkat ke Kabul. Presiden Ashraf Ghani memerintahkan pasukan pemerintah untuk menghentikan operasi serangan terhadap Taliban selama 10 hari setelah berakhirnya gencatan senjata. Tetapi sejak itu terjadi pertempuran sengit di beberapa daerah.

Credit  republika.co.id

Muslim Uighur Hidup Ketakutan di Cina

Muslim Uighur yang kini warga Australia, Almas Nizamidin, yang kini jadi warga negara Australia, mendesak pemerintah membantu pembebasan istri dan ibunya yang ditahan di Cina Barat.

Foto: ABC

Di Xinjiang, menjadi orang Uighur adalah kejahatan besar.

CB, ADELAIDE -- Tahun lalu, ketika Almas Nizamidin kembali ke Urumqi, ibu kota Xinjiang di barat laut Cina, dia bermaksud mencari istrinya yang diambil polisi berpakaian sipil tanpa tuduhan resmi. Almas (27 tahun) adalah pekerja konstruksi di Adelaide dan menjadi warga negara Australia pada 2014 setelah meninggalkan Cina pada 2009.


Dia terbang ke Urumqi setelah mendengar kabar tentang istrinya, namun menemukan kota tempatnya dibesarkan sudah tak dikenalinya lagi. "Tampaknya seperti pendudukan. Ada tank di jalan-jalan, dan tahanan polisi setiap 100 meter di mana petugas polisi memindai kartu identitas dan isi telepon mereka," katanya.

Ketika istrinya Buzainafu Abudourexiti dibawa polisi pada Maret 2017 dia berusia 25 tahun dan hamil dua bulan. Abudourexiti awalnya dibawa polisi untuk "pendidikan ulang" tetapi kemudian dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara


Almas mengatakan kejahatan yang dituduhkan pada istrinya katanya ekstremisme agama, hanya karena dia pernah studi Islam di Timur Tengah. Pasangan muda ini orang Uighur, etnis minoritas berbahasa Turki di Xinjiang, Wilayah Otonomi Uighur. Kebanyakan orang Uighur menganut Islam yang jadi bagian penting budaya mereka, sama seperti budaya Asia Tengah lainnya.


Namun sekarang, menurut kelompok HAM dan pengamat, di bawah kampanye Beijing untuk "pendidikan kembali", budaya dan identitas Uighur terancam musnah.


Kehilangan segalanya

Foto: Masjid di Kota Kashgar, Xinjiang, dengan tulisan "Cintailah Partai, Cintailah Negara". (AP: Ng Han Guan, File)

Menurut sebuah laporan, sejak musim semi lalu, setidaknya ratusan ribu dan mungkin lebih 1 juta etnis minoritas - kebanyakan orang Uighur - di Xinjiang telah diinternir di kamp-kamp penahanan massal. "Ini penahanan massal terbesar dari populasi minoritas di dunia saat ini," kata Komisi Amerika Serikat Urusan Cina pada April lalu.


Australia kini dihuni oleh sekitar 600 keluarga asal Uighur dengan populasi lebih dari 3.000 orang. Sebagian besar tinggal di Adelaide, bersama-sama minoritas Muslim lainnya yang juga menjadi sasaran penumpasan.


ABC mewawancarai sekitar 20 warga Uighur di Australia. Mereka berprofesi sebagai pekerja, pengusaha, mahasiswa, ibu rumah tangga, serta aktivis. Hampir semuanya memiliki keluarga atau teman yang saat ini ditahan di Cina.


Namun banyak yang menolak berbicara terbuka, karena khawatir dapat menyulitkan anggota keluarganya yang masih tinggal di Cina. "Bicaralah pada Almas, dia telah kehilangan segalanya, jadi dia bisa bicara," kata seorang pria Uighur kepada ABC di Melbourne.


ABC meminta komentar dari berbagai otoritas Cina tetapi belum menerima jawaban apa pun. Namun Kementerian Luar Negeri Cina baru-baru ini mengatakan belum mendengar tentang situasi ini dan menyebutkan Beijing melindungi hak-hak orang asing.


Era baru sosialisme dengan penahanan massal

Foto: Nizamidin menunjukkan foto bersama istrinya yang kini ditahan. (ABC News)

Para tahanan dari "kamp pendidikan ulang", sekitar 10 persen dari seluruh penduduk Uighur di wilayah itu, dilaporkan dipaksa meneriakkan slogan, menonton video propaganda, mencela agama mereka dan berjanji setia kepada Partai Komunis di dalam sel yang penuh sesak. Tindakan keras Cina terhadap orang Uighur dimulai pada 1990-an, ketika ketegangan etnis berkobar di tengah tuntutan merdeka dari warga Uighur di Xinjiang.


Menurut James Millward dari Georgetown University, tujuan jangka panjang pemerintah China di Xinjiang adalah meredakan ketegangan. Mereka yakin upaya meningkatkan ekonomi akan membantu.


Selama tiga dasawarsa terakhir, ekonomi membaik, demikian pula transportasi dan komunikasi ke bagian lain Asia Tengah. Namun hubungan antara orang Uighur dan etnis mayoritas Han memburuk.


Dosen sejarah Cina di Universitas Sydney David Brophy menjelaskan, penindasan terhadap kebebasan beragama dan diskriminasi terhadap orang Uighur telah lama terjadi. Namun, katanya, laporan tentang penahanan massal terjadi bertepatan dengan klaim sosialisme Cina memasuki era baru.


"Kehadiran minoritas yang tidak puas sama sekali tidak sejalan dengan visi negara bersatu untuk mewujudkan apa yang disebut Xi Jinping sebagai 'Mimpi Cina'," kata Brophy.


Tanggapan Deplu Australia

Foto: Foto Presiden Xi Jinping di papan reklame di Kota Hotan, Xinjiang. (AP: Ng Han Guan, File)

Pemerintah Cina secara teratur mengutip pengaruh dari luar, yaitu ekstremisme agama dan separatisme, sebagai justifikasi atas tindakan keras terhadap etnis Uighur. Sejumlah orang Uighur diketahui bergabung dengan milisi Islam di Suriah dan Irak, yakin bahwa dengan mendapatkan pelatihan militer dan solidaritas milisi internasional, mereka suatu hari bisa melakukan perlawanan di Xinjiang.


"Tapi Cina menjaga pintu keluar masuk ke Xinjiang, dan strategi ini bukan ancaman bagi Pemerintahan Beijing. Jelas bukan satu hal yang dapat membenarkan tindakan keras saat ini," kata Brophy.


Laporan Human Rights Watch mengatakan upaya memadamkan pengaruh luar dan ekstremisme agama berkembang menjadi kampanye yang lebih luas dan sewenang-wenang terhadap siapa pun yang dicurigai melakukan ketidaksetiaan politik. Di Xinjiang, itu dapat berarti orang Uighur, khususnya mereka yang mengekspresikan identitas agama atau budaya mereka bahkan dengan damai.

Foto: Nizamidin bersama istri dan ibunya di Bandara Urumqi. Dia mengaku inilah terakhir kalinya dia melihat istrinya. (Supplied: Almas Nizamidin)

Di Xinjiang saat ini, misalnya, menumbuhkan jenggot, shalat secara teratur, atau menghubungi keluarga di luar negeri, dapat menyebabkan seseorang dipenjara atau dikirim ke kamp pendidikan ulang. "Di Xinjiang, menjadi orang Uighur, menjadi etnis minoritas, itu kejahatan besar. Orang seperti domba yang menunggu untuk dibunuh, kehilangan harapan," kata Almas Nizamidin.


Menurut Profesor Millward, beberapa elemen dari kamp pendidikan ulang menyerupai Revolusi Kebudayaan Cina. Kampanyenya menggunakan cara-cara pemaksaan untuk mengubah sikap orang. "Penargetan etnis dan agama dari seluruh kelompok etnis dan penggunaan penahanan massal, mencerminkan preseden sejarah yang sangat gelap," katanya.


Deplu Australia mengatakan prihatin dengan meningkatnya laporan penganiayaan terhadap orang Uighur di Xinjiang. "Kami telah menyampaikan permasalahan ini dengan Cina," kata Deplu Australia.


Ketakutan dan trauma di Australia

Foto: Abdul-Salam Alim, pemuka masyarakat Uighur di Adelaide. (ABC News)

Pembicaraan tentang situasi di Xinjiang menimbulkan ketakutan di kalangan warga Uighur di Australia. Beberapa orang yang diwawancarai ABC menangis ketika menyinggung masalah ini.


"Di rumah saya tidak mengizinkan pembicaraan ini terbuka, saya akan mengubah topik pembicaraan," kata Abdul-Salam Alim, pria Uighur berusia 45 tahun, seorang guru agama di Garden College, sekolah komunitas Islam di Adelaide.


"Karena saya tahu jika saya berbicara, seseorang akan mulai emosional ... mereka tidak tahan," kata Abdul-Salam.


Istrinya memiliki lima saudara yang tinggal di Kota Hotan, Xinjiang. Menurut Abdul-Salam, kecuali satu orang, setiap orang dewasa dari lima keluarga mereka itu ditahan atau dipenjara.


Hal ini membuat 21 anak-anak harus dirawat oleh satu-satunya wanita yang tidak ditahan di seluruh keluarga ini. Saat Abdul-Salam berbicara, ibu mertuanya - nenek dari 21 anak-anak tersebut - duduk mendengarkan, dan diam-diam menangis.

Foto: Murid-murid dari etnis minoritas di Xinjiang memberikan penghormatan ala Partai Komunis ke gurunya. (Reuters)

Ketika ditanya perasaannya tentang situasi di kampung, ibu mertua Abdul-Salam melalui penerjemah mengaku tidak pernah berbicara dengan anak-anaknya - kecuali anak perempuannya di Australia - selama hampir 18 bulan.


"Saya tidak bisa membayangkan bagaimana anak-anak kecil bertahan hidup tanpa perawatan orangtua," katanya.


Sumber ABC mengatakan pada Agustus 2017, seorang warga Australia keturunan Uighur ditangkap saat mendarat di Bandara Chengdu, Cina, dan ditahan lebih dari 20 hari tanpa tuntutan. Deplu Australia menegaskan pihaknya memberikan bantuan konsuler kepada seorang pria yang ciri-cirinya cocok, namun tidak memberikan informasi lebih lanjut.


"Kamu pikir kamu orang Australia?"

Foto: Petugas keamanan berjaga di jalan-jalan Kota Kashgar. (Reuters: Thomas Peter)

Seorang warga Australia keturunan Uighur lainnya yang diminta disebut sebagai "Sam", menjelaskan kepada ABC dia diserang oleh puluhan polisi ketika menunjukkan paspornya di pos pemeriksaan di Urumqi pada 2016. Dia mengaku, seorang petugas berkata, "Kamu pikir kamu orang Australia?" dan mendorongkan paspor ke wajahnya.


"Saya mendorong dan bilang 'apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa melakukan hal itu'," katanya.


"Kemudian lebih dari 15 orang datang dan memukuli saya. Berikutnya yang saya ingat adalah saya sudah di rumah sakit," tambah Sam.


Warga lainnya bernama Elminur dibesarkan di Ghulja, Xinjiang, dan datang tiba di Australia tahun 2009. Mahasiswa berusia 20 tahun itu meminta nama belakangnya tidak disebutkan karena dia masih memiliki keluarga di Cina.


Dia mengaku saat di sekolah di Ghulja dia diminta untuk tidak shalat. "Tumbuh dewasa saya takut shalat," katanya, "Ketika pertama kali datang ke sini saya ragu-ragu bergabung dengan ritual keagamaan."

Foto: Salah seorang siswa keturunan Uighur menyampaikan orasi di depan Kedubes China di Canberra. (Supplied)

Seorang siswa SMA di Uighur, yang datang ke Adelaide dari Ghulja tiga tahun lalu, menceritakan kenangan Ramadhan di Xinjiang. Para siswa di sekolahnya, katanya, diminta menandatangani kontrak dan berjanji tidak berpuasa atau pergi ke masjid.


Pada bulan Maret, dalam aksi demonstrasi protes di Canberra siswa berusia 17 tahun menyampaikan pidato di depan Kedutaan Cina. "Pemerintah Cina, Anda menginginkan kesatuan kelompok etnis yang berbeda," katanya. "Anda mengatakan ingin semua kelompok etnis saling merangkul seperti 'buah delima'."


"Kemudian Anda membuka kamp pendidikan ulang di Xinjiang di mana Anda menahan ratusan ribu minoritas Muslim," ujarnya.


"Apakah ini yang Anda maksud dengan persatuan kelompok etnis?" tanya siswa tersebut.


Harapan untuk hidup berdampingan memudar


Jauh dari pos-pos pemeriksaan dan tahanan, komunitas Uighur di Australia menciptakan ruang di mana mereka merayakan dan melestarikan budaya Uighur dengan bangga. Mereka pun bebas mendiskusikan politik sampai batas tertentu. Banyak dari mereka dulu tidak terbayangkan bisa mengkritik pemerintah Cina atau menyerukan kemerdekaan dari Cina.

Foto: Gadis-gadis etnis Uighur asal China di Masjid Wandana, Australia Selatan. (ABC News)

Namun di saat tindakan keras telah mengubah tanah air mereka menyerupai negara polisi, banyak orang Uighur mengatakan hidup berdampingan secara damai dengan etnis Han di bawah kekuasaan Cina tidak lagi masuk akal dalam jangka panjang.


Aktivis secara terbuka mengkampanyekan kemerdekaan sebagai negara Turkestan Timur, dengan konsekuensi anggota keluarga mereka di Cina menjadi target penindakan. Banyak orang warga Uighur di Australia mengaku putus asa, tidak berdaya, dan tidak dapat mempercayai siapa pun.


ABC telah menghubungi kedutaan Cina di Canberra, Kementerian Luar Negeri Cina, dan berbagai otoritas lainnya untuk memberikan komentar tetapi semuanya tidak dijawab.

Credit  republika.co.id

Proyek Pembangunan Kapal Selam Australia Ditunda

Rancangan kapal selam yang terpilih akan menggantikan kapal perang Australia, Anzac-class.

Foto: Australian Defence Force

Proyek pembangunan kapal selam tersebut bernilai Rp 366 triliun.

CB, MELBOURNE -- Pengumuman yang sudah lama ditunggu-tunggu tentang siapa yang akan membangun armada kapal perang antikapal selam Angkatan Laut Australia berikutnya ditunda. Pemerintah Australia masih memperdebatkan apakah akan memasukkan perusahaan yang bermarkas di Australia Barat dalam proyek senilai 35 miliar dolar AS (setara Rp 366 triliun) tersebut.




Poin Inti

- Tiga perusahaan pertahanan asing telah terpilih merancang dan membangun kapal perang masa depan Australia. Perusahaan Inggris BAE Systems secara luas disukai untuk memenangkan proyek SEA5000 yang menguntungkan.

- Jika BAE Systems berhasil mendapatkan kontrak 35 miliar dolar AS, Australia kemungkinan akan menandatangani salah satu Perjanjian Perdagangan Bebas pertama dengan Inggris setelah Brexit.


- Tiga perusahaan asing telah terpilih merancang dan membangun kapal perang masa depan Australia, yang diharapkan akan menggantikan kapal perang kelas Anzac yang sudah tua.

Perusahaan Inggris BAE Systems secara luas difavoritkan memenangkan proyek SEA5000 yang menguntungkan dengan penawaran fregat "Tipe 26" berteknologi tinggi, tetapi bersaing melawan Fincantieri dari Italia dengan kapal perang FREMM-nya, dan Navantia dari Spanyol dengan F100 yang diperbarui.


Ada juga spekulasi yang berkembang dikalangan industri ini jika BAE Systems berhasil mengamankan kontrak, Australia kemungkinan akan menandatangani salah satu Perjanjian Perdagangan Bebas pertama dengan Inggris setelah Brexit, dan dapat mulai mengekspor kendaraan Bushmaster ke Angkatan Darat Inggris.


Orang dalam dari Departemen Pertahanan mengatakan pengumuman mengenai kapal perang masa depan (Future Frigate) Australia itu dijadwalkan akan dilakukan minggu lalu, tetapi sebuah desakan terakhir untuk memungkinkan Austral, produsen kapal Australia yang berbasis di Australia menjadi bagian dari pembangunan armada ini telah mempersulit proses tersebut.


Bulan lalu, Austal dikeluarkan dari proyek senilai tiga miliar dolar AS atau Rp 31 triliun untuk membangun Kapal Patroli lepas pantai (OPV) Angkatan Laut baru setelah negosiasi dengan perancang Jerman Luerssen gagal. Informasi yang diperoleh ABC menunjukkan setelah dikeluarkannya Austal dari pembangunan OPV, anggota Kabinet Australia Barat sangat mendukung agar Austal ikut memainkan peran dalam pembangunan Future Frigate, yang akan dirakit di Adelaide, Australia Barat.


Menteri Industri Pertahanan Christopher Pyne tidak bersedia mengomentari apakah peran Austal sedang dipertimbangkan, tetapi keputusan akhir tentang proyek Frigate ini masih bisa diterbitkan beberapa minggu lagi. "Pemerintah mengatakan kami akan membuat pengumuman tentang pelelang yang sukses pada pertengahan tahun ini yaitu Juni dan Juli," kata Pyne.


"Kami pasti akan melakukan itu. Jika ada pelelangan yang sukses yang ingin melakukan subkontrak ke pembuat kapal Australia seperti Austal, kami sangat terbuka untuk mereka melakukannya, tetapi itu tergantung pada keberhasilan tender yang diajukan," katanya.


Menteri Luar Negeri Julie Bishop, tokoh Australia Barat yang paling senior di Kabinet, mengatakan tidak pantas mengomentari masalah yang terkait dengan tender. Dia menambahkan mendukung industri galangan kapal Australia Barat (WA).


"Kami mendukung kapal Austal dan kami ingin melihat lebih banyak pekerjaan di galangan kapal di seluruh Australia," ujarnya.


Namun, wakil pemimpin Liberal menolak mengatakan apakah Julie Bishop telah membuat pernyataan khusus untuk rekan Kabinetnya agar Austal dimasukkan dalam program Future Frigate. "Kami terus membuat representasi untuk anggota dan anggota senat Australia Barat untuk mendukung bisnis Australia Barat dan lebih banyak pekerjaan di Australia Barat, dan kami senang Pemerintah Federal telah meluncurkan program pembuatan kapal yang signifikan di seluruh Australia dan akan ada lebih banyak lagi pekerjaan di galangan kapal sebagai hasil dari kebijakan Pemerintah Turnbull," katanya.


ABC telah mengajukan pertanyaan kepada Austal apakah mereka juga melobi Pemerintah Federal agar diizinkan untuk mengambil bagian dalam pembangunan frigat baru, tetapi perusahaan menolak berkomentar.

Credit  republika.co.id/abc-australia-network

Menlu AS Sebut Tak Beri Tenggat Waktu Perlucutan Nuklir Korut

Menlu AS, Mike Pompeo, memastikan bahwa negaranya tidak akan memberikan tenggat waktu untuk proses perlucutan senjata nuklir Korea Utara. (Drew Angerer/Getty Images/AFP)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, memastikan bahwa negaranya tidak akan memberikan tenggat waktu untuk proses perlucutan senjata nuklir Korea Utara.

"Saya tidak akan memberikan tenggat waktu, apakah dua bulan, enam bulan, kami berkomitmen berjalan di momen tepat guna ini untuk melihat apakah kami dapat mencapai yang kedua pemimpin inginkan," ujar Pompeo.

Pompeo merujuk pada komitmen Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un setelah menggelar pertemuan bersejarah di Singapura pada 12 Juni lalu.



Salah satu inti hasil pertemuan itu adalah Korut dan AS sepakat untuk mewujudkan denuklirisasi penuh di Semenanjung Korea.


Pompeo sendiri berjanji akan terus mengawal Korut dalam proses perlucutan senjata nuklir yang dianggap mengancam AS,

"Kami harap akan ada proses yang baik," ucap Pompeo dalam wawancara khusus dengan CNN.

Pernyataan ini disampaikan tak lama setelah seorang pejabat AS mengatakan bahwa negaranya akan memberikan tenggat waktu dan daftar permintaan khusus kepada Korut terkait isi kesepakatan tersebut.

Sumber itu tak menjelaskan lebih lanjut. Namun, ia memastikan bahwa daftar ini akan membuat Korut tetap menghormati komitmen dalam perjanjian tersebut, terutama mengenai perlucutan senjata nuklir.


Selain perjanjian itu, pertemuan bersejarah di Singapura itu juga membawa perkembangan terbaru, yaitu Trump mempertimbangkan menghentikan latihan militer bersama AS dan Korea Selatan.

Selama ini, Korut menganggap kehadiran pasukan AS di Korsel mengancam kedaulatannya sehingga mereka terus mengembangkan program senjata nuklir.

Pompeo mengatakan bahwa pertimbangan Trump itu dapat diwujudkan "selama ada proses negosiasi yang baik dan mencapai hasil produktif."

"Jika kita tidak bisa melakukan itu, jika terlihat tidak ada kapasitas untuk mencapai hasil yang ingin diinginkan kedua pemimpin, ya, kami akan mengkaji kembali," ucap Pompeo.


Ia lantas menjelaskan bahwa tidak mungkin mengharapkan tenggat waktu yang jelas setelah kedua negara berselisih selama 40 tahun.

"Ada pemahaman yang dibangun sebelum pertemuan, beberapa di antaranya dipikirkan ketika presiden sedang di Singapura, bahwa saya pikir membawa kita ke jalur yang benar sehingga bisa menuju kerangka kerja yang sukses," kata Pompeo.




Credit  cnnindonesia.com

China melunakkan kebijakan "Made in China 2025"

Dokumentasi Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Wilbur Ross (kedua kiri), dan Wakil Perdana Menteri China, Liu He (keempat kanan), menghadiri pertemuan di Diaoyutai State Guesthouse di Beijing, China, Minggu (3/6/2018). (Andy Wong/Pool via REUTERS)

... beberapa pejabat China telah mengakui kesalahan pemerintah telah memaksakan kebijakan itu yang telah menimbulkan tekanan kepada mereka...

Beijing (CB) - Pemerintah China mulai melunakkan kebijakan yang dikenal Made in China 2025, suatu kebijakan negara mendukung industri dalam negeri, yang kemudian menimbulkan protes dari negara-negara Barat, dan pemerintah Amerika Serikat yang mengeluhkan ambisi teknologi negeri tirai bambu itu.

Sumber-sumber dari para diplomat dan media massa pemerintah China, di Beijing, Senin, mengatakan, perang dagang besar-besaran yang dipicu Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengancam menaikkan tarif bea masuk 25 persen pada impor barang-barang China senilai 450 miliar dollar Amerika Serikat.

Ini telah menekan pemerintah China untuk menghentikan kebijakan dimana negara mendukung industrinya pemerintahannya yang telah membuat kesenjangan di 10 sektor utama.

Ancaman Amerika, menurut sumber itu telah membuat pemerintah China semakin sadar bahwa kebijakan ambisiusnya telah memicu kemarahan Negara Paman Sam itu.

Pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan aturan yang membatasi perusahaan China memiliki saham maksimal cuma 25 persen jika membeli perusahaan Amerika yang memiliki teknologi strategis, kata seorang pejabat pemerintah Amerika.

Seorang diplomat senior Barat mengatakan, dalam pertemuan para pejabat Cina baru-baru ini mulai melunakkan kebijakan Made in China 2025. Para pejabat telah menggarisbawahi apa saja yang telah membuat kemarahan mitra dagang luar negeri, kemudian proposalnya akan diselesaikan para akademisi China.

Dan Kantor Berita China Xinhua memberitakan ada 140 item dalam kebijakan Made in China 2025 belum berjalan.

Diplomat itu mengatakan, beberapa pejabat China telah mengakui kesalahan pemerintah telah memaksakan kebijakan itu yang telah menimbulkan tekanan kepada mereka.

"China tampaknya mulai menyesuaikan diri akibat propaganda yang hebat," kata diplomat itu.

Tiga wartawan media negara mengatakan, mereka telah diinstruksikan untuk tidak menggunakan istilah Made in China 2025 dalam pemberitaan. Dua media lain pemerintah mengatakan, mereka tidak menerima instruksi seperti itu.

Untuk mengejar ketertinggalan di bidang teknologi --terutama di bidang robotik, kedirgantaraan, mobil ramah lingkungan dan canggih, serta bahan dasar-- China mengeluarkan kebijakan Made in China 2025 oleh Dewan Negara China pada 2015.

Intinya, kebijakan itu untuk menggapai visi pemimpin China saat ini menjadi negara adidaya dunia pada 2050.

Tapi kebijakan itu telah memicu kemarahan Amerika yang kemudian mengenakan tarif bea masuk barang-barang impor dari China.

Credit  antaranews.com

Enam polisi tewas saat bentrok dengan tentara di Filipina

Ilustrasi - Anggota Pasukan Aksi Khusus (SAF) Polisi Nasional Filipina (PNP) membawa peti jenazah polisi SAF yang tewas dalam bentrokan dengan pemberontak Muslim di Pangkalan Udara Villamor, kota Pasay, metro Manila, Filipina, Kamis (29/1/2015). (REUTERS/Romeo Ranoco)

Manila, Filipina, (CB) - Filipina menyelidiki penyebab bentrokan antara polisi dan tendara pada Senin (25/yang menewaskan enam polisi dan melukai sembilan lagi, kata laporan polisi pada Selasa.

Tentara yang sedang berpatroli melepaskan tembakan ke arah polisi yang juga sedang berpatroli sekitar pukul 09.20 waktu setempat Senin di satu desa di Kota Kecil Santa Rita di Provinsi Samar, Filipina Tengah. Selanjutnya terjadi baku-tembak selama 30 menit yang menewaskan dan melukai personel polisi.

Laporan itu mengatakan kedua pasukan keamanan pemerintah tersebut sedang melakukan patroli tempur ketika "bentrokan" maut terjadi.

Tak ada tentara yang tewas atau cedera dalam peristiwa itu, kata laporan tersebut.

"Penyelidikan gabungan, menyeluruh dan tak memihak sedang dilakukan," kata Komandan Operasi Angkatan Darat di provinsi itu May. Jend. Raul Farnacio, sebagaimana dikutip Xinhua. Wilayah tersebut dikenal sebagai sarang gerilyawan.

Farnacio meyakinkan masyarakat bahwa militer dan polisi "sepenuhnya bekerjasama guna mengungkap peristiwa itu". Ia menambahkan "tindakan yang tepat" akan dilakukan terhadap komandan lapangan yang melakukan kesalahan.

"Dapat dipastikan peristiwa yang tak menguntungkan takkan menghambat hubungan kerja polisi dan Angkatan Darat anda di wilayah tersebut," kata Farnacio.

Credit  antaranews.com

Dua Rudal Israel Jatuh di Dekat Bandara Internasional Suriah

Ilustrasi serangan rudal di Damaskus. (Reuters/Omar Sanadiki)

Jakarta, CB -- Dua peluru kendali Israel dilaporkan jatuh di dekat bandara internasional Damaskus, Suriah, pada Selasa (26/6) dini hari.

"Dua rudal Israel jatuh dekat bandara internasional Damaskus," demikian bunyi pemberitaan kantor berita pemerintah Suriah, sebagaimana dikutip AFP.

Kelompok pemantau Syrian Observatory for Human Rights melaporkan bahwa dua rudal itu ditembakkan dari arah Israel dan menghantam gudang senjata Hizbullah.



"Rudal Israel itu menghantam gudang senjata Hizbullah yang berada di dekat bandara," ujar Kepala Syrian Observatory for Human Rights, Rami Abdel.


Rami mengatakan bahwa serangan udara itu terjadi sekitar pukul 01.00 waktu setempat dan militer Suriah gagal mengintersepsi.

Menurut Rami, serangan itu tak menimbulkan ledakan besar meski menargetkan gudang senjata Hizbullah.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah Israel. Namun selama ini, Israel memperingatkan bahaya kehadiran militer Iran di Suriah yang dianggap mengancam negaranya.


Israel pun kerap melakukan serangan ke target-target yang terkait dengan Iran di Suriah.

Negara pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu sendiri memiliki sejarah khusus dengan Suriah.

Mereka merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah pada Perang Enam Hari pada 1967, kemudian mencaploknya, satu tindakan yang tak diakui oleh masyarakat internasional.




Credit  cnnindonesia.com

Iran Siap Hadapi 'Proxy War' dengan AS dan Israel

Angkatan bersenjata Iran siap untuk meladeni ancaman apapun, bahkan tindakan militer oleh Amerika Serikat (AS), Israel dan sekutunya. Foto/Istimewa

TEHERAN - Penasihat militer tertinggi untuk pemimpin spiritual Iran memperingatkan bahwa angkatan bersenjata Teheran siap untuk meladeni ancaman apapun, bahkan tindakan militer oleh Amerika Serikat (AS), Israel dan sekutunya.

Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi bersumpah untuk menanggapi ancaman militer dan non militer dari AS dan Israel. Keduanya menuding Iran penyebab destabilisasi Timur Tengah lewat pengembangan misilnya dan dukungan terhadap milisi Syiah yang memerangi jihadis dan gerilyawan di Iran serta Suriah.

"Amerika dan Zionis adalah ancaman utama yang dapat mengobarkan perang proksi di kawasan ini," kata Safavi, menurut kantor berita semi resmi Mehr.

"Perang proksi adalah sebuah kemungkinan, dan kami telah belajar untuk mempertimbangkan berbagai skenario dan memiliki rencana untuk setiap ancaman yang mungkin terjadi," imbuhnya.

"Kekuatan utama di luar kawasan berada dalam persaingan strategis dan geopolitik untuk Asia Barat, dan diharapkan kawasan itu akan menjadi wilayah paling bergejolak selama 12 tahun ke depan," tukasnya seperti disitir dari Newsweek, Selasa (26/6/2018).

Safavi, yang berpidato dalam sebuah upacara di kota Shiraz, Provinsi Fars, juga membidik sekutu utama AS lainnya di Timur Tengah. Ketika ditanya apa yang akan dilakukan Iran sebagai tanggapan terhadap potensi serangan dari Arab Saudi, Safavi mengatakan: "Istana kerajaan di Riyadh akan dihujani dengan 1.000 rudal." 

Credit  sindonews.com

Jenderal Iran Ancam Hujani Arab Saudi dengan 1.000 Rudal

Iran mengancam akan hujani Arab Saudi dengan 1.000 rudal jika nekat melakukan invasi. Foto/Istimewa

TEHERAN - Iran mengeluarkan ancaman terbaru kepada Arab Saudi. Kedua negara terkunci dalam perebutan kekuasaan  untuk menjadi kekuatan utama di kawasan ini.

Penasihat militer pemimpin spiritual Iran, Mayor Jenderal Yahya Rahim-Safavi mengancam akan meluncurkan 1.000 rudal ke Ibu Kota Arab Saudi Riyadh. Ia mengatakan kota lima juta orang itu akan diratakan jika Saudi menyerang Iran.

Ancaman itu dilontarkannya saat berpidato pada pertemuan militan Iran. Ia memperingatkan istana raja Saudi dan putra mahkota akan dihancurkan oleh Teheran.

Ia juga mengancam musuh-musuh Iran dan menyebut bahwa Teheran adalah kekuatan tertinggi di Timur Tengah.

"Tidak ada keputusan regional yang bisa dibuat tanpa keterlibatan Iran," katanya.

Ia juga menyatakan tidak ada kekuatan di Timur Tengah yang dapat menjadi ancaman bagi mereka.

"Arab Saudi tahu betul bahwa jika bertindak seperti orang bodoh dan menyerang Iran, Republik Islam akan menembakkan 1.000 rudal ke istana Saudi di Riyadh pada hari pertama invasi," ujarnya seperti dikutip dari Daily Star, Selasa (26/6/2018).

Rahim Safavi adalah mantan komandan di Garda Revolusi Iran. Ia mengecam Amerika Serikat (AS) karena kehilangan sekutu utama di Timur Tengah. Ia juga bahwa mengatakan Iran memiliki rencana khusus untuk setiap skenario.

Iran dan AS telah berselisih tahun ini karena Presiden Donald Trump membatalkan kesepakatan nuklir dengan Teheran. Trump mengecam kesepakatan yang ditandatangani untuk mengekang ambisi Iran mendapatkan nuklir.

Iran pun mengancam akan memulai kembali program nuklirnya kecuali Eropa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Washington. Kesepakatan itu adalah untuk menangguhkan sanksi AS terhadap Iran sebagai ganti penyerahan program nuklirnya.

Iran dan Israel juga saling bertukar kata-kata atas pembentukan poros Teheran di Suriah - di mana Iran memperingatkan akan menjadi "Vietnam lain" bagi AS. Pasukan Iran telah digambarkan memimpin perang darat melawan pemberontak Suriah untuk Bashar al-Assad.

Yerusalem menuduh Teheran berusaha mendirikan pangkalan militer di negara yang dilanda perang untuk kemudian menyerang Israel.

"Zionis telah kehilangan sebagian besar kekuatan mereka di wilayah tersebut. Jika rezim Zionis memiliki kekuatan yang cukup, itu akan menghapus Presiden Suriah dari kekuasaan," kata Safavi mengakhiri. 

Credit  sindonews.com

Ledakan Rudal Houthi Menggetarkan Gedung KBRI Riyadh

Serangan rudal keenam yang menyerang wilayah Riyadh, Arab Saudi, sejak Desember lalu. Foto/Screengrab/Al Jazeera

RIYADH - Ledakan rudal balistik Houthi yang dihadang oleh rudal patriot Arab Saudi menghebohkan kawasan Diplomatic Quarter di Riyadh. Kaca-kaca sejumlah bangunan, termasuk miliki Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) bergetar keras dampak ledakan rudal itu.

Duta Besar Indonesia untuk Saudi, Agus Maftuh Abegebriel menyatakan, saat ledakan itu terjadi, dirinya masih berada di dalam gedung KBRI. Dia menyebut, ledakan rudal itu sempat membuat panik staf KBRI Riyadh.

“Waktu kejadiaan, saya masih berada di ruangan KBRI dan tiba-tiba ada suara menggelegar dan semua kaca bergetar. Saya turun dari lantai tiga dan ponsel saya berdering karena ada panggilan dari istri yang juga ketakutan suara gemuruh tersebut," kata Agus dalam keterangan pers KBRI Riyadh yang diterima Sindonews pada Senin (25/6).

"Saya langsung lari ke pos security dan baru ada info dari Syamsudin, keamanan KBRI bahwa ada rudal yang dihadang oleh rudal patriot. Syamsudin tidak berhasil mengabadikan tabrakan rudal tersebut, karena cahaya kilatan benturan yang menyilaukan mata," sambungnya.

Dia lalu menuturkan, berdasarkan informasi di lapangan menyebutkan, sebagian pecahan rudal jatuh di sebuah titik di dalam kawasan Diplomatic Quarter, komplek semua kedutaan asing di Saudi. Penjagaan akses masuk ke Diplomatic Quarter diperketat beberapa saat setelah jatuhnya pecahan rudal tersebut.

Serangan rudal ke Riyadh ini adalah yang keenam dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Total rudal balistik yang berhasil dihadang oleh militer Saudi ke wilayahnya, mayoritas ke wilayan Jizan dan Najran, berjumlah lebih dari 155 rudal.

Dalam mengantisipasi dan melindungi WNI yang tinggal di Saudi, KBRI Riyadh sendiri menyatakan sudah menyiapkan Crisis Management Team (CMT), sebuah tim reaksi cepat yang dikomandani Atase Pertahanan KBRI, Kolonel Infrantri Drajat Bima Yoga untuk mengevakuasi para WNI yang berada di kawasan rawan seperti Najran dan Jizan yang berada di perbatasan Saudi-Yaman.

Sementara itu, dalam sebuah surat kepada Dubes RI, Menteri Dalam Negeri Arab Saudi Abdulaziz bin Saud bin Naif bin Abdulaziz Al Saud menegaskan bahwa Saudi berkomitmen untuk melindungi semua ekspatriat Indonesia yang berada di Saudi dari serangan rudal-rudal tersebut. Pangeran Abdulaziz juga menegaskan bahwa angkatan Udara Saudi mampu menangkis serangan-serangan itu. 

Credit  sindonews.com

Menang Pemilu Turki, Erdogan Jadi Presiden Lagi

Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki sekaligus calon presiden petahana usai memberikan hak suaranya dalam pemilu di Istanbul, Minggu (24/6/2018). Foto/REUTERS/Umit Bektas

ANKARA - Recep Tayyip Erdogan resmi dinyatakan sebagai pemenang pemilu Turki dengan meraih lebih dari 50 persen suara. Dengan demikian, Erdogan kembali menjadi Presiden Turki.

Kemenangan Erdogan yang diusung AKP atau Partai Keadilan dan Pembangunan diumumkan Dewan Pemilihan Tinggi Turki (YSK) yang dilansir Reuters, Senin (25/6/2018). Kemenangan ini juga membuat Erdogan menjadi presiden pertama Turki di bawah sistem konstitusi yang baru, yakni sistem presidensial.

Pemilu presiden dan parlemen negara itu digelar Minggu kemarin. Untuk pemilu presiden, hingga saat ini (25/6/2018), sudah lebih dari 97,2 persen suara telah dihitung dan Erdogan meraih lebih dari 50 persen suara.

Sedangkan dalam pemilu parlemen, AKP meraih lebih dari 45 persen suara yang menjadikannya berada di urutan atas sebagai pemenang.


Menurut Ketua YSK, Partai Demokrat Rakyat (HDP) yang pro-Kurdi juga berhasil masuk ke parlemen setelah melewati ambang batas perolehan suara 10 persen. Jumlah pemilih dalam pemilu kali ini mencapai 87 persen.

Rival terkuat Erdogan, Muharrem Ince yang diusung Partai Rakyat Republik (CHP) meraih lebih dari 29 persen suara. CHP menempati posisi kedua dengan hampir 21 persen suara.

"Orang-orang Turki telah memilih Erdogan sebagai presiden pertama Turki/presiden eksekutif di bawah sistem baru," kata juru bicara pemerintah Turki Bekir Bozdag.

Saat menyampaikan pernyataannya, Erdogan mengatakan bahwa hasil sementara dari pemilu jelas menunjukkan kemenangannya, karena lebih dari 95 persen suara telah dihitung.

Dia menyerukan rakyat Turki untuk mengesampingkan ketegangan dari periode pemilu. Sedangkan kubu oposisi mengklaim bahwa ada kemungkinan digelar putaran kedua pemilu presiden.

Pemilu Turki kali ini adalah yang pertama sejak Turki beralih ke sistem pemerintahan presidensial setelah referendum konstitusi April 2017. Plebisit secara efektif membagi masyarakat Turki menjadi setengahnya, karena paket amandemen disahkan dengan margin yang mendekati 52 persen suara.

Kemenangan ini memungkinkan Erdogan untuk lebih mengkonsolidasikan kekuasaan politik dan melaksanakan reformasi konstitusi. Kekuasaan yang dimaksud termasuk kemampuan untuk memilih menteri kabinet dari luar legislatif, mengesahkan undang-undang, menyatakan keadaan darurat secara sepihak dan menggelar pemilu luar biasa. Posisi perdana menteri juga akan dihapuskan.

Namun, oposisi Turki melihat perubahan ini seperti perebutan kekuasaan, yang secara efektif menghancurkan demokrasi parlementer negara yang sudah berusia satu abad. 

Pesaing terdekat Erdogan, Ince, bersumpah bahwa dia akan mengangkat keadaan darurat dalam 48 jam jika terpilih sebagai presiden dan mengembalikan semua reformasi konstitusional seperti semula.

Erdogan membantah pandangan Ince. Menurutnya, Turki sedang mengadakan revolusi demokratik.

"Dengan sistem presidensial, Turki dengan serius menaikkan standar, naik di atas tingkat peradaban kontemporer," katanya.

Perubahan drastis dalam sistem politik Turki terjadi setelah upaya kudeta yang gagal pada bulan Juli 2016. Erdogan menuduh mantan sekutu yang jadi musuh, ulama Fethullah Gulen yang tinggal di Amerika Serikat sebagai dalang dari kudeta. Namun, Gulen membantah tuduhan itu dan curiga bahwa upaya kudeta hanya rekayasa kubu Erdogan.



Credit  sindonews.com

Indonesia dorong pentingnya akses yang adil atas sumber daya antariksa

Dokumentasi kosmonot Rusia (tidak ada nama) bekerja dalam misi ruang angkasa diluar Stasiun Angkasa Internasional dalam foto handout yang dirilis pada Jumat (24/8). Kosmonot Rusia, Gennady Padalka dan Yuri Malenchenko, menjalani misi lima jam 50 menit di angkasa pada Senin (20/8). (REUTERS/Roscosmos/Handout)

... prinsip utamanya adalah ada akses berkeadilan bagi semua negara, penggunaan antariksa untuk memberikan manfaat bagi semua negara, ketiadaan pengakuan kepemilikan atas ruang angkasa dan ketiadaan militerisasi antariksa...

London (CB) - Indonesia mendorong pentingnya peningkatan akses yang adil atas sumber daya antariksa bagi semua negara. Ini agar sumber daya antariksa dapat digunakan sebesar-besarnya untuk memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia, dengan perhatian khusus bagi kebutuhan negara-negara berkembang.

Seruan itu disampaikan Ketua Delegasi Indonesia/Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Prof Dr Thomas Djamaluddin, dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Peringatan 50 tahun Konferensi PBB tentang Eksplorasi dan Penggunaan Ruang Antariksa untuk Tujuan Damai (UN Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space), atau dikenal dengan sebutan UNISPACE+50, di Wina, Austria, pada 20-21 Juni.

Kepala Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya Kedutaan Besar Indonesia di Wina, Wina Retnosari, Kamis, menyebutkan dalam kesempatan tersebut, Djamaluddin dikukuhkan sebagai wakil ketua pertama Pertemuan Komite PBB untuk Penggunaan Antariksa untuk Tujuan Damai (UNCOPUOS) 2018-2019.

Djamaluddin mengatakan, Indonesia menekankan pentingnya peningkatan akses berkeadilan atas sumber daya antariksa, termasuk geo-stationary orbit (GSO), perlunya memperhatikan kebutuhan khusus negara-negara berkembang, peningkatan kerja sama internasional dan pembangunan kapasitas, dan perlunya memastikan kegiatan keantariksaan dilakukan secara berkelanjutan dan khusus untuk tujuan damai.

Indonesia merupakan negara dengan orbit di equator terpanjang di dunia.

UNISPACE+50 momentum yang amat baik untuk menegaskan kembali komitmen negara-negara terhadap prinsip-prinsip penggunaan ruang antariksa untuk tujuan damai.

"Di antara prinsip-prinsip utamanya adalah ada akses berkeadilan bagi semua negara, penggunaan antariksa untuk memberikan manfaat bagi semua negara, ketiadaan pengakuan kepemilikan atas ruang angkasa dan ketiadaan militerisasi antariksa," ujarnya.

Pada kesempatan itu juga digelar dorongan atas rancangan resolusi ruang angkasa sebagai penghela pembangunan  berkelanjutan untuk diadopsi di Sidang Majelis Umum ke 73/2018 PBB. Resolusi itu, pada intinya memandatkan agar UNCOPUOS merancang Agenda Space 2030 dan rencana implementasinya guna merumuskan peran antariksa dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Indonesia mendukung penuh resolusi dimaksud karena sejalan dengan kepentingan nasional untuk mencapai SDGs.

Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Duta Besar Indonesia untuk Austria/Wakil Tetap Indonesia di Wina, Dr Darmansjah Djumala, mengatakan, peran aktif Indonesia dalam diplomasi antariksa antara lain dilakukan melalui partisipasi di UNCOPUOS.

"Komite ini memiliki peran unik dalam mendorong dialog dan kerja sama antara negara-negara dengan kemampuan teknologi peluncuran satelit (spacefaring nations) dengan negara-negara yang tidak/belum memiliki kemampuan tersebut," ujarnya.

"Kita terus mendorong agar UNCOPUOS dapat semakin efektif menjalankan mandatnya. Salah satu aspek yang kita terus perjuangkan adalah pengembangan kapasitas untuk negara-negara berkembang agar kemampuannya di bidang keantariksaan semakin maju. Dengan demikian, negara berkembang seperti Indonesia dapat meningkatkan manfaat dari penggunaan ruang antariksa yang juga dapat dirasakan secara konkret oleh rakyat," ujar Djumala.

Pertemuan UNISPACE+50 dihadiri para menteri, wakil menteri, kepala lembaga antariksa nasional, dan delegasi dari negara-negara anggota PBB.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan sambungan telepon secara langsung dengan International Space Station yang tengah mengorbit di atas Samudera Pasifik. Enam astronot dari Amerika Serikat, Jerman, dan Rusia menyapa peserta pertemuan dan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan.

Credit  antaranews.com

Sebut Yerusalem Timur Area Palestina, Pangeran William Dikritik

Pangeran William dan istrinya Kate Middleton mengunjungi museum bekas kamp konsentrasi Nazi Jerman di Sztutowo, Polandia, 18 Juli 2017. REUTERS/Kacper Pempel

CB, Jakarta - Pangeran William telah membuat Menteri Dalam Negeri Israel urusan Yerusalem, Zeev Elkin, marah. Kemarahan itu mengacu pada pernyataan Pangeran William, yang mengatakan Yerusalem timur adalah bagian dari teritorial Palestina.
Pangeran William melontarkan pernyataan itu menyusul rencana kunjungan resminya ke Timur Tengah. Namun pernyataannya segera dikritik Elkin melalui unggahannya di Facebook dengan mengatakan Yerusalem adalah sebuah wilayah kesatuan dan telah menjadi ibu kota Israel lebih dari 3.000 tahun.

"Sangat disesalkan Inggris memilih untuk mempolitisasi kunjungan kerajaan. Yerusalem wilayah yang tidak terpecah belah dan telah menjadi ibu kota Israel lebih dari 3.000 tahun dan tidak ada kata-kata resmi yang bisa mengubah kenyataan ini. Saya berharap para staf pangeran memperbaiki kekeliruan ini," kata Elkin seperti di kutip dari RT.com pada Jumat, 22 Juni 2018.

Istana Kensington Inggris telah menerbitkan pernyataan mengenai detail kunjungan Pangeran William ke Timur Tengah yang diantaranya akan bertemu dengan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas di kota Ramallah. Pangeran William juga dijadwalkan akan mengunjungi komunitas-komunitas pengungsi sehingga memungkinkan Abang Pangeran Harry itu menikmati budaya, musik dan makanan khas Palestina.
Rencananya, Pangeran bergelar Duke of Cambridge itu, akan tiba di Yordania dan memulai lawatannya ke Timur Tengah pada 25 Juni 2018. Setelah Yordania, Pangeran William akan bertolak ke Israel dan teritorial pendudukan Palestina atau OPT. Disela-sela kunjungannya, William akan mampir ke kota tua di Yerusalem.


Umat Yahudi mengikuti ritual doa saat ziarah akbar dalam perayaan Paskah Yahudi di Tembok Ratapan, Kota Tua Yerusalem, 2 April 2018. REUTERS/Ronen Zvulun
Kota Tua yang hendak didatangi Pangeran William, berlokasi di wilayah timur Yerusalem yang sejak 1967 diduduki oleh Israel. Dewan Keamanan PBB menganggap seluruh aturan hukum dan pemerintahan di wilayah itu dibawah kendali Israel, termasuk eksplorasi lahan dan properti-properti di sana. 

Credit  tempo.co

Terus Dibombardir, Israel Ancam Gelar Operasi Militer di Gaza

Israel mengancam akan menggelar operasi militer setelah terus menerus diserang dengan roket dan layang-layang api. Foto/Istimewa

TEL AVIV - Israel memperingatkan kemungkinan operasi militer baru terhadap Jalur Gaza yang diblokade. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan terbaru di Jalur Gaza di mana militer Israel dan kelompok Hamas terlibat baku tembak.

Menurut statistik Israel, selama empat minggu terakhir Hamas dan Jihad Islam telah meluncurkan lebih dari 200 roket ke Israel, bersama dengan ratusan layang-layang api dan balon helium yang telah menyebabkan 200 kebakaran di dalam wilayah Israel.

Rabu malam, Netanyahu memperingatkan bahwa tanggapan Israel terhadap serangan berulang ini akan lebih intensif jika diperlukan.

"Israel siap untuk skenario apa pun dan musuh-musuh kita harus memahami ini," kata Netanyahu seperti dikutip dari Anadolu, Kamis (21/6/2018).

Menteri Keamanan Publik Israel Gilad Erdan mengatakan bahwa Israel mungkin akan dipaksa untuk meluncurkan operasi militer skala besar di Jalur Gaza.

"Saya tidak ingin meluncurkan operasi, tetapi ada peluang bagus bahwa kita tidak akan memiliki pilihan lain," katanya kepada Radio Tentara Israel.

Sementara Menteri Energi Yuval Steinitz, pada bagiannya, berkata lebih lugas.

"Kami tidak tahu bagaimana atau kapan itu akan berakhir, tetapi sepertinya kami sedang menuju eskalasi," katanya.

Mayor Jenderal Eyal Eisenberg, komandan Front Komando Israel, mengatakan tentara telah gagal untuk mengantisipasi efek dari layang-layang api.

Seorang analis militer dan pertahanan, Amos Hariel, percaya bahwa ketenangan relatif yang mengikuti konflik itu telah terus terkikis.

Hariel memperingatkan bahwa laju peristiwa-peristiwa kekerasan di Gaza telah menyusul diskusi tentang pembangunan kembali infrastruktur Gaza dan akhirnya bisa mengarah ke perang. 

Credit  sindonews.com

UEA Sebut Gerilyawan Houthi Halangi Bantuan Buat Warga Yaman

[ilustrasi] Milis Houthi di Sana'a, Yaman.

Foto: EPA/Yahya Arhab

Gerilyawan Houthi menghalangi pembongkaran bantuan di Pelabuhan Hodeidah

CB, DUBAI -- Uni Emirat Arab (UEA) menuduh gerilyawan Houthi menghalangi bantuan buat warga sipil di Yaman. UEA juga mendesak gerilyawan agar meninggalkan Kota Pelabuhan Laut Merah Yaman, Hodeidah.

"Gerilyawan Houthi menghalangi pembongkaran bantuan di Pelabuhan Hodeidah, menghancurkan sitem pengairan dan pembuangan, secara membabi-buta menaruh ranjau, bahan peledak rakitan (IED), penembak gelap dan senjata berat di sekitar daerah permukiman," kata Kementerian Luar Negeri UAE di akun Twitter, Kamis (21/6).

Menurut Menlu UEA Anwar Gargash, penarikan penuh, damai dan tanpa syarat gerilyawan Houthi dari kota tersebut dan pelabuhan Hodeidah adalah satu-satunya jalan guna menghindari bertambah buruknya situasi di dalam kota itu dan sekitarnya.

Meskipun koalisi militer pimpinan Arab Saudi telah membuat kemajuan dalam beberapa pekan belakangan, pejabat senior UEA tersebut kembali menyatakan bahwa aliansi itu takkan mengubah sasaran strategisnya. "Kami akan terus melancarkan tekanan militer dan menghormati kondisi kemanusiaan yang rapuh. Pembebasan Hodeidah akan mempercepat penyelesaian damai buat Yaman dan rakyat Yaman."

"Koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman telah merebut kekuasaan atas bandar udara Hodeidah dan terus menyerang daerah kantung perlawanan gerilyawan Houthi di dekatnya," kata seorang juru bicara koalisi tersebut pada Rabu (20/6).

Hodeidah adalah jalur kehidupan buat import dan pengangkutan bantuan kemanusiaan ke Yaman Utara. Koalisi pimpinan Arab Saudi mencampuri perang saudara di Yaman pada Maret 2015.

Credit  republika.co.id

Taliban Rebut Pangkalan Militer Afghanistan

Kelompok Taliban.

Foto: Reuters

Gencatan senjata antara Pemerintah Afghanistan dan Taliban berakhir.

CB, KABUL -- Pangkalan militer Afghanistan di Provinsi Badghis diserang dan direbut milisi Taliban pada Rabu (20/6). Peristiwa itu terjadi setelah kesepakatan gencatan senjata antara Pemerintah Afghanistan dan Taliban berakhir.


Aksi penyerangan terjadi pada Rabu dini hari waktu setempat. Dua pos keamanan menjadi target serangan para milisi. Kepala Dewan Provinsi Badghis Abdul Aziz Bek mengatakan satu pangkalan militer juga menjadi sasaran milisi.

"Sejumlah besar Taliban datang dari beberapa arah. Setelah beberapa jam pertempuran sengit, 30 pasukan keamanan Afghanistan tewas dan Taliban merebut pangkalan (militer) itu," kata Abdul Aziz Bek, dikutip laman Al Araby.


Gubernur Provinsi Abdul Qafoor Malikzai mengatakan bala bantuan ke pangakalan militer tersebut sebenarnya telah dikerahkan. Namun dalam perjalanan, konvoi yang membawa para personel militer diserang dengan bom. "Lebih dari setengah korban jiwa berasal dari serangan bom di tepi jalan dan di pinggir jalan yang menabrak konvoi," ujarnya.


Taliban telah mengakui bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan terhadap pangkalan militer dan konvoi bantuan yang dikerahkan ke sana.


Pada 7 Juni lalu, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani untuk pertama kalinya mengumumkan gencatan senjata tanpa syarat dengan Taliban. Gencatan senjata berlaku hingga 20 Juni atau setelah umat Muslim merayakan hari raya Idul Fitri.


"Gencatan senjata ini adalah kesempatan bagi Taliban untuk menginstrospeksi bahwa kampanye kekerasan mereka tidak memenangkan hati dan mereka, tapi lebih jauh mengasingkan," kata Ghani melalui akun Twitter-nya.


"Dengan pengumuman gencatan senjata, kami melambangkan kekuatan pemerintah Afghanistan dan kehendak rakyat untuk resolusi damai terhadap konflik Afghanistan," ujar Ghani.


Taliban kemudian menerima penawaran gencatan senjata tersebut. Dalam pengumumannya, Taliban mengatakan pasukan asing yang berada di Afghanistan tidak termasuk dalam kesepakatan gencatan senjata. Selain itu, Taliban akan membela diri terhadap serangan apa pun.

Credit  republika.co.id