CUPUMA

Kamis, 21 Juni 2018

Arab Saudi Bersiap Ubah Qatar Jadi Sebuah Pulau

RIYADH - Arab Saudi bersiap membuka penawaran kepada perusahaan-perusahaan rekayasa asing untuk menggali kanal raksasa yang akan memisahkan negara itu dari Qatar. Penggalian kanal raksasa ini pada dasarnya untuk mengubah negara kecil di Teluk itu menjadi sebuah pulau.

Mengutip laporan laman Makkah Newspaper, Rabu (20/6/2018) setidaknya lima perusahaan telah menyatakan keinginan untuk berpartisipasi dalam tender yang dijadwalkan akan berlangsung pada 25 Juni 2018. Pemenang tender akan diumumkan dalam waktu tiga bulan dan segera memulai proyek penggalian kanal raksasa tersebut.

Seperti diketahui, Riyadh telah berencana membangun Kandal Salwa dalam waktu satu tahun. Kanal ini untuk untuk menciptakan penghalang air antara Arab Saudi dan Qatar sebagai buntut dari krisis diplomatik yang terus memburuk.

Menurut sumber pemerintah yang dikutip surat kabar Saudi tersebut, jalur air baru di sepanjang perbatasan Qatar di timur Arab Saudi akan mencapai panjang 60 kilometer dan lebar 200 meter. Perkiraan biaya proyek adalah 2,8 miliar riyal Saudi (sekitar USD746 juta).

Media Saudi sebelumnya melaporkan bahwa Kanal Salwa akan dibangun pada jarak antara satu hingga lima kilometer dari perbatasan Saudi dengan Qatar, dengan sisa lahan yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan militer dan penjaga perbatasan.

Hotel mewah dan vila pribadi dengan dermaga untuk yacht akan dibangun di pantai kawasan Kanal Salwa. Infrastruktur lain untuk rekreasi dan olahraga air juga akan dibangun. Kanal Salwa juga dirancang menjadi menjadi rumah bagi tiga pelabuhan laut, yang mampu menampung kapal pesiar besar.

Jika langkah itu dilaksanakan, Qatar, yang terletak di semenanjung dan hanya memiliki perbatasan darat dengan Arab Saudi, akan secara efektif berubah menjadi negara kepulauan.

Setahun yang lalu, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir menuduh Qatar mendukung terorisme, ikut campur terhadap urusan dalam negeri negara-negara lain di kawasan Teluk dan bersekutu dengan Iran. Empat negara itu lantas memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dan memberlakukan blokade terhadap Doha.

Saudi dan sekutunya juga mengeluarkan ultimatum yang berisi ancaman untuk mempertahankan tekanan ekonomi sampai Qatar setuju untuk menutup media Al Jazeera, mengusir pasukan Turki dari wilayahnya, memutuskan hubungan dengan Iran dan mengekang hubungan dengan gerakan Ikhwanul Muslimin Mesir.

Namun, Doha menolak tuntutan itu sebagai tuntutan yang tidak realistis. Sebaliknya, Dohar terus menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Teheran dan Ankara.

Credit sindonews.com

Layang-layang Api Palestina, Senjata Perusak Pertanian Israel

GAZA - Setelah bertahun-tahun melakukan serangan roket dan infiltrasi militan dari Gaza, warga Israel selatan kini menghadapi ancaman baru yakni layang-layang api. Senjata baru ini terbukti efektif merusak lahan pertanian dan cagar alam yang merugikan ekonomi Israel.

Layang-layang dan balon yang dilengkapi perangkat minyak mentah diluncurkan oleh warga Palestina di wilayah Gaza yang diblokade. Tak hanya merusak pertanian dan cagar alam, senjata baru ini telah membuat marah para petani Israel yang gagal panen.

"Ini menyebabkan kerusakan ekonomi yang signifikan tetapi lebih dari itu, ini emosional," kata Itzik Ebbo, 78, anggota Kibbutz Nir Am, sebuah komunitas pertanian kolektif di Israel selatan. "Ini adalah hasil panen yang kami tanamkan ke dalam hati kami. Ini adalah ladang yang kami garap bersama anak-anak dan cucu-cucu kami."

Para penduduk yang cemberut telah menjadi pelengkap tanyangan di sejumlah stasiun televisi Israel. Mereka membimbing wartawan melihat lahan yang membara dan meratapi hilangnya nyawa sejumlah satwa di cagar alam.

Fenomena layang-layang api ini merupakan perubahan terbaru dalam hampir tiga bulan protes massal warga Palestina di perbatasan Gaza-Israel. Bagi banyak orang Israel, layang-layang api adalah gerakan "terorisme" dan bukti sikap permusuhan Palestina.

Tetapi, bagi warga Palestina di Gaza, layang-layang api adalah cara yang putus asa atas nama 2 juta orang yang hidup dalam kemiskinan karena blokade Israel dan Mesir selama satu dekade. Blokade ini awalnya untuk melemahkan kelompok Hamas, namun imbasnya telah menghancurkan ekonomi warga Gaza.

Pasukan Israel telah menewaskan lebih dari 120 orang Palestina dan melukai lebih dari 3.800 orang lainnya sejak protes massal dimulai pada 30 Maret lalu. Israel mengatakan pembunuhan itu satu-satunya cara untuk mencegah pelanggaran massal perbatasan yang melibatkan kelompok militan Gaza. Tetapi, sebagian besar korban adalah orang Palestina yang tidak bersenjata, yang memicu kecaman internasional.

Layang-layang api yang diterbangkan para warga Palestina hingga kini telah menyebabkan lebih dari 450 kebakaran selama sebulan terakhir. Sekitar 2.800 hektare lahan dan menyebabkan kerusakan lain dengan kerugian sekitar USD2 juta.

Israel berencana untuk memangkas dana pajak yang semestinya diberikan ke Palestina. Pemotongan dana itu akan dibayarkan kepada petani Israel yang merugi karena lahan pertaniannya terbakar oleh layang-layang api.

"Layang-layang terorisme tidak dapat dilanjutkan," kata Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman pada hari Senin yang berjanji menghentikan serangan layang-layang api dari Gaza.

Meski berteknologi rendah, layang-layang api dan balon terbang berisi helium dari Gaza telah memaksa aparat keamanan Israel berjuang keras selama beberapa minggu terakhir. Senjata warga Palestina itu diuntungkan dengan cuaca panas dan angin yang pada akhirnya jatuh dan membakar lahan gandum dan bunga matahari di Israel selatan.

Seorang aktivis Palestina berpendapat kerusakan ekonomi Israel seperti itu tidak akan berbeda dengan yang dirasakan warga Gaza akibat blokade selama satu dekade terakhir.

Seorang remaja 18 tahun, salah satu pemimpin gerakan serangan layang-layang api, yang meminta untuk dirahasiakan identitasnya karena takut pembalasan dari militer Zionis mengatakan bahwa gerakan itu dimulai dengan remaja yang bosan mengibarkan bendera Palestina.

"Kami ingin memancing orang-orang Israel lebih banyak, jadi kami menempelkan kain yang membara ke layang-layang. Berkat kehendak Tuhan, benang itu terpotong dan layang-layang jatuh di sisi yang lain dan menyalakan api. Beginilah kami mendapat ide itu," katanya.

Menurutnya, untuk membuat layang-layang api hanya butuh USD1 dan 50 sen untuk membuat balon terbang. "Kecuali ada 15 hingga 20 kebakaran, kami tidak menganggap itu hari yang baik," ujarnya.

Militer Israel mengatakan drone atau pesawat nirawak telah menghalau sekitar 90 persen perangkat api yang dibawa layang-layang dari Gaza.

"Ini bukan mainan. Ini adalah senjata berbahaya yang digunakan untuk meneror warga sipil Israel," kata Letnan Kolonel Jonathan Conricus, seorang juru bicara militer Israel, yang dikutip Fox News, Rabu (20/6/2018).

Credit sindonews.com

Israel Lakukan 25 Serangan ke Jalur Gaza

Gaza setelah mendapat serangan dari pesawat-pesawat Israel, Kamis (17/5).

Foto: Fox News

Tiga warga Palestina terluka ringan dalam serangan Israel tersebut

CB, JALUR GAZA -- Jet Israel telah menyerang 25 sasaran Hamas di Jalur Gaza. Serangan balasan ini dilakukan setelah Hamas meluncurkan roket dan mortir ke wilayah Israel.

Tiga warga Palestina terluka ringan selama serangan di hari Rabu (20/6) dini hari, kata penduduk. Serangan balasan ini adalah salah satu dari serangan-serangan roket dan udara yang paling hebat akhir-akhir ini, dilaporkan Aljazirah.

Sirene serangan udara dan aplikasi peringatan telepon Israel terdengar sepanjang jam sebelum fajar. Militer Israel mengatakan 45 roket dan mortir ditembakkan ke wilayah Israel dan mengatakan perisai anti-rudal Iron Domenya mencegat tujuh roket.

Israel telah melakukan serangan udara di Jalur Gaza selama beberapa minggu terakhir, mengatakan bahwa pihaknya membalas dendam terhadap orang Palestina yang membakar lahan Israel.

Dalam beberapa pekan terakhir, para pengunjuk rasa Palestina telah menggunakan benda-benda menyala yang melekat pada layang-layang untuk membakar lahan pertanian tepat di atas pagar perbatasan dengan Israel.

Selama beberapa hari terakhir, sejumlah layang-layang dan balon pembakar telah diterbangkan dari Gaza ke wilayah Israel. Layang-layang tersebut telah menyalakan belasan api. Menanggapi itu, terlihat beberapa serangan dari angkatan udara Israel pada Hamas.

"Tadi malam serangan tersebut meningkat dengan lebih dari 45 roket ditembakkan dari wilayah Gaza ke Israel selatan dan wilayah yang berbatasan dengan Jalur Gaza. Sebagai tanggapan pasukan Israel menyerang 25 sasaran Hamas yang terpisah," ujar Harry Fawcett, reporter Aljazirah.

Setidaknya 127 orang Palestina telah dibunuh oleh pasukan Israel selama demonstrasi massa dan 3.000 orang telah terluka di sepanjang perbatasan Gaza sejak 30 Maret.

Taktik Israel dalam menghadapi protes mingguan pada Jumat telah mengundang kecaman internasional. Demonstrasi dilakukan oleh warga Palestina menuntut hak untuk kembali ke rumah keluarga karena melarikan diri atau diusir dari mengikuti pendirian Israel 70 tahun yang lalu.

Sekitar dua juta orang tinggal di Gaza, sebagian besar dari mereka adalah para pengungsi dari negara yang sekarang adalah Israel. Wilayah ini telah dikendalikan oleh Hamas selama lebih dari satu dekade, di mana ia telah berperang tiga kali dengan Israel.

Israel dan Mesir mempertahankan blokade di jalur itu, dengan alasan keamanan, yang telah menyebabkan krisis ekonomi dan runtuhnya standar hidup di sana selama satu dekade terakhir.

Credit republika.co.id

Serangan Layang-Layang Api Palestina Berlanjut

Para remaja Gaza (memakai topeng) menaikkan layang-layang yang membawa bara api dan minyak untuk dijatuhkan di lahan-lahan Israel

Foto: Reuters

Serangan layang-layang api menyebar dari lima ke 16 wilayah di Israel.

CB, GAZA -- Peningkatan suhu udara di wilayah Palestina mendukung serangan layang-layang api yang sudah memasuki hari ketiga. Serangan layang-layang dan peluncur balon menyebabkan banyak kerusakan di wilayah Israel.

Dilaporkan Asharq Alawsat, kebakaran yang diakibatkan oleh layang-layang pada Selasa (19/6) malam terjadi di beberapa kota Israel sepanjang perbatasan dengan Jalur Gaza. Serangan tersebut merusak daerah pertanian dekat Sderot dan daerah lain.

Foto-foto yang diterbitkan oleh media Israel menunjukkan balon terbang menuju Sderot tengah. Balon itu memiliki bahan yang mudah terbakar, tetapi tidak menyebabkan kebakaran.

Strategi layang-layang api, yang dimulai sejak 83 hari lalu, merupakan tantangan keamanan bagi Israel. Israel mengkalim menderita kerugian material besar-besaran dari serangan tersebut.

Awalnya serangan tersebut menargetkan lima wilayah sebelum menyebar ke lebih dari 16 wilayah di Israel. Tel Aviv menghadapi kesulitan besar dalam memadamkan api.

Layang-layang telah menjadi simbol kuat gelombang protes Palestina yang meletus pada 30 Maret. Setidaknya 129 orang Palestina telah tewas oleh tembakan Israel sejak saat itu. Pasukan pertahanan Israel diperbolehkan menggunakan senjata mematikan untuk mencegah masuknya warga Palestina.

Layang-layang menawarkan cara yang lebih aman bagi warga Gaza untuk memprotes. Serangan layang-layang yang terlihat remeh itu menyebabkan kerugian ekonomi pada Israel. Sementara penyerang tetap berada cukup jauh dari perbatasan untuk menghindari tembakan.

Menurut Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman, tentara Israel telah meluncurkan drone atau pesawat tanpa awak untuk merusak atau memotong layang-layang. Lebih dari 600 layang-layang yang diluncurkan dari Gaza sejauh ini. Sekitar 400 layang-layang telah diadang pasukan Israel.

Credit republika.co.id

Rusia Takut AS Luncurkan Penghancur Massal dari Luar Angkasa

Ilustrasi. (Thinkstock/johan63)

Jakarta, CB -- Rusia menentang rencana Amerika Serikat membentuk pasukan luar angkasa atau Space Force. Rencana itu disebut bisa berujung "bencana" karena memungkinkan AS mengerahkan senjata penghancur massal dari luar atmosfer.

Kepala Komite Keamanan dan Dewan Pertahanan Rusia, Viktor Bondarev, mengatakan Moskow siap "secara tegas membalas" jika AS melanggar traktat luar angkasa dengan menempatkan senjata penghancur massal di luar angkasa.

"Militerisasi di luar angkasa itu adalah jalan menuju bencana. Ada risiko besar jika Amerika akan melakukan pelanggaran berat dalam hal ini, jika kita memperhitungkan apa yang dilakukan selama ini dalam hal lain," kata Bondarev kepada kantor berita RIA seperti dikutip RT, Rabu (20/6).

"Jika AS keluar dari Traktat Luar Angkasa 1967 yang melarang pengerahan senjata nuklir ke ruang angkasa, [langkah itu] akan direspons secara tegas tidak hanya dari Rusia tapi juga negara lain demi mengamankan keamanan internasional."

Pernyataan itu diutarakan Bondarev menanggapi rencana Presiden Donald Trump membentuk pasukan luar angkasa sebagai matra keenam militer.

Tak hanya di dunia, Trump menganggap AS juga perlu menegaskan dominasinya di luar angkasa demi keamanan nasional. Presiden ke-45 pun memerintahkan Kementerian Pertahanan untuk segera memulai proses membentuk pasukan tersebut.

"Kami telah memiliki Angkatan Udara dan akan memiliki Angkatan Luar Angkasa yang terpisah tapi tetap sejajar. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat penting," ucap Trump dalam acara mengenai kebijakan luar angkasa di Gedung Putih awal pekan ini.

Menurut Trump, luar angkasa akan menjadi salah satu medan penting secara militer dan moneter. Dalam pidatonya, Trump juga secara khusus mendukung penegasan "kehadiran permanen" AS di bulan dengan tujuan mengamankan Mars, meski tak mengatakan akan melibatkan militer atau tidak.

"Kami tak ingin China, Rusia, dan negara lainnya mendahului kami. Kami selalu menjadi yang terdepan--kami selalu melangkah jauh selama beberapa dekade terakhir," kata Trump seperti dikutip CNN.

Rencana pembentukan pasukan luar angkasa bukan wacana baru bagi AS. Pengembangan kebijakan modern luar angkasa telah menjadi elemen penting dari keamanan nasional Negeri Paman Sam sejak pemerintahan Dwight D Eisenhower.

Rencana ini kemudian terus dimatangkan selama periode Perang Dingin menyusul pengaruh dan perkembangan program satelit Uni Soviet yang berkembang pesat saat itu.

AS merupakan salah satu dari beberapa negara yang terus mengembangkan dan memanfaatkan program ruang angkasa seperti navigasi satelit demi keperluan militer.

Credit cnnindonesia.com

Rusia: AS Berusaha Jadikan Dewan HAM Alat Propaganda Mereka

MOSKOW - Rusia menanggapi sinis keputusan mundurnya Amerika Serikat (AS) dari Dewan HAM PBB. Menurut Rusia, keputusan AS mundur dari badan itu merupakan upaya lain dari Washington untuk menjadikan Dewan HAM sebagai kaki tangan mereka.

Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB di Jenewa megatakan, tuduhan AS bahwa Dewan HAM sudah dipolitisasi oleh sejumlah pihak adalah tuduhan yang benar. Tuduhan ini, menurut Moskow, muncul karena Dewan HAM tidak bekerja sesuai dengan keinginan Washington.

"Rupanya, AS ingin mengubah Dewan HAM menjadi alat yang berguna untuk mempromosikan kepentingannya dan menghukum negara-negara yang tidak diinginkan. Dalam konteks ini, AS berusaha untuk menuduh hampir seluruh dunia mempolitisasi badan itu dan kegagalan inisiatifnya, terlihat sinis," kata Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB di Jenewa, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (20/6).

Misi Rusia itu menyatakan meskipun ada beberapa titik lemah, Dewan HAM adalah platform internasional utama untuk kerja sama di bidang HAM, yang bekerja pada prinsip-prinsip ketidakberpihakan, netralitas dan kerja sama.

Sementara itu, sebelumnya, tidak lama setelah AS menyatakan mundur dari Dewan HAM, Rusia mengumumkan bahwa mereka mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2021-2023.

Sekretaris Pertama Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB di Jenewa, Fedor Strzhizhovskiy menyatakan Rusia akan terus meningkatkan peran sertanya di Dewan HAM, dengan mencalonkan diri menjadi anggota di badan PBB tersebut.

"Rusia akan melanjutkan kerja efektifnya di Dewan HAM untuk mempertahankan dialog dan kerja sama yang setara di bidang hak asasi manusia. Untuk tujuan ini, Rusia telah mengusulkan pencalonannya untuk keanggotaan Dewan Hak Asasi Manusia untuk 2021-2023," ucap Strzhizhovskiy.

Credit sindonews.com

AS Minggat, Rusia Daftar Jadi Anggota Dewan HAM PBB

MOSKOW - Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB di Jenewa mengumumkan bahwa mereka mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2021-2023. Pengumuman ini datang tidak lama setelah Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk keluar dari badan itu.

Sekretaris Pertama Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB di Jenewa, Fedor Strzhizhovskiy menyatakan Rusia akan terus meningkatkan peran sertanya di Dewan HAM, dengan mencalonkan diri menjadi anggota di badan PBB tersebut.

"Rusia akan melanjutkan kerja efektifnya di Dewan HAM untuk mempertahankan dialog dan kerja sama yang setara di bidang hak asasi manusia. Untuk tujuan ini, Rusia telah mengusulkan pencalonannya untuk keanggotaan Dewan Hak Asasi Manusia untuk 2021-2023," ucap Strzhizhovskiy, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (20/6).

Sebelumnya, AS memutuskan keluar dari Dewan HAM PBB sebagai pembelaannya terhadap Israel. keputusan keluarnya AS itu diumumkan Menteri Luar Negeri AS, Michael Richard Pompeo dan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley dalam konferensi pers Selasa sore waktu AS.

”AS secara resmi menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Organisasi munafik dan melayani diri sendiri, yang membuat ejekan terhadap hak asasi manusia. Partisipasi Amerika adalah kredibilitas terakhir yang dimiliki dewan. Itulah tepatnya mengapa kita harus pergi." kata Haley.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu kemudian menyatakan menyambut baik keputusan AS tersebut. Netanyahu menyebut Dewan HAM PBB adalah badan PBB yang bisa dan memiliki standar ganda terhadap Israel.

Credit sindonews.com

Timor Leste Segera Lantik Eks Pejuang Jadi Perdana Menteri

Ilustrasi bendera Timor Leste. (Thinkstock/NatanaelGinting)

Jakarta, CB -- Mantan presiden dan pejuang kemerdekaan Timor Leste, Jose Maria de Vasconcelos, akan dilantik sebagai perdana menteri pada Jumat (22/6) ini, mengakhiri kebuntuan politik di negara bekas wilayah Indonesia itu.

"Saya telah mengeluarkan dekrit penominasian Taur Matan Ruak sebagai perdana menteri," kata Presiden Francisco Guteres dalam konferensi pers yang dikutip Reuters, Rabu, merujuk pada Vasconcelos dengan nama populernya.

Vasconcelos adalah anggota dari koalisi oposisi, Aliansi Perubahan untuk Perkembangan (AMP), yang memenangkan mayoritas kursi parlemen dalam pemilihan umum Mei lalu.

Pemungutan suara itu disebut-sebut sebagai kesempatan untuk mengakhiri kebuntuan berbulan-bulan di parlemen negara tersebut. Koalisi AMP memenangkan 49,6 persen suara.

AMP adalah sekutu partai Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor (CNRT) yang dipimpin Xanana Gusmao, tokoh kemerdekaan lainnya. Bersama dua partai lainnya, koalisi memenangkan 34 dari 65 kursi parlemen.

Partai Fretilin yang mengusung Perdana Menteri petahana Mari Alkatiri memenangkan 34,2 persen suara. Partai tersebut sempat memprotes dugaan kejanggalan pemungutan suara, tapi klaimnya ditolak pengadilan.

Didelis Magalhaes, petinggi dari koalisi AMP, mengatakan hasil ini bakal mengakhiri kebuntuan parlemen.

"Timor Leste mesti punya pemerintahan yang kuat dan berasal dari mayoritas absolut di parlemen," kata Magalhaes melalui telepon.

Credit cnnindonesia.com

Pemimpin Eropa Bahas Krisis Imigran secara Informal

Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker mengundang para pemimpin Eropa untuk membahas persoalan imigrasi. (REUTERS/Delmi Alvarez)

Jakarta, CB -- Beberapa tokoh pemimpin Uni Eropa akan mengadakan pertemuan informal membahas krisis imigrasi di Brussels pada Minggu ini.

Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker mengatakan pertemuan ini digelar untuk mencari jawaban menjelang pertemuan utama yang digelar pekan depan.

Para pemimpin Jerman, Perancis, Italia, Spanyol, Yunani, Austria dan Bulgaria juga akan dilibatkan dalam pertemuan ini. Dilansir AFP pada Rabu (20/6), Perdana Menteri Malta juga menerima undangan dari Juncker.

"Saya mengadakan pertemuan kerja informal tentang masalah migrasi dan suaka di Brussels pada hari Minggu, untuk bekerja dengan para Kepala Negara atau Pemerintah anggota yang tertarik mencari solusi Eropa menjelang #EUCO mendatang (Dewan Eropa)," kata Juncker melalui Twitter.

Seluruh 28 pemimpin Uni Eropa Kamis depan dijadwalkan membahas rencana untuk merombak sistem suaka blok yang telah berada di bawah tekanan berat sejak dilanda krisis pengungsi 2015 lalu.

Upaya mencapai konsesus telah dimulai menyusul perkembangan baru di Eropa. Negara-negara di benua tersebut berselisih dalam menentukan tuan rumah bagi para pendatang baru.

Setelah mengizinkan lebih dari satu juta pencari suaka ke Jerman pada tahun 2015, Kanselir Jerman Angela Merkel berbalik menentang keras imigrasi. Saat ini, Merkel sedang berjuang untuk masa depan politiknya.

Menteri Dalam Negeri Horst Seehofer telah mengultimatum Uni Eropa agar mencapai kesepakatan dengan negara-negara garis depan, seperti Italia dan Yunani untuk memungkinkan Jerman mengembalikan para pencari suaka dalam waktu dua pekan.

Credit cnnindonesia.com

Iran Tak Berniat Tambah Jangkauan Rudal, Tolak Dialog Trump

Ilustrasi rudal Iran. (Reuters/Mahmood Hosseini)

Jakarta, CB -- Komandan Garda Revolusi mengatakan Iran tidak berencana memperluas kapasitas rudalnya karena jangkauan 2.000 kilometer cukup untuk melindungi negara itu, di tengah peningkatan tekanan Amerika Serikat atas program rudal di Teheran.

Pemerintah Iran juga mengesampingkan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai kemampuan militer dan pengaruh regionalnya. Dilansir dari Reuters, Teheran menyatakan hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilainya.

Bulan lalu, Trump menarik AS dari perjanjian nuklir 2015 silam antara Iran dan negara-negara dunia. Kesepakatan itu membatasi aktivitas Teheran dengan imbalan pencabutan sanksi.

Ia mengatakan bahwa kesepakatan itu sangat cacat karena tidak mengekang program rudal balistik Iran maupun perang proksi di Suriah, Iran dan Yaman. Dengan demikian, Washington akan menerapkan kembali sanski keras terhadap Teheran.

"Kami memiliki kemampuan sains untuk meningkatkan jangkauan rudal kami tetapi itu bukan kebijakan kami saat ini karena sebagian besar target strategis musuh sudah dalam kisaran 2.000 km ini. Jarak ini cukup untuk melindungi Republik Islam, "kata Komandan Garda Revolusi Mayor Jenderal Mohammad Ali Jafari.

Jafari mengatakan bahwa perundingan sebelumnya dengan Amerika Serikat adalah pengecualian. Ia juga menyebut para politikus dan aktivis Iran yang mendukung pembicaraan baru dengan Trump sebagai "pengkhianat dan anti-revolusioner."

Lebih dari 100 aktivis yang terkait dengan poros politik moderat dan reformis Iran menyambut kesepakatan Trump dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un terkait denuklirisasi utuh di semenanjung Korea pada Sabtu lalu.

Dalam pernyataan yang dikutip media lokal Iran, para aktivis mendesak Teheran memulai negosiasi langsung dengan Washington DC "tanpa syarat." Mereka juga mendesak pemerintah Iran menyelesaikan permusuhan antara kedua negara yang dimulai sejak Revolusi Islam 1979.

Jafari menolak tuntutan tersebut dan mengatakan bahwa pemimpin Korea Utara menyerah karena merupakan seorang revolusioner komunis, bukan Islam.

Senada dengan Jafari, Juru Bicara pemerintah Iran Mohammad Bagher Nobakht mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk bernegosiasi dengan Trump.

"Tidak ada alasan atau logika untuk berbicara dengan orang semacam itu (Trump). Opini publik tidak akan menyambut baik itu, " kata Nobakh.

Semenjak Trump mundur dari perjanjian tersebut, Perancis, Inggris dan Jerman yang juga menandatangani kesepakatan kelabakan memastikan Iran terus mendapatkan keuntungan ekonomi agar tidak ikut menarik diri.

Kepala Organisasi Energi Atom Iran Ali Akbar Salehi telah bertemu dengan Sekretaris Jendral PBB Antonio Guterres dan menyatakan ketidakpuasan pihaknya pada proposal negara Eropa terkait penyelamatan kesepakatan nuklir.

Merujuk pada peran regional Iran, Salehi mengatakan "jika terus seperti ini, semua pihak akan kalah.

Credit cnnindonesia.com

Taliban bunuh 30 prajurit Afghanistan dalam serangan besar

Dokumentasi anggota Taliban, yang ditangkap polisi perbatasan Afganistan, berdiri selama presentasi senjata yang disita dan peralatan kepada wartawan di Kabul, Afganistan, Selasa (5/1). (REUTERS/Omar Sobhani)

Kabul, Afghanistan (CB) - Kelompok bersenjata Taliban membunuh 30 prajurit Afghanistan dan menguasai pangkalan militer di Provinsi Badghis, di bagian barat negara itu pada Rabu, kata gubernur provinsi tersebut.

Peristiwa itu merupakan serangan utama sejak gencatan senjata diberlakukan Taliban selama tiga hari yang berakhir pada Ahad untuk menghormati Idul Fitri.

Gubernur Provinsi Badghis, Abdul Ghafoor Malikzai, mengatakan, Taliban menyerang dua pos keamanan pada jam-jam awal Rabu dini hari. Abdul Aziz Bek, kepala Dewan Provinsi Badghis, mengatakan satu pangkalan militer di Distrik Balamerghab dijadikan sasaran.

"Kelompok bersenjata Taliban dalam jumlah yang cukup banyak datang dari beberapa arah," kata Bek. "Setelah pertempuran sengit beberapa jam, 30 personel pasukan keamanan Afghanistan gugur dan Taliban menguasai pangkalan itu."

Sebanyak 15 anggota kelompok bersenjata Taliban tewas di beberapa kawasan lain provinsi tersebut, katanya. Menurut dia, Taliban menyiapkan serangan-serangan mereka dan melakukan pengintaian atas kawasan itu selama gencatan senjata.

Taliban menyatakan pertempuran sengit berlanjut dan sejauh ini "puluhan" prajurit Afghanistan dibunuh.

Naqibullah Amini, juru bicara kepolisian Badghis, membenarkan kematian 30 orang prajurit tersebut dan mengatakan Taliban membunuh empat prajurit dalam serangan-serangan terpisah terhadap beberapa tempat pemeriksaan keamanan di distrik yang sama.

Pemerintah juga menyatakan gencatan senjata untuk menghormati hari libur Idul Fitri dan kelompok bersenjata Taliban bergerak menuju kota-kota di seluruh negara itu selama akhir pekan. Kedua pihak merayakan akhir bulan suci Ramadhan.

Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, memperpanjang gencatan senjata yang diberlakukannya secara sepihak selama 10 hari, yang semestinya berakhir Rabu.

Credit antaranews.com

Koalisi pimpinan Saudi kuasai Bandara Hodeidah Yaman

Ilustrasi - Pendukung Houthi membawa gambar mendiang Saleh al-Samad, pejabat senior Houthi, saat mengikuti aksi protes atas tewasnya Saleh dalam serangan udara koalisi Saudi di Hodeidah, Sanaa, Yaman, Kamis (26/4/2018). (REUTERS/Mohamed al-Sayaghi)

Dubai (CB) - Koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman telah mengambil kendali bandar udara Hodeidah dan terus menyerang kantung-kantung perlawanan para pengikut Houthi di dekatnya, kata seorang juru bicara koalisi pada Rabu.

"Kami sekarang menghancurkan benteng-benteng Houthi dekat bandara," kata Turki al-Malki, dalam wawanacara dengan televisi Al Arabiya dari Brussel.

Warga mengatakan bentrokan di bandara itu telah mereda tetapi jet tempur koalisi menyerang posisi-posisi yang dikuasai petempur Houthi yang bersekutu dengan Iran, sementara kelompok itu berusaha keras mempertahankan Hodeidah, satu-satunya pelabuhan yang jadi tulang punggung bagi jutaan warga Yaman.

Dari Aden, media yang dikelola Houthi dan Saudi yang dikutip kantor berita Reuters melaporkan koalisi Saudi melancarkan serangan-serangan udara atas bandara udara Hodeidah, Yaman, pada Ahad (17/6) untuk mendukung pasukan yang berusaha merebut kendali dari gerilyawan Houthi.

Gerakan Houthi menghadapi tantangan terbesar dalam perang itu.

Jet-jet tempur melancarkan lima serangan ke kota pelabuhan Hodeidah, yang memiliki arti strategis bagi jutaan warga Yaman, demikian kantor berita resmi Houthi, SABA.

Televisi milik Saudi Al Arabiya juga melaporkan serangan-serangan atas bandara itu.

Pasukan darat, temasuk tentara Uni Emirat Arab, Sudan dan Yaman dari berbagai faksi, mengepung kompleks bandara utama tersebut pada Sabtu, kata sebuah sumber di militer Yaman yang bersekutu dengan koalisi.

Tujuan utama dari sekutu, pimpiunan UAE, ialah mengalahkan pengikut Houthi di Hodeidah, satu-satunya pelabuhan di Laut Merah di bawah kekuasaan mereka, dan memutus jalur pasokan mereka ke Sanaa, ibu kota Yaman.

"Kami hidup di bawah keadaan teror selama tiga hari karena kami di kawasan dekat bandara itu," kata Khaled Ateeq, 38 tahun, seorang warga.

Pertempuran merebut Hodeidah bisa sengit, menimbulkan penderitaan lagi bagi warga sipil, yang telah mengalami serangan-serangan udara, blokade pelabuhan, kelaparan dan wabah kolera.

Koalisi pimpinan Saudi telah menyerang posisi-posisi Houthi, yang berpengalaman dalam pertempuran di pegunungan. Kelompok itu, yang menguasai Sanaa pada tahun 2014, telah bergerilya bersama tentara nasional Yaman dan perang singkat di perbatasan dengan Arab Saudi.

Credit antaranews.com

Orang kepercayaan Trump tinggalkan Gedung Putih

Deputy Kepala Staf Gedung Putih Joe Hagin (ANTARA News/ Reuters).

Washington (CB) - Gedung Putih pada Selasa (19/6) mengumumkan bahwa Deputi Kepala Staf Joe Hagin akan meninggalkan Gedung Putih.

Hagin (62) memegang peran penting dalam mengatur KTT historis dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Singapura. Selepas dari Gedung Putih, ia akan kembali ke sektro swasta.

Ia telah bekerja untuk tiga presiden sebelumnya dari Partai Republik, di antaranya Ronald Reagan, George HW Bush dan George W Bush.

"Joe Hagin sudah lama menjadi aset besar dalam pemerintahan saya," ujar Trump, sambil mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah merencanakan dan melaksakan salah satu lawatan luar negeri paling historis yang dilakukan seorang presiden.

Hagin mengikuti jejak sejumlah staf pemerintahan yang keluar selama beberapa bulan terakhir, baik karena kemauan sendiri atau karena dipecat, demikian dilansir Kantor Berita AFP.

Credit antaranews.com

Terkuat di ASEAN, Militer Indonesia di Atas Korut dan Israel

JAKARTA - Situs Global Firepower kembali merilis peringkat kekuatan militer negara-negara di dunia. Dalam peringkat terbaru itu, kekuatan militer Indonesia masuk dalam daftar 15 besar dunia.

Seperti disitir Sindonews, Rabu (20/6/2018), Indonesia berada di peringkat 15, turun satu peringkat dari tahun lalu. Namun peringkat ini di atas sejumlah negara ASEAN seperti Vietnam (20), Thailand (27), Myanmar (35), Malaysia (44), Filipina (52), dan Singapura (67).

Tidak hanya itu, peringkat Indonesia juga lebih baik dari Israel (16) dan Korea Utara (18) serta Australia (21).

Dalam menyusun peringkat kekuatan militer negara-negara di dunia, situs Global Firepower Index memasukkan unsur jumlah personil militer, pesawat tempur, tank, hingga total aset angkatan laut. Situs ini juga memasukkan anggaran pertahanan.

Dalam catatan Global Firepower Index, militer Indonesia mempunyai personil militer sebesar 975.750, memiliki 39 pesawat tempur, 418 tank, dan total aset angkatan laut mencapai 221 dengan anggaran pertahanan mencapai USD 6,9 miliar.

Sementara itu, untuk tiga besar negara kekuatan militer di dunia, Amerika Serikat (AS) berada pada puncak daftar diikuti Rusia (2) dan China (3). Sementara itu, berturut-turut di bawah ketiganya adalah India (4), Prancis (5), Inggris (6), Korea Selatan (7), Jepang (8), Turki (9) dan Jerman (10).

Credit sindonews.com

Indonesia Sesalkan Keputusan AS Mundur dari Dewan HAM PBB

JAKARTA - Pemerintah Indonesia angkat bicara mengenai mundurnya Amerika Serikat (AS) dari Dewan HAM PBB. Indonesia menyatakan sangat menyesalkan langkah AS tersebut.

"Indonesia sangat menyayangkan keputusan AS untuk keluar dari Dewan HAM PBB," kata Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Sindonews dari lama resmi mereka pada Rabu (20/6).

Kemlu RI menyatakan, Dewan HAM merupakan forum kerja sama multilateralisme dan komitmen masyarakat internasional untuk menegakkan dan memajukan perlindungan HAM di seluruh dunia.

Lebih penting, lanjut Kemlu RI, Dewan HAM juga menjadi harapan bagi masyarakat lemah di seluruh dunia untuk mendapat perhatian bagi perlindungan dari berbagai pelanggaran HAM.

"Indonesia menyadari bahwa kerja Dewan HAM belum sempurna, akan tetapi proses reformasi seperti yang dibutuhkan beberapa badan PBB lainnya antara lain Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, justru membutuhkan komitmen politis dan semangat kerja sama multilateralisme dari anggota PBB," ucapnya.

Dalam pernyataannya, Kemlu RI menambahkan bahwa Indonesia, bersama Negara-negara lainnya di dunia akan terus berkontribusi dan bekerja sama untuk menegakan dan memajukan perlindungan HAM melalui kerja sama multilateralisme sesuai mandat Dewan HAM, termasuk memperkuat kinerja Dewan HAM PBB

Credit sindonews.com

Korsel Tegaskan Sanksi Korut Tetap Berlaku

SEOUL - Sanksi terhadap Korea Utara (Korut) akan tetap berlaku sampai negara komunis itu benar-benar membatalkan program nuklirnya. Hal itu ditegaskan oleh pejabat senior Korea Selatan (Korsel).

Menteri Luar Negeri Korsel, Kang Kyung-wha mengatakan bahwa Seoul mengharapkan untuk melihat tindakan nyata Korut untuk memenuhi komitmen denuklirisasi lengkap sebagai ganti jaminan keamanan dan upaya bersama untuk membangun perdamaian abadi di Semenanjung Korea.

"Sementara itu, sanksi akan tetap di tempatnya sampai kami yakin bahwa denuklirisasi lengkap telah tercapai," katanya seperti dikutip dari USA Today, Rabu (20/6/2018).

Kang juga mengatakan bahwa rencana aksi akan muncul dalam negosiasi lanjutan antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo dan pejabat Korut. Sebelumnya, Pompeo mengatakan bantuan dari sanksi akan datang hanya setelah denuklirisasi lengkap, dan ia akan melakukan perjalanan ke Pyongyang untuk melakukan diskusi sebelum terlalu lama.

"Kami berharap diskusi dan perjanjian dan implementasi dari perjanjian tersebut akan berlangsung lebih cepat daripada nanti," katanya.

Korut tetap berada di bawah sanksi ketat yang diberlakukan pada bulan Agustus lalu oleh Dewan Keamanan PBB. Sanksi tersebut berupa larangan ekspor batubara, besi, timah dan makanan laut - yang mencapai sekitar USD1 miliar dari perdagangan tahunan negara itu yang mencapai USD3 miliar.

AS, Korsel, Jepang, dan Uni Eropa (UE) juga telah memberlakukan sanksi tambahan terhadap Pyongyang atas program rudal nuklir dan balistiknya.

Dalam kesempatan itu, Kang juga menyinggung soal penghentian latihan militer bersama AS-Korsel. Ia menyebut penghentian itu sebagai tindakan dengan itikad baik. Meski begitu, ia juga menegaskan bahwa latihan bersama itu dapat dipulihkan jika Korut gagal memenuhi janjinya.

"Mereka dapat dengan cepat kembali jika kita melihat momentum dialog kehilangan kecepatan atau Korea Utara tidak memenuhi komitmen denuklirisasi," tukasnya.

Credit sindonews.com

Eks Presiden Filipina Benigno Aquino Didakwa Penyalahgunaan Anggaran

MANILA - Mantan Presiden Filipina Benigno Aquino didakwa telah melakukan tindakan inkonstitusional. Hal itu terkait keputusannya mengalokasikan USD1,67 miliar dalam bentuk dana pemerintah untuk program yang ditolak oleh Kongres.

"Aquino bertanggung jawab atas penerbitan tidak sah dari dana untuk proyek-proyek yang tidak disetujui oleh Kongres Filipina," kata jaksa khusus yang bertanggung jawab untuk menyelidiki korupsi pemerintah seperti dikutip dari Al Jazeera, Rabu (20/6/2018).

Jaksa mengatakan Aquino dengan sengaja memberikan persetujuannya kepada bendaharanya untuk menarik dana pemerintah tersebut. Tindakan ini bertentangan dengan hukum.

Jumlah yang dikeluarkan adalah 72 miliar peso atau sekitar USD1,67 miliar.

Keputusan itu berbeda dengan perintah sebelumnya yang membebaskan Aquino dari dakwaan, yang ditentang oleh sekelompok legislator dan aktivis oposisi.

Sementara Aquino tidak dituduh memperkaya dirinya sendiri dengan menggunakan dana, kritikus dan pengamat politik mengatakan ia mengarahkan uang pemerintah untuk anggota Kongres dan senator yang disukainya.

Pada saat dana itu dilepas, Aquino berusaha mengumpulkan dukungan dari legislator untuk mendakwa kepala mahkamah agung, yang kemudian dinyatakan bersalah oleh Senat karena kegagalan untuk menyatakan aset dan liabilitasnya dengan benar.

Aquino bersikeras bahwa pengucuran dana itu didokumentasikan dengan baik dan diizinkan oleh hukum. Tetapi Mahkamah Agung menyatakan dalam keputusan tahun 2014 bahwa itu tindakan inkonstitusional.

Carlos Zarate, anggota Kongres dan pemohon, mengatakan partainya menyambut baik keputusan tersebut.

Ia mengatakan Aquino dan bendaharanya tidak hanya harus didakwa atas perebutan kekuasaan legislatif tetapi juga untuk malformasi teknis dan tuduhan korupsi sebagai penulis sekaligus arsitek dari miliaran barel babi presiden.

Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di ABS-CBN News Channel, jurubicara Aquino, Abigail Valte, mengatakan mantan pemimpin itu belum menerima salinan keputusan tersebut.

"Kami cukup penasaran untuk mempelajari bagaimana Kantor Kejaksaan tiba pada pembalikan keputusan sebelumnya yang tidak menemukan tanggung jawab di pihak mantan Presiden Aquino," kata Valte.

Tidak ada tanggal persidangan yang ditetapkan untuk kasus terhadap Aquino. Jika terbukti bersalah atas kasus tersebut, mantan presiden itu dapat menghadapi hukuman "diskualifikasi khusus sementara" dan hukuman penjara antara enam bulan dan satu hari hingga enam tahun.

Pada Juli 2017, Aquino juga didakwa atas perampasan wewenang untuk memerintahkan serangan tahun 2015 terhadap seorang pemimpin bersenjata Muslim di Filipina selatan, yang mengakibatkan kematian 44 polisi elit.

Aquino, yang menjabat sebagai presiden dari 2010 hingga 2016, mendapat kredit atas upayanya memulihkan stabilitas politik dan ekonomi di Filipina serta untuk menandatangani kesepakatan damai guna mencoba mengakhiri pemberontakan separatis Muslim selama puluhan tahun di Mindanao.

Credit sindonews.com

Rabu, 20 Juni 2018

Kim Jong-un Lapor Hasil Pertemuan dengan Trump ke Xi Jinping

Kim Jong-un melaporkan hasil pertemuannya dengan Presiden AS, Donald Trump, saat bertemu dengan Presiden China, Xi Jinping, di Beijing pada Selasa (19/6). (KCNA/via Reuters)

Jakarta, CB Indonesia -- Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, melaporkan hasil pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, saat bertemu dengan Presiden China, Xi Jinping, di Beijing pada Selasa (19/6).

Media pemerintah China melaporkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Kim mengucapkan terima kasih kepada Xi atas peran diplomatiknya sehingga pertemuan bersejarah tersebut dapat terwujud.

Sebaliknya, Xi meminta AS dan Korut benar-benar mengimplementasikan hasil kesepakatan yang tercapai dalam pertemuan pada 12 Juni di Singapura tersebut.

Salah satu poin penting dari pertemuan itu adalah kedua negara sepakat untuk melakukan perlucutan senjata nuklir secara penuh di Semenanjung Korea.

Kim pun "berterima kasih dan mengapresiasi dukungan China atas denuklirisasi di Semenanjung Korea dan peran penting China dalam melindungi perdamaian dan stabilitas semenanjung."

Dalam pertemuan tersebut juga disinggung sikap Trump yang langsung mewacanakan penarikan pasukan AS dari Korea Selatan tak lama setelah bertemu dengan Kim.

Selama ini, Korut menganggap pengerahan pasukan AS di Korsel ini mengancam kedaulatan negaranya sehingga mereka harus mengembangkan program senjata nuklir.

Dengan pernyataan Trump tersebut, Kim yakin Korut dan AS sudah mencapai hasil yang sesuai dengan kepentingan kedua negara.

"Jika kedua belah pihak mengimplementasikan konsensus pertemuan itu langkah demi langkah, semua akan membuka fase baru dan penting untuk denuklirisasi Semenanjung Korea," kata Kim sebagaimana dikutip AFP.

Ini adalah kali ketiga Kim menemui Xi sepanjang 2018. Harian bisnis Jepang, Nikkei, memberitakan bahwa Kim kemungkinan sedang berupaya meminta dukungan China untuk mencabut sanksi internasional setelah Korut sepakat melucuti senjata nuklir mereka.

Credit cnnindonesia.com

Turki Bangun Pangkalan Ilmiah Bersama 30 Negara Lain pada 2019

CB, Jakarta - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dengan bangga mengumumkan rencana proyek stasiun kutub nasional di Antartika yang akan dibangun pada 2019. Erdogan menyatakan ini akan menempatkan Turki setara dengan 30 negara lainnya yang berpartisipasi dalam proyek ini. Turki bertujuan untuk mendirikan pangkalan ilmiah di benua terdingin di bumi, Antartika, pada 2019.
"Pada 2019, kami akan menciptakan dasar ilmiah untuk menjadikan Turki sebagai salah satu dari sekitar 30 negara yang memiliki pusat penelitian kutub di Antartika," tulis Erdogan di laman Twitternya pada Sabtu, seperti dilansir dari Russia Today, 19 Juni 2018.

Ini bukan pertama kalinya pemerintah Turki berambisi mendirikan pangkalan penelitian ilmiah baru di wilayah tersebut. Pada April, Menteri Ilmu Pengetahuan, Industri dan Teknologi Turki, Faruk Ozlu mengatakan bahwa setelah mendirikan pangkalan dan dasar-dasar Pangkalan Ilmiah Turki, Ankara akan mengajukan status negara penasehat, yang bisa memberikan pengaruh di wilayah tersebut.

Pemandangan malam hari di komplek penelitian Halley VI centre, bangunan ini dirancang untuk menampung 52 orang peneliti. Di dalamnya terdapat fasilitas ruang tidur, ruang makan dan ruang olahraga. Laut Weddell, Antartika, 23 Februari 2015. Dailymail.co.uk
Turki adalah salah satu penandatangan Perjanjian Antartika, yang mewajibkannya menggunakan Antartika hanya untuk tujuan damai. Salah satu syarat untuk bergabung dengan kelompok Antartika ini adalah harus melaksanakan kegiatan ilmiah besar di benua terdingin di bumi itu.

Turki telah mengirim tiga ekspedisi ke Antartika, di mana para ilmuwan Turki memeriksa lokasi untuk basis penelitian. Tim ilmuwan kembali dari ekspedisi kutub mereka pada April dan profesor yang memimpin tim ekspedisi, Burcu Ozsoy, mengungkapkan beberapa rincian tentang fasilitas masa depan. Pangkalan hijau nantinya akan menggunakan panel surya untuk kebutuhan energi. Dia juga mengatakan bahwa para ilmuwan Turki ingin melakukan lebih banyak penelitian di wilayah tersebut dan melatih lebih banyak ilmuwan untuk berkontribusi pada proses mempelajari Antartika.

Dilansir dari Sputniknews, pangkalan penelitian ilmiah Turki akan berlokasi di Horseshoe Island, wilayah yang membentang dari Antartika ke arah Amerika Selatan. Peneliti dari Universitas Teknik Istanbul diharapkan untuk memimpin proyek ini, dan mempelajari masalah termasuk perubahan iklim.
Turki menjadi salah satu negara yang ikut menandatangani Traktat Antarktika 1959 yang mewajibkan negara untuk hanya terlibat dalam aktivitas ilmiah di zona kutub selatan ini. Lebih dari 50 negara menjadi pihak yang berpartisipasi dalam perjanjian itu, termasuk Rusia, AS, Cina, Jepang, Australia, Selandia Baru, Argentina, dan sejumlah negara Eropa. Sekitar dua puluh negara akan memelihara sekitar 90 stasiun penelitian permanen atau sementara di Antartika.

Credit tempo.co

PM Spanyol Ingin Bongkar Makam Diktator Francisco Franco

Bunga menghiasi makam diktator Spanyol Francisco Franco di El Valle de los Caidos (Lembah Jatuh), di San Lorenzo de El Escorial, di luar Madrid, Spanyol, 19 Juni 2018.[REUTERS / Susana Vera]

CB, Jakarta - Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, mengatakan pada Senin 18 Juni, bahwa dia ingin memindahkan sisa jasad diktator Jenderal Francisco Franco dari mausoleum dan mengubah situs itu menjadi monumen untuk rekonsiliasi.
Sanchez mengatakan rencana ini kepada stasiun TV nasional bahwa Spanyol tidak akan memiliki simbol yang memisahkan orang-orang Spanyol dan bahwa dia ingin mengubah Lembah of the Fallen menjadi monumen peringatan tentang perang melawan fasisme. Tercatat ebih dari 33.000 orang tewas dari kedua sisi perang saudara Spanyol 1936-1939 dimakamkan bersama sisa-sisa Franco di makam neoklasik di barat laut Madrid.

Pemimpin sosialis itu mengungkapkan gagasan itu selama wawancara media pertamanya sejak menjabat awal bulan ini, menyusul pemungutan suara parlemen yang menggulingkan pemerintahan konservatif sebelumnya, Mariano Rajoy. Partai Populer, Mariano Rajoy, mengecam Francoisme tetapi telah menentang updaya untuk menggali tulang-tulang diktator.

Wisatawan berjalan di kompleks bekas makam diktator Jenderal Francisco Franco di Valle de los Caidos (Lembah Jatuh), dekat Madrid, Spanyol, 10 Mei 2016 ini.[AP Photo / Francisco Seco]
Kaum konservatif juga mengatakan bahwa orang-orang yang berkampanye untuk menggali kuburan massal tanpa nama di Valley of the Fallen atau di tempat lain di seluruh negeri akan membuka kembali sebuah bab yang menyakitkan dalam sejarah.
"Ini bukan tentang membuka luka, itu tentang menutup mereka," kata Sanchez dalam wawancara hari Senin, seperti dilaporkan Associated Press, 19 Juni 2018.
Dia mengatakan pemerintahannya akan bekerja untuk memenuhi resolusi parlemen dari tahun lalu yang dipanggil untuk menggali sisa-sisa Franco, menyerahkannya kepada keluarga diktator dan mengubah lembah itu menjadi peringatan untuk Perang Saudara Spanyol.
"Keputusan tentang penggalian sisa-sisa Franco cukup jelas," tegas Oscar Puente, seorang anggota senior dari partai sosialis yang dekat dengan Sanchez, seperti dikutip dari Reuters.
Puente mengatakan rencana pemerintah adalah untuk mengubah makam Lembah Mausoleum yang dibiayai negara menjadi tempat pengakuan dan memori semua orang Spanyol. Dengan salib setinggi 150 meter, makam Francisco Franco mempresentasikan lembah megah dari kompleks makam sebagai simbol untuk rekonsiliasi nasional.
Tetapi para kerabat dan aktivis korban perang telah berkampanye menentangnya karena kerja paksa dilakukan saat membangun makam dan karena berada di lokasi yang menonjol, dekat altar basilika, makam diktator yang memerintah Spanyol sampai kematiannya pada 1975. Beberapa kerabat mengajukan tuntutan hukum jika menggali makam mereka yang dikubur tanpa sepengetahuan atau persetujuan keluarga mereka.

Francisco Franco.[Euro Weekly News]
Selain itu, keadaan lapuk dari 33.847 tubuh telah menjadi kendala, terutama setelah penyelidikan independen menemukan bahwa kebocoran air dan kelembapan di kapel dan ruang bawah tanah telah mengubah beberapa ceruk menjadi tumpukan tulang.
Yayasan Francisco Franco Foundation, yang menerima pendanaan negara meskipun ada beberapa desakan untuk mengakhirinya, telah berjanji secara hukum melawan setiap langkah untuk menggali tulang-tulang Franco.

Sebuah petisi terhadap rencana Sanchez yang diunggah ke internet oleh yayasan tersebut yang disebut menodai Valley of the Fallen dan untuk menghormati kematian, telah menerima lebih dari 24.000 tanda tangan dukungan hingga Senin 18 April.

Perang sipil masih membayangi Spanyol hampir delapan dekade setelah berakhirnya perang. Minimnya akuntabilitas untuk perang telah meninggalkan luka yang belum sembuh, dan tekanan telah berkembang untuk mengubah situs itu menjadi peringatan untuk menghormati mereka yang meninggal di kedua sisi.

Credit tempo.co

New York tuntut pemerintahan Trump atas pemisahan anak imigran dari orang tuanya

Gubernur New York Andrew Cuomo. (ANTARA News/Reuters)

New York (CB - Gubernur New York Andrew Cuomo, lawan politik Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mengatakan pada Selasa bahwa negara akan menuntut pemerintahan Trump untuk memisahkan anak-anak imigran dari orang tua mereka ketika ditangkap secara ilegal melintasi perbatasan AS.

Pemisahan dan penahanan anak-anak di perbatasan AS selatan dengan Meksiko telah menyebabkan kegemparan di Amerika Serikat dan kecaman di luar negeri, yang didorong oleh video anak-anak di dalam kandang dan rekaman anak-anak yang meratap untuk bertemu orang tua mereka yang telah disiarkan di jaringan kabel dan diunggah di media sosial.

"Kebijakan Trump Administration untuk menghancurkan keluarga adalah kegagalan moral dan tragedi kemanusiaan," kata Cuomo, seorang Demokrat, dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan gugatan itu.

Cuomo mengatakan bahwa memisahkan orang tua dan anak-anak di perbatasan melanggar hak mereka di bawah Konstitusi AS, preseden Mahkamah Agung AS dan penyelesaian hukum tahun 1997 yang menetapkan standar untuk perlakuan terhadap anak-anak yang ditahan karena alasan imigrasi.

Seorang juru bicara untuk administrasi Trump tidak dapat segera dihubungi untuk mengomentari gugatan New York.

Para pejabat AS membela langkah-langkah itu sebagai cara untuk mengamankan perbatasan dan menghalangi imigran masuk secara ilegal. Trump, seorang Republikan, telah membuat sikap garis keras pada imigran sebagai pusat kepresidenannya.

Jaksa Agung AS Jeff Sessions mengumumkan kebijakan "tidak ada toleransi" pada April bahwa semua imigran yang ditangkap saat melintasi perbatasan AS-Meksiko secara ilegal harus dituntut secara kriminal di bawah undang-undang pidana negara tersebut.

Kebijakan tersebut telah menyebabkan perpisahan keluarga karena ketika agen perbatasan merujuk para migran yang ditangkap ke pengadilan untuk penuntutan, orang tua ditahan di penjara federal untuk menunggu persidangan oleh hakim sementara anak-anak tetap berada di tahanan patroli perbatasan atau dipindahkan ke fasilitas yang dikelola oleh Kantor Pengungsi, demikian disampaikan sebuah departemen Dinas Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.

Cuomo mengatakan dia akan mengarahkan beberapa lembaga negara untuk memulai tindakan hukum terhadap administrasi Trump atas nama sekitar 70 anak yang ditahan di setidaknya 10 tempat penampungan federal di negara bagian New York. Demikian dilansir Kantor Berita Reuters.

Credit antaranews.com

2000 Anak Terpisah dari Orang Tua Akibat Kebijakan Imigrasi Trump

Seorang wanita asal Salvador menggendong anaknya sambil beristirahat saat akan melintasi perbatasan ke Amerika Serikat, di Huehuetoca, Meksiko, 1 Juni 2015. Awal tahun ini imigran gelap asal Amerika Tengah yang mencoba melintasi perbatasan ke Amerika Serikat mengalami peningkatan. REUTERS/Edgard Garrido

CB, Jakarta - Hampir 2000 anak telah dipisahkan dengan orang tua mereka selama enam periode dari April hingga Mei 2018, sebagai dampak dari kebijakan imigran ilegal yang keras oleh pemerintahan Donald Trump dengan memberlakukan toleransi nol untuk imigran ilegal.

Menurut juru bicara Kementerian Keamanan Dalam Negeri urusan pengawasan perbatasan, Sabtu, 16 Juni 2018, ada 1.995 anak terpisah dari 1.940 orang dewasa, seperti dikutip dari Time.com, 16 Juni 2018.
Angka ini merepresentasikan keluarga-keluarga yang terpisah karena masuk Amerika Serikat secara ilegal, pelanggaran aturan imigrasi, kemungkinan tindakan kriminal yang dilakuan orang tua, dan sejumlah kasus di mana aparat tidak dapat memverifikasi hubungan kekeluargaan mereka.

Jaksa Agung Jeff Sessions mengumumkan pada awal Mei lalu bahwa aparatnya akan memisahkan orang tua dengan anak mereka yang tertangkap masuk secara ilegal di perbatasan. Pemisahan itu dilakuan selama orang tua mereka menjalani pemeriksaan.

Seorang pria asal Salvador berlari sambil menggendong anaknya saat mencoba untuk naik kereta api menuju ke perbatasan Amerika Serikat, di Huehuetoca, Meksiko, 1 Juni 2015. Awal tahun ini imigran gelap asal Amerika Tengah yang mencoba melintasi perbatasan ke Amerika Serikat mengalami peningkatan. REUTERS/Edgard Garrido

Saat orang tua mereka ditahan, anak-anak yang tidak dituntut, dipisahkan dan tetap ditempatkan di fasilitas khusus remaja tanpa ada kejelasan proses reunifikasi dengan orang tua mereka.
Sebagai perbandingan, di masa lalu, keluarga yang menghadapi masalah seperti ini akan dikenai proses deportasi sipil, bukan dituntut sebagai kriminal.
Kebijakan imigrasi Trump yang kontroversial telah meledakkan amarah pekan ini. Bahkan tokoh-tokoh agama termasuk uskup gereja Katolik menyebut kebijakan imigrasi yang memisahkan keluarga sebagai tidak bermoral.

Bahkan mantan Ibu negara Laura Bush angkat bicara mengkritik kebijakan imigran gelap Trump. "Kebijakan toleransi nol ini kejam. Ini tidak bermoral. Ini menghancurkan hati saya," kata Laura Bush, istri presiden George W. Bush seperti dikutip dari CNN, 18 Juni 2018.

Credit tempo.co

Lembaga HAM Desak Prancis - Inggris Tuntut Junta Militer Thailand

CB, Jakarta - Aktivis Hak Asasi Manusia mendesak Inggris dan Perancis untuk menekan pemerintah Thailand lantaran semakin memburuknya hak asasi manusia di Thailand hingga penyelenggaraan pemilu yang benar-benar adil. Thailand yang dipimpin Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, mantan panglima militer yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta 2014, telah berjanji untuk memulihkan demokrasi tetapi menunda kembali tanggal pemilu beberapa kali dan menolak untuk mentoleransi perbedaan pendapat.
"Perdana Menteri Inggris, Theresa May dan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, harus dengan tegas mengungkapkan keprihatinan mendalam mereka tentang memburuknya keadaan hak asasi manusia", tegas Brad Adams, Direktur Human Rights Watch Asia, seperti dilaporkan Reuters, 19 Juni 2018.

"Mereka harus menjelaskan kepada Jenderal Prayuth bahwa tidak akan ada bisnis sampai Thailand mengadakan pemilihan yang bebas dan adil, mendirikan pemerintahan sipil yang demokratis, dan menghormati hak asasi manusia," tambah Brad.
Pemerintah telah menetapkan pemilihan umum pada Februari. Juru bicara pemerintah Thailand, Sansern Kaewkamnerd, mengatakan pihak berwenang sangat menghormati hak.
"Saat ini, Thailand menghormati hak asasi manusia tidak kurang dari negara lain," kata Sansern.
Sekutu Thailand dari negara barat mengkritik kudeta Prayuth tahun 2014, yang terjadi setelah satu dekade kekacauan politik yang telah membawa dua kudeta dan protes jalanan berdarah.

Uni Eropa memutuskan hubungan dengan Thailand setelah kudeta tetapi pada Desember lalu kembali melanjutkan hubungan politik di semua tingkatan. Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar ketiga Thailand setelah Cina dan Jepang. Thailand adalah mitra dagang terbesar ketiga Uni Eropa di ASEAN.

Sekitar 300 aktivis Pro Demokrasi Thailand berunjuk rasa sambil mengenakan topeng Pinocchio dengan wajah PM Prayuth Chan-ocha di Universitas Thammasat, Sabtu, 24 Februari 2018. Reuters
Prayuth akan bertemu May di London pada 20 Juni, sebelum dia menuju ke Prancis dan singgah di markas Airbus di kota Toulouse. Prayuth dan Macron akan meneken perjanjian antara Thai Airways dan Airbus untuk membuka pusat perawatan dan perbaikan pesawat di Bandara sipil-militer U-Tapao, tenggara Bangkok, Thailand.
Thailand juga akan menyelesaikan pembelian satelit observasi senilai US $ 215 juta atau Rp 3.000 triliun dari Airbus, ungkap Wakil Perdana Menteri Thailand, Somkid Jatusripitak. Menurut pemerintah, satelit bermanfaat termasuk untuk pertanian dan keamanan nasional. Namun lembaga hak asasi manusia mendesak Prancis dan Inggris untuk membatalkan perjanjian hingga pemerintah junta militer Thailand mengembalikan demokrasi dan menghargai hak asasi.

Dilansir dari situs resmi Human Right Watch, lembaga hak asasi mendesak Prancis dan Inggris untuk mendesak pemerintahan junta militer agar memenuhi tujuh tuntutan, yakni mengakhiri penggunaan kekuasaan yang kejam dan tidak akuntabel di bawah bagian 44 dan 48 dari konstitusi sementara 2014; Mengakhiri pembatasan pada hak atas kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai; Mencabut larangan kegiatan politik; Membebaskan semua oposisi dan kritikus yang ditahan karena kritik damai terhadap junta; membatalkan tuduhan hasutan dan tuntutan hukum kriminal lainnya yang terkait dengan oposisi damai terhadap kekuasaan militer; Mengalihkan semua kasus sipil dari pengadilan militer ke pengadilan sipil yang memenuhi standar persidangan yang adil; dan memastikan lingkungan yang aman dan kondusif bagi para pembela hak asasi manusia.

Junta militer telah secara rutin memberlakukan sensor dan memblokir diskusi publik tentang keadaan hak asasi manusia dan demokrasi di Thailand. Ratusan aktivis dan oposisi telah dituntut atas tuduhan kriminal seperti penghasutan, kejahatan yang berkaitan dengan komputer, dan lese majeste untuk. Pertemuan umum yang melibatkan lebih dari lima orang dan kegiatan pro-demokrasi juga dilarang.
Lebih dari 100 aktivis pro-demokrasi baru-baru ini menghadapi tuntutan, beberapa di antaranya juga dikenakan tuduhan mengada-ada, karena menuntut pemerintah harus mengadakan pemilihan yang dijanjikan tanpa penundaan lebih lanjut dan mencabut semua pembatasan pada kebebasan berpendapat.
Jenderal Prayut pada September 2016 mencabut peraturan yang memberdayakan pengadilan militer untuk mengadili warga sipil. Tetapi pencabutan itu tidak tidak efektif dan tidak mempengaruhi 1.800 lebih kasus pengadilan militer yang telah diajukan terhadap warga sipil, yang mayoritas aktivis pro-demokrasi, politisi, pengacara, dan pembela hak asasi manusia Thailand.

Credit tempo.co

Utusan Trump Bahas Perdamaian Israel-Palestina di Yordania

Presiden AS Donald Trump mengirim utusan khusunya bertemu Raja Yordania dan membahas banyak hal, termasuk upaya mendamaikan Israel-Palestina. (REUTERS/Jonathan Ernst).

Jakarta, CB-- Utusan khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jason Greenblatt dan penasihat Jared Kushner bertemu dengan Raja Yordania Abdullah II di Amman, Selasa (19/6). Pertemuan itu untuk membahas proses perdamaian Palestina-Israel.

Pertemuan itu terjadi kurang dari sehari setelah Raja Yordania menjadi tuan rumah untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam kunjungan singkat.

"Mereka membahas peningkatan kerja sama antara Amerika Serikat dan Yordania, isu-isu regional, situasi kemanusiaan di Gaza, dan upaya pemerintahan Trump untuk memfasilitasi perdamaian antara Israel dan Palestina," kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan dikutip AFP, Selasa (19/6).

Dalam pembicaraannya dengan Netanyahu pada hari Senin kemarin, Raja Abdullah menekankan perlunya kemajuan pada upaya untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel. "(Upaya perdamaian) berdasarkan solusi dua negara".

Otoritas Palestina mengatakan pada Sabtu lalu bahwa rencana AS untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel 'ditakdirkan' gagal.
Perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina telah terhenti sejak 2014.

Keputusan kontroversial Trump pada bulan Desember lalu untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel telah membuat upaya perdamaian kembali menemui jalan buntuk.

Langkah itu memicu kemarahan di seluruh dunia Arab dan mendorong Palestina untuk membekukan semua kontak dengan para pejabat AS.

Palestina menginginkan Yerusalem timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka, tetapi Israel menganggap seluruh kota sebagai ibu kota yang abadi dan tak terpisahkan.

Tepi Barat, termasuk Yerusalem timur, secara administratif terkait dengan Yordania sebelum diduduki oleh Israel pada tahun 1967.

Israel, yang menandatangani perjanjian damai dengan Yordania pada 1994, mengakui Yordania sebagai penjaga situs suci Muslim kota yang terbagi.

Credit cnnindonesia.com

Bertemu Netanyahu, Ini Solusi dari Raja Abdullah II

Raja Yordania Abdullah II.

Foto: Times of Israel

Raja Abdullah sebut Yerussalem penting bagi umat Muslim, Kristen, dan Yahudi

CB. AMMAN -- Raja Yordania Abdullah II bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin (18/6) di Amman. Dalam kesempatan tersebut ia menekankan kebutuhannya untuk mencapai kemajuan dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel berdasarkan solusi dua negara.

Kantor berita Petra melaporkan bahwa raja mengatakan kepada Netanyahu tentang pentingnya mematuhi resolusi internasional dan Prakarsa Perdamaian Arab untuk mendirikan negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967. "Ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan ini," kata raja Yordania.

Raja Abdullah menekankan dalam pertemuannya dengan Netanyahu, yang meninggalkan Yordania setelah kunjungan singkat, bahwa Yerusalem penting bagi umat Muslim, Kristen dan Yahudi. Ia menegaskan bahwa itu adalah kunci untuk perdamaian di kawasan ini.

"Masalah Yerusalem harus diselesaikan dalam masalah status final atas dasar solusi dua negara karena Yerusalem adalah kunci untuk mencapai perdamaian di kawasan itu," katanya.

Kantor berita tersebut menunjukkan bahwa selama pertemuan, sejumlah masalah bilateral telah dibahas. Pembahasan urusan bilateral itu termasuk proyek Two Seas Canal (Laut Mati), yang akan memiliki efek positif pada Yordania, Tepi Barat dan Israel.

"Disepakati untuk mempelajari pencabutan pembatasan ekspor perdagangan dengan Tepi Barat, yang akan mengarah pada promosi pertukaran perdagangan (ekspor dan impor) dan investasi antara pasar Yordania dan Palestina," ujar kantor berita itu menambahkan.

Petra melaporkan bahwa pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah pejabat Yordania. Beberapa pejabat itu di antaranya adalah menteri luar negeri, direktur Intelijen Umum, dan penasihat Raja untuk urusan ekonomi.

Credit republika.co.id

PBB: Gaza 'di Ambang Perang'

Warga Gaza mengantar jenazah perawat Palestina Razan Najjar (21 tahun) yang ditembak Israel, Sabtu (2/6).

Foto: AP Photo/Khalil Hamra

PBB mengecam pembunuhan anak-anak, wartawan dan petugas medis

CB GAZA -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah memperingatkan bahwa peningkatan kekerasan di Jalur Gaza menempatkan wilayah itu ke zona perang. Ia mendesak Israel dan Hamas untuk segera melakukan gencatan seperti 2014 silam, mengingat pasokan bantuan ke Gaza juga mulai menipis.

Kepala PBB dalam sebuah laporan juga menyatakan keterkejutannya Israel sudah terang-terangan dan semakin agresif menyerang warga Palestina di Gaza. Dia mengatakan harusnya Israel mampu menahan diri, kecuali pada saat terakhir. Laporan itu dikirim ke dewan pekan lalu sebelum pertemuan pada hari Selasa tentang konflik Israel-Palestina.

"Pembunuhan anak-anak, serta wartawan yang diidentifikasi secara jelas dan staf medis oleh pasukan keamanan selama demonstrasi sangat tidak dapat diterima," kata Guterres. Mereka harus diizinkan untuk melakukan tugasnya tanpa takut mati atau cedera." Israel belum menanggapi tuduhan itu.

Guterres juga mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa dia dengan tegas mengecam langkah-langkah semua pihak yang telah membawa masyarakat Palestina ke tempat yang berbahaya dan rapuh. Dia juga memperingatkan bahwa tindakan oleh Hamas dan kelompok Palestina lainnya tidak hanya mempertaruhkan nyawa Palestina dan Israel tetapi upaya untuk mengembalikan martabat dan prospek masa depan yang dapat dihuni untuk Palestina di Gaza.

Sejak protes yang berlangsung 30 Maret silam, setidaknya 130 warga Palestina telah tewas dan 13 ribu lainnya terluka oleh tembakan tentara Israel. Mayoritas orang yang tewas dan terluka tidak bersenjata, menurut pejabat kesehatan Gaza. Dua wartawan Palestina tewas saat meliput aksi protes pada April dan seorang petugas medis berusia 21 tahun ditembak mati pada awal Juni.

Guterres memperbarui seruannya untuk penyelidikan independen atas kematian penembakan di Gaza. Israel, yang mengatakan Hamas telah menggunakan protes sebagai penutup untuk serangan di pagar perbatasan, telah menolak banding dan berpendapat bahwa penggunaan kekuatan dibenarkan untuk mempertahankan perbatasannya.

Para demonstran telah menekan tuntutan untuk hak mereka dikembalikan agar bisa berada di sebuah negara yang tenang dan damai. Sudah hampir 70 tahun mereka hidup terpisah dari keluarga dan di medan perang. Lebih dari 700 ribu orang Palestina diusir atau melarikan diri dalam perang 1948 atas ciptaan Israel. Dua pertiga dari dua juta penduduk Gaza adalah pengungsi internal.

Namun dia mengatakan bahwa hanya dengan mengubah kenyataan di lapangan, dengan mengakui dan mengatasi penderitaan Palestina di Gaza, memastikan bahwa semua pihak mengomentari pemahaman gencatan senjata 2014, dan mendukung upaya yang dipimpin Mesir untuk mengembalikan kontrol pemerintah Palestina yang sah. Serta mengakui Gaza sebagai daerah yang dapat dihuni warga Palestian dengan layak, tanpa perang yang mematikan, dilansir laman Aljazirah.

Credit republika.co.id

Rusia Ancam AS Jika Gunakan Senjata Pemunsah Massal di Luar Angkasa

MOSKOW - Rusia memperingatkan Amerika Serikat (AS) untuk tidak menggunakan senjata pemusnah massal (WMDs) di luar angkasa. Moskow bahkan mengancam akan merespons secara darurat jika Washington nekat melakukannya.

Peringatan itu sebagai reaksi atas rencana Washington untuk menciptakan Space Force (Pasukan Luar Angkasa). Senator Rusia Viktor Bondarev mengatakan, rencana AS itu dapat menyebabkan malapetaka.

Menurutnya, Moskow siap untuk merespons dengan keras jika AS melanggar perjanjian luar angkasa dengan menempatkan senjata pemusnah massal ke orbit.

”Militerisasi ruang angkasa adalah jalan menuju menuju bencana,” kata Bondarev yang menjabat sebagai Kepala Komite Pertahanan dan Keamanan Dewan Federasi Rusia, kepada kantor berita RIA.

Komentarnya muncul sehari setelah Presiden AS Donald Trump memerintahkan pembentukan cabang baru militer AS yang akan ditugaskan untuk mengoperasikan apa yang dia sebut sebagai “langit terlarang”.

Senator itu memperingatkan bahwa Washington berpotensi melanggar kesepakatan internasional yang mengatur demiliterisasi ruang angkasa. Rencana AS, ujar dia, menempatkan keamanan internasional dalam bahaya besar.

”Ada risiko besar bahwa Amerika akan melakukan pelanggaran serius di bidang ini, jika orang memperhitungkan apa yang mereka lakukan di bidang lain,” kata Bondarev, yang dikutip Rabu (20/6/2018).

”Jika AS menarik diri dari perjanjian 1967 yang melarang penyebaran senjata nuklir di ruang angkasa, (langkah seperti itu) akan diikuti oleh respons tangguh, tidak hanya dari negara kita tetapi juga dari negara-negara lain, yang akan ditujukan untuk menjaga keamanan internasional,” ujarnya.

Perjanjian Luar Angkasa 1967 (1967 Outer Space Treaty), di mana AS adalah sebuah penandatangan, melarang penyebaran senjata nuklir serta senjata pemusnah massal (WMDs) lainnya di orbit Bumi. Perjanjian ini juga melarang negara untuk menguji senjata apa pun di luar angkasa, atau membangun pangkalan militer di Bulan dan objek langit lainnya.

Pada hari Senin, Trump dalam pidatonya secara khusus memerintahkan “kehadiran permanen” misi AS di Bulan. Meski dia tidak mengatakan jika militer AS akan terlibat dalam misi itu, namun pemimpin AS tersebut telah menyerukan pembentukan “dominasi” Washington di ruang angkasa dengan alasan menyangkut masalah keamanan nasional.

AS memiliki sejarah dalam penarikan diri secara sepihak dari perjanjian internasional terkait kegiatan militer. Contoh, pada tahun 2002, Presiden AS George W. Bush menarik diri dari Anti-Ballistic Missile (ABM) Treaty, yang telah menjadi salah satu pilar utama détente selama hampir 30 tahun.

Belum lama ini, Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh AS secara de-facto meninggalkan Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty , karena Washington mengerahkan sistem sistem pertahanan rudal balistik di Rumania. Sistem itu dapat dengan mudah dikonversi menjadi proyektil jarak menengah untuk menargetkan Rusia.

Credit sindonews.com

Bocorkan Intelijen kepada Iran, Eks Menteri Israel Ditangkap

Foto anggota parlemen Israel (Knesset), Dr. Gonen Segev, yang dirilis lembaga pers pemerintah Israel (GPO) pada 18 Juni 2018.[REUTERS/GPO/Handout]

CB, Jakarta - Pemerintah Israel menahan mantan menteri dan anggota parlemen karena dicurigai menjadi mata-mata untuk Iran pada Senin 18 Juni 2018. Shin Bet, badan keamanan Israel, mengatakan Gonen Segev, menteri energi dari 1995 hingga 1996, telah tinggal di Nigeria dan diduga telah direkrut oleh intelijen Iran dan bertugas sebagai agen mata-mata.
Dia ditangkap setelah melakukan perjalanan ke Papua Nugini bulan lalu, ketika ia ditolak masuk otoritas setempat atas permintaan pemerintah Israel, kemudian dibawa ke Israel untuk penyelidikan. Penyidik menemukan bahwa Segev melakukan kontak dengan pejabat di kedutaan Iran di Nigeria pada 2012 dan dia diketahui mengunjungi Iran dua kali untuk pertemuan dengan agen intelijen Iran. Namun belum ada tanggapan resmi dari Iran terkait dakwaan terhadap Segev.

Segev menerima sistem komunikasi terenkripsi dari agen Iran dan memasok Iran dengan informasi terkait sektor energi, situs keamanan di Israel dan pejabat di lembaga politik dan keamanan, ungkap Shin Bet seperti dilaporkan Reuters, 19 Juni 2018. Shin Bet mengatakan Segev, 62 tahun, memberikan informasi pejabat Israel yang terlibat dalam sektor keamanan untuk intelijen Iran. Sementara pengacara Segev mengatakan sebagian besar rincian dari dakwaan adalah rahasia, seperti yang diminta oleh negara.

Gonen Segev di depan gedung parlemen Israel, Knesset, pada 15 Marte 1993.[Times of Israel]
“Bahkan pada tahap awal ini dapat dikatakan bahwa publikasi yang diizinkan masih terlampau sulit diungkap, meskipun dalam dakwaan, yang rincian lengkap tetap rahasia dan disamarkan,” kata pengacara Segev.
"Segev memberikan informasi tentang sektor energi Israel, tentang lokasi keamanan di Israel, dan tentang bangunan dan pejabat di badan diplomatik dan keamanan, dan banyak lagi," kata Shin Bet seperti dilansir Times of Israel.

Segev lahir di Israel pada 1956. Dia adalah seorang kapten di angkatan bersenjata Israel dan melanjutkan studi kedokteran di Universitas Ben Gurion di Negev dan menjadi dokter anak. Dia terpilih di parlemen Israel "Knesset" pada 1992, mewakili partai Tzomet yang kini sudah bubar.

Mantan perdana menteri Israel, Yitzhak Rabin (kanan), berbicara dengan mantan menteri energi, Gonen Segev (kiri), dalam konferensi di Yerusalem.[REUTERS/GPO/Handout]
Kemudian ia bergabung dengan koalisi pemerintahan Yitzhak Rabin pada Januari 1995 dan menjabat menteri Energi dan Infrastruktur hingga Juni 1996. Dia mengundurkan diri setelah kehilangan kursinya pada pemilu 1996.

Segev kemudian menjadi pengusaha, dan ditangkap pada 2004 karena mencoba menyelundupkan 32.000 butir ekstasi dari Belanda ke Israel. Dia juga secara ilegal memperpanjang lisensi diplomatiknya dan melakukan beberapa pelanggaran hukum yang melibatkan penggunaan kartu kredit.
Segev divonis bersalah pada 2005 karena penyelundupan obat bius, pemalsuan, dan penipuan. Dia menerima hukuman penjara lima tahun serta denda US$ 27.500 atau Rp 384 juta. Dia dibebaskan dari penjara pada 2007 setelah sepertiga hukumannya dipotong karena perilaku baik selama di penjara. Setelah pembebasannya, Segev meninggalkan Israel dan bekerja sebagai dokter sekaligus menjadi pengusaha di Nigeria. Negev telah bekerja sebagai dokter untuk staf di kedutaan Israel di Nigeria dan untuk komunitas Yahudi setempat.

Credit tempo.co