Jumat, 15 Desember 2017

AS Beri Bantuan Militer kepada Lebanon

Tentara Lebanon

CB, BEIRUT -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan memberikan bantuan militer senilai 120 juta dolar kepada Lebanon. Bantuan tersebut diberikan guna memperkuat pasukan keamanan Lebanon dalam mengemban misinya melawan kelompok teroris di negaranya.

"Lebanon akan mendapatkan enam helikopter MD530G, enamp esawat pengintai Scan Eagle, dan peralatan komunikasi serta penglihatan malam di bawah program baru tersebut," kata Duta Besar AS untuk Lebanon Elizabeth Richard setelah bertemu dengan Perdana Menteri Lebanon Saad al-Hariri pada Rabu(13/12).

AS berharap dengan bantuan militer tersebut, tentara Lebanon dapat memperkuat kemampuan dan pertahanannya. Tak hanya untuk melawan kelompok teroris, tapi juga mencegah penyebaran kekerasan di perbatasan negara tersebut dengan Suriah.

Dalam 10 tahun terakhir, AS telah mengucurkan bantuan dana lebih dari 1,5 miliar dolar untuk Angkatan Bersenjata Lebanon. Washington memang memiliki kepentingan di Lebanon, yakni menghentikan pengaruh kelompok Hizbullah yang didukung Iran. AS telah menganggap kelompok tersebut sebagai kelompok teroris.

Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri telah meminta Hizbullah bersikap netral dan tidak mencampuri konflik di kawasan Arab. Pernyataannya inimenyinggung Hizbullah yang dianggap berkontribusi dalam beberapa konflik yang saat ini tengah berlangsung di wilayah Arab.

"Saya tidak menginginkan sebuah partai politik di pemerintahan saya yang mengganggu negara-negara Arab terhadap negara-negara Arab lainnya," ujarnya.

Hariri mengancam akan mengundurkan diri dari jabatannya bila Hizbullah tidak mematuhi permintaannya. Hal ini sebelumnya pernah ia lakukan ketika tengah berada di Arab Saudi pada awal November lalu. Namun, Hariri memutuskan membatalkan pengunduran dirinya setelah berdialog dengan Presiden Lebanon Michel Aoun, yang juga tokoh Hizbullah.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Taiwan Percaya Diri Hadapi Militer China

Ilustrasi militer Taiwan. Taiwan mengaku percaya diri menghadapi Cina. (Reuters/Pichi Chuang)

Jakarta, CB -- Taiwan menyatakan percaya diri dengan pertahanannya dan mampu merespons cepat latihan "mengelilingi pulau" yang dilakukan angkatan udara China pada pekan ini. Negara yang dianggap Beijing sebagai provinsi pembangkang itu juga mengecam latihan tersebut sebagai tindakan tak bertanggung jawab.

Juru bicara kepresidenan Taiwan Alex Huang mengatakan kementerian pertahanan sudah memantau patroli itu dan merespons dengan cepat dan pantas.

Taiwan "bisa memastikan tidak ada kekhawatiran sama sekali soal keamanan nasional, dan orang-orang bisa tenang," kata Huang sebagaimana dikutip Reuters, Kamis (14/12).

Kedua sisi dari Selat Taiwan bertanggung jawab atas keamanan dan stabilitas kawasan, ujarnya.

"Peningkatan postur militer semacam yang bisa berdampak dan mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan serta hubungan lintas selat seperti itu tidak memberikan rasa bertanggung jawab, dan masyarakat internasional tidak menyukai hal itu," kata Huang.

Selain menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, China juga tidak pernah menepikan kemungkinan menggunakan cara paksa untuk mengendalikan pulau tersebut.

Ketegangangan meningkat beberapa hari terakhir setelah seorang diplomat senior China mengancam negaranya akan menginvasi Taiwan jika ada kapal perang AS yang berlabuh di sana.

Pada Senin, jet tempur China melakukan "patroli mengelilingi pulau" di sekitar Taiwan. Media pemerintah menunjukkan gambar-gambar pesawat pengebom yang membawa peluru kendali penjelajah di bawah bentangan sayapnya.

Keesokan harinya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani Akta Otorisasi Pertahanan Nasional untuk tahun anggaran 2018, mengizinkan kapal perang AS dan Taiwan saling mengunjungi pelabuhan satu sama lain.

Kunjungan semacam itu sudah lama tak dilakukan sejak Amerika memutus hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan pada 1979 silam dan membangun hubungan dengan Beijing.

Credit cnnindonesia.com

Militer AS akan kirim tentara siber ke medan perang

Ilustrasi (Reuters)

Washington (CB) - Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) akan segera mengirimkan tim pejuang siber ke medan perang, kata pejabat pada Rabu (13/12), saat militer meningkatkan perlawanan terhadap jaringan komputer musuh.

Walaupun misi Angkatan Darat secara umum adalah "serang dan hancurkan," tentara siber tersebut memiliki tujuan yang sedikit berbeda, kata Kolonel Robert Ryan, yang mengomandoi tim tempur di Hawaii.

"Tidak semuanya menghancurkan. Bagaimana saya bisa memberikan pengaruh dengan cara nonkinetik? Bagaimana saya bisa mencapai dan menciptakan kebingunan dan menguasai situasi?" katanya kepada reporter, seperti dilaporkan AFP.

Tentara siber itu telah diintegrasikan selama enam bulan dalam beberapa unit infanteri, dan akan menyesuaikan operasi berdasarkan kebutuhan komandan, kata Kolonel William Hartman dari Komando Siber Angkatan Darat.

Angkatan Darat telah menjalankan pelatihan semacam itu selama tiga tahun terakhir di sebuah pusat besar di California selatan.

Hartman tidak memberikan rincian apa yang bisa dicapai tentara siber, kecuali mengatakan bahwa mereka akan meraup informasi atau mencegat serangan yang direncanakan.

Menurut New York Times, CYBERCOM sebelumnya telah menempatkan "implan" di jaringan kelompok ISIS yang memungkinkan para ahli memantau perilaku kelompok tersebut dan pada akhirnya meniru atau mengubah pesan komandan sehingga mereka tanpa sadar mengarahkan anggotanya ke daerah yang akan diserang.

Credit antaranews.com

AS Akui Jet F-22 Tembakkan Flare ke Su-25 Rusia di Suriah

WASHINGTON - Seorang pejabat pemerintah Amerika Serikat (AS) mengakui “bentrok” antara pesawat jet tempur F-22 AS dengan pesawat jet tempur Su-25 Rusia di wilayah udara atau langit Suriah. Menurutnya, jet tempur Washington menembakkan flare sebagai peringatan ke arah jet tempur Moskow karena memasuki zona dekonfliksi.

Pejabat tersebut kepada Reuters mengatakan bahwa jet-jet Rusia meninggalkan zona di atas sungai Efrat, setelah dua jet tempur AS dikirim untuk mengeluarkan tembakan peringatan.

“Pertemuan udara itu berlangsung beberapa menit, saat jet-jet Rusia melintasi garis dekonfliksi beberapa kali,” kata pejabat yang berbicara dalam kondisi anonim tersebut, yang dilansir Jumat (15/12/2017).

Letnan Kolonel Damien Pickart, juru bicara Komando Pusat Angkatan Udara AS kepada CNN telah membahas “bentrok” di wilayah udara Suriah yang terjadi 23 November 2017.

”Perhatian terbesar adalah bahwa kita dapat menembak jatuh sebuah pesawat Rusia karena tindakannya dipandang sebagai ancaman bagi pasukan darat kita,” kata Pickart.

”Seperti yang dikatakan para pemimpin koalisi, kami di sini untuk melawan ISIS, bukan orang Rusia atau orang lain,” lanjut Pickart.

Versi Rusia, dua pesawat jet tempur Su-25 Moskow awalnya sedang ditugaskan untuk misi pengeboman terhadap sebuah pangkalan yang dikuasai teroris di sebelah barat Sungai Efrat, namun sebuah jet tempur F-22 Raptor AS melakukan intervensi.

”F-22 meluncurkan umpan pelontar dan menggunakan airbrakes sambil terus-menerus melakukan manuver (di dekat jet tempur Rusia), memperagakan pertempuran udara,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Mayor Jenderal Igor Konashenkov.

Gangguan jet tempur F-22 berakhir setelah jet tempur Su-35S Rusia bergegas datang untuk membantu pesawat-pesawat jet tempur Su-25.

”Setelah munculnya pesawat tempur super multifungsi, jet tempur Amerika menghentikan manuver yang berbahaya dan bergegas memasuki wilayah udara Irak,” katanya.

Laporan ini diperkuat dengan bukti foto yang dirilis akun Twitter Kedutaan Besar Rusia untuk AS, @RusEmbUSA, bertanggal 9 Desember.

“Sebuah jet tempur F-22 Amerika secara aktif mencegah pesawat Su-25 Rusia melakukan misi tempur untuk menghancurkan kubu ISIS di pinggiran Kota Mayadin pada 23 November,” tulis kedutaan tersebut.

Credit sindonews.com

Serangan Koalisi AS Dilaporkan Tewaskan 23 Warga Sipil Suriah

Ilustrasi serangan udara. Serangan koalisi AS diduga menewaskan 23 warga sipil Suriah (AFP Photo/Aris Messinis)

Jakarta, CB -- Kelompok pengamat melaporkan serangan udara koalisi pimpinan Amerika Serikat menewaskan 23 warga sipil di sebuah desa yang dikuasai ISIS di timur Deir al-Zor, Suriah.

"Setidaknya 23 warga sipil, termasuk delapan anak-anak dan enam perempuan, tewas pada Rabu sebelum fajar karena serangan udara yang dilakukan koalisi pimpinan AS, mengincar desa yang dikuasai AS di tepi barat Sungai Euphrates," kata Syrian Observatory for Human Rights dikutip AFP, Kamis (14/12).

Kelompok berbasis di Inggris yang mengumpulkan laporan-laporan saksi mata dari lapangan itu menyatakan para warga sipil tengah bersembunyi di sebuah rumah saat serangan terjadi, dan merupakan bagian dari sebuah keluarga besar.

Pasukan yang didukung AS tengah bertempur untuk merebut sejumlah kecil wilayah yang masih dikuasai ISIS di daerah tersebut. Pada Selasa, mereka merebut desa sebuah desa bertetangga dengan yang dihantam serangan udara ini.

Seorang juru bicara militer Amerika Serikat mengatakan hasil pemantauan terperinci soal dugaan korban sipil ini akan disampaikan, tapi dia menegaskan koalisi hanya menyerang "sasaran militer yang valid."

"Kami menerapkan standar tinggi pada proses penentuan sasaran kami dan melakukan upaya luar biasa untuk melindungi pihak yang tidak berperang," kata Kolonel Ryan Dillon melalui surat elektronik.

Sebelumnya pada Rabu, seorang juru bicara koalisi mengatakan para pasukan yang mereka dukung telah mengamankan wilayah seluas enam kilometer di sepanjang tepi barat Euphrates dalam beberapa hari terakhir.

"ISIS lemah tapi masih menjadi ancaman--para teroris bersembunyi di Lembah Sungai Tengah Euphrates," kata Ryan Dillon melalui Twitter.

Situasi Deir al-Zor, Suriah. (AFP photo/Stringer)

Kelompok teror itu telah kehilangan banyak wilayah yang sempat direbut di seluruh penjuru Suriah dan Irak pada 2014 lalu.

Pemerintah Irak dan Rusia, yang mendukung pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad, telah menyatakan menang melawan ISIS.

Koalisi pimpinan AS telah mengakui tidak sengaja membunuh 801 warga sipil dalam lebih dari 28 ribu yang mereka lakukan di seluruh penjara Suriah dan Irak sejak dibentuk pada 2014 lalu.

Kelompok pengamat Airwars berkeras angka itu masih berada di bawah jumlah korban sipil yang sebenarnya. Mereka memperkirakan hampir 6.000 nyawa orang-orang tak bersalah direnggut operasi udara koalisi.

Credit cnnindonesia.com

Bom Bunuh Diri di Akademi Kepolisian Somalia, 15 Orang Tewas

Ilustrasi ledakan. Bom bunuh diri di Akademi Kepolisian Somalia di Ibu Kota Mogadishu menewaskan 15 orang. (Thinkstock/wandee007)

Jakarta, CB -- Setidaknya 15 orang tewas akibat bom bunuh diri yang meledak di akademi kepolisian di Mogadishu, Somalia, pada Kamis (14/12).

"Sejauh ini 15 orang tewas dan 17 lainnya terluka," ujar seorang petugas kepolisian, Abdullahi Nur, kepada Reuters.

Juru bicara kepolisian Somalia, Mohamed Hussein, mengatakan bahwa pelaku yang menyamar menjadi polisi mengikatkan bahan peledak di badannya dan memasuki Akademi Kepolisian Jenderal Kahiye saat parade di pagi hari.

Kepala layanan ambulans lokal kemudian mengatakan bahwa pihaknya sudah mengevakuasi 13 jasad korban, juga melarikan 15 orang yang terluka.

Tak lama setelah kejadian, kelompok militan Al Shabaab mengklaim sebagai dalang di balik serangan tersebut. Namun, jumlah korban yang mereka klaim lebih banyak.

"Kami membunuh 27 polisi dan melukai sejumlah orang lainnya," ucap juru bicara operasi militer Al Shabab, Abdiasis Abu Musab.

Berafiliasi dengan Al Qaidah, Al Shabaab berupaya melengserkan pemerintahan lokal yang dianggap lemah dan mendirikan negara dengan hukum keras Islam.

Kelompok ini sempat didepak dari Mogadishu oleh pasukan perdamaian Uni Afrika dan angkatan bersenjata Somalia pada 2011.

Namun, serangan ini kemudian terjadi saat pasukan perdamaian tersebut mulai mengurangi kehadiran mereka di Somalia.

Setelah satu dekade, jumlah personel pasukan perdamaian di Somalia itu berangsur berkurang dari 22 ribu menjadi 1.000 orang.

Pasukan perdamaian itu pertama kali dikerahkan untuk menjamin keamanan pemerintahan yang kesulitan mengendalikan stabilitas negara setelah perang sipil pada awal 1990-an.

Credit cnnindonesia.com

Korut Diprediksi Bisa Tembakkan Rudal Antarbenua Secara Horizontal 2018

WASHINGTON - Korea Utara (Korut) sudah mengejutkan dunia setelah menguji tembak rudal balistik antarbenua (ICBM) Hwasong-15 secara vertikal atau ke luar angkasa pada bulan lalu. Negara itu diprediksi mampu menembakkan ICBM secara horizontal pada tahun 2018.

Prediksi kemampuan rezim Kim Jong-un itu disampaikan pakar Asia Pasifik, Evan Medeiros. Menurut mantan penasihat Gedung Putih era Presiden Barack Obama ini, menembakkan ICBM secara horizontal menjadi ambisi utama Pyongyang demi mengincar wilayah pantai timur Amerika Serikat (AS), seperti New York City, yang berjarak 10.916km dari Pyongyang.

Saat uji tembak vertikal bulan lalu, ICBM Hwasong-15 diklaim mampu melesat sejauh 4.475km.

”Saya tidak berpikir Kim Jong-un selesai,” katanya kepada masyarakat Asia di New York, mengacu pada ambisi selanjutnya dari diktator muda Korut.

”Saya pikir holy grail untuknya benar-benar memiliki ICBM yang beroperasi penuh dan memiliki kekuatan nuklir yang bisa menjangkau Amerika Serikat,” ujarnya.

”Saya tidak berpikir dia memiliki kemampuan itu dan dapat meyakinkan orang lain bahwa dia memiliki kemampuan itu sampai dia melakukan tes horizontal secara penuh,” paparnya.

”Tes (rudal) yang telah mereka lakukan sampai saat ini adalah apa yang disebut sebagai loncatan lonceng. Anda menembaknya benar-benar sangat tinggi pada lintasan vertikal dan membuatnya turun,” sambung Medeiros.

”Dan Anda bisa menguji lintasan penuh apa pun tanpa benar-benar terbang parabola, dan saya pikir mereka perlu menunjukkannya,” imbuh dia.

Menurut Medeiros, orang-orang Korea Utara bisa mencapai tujuan seperti itu tahun depan. ”Manifestasi terburuknya adalah mereka melakukan tes itu dan pada akhirnya melakukan ledakan udara nuklir untuk mengatakan kepada dunia, bukan hanya memiliki ICBM yang berkemampuan nuklir saja, namun hulu ledak itu berhasil,” katanya, seperti dikutip news.com.au, Jumat (15/12/2017).

Medeiros mengatakan bahwa Gedung Putih harus benar-benar mencermati ancaman tersebut. ”Kita harus sadar bahwa opsi militer sangat banyak di atas meja,” katanya. ”Ini adalah sesuatu yang sedang diperdebatkan secara serius dan dibahas di administrasi Trump.”

Banyak analis percaya bahwa tujuan tes senjata Korea Utara adalah untuk mendorong AS melakukan pembicaraan diplomatik dengan negara komunis tersebut dan pada akhirnya melegitimasi rezim Kim Jong-un di mata dunia.

Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson pada Selasa lalu menyatakan bahwa Washington bersedia berunding dengan Korea Utara kapan pun dan tanpa prasyarat. Tapi, dalam waktu 24 jam kemudian, pernyataan Tillerson bertentangan dengan Gedung Putih yang menegaskan bahwa belum waktu yang tepat untuk berunding dengan rezim Pyongyang.

“Negosiasi tidak akan terjadi sampai rezim Kim secara fundamental memperbaiki perilakunya,” kata seorang pejabat Gedung Putih kepada Reuters.

Credit sindonews.com

Putin: AS Mundur dari Kesepakatan Pembatasan Senjata Nuklir

MOSKOW - Presiden Rusia, Vladimir Putin menyatakan, Amerika Serikat (AS) secara de facto sudah mundur dari Perjanjian Kekuatan Nuklir Jarak Menengah atau perjanjian INF. Perjanjian ini adalah perjanjian antara Rusia dan AS, yang diteken pada masa perang dingin.

Berbicara dalam konferensi pers tahunan yang digelar di Moskow, Putin menyatakan, meskipun AS sudah menarik diri, Rusia akan tetap patuh pada kesepakatan yang dicapai saat Rusia masih bernama Uni Soviet tersebut.

"Kami mendengar ceramah tentang masalah INF. Rupanya, kondisi sedang dibuat dan kampanye propaganda informasi sedang dijalankan untuk kemungkinan penarikan AS dari perjanjian tersebut," kata Putin.

"Sebenarnya, penarikan AS (dari kesepakatan) sudah dimulai, dan tidak ada yang baik jika proses ini berlanjut. Rusia tidak akan menarik diri," sambungnya, seperti dilansir Russia Today pada Kamis (14/12).

Putin, di kesempatan yang sama mengatakan, rudal dari sistem pertahanan balistik AS yang dipasang di Rumania, yang didasarkan pada rudal AEGIS, dapat dengan mudah dikonversi menjadi proyektil jarak menengah. Dia memperingatkan bahwa Washington akan membahayakan keamanan internasional jika secara sepihak mundur dari Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis atau START yang baru.

"Kami mendengar bahwa (perjanjian) itu tidak menguntungkan dan tidak perlu bagi mereka. Jika AS sekali lagi secara sepihak mundur, akan sangat buruk bagi keamanan internasional. Moskow tidak akan meninggalkan kesepakatan tersebut, namun akan mengembangkan tentara dan armada tempur kami," tukasnya

Credit sindonews.com

NATO akan pindah ke markas baru pada 2018

Markas NATO di Brussels, Belgia. (Flickr/European Parliament)

Brussel (CB) - NATO mengatakan pada Rabu (13/12), mereka akan menyelesaikan proses pindah ke kantor pusat yang baru sebelum musim panas tahun depan, terlambat dua tahun lebih dari jadwal semula setelah tertunda akibat temuan bom Perang Dunia II yang belum meledak dan kekhawatiran akan serangan siber.

Bangunan futuristik yang terdiri dari panel kaca dan baja, dengan delapan sayap yang saling terkait itu akan menggantikan unit kantor era 1960-an yang awalnya hanya bersifat sementara, tapi dipakai selama setengah abad.

Aliansi dengan 29 anggota tersebut akan memulai tahap akhir pemindahan pada 19 Maret tahun depan dan prosesnya akan memakan waktu 12 pekan, ungkap juru bicara Oana Lungescu kepada AFP.

Proses pindah ke gedung baru ditargetkan rampung sebelum konferensi tingkat tinggi NATO pada 11-12 Juli.

"Proses pemindahan ini merupakan upaya logistik yang rumit, yang tidak tidak hanya melibatkan staf sipil dan militer NATO, tapi juga personel dari perwakilan diplomatik dan militer dari ke-29 sekutu dan 19 negara mitra," kata Lungescu.

"Markas NATO cukup unik di antara organisasi internasional lainnya karena itu juga akan digunakan oleh staf internasional dan perwakilan diplomatik dari sekutu dan mitra."

Gedung tersebut, yang akan menampung sekitar 4.000 staf, berada di lokasi bekas lapangan terbang Belgia yang dibom oleh kedua belah pihak dalam Perang Dunia II, dan Lungescu mengatakan bahwa penemuan bom yang belum meledak itu menyebabkan penundaan.

Pemindahan awalnya dijadwalkan rampung pada 2015.

Waktu tambahan juga diperlukan untuk memastikan sistem teknologi informasi di gedung baru itu cukup aman untuk menahan ancaman perang siber yang semakin meningkat. NATO mengatakan jaringannya menghadapi ratusan serangan siber setiap bulannya.

Seorang narasumber diplomatik mengatakan pembangunan gedung itu kemungkinan menelan dana lebih dari 1,2 miliar euro atau sekitar Rp19,2 triliun.

Credit antaranews.com

Presiden Zimbabwe Mnangagwa minta Barat cabut sanksi

Presiden Zimbabwe Emmerson Mnangagwa memimpin pelantikan anggota kabinetnya di Rumah Negara di Harare, Zimbabwe, Senin (4/12/2017). (REUTERS/Philimon Bulawayo)

Harare (CB) - Presiden baru Zimbabwe Emmerson Mnangagwa pada Kamis menyeru Barat mencabut sanksi terhadap pemerintahnya dalam pidato kepada pejabat partai berkuasa dan mengatakan pemilihan umum, yang dijadwalkan pada 2018, lebih dekat daripada yang diharapkan.

Mnangagwa, 75, menjadi pemimpin negara di Afrika selatan itu pada bulan lalu setelah militer dan partai penguasa ZANU-PF berbalik melawan Robert Mugabe, yang telah memerintah negara tersebut selama 37 tahun dan terlihat menyiapkan istrinya, Grace, untuk menggantikannya.

Sementara Uni Eropa menghapus sanksi terhadap pejabat ZANU-PF, anggota militer dan beberapa perusahaan milik pemerintah pada 2014, Amerika Serikat terus melakukan embargo perjalanan dan ekonomi pada beberapa tokoh partai berkuasa.

"Kami meminta pencabutan sanksi politik dan ekonomi tanpa syarat, yang telah melumpuhkan pembangunan nasional kami," kata Mnangagwa pada pertemuan komite sentral ZANU-PF di pusat kota Harare.

"Kami menyadari bahwa pengucilan itu tidak bagus atau layak karena ada lebih banyak keuntungan melalui solidaritas, kemitraan yang saling menguntungkan," katanya.

Masyarakat internasional akan mengamati secara seksama pemilihan umum berikutnya pada 2018, yang menurut Mnangagwa akan bebas dan adil serta akan diadakan lebih dekat daripada yang diperkirakan kebanyakan orang.

Pemungutan suara dijadwalkan pada akhir Juli 2018, namun ada pembicaraan bahwa pemilihan umum dapat diajukan pada awal Maret.

"Pemerintah akan menggunakan semua kekuatan untuk memastikan bahwa pemilihan umum dapat dipercaya, bebas dan adil. Pemilihan umum itu lebih dekat daripada yang Anda perkirakan," katanya tanpa menjelaskan lebih jauh. Demikian laporan Reuters.

Credit antaranews.com

Parlemen Eropa Minta Myanmar Bebaskan Wartawan Reuters

Seorang tentara Myanmar tengah berjaga di bangunan yang rusak di Sittwe, Rakhine, Myanmar.

CB, BRUSSELS -- Presiden Parlemen Eropa pada Kamis (14/12) meminta Myanmar melindungi kebebasan pers dan mendesak pemerintah negara itu membebaskan dua wartawan Reuters yang ditahannya pekan ini.

"Saya berharap pihak berwenang di Myanmar akan membebaskan mereka secepat mungkin," kata Antonio Tajani kepada para wartawan saat pertemuan puncak para pemimpin negara-negara Uni Eropa di Brussel.

"Kasus ini harus menjadi perhatian, hak asasi manusia serta kebebasan pers harus dihormati," tambahnya.

Tanjani, mantan jurnalis dan saat ini merupakan politisi konservatif, mengatakan penahanan yang dikenakan terhadap Wa Lone dan Kyaw Soe Oo meningkatkan kekhawatiran soal krisis menyangkut Rohingya. Uni Eropa telah memberlakukan sanksi-sanksi terhadap Myanmar, yaitu berupa larangan penjualan senjata dan peralatan yang bisa digunakan untuk melakukan penindasan.

Dalam menanggapi krisis Rohingya, Uni Eropa pada Oktober juga membekukan undangan terhadap para petinggi militer Myanmar. Parlemen Uni Eropa memiliki peranan terbatas dalam hal kebijakan luar negeri.

Eksekutif kelompok negara-negara Eropa itu juga tengah mengamati kasus penahanan terhadap para jurnalis.

Pemerintah Myanmar mengatakan, Rabu, kepolisian telah menahan dua wartawan Reuters, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo. Kedua wartawan itu sebelumnya sedang bekerja membuat laporan tentang tindakan militer terhadap minoritas Muslim Roghingya di Negara Bagian Rakhine, yang telah menyebabkan hampir 650 ribu orang mengungsikan diri ke Bangladesh.

Kementerian Informasi mengatakan dalam pernyataan yang dimuat di halaman Facebooknya bahwa kedua wartawan dan dua polisi menghadapi dakwaan di bawah Undang-undang Kerahasiaan Pejabat. Berdasarkan UU yang dikeluarkan pada 1923 saat penjajahan Inggris itu, mereka terancam hukuman penjara selama maksimal 14 tahun.

Para wartawan "memperoleh informasi secara ilegal dengan niat untuk membagikannya dengan media asing," bunyi pernyataan, yang dilengkapi dengan sebuah foto kedua wartawan itu dengan tangan dalam keadaan diborgol.

Pernyataan menyebutkan keduanya ditahan di sebuah kantor polisi di pinggiran kota Yangon, kota utama di negara Asia Tenggara itu. Wa Lone dan Kyaw Soe Oo menghilang pada Selasa malam setelah mereka diundang untuk bertemu sejumlah pejabat kepolisian sambil makan malam.

Sopir Reuters, Myothant Tun, mengantar kedua jurnalis ke kompleks Batalion 8 dan sampai di tempat itu sekitar pukul 20.00. Kedua wartawan dan dua polisi kemudian memasuki sebuah restoran di sekitar daerah itu. Namun, Lone dan Oo tidak pernah kembali ke mobil.

Para pengungsi Bangladesh mengatakan gelombang pengungsian mereka dari negara dengan penduduk mayoritas beragama Budha itu dipicu serangan balasan militer di negara bagian Rakhine. Perserikatan Bangsa-bangsa menyebut serangan itu sebagai "contoh gerakan pembersihan etnis".

"Wartawan Reuters, Wa Lone dan Kyaw Soe Oe telah melaporkan peristiwa-peristiwa penting di Myanmar, dan hari ini kami ketahui bahwa mereka telah ditahan karena tugas yang mereka jalankan," kata Stephen J. Adler, pemimpin redaksi Reuters.

"Kami marah dengan serangan terang-terangan ini terhadap kebebasan pers. Kami meminta pihak berwenang untuk segera membebaskan mereka," katanya.

Juru bicara untuk pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi membenarkan kedua wartawan Reuters itu ditahan. "Tidak hanya wartawan Anda, tapi juga polisi-polisi yang terlibat dalam kasus itu," kata juru bicara Suu Kyi, Zaw Htay.

"Kami akan menindak polisi-polisi itu serta (kedua) wartawan."

Kedutaan besar Amerika Serikat di Yangon mengatakan dalam pernyataan yang dimuat di lamannya pada Rabu bahwa pihaknya "sangat prihatin atas penahanan yang sangat tidak biasa atas dua wartawan Reuters setelah mereka diundang untuk bertemu dengan pejabat-pejabat kepolisian di Yangon tadi malam".

"Agar demokrasi berhasil, wartawan harus bisa menjalankan tugas mereka dengan bebas," kata kedutaan AS. "Kami mendesak pemerintah (Myanmar) untuk menjelaskan penahanan ini serta memberikan akses kepada para wartawan."

Misi Uni Eropa di Yangon juga menyuarakan keprihatinan mereka.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

RI, Uni Eropa Harap Myanmar Tepati Janji Repatriasi Rohingya

Uni Eropa dan Indonesia berharap Myanmar menepati janji memulangkan pengungsi Rohingya yang lari ke Bangladesh akibat krisis kemanusiaan di Rakhine. (REUTERS/Eric Vidal).

Jakarta, CB -- Uni Eropa dan Indonesia berharap Myanmar menepati janjinya untuk memulangkan pengungsi Rohingya yang lari ke Bangladesh sejak krisis kemanusiaan di Rakhine memburuk pada akhir Agustus lalu.

Pernyataan itu diungkapkan Perwakilan Tinggi Hubungan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa, Federica Mogherini, usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Brussels, Belgia, pada Kamis (14/12).

"Kedua pihak baik Indonesia dan Uni Eropa sangat aktif membantu penyelesaian isu Rohingya, terutama mendorong dan memastikan perjanjian pemulangan para pengungsi antara Myanmar dan Bangladesh segera dilaksanakan," kata Mogherini sebagaimana terlihat dalam video Kemlu RI yang diterima CNNIndonesia.com.

Muslim Rohingya sejak lama tidak pernah diakui sebagai warga negara Myanmar. Warga lokal di sana pun kerap menganggap Rohingya sebagai Bengali, imigran ilegal asal Bangladesh.
Myanmar terus menjadi sorotan internasional sejak krisis kemanusiaan yang dipicu bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer pecah di Rakhine pada 25 Agustus lalu.

Sejak saat itu, sekitar 600 ribu pengungsi Rohingya kabur ke negara sekitar, terutama Bangladesh. Setelah mendapat kecaman dari komunitas internasional, Myanmar setuju menerima kembali pengungsi Rohingya yang ingin kembali, dengan sejumlah persyaratan.

Myanmar juga telah menyepakati dan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Bangladesh soal proses repatriasi Rohingya sekitar akhir November lalu.

"Saya dan Mogherini menilai ini adalah awal yang baik. Kami menunggu implementasi penuh perjanjian ini. Di pertemuan luar biasa OKI kemarin, saya bertemu dengan Menlu Bangladesh dan beliau mengatakan saat ini joint working group yang akan memantau proses repatriasi dalam tahap finalisasi," ujar Retno.

Meski demikian, sebagian pengungsi di perbatasan Bangladesh merasa pesimistis bisa kembali ke kampung halamannya di Rakhine lewat repatriasi. Sebab, mereka merasa tak mampu lolos verifikasi jika harus menunjukan dokumen-dokumen kependudukan.

Dalam hukum kewarganegaraan Myanmar 1982 bahkan etnis Rohingya tidak masuk sebagai etnis resmi negara di Asia Tenggara itu.

Credit cnnindonesia.com

Lagi, Gelar Kehormatan Suu Kyi Dicopot karena Krisis Rohingya

Aung San Suu kyi dianggap tidak vokal melindungi Rohingya yang selama puluhan tahun menjadi incaran diskriminasi hingga persekusi di Myanmar. (Reuters/Soe Zeya Tun)

Jakarta, CB -- Setelah Oxford, giliran Dewan Rakyat Dublin mencabut gelar kehormatan Aung San Suu Kyi karena pemimpin defacto Myanmar itu dianggap gagal menangani krisis kemanusiaan di negaranya, terutama terhadap Rohingya.

Pencopotan gelar Suu Kyi sebagai tokoh Freedom of the City of Dublin itu dilakukan sebagai bentuk tekanan warga ibu kota Irlandia tersebut agar Myanmar segera menyetop kekerasan yang telah memicu eksodus ratusan ribu pengungsi Rohingya ke Bangladesh sejak Akhir Agustus lalu.

"Penyiksaan sehari-hari terhadap etnis Rohingya tidak bisa dibiarkan berlanjut. Dan jika mencabut gelar [Suu Kyi] berkontribusi menekan pemerintah Myanmar untuk menghargai warga negaranya sendiri, maka pencopotan gelar tersebut akan disambut baik," kata salah satu anggota dewan kota, Cieran Perry, Kamis (13/14).

Seperti dilansir The Guardian, keputusan itu diambil setelah hampir seluruh anggota dewan kota sepakat. Kantor berita Dublin, RTE, melaporkan bahwa sekitar 59 suara mendukung keputusan itu, sementara dua menolak, dan satu abstain.

Sekitar sebulan lalu, musisi Bob Geldof mengembalikan gelar kehormatan yang ia dapat ke kantor wali kota Dublin sebagai bentuk protes terhadap Suu Kyi.

Sejak krisis kemanusiaan di Rakhine memburuk pada Oktober 2016 dan akhir Agustus 2017 lalu, Myanmar, terutama Suu Kyi, terus menjadi sorotan internasional.

Suu kyi dianggap tidak vokal melindungi Rohingya yang selama puluhan tahun menjadi incaran diskriminasi hingga persekusi di Myanmar.

Laporan terbaru organisasi Dokter Lintas Batas (MSF) bahkan memaparkan bahwa dalam sebulan pertama krisis kemanusiaan di Rakhine pada akhir Agustus lalu, sedikitnya 6.700 Rohingya telah tewas.

Krisis itu dipicu oleh bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar di Rakhine pada 25 Agustus lalu. Alih-alih menangkap kelompok bersenjata, militer diduga malah mengusir, menyiksa, hingga membunuh etnis Rohingya di negara bagian itu.

Credit cnnindonesia.com

Kamis, 14 Desember 2017

Inilah Profesor Ekonomi Pertama Asal Indonesia di Australia

Prof Budy Resosudarmo mendampingi Presiden Jokowi ketika berkunjung ke Australia pada Februari 2017.

CB, MELBOURNE -- Satu lagi pencapaian akademis dilakukan oleh putra asal Indonesia setelah Budy Resosudarmo menyandang gelar profesor di bidang ekonomi dari Australian National University di Canberra. Dia menjadi profesor asal Indonesia pertama di bidang ekonomi yang mencapai hal tersebut.

"Ya saya kemungkinan yang pertama di bidang ekonomi, meski di bidang lain seperti politik, budaya, atau bahasa, ada yang lain yang sudah lebih dulu dari saya seperti Prof Vedi Hadiz dan Prof Ariel Heryanto," kata Budy dalam percakapan dengan wartawan ABC Sastra Wijaya.
Budy Resosudarmo sebelumnya menamatkan pendidikan S1 di Institut Teknologi Bandung (ITB) sebelum melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di Amerika Serikat dan mendapat gelar Doktor dari Cornell University. Dia pindah ke Australia untuk bergabung dengan ANU di tahun 2001 setelah sebelumnya menjadi tenaga pengajar di Universitas Indonesia dan juga di BPPT (Badan Pengkajian Penerapan Teknologi) di Jakarta.
Gelar profesor ini secara resmi akan disandangnya mulai 1 Januari 2018. Sama seperti di negara lain, seorang tenaga akademis bisa mengajukan diri untuk mendapatkan gelar profesor berdasarkan kriteria tertentu, dan menurut Budy Resosudarmo, hal yang paling utama adalah sumbangan pemikiran apa yang akan berguna bagi keilmuwan dan tempat dia bekerja bila dia diangkat menjadi profesor.
"Saya mengajukan argumen saya bisa berkontribusi di bidang pembangunan dan lingkungan di Asia Tenggara," katanya.

Bagaimana Budy Resosudarmo melihat perekonomin Indonesia di bawah Pemerintahan Joko Widodo selama tiga tahun terakhir ini? "Melihat keadaan ekonomi Indonesia sekarang ini harus kita lihat dalam bandingan dengan apa. Kalau secara umum kita melihat keadaaan ekonomi dunia yang mengalami resesi, dan pertumbuhannya rendah," katanya.
"Namun dibandingkan dengan Filipina, atau India atau Cina, pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah mereka," katanya.
Menurut Budy, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata sekitar lima persen dalam tiga tahun terakhir sudah relatif baik namun sebenarnya memiliki potensi untuk lebih baik lagi.
"Masalahnya apakah pemerintah Indonesia bisa memenuhi potensi itu, di situ pertanyaan besarnya."
Menurut Prof Budy Resosudarmo, beberapa hal yang menjadi masalah bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah antara lain masalah tekanan dari dalam negeri untuk bersikap lebih nasionalis dalam kebijakan ekonomi.
"Persoalan lain adalah infrastruktur yang tidak selesai-selesai. Sejak krisis ekonomi 1997-1998, laju pembangunan infrastruktur Indonesia menurun sehingga banyak infrastruktur yang tidak dibangun atau tidak diperbarui," katanya.
Dalam masa tiga tahun terakhir Pemerintahan Jokowi, menurut Budy, sudah mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur namun dalam hal seperti pembangunan infrastruktur, dampaknya tidak akan dirasakan dengan cepat. Ada kritikan di Indonesia bahwa Presiden Jokowi terlalu banyak menghabiskan dana untuk infrastruktur, hal yang sebagian menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat.
Bagaimana Prof Budy Resosudarmo melihat hal tersebut? "Menurut saya saat ini alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur memang perlu tetapi jangan sampai mengurangi anggaran untuk pelayanan publik lainnya."
"Apakah terlalu banyak atau tidak, sulit untuk dinilai. Namun yang lebih penting lagi dan saya tidak melihat perdebatan mengenai hal ini di Indonesia adalaha bagaimana efisiensi dan kualitas pembangunan infrastruktur tersebut," katanya.
Menurutnya, yang dipentingkan di Indonesia saat ini adalah pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas terutama di daerah-daerah yang membutuhkan misalnya di kawasan Indonesia Timur.
"Sekarang ini menurut saya masih pada tahap, oke kita bangun, ini uangnya. Dan bukan pada tahap membangun sesuatu yang berkualitas dan strategis."
Hal yang strategis menurut Budy Resosudarmo, sudah banyak dibicarakan, namun apakah pemerintah sekarang membangun infrastruktur yang berkualitas tidak mendatangkan banyak diskusi.
Pembangunan infrastruktur yang berkualitas, menurut dia, bisa dicontohkan dengan apakah dalam pembangunan sebuah bandara di kawasan Indonesia Timur yang memang diperlukan, gedung yang dibangun tidak mengalami masalah atau mengalami kerusakan dalam waktu setahun saja, ataukah bertahan lama.
Pengajar di Fakultas Ekonomi di ANU tersebut mengatakan dia memiliki contoh pembangunan dua bandara di Lombok dan di Tual Maluku, dimana pembangunan infrastruktur tidak berkualitas terjadi.
Masalah lain dalam pembangunan infrastruktur menurut Budy adalah bagaimana penggunaannya setelah dibangun. "Pembangunan bandara di berbagai kawasan saya kira sudah tepat. Namun misalnya pembangunan jalan apa kegunaannya. Kalau kita misalnya bicara mengenai pembangunan jalan di Papua, apakah perlu? Ya perlu namun seberapa banyak pembangunan itu bisa meningkatkan ekonomi."

Prof Budy Resosudarmo sudah menjadi staf ANU sejak tahun 2001

Prof Budy Resosudarmo sudah menjadi staf ANU sejak 2001

Foto: ANU

Perhatian ke masalah lingkungan

Berkenaan dengan kebijakan penggenjotan pembangunan infrastruktur, Prof Budy Resosudarmo mengatakan pemerintah Indonesia perlu juga memperhatikan masalah lingkungan dalam kebijakan pembangunan yang dijalankan selama ini. Dia memuji Pemerintahan Jokowi dalam dua kebijakan berkenaan dengan lingkungan selama tiga tahun terakhir yaitu dicabutnya subsidi BBM dan juga kebijakan yang dijalankan oleh Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Menurut saya yang juga perlu diperhatikan oleh Pak Jokowi adalah juga masalah gambut dan perubahan iklim," katanya.
"Ada penurunan intensitas dari jamannya Presiden SBY ke masa Pak Jokowi dalam hal isu-isu perubahan iklim. Saya tidak mengatakan Pak Jokowi tidak melakukan apa-apa mengenal hal itu."
"Pemerintah memang mengeluarkan moratorium pembukaan lahan kelapa sawit yang baru, namun kita maunya lebih maju," tambahnya lagi.
Menurut dia, debat yang harus dilakukan di Indonesia adalah melihat dalam soal perubahan iklim, apakah yang sudah dilakukan di Indonesia sudah mencapai titik maksimal atau belum.

Credit republika.co.id/australiaplus.com

Wagner, Tentara Swasta yang Digunakan Rusia dalam Perang Suriah

MOSKOW - Sebelum dia dibunuh oleh seorang penembak jitu di Suriah, Ivan Slyshkin menulis pesan yang penuh kasih kepada tunangannya di media sosial; “Kami akan segera bertemu satu sama lain dan saya akan memegangmu sekuat mungkin.”

Namun pria 23 tahun itu tidak akan ditemukan dalam korban resmi di Kementerian Pertahanan Rusia dalam perang melawan Islamic State atau ISIS.

Itu karena pemuda yang meninggalkan kampung halamannya di Ozyorsk di Pegunungan Ural adalah satu dari ribuan orang Rusia yang dikerahkan ke Suriah oleh kontraktor militer swasta yang dikenal sebagai Wagner, yang tidak akan dibicarakan oleh pemerintah Presiden Vladimir Putin.

Batu nisan Slyshkin menunjukkan gambar dia memegang senapan mesin, dan dipenuhi bunga. Teman-temannya mengatakan kepada media setempat bahwa dia bergabung dengan Wagner untuk membiayai pernikahannya.

”Dia berada di kelompok Wagner,” kata temannya Andrei Zotov kepada The Associated Press, dalam laporan investigasi yang dilansir Kamis (14/12/2017). Slyshkin terbunuh di ladang minyak Al-Shayer di utara Palmyra, Suriah.

”Ada banyak orang baik di sana. Dia mengajukan diri untuk bergabung dengan perusahaan tersebut,” ujar Zotov. ”Seperti banyak petempur Rusia, dia ingin memecahkan masalah keuangnnya.”

Pemerintah Rusia telah menolak keberadaan kelompok Wagner, namun para analis mengklaim bahwa tentara bayaran itu beroperasi di “dunia gelap” yang memungkinkan Putin mengklaim kemenangan politik dengan menyembunyikan jumlah korban tewas yang sebenarnya.

Kematian Slyshkin menambah sorotan yang semakin meningkat pada kekuatan tentara bayaran rahasia. Kematian Slyshkin menjadi celah investigasi yang dilakukan oleh The Conflict Intelligence Team (CIT) yang berbasis di Saint Petersburg dan Associated Press.
Untuk sementara pemerintah Rusia telah menolak keberadaan tentara swasta, di mana teman dan keluarga dari mereka yang terbunuh mulai berbicara. Perkiraan kekuatam pasukan Wagner berkisar antara 3.000 sampai 25.000. Pasukan swasta ini dibayar untuk dijadikan “pasukan kejut” di Suriah.

Kekasih dari salah satu tentara Wagner yang terbunuh baru-baru ini mengklaim bahwa petempur diberi tahu bahwa mereka akan dibayar sekitar USD4.000 per bulan. Dia mengatakan bahwa kondisi di lapangan jarang bertemu dengan apa yang dijanjikan dan keluarga korban dibayar antara USD22.000 hingga USD52.000 untuk kematian, tergantung pada peringkatnya.

Penggunaan kontraktor militer swasta oleh negara-negara besar bukan hal baru. Amerika Serikat (AS) juga pernah menggunakan tentara swasta saat operasi militer di Irak dan Afghanistan selama bertahun-tahun.

Namun, di Rusia ada undang-undang yang melarang perekrutan tentara bayaran. Operasi Wagner diyakini meniru model serupa dari ”tambal sulam” kekuatan yang digunakan di Ukraina timur pada tahun 2014.

Para petempur telah memainkan peran penting dalam membantu mengubah gelombang perang saudara Suriah untuk mendukung sekutu Rusia, yakni Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Penyebarannya yang secara rahasia juga membantu menutupi jumlah korban tewas secara resmi demi citra Putin yang kembali maju dalam pemilu presiden Rusia tahun depan.

”Orang-orang Rusia tidak terlalu antusias dengan gagasan tentang sebuah dinasti yang melibatkan anak laki-laki mereka pulang ke rumah dengan kantong jenazah. Jelas kurangnya antusiasme untuk konflik ini,” kata Mark Galeotti, peneliti senior di Institute of International Relations di Praha.

”Dengan memiliki perusahaan militer Wagner ini, mereka dapat memiliki kekuatan yang benar-benar dapat mereka gunakan, tapi ketika orang meninggal, itu tidak harus diumumkan,” kata Galeotti.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan 41 tentaranya tewas di Suriah. Namun menurut laporan Fontanka News, 73 kontraktor swasta lainnya telah terbunuh di sana.

Kantor berita tersebut telah memperoleh apa yang digambarkannya sebagai spreadsheet Wagner dan formulir rekrutmen yang mengindikasikan ribuan orang Rusia telah bertempur di Suriah.

Menurut jurnalis Fontaka, Denis Korotkov, dari sekitar 3.000 karyawan Wagner yang dikerahkan ke Suriah selama bertahun-tahun, kontingen terbesar pada waktu tertentu adalah sekitar 1.500 personel. Sejak 2015, setidaknya 73 di antaranya telah tewas.

Credit sindonews.com

Intervensi Krisis Korut, Delegasi Militer Rusia Tiba di Pyongyang

MOSKOW - Rusia mulai intervensi krisis nuklir Korea Utara (Korut) untuk mencegah konflik bersenjata pecah di semenanjung Korea. Delegasi militer Moskow tiba di Pyongyang untuk mengupayakan opsi dialog atau perundingan damai.

Kunjungan dari pihak Rusia ini merupakan yang kedua dalam dua minggu terakhir. Kunjungan delegasi militer Moskow terjadi di saat Amerika Serikat (AS) mengklaim siap untuk berunding langsung dengan rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut.

Delegasi militer Moswko dipimpin oleh Wakil Direktur Pusat Komando Pertahanan Nasional Rusia Viktor Kalganov dan telah ditugaskan di Korea Utara sejak Selasa.

Militer Moskow enggan mengungkap misi kunjungannya ke Pyongyang. Namun, Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa Rusia akan menggunakan kesempatan untuk melakukan komunikasi langsung dan akan terus melakukannya, termasuk dengan bantuan Kementerian Pertahanan.

”Korea Utara adalah tetangga kami, kami harus membangun hubungan dengan negara ini,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Sergey Ryabkov dalam sebuah briefing pada hari Rabu.”Dialog politik sangat penting,” ujarnya, seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (14/12/2017).

Wakil Kepala Dewan Umum Kementerian Pertahanan Aleksandr Kanshin kepada Interfax membenarkan bahwa misi delegasi militer Rusia ke Pyongyang untuk mengaktifkan penyelesaian krisis di wilayah tersebut.

”Tujuan upaya militer, politik dan diplomatik jelas; semua pihak harus dimasukkan ke meja perundingan, untuk menyingkirkan aksi provokatif dan ancaman retorika militer dan demonstrasi kekuatan,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa misi tersebut merupakan bagian dari peta jalan yang diusulkan oleh Moskow dan Beijing sebagai solusi atas ketegangan nuklir melalui dialog.

Credit sindonews.com

DPR Amerika Serikat Minta Perilaku Seks Donald Trump Diungkap

CB, Jakarta - Lebih dari 100 Legislator Amerika Serikat dari Demokrat menandatangani petisi yang ditujukan kepada DPR untuk membentuk Komite yang bertugas mengungkap kekerasan dan pelecehan seksual yang pernah dilakukan oleh Presiden Donald Trump.
Lois Franken, Legislator Amerika Serikat dari Florida dan Ketua Kelompok Kerja Perempuan Demokrat (DWWG), mengatakan, "Inilah saat yang tepat mengungkap kebenaran."

Pengacara Gloria Allred memberikan keterangan pada awak media terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Presiden Terpilih AS, Donald Trump terhadap kliennya, di Los Angeles, California, AS, 11 November 2016. Presiden Terpilih AS, Donald Trump dikabarkan beberapa kali pernah melakukan kejahatan seksual pada sejumlah wanita. REUTERS

Ungkapan Franken sebagaimana dilaporkan Al Jazeera sebagai tanggapan atas berbagai tudingan yang dialamatkan kepada presiden dari Republik tersebut.

Menurut petisi yang dikeluarkan oleh DWWG, setidaknya 17 perempuan mendapatkan perlakuan seks yang tidak senonoh dari Trump. Di antara perlakuan Trump yang tidak pantas itu antara lain, ciuman, sentuhan dan penggerayangan terhadap mereka
.

Bintang film porno, Jessica Drake menggelar konverensi pers di Los Angeles, California, AS, 22 Oktober 2016. Jessica mengaku menjadi korban dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh calon Presiden AS Donald Trump pada 2006. REUTERS/Kevork Djansezian
Dalam acara jumpa pers pada Selasa, 12 Desember 2017, Franken mengatakan, sejumlah Legislator lain juga mendukung petisi yang mereka ajukan kepada DPR Amerika Serikat."Jumlah pendukung lebih dari 100 orang, bahkan akan bertambah terus," ungkap Franken.

Credit TEMPO.CO

Donald Trump Bantah Lakukan Pelecehan Seks

CB, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah melakukan kekerasan seks terhadap sejumlah perempuan seperti yang dituduhkan Legislator Demokrat.
Menurut Trump, upaya Kongres melakukan investigasi mengenai kekerasan seks berdasarkan tuduhan palsu dan cerita yang dikarang oleh sejumlah wanita yang tidak dikenalnya.

Patung bergambarkan Presiden AS Donald Trump bersama seorang wanita seksi, di arak jelang dibakar dalam hari terakhir Festival Fallas, Valencia, Spanyol, 20 Maret 2017. Selama festival Fallas digelar selama seminggu, patung-patung tersebut di arak keliling kota. REUTERS

"Siapa mereka, saya tidak mengenalnya dan tidak pernah bertemu," ujar Trump.
Sebaliknya, melalui cuitan di akun Twitter, Trump menuduh Demokrat telah membuang waktu ribuan jam dan jutaan dolar hanya untuk mengivestigasi Muller terkait tuduhan berkolusi dengan Rusia.
Trump telah dituduh oleh sejumlah perempuan melakukan kekerasan seks terhadap mereka. Pengakuan mereka ditanggapi oleh para anggota DPR Amerika Serikat dari Demokrat untuk membentuk Komite guna menyelidiki tuduhan tersebut.

Pengacara Gloria Allred memberikan keterangan pada awak media terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Presiden Terpilih AS, Donald Trump terhadap kliennya, di Los Angeles, California, AS, 11 November 2016. Gloria juga menangani kasus serupa yang diduga dilakukan oleh Trump. REUTERS
Pada acara jumpa pers, Senin, 12 Desember 2017, empat korban kekerasan seks oleh Trump menceritakan pengalamannya.

Salah satunya adalah Samantha Holvey. Bekas ratu kecantikan ini pernah merasa dilecehkan oleh pria 71 tahun itu saat berada di ruang ganti baju pada 2006 lalu.
Rachel Crooks, bekas respsionis Trump Tower. Miliader itu mencium mulutnya pada 2006. "Perilaku seks Trump tak bisa diterima."
Beberapa Senator Demokrat mendesak Trump mengundurkan diri dari jabatannya karena perilaku seksnya tak pantas. "Presiden Donald Trump harus mengundurkan diri," kata Senator asal New York, Kirsten Gillibarand kepada CNN, Senin.

Credit TEMPO.CO

Dua wartawan Reuters ditangkap di Myanmar

Foto udara sebuah desa Rohingya yang terbakar dekat Maungdaw, utara Rakhine, Myanmar, 27 September 2017. (REUTERS/Soe Zeya Tun)

Yangon (CB) - Pemerintah Myanmar mengatakan, Rabu, kepolisian telah menahan dua wartawan Reuters, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo.

Kedua wartawan itu sebelumnya sedang bekerja untuk membuat laporan tentang tindakan militer terhadap minoritas Muslim Roghingya di Negara Bagian Rakhine, yang telah menyebabkan hampir 650.000 orang mengungsikan diri ke Bangladesh.

Kementerian Informasi mengatakan dalam pernyataan yang dimuat di halaman Facebook-nya bahwa kedua wartwan dan dua polisi menghadapi dakwaan di bawah Undang-undang Kerahasiaan Pejabat. Berdasarkan UU yang dikeluarkan pada 1923 saat penjajahan Inggris itu, mereka terancam hukuman penjara selama maksimal 14 tahun.

Para wartawan "memperoleh informasi secara ilegal dengan niat untuk membagikannya dengan media asing," bunyi pernyataan, yang dilengkapi dengan sebuah foto kedua wartawan itu dengan tangan dalam keadaan diborgol.

Pernyataan menyebutkan bahwa keduanya ditahan di sebuah kantor polisi di pinggiran kota Yangon, kota utama di negara Asia Tenggara itu.

Wa Lone dan Kyaw Soe Oo menghilang pada Selasa malam setelah mereka diundang untuk bertemu sejumlah pejabat kepolisian sambil makan malam.

Supir Reuters, Myothant Tun, mengantar kedua jurnalis ke kompleks Batalion 8 dan sampai di tempat itu sekitar pukul 20.00. Kedua wartawan dan dua polisi kemudian memasuki sebuah restoran di sekitar daerah itu. Namun, Lone dan Oo tidak pernah kembali ke mobil.

Para pengungsi Bangladesh mengatakan gelombang pengungsian mereka dari negara dengan penduduk mayoritas beragama Budha itu dipicu serangan balasan militer di negara bagian Rakhine. Perserikatan Bangsa-bangsa menyebut serangan itu sebagai "contoh gerakan pembersihan etnis".

"Wartawan Reuters, Wa Lone dan Kyaw Soe Oe telah melaporkan peristiwa-peristiwa penting di Myanmar, dan hari ini kami ketahui bahwa mereka telah ditahan karena tugas yang mereka jalankan," kata Stephen J. Adler, pemimpin redaksi Reuters.

"Kami marah dengan serangan terang-terangan ini terhadap kebebasan pers. Kami meminta pihak berwenang untuk segera membebaskan mereka," katanya.

Juru bicara untuk pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi membenarkan bahwa kedua wartawan Reuters itu ditahan.

"Tidak hanya wartawan Anda, tapi juga polisi-polisi yang terlibat dalam kasus itu," kata juru bicara Suu Kyi, Zaw Htay.

"Kami akan menindak polisi-polisi itu serta (kedua) wartawan."

Kedutaan besar Amerika Serikat di Yangon mengatakan dalam pernyataan yang dimuat di lamannya pada Rabu bahwa pihaknya "sangat prihatin atas penahanan yang sangat tidak biasa atas dua wartawan Reuters setelah mereka diundang untuk bertemu dengan pejabat-pejabat kepolisian di Yangon tadi malam".

"Agar demokrasi berhasil, wartawan harus bisa menjalankan tugas mereka dengan bebas," kata kedutaan AS. "Kami mendesak pemerintah (Myanmar) untuk menjelaskan penahanan ini serta memberikan akses kepada para wartawan."

Misi Uni Eropa di Yangon juga menyuarakan keprihatinan mereka.

"Delegasi EU mengamati dengan cermat kasus mereka dan kami mengimbau pihak berwenang Myanmar untuk memastikan bahwa hak-hak (para wartawan) dilindungi secara penuh," kata Uni Eropa dalam pernyataan yang dilansir Reuters.

Credit antaranews.com

Kongres Sepakat Perpanjang Darurat Militer Mindanao

Presiden Duterte memperpanjang darurat militer di Mindanao karena khawatir kelompok bersenjata di pulau tersebut berkumpul kembali. (Reuters/Romeo Ranoco)

Jakarta, CB -- Sidang gabungan Kongres Filipina menyetujui permintaan Presiden Rodrigo Duterte untuk memperpanjang darurat militer di Mindanao selama satu tahun. Langkah ini dinilai pemerintah penting untuk mengalahkan pemberontak Islamis dan komunis.

Duterte berargumen kekuatan darurat diperlukan karena kelompok bersenjata pro-ISIS mengumpulkan kembali anggotanya yang tercerai-berai setelah dikalahkan di Marawi dan kini bersiap melancarkan serangan baru untuk membalas militer atas kekalahan yang mengakhiri okupasi lima bulan itu.

Konflik yang merupakan krisis keamanan terbesar dalam beberapa dekade terakhir ini menewaskan lebih dari 1.110 orang, kebanyakan dari kelompok bersenjata. Sementara itu, 200 ribu warga setempat terpaksa mengungsi dari kampung halamannya yang hancur karena serangan udara dan artileri.

Pemerintah khawatir Mindanao, wilayah sebesar Korea Selatan yang dipenuhi pegunungan dan hutan lebat, bisa jadi magnet bagi ekstremis internasional. "Ada laporan mereka secara aktif merekrut anggota baru," kata Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana di Kongres, sebagaimana dikutip Reuters.

"Apa yang kami lihat sesungguhnya pemberontakan itu belum berakhir, tapi pindah ke tempat lain.

Menhan Filipina Delfin Lorenzana menyebut pemberontakan belum berakhir. (AFP Photo/Noel Celis)

Meski Duterte mendapatkan dukungan publik yang sangat besar, keinginannya untuk memperpanjang darurat militer dan serangkaian ancamannya untuk memperluas status itu ke wilayah lain mendapatkan pertentangan dari warga yang sempat menderita di bawah opresi diktator Ferdinand Marcos ini.

Marcos dituding mengada-ngada ancaman keamanan untuk dijadikan pembenaran memperketat cengkraman dan membasmi penentang. Duterte berulang kali memuji Marcos dan para pengkritik menyebutnya mengagumi gaya pemerintahan otoriter.

Konstitusi memperbolehkan darurat militer diberlakukan untuk 60 hari saat terjadi pemberontakan. Namun, perpanjangannya tidak dibatasi sama sekali.

Senator oposisi, Franklin Drilon, menyiratkan langkah Duterte akan berujung pada darurat militer di tingkat nasional. Senator Risa Hontiveros menyebutnya "pilihan terakhir."
S
ekretaris eksekutif Duterte, Salvador Medialdea, mengatakan pemerintah tidak berniat mempertahankan darurat militer selamanya.

"Kami tidak meminta darurat militer tanpa akhir, yang kami upayakan adalah kedamaian tanpa akhir," ujarnya. Dia mengatakan kerusuhan "bisa meledak lagi kapan saja."

Credit cnnindonesia.com

Alasan Keamanan, Israel Tutup Perbatasan Gaza

TEL AVIV - Militer Israel mengumumkan pada hari Rabu bahwa dua penyeberangan perbatasan Israel dengan Jalur Gaza akan ditutup pada hari Kamis (14/12/2017). Masalah keamanan menjadi alasan militer Israel melakukan hal tersebut.

"Karena insiden terkait keamanan dan setelah menganalisis situasi saat ini, penyeberangan Kerem Shalom, yang digunakan untuk pengiriman barang, dan penyeberangan pejalan kaki Erez akan ditutup besok (hari ini)," kata badan pers Angkatan Darat Israel seperti dikutip dari Sputnik.

Peluncuran roket dan pertempuran lainnya antara Israel dan Palestina telah menjadi hal yang biasa sejak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memutuskan untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Trump juga mengarahkan Departemen Luar Negeri AS untuk mulai membuat rencana untuk pembangunan kedutaan AS di kota itu.

Keputusan tersebut menimbulkan kecaman dari banyak negara di seluruh dunia, terutama dari Timur Tengah. Sebelumnya pada hari Rabu, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dilaporkan mengatakan bahwa Washington telah kehilangan perannya sebagai mediator dalam perdamaian Timur Tengah atas tindakannya.

Pada tanggal 13 Desember, Hamas mengumumkan dimulainya "intifada" ketiga, mengatakan bahwa penembakan roket yang ditujukan pada Israel dari wilayah Palestina adalah masalah hak membela diri bagi orang-orang Palestina dan bahwa gerakan tersebut telah diprovokasi oleh Amerika Serikat.

Pasukan Pertahanan Israel pada hari Kamis menembaki tiga lokasi di Jalur Gaza terkait dengan Hamas, sebagai pembalasan atas serangkaian serangan roket.

"Malam ini, sebagai respons terhadap roket yang ditembakkan ke Israel, IDF menargetkan 3 fasilitas teror Hamas di Gaza menggunakan platform IAF (Angkatan Udara Israel). Fasilitas teror tersebut digunakan sebagai bahan pelatihan dan penyimpanan senjata," juru bicara IDF melalui akun Twitternya.

IAF mencegat dua roket pada hari Rabu yang mengatakan roket tersebut diluncurkan dari Jalur Gaza menuju Israel. Dua lagi ditembakkan tak lama setelah itu dan jatuh di daerah terbuka di Israel selatan.

Juru bicara IDF mengatakan Israel menganggap Hamas yang bertanggung jawab atas kemiskinan, kehancuran, dan keputusasaan populasi di Jalur Gaza, yang telah berada di bawah blokade Israel selama satu dekade.

Credit sindonews.com

Abbas Minta PBB Gantikan AS Jadi Mediator Palestina-Israel

Presiden Palestina Mahmoud Abbas berbicara dalam sesi ke-71 Sidang Majelis Umum PBB di markas PBB, Kamis, 22 September 2016.

CB, ISTANBUL -- Berbicara dalam pertemuan puncak OKI di Turki pada Rabu (13/12), Presiden Palestina Mahmoud Abbas meminta PBB untuk menggantikan Amerika Serikat (AS)sebagai mediator kesepakatan damai antara Palestina dan Israel. AS telah memimpin upaya untuk menegosiasikan perjanjian damai antara kedua negaratersebut selama lebh dari 20 tahun.

Pertemuan ini adalah yang terbaru dari serangkaian permusuhan yang meningkat setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa AS akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada pekan lalu.

Dalam pertemuan tersebut, puluhan pejabat politik dan agama, termasuk Presiden Prancis Emanuel Macron, Paus Fransiskus, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Raja Abdullahdari Yordanisa, secara keseluruhan telah menolak keputusan Trump. Mereka menyebutkan bahwa keputusan tersebut memicu konflik antara penduduk Kristen dan Muslim di wilayah tersebut. Selain itu merekajuga mengatakan bahwa tindakan AS itu menunjukkan lebih pro-Israel yang jelasdalam kebijakan Timur-Tengah pemerintahnya.

Berbicara kepada Standard Pasifik, seorang analissenior Palestina-Israel di International Crisis Group Ofer Zalzberg memperingatkan bahwa pemerintah Trump harus mengeluarkan koreksi besar kepadaorang-orang Palestina jika mereka menginginkan untuk melanjutkan mediasi. International Crisis Group merupakan sebuah kelompok pemikir yang mempelajari resolusi dan pencegahan konflik internasional.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Presiden Palestina Minta Dunia Tak Akui Israel

CB, Jakarta - Presiden Palestina Mahmoud Abbas meminta kepada negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tidak mengakui negara Israel.
Permintaan tersebut disampaikan Abbas dalam pidato di depan KTT OKI di Istanbul, Rabu, 13 Desember 2017, yang membahas masalah Yerusalem.

Presiden AS Donald Trump dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam pertemuan di Istana Kepresidenan di Bethlehem, 23 Mei 2017. REUTERS/Jonathan Ernst

Dalam pidatonya, Abbas juga menyinggung sikap Uni Eropa yang melarang anggotanya mengimpor barang termasuk hasil pertanian dari daerah pendudukan yang dicaplok Israel.
"Anggota OKI bisa juga mengambil sikap serupa. Pemerintah Palestina menunda hubungannya dengan Amerika Serikat setelah negeri itu mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel," ucap Abbas seperti dikutip APA.

PM Israel, Benjamin Netanyahu (kanan), berjabat tangan dengan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, dalam pemakaman mantan presiden Israel, Shimon Peres di Yerusalem, 30 September 2016. Keduanya merupakan pemimpin negara yang sering terlibat konflik wilayah. REUTERS/Handout
Pada kesempatan tersebut, Abbas meminta kepada sejumlah anggota OKI membatalkan keputusannya mengakui negara Israel.
"Sejak negara itu berdiri, Israel tidak pernah menjalankan resolusi PBB," ucapnya. Menurut Abbas, Palestina mendukung solusi dua negara.

Credit TEMPO.CO

Israel Menahan Pemimpin Hamas di Tepi Barat

CB, Jakarta - Pasukan keamanan Israel menahan salah seorang pemimpin senior Hamas, Hasan Yousef, di daerah pendudukan Tepi Barat, Palestina, Rabu, 13 Desember 2017.
Menurut laporan kantor berita Turki, Anadolu Agency, mengutip keterangan putranya Oays Hasan, Yousef dicomot dari rumahnya oleh pasukan bersenjata Israel di Kota Ramallah, Tepi Barat.

Seorang bocah bersama warga Palestina lainnya terlibat bentrokan dengan tentara Israel di wilayah Tepi Barat, 13 Oktober 2017. REUTERS

"Lusinan tentara Israel menyerbu rumah pada subuh dan menahan ayah saya," Oays Hasan kepada Anadolu Agency.
Yousef, 57 tahun, kerap ditahan oleh pasukan Israel dan telah menghabiskan total waktunya selama 21 tahun di penjara Israel.
Pada operasi penyerbuan tersebut, pasukan Israel juga menciduk 32 warga Palestina termasuk beberapa anggota Hamas di Tepi Barat
.

Seorang bocah Palestina berlari saat ikut dalam bentrokan antara warga Palestina dan tentara Israel di wilayah Tepi Barat, 13 Oktober 2017. REUTERS
"Mereka diduga terlibat dalam aksi terorisme," kata militer Israel dalam sebuah pernyataan.

Ketegangan muncul di Tepi Barat dan Jalur Gaza menyusul keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pekan lalu yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Yerusalem menjadi jantung utama konflik Israel-Palestina yang berharap Yerusalem Timur -daerah yang diduduki Israel sejak 1967- menjadi ibu kota Palestina di masa depan.

Credit TEMPO.CO

Israel Pindahkan Pemimpin Fatah ke Penjara Isolasi

Marwan Barghoughi, pemimpin Fatah Palestina yang telah dibui Israel selama 15 tahun dipindahkan ke penjara isolasi di tengah meningkatnya ketegangan di Palestina pasca keputusan Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. (AFP PHOTO/HAZEM BADER)

Jakarta, CB -- Otoritas Israel memindahkan pemimpin Fatah Palestina Marwan Barghouthi ke dalam penjara isolasi di Penjara Hadarim. Kabar tersebut disampaikan aktivis Palestina dalam sebuah konferensi pers, Rabu (13/12).

"Barghouthi dipindahkan ke penjara isolasi untuk mencegahnya berkomunikasi dengan para pendukungnya," kata aktivis Kampanye Populer Pembebasan Tahanan Politik Palestina, lembaga non-pemerintah (NGO) lokal, seperti dilansir kantor berita Turki, Anadolu.

Kabar itu tersiar di tengah memanasnya situasi Palestina dan Timur Tengah dan maraknya aksi demonstrasi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Barghouthi, 58 tahun, selama 15 tahun terakhir mendekam di balik jeruji setelah ditangkap oleh Israel pada 2002 selama Infifada (perlawanan) Palestina kedua. Dimana dia mengangkat senjata untuk melawan penjajahan Israel.

Meski Israel menganggapnya ancaman keamanan, jajak pendapat menunjukkan Barghouthi adalah pilihan populer di kalangan Palestina untuk menggantikan Presiden Mahmoud Abbas.

Credit cnnindonesia.com

Indonesia akan Bantu Atasi Perubahan Iklim Lewat Cara Ini

Perubahan Iklim

CB, PARIS -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus berkomitmen mengatasi ancaman perubahan iklim yang kian nyata. Indonesia dan negara lain telah melakukan langkah bersejarah dengan melahirkan keputusan bersama perjanjian Paris, yang telah diratifikasi Indonesia dalam bentuk Undang-Undang (UU).

''Komitmen Indonesia pada perubahan iklim sudah sangat jelas. Kita juga akan maksimalkan upaya penurunan emisi melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati,'' ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam pertemuan puncak One Planet Summit yang berlangsung dari tanggal 12-14 Desember di Paris melalui siaran resmi yang diterima, Rabu (13/12).

Dalam kesempatan sebelumnya saat bertemu dengan Menteri Ekologi dan Transisi Inklusif Prancis Nicolas Hulot, membahas tentang potensi energi baru dan terbarukan, dan kerja sama bidang energi.

Menurutnya, Indonesia telah memainkan peran kunci dalam agenda perubahan iklim dunia. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pemerintah Indonesia terus melakukan aksi nyata memenuhi target penurunan emisi dengan 23 persen bauran energi sektor energi.

Indonesia juga mengimbau negara maju ikut aktif membantu Indonesia dalam upaya memperkecil efek perubahan iklim. "Karena Indonesia memiliki ekosistem mangrove atau hutan bakau sebesar 3,1 juta hektare atau 23 persen dari total mangrove di dunia yang menyumbang oksigen ke dunia," kata dia.

April 2018 mendatang, Indonesia akan menjadi tuan rumah gelaran Konferensi Tingkat Tinggi Hutan Hujan di Negara-negara Asia Pasifik (Asia-Pacific Rainforest Summit/APRS).

Kegiatan yang rencananya berlangsung di Yogyakarta tersebut diharapkan mendukung penguatan pengelolaan hutan hujan secara global, sebagai kerangka dasar kegiatan penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi di wilayah Asia Pasifik.

"Aspek hutan sangat penting dalam pencapaian target National Determination Contribution (NDC) Indonesia, karena 17 persen dari target 29 persen penurunan emisi GRK berasal dari sektor kehutanan," lanjut Siti.

Indonesia menggunakan program Perhutanan Sosial sebagai salah satu aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sebab, hutan merupakan tempat bergantung masyarakat yang berada di sekitarnya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Macron Pimpin Inisiatif Global Perubahan Iklim Paris Tanpa Trump

CB, Paris -- Presiden Perancis, Emmanuel Macron, memimpin upaya global untuk menangani perubahan iklim dengan meluncurkan inisiatif penelitian iklim global.
Macron mengumumkan 18 peneliti internasional yang menjadi pemenang dalam inisiatif "Make Our Planet Great Again". Inisiatif ini mirip dengan slogan kampanye Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, Make America Great Again dan diluncurkan pada Juni lalu.

"Terima kasih atas jawaban Anda semua terhadap panggilan ini, keputusan Anda untuk datang ke Paris," kata Macron dalam unggahan di jejaring sosial Twitter. "Selain di Paris, para penerima dana bantuan ini disebar ke berbagai kota lainnya." Para penerima dana bantuan ini akan mendapat dana sekitar Rp 24,3 miliar selama tiga tahun.

CNN melansir inisiatif Macron ini sebagai respon terhadap keputusan Trump untuk mundur dari Kesepakatan Perubahan Iklim Paris pada 2015. Trump tidak hadir pada konferensi ini dan mewakilkan kepada pejabat kedubes AS di Paris.
Sejumlah ilmuwan pemenang berasal dari AS seperti Camille Parmesan asal Texas yang mempelajari perubahan iklim terhadap lingkungan. Parmesan juga penerima penghargaan Nobel Perdamaian pada 2007 dengan makalah yang ditulis bersama berjudul "Intergovernmental Panel on Climate Change".
Macron bakal didampingi oleh Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim, dan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres dalam acara yang digelar ddi La Seine Musicalle di Paris. Ada sekitar 50 tokoh dunia baik pemerintahan dan swasta yang mengikuti acara ini.
Panitia menyebut konferensi yang dibuka Macron ini sebagai konferensi untuk menangani keadaan gawat darurat ekologi bagi planet Bumi. Para peserta akan membahas bagaimana membangun ekonomi global yang lebih hijau. Ada 20 proyek besar yang dipresentasikan pada konferensi ini.

Credit TEMPO.CO

China ingin tingkatkan kerja sama militer dengan Iran

Dokumentasi foto pesawat tempur nirawak jenis Fotros Drone-7 HR milik militer Iran. (IRNA)

Beijing (CB) - Menteri Pertahanan China, Chang Wanqua, menyatakan, ingin meningkatkan kerja sama militer dengan Iran yang sudah lama terjalin.

Saat bertemu Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Iran, Ghadir Nezamipour, Selasa (12/12), Chang mengatakan, kedua negara sedang meningkatkan hubungan bilateral, saling memperkuat kepercayaan politik, dan membangun kerja sama perdagangan dan energi.

"Saat ini, China-Iran sedang mendapatkan kesempatan yang sangat bagus dan China ingin bekerja sama dengan Iran dalam kerangka hubungan bilateral," katanya, sebagaimana dikutip Global Times, Rabu.

Nezamipour berharap ada komunikasi yang lebih intensif dan kerja sama lebih pragmatis di bidang militer antarpejabat tinggi kedua negara.

Pertemuan kedua pejabat militer itu berlangsung di tengah memanasnya hubungan China dengan Taiwan seiring dengan ancaman diplomat China bahwa negaranya akan menyerang Taiwan yang dianggap sebagai provinsi membangkang kalau saja kapal militer Amerika Serikat jadi berlabuh di Kaoshiung, Taiwan.

Pada sisi lain, Iran dan China merupakan dua negara yang sama-sama menguasai teknologi peluru kendali jarak jauh serta nuklir.

Pada September, Kongres Amerika Serikat meloloskan Undang-Undang Kewenangan Pertahanan Nasional untuk tahun anggaran 2018 yang memberi wewenang kunjungan timbal balik kapal angkatan laut antara Taiwan dan Amerika Serikat.

Kementerian Luar Negeri Taiwan, Sabtu malam (9/12), menganggap upaya pejabat China dalam memenangkan hati dan pikiran warga Taiwan dengan menggunakan ancaman dapat melukai perasaan orang-orang Taiwan.

"Metode ini menunjukkan kurangnya pengetahuan tentang arti sebenarnya sistem demokrasi dan bagaimana masyarakat demokratis bekerja," kata kementerian tersebut.

Beijing mencurigai Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, yang memimpin Partai Progresif Demokratik yang berpihak pada kemerdekaan, ingin mengumumkan kemerdekaan formal pulau tersebut.

Tsai menyatakan keinginannya mempertahankan perdamaian dengan China, namun akan mempertahankan keamanan Taiwan.

Credit antaranews.com