Misi Indonesia di KTT GNB

 

Wapres Jusuf Kalla/ANT/Wahyu Putro 

 

CB, Margarita: Indonesia memanfaatkan forum Konfrensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok (KTT GNB) di Pulau Margarita,Veneuzela sebagai tempat mensosialisasikan rencana Indonesia menjadi calon anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019-2020. Menurut Menlu Retno Marsudi, KTT GNB harus bisa memainkan peran strategis, menjadi mitra global dan memberi manfaat bagi rakyatnya.

Menlu menyampaikan, tema KTT GNB ke-17  ialah Perdamaian, Kedaulatan dan Solidaritas bagi Pembangunan. Tema ini sesuai prinsip dasar dari pembentukan GNB. Namun, setelah 55 tahun sejak terbentuknya GNB dunia masih dibayangi kurangnya perdamian, belum tercapainya kedaulatan dan solidaritas.

"Hal ini dapat dilihat dari berbagai tantangan dan krisis yang dihadapi dunia saat ini, seperti ketidakseimbangan pada politik dan ekonomi global, krisis pengungsi, ancaman dari terorisme, radikalisme dan ekstremisme serta konflik dan ketidakpercayaan antarnegara termasuk di antara negara GNB."kata Menlu melalui pernyataan tertulis, Jumat 16 September waktu setempat.

Seluruh negara anggota GNB juga perlu mendorong setidaknya tiga langkah nyata. Pertama, GNB perlu memperkuat semangat multilateralisme di mana seluruh negara memiliki suara yang sama. Kedua, GNB juga harus memberikan kontribusi terhadap upaya penanganan tantangan ekonomi global melalui kemitraan global yang melibatkan seluruh pihak, termasuk kerjasama antarnegara maju dan berkembang.

Ketiga, negara-negara GNB juga perlu segera membenahi diri internal terkait cara kerja GNB agar tidak terjebak menjadi talk shop organization. Benah diri sangat diperlukan agar GNB menjadi organisasi yang memiliki kredibilitas tinggi, relevan, dan efektif dalam penanganan masalah global.

"Anggota GNB harus memimpin dengan memberi contoh memastikan bahwa nilai-nilai yang diperjuangkan di tingkat global diterapkan di negaranya masing-masing, menyelesaikan berbagai masalah yang ada di dalam negeri dan dikawasannya" tegas Retno.

KTT GNB ke-17 akan dipimpin Presiden Venezuela Nicolas Maduro Moros. Ia juga akan menjadi Ketua GNB periode 2016-2019 menggantikan Iran yang telah menjadi Ketua GNB sejak 2012. Sementara itu, delegasi RI direncanakan akan dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla.

KTT menurut rencana akan mengesahkan dokumen akhir berisi pandangan negara-negara GNB terhadap berbagai permasalahan global. KTT juga akan mengesahkan Deklarasi Margarita berisi penegasan seluruh Kepala Negara atau pemerintah negara GNB mengenai berbagai prinsip serta nilai-nilai bersama GNB serta beberapa tantangan global yang menjadi perhatian bersama seluruh anggota GNB.

KTT GNB ke-17 yang akan diselenggarakan dengan tema Peace, Sovereignty and Solidarity for Development di Pulau Margarita, Venezuela, 17-18 September 2016.






Credit  Metrotvnews,com

Singapura Jegal Tax Amnesty, Darmin: Kami Sudah Menduga

 

Presiden Jokowi (kedua dari kanan), berbincang dengan Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kanan),saat pengarahan Tax Amnesty di Istana Negara, 28 Juli 2016. Terlihat di belakang, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Menkopolhukam Wiranto. TEMPO/Aditia Noviansyah

 

CB, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan sejak lama Singapura memang berupaya untuk menjegal program pengampunan pajak atau tax amnesty. Namun, menurut Darmin, penjegalan tersebut selalu dibantah oleh beberapa pihak, termasuk Singapura.

"Kelihatannya, kalau belum official (pernyataan resmi), ini ada benarnya jadinya. Sebetulnya kami sudah menduga ini. Ada persoalan bahwa ada upaya menghalangi itu (tax amnesty). Kita lihat saja, penjelasan resmi mereka (pemerintah Singapura) nanti bagaimana," kata Darmin di kantornya, Jumat, 16 September 2016.

Menurut Darmin, belum ada pernyataan resmi dari Singapura bahwa mereka tidak menghalang-halangi warga negara Indonesia (WNI) di sana untuk mengikuti program tax amnesty. "Kita tunggu saja reaksi resmi mereka (pemerintah Singapura)," ujar mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut.

Kemarin, tersiar kabar bahwa kepolisian Singapura meminta kepada bank-bank Singapura untuk melapor apabila terdapat nasabahnya yang mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty di negara lain. Kebijakan tersebut sudah digaungkan sejak tahun lalu.

Tahun ini, kebijakan itu kembali diangkat menyusul adanya kekhawatiran oleh perbankan Singapura bahwa nasabah bank-bank Singapura akan berkurang dengan diterapkannya program tax amnesty di Indonesia yang memang ditujukan untuk mengembalikan aset orang Indonesia di luar negeri, termasuk di Singapura.

Mengutip Strait Times, 15 September 2016, perbankan Singapura mulai tahun lalu merespons pemberitahuan Departemen urusan Komersial Singapura agar pihak bank mendata kliennya yang mengikuti skema tax amnesty. Departemen ini diisi satu unit polisi yang mengurus kejahatan keuangan. Awal tahun ini, Otoritas Moneter Singapura juga mengingatkan perbankan tentang peluncuran tax amnesty Indonesia yang berdampak buruk bagi perbankan negara itu.

Warga Indonesia yang menyimpan dananya di bank-bank Singapura totalnya mencapai US$ 200 miliar atau setara sekitar Rp 2.627 triliun. Angka ini setara dengan 40 persen total seluruh aset perbankan Singapura.

Kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan ia sudah meminta penjelasan langsung dari pemerintah Singapura. Sri berujar, berdasarkan penjelasan pemerintah Singapura, mereka telah meminta perbankan Singapura mendukung nasabahnya untuk mengikuti program tax amnesty.

Sri berujar, Bank Sentral Singapura telah menyatakan keikutsertaan WNI dalam program tax amnesty tidak dapat dianggap sebagai tindakan kriminal yang memungkinkan dilakukannya investigasi oleh kepolisian Singapura. Hal itu pun tidak bisa dijadikan alasan bagi WNI untuk tidak ikut program tax amnesty.

Menurut Sri, pemerintah telah bekerja sama dengan Singapura untuk menutup seluruh kemungkinan adanya WNI yang tidak ikut tax amnesty. "Saya harap para pembayar pajak menggunakan kesempatan ini dalam rangka membangun Republik Indonesia," katanya.





Credit  TEMPO.CO

Jepang Gelar Patroli Gabungan dengan AS di Laut Cina Selatan

 

Kapal Angkatan Laut Jepang

 

CB, WASHINGTON -- Jepang akan meningkatkan aktivitasnya di Laut Cina Selatan dengan menggelar patroli gabungan dengan Amerika Serikat. Pada Kamis (16/9), Menteri Pertahanan Jepang Tomomi Inada mengatakan Jepang juga akan meningkatkan latihan bilateral juga multilateral dengan angkatan laut di wilayah.

Inada menyebut Jepang ingin meningkatkan ikatan dengan negara-negara di area tersebut. Menurutnya, Jepang sama khawatirnya dengan AS soal klaim teritorial Cina yang terus meluas. 

 

Peran aktif Jepang di LCS, tambahnya akan termasuk pembangunan kapasitas negara-negara kepulauan. Ia menyampaikan keinginan Jepang ini saat berpidato di lembaga penelitian Washington, Center for Strategic and International Studies.

 

Inada menegaskan dunia tidak boleh melupakan upaya Cina mengacuhkan hukum internasional. "Jika dunia memaafkan upaya mengubah aturan hukum dan membuatnya membungkuk, konsekuensinya bisa global," kata Inada.

 

Dalam hal ini, Jepang mendukung operasi kebebasan navigasi yang selama ini dilakukan angkatan laut AS. Inada mengatakan AS telah berpatroli sesuai dengan aturan maritim internasional yang berdasarkan hukum.

 

Inada akan bertemu dengan Menteri Pertahanan AS Ash Carter di Pentagon dalam kunjungan kali ini ke AS. Inada juga mengatakan Jepang siap mengirimkan kapal patroli baru untuk Vietnam untuk meningkatkan kapabilitas negara-negara yang bersengketa dengan Cina.

 

Sebelumnya, Jepang telah sepakat menyediakan dua kapal patroli besar dan meminjamkan lima pesawat mata-mata untuk Filipina. Kedua negara ini merupakan pihak paling vokal dalam sengketa LCS, sementara Jepang bersengketa di Laut Cina Timur dengan Cina.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Saudi Gugat Iran di Dewan Keamanan PBB

 

Ilustrasi Saudi vs Iran.

 

CB, WASHINGTON -- Arab Saudi secara resmi mengajukan komplain ke Dewan Keamanan PBB atas pelanggaran yang dilakukan oleh Iran.

Dokumen gugatan menyebut, Iran melanggar resolusi DK PBB No. 2216 di Yaman. Kerajaan Saudi meminta komunitas dunia mengambil langkah yang dibutuhkan untuk menghentikan Iran atas tindakan ilegalnya di Yaman.

Saudi mempertahankan hak intervensinya di Yaman untuk menghentikan ancaman milisi pro-Houthi dan kroni serta sekutu presiden terguling Ali Saleh.

Seperti dikutip Arab News, Kamis, laporan tersebut disampaikan langsung oleh Utusan Permanen  Saudi untuk PBB Abdullah Al-Mollami, semalam.

DOkumen juga menyatakan Kerajaan Saudi harus mengatasi pelucunran rudal balitisik di perbatasan Yaman yang telah menyebabkan ratusan orang tewas.

Setidaknya ada hampirr 30 misil balistik yang menghantam teritori Saudi. Namun menurut Moallami, setidaknya satu balisitik bernama Zilzal (3), buatan Iran, meluncur dari Najran pada 31 Agustus lalu.
Hubungan Saudi dan Iran memanas dalam beberapa waktu terakhir. Keduanya terlibat perang kata-kata terkait pengelolaan haji.




Credit  REPUBLIKA.CO.ID

China Siapkan Jam Paling Akurat Selama 'Satu Miliar Tahun'

Jam atomik tersebut akan dikirim ke antariksa.

Peluncuran lab luar angkasa China, Tiangong-1 (REUTERS/Petar Kujundzic )

 

CB – Persaingan China dengan Amerika Serikat terasa juga di dunia teknologi. Pemerintah Negeri Tirai Bambu itu siap meluncurkan jam atomik ke antariksa untuk menyaingi buatan AS.
Jam “Made in China” itu mereka klaim bakal jadi alat pengukur waktu paling akurat yang pernah ada. China juga menyebutkan, nantinya jika sukses diluncurkan ke antariksa, jam atomiknya itu merupakan yang pertama beroperasi di luar Bumi.
Dikutip dari South China Morning Post, Kamis 15 September 2016, jam atomik China yang bernama Cold Atomic Clock in Space (Cacs) itu tiga kali lebih akurat dari NIST-F2, jam atomik yang dioperasikan National Institute of Standards and Technology AS di Boulder, Colorado, AS.
China mengatakan, Cacs hanya memiliki “setitik cacat,” yaitu kehilangan waktu satu detik saja dalam satu miliar tahun. Sedangkan  NIST-F2 kehilangan waktu satu detik dalam 300 juta tahun.
"Ini (Cacs) merupakan jam atomik pertama dunia yang dioperasikan di antariksa. Itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan sipil dan militer," jelas Xu Zhen, profesor dan peneliti yang terlibat dalam proyek jam itu.
Jam atom merupakan sebuah jenis jam yang menggunakan standar frekuensi resonansi atom sebagai penghitungnya. Standar frekuensi atom terbaik sekarang ini berdasarkan fisika yang lebih maju melibatkan atom dingin dan air mancur atomik.
Jam atomik dingin biasanya lebih akurat dibanding jam atom yang panas, sebab pada jam atomik dingin bergerak perlahan sehingga lebih akurat dan memberikan hasil yang lebih presisi.
Bicara kemampuan Cacs yang lainnya, China mengklaim beberapa ribu kali lebih akurat dibanding jam yang dipakai dalam satelit GPS. China akan memanfaatkan jam atomik mereka untuk meningkatkan kemampuan jaringan navigasi satelit Beidou mereka. Diketahui jaringan navigasi satelit Beidou China kalah presisi dibanding sistem GPS milik AS.
Untuk itu, Xu mengatakan China memakai Cacs sebagai referensi waktu di antariksa yang akan menaikkan performa Beidou secara sangat signifikan.
Gagasan mengirimkan jam atomik di antariksa pertama kali dibicarakan oleh ahli antariksa Eropa pada awal 1990-an. Badan Antariksa Eropa sebenarnya telah mencoba untuk mengirimkan jam atomiknya, Atomic Clock Ensemble in Space project (Aces), ke antariksa. Tapi beberapa kali menemui penundaan. Bahkan upaya terakhir dari Badan Antariksa Eropa untuk menempatkan jam atomiknya di Stasiun Antariksa Internasional pada tahun depan, juga gagal.
Upaya yang sama juga ditempuh oleh AS, namun niatan tersebut terkendala dengan dukungan dana. Pemerintah Negeri Paman Sam itu memangkas anggaran sehingga berdampak pada ambisi menempatkan jam atomiknya tersebut.
Praktis, dengan demikian, China bisa melenggang sendirian dalam menempatkan jam atomiknya di antariksa.
China akan meluncurkan Cacs melalui satelit Laboratorium antariksa bernama Tiangong-2. Tiangong-2 merupakan proyek laboratorium antariksa kedua milik China. Tiangong-2 dikabarkan membawa 14 jenis eksperimen yang fokus pada bahan dan kehidupan antariksa.


Credit  VIVA.co.id

Kominfo: Jika Indonesia Penting Bagi Google, Bayar Pajak

Google mengemplang saat pemeriksaan Ditjen Pajak.

Startup yang akan berguru ke markas Google  (VIVA.co.id/Agus Tri Haryanto)

CB – Isu pajak online kembali menyeruak ke permukaan, setelah Google melakukan perlawanan atas upaya Direktorat Jenderal Pajak yang ingin melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan teknologi itu.
Sebagai bagian dari wilayah kewenangannya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pun angkat suara perihal penolakan Google terkait pajak ini.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, Noor Iza menuturkan, kementeriannya terus mendorong Google ke arah Bentuk Usaha Tetap (BUT), atau Permanent Establishment, agar ada kewajiban membayar pajak di Indonesia.
"Google itu transaksinya diarahkan ke Google Inc, yang berada di Singapura," ucap Noor melalui keterangan tertulisnya, Jumat 16 September 2016.
Disampaikan Noor, para petinggi Google mengungkapkan pentingnya Indonesia bagi perusahaannya, sebagaimana mereka menganggap penting negara lain, seperti operasional mereka di India dan Brasil.
"Kita telah sampaikan kepada Google untuk memperlakukan tax yang setara di Indonesia. Transaksi yang masuk ke pendapatan Google, yang berasal dari Indonesia, dan ads yang ditujukan untuk Indonesia, Google juga harus membayar pajak," kata Noor.
Untuk mencapai itu, Google dipersilahkan oleh pemerintah menempatkan permanent establishment (BUT) di Tanah Air. "Kalau Indonesia dianggap sangat penting, maka juga memberikan kesetaraan dalam hal transaksi dan pajak ini," ucapnya.
"Kita cek bahwa Google menempatkan permanent establishment di India, sehingga transaksi dari India masuk ke Google. Kita berharap, Google bisa arif dalam masalah bisnis ini dan memberikan kesetaraan. Transaksi-transaksi jangan di pool di negara tertentu saja, yang merugikan negara-negara yang memberikan expenditure-nya ke Google," tutur Noor.
Dikatakan, isu pajak online ini sejalan dengan apa yang tengah dikerjakan Presiden RI Joko Widodo, guna meningkatkan pendapatan negara-negara berkembang. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia mendorong dibentuknya sistem perpajakan internasional yang adil dan transparan.
Selain itu, kepada seluruh negara Anggota G20, Indonesia menekankan setiap negara untuk tidak membuat kebijakan yang merugikan negara lain.
Diinformasikan, Anggota G20 ini terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, Inggris (Britania Raya), Tiongkok, Indonesia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, Turki, dan Uni Eropa. Dan, Google merupakan perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat.
Apa yang disampaikan Jokowi pada perhelatan Forum KTT Anggota G20 di Hangzhou, beberapa pekan lalu, menggambarkan kondisi terkini dan maraknya aktivitas e-commerce, aplikasi, dan media sosial yang di satu sisi ada pemain domestik. Tetapi, di sisi lain ada pemain global yang turut meramaikan.
Sehingga, permasalahan pajak perlu dicarikan titik temu antarnegara, dan diharapkan memberikan ruang fasilitas akan keadilan (fairnes) dari isu pajak online ini.
Sebagaimana diketahui bahwa belanja digital ads online pada tahun buku 2015, mencapai US$800 juta, atau lebih Rp1 triliun. Belanja ads online di Indonesia pada 2016, mengalami kenaikan jauh lebih signifikan sekitar lebih dari US$1 miliar. (asp)

Credit  VIVA.co.id

Dituding Tak Bayar Pajak di Indonesia, Ini Jawaban Google

 

 

Oik Yusuf/ Kompas.com Kotak wempat pensil warna-warni disusun membentuk logo Google di kantor Google Indonesia, Jakarta (28/5/2015)

JAKARTA, CB — Google Indonesia angkat bicara soal tudingan melakukan pelanggaran pajak atau tak membayar pajak di Indonesia. Tudingan itu muncul setelah Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengumumkan bahwa Google telah menolak untuk diperiksa.

Juru bicara Google Indonesia menyebutkan bahwa selama ini pihaknya telah membayar pajak dan mengikuti berbagai peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Perusahaan pun sudah berdiri sebagai badan hukum Indonesia. 

"PT Google Indonesia telah beroperasi sebagai perusahaan Indonesia sejak tahun 2011. Kami telah dan akan terus bekerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia dan telah dengan taat membayar semua pajak yang berlaku di Indonesia," ujar Head of Corporate Communication Google Indonesia, Jason Tedjakusuma, saat dihubungi KompasTekno, Jumat (16/9/2016).

Sebelumnya, pada Kamis (15/9/2016), raksasa mesin pencari itu dikabarkan menolak pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Ditjen Pajak. Tidak diketahui alasan penolakan tersebut.

Tahap selanjutnya, ada kemungkinan Ditjen Pajak akan melakukan penyelidikan lebih dalam karena terindikasi ada pelanggaran pajak. Penyelidikan paling cepat dilakukan pada akhir September.

"Kami akan meningkatkan tahapan ke investigasi karena mereka menolak diperiksa. Ini merupakan indikasi adanya tindak pidana," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Hanif.

Masalah pajak ini memang sudah menjadi perhatian pemerintah sejak beberapa tahun belakangan. Google Indonesia dianggap tidak membayar pajak, salah satunya karena belum menjadi badan usaha tetap (BUT).

Dengan kata lain, Google Indonesia belum menjadi wajib pajak. Keberadaannya di Indonesia hanya sebagai kantor perwakilan sehingga transaksi bisnis yang terjadi di Tanah Air tidak berpengaruh ke pendapatan negara.

Padahal, transaksi bisnis periklanan di dunia digital (yang merupakan ladang usaha Google) pada tahun 2015 saja mencapai 850 juta dollar AS atau sekitar 11,6 triliun.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, 70 persen dari nilai itu didominasi perusahaan internet global (OTT) yang beroperasi di Indonesia, termasuk Google.

Indonesia bukan satu-satunya negara yang tengah mengincar Google agar patuh terhadap kewajiban pajak. Setidaknya, ada tiga negara lain yang sedang menguber-uber Google agar membayar pajaknya, yakni Inggris, Perancis, dan Italia. 

Di samping Google, perusahaan OTT asing lain yang tengah disorot oleh Pemerintah Indonesia soal pajak ini ialah Yahoo, Facebook, dan Twitter.




Credit  Kompas Tekno

Pemerintah ke Google dan Facebook, Bayar Pajak atau Diblokir

 

Yoga Hastyadi Widiartanto/KOMPAS.com Menkominfo Rudiantara dalam acara penandatanganan perjanjian kerjasama Palapa Ring Paket Barat di Gedung Kementerian Keuangan, Senin (29/2/2016)

CB - Raksasa internet seperti Google, Facebook, dan Twitter akan diblokir oleh pemerintah jika mereka tak membuat Badan Usaha Tetap (BUT) dan membayar pajak.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan bahwa seluruh penyedia layanan berbasis internet atau over the top (OTT) mesti eksis di Indonesia dalam bentuk perusahaan.

"Mereka semua mesti membuat badan usaha tetap, layaknya kontraktor di sektor perminyakan, sehingga mereka bisa dijadikan objek pajak," terang Bambang seperti dilansir KompasTekno dari Reuters, Selasa (1/3/2016).

Saat ditemui terpisah, Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail Cawidu mengonfirmasi kementerian sedang menyusun sebuah aturan terkait penyedia layanan streaming, pesan instan, hingga situs media sosial.

Tujuannya adalah mengendalikan konten yang bertema terorisme serta pornografi, hingga soal kepentingan pemerintah untuk menarik pajak dari penyedia layanan.

Jika perusahaan tersebut tidak mengikuti aturan yang akan dikeluarkan akhir Maret mendatang, maka pemerintah akan mengurangi bandwidth aksesnya atau memblokir sepenuhnya.

"Mereka digunakan oleh banyak orang Indonesia. Kalau orang memasang iklan di Google, menurut Anda apa yang kita dapat?" ujar Ismail.

Iklan triliunan rupiah

Kemenkominfo mencatat putaran uang iklan digital di Indonesia mencapai 800 juta dollar AS atau setara Rp 10,7 triliun. Sayangnya tak satupun dari nilai tersebut yang kena pajak karena adanya celah pada aturan hukum.

Perusahaan internet seperti Google, Facebook dan Twitter, saat ini sudah membuat kantor representative di Indonesia. Tiga perusahaan teknoloigi ini juga memiliki jumlah pengguna yang sangat besar di tanah air.

Saat ditemui dalam kesempatan terpisah, Menkominfo Rudiantara mengatakan laporan pajak perusahaan internet yang sudah ada di Indonesia akan diawasi lebih ketat.

"Google punya kantor di Indonesia, tapi transaksi digitalnya tidak melalui kantor tersebut. Ini yang sedang kami usut dan coba luruskan," terangnya.

Credit  Kompas Tekno

Dana Riset Jadi 0,2 Persen PDB, tetapi Cuma karena Perubahan Rumus Penghitungan

 

 

Thinkstock.com Ilustrasi

 

  CB — Di tengah pemotongan anggaran riset, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir, menyatakan bahwa anggaran Indonesia naik menjadi 0,2 persen.

Angka itu diukur dari belanja riset Indonesia terhitung dari Juli 2015 hingga Juni 2016. Nasir mengatakan, dalam rupiah, Indonesia selama setahun membelanjakan Rp 17 triliun untuk riset.

Perubahan dana riset itu tampak menggembirakan sebab berdasarkan perhitungan sebelumnya yang dirilis pada tahun 2014, dana riset Indonesia hanya 0,09 persen.

"Sekarang kita tidak berpikir anggaran riset kita 0,09 persen, tetapi 0,2 persen. Cukup tinggi kenaikannya," kata Nasir dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis (15/9/2016).

Namun, bila dicermati, perubahan tersebut tak berarti Indonesia menaikkan anggaran untuk penelitian, tetapi hanya mengubah rumus penghitungannya.

Hitungan dana riset yang dirilis pada tahun 2014 dikeluarkan oleh Pusat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Papiptek) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Trinaffizanty, Kepala Papiptek, mengatakan, "Kalau perhitungan sebelumnya, kami hanya menghitung dana yang memang digunakan untuk litbang (penelitian dan pengembangan)."

Penghitungan saat itu tidak menyertakan anggaran belanja riset daerah, anggaran belanja riset universitas, gaji dan tunjangan peneliti, dana lembaga penelitian untuk kegiatan non-litbang, serta lainnya.

Papiptek juga menghitung berdasarkan serapan anggaran lembaga penelitian, bukan dana yang dialokasikan untuk lembaga tersebut.

Dana riset 0,2 persen dihitung dengan cara berbeda, memasukkan gaji dan tunjangan peneliti, anggaran belanja riset daerah, serta berdasarkan anggaran yang dialokasikan untuk lembaga riset.

Sementara itu, anggaran pihak swasta pada perhitungan tahun 2014 ataupun 2016 sama-sama tidak dimasukkan. Hal itu disebabkan oleh minimnya data.

Dengan demikian, kenaikan angka dana penelitian tidak mencerminkan kenaikan yang sesungguhnya, tetapi hanya karena rumus diubah dan variabel yang ditambah.

Trinaffizanty mengatakan, bila komponen gaji peneliti dan anggaran non-litbang tak dimasukkan, maka perubahan anggaran riset tidak signifikan.

Walau demikian, Nasir mengungkapkan bahwa penghitungan ulang diperlukan untuk penyusunan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN).

Jurnal Nature pada 1 September 2016 mengeluarkan daftar negara dengan anggaran belanja tertinggi di dunia. Ada perubahan signifikan dibanding 10 tahun lalu.

Negara dengan anggaran riset tertinggi adalah Korea Selatan (4,3 persen PDB), Israel (4,1 persen PDB), dan Jepang (3,6 persen PDB).

Nasir mengakui, dana riset Indonesia masih rendah. Ke depan, ia mengharapkan pihak swasta ikut berperan dalam riset.

"Dari 0,2 yang kami rilis sekarang, anggaran pemerintah itu 0,15 dan swasta masih 0,05. Kami harapkan ke depan swasta bisa meningkatkannya," ujarnya.

Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Muhammad Dimyati, mengatakan, kementeriannya tengah mengupayakan revisi Peraturan Presiden Nomor 54 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Ia mengharapkan, perusahaan yang menganggarkan dana lebih untuk riset akan mendapatkan insentif berupa double tax deduction.

"Harapan kami, dengan perubahan yang kami usulkan, suasana riset bisa lebih baik," katanya.


Credit  KOMPAS.com

Pasukan Arab Saudi dan Yaman Bentrok di Perbatasan

 

Pasukan Yaman loyalis mantan presiden Ali Abdullah Saleh menyerang perbatasan Arab Saudi di Gunung Jabal Dukhan. | (Istimewa)

 

RIYADH - Pasukan sekutu kelompok Houthi menyerang melintasi perbatasan ke provinsi Jizan selatan Arab Saudi pada hari Kamis (15/9/2016). Kedua belah pihak saling mengklaim kemenangan dalam pertempuran tersebut dan memberikan keterangan berbeda mengenai jumlah korban.

Sumber di koalisi yang dipimpin Arab Saudi mengatakan pasukan Saudi di Gunung Jabal Dukhan berhasil menangkal serangan pasukan Pengawal Republik Yaman yang setia kepada mantan presiden Ali Abdullah Saleh. Bentrokan tersebut menewaskan 25 orang dan melukai 30 orang seperti dikutip dari Reuters.

Sedangkan di Ibu Kota Yaman, Sana'a, seorang pejabat Houthi mengatakan bentrokan tersebut berujung kepada keberhasilan kelompok pemberontak itu menguasai gunung tersebut dan sebuah tempat bernama Al Romaih.

Mantan presiden Yaman Ali Abdullah Saleh adalah sekutu kelompok Houthi, kelompok pemberontak yang diperangi oleh kelompok koalisi pimpinan Arab Saudi sejak Maret 2015. Koalisi Arab Saudi mencoba mengembalikan Presiden Abd Rabbu Mansour Hadi kembali ke tampuk kekuasaan.

Perkiraan PBB menyebutkan konflik yang berlangsung di Yaman telah menewaskan lebih dari 10.000 orang dan membuat lebih dari tiga juta orang menjadi pengungsi.

Credit  Sindonews

Prancis Tuntut AS Ungkap Kesepakatan dengan Rusia Soal Suriah

 

Prancis meminta AS memberikan informasi mengenai kesepakatan gencatan senjata di Suriah. | (Istimewa)

 

PARIS - Prancis menyerukan kepada Amerika Serikat (AS) untuk berbagi rincian dari kesepakatan gencatan senjata di Suriah yang ditandatangani bersama Rusia. Prancis menilai informasi itu sangat penting untuk memastikan militan dan pemberontak tidak menjadi target serangan di darat.

Berdasarkan kesepakatan itu, AS dan Rusia bertujuan untuk mengurangi kekerasan selama tujuh hari berturut-turut sebelum mereka pindah ke tahap berikutnya yaitu koordinasi serangan militer terhadap Front al-Nusra dan ISIS. Kedua kelompok itu tidak masuk sebagai pihak yang diikutsertakan dalam gencatan senjata.

"Rusia tidak bisa secara sepihak terus membom dan mengatakan bahwa mereka hanya menyerang kelompok teroris," kata Menteri Luar Negeri Jean-Marc Ayrault seperti dikutip dari Al Arabiya, Jumat (16/9/2016).

"Perjanjian dengan Amerika, yang kita tidak tahu semua rincian - dan itulah masalah sebenarnya - membuat ketentuan agar Amerika dan Rusia dapat memeriksa persis lokasi dengan lokasi pada peta di mana para teroris yang kita butuhkan untuk menyerang berada," dia berkata.

"Tapi jika ada kebingungan, kemudian ada juga risiko oposisi moderat diserang. Pada satu titik kita akan diminta untuk mendukung secara lebih rinci rencana Russia-AS ini, sehingga untuk itu kita perlu memiliki semua informasi," kata Ayrault saat berkunjung ke Ukraina.

Perancis, anggota dari koalisi pimpinan AS terhadap ISIS, adalah pendukung utama dari pemberontak yang memerangi pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan sekutu milisi. Prancis juga sebelumnya telah menyuarakan keprihatinan atas bagaimana Washington melakukan negosiasi dengan Moskow.

Credit  Sindonews

Rusia Ngotot Publikasikan Kesepakatan dengan AS Soal Suriah

Jet tempur Rusia menjatuhkan bom di wilayah Suriah. (Reuters)

 

MOSKOW - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova menegaskan pihaknya akan terus mendorong publikasi dari kesepakatan dengan Amerika Serikat (AS) soal gencatan senjata di Suriah. Ini dilakukan agar tidak terjadi salah pengertian mengenai kesepakatan itu.

Pernyataan Zakharova ini muncul setelah adanya pernyataan dari Kementerian Luar Negeri AS, bahwa Rusia tidak memiliki niat untuk mematuhi kesepakatan yang dicapai pekan lalu itu.

"Kami tentu saja percaya bahwa pernyataan seperti tidak logis dan kontraproduktif. Pernyataan itu benar-benar bertentangan dengan kesepakatan positif dan konstruktif yang dicapai pekan lalu," kata Zakharova, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (15/9).

"Kami sepenuhnya memahami sifat dari pernyataan ini, tapi mereka tidak mengetahui akibatnya. Harus ada kerja konstruktif. Kami memiliki contoh pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, Moskow bersikeras penerbitan perjanjian gencatan senjata AS dan Rusia di Suriah untuk menghindari spekulasi dan salah sangka," sambungnya.

Pernyataan Zakharova ini merupakan penegasan dari pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Lavrov mengatakan, Rusia akan mempublikasikan kesepakatan tersebut pada sidang umum PBB. Selain itu, Rusia juga akan mencari persetujuan Dewan Keamanan (DK) PBB untuk perjanjian itu, tanpa amandemen apapun.

"Untuk memastikan, seharusnya tidak ada keraguan soal bagaimana kita akan pergi melaksanakan perjanjian dalam bentuk aslinya, kami telah mengusulkan untuk merilisinya ke publik. Tidak merahasiakannya, bertentangan dengan keinginan AS. Kami tidak perlu menyembunyikannya," ujar Lavrov.

Credit  Sindonews

Tentara Suriah Mulai Mundur dari Jalan Raya Utama di Aleppo

 

Tentara Suriah mulai menarik diri dari jalan utama di Aleppo untuk membuka jalan bagi masuknya bantuan kemanusiaan. | (Istimewa)

 

ALEPPO - Sebuah sumber militer mengatakan tentara Suriah mulai menarik diri dari jalan raya Castello yang strategis di provinsi utara Aleppo pada hari Kamis. Penarikan ini akan terus dilakukan sampai konvoi kemanusiaan PBB memasuki wilayah yang dikuasai pemberontak.

"Persenjataan berat militer dan kendaraan sudah mulai menarik diri, dengan sejumlah kecil tentara pergi menarik diri sampai posisi tentara Suriah di sana sepenuhnya diserahkan kepada pasukan Rusia," kata sumber itu tanpa menyebutkan namanya seperti dikutip dari Xinhua, Jumat (16/9/2016).

Bulan Sabit Merah Suriah juga akan menggunakan sejumlah jalan raya, yang dikuasai oleh tentara Suriah dari tangan pemberontak dua bulan lalu, untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan.

Sebelumnya, pasukan pemberontak Suriah menyerang tentara Suriah di sekitar jalan raya Castello beberapa hari lalu. Tidak ada korban jiwa dalam penyerangan tersebut. Pada tanggal 13 September, pasukan Rusia membangun pos pemeriksaan dan kamera pengintai di jalan tersebut.

Pada tanggal 10 September lalu, Amerika Serikat (AS) dan Rusia mencapai kesepakatan gencatan senjata di Suriah yang mulai diberlakukan pada awal pekan lalu. Sejak saat itu, kekerasan di Suriah terutama di Aleppo telah menurun.

Sebagai bagian dari perjanjian AS-Rusia, tentara Suriah harus menarik diri dari jalan raya Castello untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan ke timur Aleppo yang dikuasai pemberontak, yang jatuh di bawah pengepungan ketika jalan ditangkap.

Credit  Sindonews

Pentagon Mengaku Belum Tahu Pasukan Suriah Mulai Mundur

Pentagon menyatakan belum bisa mengkonfirmasi kabar penarikan pasukan Suriah dari jalan yang ada di Aleppo. | (Istimewa)

 

WASHINGTON - Juru bicara Pentagon, Peter Cook mengatakan, ia tidak memiliki laporan intelijen atau fakta yang menunjukkan tentara Suriah telah mulai menarik diri dari Jalan Castello, jalan strategis di Aleppo. Penarikan mundur itu diperlukan untuk memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Aleppo timur.

Cook membuat pernyataan itu dalam jumpa pers tak lama setelah seorang jenderal Rusia mengatakan tentara Suriah telah memulai penarikan bertahap pasukan dan kendaraannya dari Jalan Castello. Wilayah timur Aleppo merupakan daerah yang diblokade oleh pasukan pemerintah seperti dikutip dari Reuters, Jumat (16/9/2016).

Sebuah sumber militer mengatakan tentara Suriah mulai menarik diri dari jalan raya Castello yang strategis di provinsi utara Aleppo pada hari Kamis. Penarikan ini akan terus dilakukan sampai konvoi kemanusiaan PBB memasuki wilayah yang dikuasai pemberontak.

"Persenjataan berat militer dan kendaraan sudah mulai menarik diri, dengan sejumlah kecil tentara pergi menarik diri sampai posisi tentara Suriah di sana sepenuhnya diserahkan kepada pasukan Rusia," kata sumber itu tanpa menyebutkan namanya.

Bulan Sabit Merah Suriah juga akan menggunakan sejumlah jalan raya, yang dikuasai oleh tentara Suriah dari tangan pemberontak dua bulan lalu, untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan.

Credit  Sindonews

Bela Riyadh, Hariri Sebut Perang Politik Iran Lawan Saudi Berbahaya

 

Mantan Perdana Menteri Libanon, Saad Hariri. | (nna-leb.gov.lb)

 

BEIRUT - Mantan Perdana Menteri Libanon, Saad Hariri, menyebut perang politik Iran dan medianya melawan Arab Saudi sebagai episode berbahaya yang bertujuan memperburuk pertikaian dan mengancam stabilitas kawasan. Hariri membela Riyadh yang telah dihujat Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

”Setelah kata-kata yang tidak bertanggung jawab dari Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei pada malam Idul Adha, Menteri Luar Negeri (Iran) keluar dengan teks penuh kebencian terhadap Arab Saudi,” tulis Hariri melalui akun Twitter-nya, @saadhariri, dalam bahasa Arab.

 ”Zarif (Menlu Iran Mohammad Javad Zarif) menggunakan platform media Amerika untuk menghasut Pemerintah Amerika dan orang-orang Amerika melawan Arab Saudi. Platform dari ‘setan besar’ sekarang dianggap cocok oleh pemimpin Iran untuk mengekspresikan pandangan setan,” lanjut tweet Hariri, yang dikutip Jumat (16/9/2016).

Menurut Hariri, Iran-lah yang membuat kekacauan dengan meluncurkan operasi di banyak negara di Timur Tengah. ”Iran memimpin operasi yang meluas untuk menghancurkan masyarakat Arab mulai dari Libanon hingga Suriah, Irak, Yaman dan setiap negara disusupi oleh Garda Revolusi,” tuding PM Libanon era 2009-2011 ini.

”Iran adalah mitra langsung dalam pemuliaan terorisme dan menyebarkannya di dunia Islam, seperti dapat dilihat di Afghanistan, Pakistan, Irak dan Suriah. Mereka yang bertanggung jawab atas penggusuran rakyat Suriah, memecah Irak, merusak persatuan Yaman dan membantu orang-orang yang dituduh membunuh Rafik Hariri untuk melarikan diri, tidak memiliki hak untuk menunjuk jari pada Arab Saudi dan sejarahnya yang melindungi moderasi,” imbuh putra kedua dari mantan PM Libanon Rafik Hariri tersebut.

 

Pembelaan Hariri ini muncul setelah Pangeran Arab Saudi Khaled al-Faisal yang juga Gubernur Makkah memperingatkan Iran untuk tidak menggunakan kekuatan atau meluncurkan perang dalam bersaing dengan Saudi. Pangeran Khaled juga mendoakan pemimpin Iran agar Tuhan membimbingnya untuk tidak melakukan pelanggaran.

”Saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk membimbing mereka dan untuk mencegah mereka dari pelanggaran dan sikap yang salah mereka terhadap sesama Muslim  di antara orang-orang Arab di Irak, Suriah, Yaman dan di sekitar dunia,” kata Pangeran Khaled, dalam pesan tertulis yang dikutip Reuters.

”Tapi kalau mereka sedang mempersiapkan pasukan untuk menyerang kami, kami tidak mudah diambil oleh seseorang yang akan membuat perang terhadap kami,” lanjut Pangeran Khaled memperingatkan Iran.

Credit  Sindonews

Pangeran Khaled Peringatkan Iran Jangan Luncurkan Perang ke Saudi

 

Pangeran Arab Saudi, Khaled al-Faisal, yang juga Gubernur Makkah, peringatkan Iran tak pakai kekuatan dalam bersaing dengan Saudi. | (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

 

MAKKAH - Pangeran Arab Saudi, Khaled al-Faisal, yang juga Gubernur Provinsi Makkah, memperingatkan Iran jangan sampai berani menggunakan kekuatan atau meluncurkan perang dalam persaingannya dengan Saudi. Dia mendesak Iran mengakhiri sikapnya dengan menyalahkan Riydah dalam mengelola ibadah haji.

Pangeran Khaled mengatakan pelaksanaan ibadah haji tahun ini sukses. ”Perilaku tertib jemaah tahun ini merupakan respons terhadap semua kebohongan dan fitnah yang dilakukan terhadap kerajaan (Arab Saudi),” katanya, dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan Saudi Press Agency (SPA).

Saudi dan Iran telah berseteru sejak terjadi tragedi Mina pada musim haji tahun lalu, di mana banyak jemaah haji meninggal, dengan korban terbanyak berasal dari Iran.

Pangeran Saudi itu mengatakan kepada wartawan bahwa dia ingin menyampaikan pesan kepada pemimpin Iran. ”Saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk membimbing mereka dan untuk mencegah mereka dari pelanggaran dan sikap yang salah mereka terhadap sesama Muslim  di antara orang-orang Arab di Irak, Suriah, Yaman dan di sekitar dunia,” bunyi pesan Pangeran Khaled, yang dikutip Reuters, Kamis (15/9/2016).

”Tapi kalau mereka sedang mempersiapkan pasukan untuk menyerang kami, kami tidak mudah diambil oleh seseorang yang akan membuat perang terhadap kami,” lanjut Pangeran Khaled memperingatkan Iran.

”Ketika kami menginginkan, dan dengan bantuan Allah SWT, kami akan menghalangi setiap agresor dan tidak akan pernah menyesal dalam melindungi Tanah Suci ini dan negara kami tercinta. Tidak ada yang bisa mencemari setiap bagian dari negara kami jika salah satu dari kami tetap berada di muka bumi.”

Para pemimpin Iran tidak menyerukan perang dengan Arab Saudi. Namun, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Khamenei beberapa hari lalu menghujat Saudi terkait pengelolaan haji.

Tahun ini, Iran secara resmi tidak mengirim jemaah haji ke Saudi. Namun, ada laporan jemaah asal Iran berangkat melalui negara lain.

Riyadh telah memutuskan hubungan dengan Teheran setelah kedutaannya di Teheran diserang oleh massa Iran yang memprotes eksekusi ulama Syiah terkemuka di Saudi, Nimr Baqir al-Nimr awal tahun ini atas tuduhan terlibat aksi terorisme. Garda Revolusi Iran sempat bersumpah untuk “balas dendam” atas kematian al-Nimr.

Credit  Sindonews

Google akan terus dikejar kewajiban pajak

logo Dirjen Pajak (pajak.go.id)

Jakarta (CB) - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan terus mengejar kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara tepat oleh perusahaan jaringan Google di Indonesia.

"Mereka telah menolak diperiksa dan menolak ditetapkan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT), maka kita akan melakukan langkah lebih keras," kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis.

Haniv mengatakan sebelumnya telah ada pembicaraan dengan Google Asia Pacific Pte Ltd yang berlokasi di Singapura terkait kemungkinan dilakukan pemeriksaan pajak, namun proses tersebut gagal karena penolakan perusahaan jaringan yang berbasis di AS tersebut.

Ia mengakui langkah lanjutan melalui penegakan hukum secara mendalam tidak mudah dilakukan, apalagi Google diduga juga tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar di negara lain.

"Kita akan mencoba melakukan negosiasi agar mereka mau membayar pajak, terutama dari isu fairness atau keadilan, karena upaya ini berhasil di Inggris," kata Haniv.

Menurut Haniv, pendapatan Google dari Indonesia mencapai triliunan rupiah, terutama dari iklan, namun karena beroperasi sebagai kantor perwakilan, bukan sebagai BUT, maka selama ini Google tidak pernah dipotong PPN maupun PPh-nya.

Ia memastikan upaya pemeriksaan serupa akan dilakukan terhadap perusahaan jaringan maupun media sosial yang selama ini telah beroperasi di Indonesia dan memperoleh pendapatan rutin dari iklan, seperti Twitter maupun Facebook.

"Untuk Facebook dan Twitter masih kita lihat, kita test the water (dengan investigasi lanjutan kepada Google), agar mereka berpikir ini serius. Kita akan raise isu fairness dan harga diri perusahaan agar mereka mau membayar," ujarnya.

Dalam jangka panjang, Haniv mengharapkan peraturan perpajakan mengenai pelayanan melalui jaringan dan transaksi e-dagang segera terbit agar kendala pungutan pajak dari bisnis online tidak terjadi di masa mendatang.

"Kalau nanti peraturan Kemenkeu sudah ada, uang bisa masuk. Tinggal Kominfo yang mengawasi web. Jadi Kominfo yang menjadi tempat memantau bagi web yang selama ini memasang iklan, namun belum membayar pajak," ungkapnya.

Sebelumnya Direktorat Jenderal Pajak telah memantau perlakuan pajak dari Google, Twitter, Facebook maupun Yahoo dari April 2016 untuk menggali potensi penerimaan dari bisnis teknologi informasi yang saat ini telah berkembang pesat.

Menurut catatan Direktorat Jenderal Pajak, Google di Indonesia telah terdaftar sebagai badan hukum dalam negeri di KPP Tanah Abang III dengan status sebagai PMA sejak 15 September 2011 dan merupakan "dependent agent" dari Google Asia Pacific Pte Ltd di Singapura.

Dengan demikian, menurut Pasal (2) ayat (5) huruf (N) UU Pajak Penghasilan, Google seharusnya berstatus sebagai BUT, sehingga setiap pendapatan maupun penerimaan yang bersumber dari Indonesia berhak dikenakan pajak penghasilan.



Credit  ANTARA News

Google Indonesia Menolak Pemeriksaan Pajak

 

Oik Yusuf/ Kompas.com Kotak wempat pensil warna-warni disusun membentuk logo Google di kantor Google Indonesia, Jakarta (28/5/2015)

CB — Rencana pemerintah mengejar perusahaan OTT (over the top) asing agar membayar pajak di Indonesia memasuki babak baru setelah Google menolak diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen pajak).

Raksasa internet itu pun menghadapi kemungkinan penyelidikan karena terindikasi melakukan pelanggaran pajak.

“Kami akan meningkatkan tahapan ke investigasi karena mereka menolak diperiksa. Ini merupakan indikasi adanya tindak pidana,” ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari Reuters, Kamis (15/9/2016).

Dia menambahkan, penyelidikan terhadap Google baru akan dilakukan paling cepat pada akhir bulan September.

Google Indonesia dianggap mengemplang pajak karena belum menjadi badan usaha tetap (BUT). Dengan kata lain, Google Indonesia belum menjadi wajib pajak.

 

Selama ini Gogle hanya membuat kantor perwakilan di Indonesia, bukan kantor tetap. Oleh karena itu, transaksi bisnis Google yang terjadi di Tanah Air tak berpengaruh pada peningkatan pendapatan negara.

Padahal, transaksi bisnis periklanan di dunia digital (yang merupakan ladang usaha Google) pada tahun 2015 saja mencapai 850 juta dollar AS atau sekitar 11,6 triliun.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, 70 persen dari nilai itu didominasi perusahaan internet global (OTT) yang beroperasi di Indonesia, termasuk Google.

 

Indonesia bukan satu-satunya negara yang tengah mengincar Google agar patuh terhadap kewajiban pajak. Setidaknya ada tiga negara lain yang sedang menguber-uber Google agar membayar pajaknya, yakni Inggris, Perancis, dan Italia.

Di samping Google, perusahaan OTT asing lain yang tengah disorot oleh Pemerintah Indonesia soal pajak ini termasuk Yahoo, Facebook, dan Twitter.



Credit  Kompas Tekno

Singapura Hambat WNI Peserta Tax Amnesty, Sri Mulyani Cek Langsung

Foto: (Fitraya/detikTravel)

Jakarta - Beredar kabar pemerintah Singapura mewajibkan bank untuk melaporkan data nasabah yang mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty di Indonesia. Hal ini berpotensi menghambat WNI yang ingin membawa pulang uangnya ke Indonesia.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, langsung mengecek kebenaran hal tersebut ke pihak Singapura. Sri Mulyani juga sudah banyak dapat pertanyaan terkait hal ini dari berbagai pihak.

"Saya hari ini mendapatkan berita dari berbagai sumber yang mem-forward ke saya bahwa para pembayar pajak Indonesia yang ingin melakukan tax amnesty merasa khawatir, karena akan dilaporkan dalam financial action tax force-nya, dan kemudian bisa dijadikan alasan untuk para polisi di Singapura untuk melakukan investigasi. Bahwa para wajib pajak tersebut telah terlibat di dalam kegiatan kriminal penghindaran pajak," kata Sri Mulyani di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/9/2016).

Menurutnya, berita ini berpotensi mengganggu para wajib pajak (WP) terutama yang berdomisili atau yang menempatkan uangnya di Singapura.

"Saya melakukan pengecekan langsung kepada otoritas di Singapura kepada Deputy Prime Minister Tarman dan saya mendapatkan penjelasan yang resmi dari pemerintah Singapura," jelasnya.

Dari sisi pemerintah Singapura, kata Sri Mulyani, Monetary Authority of Singapore (MAS) alias bank sentra Singapura, mengimbau seluruh perbankan di Singapura untuk mendukung para kliennya untuk menggunakan kesempatan yang ada dalam program tax amnesty Indonesia, dalam rangka untuk memperbaiki pengelolaan pajak di Indonesia.

"Sementara itu perbankan di Singapura yang diharuskan mematuhi juga aturan yang tertuang dalam FATF atau Financial Action Task Force. Mereka memang diharuskan menyampaikan laporan apabila ada kegiatan yang dianggap suspicious atau mencurigakan," jelasnya.

Hal ini, tambah Sri Mulyani, dilakukan semua negara yang ikut di dalam program FATF. Tujuannya mendeteksi aktivitas keuangan ilegal maupun kegiatan pencucian uang.

"Memang diharuskan perbankannya untuk melakukan pelaporan apabila ada transaksi yang dianggap mencurigakan," katanya.

Di dalam konteks tax amnesty di Indonesia, Singapura dari sisi MAS menekankan bahwa keikutsertaan WNI di dalam program tax amnesty Indonesia tidak bisa dianggap sebagai suatu tindakan yang bisa menarik atau memicu investigasi kriminal.

"Dalam hal ini maka program tax amnesty di Indonesia tidak bisa dijadikan alasan bagi para WP Indonesia untuk tidak melakukan atau ikut dalam program amnesti ini karena khawatir akan dilakukan pelaporan tersebut," ungkapnya.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan terus bekerja sama dengan pemerintah Singapura untuk menutup seluruh kemungkinan menggunakan berbagai alasan, baik yang di sini atau pemerintah Singapura bagi para WP Indonesia untuk tidak mengikuti tax amnesty.

"UU Tax Amnesty dibuat sebagai suatu kesempatan bagi seluruh WP terutama yang besar untuk mengikutinya dan menggunakan haknya dalam rangka untuk memperbaiki kepatuhan mereka terhadap UU Perpajakan di Indonesia, dengan tarif yang sangat baik," jelasnya.

"Jadi saya tentu tetap mengharapkan para pembayar pajak Indonesia untuk tetap menggunakan UU ini dan kesempatan ini untuk memperbaiki pelaporannya dan mensukseskan program amnesti ini dalam rangka untuk membangun Indonesia ini," tutupnya.



Credit  detikFinance

Beredar Kabar Singapura Wajibkan Bank Lapor Nasabah yang Ikut Tax Amnesty

Foto: Wahyu Setyo Widod

Jakarta - Beredar kabar, bahwa pemerintah Singapura mewajibkan bank untuk melaporkan data nasabah yang mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty di Indonesia.

Seperti diberitakan Reuters dengan mengutip sumber anonim, Commercial Affairs Department (CAD) Singapura, unit Kepolisian yang biasa menangani kasus-kasus keuangan, meminta perbankan setempat melaporkan nasabah yang diduga melakukan pencucian uang dan ingin membersihkan nama melalui program pengampunan pajak.

Perbankan Singapura awalnya menolak melakukan ini. Namun bank sentral Singapura, Monetary Authority of Singapore (MAS), menekankan aturan ini harus dipatuhi oleh perbankan setempat.

Akibatnya, perbankan Singapura harus mengisi suspicious transaction report (STR) alias formulir untuk transaksi mencurigakan ketika ada nasabah yang ikut program tax amnesty.

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Ken Dwijugiasteadi mengaku belum mendapatkan informasi tersebut secara resmi dari pemerintah Singapura. Ken sedikit meragukan informasi yang tengah berkembang itu.

"Saya belum mendapat informasi itu dari pemerintah Singapura. Lagian itu urusan pemerintah sana," kata Ken dalam konferensi pers di Kantor Pajak, Jakarta, Kamis (15/9/2016)

Pada hakikatnya, menurut Ken program tax amnesty tidak terkait dengan asal-usul harta yang dideklarasikan oleh wajib pajak. Para aparat hukum juga tidak diperkenankan mendapatkan data dari Ditjen Pajak, termasuk di negara lain.

"Ditjen Pajak tidak kenal itu harta dari manapun. apabila, penegak hukum lain ingin menerima data dari tax amnesty, sesuai dengan UU tidak dapat kami berikan, kecuali yang bersangkutan yang berikan," jelasnya.

"Hak data dari tax amnesty tidak dapat digunakan untuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana lain. Kecuali yang bersangkutan memberikan," tegas Ken.

Ken tidak akan melayangkan surat kepada pemerintah atau kepolisian di Singapura, sebab hingga sekarang tidak ada pemberitahuan seperti itu sebelumnya.

"Tidak ada," ungkap Ken.

Direktur P2Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga menghimbau kepada masyarakat Indonesia yang berada atau menyimpan uang di Singapura agar tidak perlu takut.

"Orang Indonesia di Singapura tidak perlu takut. Sudah banyak yang daftar, termasuk sekarang sudah masuk banyak uang tebusan dari Singapura saja. Singapura yang paling besar," kata Yoga pada kesempatan yang sama.

Aturan yang lebih ketat dari Pemerintah Singapura ini dikhawatirkan akan membuat nasabah ketakutan untuk ikut tax amnesty sebab transaksinya di masa lampau bisa diintip oleh otoritas Singapura.


Credit  detikFinance

Bank Singapura Siap Ungkap Nasabah Perserta Tax Amnesty

 

 

Ilustrasi. (Thinkstock/Yamtono_Sardi)

 

Jakarta, CB -- Perbankan swasta Singapura akan memberi nama nasabah mereka yang mengikuti program tax amnesty Indonesia kepada pihak berwajib.

Tiga sumber dari perbankan Singapura yang dihubungi kantor berita Reuters, membenarkan langkah yang akan mengancam kesuksesan program pengampunan pajak milik Indonesia tersebut, serta merusak bisnis bank-bank itu dengan nasabah-nasabah terbesar mereka.

Sumber-sumber Reuters mengatakan bahwa CAD, yaitu unit kejahatan ekonomi kepolisian Singapura, pada tahun lalu mengimbau agar perbankan Singapura melaporkan transaksi mencurigakan dari nasabah mereka yang ikut dalam skema amnesti pajak itu.

Setelah sempat ditolak oleh bank yang khawatir kehilangan nasabah, imbauan itu kembali ditegaskan oleh Bank Sentral Singapura, MAS, pada tahun ini, ketika pemerintah Indonesia mulai menerapkan program pengampunan pajak yg bertujuan menarik kembali sebagian uang yang disimpan di Singapura.

"Kami melakukan STR dan berharap bank lain juga melakukannya," kata seorang bankir senior dari bank swasta Singapura ketika ditanya mengenai reaksinya.

"Bank-bank telah memasukkan STR," kata sumber bank yang lain, sambil menambahkan bahwa nasabah tidak perlu tahu mengenai laporannya.

Setelah berita Reuters ini diterbitksn, MAS memberi keterangan resmi bahwa mereka memberi pengarahan pada bank-bank Singapura agar mendorong nasabah mereka untuk memanfaatkan program pengampunan pajak, demi memperbaiki urusan pajak.

"Bank-bank diwajibkan mengikuti standar FATF untuk melakukan STR, ketika ada kasus pengampunan pajak, satu praktek yang juga berlaku di negara lain," bunyi pernyataan MAS yang dikeluarkan Kamis (15/9).

FATF adalah badan dunia yang secara rutin melakukan evaluasi terhadap standar anti pencucian uang suatu negara.

MAS lanjut mengatakan, partisipasi dalam program pengampunan pajak sendiri tidak akan menjadi dasar penyelidikan kejahatan di Singapura.

"Oleh karena itu, pelaporan STR atas rekening nasabah yang ikut program pengampunan pajak seharusnya tidak membuat para nasabah enggan ikut program itu," bunyi pernyataan MAS.

Sampai saat ini, kepolisian Singapura menolak untuk memberi tanggapan.

Singapura, tempat warga Indonesia diperkirakan menyimpan dana sebesar US$200 miliar atau 40 persen dari total aset perbankan swasta negara itu, memasukkan pencucian uang ke dalam aksi kejahatan pada 2013.

Pemerintah negara ini meningkatkan penerapan aturan itu setelah penyelidikan terhadap pengelola dana pemerintah Malaysia, 1MDB, di Malaysia menemukan bahwa ada sejumlah bank yang tidak menerapkan pengawasan ketat terhadap aliran uang.

 

 

 

 

 

 Credit  CNN Indonesia

 

 

 

Saksi: Di Bawah Duterte, Orang Dibantai Seperti Ayam

 

Mantan pembunuh bayaran mengaku bersama polisi dan eks pemberontak telah membunuh 1.000 orang dengan cara sadis, semuanya atas perintah Rodrigo Duterte. (AFP PHOTO / TED ALJIBE)

 

Jakarta, CB -- Seorang saksi mata yang mengaku mantan algojo Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan setiap hari membunuh orang dengan cara sadis di Davao. Bahkan menurut dia, pembunuhan juga dilakukan sendiri oleh Duterte.

Edgar Matobato, 57, berbicara di bawah sumpah mengaku pernah membunuh sedikitnya 1.000 orang bersama dengan polisi dan bekas pemberontak komunis antara 1988-2013. Secara pribadi dia sendiri mengklaim menghabisi nyawa 50 orang, semua atas perintah Duterte saat dia menjabat walikota Davao.

"Saya tidak akan membunuh seseorang kecuali atas perintah Charlie Mike," kata dia pada pengadilan Senat dalam penyelidikan pembunuhan di luar hukum atas Duterte, Kamis (15/9), dikutip AFP. Charlie Mike adalah nama sandi untuk Duterte di kalangan pembunuh bayaran.

Orang-orang yang mereka bunuh adalah para penjahat, mulai dari kejahatan besar seperti penculikan, perampokan dan perkosaan, hingga kejahatan kecil.

Polisi, kata Matobato, memerintahkan pembunuhan dilakukan tidak dengan cara biasa karena para penjahat itu tidak layak mati cepat. "Kemudian kami membuka baju mereka, membakar mayat mereka dan memotong-motong mereka," ujar Matobato.

Beberapa korban lain dikosongkan terlebih dahulu isi perutnya sebelum jasadnya dibuang ke laut untuk dimakan ikan. Sejumlah lainnya dibiarkan tergeletak di jalan Davao dan tangannya diatur agar terlihat seperti memegang pistol.

Salah satu pelaku penculikan, kata Matobato, tewas setelah dijadikan santapan buaya.

Dibantai seperti ayam

Matobato mengaku melakukan pembunuhan setiap hari. "Rakyat Davao dibantai seperti ayam," kata dia.

Pria ini sempat berbohong saat istrinya melihat percikan darah di bajunya. Saat itu dia mengatakan habis memotong ayam, sehingga darahnya terciprat ke pakaian.

Duterte, lanjut dia, pernah membunuh dengan tangannya sendiri.

Matobato mengatakan bahwa pada 1993, ia dan anggota regu tembak lainnya sedang menjalankan satu misi. Ketika mereka mendekati lokasi, kendaraan agen Badan Investigasi Nasional dari Kementerian Kehakiman menghalangi jalan.

Konfrontasi pun tak terhindarkan hingga terjadi baku tembak. Duterte, yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Davao, tiba di lokasi kejadian di saat para algojo kehabisan peluru dan terluka.

"Walikota Duterte sendiri yang menghabisinya, dia mengosongkan dua magasin peluru uzi terhadap orang itu," kata Matobato.

Pengakuan Matobato itu dibantah oleh pemerintah Filipina. Menteri Kehakiman Vitaliano Aguirre menyebut tudingan itu "bohong dan palsu", mengatakan Matobato "jelas-jelas tidak berbicara benar."

Sementara putra Duterte, Paolo Duterte, mengatakan Matobato adalah "orang gila".

"Saya tidak akan memberi jawaban atas tuduhan orang gila," kata Paolo.

Matobato mengaku "disiksa" saat dia memutuskan untuk keluar dari tim pembunuh Duterte pada 2013. Saat itu dia mengatakan kepada atasannya bahwa dia terlalu tua untuk tugas itu dan ingin mencari pekerjaan lain.

Matobato sendiri sekarang sedang berada dalam program perlindungan saksi. Menurut Kepala Komisi HAM Filipina, Leila de Lima, Matobato menyerahkan diri pada 2009.

Ditanya alasan sebenarnya dia meninggalkan pekerjaan itu, dia menjawab, "hati nurani saya terganggu."




Credit  CNN Indonesia

Duterte Diklaim Perintahkan Bom Masjid, Bunuh Muslim

 

 Di hadapan Senat, mantan algojo mengaku Presiden Filipina Rodrigo Duterte memerintahkan serangan bom di masjid yang berisi warga Muslim pada 1993. (AFP PHOTO/NOEL CELIS)

 

Jakarta, CB -- Saksi mata yang mengaku pernah menjadi anggota regu tembak bayaran mengklaim bahwa Presiden Filipina Rodrigo Duterte, yang kala itu masih menjabat sebagai Wali Kota Davao City, pernah memerintahkan langsung kepada timnya untuk meluncurkan serangan bom di masjid dan membunuh sejumlah warga Muslim pada 1993.

Mantan algojo itu bernama Edgar Matobato, yang bersaksi di Senat pada Kamis (16/9) untuk membantu penyelidikan soal dugaan praktik pembunuhan di luar hukum dalam kampanye anti-narkoba yang sudah menewaskan 3.140 orang sejak Duterte dilantik dua bulan lalu.

Dilaporkan Inquirer, Matobato mengaku bahwa dia sebelumnya merupakan salah satu anggota Unit Pasukan Bersenjata Warga Daerah (Cafgu) hingga Duterte menjabat sebagai Wali Kota Davao pada 1998 dan merekrutnya untuk bergabung dengan "Lambada Boys," regu tembak beranggotakan tujuh orang yang menjalankan serangkaian pembunuhan di luar hukum atas perintah langsung dari Duterte.

Matobato mengungkapkan bahwa usai serangan bom di Katedral Davao pada 1993, "Duterte memerintahkan untuk membunuh Muslim di dalam masjid."

Ia menyatakan bahwa Duterte sendiri yang menyambangi timnya untuk menginstruksikan serangan itu. Dalam kesaksian itu, Matobato menjawab "ya" ketika ditanya apakah dia berada di ruangan yang sama dengan Duterte ketika pria berusia 71 tahun ini memerintahkan pengeboman masjid.

Matobato kemudian mengakui bahwa ia yang meluncurkan Granat ke Masjid Bangkerohan, menurut laporan Rappler.

Serangan bom itu tidak ada menyebabkan korban luka maupun tewas.

Matobato menyatakan bahwa regu tembak bayaran itu kemudian merekrut lebih banyak anggota, termasuk anggota kelompok pemberontak dan kepolisian. Regu tembak itu kemudian disebut "Pasukan Kematian Davao" (DDS), dengan tugas utama melakukan pembunuhan di luar hukum di kawasan Davao.

Namun, anggota regu tembak itu bekerja diam-diam dan menjadi "karyawan bayangan" di Balai Kota Davao sebagai "Unit Keamanan Sipil."

Ia menyebut tugas regu tembak itu adalah untuk "membunuh warga."

Selain memerintahkan pengeboman dan pembunuhan warga Muslim, Matobato bersaksi bahwa Duterte pernah memerintahkan pembunuhan seseorang bernama Salik Makdum, yang ia culikdari Kota-Pulau Samal pada 2002.

Makdum kemudian diberikan kepada Kepala Nasional Polisi Filipina (PNP) Ronald dela Rosa, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Polisi Satuan Khusus Anti Organisasi Kriminal. Makdum kemudian dibunuh beramai-ramai dan dimakamkan di sebuah lahan pertambangan milik seorang polisi.

Dalam kesempatan itu, Matobato juga mengaku membunuh pelaku kriminal dan musuh pribadi atau keluarga Duterte sudah menjadi kegiatan sehari-harinya sejak 1988 hingga 2013.

Kebanyakan korban biasanya diculik oleh kelompok Matobato yang sebelumnya memperkenalkan diri sebagai polisi. Para korban kemudian dibawa ke lahan kuburan, di mana mereka dibunuh dengan cara sadis, seperti dibakar atau dimutilasi, kemudian langsung dimasukkan ke liang lahat.

"Pekerjaan kami adalah membunuh pelaku kriminal, pemerkosa, maling. Itu pekerjaan kami. Kami membunuh orang hampir setiap hari," katanya.

Beberapa korban lain dikosongkan terlebih dahulu isi perutnya sebelum jasadnya dibuang ke laut untuk dimakan ikan. Sejumlah lainnya dibiarkan tergeletak di jalan Davao dan tangannya diatur agar terlihat seperti memegang pistol.




Credit  CNN Indonesia

Duterte Dituduh Membunuh Staf Kementerian Kehakiman

 

Parlemen Filipina sedang menyelidiki tudingan pembunuhan di luar hukum dalam kampanye anti-narkoba gagasan Duterte yang sudah menewaskan 3.140 orang sejak pelantikan presiden. (Reuters/Lean Daval)

 

Jakarta, CB -- Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, diklaim pernah membunuh seorang karyawan Kementerian Kehakiman dan memerintahkan pembunuhan musuh politik lainnya.

Hal ini dibongkar oleh seorang mantan anggota regu tembak, Edgar Matobato, pada Kamis (15/9) di hadapan Senat. Parlemen Filipina sedang menyelidiki tudingan pembunuhan di luar hukum dalam kampanye anti-narkoba gagasan Duterte yang sudah menewaskan 3.140 orang sejak pelantikan presiden.

Matobato menuturkan bahwa selama dua dekade Duterte menjabat sebagai Wali Kota Davao, dia dan sekelompok polisi dan mantan pemberontak Komunis telah menewaskan lebih dari 1.000 orang, termasuk salah satunya dimakan hidup-hidup oleh buaya.

Melanjutkan ceritanya, Matobato mengatakan bahwa pada 1993, ia dan anggota regu tembak lainnya sedang menjalankan satu misi. Ketika mereka mendekati lokasi, kendaraan agen Badan Investigasi Nasional dari Kementerian Kehakiman menghalangi jalan.

Konfrontasi pun tak terhindarkan hingga terjadi baku tembak. Duterte, yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Davao, tiba di lokasi kejadian.

"Wali Kota Duterte yang menghabisi nyawanya. Jamisola [petugas Kementerian Kehakiman tersebut] masih hidup ketika dia [Duterte] tiba. Dia menghabiskan dua magasin untuk menembaknya," tutur Matobato, seperti dikutip AFP.

Matobato mengaku membunuh pelaku kriminal dan musuh pribadi atau keluarga Duterte sudah menjadi kegiatan sehari-harinya sejak 1988 hingga 2013.

Kebanyakan korban biasanya diculik oleh kelompok Matobato yang sebelumnya memperkenalkan diri sebagai polisi. Para korban kemudian dibawa ke lahan kuburan, di mana mereka dibunuh dengan cara sadis, seperti dibakar atau dimutilasi, kemudian langsung dimasukkan ke liang lahat.

"Pekerjaan kami adalah membunuh pelaku kriminal, pemerkosa, maling. Itu pekerjaan kami. Kami membunuh orang hampir setiap hari," katanya.

Beberapa korban lain dikosongkan terlebih dahulu isi perutnya sebelum jasadnya dibuang ke laut untuk dimakan ikan. Sejumlah lainnya dibiarkan tergeletak di jalan Davao dan tangannya diatur agar terlihat seperti memegang pistol.

Menanggapi pengakuan ini, juru bicara Duterte, Martin Andanar, mengatakan bahwa tuduhan itu sudah diselidiki tanpa ada tuntutan lain yang diajukan setelahnya.

"Saya pikir dia tidak mungkin menginstruksikan langsung seperti itu. Komisi Hak Asasi Manusia juga sudah menyelidikinya sejak lama dan tidak ada tuntutan yang diajukan," ucap Andanar.

Sementara itu, seorang juru bicara lain untuk Duterte, Ernesto Abella, menegaskan bahwa tudingan itu perlu diperiksa lagi lebih lanjut.

Wakil Wali Kota Davao yang juga merupakan putra Duterte, Paolo Duterte, pun mengatakan bahwa pengakuan dari Matobato ini "hanya kabar angin" dari "orang gila."

"Saya tidak akan menghargai jawaban dari tuduhan orang gila," katanya.

Matobato sendiri sekarang sedang berada dalam program perlindungan saksi. Menurut Kepala Komisi HAM Filipina, Leila de Lima, Matobato menyerahkan diri pada 2009.

Ketika ditanya alasannya meninggalkan pekerjaan lamanya tersebut, Matobato menjawab, "Saya terganggu dengan hati nurani saya."


Credit  CNN Indonesia

Regu Jagal Punya Kode Rahasia untuk Presiden Duterte

Presiden Fiipina, Rodrigo Duterte bersama dengan Kepala Polisi Filipina Jenderal Ronald “Bato” Dela Rosa saat upacara komando PNP di markas polisi di Manila, 1 Juli 2016. REUTERS/Romeo Ranoco

 

CB, Manila - Regu jagal Davao (Davao Death Squad-DDS) memberikan kode rahasia untuk Rodrigo Duterte saat menjabat wali kota Davao, Filipina. Charlie Mike, begitu mereka menamai Duterte, saat ini presiden Filipina  dalam operasi penumpasan kejahatan di Davao.

Kode Charlie Mike diungkap Edgar Matubato, 57 tahun, saat bersaksi di hadapan Senat Filipina pada Kamis, 15 September 2016 di Manila. Dalam setiap misi yang dijalankan saksi dengan regu jagalnya, mereka selalu mendapat kode Charlie Mike untuk menggambarkan bahwa Duterte  memerintahkan sebuah pembunuhan ataupun serangan kejam lainnya.

Matobato yang mengaku telah membunuh sekitar 50 orang dari tahun 1988 atau sejak bergabung dengan DDS hingga berhenti pada 2013,  mengatakan bahwa motif pembunuhan yang diperintahkan presiden Duterte saat jadi wali kota Davao berkisar dugaan kejahatan dan untuk dendam pribadi.

 Tidak hanya Duterte atau Charlie Mike yang memberikan perintah terhadap DDS, namun kroni dan anggota keluarganya juga memberikan perintah ke regu jagal itu. Bahkan regu jagal diberikan kewenangan melakukan pembunuhan di luar hukum Filipina.

Kepolisian  Davao saat itu dipimpin oleh Ronald Dela Rosa. Menurut Matobato, Dela Rosa merupakan pemimpin unit yang membawahi DDS Dela Rosa saat ini menjabat Kepala Kepolisian Nasional Filipina.

Matubato yang mengaku bahwa kesaksiannya dibuat untuk memberikan keadilan bagi korban yang dibunuhnya, mengungkapkan bahwa dia direkrut secara pribadi oleh Duterte pada 1988. Awalnya regu jagal itu bernama Lambada Boys yang beranggotakan tujuh orang termasuk dirinya. Mereka ditugaskan dikirim untuk membunuh penjahat, pengedar narkoba, pemerkosa setiap harinya.

Salah satu misi besar yang pernah diemban saksi atas perintah Duterte, yakni melakukan pengeboman terhadap beberapa masjid dan membunuh beberapa pemuda Muslim, sebagai pembalasan terhadap diledakannnya Katedral San Pedro di Davao.

Kelompok tersebut kemudian berkembang, terutama dengan bergabungnya bekas milisi pemberontak komunis, hingga berubah nama menjadi DDS.  Tim itu diketuai oleh Arthur Lascanas, seorang polisi senior di Davao. Dia digambarkan sebagai salah satu polisi yang cukup tangguh saat itu dan merupakan orang dekat presiden Duterte.

Sejak itu pembunuhan demi pembunuhan terus dilakukan olek tim itu dan olehnya, hingga dia berhenti dan keluar pada awal 2014.



Credit  TEMPO.CO

Anak Presiden Duterte Pernah Suruh Bunuh Perebut Gebetannya

Paolo Duterte. Davao City Information Office

 

CB, Manila - Dalam perkembangan terbaru kesaksian mantan anggota jagal Rodrogo Duterte, Edgar Matobato, di hadapan Senat Filipina, terungkap bahwa dia pernah diperintah anak Duterte, Paolo Duterte, untuk membunuh pengusaha hotel pada 2014.

Dalam pengakuannya, Matobato mengatakan bahwa tidak hanya Duterte—yang kala itu menjabat sebagai Wali Kota Davao—yang memberikan perintah pembunuhan di luar hukum, tapi Paolo juga pernah memanfaatkan skuad jagal yang diberi nama Regu Kematian Davao (Davao Death Squad-DDS) tersebut. Bahkan perintah pembunuhan tersebut dilakukan untuk alasan yang bersifat pribadi.

Paolo, yang saat ini menjabat Wakil Wali Kota Davao, memerintahkan DDS untuk membunuh orang asal Cebu atau Cebuano, Richard King pada 2014. King, pemilik Crown Regency Group of Hotels, ditembak mati di Kota Davao pada 12 Juni 2014.



Paolo marah kepada King karena menjadi saingannya dalam memperebutkan seorang wanita. Menurut Matobata, King dituding mengincar wanita idaman Paolo hanya berdasarkan isu atau kabar angin yang beredar. Tidak ada bukti bahwa pemilik hotel itu benar-benar dekat dengan wanita yang dimaksud.

Matobato, yang kemudian mengatakan dia bukan bagian dari kelompok yang mengeksekusi King, menuduh pembunuhnya berjumlah dua orang. Mereka dilaporkan dibayar 500 ribu peso atau sekitar Rp 137,9 juta.

Setelah pembunuhan itu, Matobato justru dijadikan sebagai kambing hitam dan dituduh membunuh King. Penyebabnya, saat itu Matobato menyatakan ingin meninggalkan DDS.

Gara-gara mau meninggalkan DDS, Matobato ditangkap dan disiksa selama seminggu, kemudian dibebaskan. Dia lalu bersembunyi di Cebu, Leyte, dan Samar.

Pada Agustus 2014, Matobato mencari perlindungan ke Komisi Hak Asasi Manusia (CHR), tapi diberi tahu bahwa mereka tidak akan mampu melindunginya. Sebulan kemudian, ia pergi ke Kementerian Kehakiman dan ditempatkan di bawah program perlindungan saksi.

 

Matobato, yang merupakan saksi kunci kekejaman Duterte pada masa lalu, mengaku memutuskan untuk mengungkapkan informasi terkait dengan misi DDS, setelah Duterte terpilih menjadi presiden, karena khawatir akan keamanannya.

Matobato juga mengungkapkan bahwa Paolo adalah seorang pecandu narkoba. Ini menjadi alasan sang ayah memerintahkan pembantaian ribuan orang tanpa melalui pengadilan. Dia juga menuduh Paolo terlibat dalam penyelundupan ilegal dan melindungi bandar narkoba asal Cina yang beroperasi di Kota Davao.

Selain itu, beberapa pembunuhan pernah diperintahkan oleh Paolo, termasuk membunuh seorang pria pada 2013 yang memotong antrean saat hendak mengisi bahan bakar di SPBU.

Credit  TEMPO.CO

Pengakuan Mengejutkan Mantan Anggota 'Death Squad' Duterte

"Ia (Duterte) memerintahkan kami bom masjid dan bunuh muslim".

Rodrigo Roa Duterte, mantan Wali kota Davao yang kini menjadi Presiden Filipina. (reuters.com)

CB – Salah seorang saksi yang mengaku sebagai mantan anggota Davao Death Squad (DDS), Edgar Matobato, membuat geger saat menuduh Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte pernah memerintahnya untuk membom sebuah masjid dan membunuh warga muslim pada 1993.
Melansir situs Inquirer, Kamis, 15 September 2016, Matobato dihadirkan oleh Senator Leila de Lima dalam Sidang Komite Senat terkait Keadilan dan Hak Asasi Manusia.
Ia juga mengaku sebagai anggota dari Cafgu (Citizen Armed Force Geographical Unit) hingga Duterte menjadi Wali kota Davao pada 1988, dan merekrutnya untuk bergabung dalam sebuah kelompok bernama "Lambada Boys".
"Kelompok ini hanya terdiri dari tujuh anggota, termasuk saya. Pekerjaan kami adalah membunuh penjahat seperti kelompok pemberontak, pengedar narkoba, pemerkosa dan penjambret. Kami membunuh setiap hari," kata Matobato.
Setelah itu, kemudian dibentuklah DDS, kelompok yang telah lama diyakini bertanggung jawab atas tindak pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killings), di kampung halaman sang Presiden.
Pada 1993, Matobato kembali bercerita, lebih banyak anggota bergabung dengan DDS, termasuk mantan pemberontak, militer dan polisi.Hal ini juga be rtepatan dengan pemboman di Gereja Katedral Davao pada tahun tahun yang sama.
Ketika ditanya oleh De Lima, apakah benar Duterte memerintahkan kelompoknya untuk melakukan pengeboman terhadap sebuah masjid, Matobato pun mengakuinya.
Ia bahkan mengatakan berada di ruangan yang sama ketika Duterte memerintahkan pengeboman.
Lebih lanjut ketika ditanya mengapa Duterte ingin mengebom masjid, Matobato menyebut bahwa tindakan ini merupakan balasan terhadap pengeboman di Katedral.
Ia juga mengaku kalau Duterte memerintahkan mereka untuk menangkap dan membunuh para tersangka muslim.
DDS merupakan 'kelompok siluman' lantaran secara formal tak pernah ada. Tak ada satu pun dari jajaran pemerintahan Duterte saat menjadi wali kota yang mengakui hal itu.

Credit  VIVA.co.id

Janji Obama di Depan Suu Kyi: Mau Cabut Semua Sanksi

'Amerika siap cabut sanksi setelah beberapa dekade diberlakukan.'

Presiden AS Barack Obama bertemu Aung San Suu Kyi (REUTERS/Jason Reed )

 

CB – Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, berjanji untuk menghapus semua sanksi terhadap Myanmar. Pengumuman ini dikeluarkan usai pertemuan Obama dengan Penasehat Negara merangkap Menteri Luar Negeri Myanmar, Aung San Suu Kyi.
"Atas berbagai kemajuan yang diraih Myanmar dalam beberapa bulan terakhir, Amerika siap mencabut sanksi setelah beberapa dekade diberlakukan," kata Obama seperti dilansir dari situs New York Times, Kamis, 15 September 2016.
Ia juga menilai ini adalah langkah yang benar untuk dilakukan, dan memastikan bahwa rakyat Myanmar melihat manfaat dari pemerintahan baru Suu Kyi.
Suu Kyi sendiri menyambut baik keputusan Obama tersebut. Hubungan AS dan Myanmar dianggapnya telah mengalami perbaikan setelah pemerintah junta mundur dan negara ini mulai berdemokrasi.
"Waktunya telah tiba untuk menghapus seluruh sanksi yang merugikan perekonomian kami," ujarnya.
Kendati demikian, kebijakan ini justru dikritik oleh beberapa kelompok hak asasi manusia, yang mengkhawatirkan bahwa pencabutan sanksi terlalu dini.
Pencabutan sanksi tersebut dianggap tak sebanding dengan lambannya perubahan politik di Myanmar, di mana militer masih menguasai sebagian besar kursi parlemen dan beberapa posisi penting di pemerintahan.
Akan tetapi, masih belum jelas kapan tepatnya sanksi yang tersisa akan diangkat oleh Paman Sam.
Sebelumnya dalam surat yang diberikan ke Kongres, Obama mengatakan akan kembali menerapkan pembebasan tarif bea AS bagi negara-negara miskin, termasuk Myanmar.
Sejak dua dekade lalu, kebijakan ini dihentikan lantaran pemerintah Junta Militer Myanmar melakukan pelanggaran HAM.



Credit  VIVA.co.id