PM Australia Tony Abbott. (Foto: AFP)
SYDNEY (CB) – Perdana Menteri Australia Tony Abbott kembali tertekan. Dia diminta menjelaskan berita Pemerintah Australia membayar penyelundup imigran agar kembali ke perairan Indonesia.
Kelompok buruh dan pencinta lingkungan meminta Abbott untuk menjelaskan mengenai permasalahan ini. Mereka ingin tahu apakah benar Pemerintah Australia membayar penyelundup tersebut.
Menurut laporan dari Kementerian Luar Negeri RI, enam awak buah kapal (ABK) yang menyelundupkan imigran itu dibayar sebesar USD5.000 setiap orang. Uang dengan pecahan USD100 tersebut dibungkus plastik dan dibayar oleh petugas Bea dan Cukai Australia yang meminta kapal itu kembali ke perairan Indonesia.
Sebelumnya, PM Abbott mengakui telah membayar anak buah kapal (ABK) yang membawa 65 imigran tersebut. Namun, pernyataan itu tidak membuat senang masyarakat Australia.
"Ini benar-benar kewajiban pemerintah untuk memberi tahu masyarakat Australia mengenai kebenaran berita ini. Kami harus tahu apakah Pemerintah Australia membayar penyelundup imigran?” kata juru bicara buruh Richard Marles, seperti diberitakan Sydney Morning Herald, Jumat (12/6/2015).
“Itu merupakan sebuah tindakan yang sangat berbahaya. Orang yang menyelundupkan manusia harus menghadapi tuntutan hukum,” sambungnya.
Kelompok buruh dan pencinta lingkungan meminta Abbott untuk menjelaskan mengenai permasalahan ini. Mereka ingin tahu apakah benar Pemerintah Australia membayar penyelundup tersebut.
Menurut laporan dari Kementerian Luar Negeri RI, enam awak buah kapal (ABK) yang menyelundupkan imigran itu dibayar sebesar USD5.000 setiap orang. Uang dengan pecahan USD100 tersebut dibungkus plastik dan dibayar oleh petugas Bea dan Cukai Australia yang meminta kapal itu kembali ke perairan Indonesia.
Sebelumnya, PM Abbott mengakui telah membayar anak buah kapal (ABK) yang membawa 65 imigran tersebut. Namun, pernyataan itu tidak membuat senang masyarakat Australia.
"Ini benar-benar kewajiban pemerintah untuk memberi tahu masyarakat Australia mengenai kebenaran berita ini. Kami harus tahu apakah Pemerintah Australia membayar penyelundup imigran?” kata juru bicara buruh Richard Marles, seperti diberitakan Sydney Morning Herald, Jumat (12/6/2015).
“Itu merupakan sebuah tindakan yang sangat berbahaya. Orang yang menyelundupkan manusia harus menghadapi tuntutan hukum,” sambungnya.
Credit Okezone
Abbott Akui Australia Suap ABK Kapal 65 Imigran
Tony Abbott TIdak Membantah Australia Suap ABK Kapal Imigran
SYDNEY (CB) - Perdana Menteri (PM) Tony Abbott tidak membantah isu mengenai Pemerintah Australia membayar sejumlah anak buah kapal (ABK) yang membawa kapal berisi 65 imigran gelap agar kapal tersebut berbalik arah ke Indonesia. Padahal sebelumnya, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop, dan Menteri Imigrasi Australia Peter Dutton, telah membantah isu tersebut.
"Saya hanya tidak ingin memberikan detail mengenai hal ini," ujar PM Abbott, seperti dikutip dari The Sydney Morning Herald, Jumat (12/6/2015).
Bahkan Abbott tidak menganggap salah tindakan suap tersebut. Menurut dia, Pemerintah Australia akan melakukan apa pun selama tindakan tersebut konsisten dengan pandangan Australia sebagai negara yang manusiawi dan terhormat.
"Pemerintah Australia akan melakukan segala hal yang perlu kami lakukan agar praktik perdagangan jahat ini berhenti," kata dia.
Dia bahkan memuji sikap petugas perbatasan yang diketahui memberi USD5.000 atau sekira Rp66,5 juta kepada setiap enam ABK kapal. Menurut dia, para petugas tersebut telah mengambil langkah yang sangat kreatif dan berhasil memikirkan berbagai macam strategi untuk menghentikan praktik penyelundupan manusia.
Sebagaimana diberitakan, pada akhir Mei lalu, Pemerintah Australia diduga menyuap kapten kapal bernama Yohanes, dan enam ABK yang membawa sebuah kapal penuh pencari suaka asal Bangladesh, Sri Lanka, dan Myanmar.
Sekira 65 orang imigran gelap asal ketiga negara tersebut sedang berlayar menuju Selandia Baru. Namun, di tengah perjalanan, kapal mereka dicegat Angkatan Laut Australia serta petugas Bea dan Cukai Australia.
Kini, para ABK ditahan di Kepolisian Resor Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur dan sedang menjalani proses persidangan.
Pemerintah Australia menerapkan kebijakan ketat yang melarang masuknya para pencari suaka ke negara tersebut. Kebijakan itu dilakukan dengan menghalau kapal-kapal imigran yang datang atau menahan para pencari suaka yang coba menyelundup masuk ke wilayahnya.
"Saya hanya tidak ingin memberikan detail mengenai hal ini," ujar PM Abbott, seperti dikutip dari The Sydney Morning Herald, Jumat (12/6/2015).
Bahkan Abbott tidak menganggap salah tindakan suap tersebut. Menurut dia, Pemerintah Australia akan melakukan apa pun selama tindakan tersebut konsisten dengan pandangan Australia sebagai negara yang manusiawi dan terhormat.
"Pemerintah Australia akan melakukan segala hal yang perlu kami lakukan agar praktik perdagangan jahat ini berhenti," kata dia.
Dia bahkan memuji sikap petugas perbatasan yang diketahui memberi USD5.000 atau sekira Rp66,5 juta kepada setiap enam ABK kapal. Menurut dia, para petugas tersebut telah mengambil langkah yang sangat kreatif dan berhasil memikirkan berbagai macam strategi untuk menghentikan praktik penyelundupan manusia.
Sebagaimana diberitakan, pada akhir Mei lalu, Pemerintah Australia diduga menyuap kapten kapal bernama Yohanes, dan enam ABK yang membawa sebuah kapal penuh pencari suaka asal Bangladesh, Sri Lanka, dan Myanmar.
Sekira 65 orang imigran gelap asal ketiga negara tersebut sedang berlayar menuju Selandia Baru. Namun, di tengah perjalanan, kapal mereka dicegat Angkatan Laut Australia serta petugas Bea dan Cukai Australia.
Kini, para ABK ditahan di Kepolisian Resor Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur dan sedang menjalani proses persidangan.
Pemerintah Australia menerapkan kebijakan ketat yang melarang masuknya para pencari suaka ke negara tersebut. Kebijakan itu dilakukan dengan menghalau kapal-kapal imigran yang datang atau menahan para pencari suaka yang coba menyelundup masuk ke wilayahnya.
Credit Okezone
