Antonio Guterres (Foto: Reuters)
SYDNEY (CB) - Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
untuk Urusan Pengungsi UNHCR mengkritik keras Pemerintah Australia atas
penyuapan anak buah kapal (ABK) yang membawa 65 imigran gelap supaya
kapal mereka berbalik arah ke Indonesia. Kepada UNHCR Antonio Guterres
mengkritik, Pemerintah Australia semestinya tidak menyodorkan uang
kepada kelompok kriminal.
"Kita harus menghentikan penyelundupan dan perdagangan manusia, bukannya malah membayar mereka. Seharusnya kita menjebloskan mereka ke penjara kapan saja jika memungkinkan, atau menuntut mereka ke pengadilan," kata Guterres kepada BBC, seperti dikutip dari The Sydney Morning Herald, Minggu (14/6/2015).
"Namun, pada kesempatan yang sama, kita harus melindungi para korban, dan setiap negara punya tanggung jawab melindungi para pengungsi," imbuhnya.
Senada dengan Guterres, Direktur Regional UNHCR, James Lynch juga menyayangkan sikap Pemerintah Australia. Menurut dia, Australia tunduk dalam peraturan PBB yang menyebutkan setiap negara harus memenuhi kebutuhan perlindungan internasional para imigran.
Lynch menuduh Australia mengirim sinyal yang salah kepada negara-negara di sekitarnya, termasuk Indonesia, Myanmar, Malaysia, dan Thailand. Pasalnya, selama ini PBB telah berusaha agar negara-negara tersebut mengizinkan imigran gelap mendarat sementara di wilayah mereka.
Sebagaimana diberitakan, pada akhir Mei lalu, Pemerintah Australia diduga menyuap enam ABK yang membawa sebuah kapal penuh imigran gelap pencari suaka asal Bangladesh, Sri Lanka, dan Myanmar.
Sekira 65 orang imigran gelap asal ketiga negara tersebut sedang berlayar menuju Selandia Baru. Namun, di tengah perjalanan, kapal mereka dicegat Angkatan Laut Australia serta petugas Bea dan Cukai Australia.
"Kita harus menghentikan penyelundupan dan perdagangan manusia, bukannya malah membayar mereka. Seharusnya kita menjebloskan mereka ke penjara kapan saja jika memungkinkan, atau menuntut mereka ke pengadilan," kata Guterres kepada BBC, seperti dikutip dari The Sydney Morning Herald, Minggu (14/6/2015).
"Namun, pada kesempatan yang sama, kita harus melindungi para korban, dan setiap negara punya tanggung jawab melindungi para pengungsi," imbuhnya.
Senada dengan Guterres, Direktur Regional UNHCR, James Lynch juga menyayangkan sikap Pemerintah Australia. Menurut dia, Australia tunduk dalam peraturan PBB yang menyebutkan setiap negara harus memenuhi kebutuhan perlindungan internasional para imigran.
Lynch menuduh Australia mengirim sinyal yang salah kepada negara-negara di sekitarnya, termasuk Indonesia, Myanmar, Malaysia, dan Thailand. Pasalnya, selama ini PBB telah berusaha agar negara-negara tersebut mengizinkan imigran gelap mendarat sementara di wilayah mereka.
Sebagaimana diberitakan, pada akhir Mei lalu, Pemerintah Australia diduga menyuap enam ABK yang membawa sebuah kapal penuh imigran gelap pencari suaka asal Bangladesh, Sri Lanka, dan Myanmar.
Sekira 65 orang imigran gelap asal ketiga negara tersebut sedang berlayar menuju Selandia Baru. Namun, di tengah perjalanan, kapal mereka dicegat Angkatan Laut Australia serta petugas Bea dan Cukai Australia.
Credit Okezone
