Kamis, 22 Maret 2018

China Kirim Kapal Induk, Taiwan Siaga

TAIPEI - Taiwan menyiagakan militer baik kapal perang dan pesawat tempur setelah China mengirimkan kapal induk Liaoning ke perairan dekat perbatasan. Insiden itu setelah Presiden China Xi Jinping memberikan peringatan keras atas sikap separatisme.

China mengklaim Taiwan merupakan wilayah sakralnya dan menganggal pulau itu sebagai provinsi yang membangka. Xi sebelumnya mengungkapkan Taiwan akan menghadapi “hukuman sejarah” atas upaya separatismenya.

Kementerian Pertahanan Taiwan, kapal induk China Liaoning memasuki perawaian di dekat perbatasan pada Selasa malam (20/3) waktu setempat. Tapi, pergerakan kapal induk itu tetap di sisi barat. Pada kemarin siang, kapal induk itu meninggalkan zona identifikasi pertahanan Taiwan. Ada indikasi kalau China memang sedang melakukan latihan tempur.

Milter Taiwan langsung mengirimkan kapal perang dan pesawat tempur untuk membayangi kapal induk China. “Tak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai pergerakan kapal induk China itu,” demikian keterangan Kementerian Pertahanan Taiwan. Sayangnya, Kementerian Pertahanan China tidak merespons untuk memberikan komentar.

Januari lalu, Liaoning berlayar dua kali ke Selat Taiwan. China menyebut upaya itu sebagai latihan rutin. Taiwan menyembut China meningkatkan latihan militer di sekitar wilayah Taiwan dalam setahun terakhir. Taiwan merupakan salah isu sensitive dan berisiko menjadi lokasi ketegangan militer di dunia.

Ketegangan China dan Taiwan meningkat sejak Presiden Tsai Ing Wen memenangkan pemilu presiden 2016. Dia merupakan anggota Partai Progresif Demokrat yang dikenal mendukung kemerdekaan Taiwan.

Beijing menuding Tsai ingin menempuh langkah formal kemerdekaan. Namun, tuduhan itu dibantahnya. Tsai mengatakan Taiwan ingin mempertahankan status quo dan berkomitmen untuk menjaga perbatasan.

Kantor Hubungan Taiwan Pemerintahan China mengekspresikan kemarahan kepada Perdana Menteri Taiwan William Lai pada Senin (20/3) karena pernyataannya kalau Taipei merupakan negara independen yang berdaulat. Itu meruakan provokasi serius dan Taiwan bukan negara berdaulat,” tuding China.

Beijing juga sempat marah setelah Presiden Amerika Serikat ( AS) Donald Trup pekan lalu menandatangai undang-undang yang bisa mengizinkan pengiriman pejabat senior ke Taiwan. Deputi Asisten Menteri Luar Negeri AS Alex Wong pekan ini juga berada di Taiwan. Dia berbicara pada acara bisnis di Taipei bersama dengan Tsai.

China Perkuat Pengaruh Global
Partai Komunis yang berkuasa di China membentuk badan khusus yang bertugas untuk memperkuat pengaruh dan kepentingan global. Unit itu bernama Departemen Kerja Front Bersatu. Presiden Xi mengungkapkan unit tersebut merupakan “senjata magik” Partai Komunis untuk mencapai “kebangkitan agung” China.

Unit baru itu akan mengawasi Komisi Hubungan Etnik Negara, Lembaga Negara Hubungan Agama, dan Kantor Hubungan China – Luar Negeri. “Ketika dewan negara itu di bawah kontrol komite pusat partai untuk memperkuat kepemimpinan sentralistik dan persatuan,” demikian keterangan Pemerintah China.

Dalam pandangan Willy Lam, profesor dari Universitas China Hong Kong upaya itu bertujuan untuk mengonsentrasikan proses pembuatan keputusan di dalam partai dibandingkan pemerintahan. “Itu sesuai dengan tema Kongres Rakyat Nasional dan penekanan kontrol partai di atas segalanya,” kata Lam dilansir Reuters.

Lam, pakar politik China, mengungkapkan kongres tersebut hanya parlemen tukang stempel saja. Kongres itu juga mengizinkan perubahan konstitusi di mana mengizinkan Presiden Xi berkuasa tanpa batas.

Front Bersatu itu bertujuan untuk mendapatkan dukungan bagi kepentingan politik China dan membangun pengaruh melalui berbagai cara. Salah satu cara yang digunakan adalah mempengaruhi diaspora china di berbagai negara dan mengoneksikan kelompok-kelompok di luar negari dengan Partai Komunis.

Lembaga baru itu juga memprioritaskan manajemen etnik minoritas dan agama, Tibet, Xinjiang, Hong Kong, dan Makau. Mereka juga akan fokus dengan gerakan kemerdekaan yang dilakukan Taiwan. “Front Bersatu iu akan meningkatkan perhatian Partai Komunis sesuai dengan sikap keras Xi terhadap Taiwan,” kata Lam.

Memperketat Sensor
China mengonsolidasikan regulasi film, media, dan penerbitan di bawah departemen publisitas Partai Komunis. Itu bertujuan untuk memperketat upaya Beijing untuk memantau konten pemberitaan, media, dan film. Perubahan lainnya adalah bergabungnya kementerian dan badan yang mengawasi masalah perbankan hingga kesehatan makanan. Itu semua merupakan perubahan terbesar yang mengguncang pemerintahan China.

China di bawah pemerintahan Xi Jinping menginginkan semua berita, konten online, dan film tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Partai Komunis. “Reorganisasi itu berarti kementerian publikasi akan memainkan peranan penting dan khusus dalam propaganda ideology dan hiburan budaya,” demikian keterangan Komite Pusat Partai Komunis China.

Kementerian Publikasi tidak memberikan komentar mengenai isu tersebut. Sebelumnya, lembaga yang mengurusi media, berita, dan publikasikan dipegang Badan Negera Pers, Publikasi, Radio, Film, dan Televisi. Sebagai tambahan, China juga menyetujui pembentukan stasiun televisi baru, “Voice of China”. Itu akan mengonsolidasikan dan mengintegrasikan stasiun televisi dan radio yang sudah ada.

Berbagai perubahan kebijakan itu dilakukan setelah Xi memperkuat kekuasaannya. Dalam pandangan sejara wan dan pakar politik Zhang Lifan, sangat sulit untuk memprediksi berapa lama Xi akan berkuasa. “Secara teori, Xi bisa saja berkuasa lebih lama dari pada Robert Mugabe. Tidak ada seorang pun yang bisa mem prediksi,” ungkap Zhang mengacu pada mantan Presiden Zimbabwe Mugabe yang berkuasa selama empat dekade.

Sebenarnya jabatan paling penting di Partai Komunis adalah pemimpin partai dan militer. Nah, dalam konstitusi tidak ada jabatan maksimum ketua partai dan kepala militer meskipun jabatan maksimal umum nya hanya 10 tahun. Padahal Presiden Xi akan memulai jabatan ketua partai dan militer periode kedua pada Oktober mendatang.

Kongres Partai pada Oktober mendatang sepertinya tidak akan memberikan petunjuk mengenai siapa orang yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan Presiden Xi. Bagaimanapun jabatan pemimpin partai seharusnya lebih senior daripada presiden. Tapi Xi justru diberi kedudukan tersebut sehingga dia bisa berkuasa sesukanya dan sesuai dengan keinginannya.

Xi saat ini menduduki ja batan sekjen Partai Komunis China, bukan ketua. Hanya ada tiga pendiri Republik Rakyat China pada 1949 yang memiliki ke du duk an sebagai ketua partai, yakni Mao Zedong, Hua Guo feng, dan Hu Yaobang. Tapi jabatan sekjen memiliki pengaruh yang sangat luas bagi Xi untuk memengaruhi kebijakan partai.

“Apakah Xi juga akan men jadi ketua partai atau sekjen partai itu tidak masalah. Yang jelas dia memegang kekua saan,” ungkap Zhang Ming, profesor ilmu politik di Universitas Renmin China di Beijing.

Menurut Zhang, kebanyakan orang China juga mengungkapkan bahwa Xi akan menjadi kaisar. “Gelar jabatan tidak penting di China. Berbeda dengan di Barat. Di sini yang berwenang adalah kamu adalah kaisar,” katanya.

Credit sindonews.com

Modernisasi Alutsista, China Uji Coba Tank Tanpa Awak

BEIJING - China melanjutkan program modernisasi alat utama sistem persenjataannya (alutsista). Terbaru, media milik Negeri Tirai Bambu itu melaporkan Beijing tengah menguji tank tanpa awak yang dapat dilengkapi dengan kecerdasan buatan.

Televisi negara itu minggu ini menunjukkan gambar dari tank tak berawak yang menjalani pengujian, seperti dilaporkan surat kabar Global Times.

Rekaman menunjukkan sebuah tank Tipe 59 digerakkan oleh remote control. Global Times menyebut itu adalah pertama kalinya sebuah tank tanpa awak buatan China dipublikasikan kepada publik.

Tank Tipe 59 adalah sebuah tank yang modelnya merujuk pada tank buatan Soviet. Tank ini sempat digunakan oleh China pada medio 1950-an dan telah diproduksi dalam jumlah besar serta dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama.

"Sejumlah besar tank Tipe 59 yang sudah tidak digunakan lagi dapat diubah menjadi kendaraan tanpa awak jika dilengkapi dengan kecerdasan buatan," kata Liu Qingshan, pemimpin redaksi Tank and Armored Vehicle, seperti dinukil Reuters dari Global Times, Rabu (21/3/2018).

"Tank tak berawak akan dapat bekerja pada peralatan tak berawak lain, mengintegrasikan informasi dari satelit, pesawat terbang atau kapal selam," tambah laporan itu.

China berada di tengah-tengah progtam modernisasi yang mengesankan untuk angkatan bersenjatanya, termasuk membangun pesawat tempur siluman dan kapal induk baru. Program ini tampaknya untuk menegaskan bahwa kekuatan negara itu tengah tumbuh, selaras dengan pernyataan Presiden Xi Jinping.

Credit sindonews.com

Hamas Buru Penyerang PM Hamdallah

Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah.

Foto: Reuters

Pasukan keamanan Hamas memasang pos pemeriksaan di beberapa jalan Gaza.

CB, GAZA -- Kelompok Hamas memburu pelaku utama serangan bom pekan lalu terhadap Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah di Gaza.
Hamas, yang mengendalikan Jalur Gaza, mengumumkan hadiah sebesar 5.000 dolar AS bagi siapa saja yang memberikan informasi tentang keberadaan pelaku.

Hamas tidak memberikan rincian terkait motif pelaku atau afiliasi tersangka dengan kelompok militan manapun. "Dinas keamanan melacaknya untuk menangkapnya," kata pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri Gaza, Rabu (22/3).

Iring-iringan Hamdallah dan kepala keamanan Palestina Majid Faraj diserang bom di Gaza pada 13 Maret lalu. Mereka tidak terluka.

Pasukan keamanan Hamas memasang pos pemeriksaan di beberapa jalan Gaza. Mereka memeriksa mobil dan identitas semua orang.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Senin menyalahkan Hamas atas serangan itu. Pernyataannya mengancam upaya rekonsiliasi antara faksi Fatah dan Hamas.

Abbas tidak memberikan bukti keterlibatan Hamas. Namun ia mengaku tidak mempercayai Hamas untuk menyelidiki insiden ini secara jujur. Ia juga mengatakan tidak ada kemajuan dalam upaya rekonsiliasi antar kedua faksi.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Israel Dalang Percobaan Pembunuhan Terhadap PM Palestina?

Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah.

Foto: Reuters

Rombongan mobil pengiring PM Palestina terkena ledakan bom saat melintas di Gaza.

CB, GAZA -- Perdana Menteri (PM) Palestina Rami Hamdallah dikabarkan telah berbicara melalui telepon dengan pemimpin politik senior Hamas Ismail Haniya pada Selasa (13/3) tentang ledakan yang menyerang konvoi perdana menteri tersebut. Keduanya setuju bahwa Israel berada di balik ledakan yang terjadi di wilayah yang dikuasai Hamas tersebut.

Israel merupakan penerima manfaat utama atas kejadian itu. Namun juru bicara Otoritas Palestina Youssef al-Mahmoud membantah melalui kantor berita Palestina WAFA bahwa telah terjadi pembicaraan melalui telepon antara kedua pejabat tersebut.

Ledakan itu melukai beberapa petugas keamanan, namun tidak melukai Hamdallah, saat dia berkunjung ke Jalur Gaza. Seorang koresponden Aljazirah di lokasi kejadian melaporkan ledakan terjadi tidak lama setelah konvoi Hamdallah melewati pos pemeriksaan Erez yang dikendalikan Israel, yang diketahui orang Palestina sebagai Beit Hanoun, di Gaza utara.

Sementara itu Hamas membantah terlibat dalam ledakan tersebut. Mereka mengatakan akan meluncurkan sebuah penyelidikan untuk menemukan orang-orang yang berada dibalik serangan tersebut dan membawanya ke pengadilan. Kepala Keamanan Hamas Tawfiq Abu Naim telah diberi tanggung jawab untuk memimpin penyelidikan tersebut.

Hamdallah, yang memimpin pemerintah Otorita Palestina yang berbasis di Ramallah, tampil ditelevisi langsung pada peresmian pabrik pengolahan air limbah di Gaza. Tak lama kemudian, dia kembali ke Ramallah dimana dia tampak tidak terpengaruh saat menyampaikan sebuah pidato singkat di luar kantornya.

Dia mengatakan tujuh pengawalnya terluka dalam serangan tersebut dan mereka dirawat di rumah sakit di Ramallah. "Ini (serangan) tidak mewakili patriotisme, tindakan pengecut yang tidak mewakili rakyat kita, juga bukan mewakili rakyat Gaza," kata Hamdallah.

Kepala Intelijen Otoritas Palestina Majed Faraj juga ikut dalam konvoi yang diserang tersebut.

Fatah, partai politik Tepi Barat yang dipimpin Presiden Palestina Mahmoud Abbas, menyebut insiden tersebut sebagai serangan teroris dan menyalahkan Hamas. "Serangan ini adalah upaya untuk membunuh semua upaya rekonsiliasi. Ini adalah langkah berbahaya yang bertujuan untuk menyebarkan kekacauan dan pertengkaran di antara orang-orang kami," ujar Munir al-Jaghoub, yang memimpin departemen informasi Fatah di Kantor Mobilisasi dan Organisasi.

"Kami menuntut agar Hamas mempercepat penyelidikannya. Perkembangan tersebut telah membuktikan bahwa Hamas telah benar-benar gagal dalam memberikan keamanan diGaza, sama seperti gagal dalam memberikan kehidupan yang layak untuk rakyat kami di jalur Gaza," tuturnya menambahkan.

Sementara menurut juru bicara parlemen Hamas Ahmed Bahar mengatakan ledakan tersebut adalah kejahatan yang ditujukan untuk menyabotase upaya rekonsiliasi. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Gaza Iyad al-Buzom mengatakan bahwa tindakan menyalahkan memiliki dimensi politik.

"Di sini, di Gaza, kami mengambil semua tindakan pengamanan untuk menyambut semua konvoi dan delegasi dan terutama perdana menteri saat memasuki Gaza. Beberapa tersangka ditangkap beberapa saat yang lalu, dan sebuah investigasi untuk mengetahui siapa yang berada di balik ledakan tersebut sedang berlangsung," tuturnya.

Seorang analis politik yang berbasis di Gaza mengatakan ada beberapa pihak yang diuntungkan dari ledakan ini. "Kami akan mendengar Fatah mengatakan beberapa anggota Hamas tidak menginginkan rekonsiliasi, dan juga kami akan mendengar bahwa Hamas mengatakan ini bisa menjadi serangan palsu oleh dinas keamanan Fatah," ujarnya.

"Orang-orang yang akan membayar harganya adalah rakyat Palestina sendiri. Otoritas Palestina dapat memberlakukan lebih banyak tindakan hukuman melawan Jalur Gaza, dan sangat penting bahwa Hamas menangkap orang-orang yang berada di belakang serangan sesegera mungkin. Ledakan ini akan berakibat pada orang-orang di Gaza."

Hamas dan Fatah adalah dua partai politik utama Palestina. Kedua pihak menandatangani sebuah kesepakatan rekonsiliasi pada Oktober 2017.

Ini mengakhiri satu dekade pembagian yang melibatkan dua pemerintah paralel yang beroperasi di Gaza dan Tepi Barat. Kesepakatan untuk membentuk pemerintah persatuan itu ditandatanganidi ibu kota Mesir Kairo pada 13 Oktober, namun upaya untuk mengimplementasikan kesepakatan tersebut telah menghadapi hambatan.

Credit republika.co.id

Tamimi, Gadis Palestina Penampar Tentara Israel akan Dibui 8 Bulan

TEPI BARAT - Gadis Palestina bernama Ahed Tamimi, 16, akan menjalani hukuman total delapan bulan penjara atas tindakannya menampar tentara Israel.

Jaksa penuntut dan pengacara untuk Ahed Tamimi telah mencapai kesepakatan pada hari Rabu soal lamanya hukuman penjara untuk gadis remaja tersebut. Namun, kesepakatan itu belum final karena belum disetujui oleh Pengadilan Militer Israel di Tepi Barat.

Jika pengadilan menyetujui kesepakatan tersebut, Tamimi tinggal menjalani hukuman lima bulan penjara, karena dia sudah menghabiskan waktu tiga bulan di penjara Israel.

Human Rights Watch menanggapi kesepakatan jaksa dan pengacara terkait hukuman untuk remaja yang jadi ikon baru perlawanan rakyat Palestina terhadap pasukan Israel tersebut.

"Ahed akan pulang dalam beberapa bulan, tetapi Israel menempatkan anak ini di balik jeruji besi selama delapan bulan karena menyerukan protes dan menampar seorang tentara," kata Human Rights Watch (HRW) dalam sebuah pernyataan.

Menurut HRW, gadis itu sebelumnya diancam akan mendekam di penjara Israel selama beberapa tahun karena tindakannya.

"Ini adalah norma dalam sistem peradilan militer Israel, yang dicirikan oleh penahanan praperadilan yang berkepanjangan, pelecehan terhadap anak-anak dan pengadilan palsu. Ratusan anak-anak Palestina tetap dikurung dengan sedikit perhatian pada kasus mereka," lanjut HRW, yang dikutip Kamis (22/3/2018).

Pengadilan IDF di Tepi Barat sebelumnya menolak permintaan Tamimi agar persidangannya terbuka untuk umum. Penolakan itu sebagai bentuk kesadaran pengadilan militer Israel bahwa kasus ini menjadi perhatian publik.

Pengacara Tamimi, Gaby Lasky, menegaskan bahwa kesepakatan dalam pembelaan terhadap kliennya telah tercapai. "Kenyataan bahwa kesepakatan untuk menjatuhkan semua dakwaan yang membuat penahanannya mungkin sampai akhir proses hukum mungkin adalah bukti bahwa penangkapan Tamimi di tengah malam dan proses hukum terhadap dirinya, adalah langkah-langkah dirancang untuk menyelesaikan skor," kata Lasky, seperti dikutip Haaretz.

Sumber pengadilan mengatakan kepada Haaretz bahwa menurut kesepakatan tawar-menawar dalam pembelaan, Tamimi akan dikenai tuduhan melakukan serangan terhadap tentara Israel yang direkam. Dia juga akan dikenai tuduhan melakukan hasutan melalui video yang di-posting di media sosial, dan dua serangan lainnya terhadap tentara.

Dia tidak akan dituntut atas serangan tambahan yakni pelemparan batu, seperti yang muncul pada dakwaan asli.

Pada Januari lalu, Tamimi dikenai 12 tuduhan sekaligus. Tuduhan itu termasuk lima tuduhan melakukan serangan terhadap pasukan keamanan hingga pelemparan batu pada seseorang maupun properti.

Ibunda Tamimi, Nariman Tamimi, juga dituduh menyebarkan pemberitaan di media sosial, yakni membagikan video penamparan Tamimi terhadap tentara Israel.Sepupu Tamimi, Nur, dituduh melakukan serangan yang diperparah.

Nur Tamimi mengatakan dia dan Ahed Tamimi menampar para prajurit Israel karena halaman rumah Ahed Tamimi pada tanggal 15 Desember 2017.

Menurut Bassem Tamimi, ayah Ahed Tamimi, istri dan putrinya tidak berbuat salah."Mereka berjuang demi kebebasan dan keadilan," katanya.

Credit sindonews.com

Hadapi Pemakzulan, Presiden Peru Akhirnya Mengundurkan Diri

Pengunduran diri Pedro Pablo Kuczynski sebagai Presiden Peru diumumkan sehari sebelum pemungutan suara yang akan dilakukan kongres terkait mosi pemecatannya. (REUTERS/Mariana Bazo)

Jakarta, CB -- Presiden Peru Pedro Pablo Kuczynski mengumumkan pengunduran dirinya pada Rabu (21/3) waktu setempat dalam pidato kenegarannya. Pengumuman tersebut dilakukan sehari sebelum ia harus menghadapi kembali pemungutan suara yang dilakukan kongres terkait mosi pemecatannya.

Kuczynski (79) yang memulai kariernya sebagai bankir Wall Street membantah dirinya bersalah atas tuduan korupsi yang melibatkan Odobrecht, perusahaan global asal Peru. Namun, ia menilai pengunduran diri merupakan keputusan yang paling baik yang harus ditempuhnya bagi negara tersebut.

"Menghadapi situasi sulit ini, yang sebenarnya secara tidak adil memperlihatkan saya bersalah. Saya pikir yang terbaik bagi negara ini adalah pengunduran diri saya sebagai Presiden," ujar Kuczynski dikutip dari AFP.

Ia mengaku tak ingin menjadi penghalang bagi Peru yang terus menderita akibat sejumlah ketidakpastian yang terjadi belakangan ini.

Wakil Presiden Martin Vizcarra kemungkinan akan menggantikan posisi Kuczynski guna menghindari pemilihan awal pada waktuk yang tidak tepat di tengah ketidakpuasan pemilih yang meluas pada partai-partai politik.

Tekanan pada Kuczynski untuk mengundurkan diri semakin kuat, setelah pihak oposisi menuduhnya berusaha membeli suara menjelang pemungutan suara terkait mosi pemecatannya.

Namun, pemerintah membantah adanya pembelian suara.

Kuczynski sebelumnya yakin ia akan mengalahkan suara kongres yang mendukung mosi pemecatannya.

Adapun Odebrecht sebelumnya mengaku telah menghabiskan jutaan dolar untuk menyuap pejabat pemerintah di seluruh Amerika Latin guna mendapat kontrak pekerjaan umum. Mereka bahkan menyebut telah membayar lima juta dolar kepada perusahaan-perusahaan yang terkait Kuczynski kala masih menjadi menteri.

Credit cnnindonesia.com

Protes reformasi Macron, pegawai sipil Prancis gelar unjuk rasa

Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kepala Staf Angkatan Darat Prancis Jenderal Pierre de Villiers tiba di mobil komando untuk parade militer tradisional Bastille Day di Champs Elysees di Paris, Prancis, Jumat (14/7/2017). (REUTERS/Stephane Mahe)

Paris (CB) - Para guru, perawat rumah sakit, masinis kereta, dan pengendali maskapai penerbangan berencana menggelar mogok kerja dan turun ke jalanan Prancis pada Kamis untuk menentang upaya reformasi dari Presiden Emmanuel Macron.

Meski serikat kerja kesulitan untuk mengumpulkan massa dalam beberapa bulan terakhir, itu adalah unjuk rasa pertama yang melibatkan para pegawai sipil dan para staf kereta.

"Keresahan dan kekhawatiran menyebar dengan sangat cepat," kata Jean-Marc Canon dari EGFF-CGT, yang merupakan salah satu serikat kerja pegawai sipil terbesar di Prancis, seperti dilaporkan Reuters.

Sekitar 150 unjuk rasa diperkirakan terjadi di berbagai kota Prancis, termasuk dua di kota Paris pada pukul 13.00 GMT (atau sekitar 20.00 WIB). Gelombang demonstrasi itu diperkirakan akan menyebabkan pembatalan 60 persen jadwal kereta cepat, 75 persen kereta dalam kota, dan 30 persen penerbangan di kota Paris.

Berbagai jajak pendapat menunjukkan sebuah paradoks: sebagian besar warga mendukung aksi unjuk rasa dari para pegawai sipil, namun mereka juga mendukung kebijakan reformasi sang presiden, termasuk memotong jumlah pegawai sipil dan penerapan gaji berdasar prestasi.

Paradoks tersebut membuat pemerintah, yang pada tahun lalu mengubah undang-undang tenaga kerja dan menerapkan berbagai reformasi yang sensitif, menegaskan akan tetap meneruskan rencana mereka.

Pada Selasa pagi, usai para pensiunan turun ke jalan, Perdana Menteri Edouard Philippe mengatakan bahwa pemerintah akan mengubah kebijakan terhadap 100.000 pensiunan termiskin dari total tujuh juta pensiunan yang menentang kenaikan pajak.

Pernyataan tersebut merupakan indikasi bahwa pemerintah juga siap membuat pengecualian, meski tegas terhadap reformasi yang sudah direncanakan.

"Apa yang kami butuhkan adalah menghindari penyatuan semua keluhan, sebagaimana pernah terjadi pada tahun 1995," kata seorang pejabat pemerintah, merujuk pada demonstrasi terbesar di Prancis yang memaksa pemerintah pada saat itu untuk membatalkan sejumlah kebijakan.

"Situasi saat ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi tahun 1995. Saat itu ada perbedaan yang jauh antara apa yang dijanjikan pemerintah semasa kampanye, dan apa yang mereka lakukan," kata dia.

Pegawai sipil di Prancis saat ini menentang rencana pemotongan jumlah pegawai sipil sampai dengan 120.000 orang pada 2022. Selain itu mereka juga memprotes penerapan gaji berdasarkan prestasi.

Di sisi lain, para pekerja di sektor kereta tidak setuju atas rencana pemerintah menghapus jaminan kerja seumur hidup, kenaikan gaji otomatis setiap tahun, dan uang pensiun dini yang besar.

Credit antaranews.com

Dua Ilmuwan Rusia Akui Pernah Buat Racun di Era Soviet

Polisi Inggris berjaga di dekat rumah seorang mantan agen intelijen Rusia, Sergei Skripal yang diserang dengan zat agen saraf.

Foto: Andrew Matthews/PA via AP

Rusia mengatakan telah menghancurkan semua persenjataan kimia.

CB, MOSKOW -- Ilmuwan era Soviet tampaknya akan bertentangan dengan klaim Rusia negaranya tidak pernah membuat agen saraf Novichok. Dua ilmuwan tersebut secara independen menyatakan mereka terlibat dalam pembuatan racun di laboratorium senjata kimia pada era Soviet.

Moskow membantah terlibat dalam keracunan mantan intelijen Rusia Sergei Skripal dan putrinya Yulia di Salisbury. Mereka ditemukan tidak sadarkan diri di bangku taman pada 4 Maret di kota Wiltshire, Inggris.

Pemerintahan Vladimir Putin telah berulang kali membantah terlibat dalam kasus tersebut. Putin mengatakan baik Rusia maupun Uni Soviet sama sekali tidak mengembangkan Novichok.

"Rusia tidak memiliki agen seperti itu. Kami telah menghancurkan semua persenjataan kimia kami di bawah kendali pengamat internasional," kata Putin pada konferensi pers setelah terpilih kembali sebagai Presiden pada Ahad malam (18/3).

Demikian pula dengan duta besar Rusia untuk Belanda sekaligus perwakilan Rusia di Organisasi Larangan Senjata Kimia (OPCW), Alexander Shulgin yang mengatakan hal serupa."Tidak pernah ada program di bawah nama kelompok 'Novichok' di Federasi Rusia. Pada 1992, Rusia menghentikan semua kegiatan di bidang kimia militer," katanya pekan lalu.

Namun Menteri Luar Negeri Boris Johnson menuduh Rusia membangun tumpukan jerami kebohongan untuk menutupi keterlibatannya dalam keracunan tersebut.Pada Selasa, Kantor Luar Negeri Inggris mengatakan, "Alih-alih memberikan penjelasan untuk insiden Salisbury, Rusia telah meluncurkan kampanye disinformasi."

Salah satu kantor berita independen Rusia The Bell telah melacak seorang ilmuwan bernama Vladimir Uglev. Dia bekerja pada program yang dimulai pada 1970 untuk menciptakan racun yang akan menyaingi agen saraf VX milik militer Amerika Serikat (AS).

Seperti dilaporkan Independent, Rabu (21/3), Uglev mengatakan Novichok, yang berarti "pemula", adalah nama yang digunakan untuk beberapa zat yang dikembangkan di laboratorium di wilayah Saratov di Rusia, yang terletak 600 kilometer di barat daya Moskow.

Selain itu, kantor berita yang dikelola negara RIA Novosti telah berbicara dengan ilmuwan di era Perang Dingin yaitu Profesor Leonid Rink. Dia mengaku telah bekerja untuk membuat agen syaraf dan menamainya seperti lokasi laboratorium di mana itu dibuat.

Kemudian ketika ditanya apakah dia adalah salah satu pencipta Novichok, dia berkata: "Ya. Itu adalah dasar untuk disertasi doktor saya. Sekelompok besar spesialis di Shikhany dan di Moskow menggarap Novichok - mengenai teknologi, toksikologi dan biokimia. Pada akhirnya kami mencapai hasil yang sangat bagus."

Akan tetapi dia mengatakan sulit dipercaya jika Rusia melakukan serangan dengan menggunakan agen saraf Novichok. Menurutnya bodoh jika Rusia menggunakan Novichok untuk menyerang seseorang karena hubungannya dengan Rusia sangat jelas. Dia bahkan juga ikut menuduh Inggris yang melakukannya.

Credit republika.co.id

Menlu Inggris Samakan Putin dengan Hitler, Rusia Tak Terima

MOSKOW - Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Boris Johnson melontarkan cercaan kasar terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin yang disamakan dengan diktator Nazi, Adolf Hitler. Moskow tak terima dan memperingatkan bahwa Johnson mewakili negara berkekuatan nuklir.

Menlu Johnson sebelumnya mengatakan bahwa Putin mencoba untuk memperkuat citra Rusia melalui tuan rumah Piala Dunia dengan cara yang sama seperti Adolf Hitler menggunakan Olimpiade 1936 di Nazi Jerman.

Rusia memang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada musim panas tahun ini. Komentar Johnson itu menggemakan pernyataan anggota parlemen Inggris Ian Austin yang mengatakan bahwa Putin akan menggunakan turnamen sepak bola dunia itu untuk meningkatkan citra Rusia. Dia membandingkannya dengan ketika Jerman menjadi tuan rumah Olimpiade.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan pernyataan Johnson menakutkan dan penuh kemarahan.

”Setiap paralel dan perbandingan antara negara kita, yang kehilangan jutaan nyawa dalam perang melawan Nazisme, bertempur dengan musuh di wilayahnya sendiri, dan kemudian membebaskan Eropa (dan Jerman), itu benar-benar tidak dapat diterima,” kata Zakharova dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di Facebook.

“Pernyataan seperti itu tidak layak keluar dari kepala layanan diplomatik negara Eropa. Jelas bahwa (Boris Johnson) diracuni dengan kebencian dan kemarahan. Kata-katanya sebagai sosok tidak profesional dan kasar,” papar Zakharova.

“Adalah menakutkan bahwa orang ini adalah perwakilan dari kekuatan nuklir yang memikul tanggung jawab khusus atas tindakannya di arena internasional serta untuk pelestarian perdamaian internasional,” imbuh kata Zakharova, seperti dikutip Russia Today, Kamis (22/3/2018).

“Sekarang, itu di luar bayangan keraguan bahwa semua tindakan London bertujuan untuk menciptakan momok musuh keluar dari Rusia, menggunakan apapun, bahkan alasan yang paling tidak masuk akal,” kata Zakharova.

Perseteruan Inggris dan Rusia ini dipicu atas dugaan serangan racun saraf terhadap mantan agen ganda Rusia Sergei Skripal, 66, dan putrinya; Yulia Skripal, 33, di Salisbury, Inggris selatan pada 4 Maret 2018.

London tuduh Moskow sebagai dalang serangan di wilayahnya. Namun, Rusia membantah dan menuntut Inggris menyodorkan bukti atas tuduhannya.

Tak peduli dengan bantahan Moskow, London mengambil beberapa tindakan termasuk mengusir 23 diplomat Rusia dari Inggris. Rusia pun mengambil tindakan pembalasan serupa.

Skripal adalah mantan agen mata-mata Rusia yang berkhianat. Dia ditangkap dan dihukum Kremlin karena menjadi agen ganda untuk Rusia dan Inggris. Namun, dia dibebaskan atau diampuni tahun 2010 melalui kesepakatan tukar tahanan mata-mata antara Rusia dan Barat.

Sejak itu, Skripal dan keluarganya pindah ke Inggris dan dilindungi oleh negara tersebut. Beberapa sekutu Inggris, seperti Amerika Serikat, Prancis, dan Jerman membela langkah London untuk melawan Moskow.

Credit sindonews.com

Seteru Berlanjut, Menlu Inggris Samakan Putin dengan Hitler

LONDON - Perseteruan London dengan Moskow terkait tuduhan bahwa Rusia mendalangi serangan racun saraf Novichok terhadap mantan agen ganda Kremlin Sergei Skripal di wilayah Inggris terus berlanjut.

Kali ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Boris Johnson menyamakan Presiden Vladimir Putin dengan diktator Nazi; Adolf Hitler.

Menlu Johnson mengatakan, Putin mencoba untuk memperkuat citra Rusia melalui tuan rumah Piala Dunia dengan cara yang sama seperti Adolf Hitler menggunakan Olimpiade 1936 di Nazi Jerman.

Rusia memang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada musim panas tahun ini. Komentar Johnson itu menggemakan pernyataan anggota parlemen Inggris Ian Austin yang mengatakan bahwa Putin akan menggunakan turnamen sepak bola dunia itu untuk meningkatkan citra Rusia. Dia membandingkannya dengan ketika Jerman menjadi tuan rumah Olimpiade.

Johnson setuju dengan penilaian politisi London tersebut. ”Karakterisasi Anda tentang apa yang akan terjadi di Moskow di Piala Dunia, di semua tempat , ya, saya pikir perbandingan dengan 1936 pasti benar,” ujar diplomat utama Inggris tersebut.

Di parlemen, Johnson ditanyai para legislator mengenai serangan racun kimia terhadap mantan agen ganda Rusia Sergei Skripal di Kota Salisbury, Inggris selatan pada awal bulan ini.

London telah menyalahkan Moskow atas serangan terhadap mantan mata-matanya yang telah berkhianat itu. Sebagai respons, 23 diplomat Moskow diusir dari Inggris.

Kremlin telah membantah tuduhan itu dan menuntut Inggris memberikan bukti. Kremlin juga membalas dengan mengusir 23 diplomat London dalam tempo sepekan.

Johnson khawatir dengan nasib keamanan para penggemar tim Inggris setelah Pemerintah Perdana Menteri Theresa May menyerukan para pemimpin politik dan anggota kerajaan untuk memboikot Piala Dunia 2018 di Rusia.

Penggemar tim Inggris dan Rusia dikenal kerap bentrok setiap ajang Piala Dunia digelar. ”Terserah orang Rusia untuk menjamin keamanan penggemar Inggris yang pergi ke Rusia,” ujar Johnson.

”Saat ini kami tidak cenderung aktif untuk menghalangi orang-orang pergi karena kami ingin mendengar dari Rusia langkah apa yang akan mereka ambil untuk menjaga fans kami,” imbuh dia, seperti dikutip Reuters, Kamis (22/3/2018).

Credit sindonews.com

Jenderal Pentagon Akui AS Tak Bisa Cegat Rudal Hipersonik Rusia

WASHINGTON - Jenderal utama Pentagon akhirnya mengakui bahwa Amerika Serikat (AS) tidak bisa menghentikan atau mencegat peluru kendali (rudal) hipersonik Kinzhal Rusia yang dibanggakan Presiden Vladimir Putin. Padahal, Pentagon dan CIA sebelumnya menganggap klaim Putin hanya bualan semata.

Menurut Rusia, rudal Kinzhal dengan hulu ledaknya mampu melesat lebih cepat 20 kali dari kecepatan suara. Kemampuan seperti itu tidak mungkin untuk dicegat oleh sistem pertahanan udara manapun di dunia, termasuk sistem pertahanan udara AS.

Pengakuan ketidakberdayaan sistem pertahanan AS ini disampaikan kepala Komando Strategis AS, Jenderal John Hyten dalam kesaksiannya di hadapan Komite Angkatan Bersenjata Senat AS pada hari Selasa, 20 Maret 2018.

Jenderal Hyten adalah penanggung jawab utama persenjataan nuklir Pentagon.

Ketika ditanya oleh Senator Jim Inhofe, seperti apa kemampun pertahanan AS terhadap senjata hipersonik musuh, Hyten menjawab; "Kami sangat sulit, ya, pertahanan kami adalah kemampuan jera kami. Kami tidak memiliki sistem pertahanan apapun yang bisa menghentikan penggunaan senjata semacam itu terhadap kami, jadi tanggapan kami adalah kekuatan jera kami, yang merupakan tiga serangkai (triad) dan kemampuan nuklir kami."

Triad senjata AS yang dimaksud Jenderal Hyten adalah rudal balistik antarbenua (ICBM), rudal balistik yang diluncurkan dari bawah laut dan pesawat pembom strategis.

Tapi Hyten mengakui bahwa senjata yang bisa melesat jauh di atas kecepatan suara merupakan ancaman nyata bagi AS. Senjata seperti itu, menurutnya, telah dimiliki Rusia dan China."Yang secara agresif mengejar senjata hipersonik semacam itu," kata Hyten seperti dilansir CNBC, Rabu (21/3/2018).

Dalam paparannya di depan Senat, komandan nuklir Pentagon tersebut mengungkap bahwa AS sedang mengembangkan rudal jelajah rudal baru yang akan diluncurkan dari laut. Namun, senjata masa depan itu diklaim bukan chip tawar-menawar untuk Rusia.

"Saya tidak suka istilah 'tawar-menawar'. Kemampuan yang kami usulkan dalam Tinjauan Postur Nuklir (Nuclear Posture Review) adalah sebagai tanggapan terhadap ancaman," kata Hyten.

"Jika ancaman itu berubah, maka saran militer saya akan berubah. Tetapi jika ancaman itu tidak berubah, maka saran saya akan mengatakan bahwa kami memerlukan kemampuan tersebut untuk menanggapi ancaman tersebut," ujar Hyten.

Dia menggambarkan ancaman tersebut sebagai doktrin Presiden Rusia Vladimir Putin yang menyatakan bahwa mereka menggunakan senjata nuklir dalam peperangan konvensional untuk menang. Menurutnya, doktrin Putin itu pernah disampaikan pada tahun 2000.

Jenderal Hyten enggan bicara dengan bahasa diplomatik dengan alasan dia bukan politisi.

"Saya bukan diplomat. Saya bukan politisi. Diplomat perlu mengatasi masalah itu dengan lawan-lawan kami," ujar Hyten, seperti dikutip Washington Examiner.

"Saya harap mereka melakukannya, tapi pekerjaan saya sebagai perwira militer adalah melihat ancaman, memahami ancaman tersebut, dan mengusulkan kemampuan kepada badan ini untuk dikirim ke militer sehingga kita dapat menanggapi ancaman yang ada," katanya.

Hyten menolak menentukan kapan rudal jelajah masa depan yang diluncurkan dari laut akan dioperasikan tentara AS.

Credit sindonews.com

AS Siap Uji Coba Senjata Laser di Jet Tempur

WASHINGTON - Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) akan memulai pengujian senjata laser pada musim panas ini. Jet tempur F-15 dipilih Angkatan Udara AS sebagai jet tempur yang akan melakukan pengujian ini.

Seorang pejabat Pentagon mengatakan bahwa dalam uji coba itu, jet tempur F-15 bersenjata laser itu akan menembak jatuh rudal jelajah dan drone dari langit.

"Kami sudah mendapat tes mulai musim panas ini dan tes penerbangan musim panas mendatang," kata Jeff Stanley, asisten deputi bidang sains, teknologi dan teknik seperti dilansir dari Sputnik, Rabu (21/3/2018).

Program Self-Protect High Energy Laser Demonstrator (SHIELD) dirancang untuk membuat pesawat Angkatan Udara AS macam F-15C, F-15E dan F-16 lebih dapat bertahan hidup. Namun senjata laser ini tidak mungkin dipasang pada armada F-35, karena pod dapat mengganggu fitur siluman pesawat. Pun begitu dengan pesawat B-2 dan F-22.

SHIELD terdiri dari tiga komponen: teknologi yang mengarahkan laser pada target, 'rumah' pod dan pendingin laser dan laser itu sendiri. Northrop Grumman, Boeing dan Lockheed Martin ditugasi mengembangkan masing-masing subsistem SHIELD ini.

Alat uji memiliki tenaga sekitar 50 kilowatt. "Masih ada beberapa tantangan teknis yang harus kami atasi - terutama ukuran, berat, kekuatan," terang Stanley.

Program SHIELD diharapkan akan selesai pada 2021 mendatang.

Sebelumnya dilaporkan bahwa Angkatan Laut AS juga tengah bekerja untuk mempersenjatai sebuah kapal perang dengan 60 hingga 150 kilowatt laser dalam dua tahun ke depan.

Credit sindonews.com

Jepang Hendak Kerahkan Rudal Amerika, Rusia Terusik

TOKYO - Rusia terusik dengan rencana Jepang yang akan mengerahkan sistem rudal Amerika Serikat (AS). Moskow merasa penyebaran sistem rudal Washington itu akan berdampak langsung pada keamanan nasional Rusia dan kepentingan regionalnya.

Kecemasan Moskow itu disampaikan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov saat berkunjung ke Tokyo pada hari Rabu.

”Rencana Jepang untuk menggelar sistem pertahanan rudal global secara langsung memengaruhi kepentingan keamanan Rusia,” kata Lavrov pada konferensi pers dengan mitranya dari Jepang, Taro Kono, di Tokyo.

Kabinet Jepang pada bulan Desember menyetujui pengerahan sistem rudal pertahanan Aegis yang berbasis di darat dalam upaya untuk melawan ancaman dari Korea Utara.

”Pengembangan nuklir dan rudal Korea Utara telah menjadi ancaman yang lebih besar dan lebih dekat bagi keamanan nasional Jepang, dan kami perlu secara drastis meningkatkan kemampuan pertahanan rudal balistik kami untuk melindungi Jepang secara berkelanjutan,” kata pemerintah Jepang dalam sebuah pernyataan.

Pada bulan Januari, AS menyetujui penjualan rudal sistem rudal pertahanan senilai USD133,3 juta ke Jepang untuk membela diri terhadap apa yang disebut Washington sebagai ancaman nuklir dan rudal yang berkembang dari Korea Utara.

Departemen Luar Negeri AS telah memberi tahu Kongres tentang masalah Jepang tersebut dan meminta untuk menyetujui penjualan empat rudal SM-3 Block IIA.

Dalam konferensi pers, Lavrov menyatakan kekhawatiran Moskow atas niat Tokyo untuk secara aktif terlibat dalam rencana AS untuk menyebarkan komponen pertahanan rudal di wilayah Jepang.

”Dengan rasa hormat atas hak Jepang untuk memilih cara melindungi wilayahnya, kami melanjutkan dari premis bahwa tindakan apapun dari negara mana pun harus didasarkan pada aturan keamanan yang tidak terpisahkan,” kata Lavrov, seperti dikutip dari kantor berita TASS, Kamis (22/3/2018).

Dia menekankan bahwa tidak ada negara yang harus memastikan keamanannya dengan melanggar keamanan negara lain.

Selain sistem rudal Aegis, Washington telah melengkapi Tokyo dengan sistem rudal Patriot dan Terminal High Altitude Area Defence (THAAD).

Jepang dan AS juga bekerja sama dalam pengembangan Standard Missile 3 (SM-3) RIM-161 yang akan digunakan dengan sistem Aegis.

Credit sindonews.com

Media Pemerintah China Sebut Beijing Mesti Siap Gempur Taiwan

Ilustrasi militer China. (REUTERS/Stringer)

Jakarta, CB -- Surat kabar pemerintah China menyebut Beijing mesti menyiapkan tindakan militer terhadap Taiwan dan menekan Amerika Serikat dalam kerja sama terkait Korea Utara, setelah Washington meloloskan undang-undang kerja sama dengan Taipei.

Beijing marah setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani undang-undang yang mendorong pemerintahannya mengirim pejabat senior ke Taiwan dan sebaliknya, pekan lalu.

Di Taipei, Wakil Menteri Luar Negeri Alex Wong mengatakan komitmen Amerika pada Taiwan berada di titik terkuat. Dia juga menyebut pulau itu merupakan inspirasi bagi kawasan Indo-Pasifik.

China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan menganggap pulau yang punya pemerintahan sendiri itu sebagai provinsi pembangkang. Presiden Xi Jinping pada Selasa mengancam negara tersebut akan menerima "hukuman bersejarah" karena upaya separatisme.

Dalam artikel editorialnya yang dikutip Reuters, Global Times menyatakan pemerintah China mesti "menyerang balik" undang-undang yang diloloskan AS.

"China bisa menekan AS pada area kerja sama bilateral lain: misalnya, isu Semenanjung Korea dan nuklir Iran. China juga bisa memosisikan diri melawan AS di organisasi internasional seperti PBB."

"China daratan juga mesti mempersiapkan bentrokan militer langsung di Selat Taiwan. Pemerintah mesti memastikan eskalasi pertukaran pejabat AS-Taiwan akan membawa konsekuensi serius bagi Taiwan," kata koran yang diterbitkan Partai Komunis China itu.

"Surat kabar ini telah menyarankan China daratan bisa mengirim pesawat dan kapal tempur melintasi jalur tengah Selat Taiwan. Hal ini bisa diimplementasikan bertahap, bergantung pada situasi lintas Selat."

Masalah seputar pulau itu adalah salah satu isu paling sensitif bagi China yang bisa memicu pertikaian militer. Menekankan ancaman, Taiwan mengirim kapal dan pesawat pada Rabu kemarin untuk membayangi kapal induk China yang melintasi selat.

The Global Times menyatakan "unifikasi damai" tidak selali berarti proses yang berharmoni dan menyenangkan.

"Tongkat lebih berarti daripada bunga dalam jalan menuju reunifikasi damai," kata surat kabar itu.

Sikap keras China meningkat sejak terpilihnya Presiden Tsai Ing-wen, anggota partai pro-kemerdekaan Taiwan, pada 2016 lalu.

China curiga Tsai ingin mendorong kemerdekaan resmi. Hal itu tidak bisa ditolerir para pemimpin Partai Komunis di Beijing, meski Tsai telah mengatakan dirinya ingin mempertahankan status quo dan berkomitmen menjaga perdamaian.

Credit cnnindonesia.com

China perketat penguasaan media dengan perombakan regulator

Presiden China Xi Jinping. (REUTERS)

... peran khusus dan penting dalam ideologi propaganda dan hiburan budaya ...

Beijing (CB) - China sedang memperkuat peraturan pada film, berita dan penerbitan di bawah Departemen Publisitas Partai Komunis, dan memperkuat penguasaan media atas konten oleh pemerintah, demikian laporan Reuters dan melibatkan seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Pergeseran itu terjadi saat China terlihat menggabungkan beberapa kementerian dan menciptakan regulasi baru yang mengawasi hal-hal mulai dari perbankan hingga keamanan pangan.

China, di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, telah menindak tegas berita, konten dalam jaringan dan film yang bertentangan dengan nilai-nilai Partai Komunis China.

Pengorganisasian kembali tersebut dapat membuat Departemen Publisitas akan memainkan "peran khusus dan penting dalam ideologi propaganda dan hiburan budaya", demikian dokumen pemberitahuan dari Komite Sentral Partai, yang berkuasa, tertanggal 19 Maret 2018.

Departemen Publisitas tidak segera membalas permintaan Reuters untuk memberikan komentar melalui faksimili dan tidak dapat dihubungi melalui telepon.

Lembaga tersebut akan mengambil alih kekuasaan atas film, berita dan penerbitan, yang sebelumnya dipegang oleh Administrasi Negara untuk Pers, Publikasi, Radio, Film dan Televisi, yang dibubarkan awal bulan ini sebagai bagian dari perombakan yang lebih luas.

Selain itu, dokumen terbaru tersebut mencantumkan bahwa Pemerintah China juga menyetujui pembentukan siaran baru yang disebut Voice of China (VOC), yang akan memperkuat penguasaan pada beberapa stasiun televisi dan radio negara yang ada.

Siaran yang baru dibuat tersebut akan diarahkan oleh Departemen Publisitas.

Credit antaranews.com

Presiden Myanmar mengundurkan diri

Presiden Myanmar Htin Kyaw (REUTERS/Ye Aung Thu/Pool/cfo/1)

Yangon (CB) - Presiden Myanmar Htin Kyaw mengundurkan diri "untuk beristirahat dari tugas dan tanggung jawabnya saat ini," kata kantor kepresidenan Myanmar dalam posting di Facebook seperti dikutip Reuters.

Htin Kyaw yang mengisi jabatan seremonial itu adalah sekutu dekat penguasa de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi.

Dia dipilih oleh peraih Hadiah Nobel Perdamaian itu untuk menjadi presiden karena konstitusi yang dirancang junta militer telah menghalangi Suu Kyi menjadi presiden negeri itu.

Beredar rumor di media setempat bahwa beberapa bulan ini Htin Kyaw sakit, namun kemudian dibantah oleh istana kepresidenan.

Kantor kepresidenan menyatakan, berdasarkan undang-undang dasar Myanmar pasal 73 (b), jabatan lowong presiden akan diisi dalam waktu tujuh hari kerja.

Credit antaranews.com

Israel Resmi Akui Hancurkan Reaktor Nuklir Suriah pada 2007

Ilustrasi. (AFP Photo/Thomas Coex)

Jakarta, CB -- Setelah lebih dari satu dekade berlalu, pemerintah Israel akhirnya secara resmi mengakui bahwa mereka menghancurkan reaktor nuklir di Suriah pada 2007.

"Pesan dari serangan pada reaktor nuklir pada 2007 lalu adalah bahwa Israel tidak akan membiarkan ada kemampuan yang mengancam eksistensi Israel," ujar kepala militer Israel, Gadi Eizoncot, sebagaimana dikutip Reuters, Rabu (21/3).

Pengumuman ini disampaikan setelah militer Israel mencabut perintah sensor yang membuat para pejabat negara tak boleh membicarakan serangan tersebut selama lebih dari sepuluh tahun belakangan.

Pernyataan ini ditindaklanjuti dengan perilisan materi-materi rahasia terbaru, termasuk foto dan video kokpit yang menunjukkan momen ketika pasukan udara Israel melancarkan serangan untuk menghancurkan fasilitas Al-Kubar di dekat Deir-al-Zor.

"Ini adalah pesan kami pada 2007, dan masih menjadi pesan kami hari ini dan akan terus berlanjut menjadi pesan kami di masa depan," tutur Eizoncot.

Israel mengumumkan pengakuan resmi ini ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sedang gencar-gencarnya meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa dan masyarakat internasional untuk mengambil aksi lebih kuat terhadap sekutu Suriah, Iran.

Netanyahu berulang kali memperingatkan bahwa Israel tak akan membiarkan Iran mengembangkan senjata nuklir atau membangun pabrik rudal di Suriah.

Sebelumnya, sejumlah pejabat Amerika Serikat juga sempat melontarkan pernyataan yang mengindikasikan bahwa Israel bekerja sama dengan Korea Utara dalam pembangunan fasilitas Al-Kubar ini,

Namun, Suriah sebagai pihak yang tergabung dalam Perjanjian Non-Proliferasi selalu menampik bahwa fasilitas tersebut adalah reaktor nuklir. Mereka juga membantah bekerja sama dengan Korut untuk membangun kekuatan nuklir.

Meski demikian, Badan Energi Atom Internasional menyatakan bahwa situs itu "sangat mungkin merupakan reaktor nuklir yang harus dideklarasikan."

Credit cnnindonesia.com

Milisi Al-Houthi akui serang pesawat koalisi pimpinan Saudi

Ilustrasi (REUTERS/Richard Chung)

Sana`a, Yaman (CB) - Gerilyawan Syiah Yaman, Al-Houthi, mengatakan mereka menyerang satu pesawat tempur milik koalisi militer pimpinan Arab Saudi saat terbang di wilayah udara Saada, Yaman Utara, Rabu (21/3).

"Pasukan pertahanan udara kami menembakkan satu rudal dan menghantam satu pesawat F-15 di wilayah udara Saada," kata kelompok gerilyawan Syiah tersebut di dalam pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita Saba.

Sementara itu, Juru Bicara Pasukan Koalisi Kolonel Turki Al-Maliki mengatakan pesawat tersebut diserang rudal pada 15.48 waktu setempat (19.48 WIB) yang ditembakkan dari kamp Bandar Udara Saada, tapi tak menimbulkan kerusakan serius. Dan pesawat itu berhasil kembali dengan selamat.

Al-Maliki mengatakan rudal tersebut "tidak termasuk dalam simpanan senjata Pemerintah Yaman ... dan itu adalah bukti lain mengenai senjata Iran yang diselundupkan ke gerilyawan Syiah di Yaman".

Iran telah lama membantah bahwa senjata diselundupkan untuk gerilyawan Yaman.

Pada 7 Januari, gerilyawan Al-Houthi mengatakan mereka menambkan jatuh satu jet tempur koalisi militer pimpinan Arab Saudi, meskipun media Saudi melaporkan pesawat tersebut jatuh karena gangguan mesin.

Koalisi pimpinan Arab Saudi telah melancarkan serangan udara dan operasi pengawasan rutin terhadap wilayah Yaman yang dikuasai oleh gerilyawan Al-Houthi sebagai bagian dari perangnya melawan gerilyawan di Yaman --yang meletus pada 2015.

Koalisi tersebut memulai operasi udara militer pada Maret 2015 guna mematahkan perlawanan gerilyawan Al-Houthi dan memulihkan kekuasaan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi --yang hidup di pengasingan-- serta pemerintahnya.

Koalisi itu juga memberlakukan blokade laut dan udara atas Yaman guna mencegah senjata yang diselundupkan sampai kepada gerilyawan Al-Houthi, yang merebut kekuasaan di Ibu Kota Yaman, Sana`a, dan sebagian besar provinsi Yaman Utara.

Data statistik PBB memperlihatkan lebih dari 10.000 orang, kebanyakan warga sipil, telah tewas sejak koalisi pimpinan Arab Saudi campur-tangan dalam perang saudara di Yaman.

Credit antaranews.com

Jet tempur koalisi jadi sasaran serangan rudal di Yaman

Ilustrasi - Militan Houthi menembakkan senjata saat berlangsungnya perkumpulan suku untuk menunjukkan dukungan kepada gerakan Houthi di Sanaa, Yaman, Kamis (10/11/2016). (REUTERS/Khaled Abdullah )

Riyadh, Arab Saudi (CB) - Koalisi militer pimpinan Arab Saudi pada Rabu (21/3) mengumumkan salah satu jet tempurnya dijadikan sasaran serangan gagal rudal permukaan-ke-udara di atas wilayah Bandar Udara Saada, demikian laporan Al Arabiya.

Juru Bicara Koalisi Kolonel Turki Al-Maliki mengatakan peristiwa itu terjadia pada pukul 15.48 waktu setempat (19.48 WIB), demikian laporan Xinhua. Sebelumnya, satu rudal pertahanan udara permukaan-ke-udara ditembakkan ke jet tempur tersebut dari dalam Bandar Udara Saada.

Al-Maliki juga mengkonfirmasi bahwa jet tempur itu menyelesaikan misinya di daerah tersebut dan menyerang sumber serangan serta kembali ke pangkalan udaranya dan mendarat dengan selamat.

Al-Maliki mengatakan kehadiran rudal pertahanan udara itu di tangan kelompok penyelundup dan organisasi teror adalah ancaman langsung bagi navigasi udara, penerbangan bantuan dan kemanusiaan di Yaman.

Credit antaranews.com

Liga Arab Terbentuk Hari Ini 73 Tahun Lalu

Bendera negara-negara peserta Liga Arab

Liga Arab dibentuk untuk menengahi perselisihan negara anggota.

CB, RIYADH -- Perwakilan dari Mesir, Suriah, Lebanon, Transyordania (sekarang Yordania), Arab Saudi, Irak, dan Yaman mengadakan pertemuan di Kairo pada 22 Maret 1945 untuk mendirikan Liga Arab. Liga Arab adalah sebuah organisasi regional khusus negara-negara Arab, yang juga dikenal dengan nama al-Jamia ad-Duwal al-Arabiyah dan al-Jamia al-Arabiyah.

Dilansir dari Britannica, tujuan dibentuknya Liga Arab adalah untuk memperkuat dan mengkoordinasikan program politik, budaya, ekonomi, dan sosial para negara anggotanya. Organisasi tersebut juga dibuat untuk menengahi perselisihan di antara mereka atau antara mereka dan pihak ketiga.

Ketika negara Israel diciptakan pada 1948, negara-negara Liga Arab bersama-sama menyerang, tetapi kemudian dipukul mundur oleh Israel. Dua tahun kemudian, pada 13 April 1950, Liga Arab melakukan penandatanganan perjanjian tentang pertahanan bersama dan kerja sama ekonomi.

Liga tersebut juga melakukan penandatangan koordinasi langkah-langkah pertahanan militer. Lebih dari 15 negara Arab lainnya akhirnya bergabung dengan organisasi tersebut, yang membentuk pasar bersama pada 1965.

Negara-negara Arab yang menyusul menjadi anggota Liga Arab adalah Libya (1953); Sudan (1956); Tunisia dan Maroko (1958); Kuwait (1961); Aljazair (1962); Bahrain, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA) (1971); Mauritania (1973); Somalia (1974); Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) (1976); Djibouti (1977); dan Komoro (1993). Ketika Yaman masih terbagi dua rezim, dari 1967 hingga 1990 kedua rezim negara tersebut secara terpisah memiliki wakil di Liga Arab.

Negara-negara anggota kemudian membentuk Dewan Liga. Setiap anggota memiliki satu hak suara dalam dewan tersebut, sehingga keputusan dewan hanya mengikat pada negara-negara yang telah memilih.

Pada tahun-tahun awal, Liga Arab fokus pada program ekonomi, budaya, dan sosial. Pada 1959, liga ini mengadakan kongres minyak bumi Arab pertama dan pada 1964 mendirikan Arab League Educational, Cultural, and Scientific Organization (ALECSO).

Pada 1964, Liga Arab meningkatkan status PLO dari pengamat ke perwakilan Palestina, meski sempat ada keberatan dari Yordania. Palestina kemudian mendapatkan keanggotaan penuh Liga Arab pada 1976.

Di bawah kepemimpinan sekretaris jenderal ketiga Mahmoud Riad (1972-1979), aktivitas politik di organisasi itu meningkat. Liga Arab kemudian dilemahkan oleh perselisihan internal terhadap isu-isu politik, terutama yang menyangkut Israel dan Palestina.

Setelah Mesir menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada 26 Maret 1979, anggota lain dari Liga Arab memilih untuk menangguhkan keanggotaan Mesir. Mereka memindahkan markas Liga Arab dari Kairo ke Tunis. Mesir kembali menjadi anggota Liga Arab pada 1989 dan markas liga kembali ke Kairo pada 1990.

Invasi Irak ke Kuwait pada 1990 telah menyebabkan keretakan yang mendalam di dalam liga. Apalagi ada keterlibatan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat (AS), atas permintaan Arab Saudi untuk menyingkirkan Kuwait di Irak.

Liga Arab dipaksa beradaptasi dengan perubahan mendadak di dunia Arab ketika protes massal yang dikenal dengan Arab Spring pecah di beberapa negara di Timur Tengah dan Afrika Utara pada akhir 2010 dan awal 2011. Pada Maret 2011, Liga Arab memberikan suara untuk mendukung zona larangan terbang di atas Libya. Hal itu dilakukan guna melindungi pemberontak dari serangan udara pasukan loyalis rezim pemimpin Libya Muammar al-Qaddafi.

Zona larangan terbang berevolusi menjadi intervensi militer internasional yang lebih luas. Operasi militer berkontribusi pada penggulingan Qaddafi pada Agustus.

Pada awal November, Liga Arab mengumumkan mereka telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah Suriah untuk mengakhiri perang saudara yang telah terjadi di negara itu selama 10 bulan. Namun kurang dari dua minggu kemudian, di tengah laporan bahwa pasukan Suriah terus melakukan serangan, Liga Arab memilih untuk menangguhkan keanggotaan Suriah.

Credit republika.co.id

Rabu, 21 Maret 2018

MNLF Filipina Siap Patroli Laut Bersama Indonesia

Pimpinan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) Nur Misuari mengawal warga Norwegia, Kjartan Sekkingstad setelah dibebaskan dari kelompok militan Abu Sayyaf Islam al-Qaeda, di Jolo, Sulu di Filipina, 18 September 2016. Kelompok Nur Misuari ini membantu dalam proses pembebasan tersebut. REUTERS/Nickie Butlangan

CB, Jakarta - Nur Misuari, pendiri organisasi garis keras di Filipina, Moro National Liberation Front atau MNLF, secara mengejutkan menyatakan siap bekerja sama dengan Indonesia dalam mengamankan wilayah perbatasan. Filipina baru-baru ini memfokuskan pengamanan di wilayah-wilayah perairan perbatasan.
“Secepatnya kami akan melakukan inagurasi bergabungnya pasukan kami dengan Indonesia,” kata Misuari, Minggu, 18 Maret 2018 seperti dikutip dari Rappler.com

Pertemuan Filipina-MNLF di Indonesia Batal

Pernyataan Misuari itu disampaikan di hadapan ribuan pendukungnya dan anggota MNLF di Davao City saat merayakan berdirinya MNLF dan memperingati 50 tahun pembantaian Jabidah, yang terjadi puluhan tahun lalu terhadap pemberontak Moro di Mindanao.
“Pemerintah Indonesia telah menginformasikan kepada kami dan presiden telah memberikan izin untuk menerima proposal bahwa kami harus mengerahkan 10 kapal besar ke sekitar teritorial laut kami,” kata Misuari.

Menurut Misuari, pasukan pengamanan wilayah perbatasan laut Indonesia-Filipina separuhnya akan berasal dari Angkatan Darat Indonesia, sedangkan pasukan bersenjata Filipina akan diwakilkan oleh pasukan MNLF. Hingga berita ini diturunkan, masih belum diketahui presiden siapa yang dimaksud Misuari, yang telah memberikannya izin terhadap partisipasi MNLF.
Sebelumnya pada Januari 2018 lalu, Presiden Filipina Rodrigo Duterte berjumpa dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Davao untuk mendiskusikan rencana kedua negara mengawal wilayah perbatasan laut terhadap teroris. Dalam pertemuan itu, Retno menilai Presiden Duterte telah memberikan sinyalemen Filipina ingin meningatkan kerjasamanya dengan Indonesia melalui sebuah kesepakatan pasukan militer gabungan.
Pemerintah Indonesia sendiri pernah memuji MNLF karena membantu membebaskan warga negara Indonesia yang diculik kelompok pemberontak Abu Sayyaf di Filipina.

Credit tempo.co

Disuntik Mati, Badak Putih Jantan Terakhir di Dunia Kini Tiada

NAIROBI - Sudan, seekor badak putih utara jantan terakhir yang tersisa di dunia ini telah mati di Kenya pada usia 45 tahun setelah disuntik mati. Sekarang tinggal ada dua badak putih betina anggota dari subspesiesnya yang tersisa.

Matinya badak putih utara jantan terakhir di dunia itu diumumkan para konservasionis yang merawatnya pada hari Selasa (20/3/2018).

Sudan menjadi badak yang terkenal setelah didaftarkan di aplikasi Tinder dalam upaya menyelamatkan spesiesnya dari kepunahan. Menurut Lembaga Konservasi Ol Pejeta, satwa ini sudah tidak sehat untuk waktu yang lama dan mati pada hari Senin di tempat konservasinya di Kenya tengah.

”Sudan dirawat karena komplikasi terkait usia yang menyebabkan perubahan degeneratif pada otot dan tulang yang dikombinasikan dengan luka kulit yang meluas. Kondisinya memburuk secara signifikan dalam 24 jam terakhir, dia tidak dapat berdiri dan banyak menderita,” kata pihak Ol Pejeta.

Ol Pejeta, Dinas Margasatwa Kenya dan dokter hewan di Kebun Binatang Dvůr Králové di Republik Ceko memutuskan untuk melakukan euthanasia terhadap satwa tersebut.

“Sudan akan dikenang karena kehidupannya yang sangat mengesankan,” kata Ol Pejeta.

”Pada 1970-an, dia lolos dari kepunahan pada jenisnya di alam liar saat dipindahkan ke Kebun Binatang Dvůr Králové. Sepanjang keberadaannya, dia secara signifikan berkontribusi terhadap kelangsungan hidup spesiesnya saat dia membawa dua betina,” lanjut Ol Pejeta.

”Selama tahun-tahun terakhirnya, Sudan kembali ke Afrika dan mencuri hati banyak orang dengan martabat dan kekuatannya,” imbuh Ol Pejeta.

Sudan tinggal dengan dua betina terakhir yang selamat dari subspesies, yakni keturunannya sendiri; Najin dan Fatu.Pihak konservasi mengatakan materi genetik Sudan dikumpulkan pada hari Senin.

”Satu-satunya harapan untuk pelestarian subspesies ini sekarang terletak pada pengembangan teknik fertilisasi in vitro,” kata Ol Pejeta. Teknik ini menggunakan contoh sperma dan sel telur yang disimpan di laboratorium khusus. Nantinya, sperma dan sel telur itu dipasangkan melalui sebuah reka pembuahan.

Upaya pelestarian badak Afrika telah hancur oleh pemburu yang membunuh satwa langka ini. Badak jenis ini diburu untuk diambil tanduknya yang dimanfaatkan sebagai perhiasan dan obat tradisional dengan pangsa pasar di Vietnam dan China.

”Kami hanya bisa berharap bahwa dunia belajar dari hilangnya Sudan yang menyedihkan dan mengambil setiap tindakan untuk mengakhiri semua perdagangan tanduk badak,” kata Peter Knights, kepala eksekutif organisasi konservasi WildAid yang berbasis di San Francisco.

”Saat harga klorin badak jatuh di China dan Vietnam, perburuan tanduk masih mengancam semua spesies badak,” imbuh Knights, seperti dikutip USA Today.

Credit sindonews.com

Nekat Pisahkan Diri, Jinping Ancam Jatuhkan Hukuman kepada Taiwan

BEIJING - Presiden China Xi Jinping memberikan peringatan keras kepada Taiwan. Pulau otonom itu diancam akan menghadapi hukuman yang akan dicatat oleh sejarah untuk usaha separatisme dalam bentuk apapun.

Taiwan adalah salah satu masalah paling sensitif di Cina dan berpotensi menjadi pemantik aksi militer yang berbahaya.

Dalam pidato di akhir sesi tahunan parlemen China, Xi Jinping mengatakan kepada 3.000 delegasi bahwa China akan mendorong reunifikasi damai atas Tanah Air dan bekerja lebih keras agar warga Taiwan dapat menikmati peluang pembangunan China.

"Ini adalah aspirasi bersama semua orang China dan dalam kepentingan dasar mereka untuk menjaga kedaulatan serta integritas teritorial Tiongkok dan mewujudkan reunifikasi China sepenuhnya," kata Jinping.

"Setiap tindakan dan trik untuk membagi China ditakdirkan gagal dan akan bertemu dengan kecaman rakyat dan hukuman yang dicatat sejarah," tambahnya, yang disambut tepuk tangan meriah.

"Cina memiliki kemauan, kepercayaan diri dan kemampuan untuk mengalahkan kegiatan separatis," tegas Jinping.

“Orang-orang Tionghoa memiliki kepercayaan yang sama bahwa separatisme itu tidak pernah diizinkan dan sangat tidak mungkin untuk memisahkan setiap inci wilayah dari wilayah negara China kami yang besar,” tukasnya seperti dikutip dari Reuters, Selasa (20/3/2018)

Taiwan yang demokratis tidak menunjukkan ketertarikannya untuk dijalankan oleh China yang otokratis. Taiwan menuduh Cina tidak memahami bagaimana demokrasi berjalan, menunjukkan bahwa rakyat Taiwan memiliki hak untuk menentukan masa depannya.

Eskalasi hubungan China-Taiwan meningkat sejak terpilihnya Presiden Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokratik pro-kemerdekaan pada tahun 2016.

Cina mencurigai Tsai ingin mendorong kemerdekaan, yang akan melanggar batas merah bagi para pemimpin Partai Komunis di Beijing. Tsai sendiri menyatakan keinginannya untuk mempertahankan status quo dan berkomitmen untuk memastikan perdamaian.

China sebelumnya murka oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menandatangani undang-undang perjalanan AS-Taiwan. Undang-undang ini membuat seorang pejabat senior AS bisa ke Taiwan untuk bertemu dengan kolega merasa asal Taiwan.

AS tidak memiliki hubungan formal dengan Taiwan. Meski begitu, Washington diwajibkan oleh undang-undang untuk membantu Taipei untuk membela diri dan merupakan sumber utama senjata di pulau itu.

Undang-undang baru AS mengenai Taiwan juga menambah ketegangan antara Beijing dan Washington mengenai perdagangan. Trump telah memberlakukan tarif dan meminta China untuk mengurangi ketidakseimbangan perdagangan yang besar dengan AS, bahkan ketika Washington telah membungkuk di Beijing untuk membantu mengatasi ketegangan dengan Korea Utara (Korut).

Taiwan telah mengucapkan terima kasih kepada AS atas undang-undang tersebut dan dukungannya, namun kementerian luar negeri mengatakan tidak ada rencana pemimpin senior, seperti presiden, untuk mengunjungi negara tersebut.

Sementara China meningkatkan latihan militer di seluruh Taiwan selama setahun terakhir telah mengguncang Taipei, Xi mengulangi klaim bahwa kenaikan China bukanlah ancaman bagi negara manapun, meskipun China menganggap Taiwan hanya sebagai provinsi China bukan sebuah negara.

"Hanya mereka yang dalam kebiasaan mengancam orang lain akan melihat orang lain sebagai ancaman," kata Xi.

Credit sindonews.com

Parlemen Eropa minta Zuckerberg jelaskan penggunaan data "Facebook"

Dokumentasi--Amerika Serikat dan Inggris geger oleh skandal media sosial yang pertama kali disiarkan oleh The Telegraph dan New York Times mengenai dugaan pemanfaatan profil puluhan juta pengguna Facebook oleh sebuah perusahaan yang disewa oleh tim kampanye Donald Trump sewaktu Pemilihan Presiden 2016. Nama perusahaan itu adalah Cambridge Analytica. (Reuters)

Brussel (CB) - Parlemen Eropa, Selasa, mengumumkan telah mengundang pemimpin Facebook Mark Zuckerberg untuk berbicara kepada parlemen setelah terungkap bahwa data perusahaannya digunakan secara besar-besaran untuk kepentingan politik.

"Kami mengundang Mark Zuckerberg ke Parlemen Eropa. Facebook perlu menjernihan kepada wakil 500 juta warga Eropa bahwa data pribadi tidak digunakan untuk memanipulasi demokrasi," kata presiden Parlemen Eropa Antonio Tajani melalui Twitter.

Perusahaan konsultan Inggris, Cambridge Analytica, dituduh memanen data hingga 50 juta pengguna Facebook tanpa izin dan menggunakannya untuk membantu politisi, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan kampanye Brexit.

"Kalau benar, memanipulasi data pribadi kita adalah tindakan tidak bisa diterima dan menjadi ancaman bagi demokrasi," kata Tajani.

"Kami menunggu perwakilan Facebook untuk memberikan kesaksian soal keterbukaan dan penghormatan terhadap aturan Uni Eropa soal perlindungan data," tambahnya.

Credit antaranews.com

PBB minta Turki akhiri keadaan darurat, hentikan pelanggaran HAM

PBB (en.wikipedia.org)

Jenewa (CB) - Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa meminta Turki mengakhiri keadaan darurat sejak Juli 2016, yang menyebabkan pelanggaran luas hak asasi manusia, termasuk penangkapan 160 ribu orang dan pemecatan pegawai negeri secara sewenang-wenang.

Presiden Tayyip Erdogan mengumumkan keadaan darurat setelah kudeta gagal pada Juli 2016 dan mengeluarkan lebih dari 20 dekrit, yang sering menyebabkan penyiksaan terhadap tahanan, pembiaran dan gangguan terhadap peradilan, kata kantor hak asasi manusia PBB.

Turki harus segera mengakhiri keadaan darurat dan memulihkan pekerjaan lembaga dan hukum, katanya dalam laporan.

"Jumlah, kekerapan dan kekurangan hubungan pada beberapa keputusan pada beberapa ancaman nasional tampaknya menunjukkan penggunaan kekuatan darurat untuk menahan segala bentuk kritik atau perbedaan pendapat, yang berhubungan dengan pemerintah," katanya.

Pemerintah Turki menyalahkan jaringan Fethullah Gulen, seorang ulama Muslim berbasis di Amerika Serikat, atas usaha kudeta yang gagal di mana 250 orang terbunuh. Gulen membantah terlibat dalam kudeta itu.

Zeid Ra`ad al-Hussein, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, mengatakan bahwa jumlah orang yang ditangkap atau diberhentikan "hanya untuk mengejutkan".

Hampir 160 ribu orang telah ditangkap dan 152 ribu pegawai sipil dipecat, "benar-benar secara sewenang-wenang", dalam 18 bulan terakhir, katanya dalam sebuah pernyataan.

"Guru, hakim dan pengacara diberhentikan atau dituntut; para jurnalis ditangkap, media ditutup dan situs web diblokir - jelas keadaan darurat yang dinyatakan secara berturut-turut di Turki telah digunakan untuk benr-benar dan secara sewenang-wenang mengurangi hak asasi manusia pada kebanyakan orang," kata Zeid.

Laporan setebal 28 halaman tersebut mendokumentasikan penggunaan penyiksaan dan penganiayaan dalam tahanan, termasuk pemukulan kejam, serangan seksual, sengatan listrik dan "waterboarding" (cara pemeriksaan dengan meniru penenggelaman) oleh polisi, gendarmerie, polisi militer dan pasukan keamanan.

Di tenggara Turki, dikatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang "besar dan serius" terus dilakukan oleh aparat keamanan. Hal tersebut termasuk pembunuhan, penyiksaan, penggunaan kekuatan yang berlebihan, dan penghancuran rumah serta warisan budaya Kurdi.

Kantor hak asasi PBB meminta jalan penuh untuk dapat menilai keadaan di wilayah tersebut, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Denuklirisasi Korut tak Masuk Agenda Helsinki

Citra satelit yang menunjukkan lokasi reaktor nuklir Korea Utara (Korut) Yongbyon.

Foto: reuters

Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Finlandia Timo Soini.

CB, HELSINKI -- Denuklirisasi dikabarkan tidak masuk dalam agenda bahasan dalam pertemuan antara delegasi Korea Utara, Korea Selatan, dan AS di Helsinski. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Finlandia Timo Soini.

Menurutnya Deputi Direktur Jenderal Hubungan Amerika Utara Kementerian Luar Negeri Korea Utara Choe Kang Il hadir dalam sejumlah pembicaraan bersama beberapa perwakilan diplomatik untuk mendiskusikan kemungkinan bertemunya Korea Utara dengan AS. Namun, kata Soini, program nuklir Korea Utara tidak masuk dalam agenda pembicaraan yang akan berakhir pada Rabu (21/3).

''Ini yang disebut pertemuan trek 1,5 pada akademisi dan petinggi. Finlandia hanya memfasilitasi. Karena 1,5, pembicaraan soal nuklir tidak ada di dalamnya,'' ungkap Soini seperti dikutip Reuters, Selasa (20/3).

Menurut Soini, adalah hal bagus diskusi ini bisa bergulir dan memanfaatkan momen Olimpiade untuk membuka jalan lebih lebar antara kedua Korea.

Para delegasi bertemu di bangunan pemerintah abad 19 yang memang biasa dipakai untuk pertemuan para petinggi. Namun, tak ada media yang dibolehkan masuk ke sana.

Kementerian Luar Negeri Finlandia menyatakan, pertemuan ini merupakan satu dari serangkaian pertemuan yang telah bertahun-tahun coba diupayakan, terutama terkait isu Asia timur laut. Sejauh ini, pertemuan berjalan positif.

Menteri Luar Negeri Korea Utara dan Menteri Luar Negeri Swedia juga sempat bertemu dalam rapat tiga hari di Swedia akhir pekan lalu. Mereka membicarakan persiapan Semenanjung Korea atas kemungkinan pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

Korea Utara sendiri tak mengindahkan kritikan berbagai negara soal program nuklir mereka. Korea Utara bahkan tak malu menunjukkan program pengembangan misil nuklir dimana misil tersebut mereka klaim dapat menjangkau AS.

Credit republika.co.id

Senat akan Akhiri Keterlibatan AS dalam Konflik Yaman

Konflik di Yaman

Foto: VOA

Sebanyak 55 senator menentang resolusi yang mendukung militer AS dalam konflik Yaman.

CB, WASHINGTON -- Senat Amerika Serikat (AS) telah memblokir sebuah resolusi kekuatan perang, untuk mengakhiri keterlibatan militer AS dalam konflik Yaman, pada Selasa (20/3). Sebanyak 55 senator dalam pemungutan suara, memilih menentang resolusi yang akan mendukung gerakan prosedural militer AS dalam konflik tersebut.

Tiga senator, yaitu Mike Lee perwakilan Partai Republik dari Utah, Bernie Sanders perwakilan independen dari Vermont, dan Chris Murphy perwakilan Partai Demokrat dari Connecticut, telah mendorong dilakukannya pemungutan suara itu.

Menurut mereka, militer AS telah membantu Arab Saudi dan negara-negara lain tanpa otorisasi Kongres. Dalam konflik yang sedang berlangsung di Yaman tersebut koalisi pimpinan Arab Saudi berperang melawan pemberontak Houthi yang didukung Iran.

Mereka berpendapat, memberikan bantuan termasuk dukungan logistik dan pengisian bahan bakar udara, merupakan bentuk keterlibatan dalam tindakan permusuhan. Hal itu dinilai turut berkontribusi terhadap krisis kemanusiaan yang besar di Yaman.

"Para Founding Fathers memberikan kekuasaan kepada Kongres untuk mengesahkan konflik militer, karena Kongres adalah cabang yang paling bertanggung jawab kepada rakyat. Bukan kepada Presiden tapi Kongres," kata Sanders, dikutip CNN.

Para pejabat pemerintahan Trump dan mayoritas anggota Partai Republik menentang langkah Kongres itu, dengan alasan dukungan militer terbatas tidak memerlukan persetujuan kongres. Mereka juga mengatakan keterlibatan AS di Yaman diperlukan untuk melawan ancaman dari Iran.

"Dukungan AS akan meningkatkan, bukan menurunkan, risiko adanya korban sipil. Dan itu menandakan kami tidak serius dalam melawan Iran dan sekutunya," kata Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell sebelum pemungutan suara.

Menteri Pertahanan James Mattis telah melakukan perjalanan ke Capitol untuk melobi para senator yang memblokir resolusi tersebut.

Credit republika.co.id

PBB Minta Israel Akhiri Pendudukan Palestina

Perjuangan rakyat Palestina melawan penjajahan Israel. (ilustrasi)

Foto: EPA/Abed Al Hashlamoun

Israel dinilai telah gagal memastikan kesehatan dan kesejahteraan penduduk Palestina.

CB, JENEWA -- Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Palestina Michael Lynk meminta Israel segera mengakhiri 50 tahun pendudukan atas Palestina. Menurutnya, Israel, sebagai negara penguasa pendudukan, telah gagal memastikan kesejahteraan untuk masyarakat Palestina.

"Israel telah gagal menegakkan kewajibannya di bawah hukum internasional untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan penduduk Palestina di bawah kendalinya," ungkap Lynk dalam laporannya yang diserahkan ke Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Selasa (20/3), dikutip laman Anadolu.

Ia secara khusus menyoroti perihal sistem layanan kesehatan yang berada di Jalur Gaza. Lynk menilai sistem pelayanan kesehatan di daerah yang diblokade Israel tersebut berada di ambang kehancuran.

Lynk mengatakan warga Palestina di Gaza kerap kesulitan mendapatkan izin dari Israel ketika hendak mencari perawatan medis di luar daerah tersebut. Ini menjadi salah satu elemen bahwa Israel tidak menjalankan kewajibannya sebagai negara pendudukan.

Oleh sebab itu, Lynk mendesak Israel agar segera mengakhiri pendudukan terhadap Palestina. "Saya sekali lagi menyerukan kepada Israel untuk mematuhi hukum internasional dan mengakhiri sepenuhnya pendudukan 50 tahun atas wilayah Palestina yang dimulai sejak 1967," ujarnya.

Wakil Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Kate Gilmore juga mempresentasikan enam laporan tentang situasi HAM di wilayah Palestina yang diduduki kepada Dewan HAM PBB. Dalam laporannya, ia memaparkan kondisi warga Palestina yang berisiko tinggi dirampas kebebasannya secara sewenang-wenang oleh Israel.

"Setengah abad pendudukan telah mengambil banyak korban pada HAM setiap warga Palestina, terlepas dari di mana di wilayah yang diduduki mereka berada," ucap Gilmore.

Ia pun menyoroti situasi kemanusiaan di Jalur Gaza. "Setelah lebih dari satu dekade di bawah blokade, situasi di Gaza telah memburuk ke titik yang tak tertahankan bagi penduduknya dan tidak dapat dipertahankan untuk masa depan," kata Gilmore.

Gilmore menyinggung perihal pemangkasan pasokan listrik antara 18-20 jam per hari. Menurutnya hal tersebut telah benar-benar mematikan aktivitas perekonomian di Gaza. Pemangkasan ini juga berdampak pada pusat-pusat layanan yang vital, seperti rumah sakit.

Credit republika.co.id

Dituduh Main Sihir, 5 WNI Terancam Dipancung di Saudi

JAKARTA - Lima warga negara Indonesia (WNI) terancam dieksekusi pancung di Arab Saudi atas tuduhan mempraktikkan ilmu sihir. Nasib kelima WNI ini disampaikan Direktur Perlindungan Warga Negara dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal.

Menurut Iqbal, ada 20 WNI yang terancan hukuman mati di Arab Saudi. Sebanyak 15 di antaranya terjerat kasus pembunuhan. Sedangkan lima orang lainnya terjerat kasus dugaan praktik sihir.

Para WNI itu merupakan tenaga kerja Indonesia (TKI).

Diplomat Indonesia asal Lombok ini menuturkan, tuduhan terlibat praktik ilmu sihir muncul karena adanya rasa tidak senang dari salah satu majikan terhadap TKI yang bekerja di tempat mereka.

"Ya karena majikannya itu kerja semua, anaknya lebih nempel sama TKI kita. Majikannya yang laki-laki senang-lah, eh yang perempuan yang tidak suka. Lalu menemukan rambut yang memang dikumpulkan di kamar, disangka main sihir. Lalu dia dilaporkan ke polisi syariah, kemudian diamankan," ujar Iqbal pada Selasa (20/3/2018).

Menurut Iqbal para WNI yang terkena tuduhan main sihir bisa dibebaskan. "Hukum sihir berbeda dengan pembunuhan. Hukum tindakan sihir adalah hukum negara, bukan hukum yang berdasarkan Alquran, jadi kita bisa mintakan pengampunan," katanya.

Iqbal menambahkan, tidak jarang orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, termasuk di Saudi, membawa jimat untuk keberuntungan. Hal inilah yang terkadang dianggap tindakan sihir oleh warga Saudi.

"Adanya kasus-kasus semacam ini juga menunjukkan kurangnya pelatihan kepada para TKI kita yang akan dikirim ke luar negeri mengenai budaya negara tempat dia akan ditempatkan," ujar Iqbal.

Credit sindonews.com