Pemilihan Presiden Kenya Diwarnai Protes

Pemilihan presiden di Kenya diwarnai protes warga di Samaria, Kisumu, Kenya, Kamis (26/10).

CB, NAIROBI -- Pemungutan suara ulang untuk memilih presiden Kenya diwarnai protes. Ini menyusul boikot yang dilakukan salah satu kandidat, Raila Odinga. Demonstran membakar ban yang memaksa aparat menembakkan gas air mata.

"Kami mengimbau warga Kenya yang menjunjung tinggi demokrasi dan kadilan untuk berdoa saja dan tetap di rumah," kata Raila Odinga seperti dikutip Aljazirah, Kamis (26/10).

 

Imbauan Odinga disertai persuasif kepada warga Kenya untuk mengajak penduduk lainnya tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara. Dia mengatakan hal itu lantaran menilai voting yang dilakukan penuh dengan kecurangan.

 

Sebelumnya, pemungutan suara ulang dilakukan menyusul keputusan pengadilan tinggi yang tidak mengakui hasil pemungutan suara yang dilakukan pada 8 Agustus kemarin. Proses voting dinilai penuh dengan kejanggalan dan ilegal.

 

Pemungutan suara ulang dibuka pukul 06.00 pagi hingga 17.00 waktu setempat. Lebih dari 19 juta warga tercatat sebagai daftar pemilih tetap.

 

Sementara, hasil jajak pendapat sebelumnya menempatkan kandidat pejawat presiden Uhuru Kenyatta unggul dengan perolehan 54 persen suara. Unggul dibanding pesaingnya Raila Odinga dengan raihan 45 suara.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Penembakan dan Pembakaran Warnai Pemilu Ulang di Kenya

Pemilihan presiden di Kenya diwarnai protes warga di Samaria, Kisumu, Kenya, Kamis (26/10).

CB, KISUMU -- Para pendukung oposisi Kenya bentrok dengan polisi dan membakar barikade-barikade pada Kamis (26/10) untuk menantang legitimasi satu pemilihan yang diulang.

Presiden petahana, Uhuru Kenyatta, diperkirakan akan kembali naik ke tampuk kekuasaan di negara yang memiliki peran penting di bidang ekonomi dan politik di Afrika Timur.
Di Kisumu, kota di bagian barat, kaum muda yang melempar batu bentrok dengan polisi yang melepaskan gas airmata, peluru tajam dan semprotan air.  Dilansir Reuters, para kaum muda ini turun ke jalan-jalan setelah pemimpin oposisi Raila Odinga menyerukan boikot terhadap pemilihan tersebut.

Sejauh ini belum ada laporan korban dan Reuters tak menemukan tempat-tempat pemungutan suara buka.

Di Kibera dan Mathare, dua daerah kumuh di Nairobi, polisi anti huru-hara berpatroli. Para pengunjuk rasa membakar barang-barang di Kibera pada pagi. Hampir 50 orang tewas ketika bentrok dengan aparat keamanan sejak pemungutan suara yang sebenarnya pada Agustus.
Dalam pemungutan suara itu Kenyatta menang tetapi dianulir oleh Mahkamah Agung karena ditemukan kesalahan-kesalahan prosedur. Pemilihan itu diperhatikan secara seksama di Afrika Timur, yang bergantung pada Kenya sebagai pusat logistik dan perdagangan, dan di Barat, yang memandang Nairobi benteng terhadap aktivitas kelompok-kelompok militan di Somalia dan konflik sipil di Sudan Selatan dan Burundi.

Sementara ketegangan merebak di beberapa wilayah yang menjadi kubu oposisi, di kawasan-kawasan lain situasi tenang.

Menteri Dalam Negeri Fred Matiang'i mengatakan kepada Citizen TV bahwa tempat-tempat pemungutan suara buka di lebih 90 persen negara itu, termasuk Kiambu, tempat Kenyatta memberikan suaranya.

"Kami meminta mereka (para pemberi suara) untuk memberikan suara dalam jumlah besar," kata Kenyatta setelah memberikan suara. "Kami lelah sebagai negara yang terkendala oleh pemilihan dan saya pikir kini saatnya kita bergerak maju."

Jika beberapa wilayah gagal menyelenggarakan pemilihan-pemilihan, ketakstabilan politik di negara itu yang terpecah karena perbedaan etnis dapat berlangsung lama.

Pada Rabu, Mahkamah Agung dijadwalkan mendengarkan satu perkara yang berusaha menangguhkan pemilihan tetapi tak dapat bersidang setelah lima dari tujuh hakimnya tak muncul.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Satu Orang Tewas dalam Kericuhan Pemilu Ulang di Kenya

Pendukung oposisi melemparkan batu ke Polisi dalam bentrokan di Nairobi, Kenya.

CB, NAIROBI -- Seorang pemuda berusia 19 tahun tewas dalam aksi protes pemungutan suara ulang presiden Kenya. Korban tewas akibat mengalami pendarahan usai tertembus timah panas dibagian paha. Bentrokan tersebut juga melukai puluhan lainnya.

Seperti diwartakan Aljazirah, Kamis (26/10), pemungutan suara ulang presiden Kenya diwarnai bentrokan antara massa dan kepolisian. Aparat lantas menembakan gas air mata untuk membubarkan demonstran.

 

Bentrokan terjadi tak lama setelah massa menggelar aski di markas salah satu kandidat presiden, Raila Odinga. Pemungutan suara dibuka pukul 06.00 pagi hingga 17.00 waktu setempat. Lebih dari 19 juta warga tercatat sebagai daftar pemilih tetap.

 

Pemungutan suara ulang dilakukan menyusul keputusan pengadilan tinggi yang tidak mengakui hasil pemungutan suara yang dilakukan pada 8 Agustus kemarin. Proses votinNairobig dinilai penuh dengan kejanggalan dan ilegal.

 

Hasil tersebut menempatkan kandidat pejawat presiden Uhuru Kenyatta unggul dengan perolehan 54 persen suara. Unggul dibanding pesaingnya, Raila Odinga dengan raihan 45 suara. Massa lantas memprotes hasil tersebut.

 

Sedikitnya 37 orang tewas dalam demonstrasi menyusul pengumuman hasil pemilihan di Kenya. Tiga di antara korban tewas yaitu anak-anak.

 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kenya mengatakan korban tewas disebabkan oleh tindakan polisi yang menggunakan peluru dan tongkat. Di antara korban tewas adalah bayi perempuan berusia enam bulan.

 

Hampir semua korban kekerasan terbunuh di kubu oposisi di daerah ibu kota, Nairobi, atau bagian barat negara tersebut.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Tillerson: Tidak Ada Tempat untuk Assad di Suriah

Presiden Suriah Bashar al-Assad. Foto/Istimewa

JENEWA - Presiden Bashar al-Assad dan keluarganya tidak memiliki peran di masa depan Suriah. Hal itu ditegaskan Sekretaris Negara Amerika Serikat (AS), Rex Tillerson.

Tillerson mengatakan bahwa pemerintah Trump mendukung perundingan perdamaian Jenewa sebagai satu-satunya cara untuk mengakhiri perang enam tahun dan beralih ke transisi politik dan pemilihan.

Ia mengatakan hal itu setelah mengadakan pembicaraan dengan Utusan Khusus PBB untuk Suriah Staffan de Mistura. Sebelumnya de Mistura mengumumkan bahwa perundingan damai yang terhenti antara pemerintah Suriah dan oposisi akan dilanjutkan di Jenewa pada 28 November mendatang.

"Amerika Serikat menginginkan Suriah yang utuh dan bersatu tanpa peran Bashar al-Assad di pemerintahan," kata Tillerson seperti dilansir dari Reuters, Jumat (27/10/2017).

"Ini adalah pandangan kami dan saya telah mengatakan ini berkali-kali juga bahwa kami tidak percaya bahwa ada masa depan bagi rezim Assad dan keluarga Assad. Masa pemerintahan keluarga Assad akan segera berakhir. Satu-satunya masalah adalah bagaimana hal itu harus dilakukan," lanjutnya.

"Ketika pemerintah Trump mulai beroperasi, kami berpendapat bahwa ini bukanlah sebuah prasyarat bahwa Assad pergi sebelum proses peralihan dimulai," tukasnya.

Didukung oleh kekuatan udara Rusia dan milisi yang didukung Iran, Assad tampaknya tidak dapat ditahan secara militer dan bulan lalu sekutu Assad Hizbullah mengumumkan kemenangan dalam perang Suriah.

Pasukan tersebut telah mendorong negara Islam kembali dari sebagian besar wilayah timur Suriah dalam beberapa bulan terakhir. Selama setahun terakhir Hizbullah telah membawa banyak wilayah kantong yang dikuasai pemberontak di sekitar Aleppo, Homs dan Damaskus.

Perundingan gencatan senjata yang ditengahi oleh Rusia, Turki, Iran dan Amerika Serikat di daerah-daerah yang dikuasai pemberontak di Suriah barat telah membebaskan tenaga kerja untuk sekutu-sekutu Assad.

Tillerson menyebut pembahasannya dengan Mistura "berbuah" dan mengatakan bahwa AS akan melanjutkan usahanya untuk mengurangi kekerasan di Suriah".

Dia mengatakan satu-satunya alasan pasukan Assad telah berhasil mengubah arus dalam perang melawan ISIS dan militan lainnya adalah dukungan udara yang di terima dari Rusia. 

Tillerson mengatakan Iran, sekutu utama Assad lainnya, seharusnya tidak dipandang telah membuat perbedaan dalam kekalahan ISIS di Suriah.

"Saya tidak melihat Suriah sebagai kemenangan bagi Iran. Saya melihat Iran sebagai gantungan baju. Saya tidak berpikir bahwa Iran harus diberi penghargaan atas kekalahan ISIS di Suriah. Sebaliknya, saya pikir mereka telah memanfaatkan situasi ini," tukasnya.



Credit  sindonews.com

Tillerson: Iran Dijatuhi Sanksi Karena Berbuat Jahat

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson mengatakan bahwa sanksi AS terhadap Iran menargetkan perilaku jahat negara tersebut. Foto/Reuters

NEW DELHI - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson mengatakan bahwa sanksi AS terhadap Iran menargetkan "perilaku jahat" negara tersebut, dan ditujukan untuk membantu rakyat Iran menguasai pemerintahan mereka.

"Tindakan AS berusaha untuk membatasi aktivitas destabilisasi Iran lainnya di Timur Tengah, termasuk pengembangan rudal balistik, ekspor senjata ke organisasi terori" dan keterlibatan dalam konflik di Suriah dan Yaman," kata Tillerson, seperti dilansir Al Arabiya pada Kamis (26/10).

"Pertarungan kami bukan dengan rakyat Iran. Ketidaksepakatan kami adalah dengan rezim revolusioner. Kami mengambil tindakan untuk menjatuhkan sanksi kepada rezim tersebut, dan khususnya Garda Revolusi Iran. Ini adalah tujuan kami untuk menolak  pembiayaan dan untuk mengganggu aktivitas yang terkait dengan perilaku jahat ini," sambungnya.

Tillerson kemudian menjelaskan bahwa AS berusaha memberi dukungan untuk suara modern di Iran, dalam upaya untuk mewujudkan perubahan dalam pemerintah Iran.

"Kami tahu ada perasaan, dan nilai yang kuat di dalam Iran yang ingin kami promosikan suatu hari orang-orang Iran dapat merebut kembali kendali pemerintah mereka. Mereka hidup di bawah rezim revolusioner yang represif ini, dan kami tidak ingin menyakiti orang-orang Iran. Pertarungan kami bukan dengan rakyat Iran," imbuhnya.

Meski demikian, Tillerson yang berbicara saat melakukan  konferensi pers di New Delhi setelah melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri India Sushma Swaraj, Tillerson menuturkan AS tidak akan memblokir kegiatan bisnis India atau sekutu lainnya, dengan Iran. 

Credit  sindonews.com

AS Jatuhkan Sanksi Baru untuk Iran dan Hizbullah

  

Ilustrasi. (Reuters/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Dewan Perwakilan Amerika Serikat meloloskan undang-undang tentang penjatuhan sanksi baru untuk Iran dan kelompok Hizbullah.

Sanksi dijatuhkan tak lama setelah Presiden Donald trump menolak mengesahkan kembali kesepakatan nuklir Iran yang ia anggap tak patuh karena terus mengembangkan program peluru kendali.

Seorang sumber di Kongres pada Kamis (26/10) menyebut Dewan Perwakilan saat ini tengah berfokus mencari cara lain untuk menekan Iran, salah satunya yaitu dengan menjatuhkan sanksi terhadap sekutu seperti Hizbullah.

Organisasi politik dan paramiliter itu menyebarkan pengaruh di Libanon dan memainkan peran kunci dalam perang sipil di Suriah.

"Langkah-langkah penting ini memberlakukan sanksi baru untuk mematikan pendanaan Hizbullah sekaligus menjadi tagihan pertanggungjawaban atas kerusakan dan kematian yang diakibatkan kelompok itu," kata Wakil Ketua Komisi Luar Negeri Dewan Perwakilan Ed Royce sebagaimana dikutip Reuters.

Melalui undang-undang tersebut, AS menjatuhkan sanksi karena Iran dan Hizbullah dianggap telah menggunakan warga sipil sebagai tameng hidup dalam peperangan di Timur Tengah.

Sanksi tersebut juga menyasar seluruh pihak dan entitas lain yang dianggap memasok senjata dan bantuan lain bagi Hizbullah. Undang-undang itu juga menyepakati sebuah resolusi yang mendesak Uni Eropa untuk memasukan Hizbullah dalam daftar teroris.

Ketiga sanksi itu disetujui dengan suara bulat pada Rabu (25/10). Parlemen juga berencana melakukan voting terhadap undang-undang lain berisikan sanksi tambahan bagi Iran terkait program peluru kendalinya.

Sejak pemerintahan Trump berkuasa, AS kembali bersikap keras terhadap Iran yang selama ini dianggap menjadi ancaman karena ideologi dan senjata nuklirnya.

Trump bahkan mengambil risiko membatalkan kesepakatan nuklir Iran yang telah disepakati pemerintahan Barack Obama pada 2015 lalu karena menganggap perjanjian itu menjadi salah satu langkah terburuk AS dalam sejarah.
Awal Oktober lalu, Washington bahkan menawarkan hadiah senilai jutaan dolar bagi dua pejabat pemerintah yang dapat mengembangkan strategi untuk membendung pengaruh Iran yang terus berkembang di kawasan.

Namun, sejumlah pihak menganggap AS bakal kesulitan mendapatkan dukungan internasional untuk melawan Hizbullah yang selama ini memiliki pengaruh politik cukup besar di Libanon.

Hizbullah juga dikenal banyak memberikan bantuan dan layanan sosial terhadap masyarakat di negara yang berbatasan langsung dengan Suriah dan Israel itu.






Credit  cnnindonesia.com

Rusia Bantah Terlibat dalam Pembunuhan Kennedy

Rusia membantah segala tudingan keterlibatannya dalam pembunuhan Presiden AS John F Kennedy. Foto/Istimewa

MOSKOW - Rusia membantah segala tudingan keterlibatan mereka dengan pembunuhan presiden Amerika Serikat (AS), John F Kennedy. Pernyataan itu dikeluarkan jelang dirilisnya ribuan arsip pembunuhan presiden ke-35 AS yang tewas ditembak itu.

Arsip Nasional AS akan merilis sebuah dokumen yang terkait dengan pembunuhan yang terjadi pada hari Kamis 22 November 1963 itu.

Salah satu dari beberapa teori konspirasi tentang pembunuh Kennedy, Lee Harvey Oswald, adalah bahwa dia berhubungan dengan dinas intelijen Soviet, atau diberi pelatihan oleh mereka saat dia berkunjung ke Uni Soviet.

"Jika bahkan di sini tuduhan liar dilemparkan ke Rusia, itu akan memalukan, karena ini adalah informasi, dan bukan disinformasi yang diinginkan orang," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova seperti dikutip dari Independent, Jumat (27/10/2017).

"Saya bahkan tidak dapat membayangkan bagaimana seseorang dapat mendistorsi topik ini sampai tingkat tertentu," katanya, meskipun tidak ada tuduhan resmi yang disuarakan secara terbuka oleh pemerintah AS atau otoritas kepolisian.

Mayoritas catatan yang berkaitan dengan kasus ini - sekitar 88 persen - telah tersedia untuk umum sejak akhir 1990an.

Seperti pelepasan dokumen pada bulan Juli 2017 yang berkaitan dengan peristiwa tragis tersebut, dokumen-dokumen ini akan diposkan di situs web agensi.

Diharapkan bahwa rilis terbaru ini akan berisi lebih banyak informasi tentang Oswald dan kehidupannya di bulan-bulan menjelang pembunuhan di Dallas, Texas, termasuk sebuah perjalanan yang dia tempuh ke Meksiko pada bulan September 1963.

Dokumen ini setidaknya berisi 3.000 file, yang masing-masing bisa memiliki ratusan dokumen.

Credit  sindonews.com

Rusia Bantah Berhubungan dengan Pembunuh John Kennedy

Lee Harvey Oswald terdakwa dalam pembunuhan Presiden AS John F. Kennedy pada 1963.

CB, MOSKOW -- Arsip Nasional Amerika Serikat merilis sebuah dokumen yang terkait dengan pembunuhan mantan presiden AS John F Kennedy pada 22 November 1963.

Dilansir dari The Independent, Jumat (27/10), salah satu dari beberapa teori konspirasi tentang pembunuh Kennedy adalah pelaku pembunuhan Lee Harvey Oswald berhubungan dengan dinas intelijen Soviet, atau diberi pelatihan oleh Soviet saat dia berkunjungan ke Uni Soviet.

"Jika bahkan tuduhan tersembunyi liar dilemparkan ke Rusia, itu akan memalukan karena ini adalah informasi, dan bukan disinformasi yang diinginkan orang," ujar juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova.

Ia mengaku tidak dapat membayangkan bagaimana seseorang dapat mendistorsi topik ini sampai tingkat tertentu, meskipun tidak ada tuduhan resmi yang disuarakan secara terbuka oleh pemerintah AS atau otoritas kepolisian. Mayoritas catatan yang berkaitan dengan kasus ini sekitar 88 persen telah tersedia untuk umum sejak akhir 1990-an.

Diharapkan rilis terbaru ini akan berisi lebih banyak informasi tentang Oswald dan kehidupannya menjelang pembunuhan Kennedy di Dallas, Texas, termasuk sebuah perjalanan yang dia tempuh ke Meksiko pada September 1963.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Berkas Pembunuhan Kennedy Dibuka, Apakah Misteri Terungkap?

John F Kennedy

CB, BOSTON - Lebih dari setengah abad setelah Presiden AS John F Kennedy tewas ditembak di Dallas, pemerintah Washington dijadwalkan membuka berkas terakhir mengenai penyelidikan pembunuhan yang menggemparkan negara tersebut.

Ilmuwan yang mempelajari pembunuhan Kennedy pada 22 November 1963 memperkirakan berkas terakhir itu tidak memberikan rincian baru mengenai mengapa Lee Harvey Oswald menembak presiden AS Katolik berdarah Amerika-Irlandia pertama tersebut.

Mereka juga khawatir bahwa dokumen lebih dari lima juta halaman di Arsip Nasional itu tidak akan banyak membantu teori persekongkolan lama bahwa pembunuhan presiden berusia 46 tahun tersebut digalang kelompok mafia, Kuba, atau komplotan rahasia.

Ribuan buku, artikel, acara TV dan film telah menggali gagasan bahwa pembunuhan Kennedy adalah hasil dari persekongkolan rumit. Tidak ada yang menghasilkan bukti akhir bahwa Oswald, yang ditembak mati sehari setelah membunuh Kennedy, bekerja dengan orang lain, meskipun mereka mempertahankan nilai budaya, yang kuat.

"Murid saya sangat ragu bahwa Oswald adalah satu-satunya pembunuh bayaran. Sulit memikirkan hal ini, bahwa seorang penyendiri, pecundang, bisa membunuh Kennedy dan mengubah jalan sejarah dunia. Tapi di situlah buktinya," kata Patrick Maney, guru besar sejarah di Boston College.

Pada 1992, kongres memerintahkan semua catatan berkaitan dengan penyelidikan atas kematian Kennedy dibuka untuk umum dan menetapkan batas akhir 26 Oktober 2017 untuk keseluruhan keputusan yang akan diumumkan.

Presiden Donald Trump pada hari Sabtu mengonfirmasi bahwa ia akan mengizinkan dokumen tersebut dipublikasikan. Dokumen itu, yang akan disiarkan pada Kamis, kemungkinan berfokus pada upaya oleh CIA dan FBI menentukan kontak Oswald dengan mata-mata dari Kuba dan bekas Uni Soviet dalam perjalanan ke Kota Meksiko pada September 1963, kata ahli.

"Ada kekhawatiran nyata bahwa Oswald mungkin berada di pihak Uni Soviet," kata Maney.

Pembunuhan Kennedy adalah yang pertama dari serangkaian pembunuhan bermotif politik, termasuk kematian saudaranya Robert F. Kennedy dan pemimpin HAM Martin Luther King Jr., yang mengejutkan Amerika Serikat selama tahun 1960-an yang penuh gejolak. Kennedy tetap menjadi salah satu presiden AS paling dikagumi hingga sekarang.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

CIA Sebut Sukarno dalam Dokumen Pembunuhan John F Kennedy

Presiden AS John F Kennedy dan ibu negara Jacqueline Bouvier Kennedy tiba di Love Field, Dallas, Texas, kurang dari satu jam sebelum Kennedy ditembak mati pada 22 November 1963.

CB, WASHINGTON -- Presiden AS Donald Trump memerintahkan 3.000 dokumen rahasia pembunuhan presiden AS terdahulu John F Kennedy pada 22 November 1963 diungkap ke publik. Saat ini Arsip Nasional telah merilis 2.891 file rahasia yang terkait dengan pembunuhan JFK. File tersebut dapat dilihat melalui situs www.archives.gov.

Dilansir dari The Guardian, Jumat (27/10), dokumen-dokumen tersebut juga berisi mengenai komunisme, hak-hak sipil dan Vietnam. Setidaknya satu dokumen, yang berisikan sebuah ringkasan fakta 1975 menyebutkan berbagai upaya badan intelijen AS, CIA untuk membunuh pemimpin asing, yang merupakan bagian dari penyelidikan apakah pembunuhan JFK direncanakan oleh Kuba atau Uni Soviet (USSR).

Nama Fidel Castro berada di depan dan di tengah arsip. Dokumen tersebut mengatakan CIA mencoba mempertimbangkan untuk bekerja dengan sumber mafia di antara cara-cara lain.


"Komisi telah menetapkan agen CIA terlibat dalam perencanaan di negara ini dengan warga negara tertentu dan pihak lainnya untuk berusaha membunuh Perdana Menteri (Kuba) (Fidel) Castro. Komisi juga telah menetapkan CIA terlibat dalam pengiriman senjata dari negara ini kepada orang-orang di Republik Dominika, yang berusaha membunuh Jenderal Hellimo Trujillo (yang terlibat dalam upaya membunuh presiden Venezuela).

Komisi tersebut belum menemukan bukti adanya upaya lain membunuh pemimpin asing lainnya yang memiliki aktivitas nyata di Amerika Serikat. Namun, sifat aktivitas dan tingkat kerahasiaan dan kompartemen di dalam CIA yang sedemikian rupa sehingga sulit menemukan bukti semacam ini kecuali fakta spesifik dibawa ke badan investigasi," demikian bunyi dokumen itu.

Menurut dokumen tersebut, CIA juga mempertimbangkan membunuh pemimpin Kongo Patrice Lumumba dan presiden Indonesia Sukarno. Banyak dokumen berkaitan dengan upaya anti-Kuba oleh pemerintah AS pada 1960-an dan 1970-an, termasuk "Operasi Mongoose".

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

3.000 Dokumen Rahasia Pembunuhan John F Kennedy Diungkap

Presiden AS John F Kennedy dan istrinya Jackie Kennedy beserta anak mereka, Caroline (kanan) dan John, Jr (kiri).

CB, WASHINGTON -- Gedung Putih mengonfirmasi mereka akan merilis hampir 3.000 dokumen rahasia yang terkait dengan pembunuhan mantan presiden AS John F Kennedy pada 1963.

Dilansir dari The Guardian, Jumat (27/10), saat ini Gedung Putih menunggu Arsip Nasional mengunggah dokumen secara online, yang dijanjikan tak lama setelah memo presiden. "Kami akan mulai memilah-milahnya segera setelah mereka tersedia," kata perwakilan Gedung Putih.

 

Dalam memo itu, Donald Trump akan menyimpan sejumlah file rahasia. Dia mengaku tidak memiliki pilihan karena adanya permintaan dari agen seperti FBI dan CIA.

 

"Saya tidak punya pilihan untuk menerima redaksi tersebut daripada membiarkan kerugian yang mungkin tidak dapat dipulihkan kembali untuk keamanan Nasional kami," kata Trump.

 

 

Pada Kamis (26/10), Trump mengatakan ia harus tunduk pada keamanan nasional, penegakan hukum, dan masalah luar negeri yang diajukan oleh agensi. Dia memerintahkan peninjauan 180 hari bagi agensi untuk mempertimbangkan kembali pengurangan dokumen tersebut, yang berarti batas waktu dokumen lainnya hingga 26 April 2018.

 

Pejabat mengatakan mereka tidak akan mengomentari teori konspirasi, termasuk yang disebarkan oleh Trump. "Jujur saja kami tidak akan mengomentari isi file tersebut. Ini adalah praktik Arsip Nasional untuk menyerahkannya kepada para periset," kata pejabat tersebut.

 

Saat ini Arsip Nasional telah merilis 2.891 file rahasia yang terkait dengan pembunuhan JFK. File tersebut dapat dilihat melalui situs www.archives.gov

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Trump Rilis Ribuan Dokumen Pembunuhan Kennedy

Detik-detik tewasnya John F Kennedy saat mengikuti pawai di Dallas pada 22 November 1963. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, akhirnya merilis ribuan dokumen yang terkait dengan pembunuhan John F Kennedy (JFK). Meski begitu, Trump menunda perilisan beberapa file "sensitif" tentang pembunuhan presiden ke-35 AS itu.

"Trump menyetujui 2.800 catatan untuk dirilis, namun, setelah sebagian besar permintaan dari CIA dan FBI, dia meninggalkan dengan "tidak ada pilihan" kecuali untuk menyimpan sekitar 300 rahasia lainnya," kata Gedung Putih seperti dikutip dari Sky News, Jumat (27/10/2017).

Catatan tersebut akan ditinjau lebih lanjut selama enam bulan ke depan.

Pejabat Gedung Putih mengatakan badan federal akan diberitahu bahwa dokumen-dokumen itu harus tetap dirahasiakan setelah ditinjau ulang hanya untuk kasus yang paling langka.

Ada banyak spekulasi tentang apa yang mungkin ada dalam file yang sebelumnya tak terlihat mengenai penembakan fatal Presiden Kennedy di Dallas pada tanggal 22 November 1963.

Menurut koresponden Sky News penundaan tersebut hanya akan memperdalam intrik dalam sebuah cerita yang sudah kaya dengan misteri.

"Sejarawan dan analis yang telah saya ajak bicara mengatakan bahwa mereka tidak mengharapkan adanya sebuah bukti yang tidak terbantahkan, mereka tidak percaya ada pria bersenjata kedua, namun ingin tahu lebih banyak tentang keterlibatan CIA (dalam pembunuhan tersebut)," kata koresponden Sky News.

Pada tahun 1964, Komisi Warren menyimpulkan bahwa Lee Harvey Oswald adalah satu-satunya pria bersenjata dan sebuah penyelidikan kongres 1979 tidak menemukan bukti untuk mendukung klaim keterlibatan CIA. Tapi kecurigaan terus berlanjut.

Sebuah pernyataan beberapa bulan yang lalu dari Arsip Nasional mengatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut akan dianggap "tangensial" atau bersinggungan terhadap apa yang sudah diketahui tentang pembunuhan tersebut.

Presiden George HW Bush menandatangani sebuah undang-undang pada tahun 1992 yang mewajibkan semua dokumen pembunuhan akan dilepaskan dalam waktu 25 tahun, kecuali jika hal itu akan membahayakan intelijen, penegakan hukum, operasi militer atau hubungan luar negeri.

Trump telah mengkonfirmasi beberapa hari yang lalu bahwa dia akan memenuhi tenggat waktu ini yaitu 26 Oktober. 

Langkah yang dilakukan oleh pemerintahan Bush sebagian didorong oleh kehebohan yang disebabkan oleh film Oliver Stone pada tahun 1991, JFK, yang mengklaim ada konspirasi besar untuk membunuh presiden tersebut.








Credit  sindonews.com

NATO Tidak Punya Bukti Dugaan Dukungan Rusia terhadap Taliban

Foto/Ilustrasi/Sindonews/Ian

MOSKOW - NATO belum memberikan bukti dokumenter untuk mendukung klaimnya bahwa Rusia mendukung gerakan Taliban di Afghanistan. Begitu yang dikatakan Kepala Departemen Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Rusia, Zamir Kabulov.

"Tidak ada dokumen yang disediakan. Hanya kata-kata. Kami juga meminta mitra NATO kami tentang helikopter tak dikenal yang diamati di Afghanistan, namun tidak mendapat jawaban," kata diplomat tersebut pada pertemuan Dewan NATO-Rusia seperti dikutip dari TASS, Jumat (27/10/2017).

Tuduhan bahwa Rusia mungkin memasok Taliban pertama kali muncul pada bulan Februari. Kala itu Komandan pasukan Amerika Serikat (AS) di Afghanistan, Jenderal John Nicholson mengatakan kepada Komite Senat bahwa Rusia telah meningkatkan secara nyata dukungan tersembunyi dan terselubung untuk militan Taliban dengan tujuan untuk merusak Amerika Serikat dan NATO.

Pejabat Rusia telah berulang kali membantah tuduhan tersebut.

"Tuduhan bantuan Rusia mitos terhadap Taliban bertujuan untuk mengalihkan perhatian masyarakat internasional dari banyak kesalahan Washington," kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan pada bulan September. 

Credit  sindonews.com

Rusia Uji Tembak 4 Rudal Balistik Antarbenua Topol Canggih

Militer Rusia menguji tembak rudal-rudal balistik antarbenua Topol dalam latihan perang pada hari Kamis (26/10/2017). Foto/Kementerian Pertahanan Rusia

MOSKOW - Militer Rusia menguji tembak empat rudal balistik antarbenua Topol dalam latihan militer yang juga melibatkan pesawat pembom jarak jauh pada hari Kamis. Rudal Topol merupakan salah satu senjata paling canggih yang dimiliki Moskow.

Tiga rudal ditembakkan dari kapal selam dan satu rudal lainnya ditembakkan dari peluncur erektor. Salah satu senjata canggih tersebut diluncurkan dari kosmodrom Plesetsk dan sukses menghantam target di lokasi uji coba Kura.

Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan yang dilansir Russia Today, Jumat (27/10/2017), mengatakan peluncuran empat rudal balistik antarbenua Topol sebagai bagian dari latihan perang skala besar yang melibatkan pasukan strategis Moskow.

Tigal kapal selam yang diandalkan untuk menembakkan rudal-rudal Topol itu adalah dua kapal selam dari Armada Utara dan satu lagi dari Armada Pasifik.

Sedangkan tiga pesawat pembom jarak jauh yang dilibatakan dalam latihan perang ini adalah pesawat Tu-160, Tu-95MS dan Tu-22M3. Ketiganya  meluncurkan rudal jelajah ke sasaran yang ditempatkan di dua tempat uji coba di Rusia dan satu lagi di Kazakhstan.

”Pasukan Rudal Strategis menembakkan rudal balistik antarbenua Topol dari Plesetsk ke arah uji coba Kura di Kamchatka,” bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia.

”Sebuah kapal selam nuklir Armada Pasifik melakukan peluncuran dua rudal balistik dari Laut Okhotsk terhadap jangkauan pengujian Chizha di wilayah Arkhangelsk,” lanjut kementerian tersebut.

”Sebuah kapal selam nuklir dari Armada Utara melepaskan sebuah rudal balistik dari Laut Barents menuju Kura,” imbuh Kementerian Pertahanan Rusia.

Bulan lalu Moskow juga meluncurkan rudal balistik antarbenua RS-12M Topol  sebagai bagian dari latihan perang secara terpisah. Senjata itu ditembakkan dari fasilitas peluncuran Kapustin Yar di Rusia barat daya. 

Credit  sindonews.com

NATO Sebut Rusia Beri Laporan Palsu Soal Latihan Perang

NATO menudiang Rusia telah memberikan laporan yang menyesatkan terkait latihan perang Zapad yang dilakukan pada bulan lalu. Foto/Istimewa

BRUSSELS - NATO menuduh Rusia telah menyesatkan aliansi itu mengenai ruang lingkup latihan perangnya yang dilakukan pada bulan lalu. Latihan perang itu dianggap telah melanggar peraturan yang dimaksudkan untuk mengurangi ketegangan antara Timur-Barat. Namun Moskow mengatakan bahwa NATO telah menggerakkan propaganda anti Rusia.

Pada pertemuan dengan duta besar Rusia untuk aliansi pimpinan AS, Alexander Grushko, utusan NATO mengatakan bahwa Moskow telah memberikan laporan yang bertentangan tentang latihan yang dikenal sebagai Zapad di Belarus, Laut Baltik, Rusia barat dan posko Kaliningrad.

Duta besar NATO mendesak pesan mereka disampaikan pada pertemuan dengan Grushko di Dewan NATO-Rusia. Dewan NATO-Rusia adalah sebuah forum yang secara efektif ditangguhkan beberapa bulan setelah Moskow mencaplok semenanjung Crimea pada bulan Maret 2014, namun sekarang bertemu secara teratur kembali.

Kementerian pertahanan Rusia mengatakan bahwa latihan perang tersebut mencakup sekitar 12.700 tentara dan dilakukan dari 14 September hingga 20 September, dengan sebuah skenario fiksi yang berfokus pada serangan oleh militan. NATO mengatakan jumlah tentara lebih banyak dari 12.700 dan Rusia mensimulasikan serangan ke Barat selama bulan Agustus dan September.

NATO mengatakan bahwa mereka khawatir bahwa latihan berskala besar dan tanpa pemberitahuan dapat secara tidak sengaja memicu konflik di Eropa timur antara NATO dan Rusia. Barat telah mendesak Moskow untuk terbuka tentang latihan militernya dan mengundang lebih banyak pengamat.

"Jumlah tentara yang berpartisipasi dalam latihan tersebut secara signifikan melebihi jumlah yang diumumkan sebelum latihan, skenarionya berbeda dan cakupan geografisnya lebih besar dari yang diumumkan sebelumnya," kata Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg seperti dinukil dari Reuters, Jumat (27/10/2017).

Di bawah perjanjian era Perang Dingin yang dikenal sebagai dokumen Wina, yang menetapkan peraturan untuk latihan, latihan perang yang jumlahnya lebih dari 13.000 tentara harus terbuka bagi pengamat yang juga dapat terbang di atas latihan dan membiarkan mereka berbicara dengan tentara.

NATO mengirim satu ahli ke hari pengunjung di Rusia dan dua ahli untuk berkunjung ke Belarus.

Diplomat NATO mengatakan bahwa Moskow mengumpulkan sekitar 100.000 tentara dari Arktik ke wilayah timur Ukraina, di mana Rusia mendukung separatis, dan menggunakan rudal balistik dan perang elektronik untuk menguji kemampuan tempurnya di Eropa.

Namun tudingan ini dibantah oleh perwakilan Rusia. Grushko mengatakan bahwa penilaian NATO salah dan NATO salah karena telah menyatukan semua latihan yang terjadi di Rusia bulan lalu di bawah nama Zapad.

"Negara-negara NATO menghitung semua aktivitas militer yang terjadi di Federasi Rusia dan menghitungnya sebagai bagian dari Zapad," katanya dalam sebuah konferensi pers setelah pertemuan tersebut. 

"Kami tidak menerima propaganda tentang latihan Rusia. Itu adalah serangan propaganda yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata Grushko.

Beberapa pejabat barat telah menyatakan keprihatinannya bahwa sebagian negara Baltik, yang memiliki etnis Rusia minoritas yang besar, dapat dikuasai oleh Moskow, sama seperti Rusia mengambil alih Crimea dari Ukraian pada tahun 2014.

Namun, Stoltenberg mengatakan bahwa Rusia telah menarik pasukannya dari Belarus setelah latihan Zapad. Negara-negara Baltik telah khawatir Moskow mungkin akan membiarkan mereka berada di perbatasan NATO.





Credit  sindonews.com

Banyak Warga Australia Dukung Larangan Imigrasi Muslim

Masyarakat Muslim di Brisbane, Australia

CB, MELBOURNE -- Sebuah laporan jajak pendapat nasional mengungkap, tiga perempat dari warga Australia menganggap negara ini padat penduduk, hampir setengahnya bahkan mendukung larangan imigrasi terhadap Muslim.

Menurut sebuah jajak pendapat nasional yang dirilis pada Kamis (26/10), hampir separuh warga Australia mendukung larangan imigrasi sebagian terhadap Muslim, sementara tiga perempat warga percaya Australia tidak membutuhkan lebih banyak orang.
Institut Penelitian Populasi Australia mensurvei lebih dari 2.000 pemilih di seluruh wilayah negeri itu.
Laporan tersebut menemukan 54 persen peserta jajak pendapat menganggap imigrasi harus dikurangi 'sedikit atau banyak', dengan mayoritas (60 sampai 70 persen) warga percaya bahwa pertumbuhan penduduk menempatkan 'banyak tekanan' pada rumah sakit, jalanan, perumahan yang terjangkau dan lapangan pekerjaan.
Dalam analisa mereka, penulis laporan tersebut, yakni Katharine Betts dan Bob Birrell mengatakan hasil jajak pendapat itu dipicu oleh dampak pertumbuhan penduduk terhadap kualitas hidup masyarakat dan perubahan yang cepat dalam susunan etnis dan agama di Australia. Para pendatang dari Asia mendominasi migrasi tahunan ke negara bagian Victoria, dengan mereka yang lahir di India dan Cina adalah pendatang tertinggi.
Jajak pendapat tersebut menunjukkan, 48 persen warga akan 'mendukung atau sangat mendukung' larangan imigrasi sebagian ke Australia terhadap Muslim, sementara seperempat lainnya mengatakan mereka menentang atau sangat menentangnya, dan 27 persen lainnya ragu-ragu.
Bob Birell mengatakan ia tidak berusaha memengaruhi kebijakan politik namun ia berharap Pemerintah Federal Australia akan mencatatnya. "Ini penting karena kecenderungan anti-imigrasi meningkat dan kami tahu dari pengalaman internasional para pemilih prihatin isu-isu ini bisa dan diterjemahkan ke dalam suara politik."
“Kami menunjukkan implikasi politis dari temuan ini," sebutnya.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID/australiaplus.com

Intelijen Aussie Peringatkan Campur Tangan Asing di Kampus

Dirjen ASIO Duncan Lewis mengkhawatirkan campur tangan asing dalam universitas di Australia.

CB, MELBOURNE -- Kepala badan intelijen domestik Australia ASIO Duncan Lewsi memperingatkan perlunya Pemerintah Federal menyadari campur tangan asing di berbagai universitas.

Lewis tidak bersedia menyebutkan pemerintah asing mana yang aktif melakukan campu tangan di kampus-kampus Australia. Dia juga tidak menyebutkan contoh campur tangan dimaksud. Namun dia menjelaskan mata-mata Australia telah mengamati permasalahan ini.
"Kita harus menyadari adanya kemungkinan campur tangan asing di universitas kita," kata Lewis dalam rapat Komite Senat di Canberra.
"Hal itu bisa mencakup berbagai isu. Bisa mulai dari perilaku mahasiswa asing, bisa dari perilaku staf konsuler asing terkait dosen-dosen universitas, bisa termasuk suasana atmosfir di universitas."
Lewis menegaskan memberikan informasi secara terbuka akan membahayakan kerja lembaganya. Namun kalangan pejabat Pemerintah Australia secara pribadi lebih terbuka.
Mereka menyebutkan Pemerintah Cina menerapkan pengaruhnya yang besar pada organisasi mahasiswa Cina di universitas-universitas Australia dan menuduh Beijing menggunakan kelompok tersebut untuk memata-matai mahasiswa Cina di Australia, serta menantang akademisi yang pandangannya berbeda dengan pandangan Partai Komunis Cina (PKC).
Para pejabat keamanan mengatakan Australia sekarang bekerja sama dengan negara mitra Five Eyes - Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Selandia Baru - untuk menyusun strategi menangani intrusi negara asing ke universitas-universitas di negara Barat.

 

Lewis juga sangat mendukung komentar dari sekretaris Departemen Luar Negeri, Frances Adamson. Adamson memicu perdebatan baru di universitas-universitas Australia ketika berpidato di Adelaide memperingatkan sektor ini untuk bertahan terhadap campur tangan luar, serta melindungi kebebasan akademis.

Dia juga mendorong mahasiswa internasional untuk "terlibat secara terhormat" dengan ide-ide yang tidak mereka setujui, dan bukan "diam-diam menarik diri, atau secara membabi-buta mengutuk" sesuatu yang tak disetujuinya. Lewis mengatakan bahwa kekhawatirannya tentang campur tangan asing ini disampaikan oleh "hasil investigasi organisasi saya".
"Ini sebuah masalah, dan saya sangat mengidentifikasikan diri dengan komentar yang disampaikan oleh Sekretaris Adamson," katanya.
Menteri Luar Negeri Julie Bishop juga turut dalam perdebatan ini dengan menyatakan bahwa mahsiswa internasional yang datang ke Australia harus mematuhi peraturan perundang-undangan Australia dan menjunjung tinggi kebebasan berbicara.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID/australiaplus.com

Rongrongan AS Terhadap Korut Bisa Berujung pada Perang Dunia III

Foto/Ilustrasi/Sindonews/Ian

MOSKOW - Seorang legislator Rusia mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) sengaja merongrong upaya untuk menyelesaikan krisis nuklir dan rudal Korea Utara (Korut). Anton Morozov mengatakan bahwa aksi semacam itu bisa memperkuat Rusia dan China dan menjadikannya pemimpin wilayah.

Anggota Komite Hubungan Duma Negara untuk Hubungan Internasional, Morozov, mengomentari wawancara presiden AS di mana Donald Trump menuduh bahwa Rusia telah merugikan upaya AS untuk menyesuaikan diri dengan Korut.

"Saya pikir situasinya terbalik: kemungkinan Amerika Serikat menghalangi kemajuan sehubungan dengan Korea Utara karena, seperti kita ketahui, wilayah khusus ini tidak memiliki sistem keamanan kolektif yang menyatukan semua negara setempat, seperti OSCE Eropa," tutur Morozov.

"Inilah sebabnya mengapa Amerika mendestabilisasi situasi di wilayah ini, mereka ingin menguasai China dan negara-negara lain," sambungnya seperti dikutip dari Russia Today, Jumat (27/10/2017).

Pada saat yang sama, dia mengatakan bahwa dia telah merasakan bahwa kalangan tertentu di Washington mulai menyadari bahwa AS harus meninggalkan wilayah Asia Timur atau tidak akan pernah melihat stabilitas.

"Tentu, ini bisa menyebabkan iritasi. Jika Amerika Serikat meninggalkan wilayah ini, kepemimpinan akan diserahkan ke Rusia dan China," katanya.

"Tapi saya pikir tidak ada jalan keluar lain, karena eskalasi ketegangan lebih lanjut dapat menyebabkan Perang Dunia Ketiga. Tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan dari hasil seperti itu, termasuk Amerika Serikat," ujarnya.

Morozov mewakili partai oposisi LDPR, yang dikenal dengan agenda nasionalis dan terbuka secara populis. Bersama dua rekan partainya, dia mengunjungi Korea Utara pada 2-6 Oktober.

Sekembalinya dari Korut, dia mengatakan bahwa orang-orang Korut dan pemimpinnya Kim Jong-un sangat khawatir dengan ancaman yang dilakukan oleh Trump dan memilih untuk menanggapi dengan mengembangkan rudal balistik baru yang mampu mengantarkan hulu ledak nuklir ke Amerika.

Dia juga menyatakan bahwa selama kunjungan ke Korut, anggota parlemen Rusia dengan jelas menandai posisi negara mereka untuk tidak mendukung sikap agresif antara AS dan Korut serta menyerukan terciptanya kondisi untuk penyelesaian krisis secara damai. 

Credit  sindonews.com

Bos Pentagon Menyambangi Korsel di Tengah Ancaman Nuklir Korut

Menteri Pertahanan AS, Jim Mattis, menyambangi Korsel di tengah ancaman nuklir Korut. Foto/Istimewa

SEOUL - Bos Pentagon Jim Mattis tiba di Korea Selatan (Korsel) pada hari Jumat, (27/10/2017). Kedatangan Mattis untuk bertemu dengan pejabat pertahanan nasional dan komandan militer Amerika di garis depan dalam melawan program senjata nuklir Korea Utara (Korut).

Mattis menekankan dorongan pemerintahan Trump untuk solusi diplomatik terhadap masalah tersebut. Namun dia juga mengatakan bahwa AS siap untuk mengambil tindakan militer jika Korut tidak menghentikan pengembangan rudal yang bisa menyerang keseluruhan wilayah Amerika Serikat, yang berpotensi membawa hulu ledak nuklir.

Melakukan perjalanan keduanya sebagai sekretaris pertahanan untuk sekutu AS, Mattis akan bertemu dengan pejabat Korsel sebagai bagian dari konsultasi tahunan mengenai masalah pertahanan di semenanjung Korea. Dia akan bergabung di Seoul dengan ketua Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Joseph Dunford. Presiden Donald Trump dijadwalkan akan berkunjung ke kota itu bulan depan.

Trump telah menyatakan komitmennya untuk memecahkan masalah Korut, dengan menyatakan bahwa dia akan berhasil di tempat pendahulunya telah gagal. Pemerintahannya berusaha meningkatkan tekanan pada Pyongyang melalui sanksi Dewan Keamanan PBB dan upaya diplomatik lainnya. Namun Korut belum beranjak dari tujuan membangun gudang senjata penuh nuklir, termasuk rudal yang mampu menyerang daratan AS.

Jika Trump memenuhi janjinya untuk menghentikan Korut agar tidak mengancam AS dengan serangan nuklir, ada sesuatu yang harus diberikan - apakah ada serangan yang dinegosiasikan atas ambisi Korut atau AS menerima Korut sebagai negara nuklir.

Alternatif lainnya adalah tindakan militer AS untuk mencoba menetralkan atau menghilangkan aset nuklir Korut, sebuah langkah yang penuh dengan risiko untuk Korsel, Jepang dan AS sendiri.

Michael Swaine, seorang analis pertahanan Asia di Carnegie Endowment for International Peace, melihat sedikit kemungkinan Korut akan menyerah pada tekanan internasional dan melepaskan senjata nuklirnya.

"Saya hanya berpikir Amerika Serikat masih jauh dari mengatasi masalah ini di Korea Utara," kata Swaine dalam sebuah wawancara pekan lalu seperti dikutip dari Washington Post.

AS memiliki sekitar 28.500 tentara yang berbasis di Korsel dan telah mempertahankan kehadiran militer di sana sejak perang Korea berakhir pada tahun 1953.

Mattis bertemu dengan Menteri Pertahanan Korsel Song Young-moo awal pekan ini saat keduanya menghadiri sebuah konferensi para pemimpin pertahanan Asia Tenggara di Filipina. Song mengatakan kepada wartawan bahwa berperang dengan Korut harus dipandang sebagai upaya terakhir.

Di Filipina, 10 negara Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara mengumumkan "keprihatinan serius" mereka atas meningkatnya ketegangan di semenanjung Korea. Mereka mengutip uji coba dan peluncuran rudal balistik antar benua serta uji coba perangkat nuklir pada bulan September yang diklaim Korut adalah bom hidrogen. 

Mattis menunjuk pernyataan menteri ASEAN sebagai bukti konsensus yang luas di Asia bahwa Korut terisolasi dan melanggar norma-norma internasional.

Pejabat pemerintah AS selama beberapa dekade telah percaya diri namun secara keliru meramalkan kegagalan Korut.

Dua puluh tahun yang lalu, pendahulu Mattis, William Cohen mengatakan sistem komunis Pyongyang membusuk dan sekarat. Ia mengatakan hal itu saat mengintip ke Korut dari dalam zona demiliterisasi di perbatasan dua Korea. Pandangannya banyak dibagikan di Washington.

Seperti orang lain, Cohen meremehkan ketahanan dinasti penguasa Korut yang dimulai dengan Kim Il-sung. Kim Jong-un, penguasa saat ini, mengambil alih kendali negara tersebut sesaat setelah ayahnya, Kim Jong-Il, meninggal pada tahun 2011, dan telah mempercepat program nuklir dan rudal negara tersebut.





Credit  sindonews.com

Deplu Australia tak Tahu Soal Surat dari Korut

Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menyebut uji coba rudal sebagai tindakan provokatif.

CB, CANBERRA -- Departemen Luar Negeri Australia (DFAT) mengatakan pertama kali mengetahui tentang surat dari Korea Utara "yang belum pernah terjadi sebelumnya" kepada Australia saat surat itu dimuat di sebuah koran pekan lalu.

Dalam "surat terbuka" yang dikirim ke Parlemen di seluruh dunia, Australia diperingatkan untuk menjauhkan diri dari Amerika Serikat.
Korespondensi, dari Komite Luar Negeri untuk Majelis Tinggi Rakyat Korea Utara, itu menggambarkan Pyongyang sebagai satu-satunya kekuatan nuklir yang telah matang dan mengatakan bahwa upaya Amerika Serikat untuk menghancurkan mereka akan menjadi kesalahan perhitungan yang besar dan bisa menyebabkan sebuah "bencana nuklir yang mengerikan" .
"Trump mengancam untuk benar-benar menghancurkan DPRK (Korea Utara), sebuah negara merdeka dan berdaulat yang independen dan memiliki kekuatan nuklir," demikian tulis dokumen tersebut.
"Ini adalah tindakan ekstrem yang mengancam untuk benar-benar menghancurkan seluruh dunia."
Surat, yang diterima pada 3 Oktober oleh Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop, itu dikirim melalui Kedutaan Besar Korea Utara di Jakarta, tanpa sepengetahuan kedutaan Australia di sana. Pada sidang audiensi Senat, pejabat senior DFAT mengonfirmasi bahwa mereka tidak mengetahui korespondensi itu hingga disampaikan ke media oleh Menlu Bishop.

"Begitu kami menemukan surat itu, kami mengambil langkah untuk mengetahui dari mana asalnya dan bagaimana, dan kami berbicara ke kedutaan kami di Jakarta dan juga kantor Menteri Luar Negeri," kata pejabat DFAT, Graham Fletcher, kepada Senat.
Di bawah interogasi dari politisi Partai Buruh Penny Wong, kepala divisi Asia Utara DFAT itu mengatakan bahwa ia tidak tahu mengapa departemennya tidak diberitahu.
"Saya tidak tahu, biasanya hal itu akan disampaikan, saya rasa pastilah ada pengawasan untuk hal itu," kata Fletcher.
Pekan lalu Menlu Bishop mengungkapkan adanya surat tersebut, yang digambarkan sebagai perkembangan "positif".
"Saya melihatnya sebagai bukti bahwa strategi kolektif untuk memberlakukan tekanan diplomatik dan ekonomi maksimum melalui sanksi terhadap Korea Utara tengah bekerja," kata Menlu Bishop.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID/australiaplus.com

Korut Sebut AS Persiapkan Perang Nuklir, Minta DK PBB Rapat

Kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat, USS Ronald Reagan, yang baru saja latihan tempur dengan angkatan laut Korea Selatan di dekat Semenanjung Korea. Foto/REUTERS

NEW YORK - Duta Besar Korea Utara (Korut) untuk PBB, Ja Song Nam, menyebut latihan angkatan laut Amerika Serikat (AS) di dekat Semenanjung Korea baru-baru ini sebagai persiapan perang nuklir dan serangan pre-emptive melawan Pyongyang. Dia meminta DK PBB rapat untuk mendiskusikan masalah ini.

Permintaan diplomat Pyongyang itu disampaikan melalui surat yang salinannya dikirim kepada The Associated Press. Menurut Ja Song Nam, latihan angkatan laut AS baru-baru ini adalah yang terbesar. “Yang dilancarkan dengan memobilisasi aset strategis nuklir,” tulis Ja.

Latihan, lanjut dia, digelar setelah Presiden AS Donald Trump bulan lalu membuat pernyataan paling ganas, yakni ingin menghancurkan DPRK (Korut) secara total.

Ja mengatakan, latihan angkatan laut Washington yang dimulai pada 16 Oktober dan melibatkan kapal induk bertenaga nuklir USS Ronald Reagan, tiga kapal selam nuklir, kapal perusak Aegis dan lebih dari 40 kapal perang serta sejumlah jet tempur dari segala jenis, telah meningkatkan ketegangan di semenanjung Korea.

Latihan lima hari dengan angkatan laut Korea Selatan tersebut digelar menjelang kunjungan resmi Trump ke Asia bulan depan. Washington dan Seoul secara teratur melakukan latihan militer gabungan yang dikecam Pyongyang sebagai latihan invasi.

”Apa yang tidak bisa diabaikan,” kata Ja. ”Adalah fakta bahwa AS, yang tidak merasa puas dengan latihan militer gabungan di semenanjung Korea, menendang tekanan militer terhadap DPRK dalam skala dunia dan menjadi lebih tak tergoyahkan dalam upayanya mengenalkan NATO dan angkatan bersenjata pengikutnya yang lain datang ke semenanjung Korea jika terjadi keadaan darurat,” papar Ja.

Dalam surat yang ditujukan kepada Duta Besar Prancis Francois Delattre—Presiden Dewan Keamanan PBB saat ini—dia meminta dewan tersebut untuk memulai mendiskusikan latihan militer gabungan AS  dengan menyatakannya sebagai ancaman jelas terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

”Tidak ada negara lain di dunia ini daripada DPRK yang pernah mengalami ancaman nuklir ekstrem dan langsung dari AS untuk waktu yang lama dan menyaksikan di pintu gerbangnya bahwa latihan perang nuklir yang paling kejam dan ganas dalam skala gaya, tujuan dan esensi mereka,” lanjut duta besar Pyongyang tersebut, seperti dikutip Bloomberg, Kamis (26/10/2017).

Korut sejatinya telah berulang kali mendesak DK PBB untuk membahas latihan militer gabungan AS dan Korea Selatan, namun desakan itu diabaikan. Terlebih, AS adalah anggota dewan tetap pemegang hak veto.

Jika dewan menolak permintaan DPRK lagi, kata Ja, ini akan menunjukkan secara lebih jelas bahwa badan PBB hanyalah alat politik AS.

Credit  sindonews.com

Rusia Hibahkan Senjata ke Filipina, Amerika Anggap Bukan Masalah

Tentara Filipina menuju kendaraan setelah upacara pelepasan dari tugas di Marawi, Rabu (25/10/2017). Foto/Reuters

MANILA - Ribuan senapan serbu dan helm menjadi bagian dari perlengkapan militer Rusia yang disumbangkan kepada Filipina. Langkah tersebut menjadi bagian upaya Rusia memperluas pasar senjatanya di Asia Tenggara, saat Manila hendak mendiversifikasi sistem persenjataan.

Manila menerima sekitar 5.000 senapan Kalashnikov, 5.000 helm baja, sekitar 1 juta amunisi untuk senapan tersebut, dan 20 truk militer, dalam upacara yang di hadiri Presiden Filipina Rodrigo Duterte saat mengunjungi satu dari lima kapal perang Rusia yang sedang singgah di Filipina. Hibah ini sehari setelah Rusia dan Filipina menandatangani dua pakta militer, termasuk kontrak penjualan dengan Rosoboronexport, vendor perlengkapan pertahanan milik otoritas Rusia.

"Kami menginginkan beberapa perlengkapan untuk bantuan kemanusiaan dan operasi pemulihan bencana, tapi belum ada yang spesifik sekarang. Kami masih berdiskusi," papar Menteri Pertahanan (Menhan) Filipina Delfin Lorenzana kepada kantor berita Reuters.

Lorenzana menjelaskan, kontak Rosoboronexport bukan kesepakatan penjualan, tapi sinyal keinginan Filipina memiliki persenjataan kecil, kendaraan, dan perlengkapan khusus untuk operasi bencana. Meski demikian, sumber terbesar persenjataan Filipina, Amerika Serikat (AS), tidak khawatir dengan prospek perlengkapan yang disumbangkan oleh China dan Rusia.

"Saya tidak melihat ini sangat penting, beberapa truk atau senjata diberikan kepada satu negara yang memerangi teroris sekarang," ungkap Menteri Pertahanan (Menhan) AS Jim Mattis saat berada di pesawat menuju Bangkok, Thailand.

"Ini keputusan berdaulat oleh Filipina. Jadi, ini bukan masalah besar, negara lain datang untuk membantu mereka," papar Mattis.

AS dan China mendominasi perdagangan senjata regional. Sejak 2000, AS mendonasikan perlengkapan militer kepada Filipina dengan nilai hingga USD1 miliar. Donasi itu berupa pesawat pengintai, drone, dan kapal untuk senjata kecil.

China menjanjikan donasi pengiriman ketiga persenjataan kecil setelah pertemuan antara Lorenzana dan Menhan China Jenderal Chang Wanquan. Beijing telah memberikan persenjataan kecil kepada Filipina senilai USD7 juta.

Kesepakatan dengan Filipina akan memungkinkan Rusia memperluas pasar senjata di kawasan. Filipina sekarang terbuka untuk membeli senjata Rusia saat Manila semakin mendekati Moskow. Sumber pejabat Filipina menjelaskan, langkah Manila ini seiring upaya militer mendiversifikasi perlengkapannya serta mempertahankan kualitasnya.

"Moskow telah menawarkan menjual persenjataan pada kami sejak pertengahan 1990-an dan mereka ingin barter senjata dengan pisang," katanya.

Rusia juga menjual kapal selam, pesawat tempur, dan helikopter kepada Filipina. Sementara Menhan AS Jim Mattis memuji tentara Filipina yang berhasil mengalahkan militan di Kota Marawi tanpa adanya tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).  

Filipina pada Senin (23/10) mengumumkan akhir operasi tempur di Marawi, setelah tentara menewaskan sisa 42 pejuang, termasuk militan asing. Lebih dari 1.100 orang, termasuk 165 tentara tewas dalam konflik tersebut.

"Di sini tentara yang pergi berperang seperti itu dan mereka tidak mengalami satu pun tuduhan pelanggaran HAM," papar Mattis pada akhir Pertemuan Para Menhan ASEAN dibekas pangkalan angkatan udara AS.

"Tak satu pun dan saat Anda melihat bagaimana pertempuran itu sangat sengit, itu benar-benar pernyataan tentang militer Filipina yang menetapkan HAM di tengah pertempuran yang mereka lakukan," ujar Mattis.

Pujian Mattis kepada militer sangat jarang dilakukan karena catatan HAM Filipina pada era pemerintahan Duterte banyak dikritik negara-negara Barat, termasuk AS, Kanada, Uni Eropa (UE), dan Australia. Saat rapat Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), negara-negara itu mendesak Filipina menghentikan pembunuhan dalam perang narkoba yang dicanangkan Duterte.

Lebih dari 3.900 orang tewas oleh kepolisian dalam operasi antinarkoba sejak Juli tahun lalu. AS memberikan bantuan intelijen taktis dalam operasi tempur Marawi, mengerahkan pesawat pengintai dan drone, pencitraan termal, dan peralatan penyadap untuk membantu tentara Filipina menghadapi ratusan pejuang yang menguasai Marawi pada 23 Mei.



Credit  sindonews.com

5 Maskapai 'Interogasi' Penumpang Tujuan Amerika

Pesawat Lufthansa mendarat di bandara Frankfurt, Jerman (21/4). AP/Michael Probst

CB, Jakarta - Sebanyak 5 maskapai internasional mulai , 26 Oktober 2017 memberlakukan aturan baru mewawancarai setiap penumpang sebelum memasuki pesawat dan terbang ke Amerika Serikat.
Kelima maskapai, yakni Air France, Lufthansa, Cathay Pacific, Emirates dan Egyptair mulai menerapkan aturan baru atas permintaan pejabat resmi Amerika untuk mewawancarai setiap penumpang yang tujuannya ke Amerika. Namun tidak dijelaskan apa isi materi wawancara.

Setiap penumpang akan diberikan lembar pertanyaan oleh petugas maskapai untuk diisi layaknya seperti sesi wawancara. Lokasi untuk mewawancarai penumpang diserahkan pada masing-masing maskapai.

Peraturan baru ini muncul setelah pemerintahan Trump baru-barau ini melarang laptop masuk kabin pesawat. Amerika memberikan waktu selama 120 hari bagi maskapai untuk menerapkan aturan baru itu.
Air France, misalnya, hari ini mulai mewawancarai penumpangnya di bandara Paris Orly dan seminggu kemudian di bandara Charles de Gaulle.
Emirates dalam pernyataannya menjelaskan, wawancara setiap penumpang akan dilakuan di konter check-in di Dubai dan di ruang tunggu (boarding gates) untuk penumpang transit dan transfer fliers.

Cathay Pacific Airways lewat situs resminya menjelaskan pihaknya menghentikan layanan drop bagasi sendiri dan penumpang yang akan menuju Amerika akan diberi pertanyaan singkat saat pemeriksaan koper mereka. Hal sama dengan penumpang yang tanpa membawa koper, mereka ditanyai di ruang tunggu keberangkatan.
Menurut maskapai Jerman, Lufthansa, peraturan baru mewawancarai setiap penumpang yang akan terbang ke Amerika Serikat bersumber dari US Transportation Security Administration. Lembaga ini di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri Amerika Serikat.
"Sebagai tambahan setelah pengawasan peralatan elektronik diperkenalkan, penumpang yang menuju Amerika sekarang akan diwawancarai secara singkat di ruang check-in, ruang pengecekan dokumen," kata Lutfhansa dalam pernyataanya seperti dikutip dari Daily Mail, 25 Oktober 2017.
Sementara Etihad mengatakan, operasional maskapainya berjalan normal.
Selain lima maskapai itu, maskapai Royal Jordanian, akan menjadi maskapai keenam yang akan menerapkan prosedur baru yang diberlakukan mulai pertengahan Januari mendatang. Royal Jordanian mengoperasikan sejumlah pesawat yang terbang langsung dari Amman ke New York, Chicago, dan Detroit.
Kewajiban setiap maskapai mewawancarai penumpang yang akan terbang ke Amerika merupakan peraturan terbaru Presiden Trump yang telah mempengaruhi bisnis penerbangan global.

Credit  tempo.co

Amerika Kirim Jet Siluman Terbaru Hadapi Nuklir Korea Utara

Pesawat generasi kelima buatan Lockheed Martin, F-35A Lightning II lepas landas di ajang Paris Air Show di Bandara Le Bourget Airport, Paris, 20 June 2017. REUTERS/Pascal Rossignol

CB, Jakarta -Amerika Serikat telah mengirim lebih banyak lagi armada militer canggihnya, termasuk jet tempur siluman F-35A untuk menghadapi ancaman serangan senjata nuklir  Korea Utara yang meningkat.
Sementara satu kapal induk  Amerika yang kedua telah tiba di Pasifik barat. Kehadiran kapal induk ini untuk mendemonstrasikan kekuatan terbaru Washington menyusul serangkaian uji coba rudal dan nuklir oleh Pyongyang.

Kapal Induk The USS Theodore Roosevelt memasuki Pasifik barat pada hari Selasa dan segera bergabung dengan USS Ronald Reagan dari Semenanjung Korea, beberapa minggu sebelum Presiden Donald Trump melakukan perjalanan ke wilayah tersebut.
"USS Theodore Roosevelt siap untuk melaksanakan misi, mulai dari bantuan kemanusiaan hingga operasi tempur. Ketika bergerak, kami harus siap untuk apapun," kata petinggi militer Amerika Serikat, Kapten Carlos Sardiello, seperti yang dilansir Mirror pada 24 Oktober 2017.
12 pesawat tempur siluman terbaru dan paling mematikan Amerika Serikat, F-35A Lightning IIs dan 300 awak pesawat akan ditempatkan selama 6 bulan di Jepang. Pesawat tempur Skuadron Tempur ke-34 tersebut, akan tiba di Pangkalan Militer Angkatan Udara Kadena, Okinawa, pada November 2017.

Amerika mengklaim F-35A sebagai jet paling canggih di dunia, dan diyakini akan mengalahkan kekuatan udara Korea Utara.
Sebelumnya, Amerika Serikat telah menempatkan pesawat pengebomnya untuk siaga 24 jam guna menghadapi ancaman senjata nuklir Korea Utara. Amerika untuk pertama kali sejak akhir Perang Dingin tahun 1991 melakukan langkah siaga seperti ini. 

Credit  TEMPO.CO

Selusin Jet Siluman F-35 AS Ancang-ancang Dekati Korut

Pesawat jet tempur siluman F-35A Amerika Serikat. Sebanyak 12 jet tempur F-35A akan dikerahkan Washington ke dekat wilayah Korea Utara November nanti. Foto/REUTERS/US Air Force

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) bersiap mengerahkan pesawat jet tempur siluman F-35A ke wilayah yang dekat dengan Korea Utara (Korut). Pengerahan jet tempur yang mampu menghindari radar di sekitar Pyongyang ini berpotensi memicu kemarahan rezim Kim Jong-un.

Sebanyak 12 pesawat tempur siluman tersebut direncanakan akan menjalani luar negeri perdananya bulan depan ke Pangkalan Angkatan Udara Kadena, di Pulau Okinawa, Jepang selatan.

Mengutip laporan Quartz, F-35 adalah program senjata termahal dalam sejarah yang harganya lebih dari USD400 juta.

Laman National Interest dalam laporannya menulis; ”Sebagai salah satu senjata terbaik untuk menghancurkan Korea Utara, F-35A adalah alat yang berguna untuk menyerang pertahanan udara Korea Utara dan simpul komando dan kontrol selama perang.”

Jet tempur canggih itu, menurut laporan Daily Beast, akan bergabung dengan sekelompok jet tempur siluman yang akan bergerak melambat di sekitar Korea Utara.

Sementara itu, Angkatan Udara AS dalam sebah pernyataan mengatakan bahwa 12 pesawat tempur F-35 dan 200 penerjun dari 34th Fighter Squadron akan bergabung dengan sekitar 100 personel dari 419th Fighter Wing Komando Angkatan Udara AS.

Kontingen akan melakukan perjalanan ke Pangkalan Angkatan Udara Kadena di Pulau Okinawa Jepang mulai awal November nanti.

”Penyebaran yang telah lama direncanakan ini dirancang untuk menunjukkan komitmen AS terhadap stabilitas dan keamanan di kawasan itu,” kata Angkatan Udara AS dalam sebuah pernyataan, yang dikutip Kamis (26/10/2017).

Selusin jet tempur F-35 itu segera dikerahkan setelah Pentagon menerbangkan pesawat pembom B-1B Lancer di atas lepas pantai Korea Utara bulan lalu dalam sebuah demonstrasi kekuatan terhadap Pyongyang.

Sepak terjang Washington tak hanya ditunjukkan oleh angkatan udaranya saja. Beberapa hari lalu, kapal perang AS, Jepang dan Korea Selatan melakukan latihan melacak rudal balistik di kawasan perairan semenanjung Korea dengan klaim untuk mengantisipasi potensi ancaman serangan nuklir dan rudal Pyongyang.

Sementara itu, Duta Besar Korut untuk PBB, Ja Song Nam, menyebut latihan angkatan laut Amerika Serikat (AS) di dekat Semenanjung Korea baru-baru ini sebagai persiapan perang nuklir dan serangan pre-emptive melawan Pyongyang. Dia meminta DK PBB rapat untuk mendiskusikan masalah ini. 

Permintaan diplomat Pyongyang itu disampaikan melalui surat yang salinannya dikirim kepada The Associated Press. Menurut Ja Song Nam, latihan angkatan laut AS baru-baru ini adalah yang terbesar. “Yang dilancarkan dengan memobilisasi aset strategis nuklir,” tulis Ja.

Latihan, lanjut dia, digelar setelah Presiden AS Donald Trump bulan lalu membuat pernyataan paling ganas, yakni ingin menghancurkan DPRK (Korut) secara total.

Ja mengatakan, latihan angkatan laut Washington yang dimulai pada 16 Oktober dan melibatkan kapal induk bertenaga nuklir USS Ronald Reagan, tiga kapal selam nuklir, kapal perusak Aegis dan lebih dari 40 kapal perang serta sejumlah jet tempur dari segala jenis, telah meningkatkan ketegangan di semenanjung Korea.

Latihan lima hari dengan angkatan laut Korea Selatan tersebut digelar menjelang kunjungan resmi Trump ke Asia bulan depan. Washington dan Seoul secara teratur melakukan latihan militer gabungan yang dikecam Pyongyang sebagai latihan invasi.

”Apa yang tidak bisa diabaikan,” kata Ja. ”Adalah fakta bahwa AS, yang tidak merasa puas dengan latihan militer gabungan di semenanjung Korea, menendang tekanan militer terhadap DPRK dalam skala dunia dan menjadi lebih tak tergoyahkan dalam upayanya mengenalkan NATO dan angkatan bersenjata pengikutnya yang lain datang ke semenanjung Korea jika terjadi keadaan darurat,” papar Ja.





Credit  sindonews.com

Ditekan, Trump Tak Rilis Sebagian Dokumen soal John F Kennedy

Donald Trump hanya memerintahkan perilisan 2.800 dokumen mengenai pembunuhan John F Kennedy, sementara data lainnya tak diungkap karena tekanan FBI dan CIA. (Reuters/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump hanya memerintahkan perilisan 2.800 dokumen mengenai pembunuhan John F Kennedy, sementara sebagian data lainnya tak akan diungkap karena tekanan dari FBI dan CIA.

"Masih ada sejumlah informasi sensitif dalam dokumen itu," ujar seorang sumber anonim sebagaimana dikutip AFP, Kamis (26/10).

Sumber tersebut mengatakan, informasi sensitif itu dapat membahayakan informan atau operasi intelijen lainnya.

Reuters melaporkan, Trump awalnya ingin mengungkap semua dokumen mengenai tragedi pembunuhan itu, sesuai dengan perintah Kongres pada 1992 silam.

Mandat Kongres itu menetapkan, semua dokumen penyelidikan kematian presiden AS ke-35 itu harus dibuka untuk publik paling lambat pada 26 Oktober 2017.

Setelah berdiskusi dengan Biro Investigasi Federal (FBI) dan Badan Pusat Intelijen (CIA), Trump akhirnya memutuskan untuk tidak merilis sebagian dokumen agar dapat mengurangi konflik.



"Presiden ingin memastikan transparansi penuh di sini dan berharap badan-badan itu dapat melakukan upaya lebih baik dalam mengurangi konflik terkait pembocoran ini dan mendapatkan informasi ini secepat mungkin," tutur sumber tersebut.

Hingga kini, belum diketahui dokumen mana saja yang akan dibocorkan. Namun, sejumlah akademisi berharap dokumen itu mengungkap alasan Lee Harvey Oswald menembak Kennedy dalam iring-iringan mobil pada 22 Novemver 1963 silam.

Mereka khawatir dokumen dengan total 5 juta halaman tak dapat memecahkan teori konspirasi yang menyebutkan bahwa pembunuhan Kennedy didalangi oleh Mafia, Kuba, atau komplotan rahasia dari agen nakal.

Setelah lebih dari lima dekade, penyebab tragedi itu masih menjadi rahasia besar. Meski sudah mempelajari ribuan buku, artikel, tayangan televisi, dan film, hingga kini para akademisi masih belum mendapatkan bukti kuat mengenai alasan Oswal menembak Kennedy.

"Murid saya sangat skeptis dengan anggapan bahwa Oswald adalah pembunuh tunggal. Sangat sulit bagi kami menerima itu, bahwa seseorang yang penyendiri, pecundang, dengan pikiran sendiri dapat membunuh Kennedy dan mengubah arah sejarah dunia. Namun, sejumlah bukti menunjukkan demikian," ucap profesor sejarah dari Boston College.





Credit  cnnindonesia.com

Trump Buka Dokumen Rahasia Kematian JFK, Ini Reaksi CIA dan FBI

Mantan Presiden AS Kennedy, bermain dengan anak-anaknya Caroline Kennedy dan John F. Kennedy ,Jr saat berada diruang kerja Oval di Gedung Putih, Washington, 10 Oktober 1962. John F. Kennedy dibunuh pada 22 November 1963 yang merupakan peristiwa teramat penting dalam sejarah AS. AFP PHOTO/HO/JFK LIBRARY

CB, Jakarta - Presiden Donald Trump mengeluarkan perintah pembukaan dokumen rahasia kematian mantan presiden John F. Kennedy (JFK) yang tewas ditembak di Dallas pada 1963. Namun perintah ini mendapat tekanan dari Badan Intelijen Pusat (CIA) dan Biro Investigasi Federal (FBI). 
Trump mengeluarkan perintah pembukaan sebagian dokumen rahasia kematian JFK kemarin, 26 Oktober 2017. Sekitar 2.800 dokumen mengenai kematian JFK diperintahkan untuk dibuka ke publik hari ini, 27 Oktober 2017.

Sebelumnya, Trump sudah memberitakan semua lembaga di pemerintahannya untuk mengkaji informasi dalam dokumen sebelum dipublikasikan.

"Saya perintahkan semua lembaga yang pernah mengajukan penundaan untuk membuka seluruh informasi agar mengkajinya serta mengidentifikasikan sebanyak mungkin apa yang bisa dibuka ke publik tanpa mencederai kebijakan pertahanan, intelijen, penegakan hukum, dan kebijakan luar negeri," kata Trump, seperti dilansir Reuters.
Trump menegaskan, warga Amerika berhak mendapatkan akses sebanyak mungkin ke dokumen-dokumen mengenai kematian JFK.

Namun seorang sumber dari dalam pemerintahan menyatakan Trump mendapat tekanan dari FBI dan CIA. Dua lembaga itu mencegah sejumlah informasi tidak dipublikasikan.
Direktur CIA Mike Pompeo menyatakan keberatannya kepada Gedung Putih mengenai sejumlah data rahasia terkait dengan kematian JFK.
Jauh sebelumnya, Kongres telah memerintahkan semua catatan yang berkaitan dengan penyelidikan atas kematian JFK dibuka untuk umum dan menetapkan batas waktunya pada 26 Oktober 2017.
Ahli yang telah mempelajari pembunuhan JFK pada 22 November 1963 memperkirakan dokumen-dokumen terbaru tidak memberikan rincian mengenai mengapa Lee Harvey Oswald menembak JFK.

"Murid-murid saya benar-benar skeptis bahwa Oswald adalah satu-satunya pembunuh yang dibayar," kata Patrick Maney, profesor sejarah di Boston College.
Pembunuhan JFK adalah yang pertama dari serangkaian pembunuhan bermotif politik, termasuk kematian saudaranya, Robert F. Kennedy, dan pemimpin hak asasi manusia, Martin Luther King Jr., yang mengejutkan Amerika Serikat selama 1960-an yang penuh gejolak. JFK merupakan salah satu Presiden Amerika Serikat yang paling dikagumi.
Perintah Trump membuka dokumen rahasia kematian JFK diharapkan dapat menjawab berbagai kontroversi tentang pelaku dan motif penembakan JFK pada 50 tahun lalu. 

Credit  TEMPO.CO

Ahli: Ada 3100 Dokumen terkait Pembunuhan John F. Kennedy

Buku A Cruel and Shocking Act: The Secret History of the Kennedy Assassination. Amazon.com

CB, Jakarta - Para ahli memprediksi ada sekitar 3,100 file terkait pembunuhan Presiden Amerika Serikat ke 35, John F. Kennedy.
Mereka memperkirakan ini terdiri dari puluhan ribu halaman dokumen rahasia, yang belum pernah dipublikasikan kepada publik.

 

Sebagai tambahan, lembaga National Archives telah mempublikasikan sebagian dari sekitar 30 ribu halaman dokumen.

Peran Lee Harvey Oswald, yang disebut sebagai penembak mati John F. Kennedy, menjadi pertanyaan besar yang belum terjawab.

“Saya selalu berpikir perjalanan (Oswald) ke kota Mexico City sebagai bagian tersembunyi dari pembunuhan ini,” kata Philip Shenon, mantan jurnalis New York Times, dan penulis buku mengenai Warren Commision, yang merupakan komisi bentukan untuk mengivestigasi kasus penembakan JFK.
 Menurut Shenon, Oswald melakukan banyak pertemuan dengan mata-mata Uni Sovyet dan Kuba di Mexico City. FBI dan CIA mengawasi Oswald secara ketat.
Pada Jumat lalu, Shenon menurunkan artikel di media Politico, yang menyebutkan Trump bakal memblokir publikasi sejumlah file JFK ini.
Menurut Jefferson Morley, yang pernah menjadi jurnalis di Washington Post, sisa dokumen rahasia ini termasuk file mengenai pejabat senior Central Intelligence Agency dari era 1960, yang diduga mengetahui proses pemantauan terhadap Oswald di kota Mexico City.

“Apa yang ada di file itu bisa memberi tahu kita bagaimana orang-orang ini mengerjakan pekerjaannya,” kata Morley, yang pernah menulis buku pada 2008 mengenai kepala kantor CIA di Mexico City.
Morley juga mengaku tertarik membaca transkrip testimoni dari James Angleton, yang merupakan kepala kontra intelejen CIA yang legendaris dari era 1954 hingga 1975.
Morley mengaku merasa khawatir jika Trump memperpanjang tenggat melewati 26 Oktober 2017 maka publikasi sisa dokumen-dokumen rahasia terkait pembunuhan John F. Kennedy ini bakal menjadi lebih lama. “Jika ada penundaan publikasi dokumen dalam skala besar, maka dokumen yang paling penting bakal tidak bisa kita lihat,” kata Morely. “Untuk selamanya.”

Credit  TEMPO.CO

Trump Akan Bocorkan Penyebab Kematian John F Kennedy

Presiden AS Donald Trump sesumbar pemerintah AS akan merilis dokumen rahasia mengenai kematian presiden AS ke-35, John F Kennedy. (Foto: Reuters)

Jakarta, CB -- Lebih dari 50 tahun setelah Presiden AS John F Kenney terbunuh, masyarakat Amerika pada Kamis (26/10) akhirnya mendapatkan titik terang untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya resmi dari pemerintah AS.

Itu jika Presien Donald Trump memberi ijin, atau tak menghambatnya.

Gedung Putih, seperti dilaporkan CNN, belum memberi sinyal apakah Trump akan memberi izin perilisan dokumen rahasia pemerintah AS itu atau memilih tetap merahasiakannya.

Mengingat tenggat waktu, pemerintah AS tak menangggapi banyaknya permintaan yang ingin tahu apa tindakan yang diambil Trump. Apakah ia akan menggunakan hak istimewanya dan menjaga dokumen itu tetap menjadi rahasia, sebagaimana permintaan masyarakat intelijen AS? Keputusan akan penundaan ini bahkan juga tak pelak menimbulkan teori konspirasi lain.

Sementara, Trump, sekali lagi memberi 'tanda' bocoran perilisan dokumen itu pada Rabu, tapi tidak jelas apakah ia akan mengumumkannya secara utuh atau penuh. Lewat akun Twitternya pada Sabtu lalu, Trump mengatakan ia akan mengizinkan perilisan dokumen tersebut.


Trump dapat saja menghambat perilisan sejumlah dokumen jika ia menemukan 'adanya risiko terhadap pertahanan militer, operasi inteligen, penegakan hukum atau hubungan internasional,' merujuk pada aturan President John F Kennedy Assassination Records Collection Act 1992.

Tenggat waktu 25 tahun setelah penetapan, yang mana memberi mandat perilisan semua dokumen pemerintah yang berhubungan dengan kematian Kennedy sebagai upaya menekan berbagai teori konspirasi yang selama ini beredar seputar kematian Kennedy.

Sejumlah sejarawan yang mempelajari penyebab kematian Kennedy telah menyampaikan bahwa mereka tidak berharap dokumen itu mengungkap kejutan atau kontradiksi dari fakta bahwa Lee Harvey Oswald-lah yang bertanggungjawab atas pembunuhan Kennedy. Namun, dokumen itu akan memberi pemahan lengkap bagi warga Amerika bagaimana presiden AS ke-35 itu terbunuh.

Gerald Posner, pengarang buku "Case Closed: Lee Harvey Oswald and the Assassination of JFK" memberi tanggapan akan hal ini, seperti dilaporkan CNN. "Siapapun yang berpikir kasus ini tak sepakat dengan itu dan tiba tiba menunjukkan bahwa ada tiga atau empat penembak di Dealey Plaza, maka bukan itu kasus yang terjadi," ujarnya.

"Oswald melakukannya sendirian," lanjut Posner, "Namun, pentingnya dokumen itu dirilis akan mengisi kekosongan informasi sejarah kasus tersebut dan menunjukkan pada publik betapa FBI dan CIA telah menyembunyikan hal ini."

Dokumen CIA dan FBI juga dapat memberi titik terang akan trip misterius Oswald ke Mexico City beberapa pekan sebelum pembunuhan. Dokumen juga akan mengungkap detil tentang keterlibatan pemerintah AS dalam upaya pembunuhan Presiden Kuba, Fidel Castro.


Sementara, Chuck Grassley, politisi dari Partai Republik memberi dukungan pada Trump untuk membuka perilisan dokumen pembunuhan JFK. Lewat akun Twitternya ia menuturkan tak ada lagi yang harus ditutup-tutupi.

Penasehat presiden Trump, Roger Stone, juga secara pribadi menodrong Trump untuk memberi ijin perilisan dokumen tersebut.



Credit  cnnindonesia.com