Ilustrasi pencari suaka di rumah detensi imigrasi Australia di Pulau Manus. (AAP/Eoin Blackwell/via REUTERS)
Jakarta, CB -- Seorang lelaki imigran tewas di pusat penahanan imigrasi
Sydney. Ini adalah kejadian kedua yang dialami pendatang dalam dua
bulan terakhir yang meningkatkan kekhawatiran atas kondisi penjara di Australia.
Pria
itu diyakini sebagai pencari suara asal Irak yang mengakhiri nyawanya
di pusat penahanan imigrasi Villawood pada Senin (4/3) kemarin.
"Orang-orang
(di dalam Villawood) mengatakan dia sangat tertekan dan tidak keluar
dari kamarnya," kata kata pengacara pengungsi, Ian Rintoul kepada AFP, Selasa (5/3).
Pejabat
imigrasi Australia mengkonfirmasi kematiannya (5/3), tetapi tidak
memberikan keterangan lebih lanjut. Mereka mengatakan masalah itu sedang
dalam proses penyelidikan aparat.
Kematian terakhir terjadi enam pekan setelah seorang imigran lelaki asal
Sierra Leone, meninggal di Villawood. Rintoul mengatakan dia juga
seorang pencari suaka dan diyakini tewas karena bunuh diri.
Kelompok
pegiat hak asasi manusia telah memberikan imbauan terkait tindakan
membahayakan diri sendiri di pusat-pusat penahanan di dalam maupun luar
Australia. Mereka menyatakan para tahanan berjuang dengan kesehatan
mental di tengah masa penahanan panjang yang dapat berlangsung selama
bertahun-tahun.
Pemerintah Australia pada Januari lalu membantah
adanya mogok makan di seluruh jaringan pusat penahanan Australia atas
kondisi di detensi imigrasi setempat. Mereka mengklaim tahanan diberi
makanan berkualitas, perawatan medis dan berbagai kegiatan.
Australia
memiliki kebijakan penahanan wajib untuk imigran ilegal, termasuk untuk
pelanggaran ringan seperti menetap lebih dari masa berlaku visa dan
telah memperketat aturan visanya dalam beberapa tahun terakhir, yang
mewajibkan warga negara asing dipulangkan jika mereka menjalani hukuman
penjara 12 bulan atau lebih.
Warga negara asing ditahan di pusat-pusat imigrasi seperti Villawood sebelum dideportasi.
Australia
juga menjalankan kamp penahanan luar negeri di pulau terpencil di
Pasifik, Nauru, untuk menampung para pencari suaka yang mencoba memasuki
negaranya menggunakan kapal.
Kamp lainnya yang berada di Pulau
Manus, Papua Nugini telah ditutup, meskipun ratusan pencari suaka dan
pengungsi masih berada di pusat-pusat detensi transisi tersebut.
Duta Besar RI untuk Kamboja Sudirman Haseng (ANTARA)
Jakarta, 5/3 (CB) - Indonesia dan Kamboja pada tahun ini
merayakan peringatan 60 tahun hubungan diplomatik yang dimulai pada 13
Februari 1959.
Dari segi politik, budaya, dan sejarah, hubungan Indonesia dan Kamboja
sudah sangat dekat. Namun, kedekatan hubungan Indonesia-Kamboja tersebut
masih perlu "diterjemahkan" untuk menjadi sebuah manfaat ekonomi guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara.
Untuk itu, dalam perayaan peringatan 60 tahun hubungan diplomatik
tersebut, Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn pun menyampaikan
harapan agar pemerintah kedua negara dapat terus melanjutkan hubungan
yang terjalin baik selama ini dan meningkatkan kerja sama bilateral
Indonesia-Kamboja di berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi.
Pemerintah Indonesia dan Kamboja dalam pertemuan antar menteri luar
negeri kedua negara pada awal Februari tahun lalu juga telah sepakat
untuk mempererat hubungan kedua negara, khususnya melalui penguatan
mekanisme bilateral.
Penguatan mekanisme bilateral itu salah satunya ditujukan untuk
meningkatkan hubungan kerja sama ekonomi, terutama di bidang investasi,
perdagangan, dan pariwisata.
Investasi
Bila menimbang jalinan hubungan bilateral selama 60 tahun, perkembangan
investasi antara Indonesia dan Kamboja belum seperti yang diharapkan,
kata Duta Besar RI untuk Kamboja Sudirman Haseng.
Dubes Sudirman menyebutkan bahwa sejauh ini belum ada badan usaha milik
negara (BUMN) atau perusahaan Indonesia yang berinvestasi langsung di
Kamboja.
Menurut dia, hambatan utama bagi pengusaha Indonesia berbisnis di
Kamboja adalah persepsi yang belum proporsional tentang Kamboja.
"Banyak yang masih memandang Kamboja sebelah mata, dan itu antara lain
dipengaruhi oleh informasi-informasi yang tidak akurat dan belum
'update'. Bayangan sebagian besar masyarakat Indonesia melihat Kamboja
masih terbelakang dan belum potensial," jelasnya.
Padahal, Kamboja dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan
ekonomi yang pesat hingga mencapai rata-rata tujuh persen, yakni nilai
yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Namun, dia lebih lanjut mengungkapkan bahwa akhir-akhir ini ada
peningkatan minat dari para pengusaha Indonesia sudah mulai eksplorasi
untuk mulai masuk berbisnis dan berinvestasi di Kamboja.
"Memang investasi Indonesia di Kamboja belum seperti yang diharapkan,
tetapi ada peningkatan minat dari pengusaha Indonesia untuk berinvestasi
di Kamboja," ucap Dubes Sudirman.
Ia pun menekankan bahwa investasi itu tidak harus uangnya dari Indonesia
karena perusahaan Indonesia bisa berpartispasi dalam proyek-proyek di
Kamboja melalui kerja sama dengan bank-bank multinasional sebagai
penyedia dana.
"Ini tetap dianggap sebagai investasi Indonesia karena dilakukan oleh
perusahaan Indonesia, hanya sumber keuangannya itu tidak harus dari
dalam negeri," ujarnya.
KBRI Phnom Penh mendorong perusahaan-perusahaan dan BUMN Indonesia
untuk segera mengeksplor peluang yang ada karena masa sekarang ini
adalah waktu yang tepat untuk mulai masuk dan berinvestasi, khususnya
dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Kamboja, seperti
pembangunan fasilitas publik, infrastruktur telekomunikasi, pipa gas.
Selain itu, pengusaha dan BUMN Indonesia juga didorong untuk mulai
berbisnis dengan memanfaatkan sumber daya alam di Kamboja yang relatif
belum tereksplorasi dan terkelola dengan optimal.
"Perusahaan dan BUMN Indonesia perlu mengeksplor mineral di sini sebab
masih banyak ruang, misalnya kandungan emas dan minyak belum tereksplor
dengan baik di sini," ungkap Sudirman.
Perdagangan
Tidak seperti halnya investasi, hubungan perdagangan antara
Indonesia-Kamboja terbilang cukup baik. Tren neraca perdagangan kedua
negara dalam lima tahun (periode 2013-2017) terus meningkat dengan
rata-rata 10,86 persen.
Total nilai perdagangan Indonesia-Kamboja pada 2017 mencapai 542,23 juta
dolar AS, atau meningkat sebesar 19,9 persen dari nilai perdagangan
pada 2016 yang hanya mencapai 452,19 juta dolar AS. Untuk periode
Januari-Oktober 2018, total perdagangan kedua negara meningkat 3,2
persen dibanding periode yang sama pada 2017 hingga mencapai 455,87 juta
dolar AS, dengan surplus bagi Indonesia sebesar 401,69 dolar AS.
Beberapa komoditas yang diimpor Indonesia dari Kamboja, antara lain pakaian jadi, karet, alas kaki.
Kamboja merupakan pasar alternatif potensial bagi produk Indonesia,
khususnya mengingat sektor industri riil Kamboja belum mampu memproduksi
kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan sektor prioritas.
Beberapa produk Indonesia yang cukup popular di Kamboja adalah produk
makanan dan minuman kemasan, produk perawatan rumah dan otomotif,
personal care, farmasi, batik, buah salak segar, dan kendaraan bermotor
roda empat.
"Produk makanan minuman Indonesia semakin hari semakin meningkat di sini, termasuk produk pertanian buah salak segar.
Sebanyak 16 juta penduduk Kamboja bisa menyerap banyak salak, itu
dianggap makanan kelas menengah ke atas," ungkap Dubes Sudirman.
Produk farmasi Indonesia pun saat ini dikenal masyarakat Kamboja sebagai
produk tingkat menengah dan dipercaya cukup luas oleh masyarakat.
Beberapa perusahaan farmasi Indonesia sudah berhasil memasarkan
produknya di Kamboja, antara lain Dexa Group, Kalbe, Soho, Eagle Pharma.
"Pasar untuk produk farmasi Indonesia di sini sangat menjanjikan karena
kualitasnya sudah diketahui dan harganya terjangkau," ujar Sudirman.
Namun, kata dia, produk-produk industri strategis Indonesia yang
potensial, seperti pesawat dari PT Dirgantara Indonesia dan produk
pertahanan dari PT Pindad belum banyak masuk ke pasar Kamboja.
Untuk itu, dalam upaya meningkatkan penetrasi produk Indonesia yang
dinilai potensial untuk dipasarkan di Kamboja, setiap tahun KBRI Phnom
Penh mengadakan kegiatan pertemuan bisnis, business matching, serta
promosi dagang melalui pelaksanaan pameran, seperti Indonesian Trade and
Tourism Promotion (ITTP) dan partisipasi dalam pameran ekspor-impor
Kamboja.
Selain itu, KBRI juga membawa delegasi pengusaha Kamboja ke Trade Expo
Indonesia setiap tahun dan menindaklanjuti "inquries" yang dikirim
pengusaha Indonesia ataupun Kamboja.
"Kami selalu melakukan pameran untuk mempromosi produk dan pariwisata
Indonesia. Tahun lalu 85 pengusaha Indonesia ikut pameran yang diadakan
oleh KBRI Phnom Penh. Kami juga mengundang pengusaha Indonesia untuk
berpartisipasi dalam berbagai pameran yang dilakukan oleh pemerintah
setempat di Kamboja," ucap Dubes RI untuk Kamboja.
Pariwisata
Berdasarkan neraca perdagangan antarkedua negara, Indonesia lebih unggul daripada Kamboja dengan mendapatkan surplus.
Namun, Kamboja lebih beruntung dalam bidang pariwisata karena jumlah
wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Kamboja lebih banyak daripada
sebaliknya. Hal itu juga disebabkan Indonesia memiliki jumlah penduduk
yang jauh lebih besar dibandingkan Kamboja.
Jumlah wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Kamboja pada 2018 mencapai
55.753 orang, sementara wisatawan Kamboja yang berkunjung ke Indonesia
pada tahun yang sama adalah 8.819 orang.
Namun demikian, Pemerintah RI menargetkan peningkatan jumlah wisatawan
Kamboja yang berkunjung ke Indonesia seiring dengan pertambahan jumlah
kelas menengah di negara itu.
"Peningkatan wisatawan Kamboja ke Indonesia minimal presentase kenaikan
15 persen per tahun, tetapi kita menargetkan itu bisa rata-rata 20
persen per tahun," kata Duta Besar RI untuk Kamboja Sudirman.
Menurut dia, jumlah kelas menengah ke atas di Kamboja meningkat seiring
dengan pertumbuhan ekonomi negara itu yang meningkat pesat selama
beberapa tahun terakhir hingga mencapai rata-rata tujuh persen. Dengan
peningkatan itu banyak warga Kamboja yang memasukkan kegiatan wisata
dalam daftar gaya hidup mereka.
Adapun tempat wisata Indonesia yang paling diminati oleh para wisatawan
Kamboja adalah Bali dan Yogyakarta. Bahkan, ada beberapa agen perjalanan
di Kamboja yang menyediakan jasa layanan charter pesawat untuk
rombongan wisatawan Kamboja yang khusus untuk berkunjung ke Bali.
Akan tetapi, terdapat satu kendala utama yang masih menghambat
peningkatan jumlah wisatawan Kamboja ke Indonesia, yaitu tidak adanya
jalur penerbangan langsung (direct flight) Indonesia-Kamboja.
"Maka tantangannya ada pada konektivitas. Sebenarnya kalau ada 'direct
flight' itu bisa lebih meningkatkan jumlah wisatawan Kamboja ke
Indonesia," ujar Sudirman.
Dari 10 negara ASEAN, hanya Indonesia dan Brunei Darussalam yang belum mempunyai penerbangan langsung dari dan ke Kamboja.
Tingkatkan kerjasama
Untuk dapat meningkatkan kerjasama ekonomi bilateral di masa depan,
pemerintah Indonesia dan Kamboja perlu mengatasi beberapa hal utama yang
sejauh ini menjadi hambatan, yakni perspektif buruk dan kurangnya
konektivitas, yang juga menyebabkan masih rendahnya "people-to-people
contact" antarkedua bangsa.
"Ketika interaksi antarmasyarakat kurang maka kerja sama ekonomi juga sulit ditingkatkan," ujar Dubes Sudirman.
Terkait perspektif, pandangan sebagian besar masyarakat Indonesia
terhadap Kamboja perlu diperbaharui karena Kamboja sebenarnya bukan lagi
"underdeveloped country" dan sedang menuju menjadi negara berkembang,
dengan pertumbuhan ekonomi pesat.
Terkait masalah konektivitas, khususnya tidak adanya penerbangan
langsung Indonesia-Kamboja, diharapkan akan segera teratasi dengan upaya
pembukaan jalur penerbangan Jakarta-Phnom Penh.
"Mudah-mudahan segera ada penerbangan langsung. Sudah ada pembicaraan
intensif untuk membuka jalur penerbangan langsung antara Jakarta dan
Phnom Penh. Semoga semester depan bisa terealisasi," ungkap Sudirman.
Perbaikan perspektif dan konektivitas serta peningkatan
"people-to-people contact", terutama interaksi antara kalangan pengusaha
dan BUMN, harus dilakukan agar kerja sama ekonomi kedua negara dapat
meningkat lebih baik lagi.
Pada akhirnya, hubungan kerja sama ekonomi yang baik antara Indonesia
dan Kamboja bukan hanya tentang upaya untuk mencari keuntungan dari satu
sama lain, namun juga untuk saling membantu guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di kedua negara.
Kegiatan Joint Cultural Performance
Indonesia-Kamboja untuk memperingati 60 tahun hubungan diplomatik, yang
dihadiri Raja Kamboja Norodom Sihamoni, Menlu Kamboja Prak Sokhon,
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan
Maharani di Phnom Penh, Kamboja (13/2/2019). (ANTARA/Yuni Arisandy)
Jakarta, 4/3 (CB) - Hubungan bilateral Indonesia-Kamboja selama
ini sangat baik di berbagai bidang sesuai dengan prinsip-prinsip
persahabatan, kemitraan, dan saling menguntungkan. Kamboja, dalam
berbagai hal seringkali menempatkan Indonesia sebagai contoh model
pembangunan negaranya.
Hubungan diplomatik Indonesia dengan Kamboja telah dijalin secara resmi
sejak 1959 saat pemerintah kedua negara menandatangani Perjanjian
Persahabatan di Jakarta pada 13 Februari 1959.
Namun, kedua negara sejak lama telah memiliki pertalian sejarah dan
kebudayaan sejak abad 8-9 Masehi semasa Dinasti Syailendra berkuasa pada
zaman Kerajaan Mataram di Jawa dan Dinasti Jayawarman II pada masa
Kerajaan Angkor di Kamboja.
Persahabatan bersejarah
Kedekatan hubungan kedua negara tidak dibangun hanya berdasarkan pada
pertalian sejarah, namun juga dengan adanya kedekatan dan persahabatan
yang bersejarah di antara pemimpin terdahulu kedua negara, yaitu
Presiden pertama Indonesia Soekarno dan Raja Kamboja Norodom Sihanouk.
Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn mengatakan bahwa kedekatan
hubungan yang bersejarah antara Indonesia dan Kamboja akan membantu
pemerintah kedua negara untuk terus bersama mengembangkan hubungan
diplomatik Indonesia-Kamboja.
"Jika kita setia pada sejarah, kita dapat melihat bahwa hubungan
diplomatik yang dimiliki Indonesia dan Kamboja pada masa modern ini
merupakan hasil bentukan Raja Norodom Sihanouk yang meraih kemerdekaan
Kamboja pada 1953 melalui kedekatan hubungan dengan Presiden pertama
Indonesia Soekarno," kata Menlu Prak Sokhonn.
Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Kamboja dalam pembukaan acara
"Indonesia-Cambodia Friendship Joint Cultural Performance" yang diadakan
untuk memperingati 60 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan
Kamboja pada 13 Februari lalu di Phnom Penh.
Presiden pertama Indonesia Soekarno pertama kali bertemu dengan Pangeran
Norodom Sihanouk, yang kemudian menjadi Raja Kamboja, pada saat
berlangsungnya Konferensi Asia-Afrika 1955.
Menurut Menlu Sokhonn, kedekatan yang bersejarah antara kedua pemimpin
terdahulu Indonesia dan Kamboja itu dapat menjadi dasar dan pengingat
bagi generasi selanjutnya untuk terus memelihara dan mempererat hubungan
bilateral.
"Hubungan persahabatan (Norodom Sihanouk dan Soekarno) ini telah
mendorong kerja sama kedua negara secara bilateral dan regional hingga
Indonesia dan Kamboja membuka hubungan diplomatik pada 13 Februari 1959.
Malam ini kita menghormati mereka dan visi dari persahabatan mereka
yang mengikat hubungan kedua bangsa," ujar dia.
Pada Maret 1962, pemerintah Indonesia mengirim Mayor Jenderal (Purn)
Abdul Karim Rasyid sebagai Duta Besar RI pertama untuk Kamboja.
Saling dukung
Selanjutnya, kedekatan bersejarah antarpemimpin terdahulu kedua negara
itu pun membuat Indonesia dan Kamboja terus mendukung kondisi dan posisi
satu sama lain di kancah internasional, termasuk di forum dan
organisasi regional dan global.
Sejak hubungan diplomatik Indonesia-Kamboja dirintis pada 1959,
Indonesia selalu mendukung perdamaian dan stabilitas di Kamboja.
Misalnya, Indonesia telah berperan aktif dalam proses perdamaian di
Kamboja melalui Jakarta Informal Meeting 1 dan 2 pada 1988-1989;
International Conference on Kampuchea (ICK) 1989; Informal Meeting on
Cambodia (IMC) 1 dan 2 pada 1990; dan Paris International Conference on
Cambodia (PICC) 1991, yang menghasilkan Paris Peace Agreement.
Indonesia pun berperan dalam pengiriman pasukan perdamaian sebagai
bagian dari misi PBB untuk Transisi Otoritas di Kamboja (United Nations
Transitional Authority in Cambodia/UNTAC) pada 1992, dan pada 1999
Indonesia mendukung keanggotaan Kamboja di ASEAN.
Pemerintah Kamboja juga menghargai peran Indonesia untuk menengahi
konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand di kawasan Candi Preah
Vihear pada 2011. Selain itu, Kamboja menghargai Indonesia yang secara
konsisten telah membantu dalam hal peningkatan kapasitas, termasuk dalam
bidang pertahanan melalui pelatihan militer.
"Hubungan kita dengan Kamboja sangat kuat dan terpelihara dengan baik.
Pasukan pengaman Perdana Menteri Kamboja belajarnya di Indonesia atau
pelatih dari Indonesia mengajar ke sini (Kamboja). Mereka sudah tidak
mau 'pindah hati' ke negara lain karena mereka percaya loyalitas TNI
kita," ujar Duta Besar RI untuk Kamboja Sudirman Haseng.
Kerja sama bilateral RI-Kamboja juga diperkuat dengan saling dukung
posisi dalam berbagai pencalonan dalam organisasi internasional, serta
berbagai skema kerja sama teknis yang difasilitasi RI untuk Kamboja.
Kamboja mendukung posisi Indonesia di berbagai forum dan organisasi
internasional, termasuk mendukung Indonesia untuk terpilih sebagai
anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.
"Jadi setiap permintaan kita untuk dukungan di forum dan posisi
internasional, Kamboja selalu mendukung Indonesia dalam hal apa pun,
apalagi berkaitan dengan ASEAN," kata Sudirman.
Hubungan kerja sama RI-Kamboja di bidang politik sepanjang 2012 diwarnai
dengan upaya "shuttle diplomacy" Menlu Marty Natalegawa untuk mencapai
posisi bersama (konsensus) negara-negara ASEAN dalam penanganan isu Laut
China Selatan secara damai dalam kunjungan ke Phnom Penh.
Dari kunjungan tersebut, konsensus ASEAN's six-point principles on the
South China Sea berhasil dicapai. Pernyataan mengenai konsensus tersebut
pun dikeluarkan oleh Menlu Kamboja sebagai Ketua ASEAN 2012. Dalam hal
itu, Indonesia dan Kamboja telah berhasil bekerjasama dan berupaya
mencapai kesatuan dan sentralitas ASEAN.
Saling kunjung
Hubungan dan kerja sama bilateral RI-Kamboja yang terjalin baik juga
tercermin dari kegiatan saling kunjung kepala negara/pemerintahan,
pejabat tinggi negara/pemerintahan, termasuk pejabat senior militer,
anggota parlemen, pengusaha, dan pelajar.
Menlu RI Retno Marsudi telah melakukan kunjungan kerja ke Phnom Penh dan bertemu dengan Menlu Kamboja HOR Namhong pada 2015.
Sementara itu, Perdana Menteri Hun Sen berkunjung ke Indonesia pada
April 2015 dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di sela-sela
peringatan Konferensi Asia-Afrika di Jakarta. Adapun salah satu hasil
dari pertemuan tersebut, yaitu kedua negara sepakat mempererat kerjasama
intelijen melalui pertukaran informasi untuk menanggulangi kejahatan
transnasional.
Selanjutnya, Menlu Kamboja Prak Sokhonn berkunjung ke Indonesia pada
Februari 2018 dan bertemu dengan Menlu Retno Marsudi untuk membahas
upaya peningkatan hubungan politik, ekonomi, dan sosial budaya.
Kemudian, Menlu Sokhonn kembali mengunjungi Indonesia pada
Desemeber 2018 untuk menghadiri Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-4
RI-Kamboja di Jakarta. Dalam SKB itu, kedua pihak berkomitmen untuk
mengembangkan potensi kerja sama di berbagai bidang.
Selain itu, menurut Dubes Sudirman, kerja sama antarparlemen kedua
negara pun berjalan dengan baik dan terus meningkat dalam beberapa waktu
terakhir melalui kegiatan saling kunjung antaranggota lembaga
legislatif Indonesia dan Kamboja.
Program saling kunjung juga dilakukan diantara para perwira senior
Indonesia dan Kamboja setiap tahun secara bergantian. Sejak 2005,
Paspampres RI memberikan pelatihan kepada Pasukan Pengamanan Perdana
Menteri Kamboja.
Penguatan mekanisme bilateral
Selain mekanisme saling kunjung, kedua negara juga berupaya meningkatkan
kerja sama melalui penguatan mekanisme bilateral, khususnya melalui
kegiatan Sidang Komisi Bersama (SKB).
"Tujuan penguatan mekanisme bilateral itu untuk meninjau
kesepakatan-kesepakatan selama ini apa yang sudah, sedang, dan belum
dilaksanakan. Atas dasar itu kita mencari hal-hal baru yang dapat kita
kembangkan untuk kerja sama di masa akan datang serta mengembangkan
kerja sama yang sudah ada dan dianggap bernilai," ujar Dubes Sudirman.
Kedua negara mnyepakati pembentukan Komisi Bersama RI-Kamboja pada 18
Februari 1997. Nota Kesepahaman tentang Pembentukan Komisi Bersama itu
ditandatangani oleh Menlu RI Ali Alatas dan Menlu Kamboja Ung Huot.
Sidang Komisi Bersama (SKB) menjadi payung bagi kedua negara untuk
meningkatkan kerja sama di berbagai bidang.
Sejauh ini Indonesia dan Kamboja telah menyelenggarakan empat kali SKB,
yaitu pada Juli 2001 di Phnom Penh, Agustus 2004 di Yogyakarta, Juli
2006 di Siem Reap, dan Desember 2018 di Jakarta.
SKB keempat dilaksanakan pada 2018 setelah sempat tertunda selama 12
tahun. Dalam SKB ke-4 RI-Kamboja, Menlu kedua negara menyepakati upaya
merevitalisasi mekanisme serta memperkuat komitmen untuk meningkatkan
kerja sama demi kesejahteraan, perdamaian, stabilitas kedua negara,
kawasan, dan global.
Selama 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Kamboja, menurut Dubes RI,
capaian signifikan dalam hubungan kedua negara adalah keberhasilan
kedua pihak untuk memelihara dan terus menguatkan hubungan bilateral itu
sendiri.
"Dengan hubungan baik yang ada sekarang ini kuat dasarnya untuk kedua
negara terus meningkatkan kerja sama," ujar Sudirman. Dia pun berharap
para penerus bangsa dan pemimpin kedua negara di masa depan akan terus
menjaga hubungan baik.
Harapan serupa pun telah disampaikan oleh Menlu Prak Sokhonn. Menlu
Kamboja itu berharap pemerintah kedua negara dapat terus melanjutkan
hubungan yang terjalin baik selama ini dan meningkatkan kerja sama
bilateral Indonesia-Kamboja di berbagai bidang, termasuk bidang politik,
pertahanan dan keamanan, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya.
"Saya berharap ikatan yang mendalam antara kedua bangsa dapat tumbuh
semakin kuat pada tahun-tahun mendatang dan biarlah Yang Kuasa
menganugerahi kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dan Kamboja," ucapnya.
Pesawat jet tempur Sukhoi Su-30MKi India buatan Rusia. Foto/CC BY-SA 2.0/Matt Morgan/Su-30MKI
NEW DELHI - Pesawat jet tempur Su-30MKI Angkatan udara India menembak jatuh kendaraan udara nirawak (UAV) atau drone Pakistan
yang menerobos masuk ke wilayah Rajasthan. Serangan UAV Islamabad ini
berlangsung pada hari Senin, namun baru dikonfirmasi pejabat senior
perusahaan keamanan New Delhi, Selasa (5/3/2019).
Serangan UAV
ini menandakan ketegangan kedua negara masih memanas, meski Perdana
Menteri Pakistan Imran Khan telah menyatakan komitmennya untuk berdamai,
termasuk dengan membebaskan pilot jet tempur India yang sempat
ditangkap beberapa hari lalu.
Pejabat yang tidak bersedia
disebutkan namanya itu mengatakan sebuah jet tempur Sukhoi Su-30 MKI
buatan Rusia menjatuhkan UAV Pakistan dengan rudal air-to-air
atau rudal udara-ke-udara di dekat Bikaner, di negara bagian Rajasthan,
India utara. Wilayah itu tak jauh dari perbatasan Pakistan.
Kantor berita Press Trust of India (PTI) melaporkan insiden ini adalah upaya kedua oleh Pakistan untuk mengirim drone ke wilayah India dalam enam hari terakhir setelah sebelumnya sebuah drone Pakistan ditembak jatuh pada 27 Februari.
Tidak ada komentar resmi dari pemerintah maupun militer kedua belah pihak.
Pekan
lalu kedua negara bersenjata nuklir itu mengalami kebuntuan paling
serius dalam beberapa tahun setelah serangan bom bunuh diri di Kashmir
menewaskan lebih dari 40 polisi paramiliter India pada 14 Februari lalu.
Serangan itu diklaim dilakukan oleh kelompok militan Jaish-e-Mohammed
yang bermarkas di Pakistan.
Pada 26 Februari, jet-jet tempur
India menyerang sebuah fasilitas Jaish-e-Mohammed di Balakot, Pakistan.
Pakistan merespons dengan serangan jet tempur pada 27 Februari. Aksi
saling serang itu membuat jet-jet tempur kedua negara terlibat dogfight atau pertempuran udara.
Pakistan
mengklaim menembak jatuh dua jet tempur India, salah satunya MiG-21
Bison yang pilotnya ikut ditangkap. Namun, India hanya mengakui
kehilangan satu jet tempur. Sebaliknya, New Delhi mengklaim menembak
jatuh jet tempur F-16 Pakistan, namun Islamabad menyangkal menggunakan
jet tempur buatan Amerika Serikat itu dalam pertempuran udara
Pasukan
India dilaporkan telah menangkap ratusan pemimpin separatis dan aktivis
di Kashmir, dan terlibat dalam pertempuran senjata mematikan dengan
gerilyawan di bagian wilayahnya.
Kashmir telah menjadi rebutan antara India dan Pakistan sejak
kemerdekaan pada 1947, di mana kedua negara pernah terlibat dua perang
untuk memperebutkan wilayah Himalaya tersebut.
Perdana Menteri
India Narendra Modi dalam sebah rapat umum politik mengobarkan semangat
militer negaranya. "Militer India telah menunjukkan keberanian dan
kekuatan. Teman-teman, saya tidak bisa menunggu terlalu lama. Sudah
menjadi sifat saya untuk menyelesaikan setiap skor," katanya pada Senin
malam, seperti dikutip Channel News Asia, Selasa (5/3/2019).
"Untuk
berapa lama mereka akan terus membunuh orang tak bersalah? Adalah
prinsip kami bahwa kami akan masuk ke rumah mereka, untuk melenyapkan
mereka," kata Modi, yang mencalonkan diri sebagai perdana menteri untuk
periode kedua dalam pemilu mendatang.
KARACHI - India telah merencanakan untuk menghujani Pakistan dengan rudal. Dalam rencananya itu, Israel hendak diajak ikut serta.
Sumber
pemerintah Pakistan mengungkap rencana serangan tersebut sedianya
dilakukan pada 27 Februari 2019 ketika New Delhi dan Islamabad terlibat
pertempuran udara. Pemerintah Islamabad, kata sumber itu, sudah menerima
laporan intelijen terkait rencana serangan oleh New Delhi dengan Tel
AViv.
Jurnalis Geo News, Hamid Mir, dalam laporannya,
Selasa (5/3/2019), mengatakan bahwa dia menerima informasi rencana
serangan rudal oleh India dan Israel itu dari sumber tingkat tinggi
Pakistan. Menurut informasi yang dia terima, Pakistan telah menggagalkan
rencana dua serangan rudal tersebut.
Menurut sumber itu, India sudah diberitahu bahwa Pakistan akan menanggapi dengan tepat jika serangan rudal nekat dilakukan.
Pakistan
juga telah membocorkan rencana serangan India dan Israel itu kepada
negara-negara sahabat Islamabad. Kepada negara-negara itu, Islamabad
menegaskan komitmennya untuk berdamai dengan New Delhi.
Sumber
resmi itu mengatakan tidak ada kontak antara Pakistan dan pemerintah
India. Kedua pemerintah belum mengonfirmasi laporan media Pakistan
tersebut.
Sementara itu, pesawat jet tempur Sukhoi-30 India menembak jatuh drone Pakistan di atas wilayah udara Rajasthan pada Senin (4/3/2019).
Mengutip India Today,
Selasa (5/3/2019), jet-jet tempur Su-30Mki buatan Rusia, berhamburan di
depan garis depan di sektor Rajasthan untuk menghadapi ancaman yang
datang dari Pakistan. Serangan drone atau kendaraan udara
nirawak itu diungkap seorang pejabat senior di perusahaan keamanan India
yang tidak bersedia disebutkan namanya.
Jet-jet tempur Su-30Mki
yang bermesin ganda berhamburan dari sebuah pangkalan di sepanjang
perbatasan internasional sekitar pukul 11.30 pagi kemarin setelah radar
pertahanan udara mendeteksi kendaraan udara tak berawak yang masuk.
Pejabat itu mengatakan sebuah jet tempur Su-30MKi menembak jatuh drone
Pakistan itu dengan rudal air-to-air atau rudal udara-ke-udara. Militer
India dan Pakistan belum mengonfirmasi laporan konflik terbaru ini.
New
Delhi dan Islamabad telah di ambang perang menyusul serangan kelompok
militan Jaish-e-Mohammed yang bermarkas di Pakistan terhadap polisi
paramiliter India pada 14 Februari 2019 lalu di wilayah Kashmir. Lebih
dari 40 polisi paramiliter India tewas ketika konvoi mereka dihantam
serangan bom bunuh diri dengan mobil yang sarat bahan peledak.
Pada
26 Februari, jet-jet tempur India menyerang sebuah fasilitas
Jaish-e-Mohammed di Balakot, Pakistan. Pakistan merespons dengan
serangan jet tempur pada 27 Februari. Aksi saling serang itu membuat
jet-jet tempur kedua negara terlibat dogfight atau pertempuran udara.
Pakistan
mengklaim menembak jatuh dua jet tempur India, salah satunya MiG-21
Bison yang pilotnya ikut ditangkap. Namun, India hanya mengakui
kehilangan satu jet tempur. Sebaliknya, New Delhi mengklaim menembak
jatuh jet tempur F-16 Pakistan, namun Islamabad menyangkal menggunakan
jet tempur buatan Amerika Serikat itu dalam pertempuran udara.
Kubah Nabi, Kompleks Masjid Al Aqsha, Yerusalem, Palestina.
Foto: Screen Capture Youtube
Tindakan Israel terhadap Al-Quds adalah bagian dari Judaisasi.
CB,
RAMALLAH -- Kementerian Urusan Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina
mengutuk sekeras-kerasnya tindakan Israel yang secara membabi-buta
melarang pejabat Waqaf, penjaga dan orang yang ingin beribadah memasuki
Masjid Al-Aqsha di Al-Quds (Yerusalem).
Di
dalam satu pernyataan, kementerian itu mengatakan Israel berusaha
mengosongkan masjid tersebut dari orang Palestina dan Muslim yang akan
beribadah. Demikian laporan Kantor Berita Palestina, WAFA, Senin (4/3).
Larangan
itu diberlakukan sebagai bagian dari rencananya untuk melakukan
"pemisahan sementara" Al-Aqsha sampai tempat tersebut dibagi.
Kementerian
tersebut memperingatkan tindakan sewenang-wenang Israel terhadap Masjid
Al-Aqsha adalah dalam kerangka Judaisasi dan mengubah ciri khas serta
identitas Kota Al-Quds.
Pada Ahad pagi, polisi Israel
menyerahkan kepada Ketua Dewan Awqaf di Al-Quds, Sheikh Abdul-Azim
Salhab perintah yang melarang dia memasuki kompleks Masjid Al-Aqsha
selama 40 hari.
Jakarta, CB -- Anggaran pertahanan China naik 7,5 persen dari tahun lalu menjadi 1,19 triliun yuan atau setara Rp2.500 triliun pada 2019.
Kenaikan ini terungkap dalam laporan anggaran dalam pembukaan rapat tahunan parlemen pada Selasa (5/3).
Dalam
rapat tersebut, Perdana Menteri China, Li Keqiang, mengatakan bahwa
anggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat pengembangan militer
negaranya.
"[China] akan mempercepat upaya membuat inovasi
yang berkaitan dengan ilmu dan teknologi pertahanan," ujar Li
sebagaimana dikutip Reuters.
Ia juga memastikan bahwa China akan tetap mempertahankan "kepemimpinan Partai [Komunis] atas pasukan bersenjata."
Pengumuman anggaran pertahanan China ini menjadi salah satu isu yang diperhatikan dunia internasional.
Sejumlah
pihak bersikap skeptis mengenai tujuan China mengembangkan kapabilitas
militernya, termasuk dengan memperbanyak jet tempur, kapal induk, dan
rudal anti-satelit.
China tidak pernah menjabarkan secara rinci penggunaan anggaran militer
tersebut, memicu protes dari negara-negara tetangganya yang menyebut
sikap tidak transparan itu dapat menambah ketegangan di kawasan.
Negeri
Tirai Bambu sendiri menempati urutan kedua dalam daftar negara dengan
anggaran pertahanan terbesar setelah Amerika Serikat.
Namun,
sejumlah diplomat dan ahli militer memperkirakan anggaran yang diumumkan
ini lebih kecil dari sebenarnya, melihat perkembangan pesat kapasitas
pertahanan China.
"Selama
ini, China mengembangkan militernya untuk pertahanan perbatasan, tapi
definisi itu sudah berkembang dalam beberapa tahun belakangan," tutur
peneliti dari Pusat Studi Pertahanan Universitas Nasional Australia, Sam
Roggeveen.
Melanjutkan pernyataannya, Roggeveen berkata, "Negara
Barat akan sangat tertarik melihat penggunaan anggaran tersebut,
terutama jika digunakan untuk aset yang dapat memproyeksikan pasukan ke
jarak yang jauh."
Menteri Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen. Foto/REUTERS/Fabrizio Bensch
BERLIN
- Menteri Pertahanan (Menhan) Jerman Ursula von der Leyen
memperingatkan bahwa rudal jarak menengah China menjadi ancaman bagi
Rusia. Menurutnya, misil Beijing mampu mencapai wilayah negara penerus
Uni Soviet tersebut.
Peringatan itu dia sampaikan dalam wawancara dengan Focus yang dikutip Sputnik,
Senin (4/3/2019). Ditanya apakah Perjanjian Intermediate-Range Nuclear
Forces (INF) 1987 masih bisa diselamatkan setelah Amerika Serikat dan
Rusia saling menunuh melanggar perjanjian satu sama lain dan apakah
China harus dimasukkan dalam perjanjian itu, von der Leyen menyarankan
bahwa Moskow mungkin memiliki minat untuk memasukkan Beijing dalam
semacam "perjanjian perlucutan senjata".
"Karena sama seperti roket Rusia yang merupakan ancaman bagi Eropa, demikian juga China pada Rusia," katanya.
Para
pejabat Jerman yang lain sebelumnya menyuarakan keprihatinan mereka
atas runtuhnya Perjanjian INF. Menteri Ekonomi dan Energi Peter Altmaier
tidak mengesampingkan pecahnya perlombaan senjata baru antara Amerika
Serikat (AS) dan Rusia sebagai imbas dari runtuhnya perjanjian era
Perang Dingin tersebut.
Surat kabar Jerman, Frankfurter
Allgemeine, mengutip anggota Christian Democratic Union (CDU) Roderich
Kiesewetter dan Rolf Mutzenich dari Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD),
mengatakan bahwa rudal 9M729 baru Rusia harus dipindahkan ke sisi lain
di Pegunungan Ural sehingga tidak bisa mencapai Eropa.
Menteri
Luar Negeri Jerman Heiko Maas pada bulan Desember lalu mengatakan bahwa
Berlin akan menentang penyebaran rudal jarak menengah baru di Eropa jika
Perjanjian INF runtuh.
“Dalam
situasi apa pun Eropa tidak boleh menjadi platform untuk debat
perlombaan senjata. Penempatan rudal jarak menengah baru akan menghadapi
penentangan yang luas di Jerman," katanya kepada kantor berita DPA.
Seperti
diketahui, Pada 2 Februari 2019, AS mengumumkan telah menangguhkan
kewajibannya berdasarkan Perjanjian INF. Washington mengultimatum Rusia
selama enam bulan untuk kembali mematuhi perjanjian tersebut.
Menteri
Luar Negeri AS Michael Pompeo mengatakan bahwa penghancuran semua rudal
9M729 berbasis darat Rusia dan peluncurnya adalah kunci penyelamatan
Perjanjian INF.
Pada hari berikutnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa
Moskow juga menangguhkan kewajibannya di bawah Perjanjian INF sebagai
pembalasan atas keputusan AS. Presiden Putin bahkan menginstruksikan
menterinya untuk tidak memulai pembicaraan dengan rekan-rekan mereka
dari AS mengenai masalah ini. Kendati demikian, Putin menyatakan bahwa
Moskow masih terbuka untuk negosiasi.
Perjanjian INF
ditandatangani pada tahun 1987 antara pemimpin Uni Soviet Mikhail
Gorbachev dan pemimpin AS Ronald Reagan. Dalam perjanjian itu, kedua
pihak setuju untuk menghancurkan semua rudal balistik berbasis darat
yang memiliki jangkauan antara 500 dan 5.500 km.
Presiden Rusia Vladimir Vladimorvich Putin. Foto/REUTERS
MOSKOW
- Presiden Vladimir Putin telah menandatangani dekrit yang menangguhkan
keikutsertaan Rusia dalam perjanjian kunci kendali senjata nuklir era
Perang Dingin yang dikenal sebagai Perjanjian Intermediate-Range Nuclear
Forces (INF) 1987. Tindakan pemimpin Kremlin ini sebagai respons atas
langkah serupa yang dilakukan Amerika Serikat (AS).
Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin yang dikutip Reuters,
Selasa (5/3/2019), Kremlin mengatakan penangguhan itu akan berlangsung
sampai AS mengakhiri pelanggaran Perjanjian INF atau sampai perjanjian
itu berakhir.
Pada bulan Februari, Washington memberikan
pemberitahuan tentang niatnya untuk menarik diri dari perjanjian INF
1987, sebuah perjanjian yang dibuat untuk mencegah perang nuklir antara
AS dan Uni Soviet.
Washington
di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump mengultimatum Rusia untuk
kembali mematuhi Perjanjian INF dalam waktu enam bulan.
Washington
menuduh Moskow mengembangkan dan mengerahkan rudal jelajah yang
melanggar ketentuan Perjanjiaan INF 1987. Perjanjian itu melarang
produksi, pengujian dan penyebaran rudal balistik berbasis darat yang
memiliki jangkauan antara 500 km hingga 5.500 km.
Para pejabat AS
juga menyatakan keprihatinan bahwa China, yang bukan merupakan pihak
dalam pakta INF, memperoleh keuntungan militer yang signifikan di Asia
dengan mengerahkan sejumlah besar rudal dengan jangkauan di luar batas
perjanjian itu.
Rusia
membantah tuduhan AS bahwa Moskow melanggar Perjanjian INF. Sebaliknya,
Moskow menuduh bahwa Washington-lah yang melanggar pakta tersebut
dengan mengerahkan fasilitas pertahanan rudal di Eropa Timur yang dapat
menembakkan rudal jelajah, bukan sistem pencegat rudal. Washington
menolak klaim Moskow itu.
Runtuhnya perjanjian itu memicu
kekhawatiran akan terulangnya krisis rudal Eropa era Perang Dingin
selama 1980-an. Kala itu, AS dan Uni Soviet sama-sama mengerahkan rudal
jarak menengah di benua Eropa.
Putin sebelumnya mengatakan bahwa
Rusia akan berusaha mengembangkan rudal jarak menengah, tetapi tidak
akan menempatkannya di bagian Eropa di negaranya atau pun di tempat lain
kecuali AS melakukannya.
NATO telah mendukung keputusan AS untuk menarik diri dari pakta
tersebut, tetapi banyak pemimpin Eropa telah menyuarakan kekhawatiran
atas konsekuensi dari kehancuran Perjanjian INF.
Sedangkan China mendesak Rusia dan AS untuk mempertahankan perjanjian tersebut.
Pemimpin Senat AS, Mitch McConnell, yakin
badan pimpinannya dapat meraih cukup suara untuk meloloskan resolusi
penolakan situasi darurat nasional yang dideklarasikan Donald Trump.
(Reuters/Aaron P. Bernstein)
Jakarta, CB -- Senat Amerika Serikat siap menyatakan penolakan terhadap situasi darurat nasional yang dideklarasikan Presiden Donald Trumpdemi mendapatkan dana untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko.
"Saya
pikir jelas Senat punya cukup suara untuk meloloskan resolusi
penolakan," ujar pemimpin Senat AS, Mitch McConnell, sebagaimana dikutip
AFP, Senin (4/3).
Resolusi penolakan ini sudah
diloloskan oleh Dewan Perwakilan AS yang dikuasai oleh Partai Demokrat
pada pekan lalu. Dewan Perwakilan lantas menyerahkan draf resolusi itu
ke Senat yang akan menggelar pemungutan suara pada pekan ini.
Awalnya,
sejumlah pihak ragu resolusi penolakan ini dapat lolos di tahap Senat
karena badan tersebut dikuasai oleh partai pengusung Trump, Partai
Republik, yang memegang 53 kursi, sementara Partai Demokrat hanya 47.
Namun, kini sudah ada empat senator Partai Republik yang menyatakan
dukungan terhadap resolusi tersebut sehingga Senat kemungkinan besar
akan meloloskan penolakan itu.
McConnell menyadari bahwa Trump
pasti akan langsung memveto resolusi penolakan ini. Untuk menolak veto
Trump, Kongres harus merengkuh dua pertiga suara dari masing-masing
Dewan Perwakilan dan Senat.
Namun, McConnell yakin bisa merayu
para senator Partai Republik dengan alasan keputusan deklarasi darurat
semacam ini dapat diikuti oleh pemimpin penerus Trump kelak.
Jika Partai Demokrat menang dalam pemilu mendatang, ia khawatir sang
presiden terpilih akan menggunakan kewenangan deklarasi serupa untuk
meloloskan aturan terkait perubahan iklim atau senjata.
"Itu alasan saya menolak. Presiden sebaiknya tidak mengambil langkah tersebut," kata McConnell.
Trump
mendeklarasikan situasi darurat nasional di sepanjang perbatasan dengan
Meksiko ini pada pekan lalu, setelah ia kecewa melihat draf kesepakatan
anggaran antara dua kubu di Kongres untuk membiayai tembok perbatasan
ini.
Draf
itu hanya menyediakan US$1,375 miliar untuk tembok perbatasan, jauh
dari jumlah yang diminta Trump, yakni US$5,7 miliar atau setara dengan
Rp80,5 triliun.
Dengan deklarasi darurat nasional, pemerintah
dapat memanfaatkan anggaran militer dan dana negara lainnya untuk
membangun tembok pembatas di sepanjang perbatasan dengan Meksiko yang
situasinya dianggap sudah mendesak.
Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido,
disambut bak pahlawan ketika tiba di Caracas setelah melakukan rangkaian
kunjungan ke sejumlah negara Amerika Latin. (Reuters/Andres Martinez
Casares)
Jakarta, CB -- Pemimpin oposisi yang mendeklarasikan diri sebagai presiden interim Venezuela, Juan Guaido,
disambut bak pahlawan ketika tiba di Caracas, Senin (4/3), setelah
melakukan rangkaian kunjungan untuk menggalang dukungan dari sejumlah
negara Amerika Latin.
"Ya, Anda bisa!" teriak ribuan orang sambil mengacungkan bendera Venezuela ketika menyambut Guaido.
Dukungan
tersebut dianggap sangat berarti bagi Guaido yang sebenarnya terancam
ditahan karena bepergian ke luar negeri setelah dicekal Presiden Nicolas
Maduro.
Berterima kasih kepada para pendukungnya, Guaido
kemudian berkata, "Kita tahu risiko yang kita hadapi, tapi itu tidak
menghentikan kita. Rezim diktator harus paham itu! Kita lebih kuat dari
sebelumnya. Mari turun ke jalan!"
Guaido lantas mengajak masyarakat untuk kembali menggelar demonstrasi
besar-besaran guna mendesak Maduro mundur pada akhir pekan mendatang.
"Semua warga Venezuela akan kembali ke jalan. Kita tidak akan istirahat sedetik pun sampai kebebasan diraih," katanya.
Teriakan tersebut langsung disambut teriakan para pendukung, "Guaido! Guaido! Ya, Anda bisa!"
Pendukung Juan Guaido mengibarkan bendera di Caracas. (Reuters/Carlos Garcia Rawlins)
Kepulangan Guaido ini dianggap dapat mengancam Maduro yang kian terdesak
di tengah ketidakpercayaan masyarakat akan kemampuannya untuk
menyelamatkan Venezuela dari keterpurukan ekonomi.
Ketidakpercayaan
rakyat ini mulai mencuat sejak Venezuela mengalami hiperinflasi
beberapa tahun lalu dan memuncak pada Januari lalu, ketika Maduro
dilantik setelah memenangi pemilu yang dianggap tidak sah.
Warga
pun menggelar unjuk rasa besar-besaran. Di tengah kisruh tersebut,
Guaido selaku pemimpin parlemen, Majelis Nasional, mendeklarasikan diri
sebagai presiden interim. Ia mendapatkan dukungan dari setidaknya 50
negara, termasuk Amerika Serikat.
Ketika dukungan terhadap Guaido kian kuat, Maduro mencekal pemimpin
oposisi itu agar tak dapat ke luar negeri. Meski demikian, Guaido tetap
melakukan tur lawatan untuk menggalang dukungan.
Guaido memulai
rangkaian lawatannya pada pekan lalu dari Kolombia, di mana ia berupaya
mencari cara untuk membawa masuk bantuan internasional yang tertahan
karena diblokade Maduro.
Ia kemudian bertolak ke Brasil,
Paraguay, Argentina, dan berakhir di Ekuador guna menghimpun dukungan
untuk transisi pemerintahan di Venezuela dan pemilihan umum yang adil.
Di Venezuela, Maduro memperingatkan bahwa Guaido terancam ditahan dan menjalani peradilan jika kembali ke tanah airnya.
Wakil Presiden AS, Mike Pence, pun memperingatkan agar Maduro menjamin keselamatan Guaido.
"Segala ancaman, kekerasan, atau intimidasi terhadapnya tak akan dimaklumi dan akan ditanggapi dengan respons kuat," kata Pence.
Mendukung
Pence, Menteri Luar Negeri AS juga merilis pernyataan yang berbunyi,
"Komunitas internasional harus bersatu dan mendesak pengakhiran rezim
brutal Maduro."
Militer
India tunjukkan puing AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile
atau AIM-120 AMRAAM buatan Amerika Serikat yang digunakan Pakistan untuk
menembak jatuh jet tempur MiG-21 Bison India. Foto/APTN
ISLAMABAD - Bukti yang disodorkan militer New Delhi bahwa militer Islamabad menggunakan pesawat jet tempur F-16
dalam konflik dengan India di Kashmir telah membuat Pakistan tersudut.
Kini, media Pakistan menjadikan Taiwan sebagai kambing hitam.
Bukti
yang disodorkan militer New Delhi adalah puing-puing AIM-120 Advanced
Medium-Range Air-to-Air Missile atau AIM-120 AMRAAM, rudal buatan
Amerika Serikat (AS) yang menjadi senjata jet tempur F-16.
Masalah
ini sensitif karena jet tempur yang dipasok AS hanya boleh digunakan
untuk misi kontra-terorisme, bukan menyerang negara lain.
Media Pakistan berbahasa Inggris, Express Tribune,
melaporkan puing-puing itu merupakan bagian dari rudal yang dijual oleh
AS ke Taiwan. Para jurnalis media itu mengklaim melacak nomor
identifikasi dari rudal AIM-120C-5 AMRAAM, yang menurut mereka masuk
daftar Departemen Pertahanan AS sebagai rudal yang dijual ke Taiwan
dengan nilai kontrak USD2,38 juta.
Tuduhan media itu tidak masuk
akal, karena Taiwan tidak terlibat konflik dengan India. Selain itu,
mustahil jet tempur Taiwan dengan rudal tersebut menyerang wilayah
Kashmir yang dikuasai India bertepatan dengan hari di mana konflik New
Delhi dan Islamabad pecah.
"Bagaimana puing-puing rudal yang
dijual ke Taiwan berakhir di tangan wakil marsekal udara militer India
adalah sesuatu yang hanya bisa dijelaskan oleh New Delhi," tulis media
Pakistan tersebut, dikutip Economic Times, Senin (4/3/2019). Media-media India menyebut Islamabad lihai menutupi kebohongan dengan membuat kebohongan lainnya.
Angkatan
Udara Taiwan yang dijadikan kambing hitam oleh media Pakistan bergegas
melakukan pengecekan dan memastikan bahwa nomor identifikasi rudal yang
dilaporkan media tersebut tidak cocok dengan salah satu misilnya.
Angkatan Udara tersebut memastikan misil yang dibeberkan militer New
Delhi tidak kompatibel dengan sistem senjata yang dimilikinya.
"Jenis
senjata seperti misil yang dipasok oleh AS adalah untuk digunakan
Taiwan sendiri dan tidak dapat dijual ke negara lain," kata Angkatan
Udara pulau tersebut.
Media Taiwan menggambarkan tuduhan media Pakistan sebagai kasus "Taiwan tertembak peluru ketika berbaring".
Taiwan yang nama resminya Republik Tiongkok tidak menikmati hubungan
diplomatik dengan India. Keduanya memiliki kantor budaya dan komersial
di masing-masing negara dan tidak berbagi kemitraan pertahanan apa pun.
Taiwan sendiri dilindungi di bawah payung militer AS.
Serangan
udara telah menyebabkan beberapa pertempuran lintas perbatasan, termasuk
pertempuran udara di mana Varthaman ditangkap, serta kewaspadaan di
seluruh dunia ketika berbagai kekuatan menyaksikan konflik dan mendesak
kedua belah pihak untuk menahan diri.
Konflik di Kashmir antara
India dan Pakistan—dua negara bersenjata nuklir—pecah setelah serangan
bom mobil oleh kelompok militan yang bermarkas di Pakistan,
Jaish-e-Mohammed. Serangan pada 14 Februari itu menewaskan lebih dari 40
polisi paramiliter India yang sedang konvoi.
Sebagai tanggapan,
India melancarkan serangan udara melintasi garis kontrol Kashmir, dengan
mengklaim menewaskan banyak teroris disebut India mendapat izin untuk
bersembunyi di Pakistan.
Pakistan
membantah bahwa ada gerilyawan yang hadir di wilayahnya dan menuduh
India melakukan serangan terorisme terhadap lingkungan karena serangan
udaranya menghancurkan pohon-pohon di hutan lindung.
Komandan
Sayap Abhinandan Varthaman, 35, pilot jet tempur India saat dibebaskan
militer Pakistan di wilayah perbatasan, Jumat (1/3/2019) malam.
Foto/REUTERS
NEW DELHI
- Abhinandan Varthaman, pilot berkumis dari pesawat jet tempur MiG-21
Bison India, baru dibebaskan militer Pakistan setelah pesawatnya
ditembak jatuh dan dia ditangkap. Namun, pilot tersebut dilaporkan siap
kembali ke kokpit untuk beraksi.
Varthaman mengatakan kepada
komandan Angkatan Udara India tentang keinginannya untuk kembali beraksi
di garis depan. Keinginan pilot itu dilaporkan Times of India mengutip pejabat militer yang tidak disebutkan namanya.
Dia
masih harus menjalani pemeriksaan kesehatan wajib, meskipun dia
terlihat ceria. Kendati demikian, pilot itu dilaporkan mengalami
pelecehan selama menjadi tahanan militer Pakistan.
"Dokter
senang untuk menurutinya. Upaya-upaya itu adalah untuk memastikan bahwa
dia segera kembali ke kokpit," kata pejabat militer India yang dikutip
surat kabar tersebut, Senin (4/3/2019).
Pesawat jet tempur MiG-21
Bison yang dikendalikan Komandan Sayap Abhinandan Varthaman ditembak
jatuh dalam pertempuran udara hari Rabu pekan lalu. Pesawat itu diduga
ditembak jatuh oleh pesawat jet tempur F-16 Pakistan, namun Islamabad
sejauh ini membantahnya. India sendiri juga mengklaim menembak jatuh
F-16 Pakistan dengan jet tempur MiG-21 Bison.
Media-media India
memuji Abhinandan Varthaman sebagai pilot India pertama yang menembak
jatuh F-16. Varthaman terlontar dari pesawatnya yang jatuh dan mendarat
di wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan, tempat dia ditangkap.
Perdana
Menteri India Narendra Modi melalui Twitter menyambut kepulangan pilot
itu dan memuji keberaniannya yang dia sebut patut dicontoh. Produser
Bollywood bahkan mengajukan hak untuk menggunakan namanya dalam film
masa depan.
Konflik
di Kashmir antara India dan Pakistan—dua negara bersenjata nuklir—pecah
setelah serangan bom mobil oleh kelompok militan yang bermarkas di
Pakistan, Jaish-e-Mohammed. Serangan pada 14 Februari itu menewaskan
lebih dari 40 polisi paramiliter India yang sedang konvoi.
Sebagai
tanggapan, India melancarkan serangan udara melintasi garis kontrol
Kashmir, dengan mengklaim menewaskan banyak teroris disebut India
mendapat izin untuk bersembunyi di Pakistan.
Pakistan membantah bahwa ada gerilyawan yang hadir di wilayahnya dan
menuduh India melakukan serangan terorisme terhadap lingkungan karena
serangan udaranya menghancurkan pohon-pohon di hutan lindung.
Sejumlah warga Rohingya menunggu di truk Polisi
Myanmar untuk dibawa kembali menuju penampungan sementara yang didirika
pemerintah di Desa ManSi dekat Sittwe, Negara Bagian Rakhinne, Myanmar,
Rabu (21/11).
Foto: Nyunt Win/EPA EFE
OKI mendesak Myanmar bertanggungjawab atas kejahatan kemanusiaan.
CB.CO.ID,
MESIR -- Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) telah mengadopsi resolusi
untuk membawa kasus kekerasan Rohingya ke Pengadilan Internasional atau
International Court of Justice (ICJ). Hal itu diumumkan Kementerian Luar
Negeri Bangladesh, Senin (4/3).
"Resolusi untuk mengejar bantuan hukum melalui ICJ datang setelah
serangkaian negosiasi panjang untuk mencari pertanggungjawaban atas
kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran berat hak asasi manusia
(HAM) dalam kasus Rohingya di Myanmar," kata Kementerian Luar Negeri
Bangladesh dalam sebuah pernyataan, dikutip laman Daily Star.
Menurut
Bangladesh, keputusan mengadopsi resolusi itu dilakukan setelah Gambia
memimpin pertemuan dengan 10 anggota komite tingkat tinggi OKI.
Pertemuan perdana dilaksanakan di Ibu Kota Gambia Banjul pada 10
Februari lalu.
Komite itu merekomendasikan untuk mengambil
langkah-langkah sesuai dengan prinsip hukum internasional, terutama
Konvensi Genosida serta prinsip-prinsip HAM dan hukum humaniter lainnya.
Tindakan bulat tersebut menjadi preseden bagi OKI untuk
menempuh jalur hukum guna memperoleh keadilan dalam menangani kejahatan
kemanusiaan terhadap Rohingya. Termasuk menetapkan hak-hak merka untuk
mendapatkan kewarganegaraan yang sah di tanah asalnya, yakni Negara
Bagian Rakhine, Myanmar.
Kekerasan terhadap etnis Rohingya
terjadi pada Agustus 2017, tepatnya ketika militer Myanmar memburu
anggota Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). Warga sipil Rohingya
turut menjadi sasaran tindakan brutal dan represif pasukan Myanmar.
Kejadian
itu segera memicu gelombang pengungsi ke Bangladesh. Saat ini terdapat
lebih dari 750 ribu pengungsi Rohingya yang hidup di kamp-kamp di zona
perbatasan Bangladesh-Myanmar, yakni Cox's Bazar.
Sistem
pertahanan rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) Amerika
Serikat tiba di Israel. Foto/Twitter @Twitter @USEUCOM
TEL AVIV
- Militer Amerika Serikat (AS) mengerahkan sistem pertahanan rudal
canggih THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) ke Israel untuk
pertama kalinya. Pengerahan senjata pertahanan canggih itu dilakukan
sebagai bagian dari latihan militer bersama dan bertujuan untuk
menunjukkan komitmen berkelanjutan Washington untuk keamanan regional
Tel Aviv.
Pejabat pertahanan kedua negara pada hari Senin
mengatakan sistem rudal canggih Amerika tersebut dikerahkan ke Israel
pada awal Maret 2019. THAAD akan ditempatkan di selatan negara itu,
bersama sekitar 200 personel militer Amerika.
"THAAD adalah
sistem pertahanan udara dan rudal terintegrasi yang paling canggih di
dunia, dan latihan kesiapan penempatan ini menunjukkan bahwa pasukan AS
gesit dan dapat merespons dengan cepat dan tak terduga terhadap ancaman,
di mana saja, kapan saja," kata Komando Eropa AS dalam sebuah
pernyataan, dikutip Reuters, Selasa (5/3/2019).
"Selama
penyebaran, anggota layanan kami akan bekerja di berbagai lokasi di
seluruh Israel dan akan mempraktikkan prosedur operasional untuk
menambah arsitektur pertahanan udara dan rudal Israel yang ada," lanjut
pernyataan tersebut.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu
menyambut baik kedatangan sistem rudal THAAD sebagai tanda komitmen AS
terhadap keamanan negara Yahudi tersebut.
"Sistem THAAD Amerika
dianggap sebagai salah satu sistem paling canggih di dunia, dan bersama
dengan sistem pertahanan kita, kita lebih kuat dalam menghadapi ancaman,
dekat atau jauh, yang berasal dari semua area di Timur Tengah,"
katanya.
Langkah
ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran
atas kampanye pemboman Israel di Suriah. Ketegangan Tel Aviv dan musuh
bebuyutannya, Teheran, semakin memanas setelah Menteri Luar Negeri Iran
Mohammad Javad Zarif mengatakan bahwa dia tidak bisa mengesampingkan
kemungkinan perang antara kedua negara.
Sebuah rekaman video dari
tempat kejadian menunjukkan peluncur THAAD dan kendaraan lain
diturunkan dari pesawat transportasi militer di Pangkalan Udara Nevatim,
serta personil militer AS diturunkan dari pesawat.
THAAD
dirancang khusus untuk mencegat rudal balistik jarak pendek dan menengah
selama fase terminal mereka—masuk kembali atau turun—dengan pendekatan
serangan langsung.
Sementara itu, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) bersikeras bahwa
penyebaran sistem rudal canggih Amerika itu semata-mata bersifat
defensif. "Dan tidak terkait dengan peristiwa spesifik saat ini," kata
IDF mengacu pada ketegangan dengan Iran dan konflik Suriah.
Paus Fransiskus memberkati umat saat memimpin prosesi misa
Minggu Palma di Saint Peter's Square, Vatikan, 25 Maret 2018. Misa
Minggu Palma merupakan pembuka rangkaian pekan suci memperingati wafat
dan bangkitnya Isa Almasih. REUTERS/Tony Gentile
CB, Jakarta - Paus Fransiskus mengumumkan keputusannya untuk membuka arsip rahasia Vatikan yang paling dicari oleh bangsa Yahudi selama beberapa dekade. Pemimpin umat Katolik sedunia ini menjelaskan keputusannya itu pada hari Senin, 4 Maret 2019.
Arsip rahasia itu merupakan dokumen yang dibuat semasa Pius XII menjabat sebagai pemimpin Gereja Katolik.
Selama
ini bangsa Yahudi menyebut Pius XII yang menjabat sebagai Paus dari
tahun 1939 hingga 1958 membutakan matanya terhadap pembantaian bangsa
Yahudi yang dikenang sebagai tragedi Holocaust.
Pius XII dituding tidak berbicara tegas mengenai tragedi Holocaust
yang terjadi pada saat Perang Dunia II pecah tahun 1939 hingga 1945.
Tragedi
Holocaust merupakan peristiwa pembantaian Nazi terhadap sekitar 6 juta
orang Yahudi. Adolf Hitler memimpin langsung pembantaian Yahudi di semua
wilayah yang dikuasai Nazi.
Adapun Vatikan menjelaskan, Pius XII
bekerja secara diam-diam di balik layar untuk menyelamatkan bangsa
Yahudi dari pembantaian. Dia juga berusaha agar situasi tidak semakin
memburuk.
Paus Fransiskus mengatakan arsip rahasia yang berbicara tentang tragedi Yahudi akan dibuka secara resmi pada 2 Maret 2020.
Menteri
Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu meminta negara-negara Islam untuk
bersuara keras menentang kebijakan yang diambil Israel terhadap
Palestina. Foto/Istimewa
ANKARA
- Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu meminta negara-negara
mayoritas Islam untuk bersuara keras menentang kebijakan yang diambil
Israel terhadap Palestina. Dia menyebut, saat ini ada beberapa negara
Islam yang tidak berpihak pada Palestina.
"Mereka yang menahan
diri untuk tidak bersuara terhadap Israel tidak dapat membela
Yerusalem," kata Cavusoglu dalam sebuah pernyataan di depan pendukungnya
di kota Hatay, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (5/3).
"Kami
melihat bahwa negara-negara Muslim yang takut akan Amerika Serikat (AS)
dan Israel mulai goyah. Bahkan ada beberapa negara yang menekan
Palestina untuk tidak terlalu banyak bersuara. Apakah ini yang membela
Yerusalem?" tanya Cavusoglu.
Cavusoglu
juga mengatakan bahwa negara-negara yang sama bertindak "pengecut"
ketika memberikan suara menentang AS dan Israel pada berbagai pertemuan
puncak Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan pertemuan Majelis Umum PBB
dalam dua tahun terakhir.
Dia kemudian mengatakan bahwa Turki
sedang berjuang melawan banyak ancaman termasuk terorisme, menambahkan
bahwa stabilitas dan perdamaian di Suriah penting bagi kota-kota
perbatasan Turki seperti Hatay.
Masjid Kubbah Ash-Shakhrah di Komplesk Masjid Al-Aqsha (REUTERS)
Ramallah, Palestina, (CB) - Kementerian Urusan Luar Negeri dan
Ekspatriat Palestina mengutuk sekeras-kerasnya tindakan Pemerintah
Israel, yang secara membabi-buta melarang pejabat Waqaf, penjaga dan
orang yang ingin beribadah memasuki Masjid Al-Aqsha di Al-Quds
(Jerusalem).
Kementerian tersebut mengutuk larangan Israel terhadap orang yang akan
masuk ke tempat suci ketiga umat Muslim itu --tempat orang Muslim
mestinya bisa secara bebas beribadah-- dan mencapnya sebagai peningkatan
ketegangan yang berbahaya dengan tujuan menghalangi akses orang Muslim
yang ingin beribadah ke masjid tersebut dan merusak peran serta
pekerjaan Departemen Waqaf Muslim.
Di dalam satu pernyataan, kementerian itu mengatakan Israel berusaha
mengosongkan masjid tersebut dari orang Palestina dan orang Muslim yang
akan beribadah, demikian laporan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang
dipantau Antara di Jakarta, Senin siang.
Larangan itu diberlakukan sebagai bagian dari rencananya untuk melakukan
"pemisahan sementara" Al-Aqsha sampai tempat tersebut dibagi.
Kementerian tersebut memperingatkan mengenai pantulan dari tindakan
sewenang-wenang Israel terhadap Masjid Al-Aqsha, yang dikatakannya,
dilakukan dalam kerangka Judaisasi dan mengubah ciri khas serta
identitas Kota Al-Quds.
Pada Ahad pagi, polisi Israel menyerahkan kepada Ketua Dewan Awqaf di
Al-Quds, Sheikh Abdul-Azim Salhab, perintah yang melarang dia memasuki
kompleks Masjid Al-Aqsha selama 40 hari.
Ilustrasi THAAD. (U.S. Department of Defense, Missile Defense Agency/Handout via Reuters)
Jakarta, CB -- Arab Saudi menyerahkan
pembayaran pertama sebesar US$1 miliar atau setara Rp14,2 triliun untuk
sistem pertahanan rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)
produksi perusahaan Amerika Serikat, Lockheed Martin.
Kementerian
Pertahanan AS menyatakan bahwa uang yang akan diserahkan pada Senin
(4/3) tersebut merupakan pembayaran perdana dari perjanjian pembelian
senjata senilai total US$110 miliar.
Dalam perjanjian yang disepakati pada November lalu itu, Saudi sepakat
membeli 44 pelontar sistem THAAD dan peralatan pendukungnya.
Menurut
Pentagon, harga satu sistem pertahanan rudal THAAD dipatok US$15
miliar. Dari pembelian ini, Kemhan AS akan memberikan US$946 juta kepada
Lockheed Martin Corp.
Dengan harga tersebut, Lockheed Martin akan memperbarui teknologi THAAD sesuai dengan perkembangan termutakhir rudal Saudi.
Berdasarkan kontrak jual-beli, Lockheed Martin juga akan menanggung
seluruh biaya material, peralatan, dan pengembangan teknis lainnya
terkait pengembangan THAAD.
Sebagian pembayaran dari Saudi akan langsung diserahkan ke Lockheed Martin untuk mencegah penundaan produksi.
Beberapa
bulan lalu, pemerintahan Presiden Donald Trump dan industri pertahanan
AS berupaya menyelamatkan perjanjian jual beli ini di tengah kecaman
keras dunia atas Saudi yang diduga menjadi dalang di balik pembunuhan
jurnalis pengkritik kerajaan, Jamal Khashoggi.
Menteri
Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani mengatakan
bukan urusan Arab Saudi apakah Qatar akan membeli S-400 atau tidak.
Foto/Istimewa
DOHA
- Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani
mengatakan bahwa pihaknya masih mempelajari pembelian sistem pertahanan
udara rudal S-400 Rusia. Doha lalu menuturkan, bukan urusan Arab Saudi
apakah Qatar akan membeli S-400 atau tidak.
Pernyataan itu adalah
respon saat dirinya ditanya tentang laporan Juni lalu oleh harian
Prancis, Le Monde bahwa pemimpin Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz
al-Saud telah mengirim surat kepada Presiden Prancis yang menyatakan
keprihatinan atas pembicaraan antara Doha dan Moskow tentang sistem
S-400.
"Ada diskusi untuk pengadaan berbagai peralatan Rusia,
tetapi belum ada pemahaman tentang peralatan khusus ini (S-400)," kata
Sheikh Mohammed saat melakukan konferensi pers bersama dengan Menteri
Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov di Doha, seperti dilansir Reuters pada
Senin (4/3).
"Sehubungan
dengan Saudi atau negara-negara lain, itu bukan urusan mereka, itu
adalah keputusan berdaulat oleh Qatar," sambungnya, sembari menambahkan
bahwa omite teknis sedang mempelajari pilihan terbaik untuk militer
negara kecil tapikaya itu.
Terkait pertemuan dengan Lavrov,
Sheikh Mohammed mengatakan bahwa dalam pertemuan itu mereka juga
membahas mengenai situasi Suriah dan Libya.
Dia menegaskan bahwa
Doha belum siap untuk menormalkan hubungan dengan Suriah, mengatakan
negara yang dirusak perang itu harus memiliki solusi politik dan
pemimpin baru yang dipilih langsung oleh rakyatnya.
