CUPUMA

Jumat, 08 Februari 2019

AS Jual Sistem Rudal ke India untuk Lindungi Pesawat Presiden dan PM

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) sepakat untuk menjual dua sistem pertahanan rudal canggih ke India untuk melindungi presiden dan perdana menteri (PM). Harga dua sistem pertahanan rudal pelindung dua pesawat Boeing-777 itu sekitar USD190 juta.

Menurut Pentagon, penjualan senjata pertahanan tersebut akan mendukung kebijakan luar negeri dan keamanan nasional AS dengan membantu memperkuat hubungan strategis AS-India.

Administrasi Trump menyetujui penjualan dua sistem yang dikenal sebagai Large Aircraft Infrared Countermeasures (LAIRCM) dan Self-Protection Suites (SPS) tersebut. Demikian konfirmasi Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan (DSCA) AS dalam surat pemberitahuan kepada Kongres pada hari Rabu.

Keputusan penjualan senjata diambil AS setelah Pemerintah India baru-baru ini mengajukan permintaan untuk LAIRCM dan SPS dengan alasan ada ancaman tingkat tinggi terhadap PM dan presiden.

Menurut Pentagon sistem pertahanan yang akan dipasang pada pesawat dua Boeing 777 itu akan membuat keamanan "Air India One" setara dengan pesawat yang digunakan Presiden AS atau "Air Force One".

Pemerintah India berencana untuk membeli dua Boeing 777 ER dari operator nasional Air India untuk tujuan khusus ini. Tidak seperti di masa lalu, kedua pesawat tidak akan digunakan untuk tujuan komersial oleh Air India.

Federasi Ilmuwan Amerika mengatakan tujuan dari program LAIRCM adalah untuk melindungi pesawat besar dari rudal portabel. Setelah dipasang, sistem LAIRCM dapat meningkatkan waktu peringatan kru, mengurangi tingkat alarm palsu dan secara otomatis melawan sistem rudal jarak menengah tingkat lanjut.

Subsistem peringatan rudal akan menggunakan beberapa sensor untuk memberikan cakupan spasial penuh.

Subsistem tindakan balasan akan menggunakan laser yang dipasang di rakitan menara penunjuk dan pelacak. Ini juga secara otomatis melawan sistem rudal jarak menengah tanpa tindakan yang diperlukan oleh kru.

Pilot hanya akan diberitahu bahwa rudal ancaman terdeteksi dan macet.

Mengamati bahwa hal itu akan meningkatkan kemampuan India untuk mencegah ancaman regional, notifikasi Kongres mengatakan SPS akan memfasilitasi kemampuan yang lebih kuat ke dalam area-area terkait dengan meningkatnya ancaman rudal.

"India tidak akan memiliki masalah menyerap dan menggunakan sistem ini," bunyi pernyataan DSCA, dikutip Hindustan Times, Jumat (8/2/2019).

Credit sindonews.com

Kemenlu Palestina Sebut Konferensi Warsawa Konspirasi AS

Bendera Palestina

Foto: Reuters

Palestina akan bersikap seolah-olah konferensi tersebut tak pernah terjadi.

CB, RAMALLAH -- Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut konferensi Warsawa yang digagas Amerika Serikat merupakan konspirasi. Konferensi itu digelar untuk membuat peserta konferensi sepakat dengan pandangan Amerika terkait masalah-masalah di kawasan timur tengah khususnya masalah Palestina.

“Ini adalah konspirasi Amerika yang bertujuan mencegah peserta konferensi mengambil keputusan independen dan bebas tentang isu-isu inti berdasarkan posisi utama mereka seperti masalah Palestina,” begitu pernyataan Kementerian Luar Negeri Palestina seperti dilansir Maan News pada Jum'at (8/2).

Kemenlu Palestina juga menyatakan bahwa Palestina tak berurusan dengan hasil konferensi tersebut atau konferensi lainnya yang direncanakan oleh Amerika. Kemenlu Palestina menyebutkan Palestina akan bersikap seolah-olah konferensi tersebut tak pernah terjadi.

Pemerintah AS dinilai membual tentang persiapan konferensi Warsawa yang diklaim akan membahas masalah Timur Tengah yaitu masalah Palestina. Selain itu Kemenlu Palestina mengatakan telah melihat iktikad tak baik dari Amerika, hal itu terlihat dalam pidato Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dalam kongres di Amerika yang menyebutkan akan melanjutkan kebijakan bias absolut terhadap Israel.

“Posisi Palestina terhadap konferensi semacam itu yang dirancang untuk melemahkan dan melikuidasi tujuan kami adalah bahwa ia tidak akan berurusan dengan hasil konferensi ilegal, yang tidak akan mengikat atau menjadi perhatian kami.” katanya.

Credit republika.co.id

AS Blokade Usulan RI soal Misi Internasional Hebron di DK PBB

Ilustrasi DK PBB. (Reuters/Mike Segar)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat memblokade sebuah proposal pernyataan penyesalan atas keputusan Israel menutup misi pengamat sipil internasional di Hebron (TIPH) yang diajukan ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Sejumlah diplomat di PBB mengatakan draf pernyataan itu diusulkan Kuwait dan Indonesia selaku anggota tidak tetap Dewan Keamanan dalam rapat tertutup pada Rabu (6/2).

Melalui pernyataan, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan kecamannya terhadap keputusan sepihak Israel untuk menutup dan mengakhiri mandat misi TIPH.

Pembentukan TIPH sendiri didasarkan kesepakatan antara Israel-Palestina dan juga resolusi DK PBB 904.

"Indonesia meminta para pihak bertindak sesuai hukum internasional dan perjanjian yang ada, serta menahan diri dari tindakan provokatif," demikian pernyataan Kemlu RI melalui situs resmi mereka.

"Indonesia juga menegaskan kewajiban Israel-sebagai occupying power/pihak yang melakukan pendudukan-untuk melindungi penduduk Palestina di Hebron, dan di seluruh wilayah Palestina di bawah pendudukan Israel, sebagaimana ketentuan hukum internasional."

Berdasarkan dokumen yang dilihat AFP, pernyataan itu berisi ungkapan "penyesalan" DK PBB tentang "keputusan sepihak" Israel dan menyerukan "ketenangan dan pengendalian" di Hebron.

Draf itu menekankan kepentingan mandat TIPH dan upayanya selama ini demi menumbuhkan ketenangan di daerah sensitif dan situasi rentan di wilayah itu yang masih berisiko memburuk karena siklus kekerasan yang terus meningkat."

Dokumen itu juga memperingatkan Israel terkait kewajibannya di bawah hukum internasional "untuk menjaga warga sipil Palestina" di seluruh wilayahnya, termasuk di Hebron.

Usulan itu muncul menanggapi keputusan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menyatakan tidak akan lagi memperpanjang izin operasional TIPH. Netanyahu menuding misi yang dipimpin Norwegia itu bias terhadap negaranya.

Sebagai sekutu terdekat Israel, AS yang juga anggota tetap DK PBB segera memblokir usulan tersebut. Salah satu syarat meloloskan pernyataan bersama di DK PBB adalah mendapat persetujuan bulat 15 anggotanya, termasuk anggota tetap yang memiliki hak veto.

Meski usulannya ditolak, Duta Besar Kuwait untuk PBB, Mansour al-Otaibi, mengatakan akan tetap mengajukan usulan kepada DK PBB untuk mengunjungi wilayah pendudukan Israel guna melihat dari dekat situasi lapangan.

TIPH merupakan tim pengamat tak bersenjata yang beranggotakan 64 orang. Misi tersebut dibentuk di Hebron pada 1994 berdasarkan kesepakatan Israel-Palestina menyusul insiden pembantaian warga Palestina.

Salah satu tujuan utama misi tersebut adalah untuk mempromosikan rasa aman bagi warga Palestina di Hebron, salah satu kota terbesar di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Sedikitnya 600 orang Israel tinggal di bawah penjagaan militer di Hebron. Sementara itu, 200 ribu warga Palestina juga menetap di kota itu.

Hebron merupakan kota suci bagi umat Muslim dan Yahudi. Selan Yerusalem, kota itu menjadi salah satu wilayah "panas" dalam konflik Israel-Palestina.

Credit cnnindonesia.com

RI Kecam Sikap Israel Putus Mandat Pemantau Internasional di Hebron

JAKARTA - Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri melemparkan kecaman atas keputusan sepihak Israel untuk menutup dan mengakhiri mandat misi pengamat sipil internasional “Temporary International Presence in Hebron” (TIPH) di wilayah pendudukan Israel di Hebron, Tepi Barat.

TIPH, yang teridir dari 64 pengamat internasional dibentuk pada tahun 1994 berdasarkan perjanjian antara Israel dan Palestina, dan sebagaimana dimandatkan oleh Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB 904.

Resolusi itu diadopsi setelah terjadi pembantaian di Masjid Ibrahimi di Hebron, ketika ekstremis Yahudi Baruch Goldstein menembak mati 29 jemaah Palestina tahun 1994 lalu.

"Sejak terbentuknya misi ini, TIPH telah menjadi mekanisme yang sangat penting untuk memastikan perlindungan bagi penduduk sipil Palestina di Hebron, utamanya terhadap pelanggaran hukum humaniter dan HAM internasional. Karenanya, mempertahankan mandat TIPH sangatlah penting untuk menjaga situasi yang rawan dan mencegah meningkatnya kekerasan," kata kemlu RI dalam keterangan pers yang diterima Sindonews pada Kamis (7/2).

"Indonesia meminta para pihak bertindak sesuai hukum internasional dan perjanjian yang ada, serta menahan diri dari tindakan provokatif. Indonesia juga menegaskan kewajiban Israel (sebagai pihak yang melakukan pendudukan) untuk melindungi penduduk Palestina di Hebron, dan di seluruh wilayah Palestina di bawah pendudukan Israel, sebagaimana ketentuan hukum internasional," sambungnya.

Dalam keterangan, kemlu mengatakan sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan Palestina, Indonesia bersama Kuwait dan didukung anggota lainnya telah dorong diselenggarakannya pertemuan tertutup DK PBB untuk bahas tindakan unilateral Israel yang semakin memperburuk upaya menuju perdamaian dan terwujudnya solusi dua negara.

"Indonesia juga menyampaikan apresiasi kepada negara-negara kontributor TIPH serta para pengamat TIPH yang telah melaksanakan tugasnya selama 22 tahun terakhir, termasuk mereka yang telah gugur dalam melaksanakan tugas," tukasnya.

Credit sindonews.com

Balas Proyektil, Israel Arahkan Tembakan Tank ke Hamas

Militer Israel mengarahkan tembakan dari tank-tanknya ke basis Hamas di Jalur Gaza, Rabu (6/2), sebagai balasan atas serangan proyektil kelompok itu. (Reuters/Amir Cohen)

Jakarta, CB -- Militer Israel mengarahkan tembakan dari tank-tanknya ke basis Hamas di Jalur Gaza, Rabu (6/2), sebagai balasan atas serangan proyektil kelompok itu.

Sumber keamanan di Gaza mengonfirmasi serangan itu, tapi tak ada korban akibat tembakan Israel ke salah satu basis Hamas di wilayah tersebut.

Melalui pernyataan, militer Israel menuturkan tembakan proyektil Hamas ke wilayahnya di selatan memicu kesiagaan dari pasukannya. Namun, serangan itu dilaporkan tak mengakibatkan kerusakan atau pun korban.

Dikutip AFP, sumber keamanan di Gaza membenarkan bahwa dua proyektil ditembakkan Hamas ke wilayah Israel. Meski begitu, Hamas tak menjelaskan lebih detail mengenai serangan proyektilnya tersebut.

Ketegangan terus meningkat di perbatasan antara Palestina-Israel, seperti Jalur Gaza dan Tepi Barat, terutama setelah Amerika Serikat memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Maret 2018 lalu.

Sejak 30 Maret 2017 lalu, warga Palestina juga berdemo di sejumlah titik di Jalur Gaza sebagai bentuk protes terhadap pendudukan Israel.

Tak jarang, protes yang dilakukan tepat di depan perbatasan Israel itu memicu kericuhan hingga menyebabkan bentrokan antara warga Palestina dan militer Israel.

Militer Israel tak segan melontarkan tembakan ke arah pendemo yang dianggapnya "mengancam keamanan Israel."

Israel menyatakan tindakannya itu diperlukan untuk mempertahankan keamanan di perbatasan dan menghentikan serangan massal ke wilayahnya.

Setidaknya 247 warga Palestina tewas di tangan tentara Israel sejak protes besar-besaran itu berlangsung. Sementara itu, dua tentara Israel tewas dalam periode yang sama.

Credit cnnindonesia.com

Senat AS Loloskan UU Larang Boikot Israel

Boikot produk Israel.

Foto: Reuters

UU itu berhasil diloloskan Senat setelah hampir satu bulan perdebatan.

CB, WASHINGTON -- Senat Amerika Serikat (AS) telah mengesahkan undang-undang (UU) yang mendefinisikan kebijakan keamanan AS di Timur Tengah. Dalam UU tersebut, negara-negara bagian AS didorong untuk tidak menandatangani kontrak atau perjanjian dengan pihak-pihak yang mendukung gerakan boikot, divestasi, dan sanksi (BDS) terhadap Israel.

UU itu berhasil diloloskan Senat setelah hampir satu bulan perdebatan antara Partai Demokrat dan Republik. Pada akhirnya sebanyak 77 senator memilih mendukung dan 23 lainnya menentang UU tersebut.

Selain melarang negara bagian menjalin hubungan dengan pihak-pihak pendukung BDS, UU tersebut memberikan otorisasi sebesar 3,3 miliar dolar per tahun untuk 10 tahun bantuan militer AS kepada Israel.

"Israel tidak diragukan lagi merupakan salah satu teman terbaik di dunia," ujar Senator Jim Risch yang juga menjabat sebagai ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat dalam sambutannya, dikutip laman Aljazirah, Rabu (6/2).

Menurut Risch Israel memang membutuhkan bantuan AS. "Tentu saja, di lingkungan tempat mereka tinggal, yang merupakan lingkungan berbahaya, mereka membutuhkan bantuan kita. Kami bekerja sangat dekat dengan mereka dalam banyak hal," katanya.

Dia pun sempat menyinggung tentang gerakan BDS. Risch menilai gerakan tersebut tidak pantas digunakan untuk melawan mitra terdekat AS, yakni Israel.

The American Israel Public Affairs (AIPAC) memuji Senat karena meloloskan UU tersebut. "UU ini mencerminkan ketentuan dalam hukum federal saat ini yang melindungi negara-negara yang mengarahkan divestasi dari perusahaan yang berinvestasi di sektor energi Iran," kata AIPAC, dikutip laman Haaretz.

"UU tersebut tidak berdampak pada hak orang Amerika untuk secara pribadi memboikot Israel atau menentang kebijakan Israel," kata AIPAC menambahkan.

Credit republika.co.id

AS akan beli sistem senjata Iron Dome dari Israel

F-35 Lighting II Angkatan Laut Amerika Serikat dalam satu misi. Pesawat tempur berteknologi stealth versi angkatan laut ini berukuran lebih besar dan dengan tenaga lebih mumpuni agar dia bisa beroperasi dari kapal induk. Semua sistem senjata udara yang diadopsi Amerika Serikat dan NATO bisa dia bawa, di antaranya peluru kendali AIM-9L/MX Sidewinder, MBDA Meteor, hingga bom nuklir B61 Mod 12, yang tidak dibagi Amerika Serikat untuk sekutunya. Pesawat tempur ini mirip dengan F-22 Raptor yang akan menjadi teman duetnya di udara, dan dibuat dalam tiga varian, yaitu F-35A, F-35B, dan F-35C. (en.wikipedia.org)

Washington (CB) - Militer Amerika Serikat pada Rabu (6/2) mengumumkan rencana untuk menggunakan sistem senjata pertahanan udara yang dikembangkan oleh Israel.

Sistem tersebut, Iron Dome, dimaksudkan untuk mengisi keperluan jangka pendek bagi program Kemampuan Perlindungan Tembakan Tak Langsung (IFPC), yang dirancang oleh AS untuk mempertahankan diri dari serangan roket, rudal jelajah dan pesawat tanpa awak.

Sistem tersebut akan dikirim ke daerah tempat tentara AS dikerahkan dan bukan digunakan sebagai perlindungan buat wilayah Amerika.

"Iron Dome akan dinilai dan diujicobakan sebagai sistem yang saat ini tersedia untuk melindungi anggota dinas militer AS, yang dikerahkan, dari banyak ancaman tembakan tak langsung dan ancaman udara," kata Kol. Patrick R. Seiber di dalam satu pernyataan, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis.

Sistem senjata itu pertama kali dikembangkan oleh perusahaan teknologi pertahanan Israel, Rafael, dan telah digunakan oleh militer Israel selama bertahun-tahun.

Menurut perusahaan pertahanan utama AS, Raytheon, 10 baterai Iron Dome digunakan oleh Israel. Masing-masing baterai memiliki jangkauan 60 mil persegi.

"Meskipun Iron Dome telah dioperasikan oleh Angkatan Udara Israel sejak 2011 dan terbukti efektif dalam pertempuran, mesti diperhatikan bahwa Militer AS akan menilai bermacam pilihan bagi penyelesaian IFPC jangka panjangnya," tambah Reiber.

Credit antaranews.com

Rusia Buru Kelompok Saksi Yehuwa, Puluhan Ditangkap

Ilustrasi borgol. (Istockphoto/BrianAJackson)

Jakarta, CB -- Aparat keamanan di seluruh Rusia saat ini sedang memburu para pengikut jemaat Kristen Saksi Yehuwa. Mereka menyatakan kelompok itu sebagai sekte totaliter dan diduga kuat dirancang untuk menjadi organisasi radikal di kemudian hari.

Seperti dilansir AFP, Jumat (8/2), Badan Intelijen Rusia (FSB) bahkan ikut turun tangan dalam memburu para pengikut Saksi Yehuwa. Hal itu dilakukan bersamaan dengan vonis enam tahun penjara kepada tokoh kelompok itu asal Denmark, Dennis Christensen, karena delik ekstremisme pada Rabu lalu.

Christensen menjadi orang pertama dari gerakan itu yang dibui di Rusia. Sejumlah pengikut kelompok itu di Moldovia juga ditangkap.

"Operasi besar-besaran melibatkan FSB, kepolisian, dan lembaga penegak hukum lain sedang berjalan. Penyelidikan tengah berlangsung," demikian keterangan yang disampaikan Kepolisian Rusia.

Saksi Yehuwa adalah kelompok keagamaan yang dibentuk di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Mereka berprinsip menyebarkan ajaran Kristen dengan damai. Namun, pemerintah Rusia sudah memerintahkan kelompok itu dibubarkan dua tahun lalu.

Hingga saat ini diperkirakan ada 20 pengikut kelompok itu di Rusia ditahan dan menunggu persidangan. Sedangkan 25 lainnya menjadi tahanan rumah.

Operasi memburu kelompok Saksi Yehuwa itu memancing kecaman dari kalangan pegiat hak asasi manusia. Mereka menyatakan hal ini sama saja dengan persekusi yang dilakukan oleh aparat terhadap kelompok agama pada masa Uni Soviet.

Padahal, Presiden Vladimir Putin menyatakan kelompok Saksi Yehuwa tidak dianggap sebagai teroris. Namun, terkait operasi ini, juru bicara kepresidenan Dmitry Peskov menyatakan tidak bisa memberi komentar banyak.

"Hal ini akan terjadi. Ini adalah proses. Ini bukan masalah yang mudah diselesaikan," kata Dmitry.

Credit cnnindonesia.com

Kakak Raja Thailand Calonkan Diri Jadi Perdana Menteri

Putri Ubolratana Barnavadi, kakak sulung Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, mencalonkan diri sebagai perdana menteri dalam pemilihan umum pada Maret mendatang. (AFP Photo/Mike Clarke)

Jakarta, CB -- Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi, kakak sulung Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, mencalonkan diri sebagai perdana menteri dalam pemilihan umum pada Maret mendatang.

Pencalonan Ubolratana ini diumumkan langsung oleh pengusungnya, Partai Thai Raksa Chart, partai yang didirikan para loyalis mantan perdana menteri yang mengasingkan diri, Yingluck dan Thaksin Shinawatra.

"Majelis partai sepakat bahwa nama Putri Ubolratana, seorang yang berpendidikan dan berbakat, adalah yang paling cocok menjadi pilihan," demikian pernyataan Partai Thai Raksa Chart, sebagaimana dikutip AFP, Jumat (8/2).

Ubolratana dikenal sebagai pribadi ceria, sangat berbeda dengan Vajiralongkorn yang kaku. Ia sempat melepaskan titel kerajaannya saat menikahi seorang warga Amerika Serikat beberapa dekade lalu.

Namun, Ubolratana kemudian bercerai dan kembali ke Thailand, di mana ia masih dianggap sebagai bagian dari keluarga kerajaan.

Dilansir Reuters, Thailand sendiri sudah berdiri sebagai negara monarki konstitusional sejak 1932. Namun, keluarga kerajaan memiliki pengaruh penting dan dapat menggiring opini jutaan warga.

Pemilihan umum ini akan menjadi yang pertama sejak pemerintahan militer Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha menggulingkan pemerintah sipil Yingluck Shinawatra hampir lima tahun silam.

Sejak saat itu, rezim Prayut menulis ulang konstitusi, memberangus oposisi dan pengkritik, hingga menempatkan sekutunya yang merupakan petinggi militer di seluruh puncak birokrasi.

Sementara itu, Yingluck dan Thaksin gencar berkampanye meski berada di luar negeri untuk mengasingkan diri menghindari hukuman di negaranya.

Thaksin gencar membagikan pandangannya tentang masyarakat dan ekonomi Thailand melalui podcast yang ia rilis tiap pekan, sementara Yingluck semakin rajin merilis foto kegiatannya.

Sejumlah analis mengatakan militer masih berupaya mendominasi pemerintah dalam pemilu ini, sementara Prayut berupaya lebih menonjolkan perannya sebagai pemimpin sipil di mata rakyat.

Meski langkah oposisi junta diperkirakan mulus dalam pemilu nanti, pemerintahan sipil tetap tak bisa bergerak bebas lantaran konstitusi yang ditulis ulang oleh rezim militer saat ini.

"Anda bisa menyebutnya (Thailand) sebagai demokrasi hibrid," kata Somjai Phagaphasvivat, analis politik Universitas Thammasat, kepada AFP.

Credit cnnindonesia.com

Malaysia Marah Benderanya Dibakar di Filipina

KUALA LUMPUR - Pemerintah Malaysia marah dan mengecam keras pembakaran benderanya dalam sebuah insiden di Filipina Januari lalu. Bendera yang dikenal dengan sebutan Jalur Gemilang itu dibakar massa yang memprotes pasukan penjaga perdamaian Malaysia di Mindanao.

Kementerian Luar Negeri Malayasia, dalam sebuah pernyataan, menyatakan keprihatinannya atas sebuah video kontroversial yang diterbitkan di akun Facebook "President Pamatong Supporters" tanggal 19 dan 21 Januari. Video itu menampilkan pembakaran bendera Jalur Gemilang.

“Malaysia mengecam keras tindakan itu dan memandang pembakaran bendera Malaysia sebagai insiden serius," bunyi pernyataan kementerian tersebut, dikutip The Star, Kamis (7/2/2019).

"Bendera adalah simbol nasional yang sakral dan harus diperlakukan dengan hormat," lanjut pernyataan kementerian itu.

"Tindakan dan komentar anti-Malaysia yang dibuat oleh individu (pembakar bendera) ini ofensif, dan tuduhan yang dibuat tidak berdasar," imbuh Wisma Putra, sebutan lain untuk Kementerian Luar Negeri Malaysia.

Sosok pembakar bendera yang ditampilkan dalam video itu dilaporkan bernama Elly Pamatong. Dia memproklamirkan diri sebagai pendiri dari United States Allied Freedom Fighters of the East (USAFFE).

Pamatong dilaporkan telah membakar bendera Malaysia untuk memprotes kehadiran pasukan penjaga perdamaian Malaysia di Mindanao.

Kementerian Luar Negeri Malaysia meminta pemerintah Filipina untuk mengambil tindakan tegas terhadap Pamatong dan memastikan insiden seperti itu tidak terulang karena mereka berpotensi menodai hubungan bilateral ramah kedua negara yang sekarang dinikmati.

Credit sindonews.com

Kapal AL Inggris Kejar Kapal Perang Spanyol di Gibraltar

LONDON - Sebuah kapal patroli Spanyol dikejar sebuah kapal kecil Angkatan Laut Inggris dari pantai Gibraltar pada Selasa (5/2/2019) kemarin. Insiden itu terjadi setelah kapal patroli Spanyol melanggar batas perairan yang dikuasai Inggris selama latihan di lepas pantai Gibraltar.

Kapal HMS Sabre terlibat dalam manuver dengan kapal Angkatan Laut Inggris RHIB, ketika kapal Spanyol - Tornado - berlayar ke arah latihan, di mana ia bertahan selama dua jam.

Dalam latihan yang telah diberitahu sebelumnya oleh pihak berwenang Gibraltar, kapal-kapal diperingatkan bahwa manuver kecepatan tinggi dan penembakan hampa akan terjadi. Kapal yang hendak lewat perlu menghubungi kapal Angkatan Laut Inggris yang terlibat dalam latihan dengan menggunakan Saluran 16 - yang dilakukan Spanyol, untuk menyiarkan lagu kebangsaan negara itu.

"Kami dapat mengkonfirmasi telah terjadi serangan oleh Angkatan Laut Spanyol. Seperti semua serangan, kapal Angkatan Laut Spanyol menantang kapal Angkatan Laut Inggris. Ketika ditantang, kapal angkatan laut Spanyol kemudian meninggalkan Perairan Teritorial Gibraltar Inggris," kata Kantor Luar Negeri & Persemakmuran dalam sebuah pernyataan.

"Serangan adalah pelanggaran kedaulatan, bukan ancaman terhadapnya. Kami tidak memiliki keraguan tentang kedaulatan kami atas Gibraltar. Inggris tidak akan pernah melakukan pengaturan di mana orang-orang Gibraltar akan lulus di bawah kedaulatan negara lain melawan keinginan mereka, atau memasuki proses negosiasi kedaulatan yang tidak puas dengan Gibraltar," sambung pernyataan itu seperti dikutip dari laman Sputnik, Rabu (6/2/2019).

Gibraltar, yang terletak di pantai selatan Spanyol, telah menjadi Wilayah Luar Negeri Inggris sejak 1713, ketika Spanyol menyerahkannya ke Inggris di bawah The Treaty of Utrecht.

Namun sejak referendum Brexit pada Juni 2016, wilayah ini menjadi masalah yang hangat diperdebatkan antara kedua negara anggota NATO. Gibraltar memilih untuk tetap menjadi wilayah luar negeri Inggris dalam referendum 2002, dengan 99 persen memilih untuk menyelaraskan semata-mata dengan Inggris daripada berbagi kedaulatan dengan Spanyol.

Insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah Uni Eropa membuat marah Inggris dengan menjuluki Gibraltar "koloni mahkota Inggris" dalam sebuah dokumen yang menjamin perjalanan bebas visa bagi warga negara Inggris setelah Brexit.

Credit sindonews.com

Akhir Kekuasaan Kekhalifahan ISIS di Suriah-Irak

Militan ISIS berparade di atas tank di Suriah.

Foto: AP Photo

Trump Prediksi seluruh Wilayah ISIS di Suriah dan Irak akan direbut pekan depan.

CB, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memprediksi ISIS akan kehilangan seluruh wilayah mereka di Irak dan Suriah pada pekan depan. Ia mengatakan AS tidak akan berhenti memerangi sisa-sisa pasukan ISIS meskipun ia ingin menarik pasukan AS dari Suriah, sebuah keputusan yang sangat ditentang sebagian besar penasihat pertahanannya.

"Harusnya diumumkan dalam waktu dekat, mungkin pekan depan, kami akan memiliki 100 persen wilayah kekhalifan ISIS," kata Trump di depan 79 perwakilan negara anggota koalisi anti-ISIS, Kamis (7/2).

Selama beberapa pekan terakhir pejabat-pejabat AS mengatakan ISIS sudah kehilangan 99,5 persen wilayah mereka. Kini kekuasaan ISIS di Suriah kurang dari 5 kilometer persegi. Wilayah tersebut berada di desa-desa di Lembah Sungai Eufrat Tengah. "Ini bukan akhir perlawanan Amerika, perang ini akan kami lanjutkan bersama Anda," kata Trump.

Namun ada kekhawatiran penarikan pasukan AS dapat membuat kelompok teror tersebut memperluas wilayah mereka. Dalam pertemuan di Departemen Luar Negeri AS tersebut Trump mengatakan biarpun sisa-sisa pasukan ISIS masih berbahaya tapi ia bertekad untuk membawa pulang pasukan AS.

Dikutip AP, ia meminta anggota-anggota koalisi lainnya untuk ambil bagian dalam peperangan melawan terorisme. Dukungan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada keputusan Trump ini membuat anggota-anggota koalisi anti-ISIS terkejut.

Keputusan Trump menarik pasukan dari Suriah juga menyebabkan Menteri Pertahanan Jim Mattis dan Utusan AS untuk koalisi anti-ISIS Brett McGurk mengundurkan diri. Kini petinggi-petinggi militer AS menghadapi kekhawatiran yang baru.

Pejabat-pejabat militer AS berusaha menunda keinginan Trump tersebut. Menurut mereka ISIS masih menjadi ancaman nyata dan berpotensi untuk terbentuk dan berkembang kembali. Kebijakan militer luar negari AS mengharuskan pasukan berada di medan perang sampai seluruh kelompok teror binasa.

Kekhawatiran ISIS akan melakukan manuver strategis untuk terus merunduk sampai semua pasukan AS ditarik membuat Trump dihujani kecaman. Sebuah kecaman yang pernah ia sampaikan ke Presiden AS Barack Obama yang menarik mundur pasukan dari Afghanistan.

Kepada anggota koalisi anti-ISIS, Pompeo mengatakan rencana penarikan pasukan ini 'tidak akan mengubah misi utama koalisi'. Tapi hanya mengubah taktik untuk melawan kelompok yang masih dianggap sebagai ancaman. "Dalam era baru ini, pihak berwajib setempat dan pembagian informasi menjadi sangat krusial, dan perlawanan kami tidak harus selalu mengedapankan militer," kata Pompeo.

Pada hari Rabu (6/2) pejabat senior militer AS memberitahu Kongres penarikan pasukan akan memperumit upaya mereka. Kepada Komite Pelayanan Militer House Of Representative pejabat militer AS, Asisten Sekretaris Pertahanan Operasi Khusus Owen West mengatakan ia memiliki penilaian yang sama dengan Jim Mattis.

Dalam sidang yang sama Wakil Direktur Operasi Pasukan Gabungan AS Mayor Jendral James Hecker mengatakan penarikan pasukan akan mempersulit upaya militer AS untuk terus menekan ISIS. Ia mengatakan akan terjadi penurunan tekanan di Suriah.

"Kekhawatirannya adalah jika kami mengeluarkan pasukan dari Suriah mungkin akan menghentikan tekanan kepada pasukan ISIS di Suriah, jadi misi kami adalah mencari tahu apa yang bisa terus kami lakukan untuk memberi tekanan di Suriah tanpa ada pasukan di lapangan," kata Hecker.

Hecker mengatakan penarikan pasukan akan juga memberatkan pihak lain. Tapi ia tidak menjelaskan pihak mana yang ia maksudkan.

Credit republika.co.id

Trump Berencana Deklarasikan ISIS Kalah Pekan Depan

Donald Trump direncanakan mengumumkan secara resmi koalisi pimpinan AS berhasil merebut kembali seluruh wilayah yang sempat dikuasai ISIS di Irak dan Suriah. (Reuters/Joshua Roberts)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump direncanakan mengumumkan secara resmi pada pekan depan bahwa koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat berhasil merebut kembali seluruh wilayah yang sempat dikuasai ISIS di Irak dan Suriah.

Trump mengatakan kemenangan itu "harus diumumkan secara resmi mungkin pekan depan" bahwa koalisi AS telah memberangus 100 persen kekuatan ISIS.

"Tanah (yang dikuasai) mereka hilang. Itu adalah faktor besar. Tanah mereka hilang," kata Trump kepada kepada sedikitnya 79 menteri luar negeri dan pejabat senior negara yang bergabung dalam koalisi AS pada Rabu (6/2).

"Militer AS, mitra koalisi kami, Pasukan Demokratik Suriah telah membebaskan hampir semua wilayah yang sebelumnya dipegang ISIS di Suriah dan Irak."

Sementara itu, Menlu AS, Mike Pompeo, tetap meminta koalisi terus memberikan dukungan terhadap Irak dan Suriah untuk mengamankan daerah-daerah yang telah bebas dari ISIS.

"Koalisi harus terus mendukung pemerintah Irak dalam upayanya mengamankan daerah-daerah yang telah bebas dari ISIS," ucap Pompeo menanggapi pernyataan Menlu Irak, Mohamed al-Hakim, yang khawatir masih ada "sel-sel tidur" ISIS di negaranya.

Dalam kesempatan itu, Trump juga kembali menegaskan tekadnya untuk menarik seluruh pasukan AS dari Suriah.

Trump sebelumnya mengumumkan akan menarik sedikitnya 2 ribu tentara AS dari negara yang telah dilanda konflik berkepanjangan sejak 2011 lalu itu.

Keputusan sepihaknya itu memicu kekhawatiran kabinetnya sendiri, Partai Republik dan Demokrat, hingga negara mitra koalisi AS di Timur Tengah.

Langkah yang diambil Trump tanpa konsultasi itu bahkan memicu pengunduran diri mendadak menteri pertahanannya, James Mattis.

Dalam kesaksiannya di depan Senat, jenderal Angkatan Darat AS untuk Timur Tengah, Joseph Votel, mengatakan ISIS masih bisa bangkit setelah AS menarik seluruh pasukannya dari Suriah.

Dikutip AFP, pertemuan Trump dengan para negara mitra koalisi itu juga yang pertama dilakukan sejak AS mengumumkan penarikan pasukan dari Suriah.

Beberapa menlu negara mitra yang hadir dalam pertemuan itu antara lain dari Turki, Prancis, Arab Saudi, Yordania, Maroko, dan Irak.

Credit cnnindonesia.com

Menlu Turki: koordinasi diperlukan untuk tumpas Da`esh di Suriah

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu (ki)-Menlu AS Mike Pompeo (ka). (Anadolu)

Washington, 7/2 (CB) - Penumpasan sisa anggota kelompok teror Da`esh di Suriah dan penarikan tentara AS dari wilayah tersebut mesti ditangani dengan cara yang terkoordinasi, kata Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada Rabu (6/2).

Cavusoglu berbicara di Washington, Amerika Serikat, dalam pertemuan menteri luar negeri sebagai bagian dari koalisi global untuk mengalahkan Da`esh. Meskipun ia melihat kelompok gerilyawan tersebut sudah kalah, ia mendesak semua negara untuk mencegah kebangkitan kembali kelompok teror itu.

"Menghindari kevakuman kekuasaan yang dapat dieksploitasi oleh pelaku teror untuk membahayakan keutuhan wilayah Suriah dan keamanan nasional tetangganya akan sangat penting," kata Cavusoglu, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis.

"Da`esh telah kalah di Irak dan tak terhindarkan akan menghadapi nasib yang sama di Suriah. Yang penting sekarang ialah mencegah kebangkitannya kembali serta membantu menstabilkan semua negara ini. Perlu untuk menangani pangkal momok ini secara efektif dan dihindarinya pengulangan kesalahan masa lalu," katanya.

Presiden AS Donald Trump mengeluarkan keputusan yang tak terduga pada Desember untuk menarik 2.000 prajurit AS dari Suriah, sehingga menyulut kecaman dari banyak sekutu dan pembantu keamanannya, termasuk Kabinetnya sendiri.

Keputusan tersebut diambil setelah percakapan telepon dengan Presiden Turki Recep Rayyip Erdogan, saat kedua pemimpin itu menyepakati perlunya koordinasi yang lebih efektif di negara yang dicabik perang tersebut.

Cavusoglu menyatakan berbagai upaya bagi pembangunan kembali di Irak dan "pembangunan kembali identitas Irak di dalam sistem politik yang melibatkan banyak pihak" penting bagi kestabilan negeri itu.

"Setelah menempatkan tentaranya dengan cara yang membahayakan dalam perang melawan terorisme di Suriah, dan memfasilitasi kembalinya ratusan ribu pengungsi buat daerah yang dibebaskan, Turki siap melakukan apa saja yang perlu untuk membantu menstabilkan Irak dan Suriah," kata Cavusoglu.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menekankan kepada koalisi tersebut, AS juga akan terus berusaha bagi kestabilan di Irak dan Suriah.

"Pengumuman Presiden Trump bahwa tentara AS akan ditarik dari Suriah bukan akhir dari perang Amerika. Kami akan terus berperang bersama kalian," kata Pompeo kepada para anggota koalisi. "Itu hanya merupakan tahap baru dalam perang lama."

Koalisi dengan 79 anggota tersebut didirikan pada 2014 untuk mengurangi ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok teror bagi keamanan internasional. Sasarannya ialah menghapuskan kemampuan militer Da`esh, kekuasaan wilayah, pemimpin, sumber keamanan dan pengaruh daringnya.

Credit antaranews.com

Jenderal Sebut Trump Tidak Konsultasi Soal Penarikan Pasukan

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara mengejutkan menengok pasukan militer Amerika Serikat yang sedang bertugas di Irak, Rabu, 26 Desember 2018. Sumber: edition.cnn.com

CB, Washington – Komandan tertinggi militer Amerika Serikat di Timur Tengah, Jenderal Joseph Votel, mengatakan dia tidak dimintai pendapat oleh Presiden Donald Trump sebelum pengumuman penarikan pasukan dari Suriah.

“Tidak ada konsultasi dengan saya,” kata Votel, yang merupakan komandan Komando Pusat AS di Timur Tengah dalam rapat dengan Senat seperti dilansir Aljazeera pada Selasa, 5 Februari 2019.
Pejabat AS mengatakan kepada Reuters bahwa militer telah memulai proses penarikan pasukan dari Suriah. Ini terjadi setelah Trump mengumumkan rencana penarikan pasukan AS menjelang akhir 2018 dengan menyebut kemenangan melawan kelompok teror ISIS.

Keputusan Trump itu mengagetkan sekutu dan membuat Jim Mattis mengundurkan diri dari posisi sebagai menteri Pertahanan. Trump lalu mempercepatnya pengunduran diri Mattis karena ada perbedaan pandangan.
Votel mengatakan kelompok ISIS sekarang menguasai 52 kilometer persegi dari sebelumnya 88 ribu kilometer persegi wilayah. Menurut dia, misi untuk terus memerangi ISIS akan terus berjalan meskipun kekuatan kelompok ini terus melemah.

Saat ini, jumlah pasukan ISIS hanya sekitar 1000 – 1500 orang, yang berkeliaran di kawasan selatan di Lembah Sungai Eufrat dan berbatasan dengan Irak. Mayoritas ISIS telah menyebar dan menghilang.

Soal kemenangan melawan ISIS, Trump mengatakan kepada media CBS dalam acara Face the Nation bahwa,”Saat ini kita 99 persen, kita akan jadi 100 persen.”
Votel mengatakan ISIS kemungkinan bisa kembali muncul jika pasukan AS meninggalkan Suriah. Dia mengaku tidak tahu detil pengumuman Trump.

“Tentunya kita menyadari bahwa dia (Trump) telah mengekspresikan keinginan dan niat di masa lalu untuk meninggalkan Irak dan Suriah,” kata Votel dalam rapat dengan Komite Angkatan Bersenjata Senat.

Credit tempo.co

AS Minta Koalisi Anti-ISIS Berbagi Informasi Intelijen

Militan ISIS di Suriah. (ilustrasi)

Foto: Ssn.tv

ISIS masih memiliki 4.000 sampai 5.000 pasukan.

CB, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo meminta koalisi Anti-ISIS untuk meningkatkan upaya berbagi informasi intelijen. Selain itu ia juga meminta anggota koalisi untuk memulangkan serta menghukum anggota ISIS dari negara lain dan mempercepat upaya stabilisasi sehingga sisa-sisa ISIS di Irak, Suriah dan tempat lainnya tidak dapat terbentuk kembali.

Pompeo menyinggung tentang bom bunuh yang menewaskan empat warga AS, dua tentara, satu staf Pentagon dan satu kontraktor AS di kota Manbij pada bulan lalu. ISIS yang mengaku bertanggung jawab atas pengeboman yang di kota yang sudah dibebaskan AS pada 2016 lalu itu.

Pada pertemuan Kamis (7/2) dengan perwakilan negara anggota koalisi Anti-ISIS dilakukan beberapa jam setelah Trump menyampaikan pidato kenegaraan di Kongres AS. Dalam pertemuan tersebut Trump mengatakan AS sudah hampir mengalahkan ISIS di Suriah.

Ia juga kembali memastikan tekadnya untuk menarik dua ribu pasukan AS dari Suriah. Pada bulan Desember lalu Trump mengatakan penarikan pasukan tersebut akan dilakukan secepatnya. Sementara itu di wilayah-wilayah yang sudah direbut sel-sel ISIS masih melakukan pembunuhan, membuat pos pemeriksaan dan menyebarkan selembaran sementara mereka masih merunduk sampai pasukan AS ditarik dari Suriah.

Para aktivis yang memantau konflik di Suriah mengatakan kelompok-kelompok teror dan pemberontak masih menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Kepada Syrian Observatory for Human Rights Rami Abdurrahman mengatakan ISIS masih memiliki 4.000 sampai 5.000 pasukan, kebanyakan bersenyembunyi di padang gurun dan penggunungan. "ISIS masih menjadi ancaman utama dan sumber teroris terbesar di dunia," kata laporan PBB.

Laporan PBB itu menyebutkan di Suriah pasukan ISIS masih berada dalam tekanan militer. Tapi mereka menunjukan tanda-tanda mereka masih memiliki hasrat untuk memberontak dan kemampuan untuk melakukan serangan balik.

Pejabat pertahanan dan militer AS yakin banyak pasukan ISIS yang melarikan diri ke wilayah-wilayah yang tidak dikendalikan oleh pemerintah pusat. Mereka ada di kantong-kantong persembunyian di sebelah utara dan barat.

"Meski pasukan ISIS sedang melarikan diri, kelompok itu masih memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan serangan dan serangan balik, juga beroperasi sebagai pemberontak yang tidak tersentralisasi," kata laporan Departemen Pertahanan AS pada pekan ini.

Credit republika.co.id

Penarikan Pasukan, Rusia Siap Memediasi Amerika dan Taliban

Pemimpin Taliban Afganistan di kantor pusatnya di Doha Qatar. [EXPRESS TRIBUNE]

CB, Jakarta - Rusia siap membantu Amerika Serikat dalam bernegosiasi dengan kelompok radikal Taliban dalam rencana penarikan pasukan militer Negara Abang Sam itu dari Afganistan. Informasi itu disampaikan sumber di Kementerian Luar Negeri Rusia seperti diwartakan kantor berita RIA, Kamis, 7 Februari 2019.
Dikutip dari reuters.com, Kamis, 7 Februari 2019, komentar itu muncul sehari setelah Rusia menjadi tuan rumah perundingan damai antara Taliban dan politisi oposisi di Afganistan. Sumber di Taliban mengatakan belum ada kesepakatan dengan Amerika Serikat terkait kapan pasukan militer Amerika Serikat harus angkat kaki dari Afganistan, namun negosiasi telah dilakukan.

Petugas keamanan Afganistan memeriksa lokasi terjadinya bom mobil di Kabul, Afganistan, 15 Januari 2019. Pejuang Taliban bertanggung jawab atas serangan bom mobil tersebut yang menewaskan 4 orang. REUTERS/Mohammad Ismail

Kelompok garis keras Taliban sedang berupaya mengeluarkan seluruh pasukan asing dari Afganistan dalam hitungan bulan.
"Ini baru langkah awal yang akan berlanjut dengan harapan terwujudnya perdamaian suatu hari nanti di Afganistan," kata Sher Mohammed Abbas Stanikzai, pejabat tinggi Rusia, seperti dikutip dari themoscowtimes.com, Kamis, 7 Februari 2019.
Pemerintah Afganistan menolak inisiatif pertemuan pada 5 Februari - 6 Februari yang diselenggarakan Moskow setelah Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka hampir mencapai kesepakatan dengan Taliban untuk mengakhiri perang Afganistan yang sudah berlangsung 18 tahun. Diantara kesepakatan itu adalah penarikan pasukan asing.
Pemerintah Afganistan telah secara terbuka mengungkapkan kekhawatiran jika Amerika Serikat meninggalkan Afganistan - itu sama dengan memberi keleluasaan pada Taliban. Taliban saat ini telah mengendalikan hampir separuh wilayah Afganistan. Kelompok radikal itu juga menolak berdialog dengan otoritas berwenang Afganistan hingga tercapainya kesepakatan penarikan pasukan asing dari Afganistan, termasuk 14 ribu pasukan dari Amerika Serikat.

Credit tempo.co

Presiden Afghanistan Tolak Akui Kesepakatan Damai Taliban-AS

KABUL - Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengatakan tidak ada kesepakatan damai antara Taliban dan Amerika Serikat (AS) yang dapat diselesaikan tanpa melibatkan pemerintahnya sebagai "pembuat keputusan."

Pemerintah Ghani sejauh ini telah menutup pembicaraan damai yang berkembang antara negosiator Taliban dan utusan AS untuk mengakhiri perang lebih dari 17 tahun. Taliban mengecap pemerintah Afghanistan sebagai boneka AS.

"Pada akhir kesepakatan perdamaian apa pun, pemerintah Afghanistan akan menjadi pembuat keputusan," kata Ghani mengatakan kepada TOLO News, stasiun televisi swasta terbesar di negara itu.

"Tidak ada kekuatan di negara ini yang dapat membubarkan pemerintah," ujar Ghani, yang menambahkan dia siap untuk berdiri dan membela negaranya.

"Yakinlah bahwa tidak ada yang bisa mendorong kita ke samping," imbuhnya seperti disitir dari Reuters, Rabu (6/2/2019).

Ghani membuat pernyataannya ketika politisi oposisi Afghanistan, termasuk pendahulunya Hamid Karzai, bertemu dengan perwakilan Taliban di Moskow.

Saling memuji kemajuan dalam pembicaraan di Qatar bulan lalu, utusan perdamaian AS Zalmay Khalilzad dijadwalkan kembali bertemu dengan perwakilan Taliban di tempat yang sama pada 25 Februari mendatang.

Pernyataan yang dilontarkan Ghani adalah beberapa yang paling mendalam sejak ia bertemu Khalilzad di Kabul pekan lalu.

Sebelumnya, di Twitter, ia mengatakan telah menerima jaminan melalui telepon dari Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo tentang komitmen Washington terhadap "kemitraan abadi" dengan Afghanistan.

"Kemitraan militer mereka 'tak tergoyahkan' dan akan tetap sampai perdamaian abadi dan inklusif tercapai," kata Ghani kala itu.

Pejabat AS mengatakan penarikan pasukan apa pun bergantung pada gencatan senjata, sesuatu yang Taliban tegaskan untuk diterapkan terlebih dahulu, dan gerakan itu harus siap untuk mengadakan pembicaraan dengan pemerintah Afghanistan untuk membantu menciptakan perdamaian yang tahan lama.

Setelah dua tahun serangan intensif oleh Taliban terhadap pemerintah Afghanistan, militer dan pasukan asing, mereka sekarang mengendalikan atau melawan hampir setengah dari distrik di seluruh Afghanistan.

Gencatan senjata dan penarikan ribuan pasukan NATO yang dipimpin AS berada di atas meja setelah Washington mendapatkan jaminan sebelumnya dari Taliban bahwa mereka tidak akan membiarkan kelompok-kelompok seperti al-Qaeda dan Negara Islam (ISIS) untuk menyerang Amerika Serikat dan sekutunya.

AS memiliki sekitar 14.000 tentara di Afghanistan sebagai bagian dari misi yang dipimpin NATO dan upaya anti-terorisme terpisah yang sebagian besar diarahkan pada kelompok-kelompok seperti al-Qaeda dan Negara Islam (ISIS).

Sekitar 8.000 tentara dari 38 negara lain juga berpartisipasi dalam misi yang dipimpin oleh NATO.

Credit sindonews.com

Prancis Tarik Duta Besar untuk Italia, Kenapa?

Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan pidato di istana Elysee di Paris, Prancis, 11 Januari 2019. [Ian Langsdon / Pool via REUTERS]

CB, Jakarta - Prancis menarik duta besarnya di Roma, Italia untuk berkonsultasi, Kamis, 7 Februari 2019. Langkah itu dilakukan setelah Paris menuding adanya sejumlah serangan tak berdasar secara berulang-ulang yang dilakukan oleh politikus Italia dalam beberapa bulan terakhir.
Dikutip dari reuters.com, selain menarik duta besarnya, Prancis juga mendesak Italia agar pendiriannya lebih bersahabat.

"Dalam beberapa bulan terakhir telah dilakukan secara berulang kali serangan tanpa dasar dan pernyataan-pernyataan berani," tulis Kementerian Luar Negeri Prancis, Kamis, 7 Februari 2019.

Sikap yang diambil Prancis terhadap Italia ini belum pernah terjadi sebelumnya sejak perang dunia II. Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan ketidaksetujuan terhadap suatu hal tak bisa di sama artikan dengan memanipulasi hubungan untuk tujuan pemilu.

Dua Wakil Perdana Menteri Italia yakni Matteo Salvini dan Luigi Di Maio serta gerakan anti-kemapanan 5 bintang telah membujuk Presiden Prancis Emmanuel Macron agar mau menjadi tuan rumah pembicaraan sejumlah isu yang sedang hangat.
"Semua tindakan ini menciptakan situasi serius yang menimbulkan pertanyaan tentang niat pemerintah Italia terhadap Prancis," tulis Kementerian Luar Negeri Prancis.

Dikutip dari telegraph.co.uk, keputusan Prancis ini diambil sehari setelah Kementerian Luar Negeri Prancis menyatakan tidak bisa menerima sebuah pertemuan yang dilakukan antara Wakil Perdana Menteri Di Maio dengan demonstran Rompi Kuning.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan provokasi yang dilakukan oleh negara tetangga ini tidak bisa diterima Prancis dan mitra-mitra di seluruh Uni Eropa. Di Maio yang memiliki tanggung jawab di pemerintahan, harus memastikan bahwa tindakannya tidak mengganggu dengan berulang kali mengintervensi hubungan bilateral kedua negara demi kepentingan Prancis dan Italia.

Credit tempo.co

Rusia Minta AS Hancurkan Peluncur Rudal Tomahawk

MOSKOW - Militer Rusia meminta Amerika Serikat (AS) menghancurkan peluncur rudal jelajah Tomahawk. Sistem peluncur bernama MK-41 itu dianggap melangar Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) 1987 selama bertahun-tahun.

"Terlepas dari keterbukaan Kementerian Pertahanan Rusia terhadap dialog substantif tentang pemenuhan kewajiban kedua pihak di bawah Perjanjian INF, Amerika Serikat belum memberikan bukti apa pun untuk mendukung posisi mereka," kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Mayor Jenderal Igor Konashenkov.

"Pada saat yang sama, Amerika Serikat belum mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan pelanggaran kewajibannya sendiri di bawah perjanjian tersebut," lanjut dia, dikutip Sputnik, Jumat

Selain sistem MK-41, Moskow juga meminta Washington menghancurkan drone serangan udaranya karena senjata itu termasuk dalam kategori perangkat rudal jelajah yang melanggar Traktat INF 1987.

Dalam kesempatan itu, Konashenkov juga menyampaikan catatan tentang AS terkait perjanjian kontrol senjata nuklir era Perang Dingin itu.

"Kementerian Pertahanan Rusia telah membiasakan diri dengan isi catatan Departemen Luar Negeri AS tentang penskorsan partisipasi pihak AS dalam Perjanjian INF dan awal prosedur penarikannya," katanya.

Seperti diketahui, Washington sudah mengumumkan penangguhan kewajibannya pada Perjanjian INF 1 Februari lalu. Washington mengklaim bahwa pihaknya akan menarik diri dari perjanjian tersebut kecuali Rusia kembali mematuhi perjanjian dalam waktu 6 bulan.

Sebelum menangguhkan kewajibannya pada Traktat INF, AS berulang kali menuduh Rusia melanggar perjanjian dengan menguji coba rudal M9729. Namun, Rusia membantah tuduhan itu dengan mengatakan Washington menggunakan dalih palsu untuk meninggalkan kesepakatan tersebut karena negara-negara lain seperti China telah mengembangkan kemampuan rudal nuklir jarak menengahnya sendiri.

Credit sindonews.com