Anggota Kongres Muslim AS Serukan Pelengseran 'Keparat', Trump Geram

Rashida Tlaib (berkacamata dan pegang Alquran), Muslimah Amerika Serikat saat dilantik sebagai anggota Kongres. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Rashida Tlaib, politisi Muslim yang dilantik sebagai anggota Kongres Amerika Serikat (AS) membuat geram Presiden Donald Trump. Musababnya, politisi perempuan itu menyerukan seluruh warga "memakzulkan" pemimpin yang dia sebut "keparat".

Seruan politisi Demokrat asal Michigan itu dibuat beberapa jam setelah pelantikannya. Komentarnya itu tak hanya dikecam Presiden Trump, tapi juga para politisi terutama dari Partai Republik.

"Komentarnya memalukan," kata Trump pada hari Jumat waktu Washington dalam menanggapi seruan pemakzulan oleh Tlaib. "Saya pikir dia menghina dirinya sendiri dan menghina keluarganya," katanya lagi.

Liz Cheney, pemimpin baru Konferensi Partai Republik, mengecam komentar Tlaib. Menurutnya, Tlaib telah menampilkan tingkat vitriol yang tidak baik untuk negara.

Namun, Tlaib melawan berbagai kecaman tersebut. Melalui Twitter dia menulis; "Saya akan selalu berbicara kebenaran terhadap kekuasaan."

Dia menegaskan bahwa dirinya akan selalu berbicara jujur ​​kepada pihak yang berkuasa.

Juru bicara Tlaib, Denzel McCampbell, politisi 42 tahun itu, satu dari dua wanita Muslim yang terpilih duduk di Kongres AS."Terpilih untuk mengguncang Washington dan tidak akan tinggal diam," katanya.

Ketua Parlemen atau DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi mengatakan dia tidak menyukai bahasa yang kotor. Namun, apa yang dilontarkan Tlaib tidak lebih buruk dari apa yang dikatakan Trump. 

Pelosi mengatakan dirinya tidak akan menyensor apa yang dilontarkan kolega partainya.

Seruan pemakzulan Trump dengan ujaran kasar itu viral di media sosial. Banyak lawan politik Trump ikut membagikan video ucapan Tlaib di media sosial.

Pelosi mengatakan kepada USA Today yang dikutip Sabtu (5/1/2019) bahwa perlu ada dukungan bipartisan untuk pemakzulan pemimpin Amerika seperti yang diharapkan para lawan Trump yang berharap pada penyelidikan dugaan intervensi Rusia pada pemilu AS 2016. Hasil penyelidikan itu selama ini diharapkan para lawan Trump menjadi jalan bagi pemakzulan sang presiden.

"Jika ada alasan untuk melakukan impeachment terhadap Presiden Trump—dan saya tidak mencari alasan tersebut—itu harus jelas bipartisan dalam hal penerimaan (dukungan) sebelum saya pikir kita harus menempuh jalan impeachment," kata Pelosi.

Credit Sindonews.com




https://international.sindonews.com/read/1368034/42/anggota-kongres-muslim-as-serukan-pelengseran-keparat-trump-geram-1546659518

Donald Trump Ancam Tutup Pemerintah AS Bertahun-tahun

Presiden Amerika Serikat Donald John Trump. Foto/REUTERS/Eric Thayer/File Photo

WASHINGTON - Presiden Donald Trump mengancam akan menutup layanan atau shutdown pemerintah Amerika Serikat selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Ancaman dilontarkan setelah pembicaraan yang dilakukan di Gedung Putih pada hari Jumat gagal menemukan solusi pendanaan tembok perbatasan AS-Meksiko yang tak disetujui parlemen.

Trump memperingatkan para politisi senior Demokrat selama pertemuan bahwa dia siap untuk membiarkan penutupan lembaga-lembaga utama pemerintah AS berlanjut jika dia tidak mendapatkan dana untuk tembok tembok perbatasan.

"Kami memberi tahu Presiden bahwa kami membutuhkan pemerintah yang terbuka," kata Pemimpin minoritas Senat Demokrat Chuck Schumer setelah pertemuan.

"Dia menolak. Faktanya, dia mengatakan akan menutup pemerintah untuk waktu yang sangat lama, berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun," ujarnya.

Trump mengonfirmasi kepada wartawan di Rose Garden, Gedung Putih bahwa dia memang membuat ancaman shutdown seperti itu. "Ya, benar," katanya, seperti dikutip news.com.au 

"Saya pikir itu tidak akan terjadi, tetapi saya pikir saya bisa berbicara untuk Partai Republik di Senat dan Partai Republik di DPR (Kongres). Mereka merasa sangat kuat memiliki negara yang aman, memiliki perbatasan yang masuk akal," ujarnya.

Trump mengklaim pembicaraan di Gedung Putih sangat produktif. Namun, kubu Demokrat menggambarkannya sebagai "perdebatan" ketika pemerintah bersiap memasuki minggu ketiga shutdown sebagian layanan pemerintah pada hari Sabtu (5/1/2019).

Layanan seperempat agen pemerintah AS saat ini ditutup sebagian dan 800.000 pekerja tidak dibayar setelah para politisi gagal menyetujui tagihan dana baru pada 21 Desember 2018 lalu. Mereka gagal mencapai kesepakatan mengenai apakah akan memasukkan anggaran USD5 miliar untuk dinding perbatasan AS-Meksiko yang diinginkan Trump.

Kongres atau Parlemen AS saat ini telah dikuasai kubu Partai Demokrat. Kubu oposisi tersebut berharap Partai Republik setuju untuk mengeluarkan undang-undang tanpa memasukkan anggaran untuk tembok perbatasan AS-Meksiko.

Proyek tembok perbatasan itu sejatinya adalah salah satu janji Trump selama kampanye pemilu 2016 lalu.

Demokrat hanya bersedia menyetujui anggaran USD1,3 miliar untuk keamanan perbatasan, termasuk pembangunan pagar bukan tembok.

Ketua Parlemen AS yang baru, Nancy Pelosi, mengatakan pertemuan di Gedung Putih panjang dan terkadang kontroversial.

“Kami tidak melakukan (pembangunan) tembok. Adakah yang ragu apakah kita tidak melakukan (pembangunan) tembok?," katanya.

Parlemen telah meloloskan dua langkah sementara yang bertujuan membuka kembali layanan pemerintah AS tanpa menyetujui anggaran untuk pembangunan tembok perbatasan. Beberapa politisi Republik telah menyebelot untuk bergabung dengan politisi Demokrat yang menentang anggaran pembangunan tembok perbatasan tersebut.

Credit Sindonews.com


https://international.sindonews.com/read/1368074/42/donald-trump-ancam-tutup-pemerintah-as-bertahun-tahun-1546670828

UNHCR sesalkan pendeportasian Rohingya oleh India

Pengungsi Rohingya Pengungsi Rohingya mengantre untuk mengambil bantuan sembako menggunakan Humanity Card dari Organisasi kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) di kamp pengungsian Kutupalong, Cox’s Bazar, Minggu. (ANTARA News/Monalisa)

Ankara, Turki (CB)  - Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) pada Jumat (4/1) menyatakan menyesalkan keputusan India untuk mendeportasi kelompok kedua pengungsi Rohingya, masyarakat Muslim Myanmar yang dirundung.

"Satu keluarga pencari suaka Rohingya dari Negara Bagian Rakhine, yang terdaftar di UNHCR di India, dikirim pulang ke Myanmar pada Kamis, 3 Januari, setelah ditahan di Negara Bagian Assam, India, tempat mereka telah menjalani hukuman penjara sejak 2013 karena memasuki India secara tidak sah," kata UNHCR di dalam satu pernyataan.

Kelima orang Rohingya tersebut, termasuk dua perempuan, telah tinggal di satu kamp tahanan buat orang asing di Sonitpur, Assam, sejak mereka memasuki negara itu secara tidak sah.

Badan PBB itu menyatakan UNHCR tidak menerima tanggapan apa pun dari pemerintah di India "berkaitan dengan permintaan akses ke semua orang".

"Ini adalah peristiwa kedua semacam itu sejak Oktober 2018, ketika India memulangkan tujuh orang Rohingya ke Negara Bagian Rakhine di Myanmar, yang kondisi di sana tidak kondusif bagi mereka untuk pulang," kata UNHCR, sebagaimana dikutip Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu.

Jadi, badan PBB tersebut tak bisa menilai apakah pemulangan itu sukarela atau tidak.

"UNHCR terus meminta akses dan mengupayakan penjelasan mengenai kondisi saat pemulangan telah berlangsung," katanya.

Pernyataan itu juga mengatakan ada sebanyak 18.000 pengungsi Rohingya yang terdaftar di UNHCR di India.

Pada Oktober lalu, India juga mendeportasi tujuh Muslim Rohingya, yang ditahan pada 2012, ke Myanmar setelah Kementerian Urusan Dalam Negeri meminta pemerintah negara bagian agar mengidentifikasi dan mendeportasi imigran tidak sah.

Mahkamah Agung India telah mengizinkan pendeportasian Muslim Rohingya, dan mengatakan mereka didapati oleh pengadilan "tidak sah" dan telah "diterima oleh negara asal mereka sebagai warga negara".

Warga Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai orang-orang yang paling dirundung di dunia, telah menghadapi kekhawatiran yang meningkat mengenai serangan sejak puluhan orang tewas dalam bentrokan antarmasyarakat pada 2012.

Sejak 25 Agustus 2017, sebanyak 750.000 pengungsi --kebanyakan anak-anak dan perempuan-- menyelamatkan diri dari Myanmar ketika pasukan Myanmar melancarkan penindasan atas masyarakat minoritas Muslim, kata PBB.

Credit AntaraNews


https://m.antaranews.com/berita/784121/unhcr-sesalkan-pendeportasian-rohingya-oleh-india

Bentrokan Pasukan Israel dengan Demonstran Palestina, 23 Orang Luka

Foto: Zaki Alfarabi/detikcom

Gaza - Bentrokan antara pasukan Israel dengan para demonstran Palestina kembali terjadi di sepanjang perbatasan Jalur Gaza. Setidaknya 23 warga Palestina terluka dalam insiden itu.

Ashraf al-Qedra, juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan seperti dilansir Press TV,Sabtu (5/1/2019), pasukan Israel menggunakan peluru timah panas dan gas air mata terhadap para demonstran yang berunjuk rasa di sebelah timur Jalur Gaza pada Jumat (4/1) waktu setempat.

Menurut Kementerian, 14 demonstran terluka dalam bentrokan itu. Begitu pula dengan tujuh petugas paramedis dan seorang jurnalis Palestina.

Ketegangan terus memanas di dekat pagar yanng memisahkan Gaza dari wilayah-wilayah pendudukan Israel sejak 30 Maret lalu, yang menandai dimulainya aksi-aksi demo warga Palestina. Dalam aksinya, warga Palestina menuntut hak untuk kembali ke rumah-rumah mereka sebelum mereka terusir oleh pasukan Israel.

Menurut angka terbaru yang dirilis Kementerian Kesehatan Gaza, sejauh ini, lebih dari 240 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 20 ribu orang lainnya luka-luka dalam bentrokan-bentrokan yang terjadi di Gaza.

Credit detikNews

https://m.detik.com/news/internasional/d-4371977/bentrokan-pasukan-israel-dengan-demonstran-palestina-23-orang-luka

Israel Tembaki Nelayan Palestina di Gaza

Tank Israel mendekati wilayah perbatasan Gaza, Rabu (14/11).

CB, GAZA -- Kapal-kapal nelayan Palestina di Jalur Gaza kembali ditembaki pasukan Israel, Sabtu (5/1) pagi waktu setempat. Tak ada korban luka atau tewas akibat kejadian tersebut. 

Dilaporkan laman the Times of Israel, penembakan terhadap nelayan-nelayan Palestina diduga terjadi karena mereka melewati zona pencarian ikan yang telah ditetapkan Israel. Hal itu memang selalu menjadi alasan pasukan keamanan Israel untuk melepaskan tembakan ke arah kapal-kapal nelayan Palestina. 

Israel memang sangat ketat memblokade wilayah perairan Gaza. Para nelayan hanya diizinkan mencari ikan dalam radius tiga mil dari bibir pantai. Ketetapan itu sangat menghambat para nelayan Palestina. 

Tak sedikit dari mereka yang bertaruh nyawa dengan menerabas zona tersebut guna memperoleh ikan yang lebih banyak. Mereka mengambil konsekuensi ditembaki pasukan keamanan Israel.

Pada September tahun lalu, Bank Dunia telah menerbitkan laporan terbaru tentang kondisi perekonomian di Jalur Gaza. Bank Dunia menyebut, setelah diblokade selama lebih dari satu dekade, perekonomian di Gaza telah ambruk. 

Menurut Bank Dunia, Gaza mengalami minus enam persen dalam pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2018. Sejak saat itu, terdapat indikasi tentang akan terjadinya kemerosotan lebih lanjut. 

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut, salah satunya keputusan Otoritas Palestina memangkas dana sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat (AS) untuk Gaza setiap bulannya. Kondisi kian diperburuk oleh pemotongan dana bantuan dari Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). UNRWA diketahui tengah mengalami krisis pendanaan setelah AS memutuskan menangguhkan dan akhirnya menghentikan pendanaannya untuk lembaga itu. 

Menurut Bank Dunia, kemerosotan ekonomi di Gaza tak dapat lagi ditopang dengan aliran dana bantuan asing yang berangsur menurun. Sektor swasta pun tak bisa memberikan kontribusi karena adanya pembatasan gerak terhadap akses pasar dan bahan-bahan utama. 

Laporan Bank Dunia menekan perlunya pendekatan seimbang terhadap situasi di Gaza. Dibutuhkan kombinasi tanggapan krisis segera, dengan langkah-langkah langsung guna menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. 

Adapun respons langsung tersebut antara lain memastikan kelanjutan dari layanan utama, seperti energi, air, pendidikan, dan kesehatan. Kebutuhan mendesak lainnya adalah meningkatkan daya beli masyarakat guna memulihkan kegiatan perekonomian. Hal itu dapat dilakukan memperluas zona penangkapan ikan di luar batas tiga mil yang sangat ketat menuju 20 mil yang disepakati 1990-an.

Credit REPUBLIKA.CO.ID


https://m.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/19/01/05/pkuq9y370-israel-tembaki-nelayan-palestina-di-gaza

 

Asosiasi Buruh Yordania Jadikan Bendera Israel Keset Kaki

Asosiasi Buruh Profesional Yordania jadikan bendera Israel sebagai keset kaki sebagai protes terhadap Israel menguasai Palestina. [AL JAZEERA - Tempo]

CB, Jakarta - Asosiasi buruh profesional Yordania meletakkan bendera Israel layaknya keset kaki di setiap pintu masuk kantor.

Tindakan ini sebagai balasan atas keberatan Israel menyaksikan foto Menteri Informasi Yordania, Jumana Ghunaimat melangkahi bendera Israel di satu gedung serikat pekerja teknisi di Amman, ibukota Yordania.

Israel menyampaikan keberatannya itu ke Kementerian Luar Negeri Yordania pekan lalu.

Mengutip laporan Al Jazeera, 4 Januari 2018, Israel menyatakan foto itu sebagai perbuatan tidak hormat. utusan Yordania untuk Israel, Mohammed Hmeid dipanggil untuk memberikan klarifikasi.

Pernyataan resmi kantor serikat pekerja menjelaskan, bendera Israel sudah bertahun-tahun diletakkan di lantai pintu masuk gedung sebagai protes atas pencaplokan wilayah Palestina oleh Israel. Selain itu, sebagai protes atas normalisasi hubungan dengan Israel.

Asosiasi buruh Yordania  telah bersumpah untuk menolak normalisasi Israel. Israel dan Yordania telah menandatangani perjanjian damai pada tahun 1994. Namun hubungan itu kerap berseteru untuk berbagai perbedaan terkait dengan kebijakan Israel di Yerusalem.

Credit TEMPO.CO


https://dunia.tempo.co/read/1161890/asosiasi-buruh-yordania-jadikan-bendera-israel-keset-kaki

Abbas dan Sisi Gelar Pertemuan Bahas Isu Palestina

Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan koleganya Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi

CB, KAIRO -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi di Kairo. Isu Palestina menjadi fokus dalam pembahasan mereka. 

Duta Besar Palestina untuk Mesir Diab Allouh mengatakan, pertemuan antara Abbas dan Sisi dijadwalkan digelar Jumat (4/1). Mereka akan mendiskusikan perkembangan terbaru dalam kasus Palestina dan isu-isu yang menjadi perhatian bersama. 

Menurut Allouh, pertemuan Abbas dan Sisi menegaskan kerja sama yang mengakar antara kedua pemimpin dalam semua perkembangan politik. Dikutip laman Asharq Al-Awsat, beberapa sumber di Ramallah mengatakan pertemuan Abbas dan Sisi diharapkan bisa mengatasi kegagalan rekonsiliasi antara Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Fatah di satu sisi serta dengan kelompok Hamas di sisi lain. 

Sebab rekonsiliasi semakin mendesak mengingat banyaknya permasalahan yang muncul akibat perselisihan di antara faksi-faksi Palestina. Kasus terbaru adalah penolakan Otoritas Palestina atas keputusan Kementerian Ekonomi Nasional di Gaza yang mengenakan kembali biaya atas barang-barang impor dan bahan baku yang melintasi persimpangan Karem Shalom. 

Pemerintah Palestina meminta para pedagang dan importir tidak mematuhi keputusan tersebut. Sebab menurut mereka hal itu ilegal. Pemerintah Palestina juga menilai hal itu mencerminkan tekad Hamas untuk memperlebar dan memperdalam perselisihan di internal Palestina. Selain membahas isu-isu itu, dalam kunjungannya ke Kairo, Abbas akan berpartisipasi dalam acara peresmian Masjid Al-Fattah Al-Alim dan Gereja Katedral Kelahiran Kristus. 

Credit REPUBLIKA.CO.ID



https://m.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/19/01/05/pkt7lk382-abbas-dan-sisi-gelar-pertemuan-bahas-isu-palestina

Erdogan: Turki terus dukung Pakistan

Bintang kriket yang menjadi politisi Imran Khan, ketua Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), berbicara kepada media setelah memberikan hak suaranya di tempat pemungutan suara saat pemilhan umum di Islamabad, Pakistan, Rabu (25/7/2018). (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Ankara, Turki (CB) - Turki akan terus mendukung Pakistan hari ini dan besok, seperti yang dilakukannya kemarin," kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Jumat (4/1).

Erdogan mengatakan dalam taklimat bersama dengan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan di kompleks kepresidenan di Ibu Kota Turki, Ankara, "Saudara Turki, Pakistan, juga mempunyai solidaritas kuat buat Ankara."

Erdogan memuji putusan Mahkamah Agung Pakistan baru-baru ini untuk menyatakan Organisasi Teroris Fetullah (FETO) sebagai kelompok teror.

"Deklarasi FETO sebagai kelompok teroris oleh Mahkamah Agung di Pakistan dan penyerahan sekolah kepada Yayasan Maarif kami ... Ini adalah langkah yang disambut baik," ia menambahkan.

Turki mendirikan Yayasan Maarif pada 2016 untuk mengemban tugas administrasi sekolah di luar negeri yang berkaitan dengan FETO. Turki juga mendirikan lebih banyak sekolah dan pusat pendidikan di luar negeri.

FETO dan pemimpinnya, yang berpusat di AS, Fetullah Gulen, dianggap mendalangi kudeta yang gagal pada 15 Juli 2016 di Turki, yang menewaskan 251 orang dan melukai hampir 2.200 orang lagi.

Ankara juga menuduh FETO berada di belakang kegiatan lama untuk menggulingkan negara melalui penyusupan ke berbagai lembaga Turki, termasuk militer, polisi dan lembaga pendidikan tinggi.

FETO memiliki banyak cabang di luar, termasuk sekolah swasta yang berfungsi sebagai aliran dana buat kelompok teror tersebut.

Erdogan, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu, mengumumkan bahwa pertemuan tiga-pihak antara Turki, Pakistan dan Afghanistan akan diselenggarakan di Istanbul, setelah pemilihan umum daerah Turki pada 31 Maret.

Sementara itu, Khan mengatakan Pakistan sudah membantu dialog antara Taliban dan AS, tapi upaya yang jauh lebih kuat dari semua pihak terkait serta negara tetangga diperlukan.

"Saya sangat mengharapkan pertemuan puncak nanti di Istanbul, tempat kami berharap Afghanistan, Pakistan dan Turki akan mampu membantu proses perdamaian," katanya.

Mengenai hubungan Turki-Pakistan, Khan mengatakan generasi kakeknya, yang saat itu di India, mengumpulkan dana guna membantu Turki dalam perang kemerdekaannya.

Ia menyatakan kegiatan tersebut berlangsung dari generasi-ke-generasi, mulai dari kakeknya sampai ayahnya dan Khan sendiri. Ia merujuk kepada hubungan Pakistan dengan Turki.

"Kerja sama, cinta dan hubungan antara Pakistan dan Turki sejak dulu sudah ada. Saya ingin menekankan bahwa kami ingin membawa hubungan ini ke tingkat yang jauh lebih tinggi," kata Khan.

Perdana menteri Pakistan tersebut mengatakan itu sebabnya mengapa ia datang ke Turki dengan membawa satu delegasi kuat, termasuk para menteri.

Ia menyatakan Pakistan dan Turki sama-sama menghadapi ancaman keamanan dan Pakistan ingin meningkatkan hubungan dengan Turki dalam setiap bidang.

Credit AntaraNews


https://m.antaranews.com/berita/784072/erdogan-turki-terus-dukung-pakistan

Rusia Benarkan Terduga Mata-mata AS Miliki Dwi Kewarganegaraan

Kementerian Luar Negeri Rusia membenarkan Paul Whelan, warga AS yang ditangkap di Moskow pada pekan lalu atas tuduhan spionase memegang kewarganegaran ganda. Foto/Istimewa

MOSKOW - Kementerian Luar Negeri Rusia membenarkan bahwa Paul Whelan, warga Amerika Serikat (AS) yang ditangkap di Moskow pada pekan lalu atas tuduhan spionase memegang kewarganegaran ganda, yakni AS dan Inggris.

Dalam sebuah pernyataan, Kemlu Rusia menuturkan, mereka telah mengkonfirmasi kabar ini kepada London. Inggris, lanjut Kemlu Rusia, membenarkan bahwa memang benar Whelan adalah warga negara Inggris.

"London telah mengkonfirmasi bahwa Paul Whelan adalah warga negara Inggris dan meminta akses konsuler untuk menemuinya dan itu sedang diproses," kata Kemlu Rusia, seperti dilansir Sputnik pada Jumat (4/1).

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Inggris, Jeremy Hunt mengatakan dia sangat khawatir tentang Whelan. Dia juga memperingatkan Rusia bahwa masing-masing warga negara tidak boleh digunakan sebagai bidak dalam permainan catur diplomatik.

"Individu tidak boleh digunakan sebagai pion untuk meningkatkan pengaruh diplomatik atau digunakan dalam permainan catur diplomatik. Kami sangat khawatir tentang Paul Whelan, kami telah menawarkan bantuan konsuler. AS memimpin dalam hal ini karena dia adalah warga negara Inggris dan Amerika," kata Hunt.

Credit Sindonews.com


https://international.sindonews.com/read/1367964/41/rusia-benarkan-terduga-mata-mata-as-miliki-dwi-kewarganegaraan-1546610099

Inggris Khawatir Nasib Terduga Mata-mata yang Ditahan Rusia

Menlu Inggris, Jeremy Hunt mengatakan dia sangat khawatir tentang Paul Whelan, yang ditahan oleh FSB di Moskow pekan lalu karena dicurigai sebagai mata-mata. Foto/Reuters

LONDON - Inggris memperingatkan Rusia bahwa masing-masing warga negara tidak boleh digunakan sebagai bidak dalam permainan catur diplomatik. Peringatan ini muncul setelah Moskow menahan pria berkewarganegaraan ganda Amerika Serikat (AS) dan Inggris atas tuduhan spionase.

Menteri Luar Negeri Inggris, Jeremy Hunt mengatakan dia sangat khawatir tentang Paul Whelan, yang ditahan oleh Dinas Keamanan Negara Rusia atau FSB di Moskow pekan lalu karena dicurigai sebagai mata-mata.

"Individu tidak boleh digunakan sebagai pion untuk meningkatkan pengaruh diplomatik atau digunakan dalam permainan catur diplomatik," kata Hunt dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Jumat (4/1).

"Kami sangat khawatir tentang Paul Whelan, kami telah menawarkan bantuan konsuler. AS memimpin dalam hal ini karena dia adalah warga negara Inggris dan Amerika," sambungnya.

Ditanya apakah warga Inggris lain di Rusia harus khawatir tentang keselamatan mereka di Rusia, Hunt mengatakan pihaknya terus menerus meninjau situasi mengenai kondisi dan situasi sebuah negara. Jika memang diperlukan, lanjut Huntu, London akan mengeluarkan imbauan bepergian ke Rusia.

"Ini adalah sesuatu yang sedang dipertimbangkan secara aktif dan kami terus-menerus meninjau saran perjalanan kami di semua bagian dunia. Jika kita melihat kebutuhan untuk melakukan perubahan maka kita akan membuatnya," tukasnya.

Credit Sindonews.com




https://international.sindonews.com/read/1367961/41/inggris-khawatir-nasib-terduga-mata-mata-yang-ditahan-rusia-1546609692

Terduga Mata-mata AS Disebut Miliki Kewarganegaraan Ganda

Paul Whelan, yang ditangkap di Moskow atas tuduhan melakukan tindakan mata-mata dilaporkan memegang kewarganegaran ganda yakni AS dan juga Inggris. Foto/Reuters

LONDON - Paul Whelan, seorang warga negara Amerika Serikat (AS) yang ditangkap di Moskow atas tuduhan melakukan tindakan mata-mata dilaporkan memegang kewarganegaran ganda. Whelan dilaporkan, selain memegang kewarganegaraan AS, juga memegang kewarganegaraan Inggris.

Media Inggris, The Times, melaporkan bahwa diplomat AS yang bekerja di Moskow telah memberi tahu para pejabat Inggris tentang penangkapan Whelan dan fakta bahwa ia juga warga negara Inggris.

"Staf telah meminta akses konsuler ke seorang pria Inggris yang ditahan di Rusia setelah menerima permintaan bantuan," bunyi laporan The Times, mengutip pernyataan Kementerian Luar Negeri Inggris, seperti dilansir Sputnik pada Jumat (4/1).

Sementara itu, sebelumnya Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo menyatakan, Washington akan meminta penjelasan Rusia mengenai penangkapan Whelan.

Pompeo menuturkan, AS telah meminta akses konsuler atas Whelan kepada Rusia. Dia lalu menuturkan, selanjutnya AS meminta penjelasan mengenai kasus yang menimpa Whelan dan jika kasusnya dinilai cacat, Washington akan segera mendesak Moskow melepaskan Whelan.

"Kami telah menjelaskan kepada Rusia harapan kami bahwa kami akan belajar lebih banyak tentang tuduhan itu dan memahami apa yang dituduhkan kepadanya dan jika penahanannya tidak tepat, kami akan menuntutnya segera dikembalikan," ucap Pompeo.

Credit Sindonews.com


https://international.sindonews.com/read/1367938/41/terduga-mata-mata-as-disebut-miliki-kewarganegaraan-ganda-1546602636

Eks Marinir AS Disangka Mata-mata di Rusia Ajukan Banding

Ilustrasi tahanan. (Istockphoto/BrianAJackson)

Jakarta, CB -- Kuasa hukum yang mewakili warga Amerika Serikat, Paul Whelan (48) yang ditangkap oleh pemerintah Rusia karena dituduh sebagai mata-mata mengajukan banding di pengadilan setempat. Salah satu argumen yang digunakan adalah penahanan mantan Marinir AS itu tidak beralasan, berlebihan dan tanpa jaminan.

Menurut kuasa hukum Whelan, Vladimir Zherebenkov, kliennya saat ini ditahan di penjara Lefortovo, yang terletak di Ibu Kota Moskow. Dia ditempatkan di sana sejak ditangkap pada 28 Desember 2018.

"Saya sudah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Lefortovo, karena saya yakin penangkapan ini berlebihan dan tidak beralasan. Kami meminta supaya ditetapkan jaminan," kata Zherebenkov seperti dilansir CNN, Jumat (4/1).

Zherebenkov menyatakan Whelan dalam kondisi sehat. Menurut dia pihak penjara juga memperlakukannya dengan baik.

Menurut laporan situs berita Rusia, Rosbalt, Whelan ditangkap di tempat menginapnya di Hotel Metropol. Menurut sumber mereka, aparat menyita keping penyimpan data berisi informasi penting.

Dalam laporan Rosbalt disebutkan sehari sebelum penangkapan, Whelan dikabarkan bertemu dengan seorang warga Rusia. Menurut mereka, Whelan sudah berkali-kali mencoba merekrut orang itu menjadi informan untuk mengorek informasi soal badan intelijen Rusia.

Kabarnya sang informasi memberikan perangkat elektronik berisi daftar karyawan badan rahasia kepada Whelan. Whelan lalu kembali ke hotel. Setelah itu agen dari Badan Keamanan Federal Rusia menggerebek kamarnya, lalu menangkap lelaki itu. Hanya saja kebenaran laporan itu belum bisa benar-benar dikonfirmasi.

Menurut catatan Kementerian Pertahanan AS, Whelan mengabdi sebagai pasukan cadangan marinir sejak 10 Mei 1994 sampai 2 Desember 2008.

Whelan pernah dua kali bertugas sebagai Marinir di Irak. Yakni pada 2004 dan kemudian bersama Divisi Pesawat Marinir ke-3 dua tahun kemudian.

Dia disebut dipecat karena terbukti terlibat kasus pencurian, dengan pangkat terakhir sersan satu. Pekerjaannya saat ini adalah bekerja sebagai direktur keamanan global salah satu perusahaan pemasok suku cadang otomotif AS, BorgWarner, sejak 2017.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Rusia, pelaku spionase jika terbukti bisa dibui maksimal 20 tahun.

Credit CNN Indonesia



https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190104135608-134-358486/eks-marinir-as-disangka-mata-mata-di-rusia-ajukan-banding

Lebih dari 750 Orang Ditangkap dalam Bentrokan di Kuil India

Bentrokan pecah di Kerala, India setelah dua wanita melanggar larangan masuk ke kuil suci setempat (REUTERS/Sivaram V)

New Delhi - Lebih dari 750 orang ditangkap di India terkait unjuk rasa berujung bentrokan selama dua hari, yang dipicu aksi dua wanita yang melanggar larangan masuk ke dalam kuil suci Hindu di Kerala. Aksi dua wanita itu menuai protes besar-besaran oleh umat Hindu setempat.

Seperti dilansir AFP, Jumat (4/1/2019), kuil Sabarimala di Kerala telah menjadi pusat bentrokan sejak lama antara umat Hindu setempat dengan para aktivis wanita, terkait akses masuk ke dalam kuil.

"Polisi ekstra waspada. Ada ketegangan namun berlangsung damai," ucap juru bicara kepolisian setempat, VP Pramod Kumar, kepada AFP.

Dituturkan Kumar, lebih dari 750 orang ditangkap terkait bentrokan itu dan lebih dari 600 orang lainnya dijebloskan ke tahanan preventif. 

Ditambahkan Kumar bahwa pihaknya memberlakukan larangan pergerakan untuk warga di kota Palakkad dan Kasargod, yang menjadi titik utama bentrokan pada Kamis (3/1) waktu setempat. 

Diketahui bahwa setiap wanita yang memasuki usia menstruasi atau berusia antara 10-50 tahun, dilarang memasuki sejumlah kuil Hindu di India. Larangan masuk untuk kuil Sabarimala ini telah diberlakukan selama beberapa generasi terakhir dan diresmikan oleh Pengadilan Tinggi Kerala tahun 1991.

Kemarahan umat Hindu setempat pecah setelah dua wanita berusia 40-an tahun masuk ke dalam Kuil Sabarimala di Kerala melalui pintu masuk samping sebelum fajar tiba, untuk bersembahyang di sana. 

Ini merupakan momen pertama kalinya bagi wanita setempat untuk menginjakkan kaki ke dalam kuil tersebut, sejak Mahkamah Agung setempat mencabut larangan masuk bagi wanita pada September lalu. Putusan Mahkamah Agung itu memancing kemarahan umat Hindu tradisional, termasuk kalangan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang menaungi Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi. 

Ribuan umat Hindu, yang kebanyakan wanita, sebelumnya berhasil mencegah para aktivis wanita untuk masuk ke kuil dalam beberapa pekan terakhir, khususnya usai putusan Mahkamah Agung itu dijatuhkan. Kelompok garis keras nekat melempari polisi dengan batu dan menyerang beberapa jurnalis wanita yang ada di lokasi. 

Bentrokan yang pecah pada Rabu (2/1) dan Kamis (3/1) waktu setempat di Kerala terjadi antara umat Hindu garis keras, aktivis aliansi sayap kiri dan polisi huru-hara setempat. Polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa. Sedikitnya satu orang tewas dan 15 orang lainnya luka-luka, termasuk empat pendukung BJP yang terkena tikaman. 

Aksi dua wanita yang masuk ke dalam Kuil Sabarimala itu terjadi sehari setelah puluhan ribu wanita di Kerala melakukan aksi massal membentuk 'rantai manusia' atau 'Women's Wall' sepanjang 620 kilometer sebagai upaya menuntut akses ke dalam kuil.

Credit detikNews



https://m.detik.com/news/internasional/d-4371134/lebih-dari-750-orang-ditangkap-dalam-bentrokan-di-kuil-india

Iran Akan Kirim Kapal Perang ke Atlantik Dekat Perairan AS

Ilustrasi (Dok. REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo)

Teheran - Angkatan Laut Iran akan mengirimkan kapal perangnya ke Samudra Atlantik mulai bulan Maret mendatang. Langkah ini mengindikasikan niat Iran untuk meningkatkan jangkauan operasional militernya hingga ke 'halaman belakang' Amerika Serikat (AS), musuh abadinya. 

Seperti dilansir Reuters, Jumat (4/1/2019), dituturkan Wakil Komandan Angkatan Laut Iran, Laksamana Muda Touraj Hassani bahwa satu armada kecil kapal perang Iran akan berlayar ke Atlantik pada awal tahun baru Iran yang dimulai bulan Maret. 

"Samudra Atlantik itu jauh dan operasi armada kecil Angkatan laut Iran mungkin akan memakan waktu lima bulan," sebut Hassani dalam pernyataannya seperti dikutip kantor berita IRNA.

Dituturkan Hassani bahwa Sahand, kapal penghancur yang baru dirakit, akan menjadi salah satu kapal perang yang dikirimkan ke Altantik. Sahand disebut memiliki geladak penerbangan untuk helikopter. Iran juga mengklaim Sahand diperlengkapi dengan senjata antipesawat dan antikapal, kemudian rudal permukaan-ke-permukaan dan permukaan-ke-udara dan memiliki kemampuan warfare elektronik.

Pada Desember 2018, Hassani menyatakan Iran akan segera mengirimkan dua hingga tiga kapal dalam misi ke Venezuela. 

Bulan lalu, seorang pejabat militer senior Iran menyatakan bahwa Angkatan Laut Iran bisa berlayar di Atlantik dekat perairan AS, mengingat kapal induk AS diperbolehkan bergerak di sekitar perairan internasional dekat wilayah Iran. Iran memandang kehadiran kapal induk AS di wilayah Teluk Arab sebagai kekhawatiran keamanan.

Diketahui bahwa beberapa tahun terakhir, Angkatan Udara Iran memperluas jangkauannya, termasuk dengan mengerahkan kapal-kapalnya ke Samudra Hindia dan Teluk Aden untuk melindungi kapal-kapal Iran dari perompak Somalia.

"Dengan kehadiran mereka yang berkelanjutan di perairan internasional, pasukan Angkatan Laut Iran bertujuan untuk menerapkan perintah Komandan Tertinggi Angkatan Bersenjata (pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei-red), mengibarkan bendera Republik Islamis Irak, menggagalkan plot Iranofobia, dan mengamankan rute pelayaran," ujar Hassani. 

Perang kata-kata antara AS dan Iran semakin meluas sejak Presiden AS Donald Trump menarik AS dari kesepakatan nuklir dengan Iran pada Mei lalu. Tidak hanya itu, Trump juga memberlakukan kembali sanksi-sanksi untuk sektor perbankan dan energi Iran.

Credit detikNews




https://m.detik.com/news/internasional/d-4371349/iran-akan-kirim-kapal-perang-ke-atlantik-dekat-perairan-as

AS Habisi Dalang Pemboman Kapal Perang USS Cole di Yaman

Kapal perang USS Cole yang dibom agen al-Qaeda di Yaman tahun 2000. Pemboman itu menewaskan 17 pelaut Amerika Serikat dan melukai 39 orang lainnya. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) melakukan serangan udara di Yaman yang menewaskan salah satu dalang pemboman kapal perang USS Cole pada tahun 2000. Pemboman kala itu menewaskan 17 pelaut Amerika dan melukai 39 orang lainnya.

Target yang dibunuh dalam serangan militer Washington di Yaman adalah Jamal Ahmed Mohammed Ali al-Badawi. Pada tahun 2003, dia dinyatakan bersalah oleh panel hakim federal di AS atas tuduhan mendalangi pemboman terhadap kapal perang USS Cole.

Menurut Komando Pusat Militer AS yang dikutip Reuters, Sabtu (5/1/2019), serangan yang menewaskan Badawi berlangsung pada 1 Januari di wilayah Marib, Yaman.

Badawi pernah melarikan diri dari penjara di Yaman dua kali, yakni pada pada tahun 2003 dan pada tahun 2006. Sejak melarikan diri, AS menawarkan hadiah USD5 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya.

Pemboman terhadap USS Cole menjadi pukulan telak bagi militer AS. Tragedi serangan itu terjadi pada 12 Oktober 2000, di mana dua pria di kapal kecil meledakkan bahan peledak di kapal perang bersenjata rudal milik Angkatan Laut AS. Kapal USS Cole yang dibom itu sedang mengisi bahan bakar di Aden. Ledakan itu membuat lambung kapal menganga lebar.

Badawi dituduh AS sebagai agen al-Qaeda. Belum jelas apakah serangan udara yang menewaskannya hasil operasi CIA atau pasukan militer AS. Seorang pejabat pemerintah AS yang berbicara kepada CNN dalam kondisi anonim mengatakan, serangan udara itu hasil operasi gabungan antara militer dan intelijen.

Menurut pejabat tersebut, Badawi sedang mengemudi sendirian di sebuah kendaraan di wilayah Marib, sebelah timur Sana'a, pada saat serangan udara terjadi.

Credit Sindonews.com




https://international.sindonews.com/read/1368018/42/as-habisi-dalang-pemboman-kapal-perang-uss-cole-di-yaman-1546649224

Tak Disukai Eropa, Trump: Saya Tidak Masalah dengan Itu

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengaku tidak masalah dengan fakta bahwa dirinya tidak terlalu disukai oleh sebagian besar negara Eropa. Foto/Sputnik

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengaku tidak masalah dengan fakta bahwa dirinya tidak terlalu disukai oleh sebagian besar negara Eropa. Meski demikian, dia berharap hubunganya dengan Eropa bisa perlahan-lahan membaik.

Trump kerap berselisih dengan negara-negara Eropa mengenai imigrasi, pengeluaran pertahanan, hambatan perdagangan, lingkungan, pipa gas Rusia dan kesepakatan nuklir Iran.

Trump telah mempertahankan pendekatan "Amerika pertama" dalam hubungannya dengan Eropa. Dia mengatakan itu adalah tugasnya untuk membuat orang Eropa membayar lebih untuk pertahanan, yang menurut para pengkritiknya di dalam negeri telah merusak popularitasnya di seluruh Atlantik.

"Ketika mereka mengatakan saya tidak populer di Eropa, saya memang seharusnya tidak populer di Eropa. Jika saya populer di Eropa, saya tidak akan melakukan pekerjaan saya," ucap Trump, seperti dilansir Sputnik pada Jumat (4/1).

Dia mengklaim bahwa anggota Uni Eropa (UE) mengambil keuntungan dari negaranya sehubungan dengan perdagangan dan pertahanan, dan telah meminta mereka untuk meningkatkan pengeluaran militer, termasuk dalam kerangka kerja NATO.

"Jerman membayar 1 persen", katanya, mengacu pada pengeluaran pertahanan Berlin, yang diperkirakan hanya 1,2 persen dari PDB tahun lalu.

"Mereka harus membayar 4 persen. Mereka membayar 1 persen. Mereka harus membayar lebih dari itu. Negara-negara lain membayar sebagian kecil dari apa yang seharusnya mereka bayar. Jadi, ketika saya mengatakan saya minta maaf, saudara-saudara, Anda harus membayar, saya seharusnya tidak populer di Eropa," tukasnya.

Credit Sindonews.com



https://international.sindonews.com/read/1367936/42/tak-disukai-eropa-trump-saya-tidak-masalah-dengan-itu-1546602540

Survei: Tiga Perempat Rakyat Prancis tak Suka Macron

Pengunjuk rasa rompi kuning.

CB, PARIS— Tiga perempat rakyat Prancis tidak gembira dengan cara Presiden Emmanuel Macron dan pemerintahannya memerintah negara itu, dengan mayoritas ingin melihat langkah lebih untuk mendorong penghasilan rumah tangga. Demikian hasil survei yang dirilis, Kamis (3/1).  

Gelombang unjuk rasa "rompi kuning" dalam dua bulan terakhir telah mengguncang kepresidenan Macron, memaksanya mengambil konsesi kebijakan termasuk menghapus rencana kenaikan pajak bahan bakar guna meredam kemarahan rakyat atas anggapan pemerasan terkait anggaran keluarga.

Menghadapi tantangan berat terhadap pemerintahannya yang sudah berlangsung 20 bulan, Macron telah berjanji sejak itu untuk menekankan pada janji-janji reformasi yang lain, seperti menangani tunjangan pengangguran atau merombak layanan sipil, bahkan sementara gerakan protes terus bergolak.

Hanya 25 persen saja dari orang-orang yang disurvei Odoxa & Dentsu Consulting untukFranceinfo dan surat kabar Figaromengatakan, mereka puas dengan aksi dan langkah-langkah pemerintah Prancis sejak Macron naik ke tampuk kekuasaan pada pertengahan 2017.

Jajak pendapat dengan mensurvei 1.004 responden, dilakukan pada 2 dan 3 Januari, dibandingkan dengan satu survei lain pada April 2018, ketika 59 persen dari orang-orang yang disurvei tidak gembira dengan pemerintah dibandingkan 75 persen sekarang.

Prioritas politik terbesar bagi 54 persen dari rakyat Prancis menemukan langkah-langkah untuk mendorong daya beli, menurut jajak pendapat itu, sedangkan pengurangan pengangguran, nomor satu yang sudah lama mencemaskan, turun menjadi perhatian keempat yang paling mendesak.

Dukungan bagi demonstrasi "rompi kuning", yang mengakibatkan gangguan dan kerusakan kepada Paris dan kota-kota besar lainnya, telah menyusut dibandingkan survei-survei sebelumnya, dan setelah usaha Macron untuk memenuhi beberapa tuntutan pengunjuk rasa.

Sebanyak 55 persen dari orang-orang yang disurvei mengatakan mereka berpendapat protes-protes itu hendaknya jalan terus, dibandingkan dengan 54 persen pada 11 Desember dan 66 persen pada 22 November beberapa saat setelah gerakan itu pecah.

Kerugian 

Sementara itu, kerugian yang diperkirakan akibat protes oleh kelompok "rompi kuning" di Paris, guna menentang pajak bahan bakar berjumlah jutaan dolar AS, kata media lokal, Senin (3/12).

Anne Hidalgo, Wali Kota Paris, mengatakan kepada France 3, satu lembaga penyiaran lokal, bahwa ia memperkirakan kerusuhan pada membuat Paris, menderita kerugian "antara tiga dan empat juta euro".

Ribuan pemrotes "rompi kuning" telah berkumpul di Paris dan beberapa kota besar lain untuk memprotes pajak bahan bakar Presiden Macron, yang kontroversial.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

 
https://m.republika.co.id/berita/internasional/eropa/19/01/04/pktgfk320-survei-tiga-perempat-rakyat-prancis-tak-suka-macron

Pemukim Yahudi Serang Rombongan Menteri Agama Palestina

Warga Tepi Barat Palestina menaiki tangga untuk menlintasi tembok pemisah yang dipasang Israel untuk shalat jumat di Kompleks Al Aqsa, Jumat (8/6). Mereka dilarang memasuki Yerusalem berdasar batas umur minimal yang boleh memasuki Al Aqsa.

CB, RAMALLAH— Beberapa pemukim Yahudi pada Kamis (3/1) menyerang rombongan yang membawa Menteri Palestina Urusan Agama Yousef Adais di dekat Kota Salfit, Tepi Barat Sungai Yordania. 

"Beberapa pemukim menyerang rombongan tersebut dengan menggunakan batu; satu mobil rusak, walaupun tak ada yang dilaporkan cedera," kata satu sumber yang mengetahui. 

Pada Kamis pagi (3/1), Pemerintah Palestina menyatakan bahwa satu rombongan yang membawa Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah telah menjadi sasaran serangan serupa oleh pemukim Yahudi di dekat Nablus pekan lalu.

"Rombongan PM itu diserang oleh sekelompok pemukim Yahudi yang melemparkan baru di dekat pos pemeriksaan Zatara," demikian antara lain isi satu pernyataan pemerintah.

Sementara itu Utusan Timur Tengah AS Nickolay Mladenov mengutuk serangan terhadap rombongan Hamdallah tersebut.

"Itu adalah peristiwa yang sangat mengkhawatirkan. Itu tentu saja tak bisa diterima dan para pelakunya harus diseret ke pengadilan," kata Mladenov.

Menurut data Israel, serangan anti-Palestina oleh pemukim Yahudi di Tepi Barat, yang diduduki, termasuk di Yerusalem Timur, naik sampai 60 persen tahun lalu dibandingkan dengan pada 2017.

Lebih dari 650 ribu pemukim Yahudi kini tinggal di 196 permukiman, yang dibangun dengan persetujuan Pemerintah Israel, di seluruh Tepi Barat, demikian data dari pihak Palestina.

Pada Senin (17/12), Menteri Luar Negeri Yordania Ayman As-Safadi, mengatakan berlanjutnya pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jerusalem Timur membahayakan peluang untuk mewujudkan penyelesaian perdamaian.

As-Safadi mengutuk keputusan Pemerintah Israel belum lama ini untuk menyetujui pembangunan ribuan unit baru permukiman di Tepi Barat, tindakan yang, ia peringatkan, akan meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut.

"Pembangunan permukiman tak sah, tindakan sepihak yang memperluas pendudukan Israel dan merusak prospek bagi penyelesaian konflik itu," kata As-Safadi di dalam satu pernyataan.

Pada Ahad (16/12), Komite Menteri Israel Urusan Peraturan menyetujui rancangan peraturan yang mensahkan pembangunan hanya 70 unit pemukiman Yahudi di Tepi Barat.

As-Safadi mendesak masyarakat internasional agar "memikul tannggung-jawab moral dan hukum mereka" dengan menekan Israel agar berhenti membangun permukiman di tanah Palestina yang dirampas.

Menteri luar negeri tersebut memperingatkan pelanggaran semacam itu hanya akan mengakibatkan peningkatan ketegangan dan kerusuhan, yang pada gilirannya akan sangat mempengaruhi keamanan regional.

Proses perdamaian Palestina-Israel ambruk pada pertengahan 2014 akibat penolakan yang terus dilakukan Israel untuk menghentikan pembangunan permukiman di Tepi Barat dan menerima baik perbatasan pra-1967 sebagai dasar bagi penyelesaian dua-negara.  

Credit REPUBLIKA.CO.ID


https://m.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/19/01/04/pkssqz320-pemukim-yahudi-serang-rombongan-menteri-agama-palestina

Pemberontak Rakhine Serang Pos Keamanan, 7 Polisi Tewas

Ilustrasi polisi Myanmar. (AFP PHOTO/STR)

Jakarta, CB -- Kelompok pemberontak di Rakhine, Tentara Arakan, menyerang empat pos polisi pada Hari Kemerdekaan Myanmar, Jumat (4/1), hingga menewaskan tujuh personel keamanan.

Juru bicara Tentara Arakan, Khine Thu Kha, mengatakan bahwa serangan itu merupakan tanggapan dari serangan militer Myanmar terhadap mereka dalam beberapa pekan terakhir yang juga menargetkan warga sipil.

Kha mengatakan bahwa Tentara Arakan juga menahan 12 personel pasukan keamanan Myanmar dalam penyerbuan tersebut.

"Kami akan memproses mereka sesuai dengan hukum internasional. Kami tidak akan melukai mereka," tuturnya kepada Reuters.

Menanggapi serangan ke empat pos kepolisian ini, juru bicara militer Myanmar, Zaw Min Tun, mengatakan bahwa militer akan tetap melanjutkan operasinya di bidang keamanan.

Ketika dimintai konfirmasi jumlah korban terbunuh dan aparat yang ditangkap dalam serangan tersebut, Tun enggan memberi komentar.

"Pos-pos polisi ini ada di sana untuk melindungi ras nasional di daerah itu, jadi jangan menyerang mereka," katanya.

Tun mengatakan serangan dimulai beberapa menit setelah bendera nasional dikibarkan di Myanmar untuk merayakan 71 tahun kemerdekaan dari Inggris.

Menurut Kha, penyerangan itu tidak sengaja dilancarkan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Myanmar.

"Kami belum mandiri (merdeka). Hari ini bukan Hari Kemerdekaan kami (warga Rakhine)," ucapnya.

Sebelumnya, media pemerintah Myanmar juga melaporkan serangan dari kelompok yang sama terjadi pada Selasa, dan melukai satu aparat polisi.

Ketegangan antara Tentara Arakan dan militer Myanmar sendiri sudah pecah sejak awal Desember 2018, memaksa 2.500 warga mengungsi.

Kabar ini tersiar di tengah masa gencatan senjata yang dicanangkan militer sejak Desember untuk menghentikan pertikaian di kawasan utara dan tenggara Myanmar demi membuka jalan negosiasi damai dengan sejumlah kelompok pemberontak.

Rakhine, yang terletak di barat Myanmar, tak termasuk dalam perjanjian gencatan senjata tersebut. Kenyataan ini menimbulkan keraguan sejumlah pihak akan kemauan militer mengakhiri konflik di seluruh pelosok Myanmar.

Negara bagian tersebut selama ini menjadi sorotan karena menjadi lokasi kekerasan militer terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya yang menyebabkan setidaknya 1.000 orang tewas dan 730 ribu lainnya mengungsi ke Bangladesh sejak Agustus 2017. 

Credit CNN Indonesia

https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190104184322-106-358585/pemberontak-rakhine-serang-pos-keamanan-7-polisi-tewas

Mahathir Bantah Rumor Raja Malaysia Turun Takhta

Perdana Menteri Mahathir Mohamad membantah rumor mengenai rencana Raja Malaysia, Sultan Muhammad V, turun takhta. (Reuters/Lai Seng Sin)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Mahathir Mohamad membantah rumor mengenai rencana Raja Malaysia, Sultan Muhammad V, turun takhta.

"Seperti kalian, saya juga mendengar rumor itu. Saya belum menerima surat atau indikasi apa pun mengenai itu dan saya tak mau membicarakannya," ujar Mahathir, sebagaimana dikutip Channel NewsAsia, Jumat (4/1).

Ketika ditanya raja sudah kembali bertugas setelah cuti selama dua bulan hingga 31 Desember lalu, Mahathir menjawab, "Sejauh yang saya tahu."

Rumor abdikasi raja ini mulai mencuat pada awal pekan ini, ketika warganet ramai membicarakan kemungkinan pergantian kekuasaan monarki.

Pada Rabu (2/1), New Straits Timeskemudian melaporkan bahwa sejumlah petinggi Malaysia akan membicarakan masalah monarki.

Kabar mengenai kehidupan raja Malaysia memang kerap menarik perhatian publik belakangan ini.

November lalu, beredar rumor bahwa Muhammad V menikahi mantan ratu kecantikan pemenang Miss Moscow 2015.

Namun, setelah itu, Mahathir mengatakan bahwa belum ada konfirmasi resmi mengenai pernikahan Muhammad V tersebut.

Credit CNN Indonesia

https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190104153130-106-358520/mahathir-bantah-rumor-raja-malaysia-turun-takhta