Berlin khawatir nasib puluhan ribu orang yang dipenjara di Turki.
CB,
NEW YORK -- Presiden Turki Tayyip Erdogan mendesak Jerman untuk
menyatakan gerakan Fethullah Gulen yang dianggap Turki melancarkan
percobaan kudeta pada 2016 sebagai organisasi teroris.
Desakan itu diungkapkan pada Kamis malam (27/9) menjelang lawatannya
ke Jerman. Permintaan Erdogan tertuang dalam sebuah artikel yang
diterbikan surat kabar Frankfurter Allgemeine.
Jerman
sejauh ini mengatakan pihaknya perlu mendapat lebih banyak bukti bahwa
jaringan para pendukung Gulen, ulama yang bermukim di Amerika Serikat,
itu melakukan percobaan kudeta untuk menggulingkan pemerintah Turki.
Turki menyebut jaringan tersebut sebagai Organisasi Teroris Aliran Gulen
(FETO).
Jerman harus "mengakui bahwa FETO bertanggung
jawab atas percobaan pemberontakan itu, seperti yang telah dilakukan
Inggris," tulis Erdogan dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada Rabu
di laman surat kabar tersebut.
Penolakan Jerman untuk
mengekstradisi personel-personel militer Turki telah membuat Ankara
marah. Para personel yang mengajukan suaka itu dituduh Turki ikut serta
melakukan percobaan kudeta.
Berlin mengkhawatirkan nasib
puluhan ribu orang yang dipenjara dalam tindak kekerasan, yang juga
dialami oleh puluhan warga negara Jeman. "Kita berusaha mencapai tujuan
dalam meningkatkan hubungan perdagangan dan ekonomi kita," tulis
Erdogan.
"Demi kesejahteraan dan masa depan kedua negara
kita, mari kita tingkatkan kepentingan-kepentingan bersama dan
menurunkan permasalahan kita."
Kunjungan kenegaraan Erdogan
ke Jerman dilangsungkan ketika perekonomian Turki berada dalam krisis.
Dalam lawatannya itu, ia akan melakukan pertemuan dengan Kanselir Jerman
Angela Merkel.
Utang luar negeri Turki telah mengalami
peningkatan karena kemerosotan mata uang lira sebesar 40 persen tahun
ini. Keadaan itu memburuk setelah Presiden AS Donald Trump menerapkan
sejumlah sanksi pembalasan atas penahanan seorang pendeta AS oleh Turki.
Turki
dan Jerman membantah perkiraan bahwa Turki akan meminta bantuan
keuangan dari Jerman ataupun Uni Eropa. Namun, pemulihan hubungan bisa
membuka peluang investasi berharga dari para perusahaan Jerman, yang
terhambat oleh gejolak di Turki belakangan ini.
Jerman juga
terikat dengan Turki melalui ketergantungannya pada Ankara untuk
membendung gelombang para pengungsi perang Suriah agar kejadian pada
2015 tidak terulang. Pada tahun itu, jutaan pendatang tiba di Jerman
hingga mengguncang dunia politik Eropa serta melemahkan posisi Merkel.
Pesawat pembom strategis B-52 Stratofortress Amerika Serikat (AS). Foto/REUTERS/Tim Chong
BEIJING
- China pada Kamis (27/9/2018) mengecam tindakan militer Amerika
Serikat (AS) yang menerbangkan pesawat pembom B-52 di atas Laut China
Selatan. Menurut Beijing, tindakan Pentagon sudah tergolong provokasi.
Pesawat
pembom itu terbang di dekat pulau-pulau sengketa di Laut China Selatan
pada hari Selasa. Manuver berlangsung sehari setelah Washington
mengonfirmasikan bahwa pesawat pembom jarak jauh B-52 bersiap terbang di
dekat wilayah yang diperebutkan antara Beijing dan negara-negara Asia
lainnya.
"Pada hari Selasa, sekelompok pembom B-52 berpartisipasi
dalam operasi gabungan yang dijadwalkan secara rutin di Laut China
Timur,” kata juru bicara Pentagon Letnan Kolonel Dave Eastburn pada hari
Rabu.
Menurutnya,
manuver oleh AS yang disertai jet tempur Jepang sebagai penegasan
kembali bahwa pesawat pembom AS akan terus melakukan penerbangan
berkelanjutan di wilayah internasional di kawasan Laut China Timur.
Pada
hari Selasa, pesawat B-52 terbang juga melintasi Laut China Selatan,
perairan lain yang juga diperebutkan. Menurut Eastburn, para pesawat
pembom melakukan manuver rutin di wilayah udara internasional.
Beijing
menentang latihan AS tersebut. "Tindakan AS provokatif," kata
Kementerian Pertahanan China pada hari Kamis, seperti dikutip Reuters. Belum ada penjelasan, apa respons militer Beijing atas manuver pesawat pembom Washington tersebut.
WASHINGTON
- Militer Amerika Serikat (AS) menerbangkan pesawat pengebom B-52 di
sekitar Laut China Selatan (LCS) pekan ini. Tindakan ini adalah sebuah
langkah yang kemungkinan akan menyebabkan kemarahan Beijing di tengah
ketegangan yang meningkat antara kedua negara.
Juru bicara
Pentagon, Letnan Kolonel Dave Eastburn, mengatakan bahwa pengebom B-52
berpartisipasi dalam operasi gabungan yang dijadwalkan secara rutin di
sekitar Laut Cina Selatan.
"Acara rutin ini dirancang untuk
meningkatkan kesiapan dan interoperabilitas kami dengan mitra dan sekutu
kami di wilayah ini," kata Eastburn.
"Militer Amerika Serikat
akan terus berlayar dan beroperasi di mana pun hukum internasional
mengizinkan pada waktu dan tempat yang kami pilih," tambah Eastburn
seperti dikutip dari Reuters, Kamis (27/9/2018).
Penerbangan
semacam itu biasa dilakukan, tetapi biasanya membuat Beijing marah.
Pada bulan Juni, kementerian luar negeri China mengatakan tidak ada
kapal militer atau pesawat yang dapat menakut-nakuti Beijing dari
tekadnya untuk melindungi wilayahnya setelah dua pembom Angkatan Udara
AS B-52 terbang di dekat pulau yang disengketakan di LCS.
AS dan
China sering berdebat tentang militerisasi LCS, di mana China, Taiwan,
Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina semuanya memiliki klaim yang
sama.
Baru-baru ini China menolak permintaan untuk kapal perang
AS mengunjungi Hong Kong di tengah meningkatnya ketegangan antara
Beijing dan Washington tentang perdagangan dan keputusan AS untuk
menjatuhkan sanksi terhadap militer negara Asia itu.
China
memanggil duta besar AS di Beijing dan menunda pembicaraan militer
bersama sebagai protes terhadap keputusan AS menjatuhkan sanksi kepada
sebuah badan militer China dan direkturnya untuk pembelian jet tempur
Rusia dan sistem rudal permukaan-ke-udara.
AS dan China terlibat
dalam perang dagang, dipicu oleh tuduhan Trump bahwa China telah lama
berupaya mencuri kekayaan intelektual AS, membatasi akses ke pasarnya
sendiri dan secara tidak adil memberikan subsidi kepada perusahaan milik
negara.
Presiden AS Donald Trump juga menuduh China berusaha
ikut campur dalam pemilihan kongres AS pada 6 November. Trump mengatakan
bahwa Beijing tidak ingin Partai Republiknya berjalan dengan baik
karena sikapnya yang garang terhadap perdagangan.
Presiden AS Donald Trump. (Foto: REUTERS/Carlo Allegri)
Jakarta, CB -- Presiden Amerika SerikatDonald Trump mengatakan relasinya dengan Presiden China Xi Jinping bisa berakhir lantaran dirinya menganggap Beijing berupaya mencampuri pemilihan Kongres November mendatang.
Trump
mengatakan China ingin membuat partainya, Partai Republik, kesulitan
dalam pemilu sebagai balasan atas kebijakan perdagangannya yang keras
terhadap Negeri Tirai Bambu.
"Dia (Xi) mungkin bukan teman saya
lagi tapi saya pikir dia tetap menghormati saya," kata Trump kepada
wartawan di New York, Kamis (27/9).
Tudingan terhadap China itu diucapkan Trump sebelumnya saat memimpin rapat Dewan Keamanan PBB tanpa bukti jelas.
"Dengan
rasa menyesal, kami menemukan bahwa China berupaya mencampuri pemilihan
Kongres pada November mendatang demi melawan pemerintahan saya," ujar
Trump dalam rapat.
"Mereka (China) tidak menginginkan saya menang
karena saya adalah Presiden AS pertama yang berani melawan China dalam
hal perdagangan."
Dikutip AFP, Trump kembali menegaskan kerugian yang diterima AS dari ketidakseimbangan perdagangan dengan China.
Dia
juga membanggakan keputusannya untuk menerapkan serangkaian tarif baru
bagi produk impor China ke AS yang mencapai US$200 miliar.
"Kita
harus membuat (perdagangan kedua negara) adil. Banyak uang masuk ke
pundi-pundi kami tapi sama sekali tak berdampak bagi ekonomi AS," kata
Trump.
China bersumpah membalas pemasangan tarif tersebut dengan memberlakukan bea atas barang AS senilai US$60 miliar.
Namun, Beijing tak dapat memasang tarif bagi produk AS setinggi yang dipasang Trump. Sebab, nilai impor China tidak sebesar AS.
Menanggapi
tudingan intervensi pemilu, Menteri Luar Negeri China Wang Yi
menganggap tudingan Trump terhadap negaranya "tidak beralasan."
"Tiongkong
telah mengikuti prinsip non-intervensi. Kami tidak akan mencampuri
urusan domestik negara manapun. Kami menolak menerima tuduhan tak
beralasan apa pun terhadap China," ujar Wang.
Pertemuan Pimpinan Korut Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump (CNN/Artho Viando)
Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump mengatakan Amerika Serikat akan terlibat perang dengan Korea Utarajika dia tak menang dalam pemilihan umum 2016 lalu.
Menurut Trump, perannya cukup berpengaruh dalam membawa Washington dan Pyongyang semakin dekat pada perdamaian.
"Jika
saya tidak terpilih (sebagai presiden), kita semua akan terlibat
perang," kata Trump di sela-sela rangkaian sidang Majelis Umum (PBB) di
New York, Rabu (26/9).
"Kami (AS-Korut) memiliki hubungan yang sangat baik. Dia (Pemimpin
Tertinggi Korut Kim Jong-un) menyukai saya, saya juga menyukainya."
Trump
memang menjadi satu-satunya presiden AS yang berhasil bertemu dengan
pemimpin Korut. Trump dan Kim Jong-u bertemu untuk pertama kalinya pada
12 Juni lalu di Singapura.
Pertemuan puncak keduanya terjadi
berkat terobosan pendekatan yang dilakukan Presiden Korea Selatan Moon
Jae-in yang berperan sebagai jembatan antara AS-Korut.
Sejak
pertemuan Trump-Kim Jong-un berlangsung, ketegangan kedua negara semakin
mereda. Korut tak lagi menguji coba rudal dan nuklirnya.
Trump dan Kim Jong-un juga disebut sepakat melakukan denuklirisasi di Semenanjung Korea dalam pertemuan mereka di Pulau Sentosa.
Meski
sejumlah pihak mengkritik hasil pertemuannya dengan Kim Jong-un yang
tak membuahkan hasil signifikan, Trump percaya Korut mau berkomitmen
soal denuklirisasi.
Trump juga mengutus Menteri Luar Negeri Mike Pompeo untuk kembali berkunjung ke Pyongyang bulan depan.
"Saya
sangat meyakini bahwa dia (Kim Jong-un) ingin menyelesaikan ini semua.
Dia mau sebuah kesepakatan, begitu juga saya," ujar Trump seperti
dikutip AFP.
Meski begitu, Trump lagi-lagi menolak memberikan kerangka waktu yang jelas soal proses denuklirisasi yang dilakukan Korut.
"Saya tidak mau terpaku pada permainan kerangka waktu. Kalian tahu
kenapa? Saya beri tahu: 'Mike, jangan terjebak dengan permainan waktu.'
karena kita sudah menghentikannya (Kim Jong-un)," tutur Trump.
"Mereka (Korut) sedang menutup reaktor nuklir, mereka juga melucuti banyak situs-situs uji coba lainnya."
Dalam kesempatan itu, Trump bahkan meyakini bahwa Korut akan lebih banyak melucuti situs-situs senjatanya.
"Kalian akan mendengar kabar itu segera. Saya tidak mau mendahului, kalian akan mendengarnya dalam waktu dekat."
Kanada mencabut kewarganegaraan kehormatan
yang diberikan kepada pemimpin defacto Myanmar, Aung San Suu Kyi, di
tengah isu krisis kemanusiaan Rohingya. (Reuters/Soe Zeya Tun)
Jakarta, CB -- Parlemen Kanadamemutuskan untuk mencabut kewarganegaraan kehormatan yang diberikan kepada pemimpin defacto Myanmar, Aung San Suu Kyi, di tengah isu krisis kemanusiaan Rohingyadi negara bagian Rakhine.
"Pada
2007, Dewan Perwakilan memberikan Aung San Suu Kyi status
kewarganegaraan kehormatan Kanada. Hari ini, parlemen meloloskan mosi
untuk mencabut status ini," ujar Adam Austen, juru bicara Menteri Luar
Negeri Kanada, Chrystia Freeland.
AFP melaporkan bahwa keputusan ini diambil setelah parlemen Kanada melakukan pemungutan suara pada Kamis (27/9).
Pencabutan kewarganegaran ini dilakukan sepekan setelah Kanada
mendeklarasikan operasi militer Myanmar terhadap Rohingya sebagai
genosida.
Isu ini kembali menjadi sorotan sejak tahun lalu,
ketika lebih dari 700 ribu orang Rohingya kabur ke Bangladesh untuk
menghindari tindak kekerasan militer Myanmar di Rakhine.
Rangkaian
kekerasan itu pecah setelah satu kelompok bersenjata Rohingya menyerang
sejumlah pos polisi dan satu markas militer di Rakhine.
Mereka mengklaim serangan itu merupakan bentuk protes untuk membela hak-hak Rohingya yang selama ini tertindas.
Myanmar menganggap ini sebagai teror. Militer kemudian melancarkan operasi pembersihan Rakhine dari kelompok teror Rohingya.
Namun
menurut sejumlah laporan, militer tak hanya menyerang kelompok
tersebut, tapi juga warga sipil. Mereka bahkan dilaporkan membakar
rumah-rumah hingga melakukan pembantaian orang Rohingya.
Rangkaian
kekerasan ini menimbulkan kecaman terhadap Suu Kyi, peraih Nobel
Perdamaian yang awalnya diharapkan dapat membawa perubahan setelah
terpilih dalam pemilu.
Meski demikian, sejumlah pengamat memperkirakan Suu Kyi tak dapat
bertindak banyak karena ditekan oleh militer yang masih memegang porsi
besar dalam parlemen.
Walau mencabut status Suu Kyi, Kanada memastikan bahwa mereka akan tetap mengalirkan bantuan untuk Rohingya.
"Kami
akan terus mendukung Rohingya dengan memberikan bantuan kemanusiaan,
menjatuhkan sanksi atas jenderal-jenderal Myanmar, dan menuntut pihak
bertanggung jawab agar diadili oleh badan internasional yang kompeten,"
ujar Austen.
Seorang pria melihat sebuah monitor jalanan yang menunjukkan
Presiden Korea Utara, Kim Jong-un terkait peluncuran rudal Korea Utara,
di Tokyo, Jepang, 29 November 2017. REUTERS
CB, Jakarta - Media Korea Utara
kembali menuntut permintaan maaf dan kompensasi Jepang atas
penjajahannya terhadap wilayah semenanjung Korea selama Perang Dunia II.
Dilaporkan
United Press International pada 26 September 2018, Rodong Sinmun, surat
kabar Partai Buruh yang berkuasa di Korea Utara, melakukan seruan di
tengah pembicaraan yang berkembang tentang rencana pertemuan Kim Jong Un
dan Shinzo Abe yang bertujuan meningkatkan hubungan bilateral.
"Orang-orang kami belum melupakan dosa masa lalu yang dilakukan oleh Jepang bahkan untuk sesaat," kata surat kabar itu.
"Tanpa
pertobatan, permintaan maaf dan kompensasi untuk dosa masa lalu,
(Jepang) tidak akan dapat hidup dengan percaya diri di komunitas
internasional," jelas laporan Rodong Sinmun.
Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (kanan). Reuters via Nikkei Asian Review
Surat
kabar itu juga menyuarakan ketidaknyamanan atas niat Jepang untuk
memperbarui persenjataan yang lebih berat yang menurut para pengamat
ditujukan untuk melawan ancaman militer Korea Utara.
Perdana
Menteri Jepang, Shinzo Abe, mengisyaratkan kesediaannya untuk bertemu
dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un untuk membahas masalah lama,
yakni warga negara Jepang yang diculik oleh Korea Utara.
"Untuk
menyelesaikan masalah penculikan, saya juga siap untuk memecahkan
cengkeraman ketidakpercayaan bersama dengan Korea Utara, memulai dengan
awal yang baru dan bertemu langsung dengan Ketua Kim Jong Un," kata Abe
saat berpidato di sidang umum PBB, dikutip dari France24.
"Tetapi
jika kita ingin memilikinya, maka saya memutuskan bahwa itu harus
berkontribusi pada resolusi masalah penculikan," lanjut Abe.
Perdana
Menteri Jepang, Shinzo Abe, berpidato selama sidang ke-73 Majelis Umum
PBB di New York, AS, Selasa 25 September 2018. [REUTERS]
Korea
Utara menculik sejumlah warga Jepang pada 1970-an dan 1980-an untuk
melatih mata-mata Korea Utara mempelajari bahasa dan budaya Jepang.
Perdana
Menteri Jepang saat itu, Junichiro Koizumi melakukan perjalanan ke
Pyongyang pada 2002 dan 2004 untuk memulihkan hubungan dengan ayah Kim
Jong Un, Kim Jong Il, dan diberitahu oleh Korea Utara bahwa korban
penculikan yang tersisa telah meninggal, namun klaim ini ditolak oleh
anggota keluarga dan aktivis Jepang.
Media
Pyongyang berpendapat bahwa Tokyo pertama-tama harus mengambil langkah
untuk sepenuhnya menebus kesalahan masa lalu dan membuat kompensasi.
Jepang menjajah semenanjung Korea dari 1910-1945.
Menteri Luar Negeri Korea Utara,
Ri Yong-ho, saat ini berada di New York untuk sidang Majelis Umum PBB.
Diyakni ia akan bertemu dengan mitranya, Menteri Luar Negeri Jepang,
Taro Kono, selama di New York.
Pesawat B-17 Angkatan Udara Divisi ke-8 selama serangan 9
Oktober 1943 di pabrik pesawat Focke-Wulf di Marienburg, Jerman. [Arsip
Nasional dan Administrasi Arsip, katalog di bawah Pengidentifikasi Arsip
Nasional (NAID) / Wikipedia.org]
CB, Jakarta
- Para ilmuwan menemukan bahwa gelombang kejut dari bom besar yang
dijatuhkan sekutu di wilayah Jerman dan Eropa keseluruhan selama Perang Dunia II cukup kuat untuk mempengaruhi atmosfer.
Dilansir
dari Forces.net, 26 September 2018, sebuah tim dari University of
Reading menerbitkan temuan setelah membandingkan catatan serangan dengan
data dari para ilmuwan masa perang Inggris yang menyelidiki atmosfer.
Para
peneliti mengatakan ledakan masif bom berat, termasuk 10 ton "Grand
Slam" milik Inggris juga mengganggu ionosfer ratusan mil di atas Bumi.
Chris
Scott, Profesor Luar Angkasa dan Fisika Atmosfer di Universitas
Reading, mengatakan, "Gelombang yang disebabkan oleh ledakan buatan
manusia dapat mempengaruhi tepi luar angkasa. Setiap serangan melepaskan
energi setidaknya 300 serangan petir".
Pesawat pembom
empat mesin seperti pesawat Avro Lancaster dan Boeing B-17 Flying
Fortress yang digunakan dalam serangan sekutu mampu membawa bom yang
jauh lebih besar daripada yang dijatuhkan di Inggris selama "The Blitz"
oleh pesawat dua mesin Jerman Luftwaffe. Beban bom seberat 2 ribu ton
dapat dijatuhkan dalam satu serangan.
Bom
raksasa Grand Slam yang dijatuhkan di wilayah Jerman selama serangan
udara Perang Dunia II. [IWM (CH 15369) via The Independent]
Sejarawan
Universitas Reading, Profesor Patrick Major mengatakan, gelombang dari
serangan pemboman merupakan bahaya bagi pesawat terbang.
"Kru
pesawat yang terlibat dalam serangan itu melaporkan pesawat mereka
rusak akibat gelombang kejut bom, meskipun di atas ketinggian yang
direkomendasikan," ujar Profesor Mayor.
Pengeboman
sekutu terhadap Nazi Jerman dimulai pada 1942 dan mengubah kota-kota
besar Jerman seperti Dresden dan Hamburg menjadi puing dan abu.
Profesor
Mayor mengatakan orang-orang di lapangan melaporkan gelombang kejut
dari ledakan akan melontarkan penutup jendela dan pintu dari engselnya.
"Warga
yang dihantan bom akan terus-menerus mengingat bagaimana rasanya
dilemparkan melalui udara oleh gelombang tekanan dari bom udara yang
meledak," tambah profesor Mayor.
Bom
raksasa Grand Slam yang dijatuhkan di wilayah Jerman selama serangan
udara Perang Dunia II. [IWM (CH 15369) via The Independent]
Profesor
Scott mengatakan citra lingkungan di seluruh Eropa yang rusak menjadi
puing-puing akibat serangan udara di masa perang adalah pengingat abadi
dari kehancuran yang dapat disebabkan oleh ledakan buatan manusia.
"Dampak bom-bom ini naik di atmosfer Bumi belum pernah disadari sampai sekarang," lanjut Profesor Scott.
Dalam
penelitian yang diterbitkan hari ini di Annales Geophysicae, dilansir
dari phys.org, peneliti melihat catatan harian di Pusat Penelitian Radio
di Slough, Inggris, yang dikumpulkan antara 1943-45. Urutan pulsa radio
pada rentang frekuensi gelombang pendek dikirim 100-300 km di atas
permukaan Bumi untuk mengungkapkan tinggi dan konsentrasi elektron
ionisasi di atmosfer atas.
Para peneliti mempelajari catatan ionosfer selama 152 serangan udara Sekutu besar di Eropa terutama di Jerman selama Perang Dunia II,
dan menemukan konsentrasi elektron menurun secara signifikan karena
gelombang kejut yang disebabkan oleh bom yang meledak di dekat permukaan
Bumi, yang diyakini memanaskan atmosfer bagian atas dan meningkatkan
hilangnya ionisasi.
CB, Jakarta - Ketua Partai Buruh, Jeremy Corbyn, akan mengakui Palestina
sebagai negara merdeka jika dia terpilih menjadi orang nomor satu di
Inggris. Pernyataan itu disampaikan Corbyn dalam pidatonya di konferensi
Partai Buruh dan langsung disambut gemuruh tepuk tangan.
Dikutip dari RT.com
pada Kamis, 27 September 2018, Corbyn mengatakan partainya akan
mengakui Palestina sebagai sebuah negara karena ini adalah bagian dari
solusi dua negara. Corbyn dalam pidatonya juga mengutuk pembunuhan
masyarakat Palestina yang berunjuk rasa di Gaza dalam peringatan Pawai
Kepulangan.
Demonstran yang tidak bersenjata dihujani tembakan
oleh Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. Unjuk rasa peringatan Pawai
Kepulangan dilakukan selama enam pekan yang dimulai pada 30 Maret 2018.
"Partai
kami bersatu mengutuk penembakan ratusan demonstran yang tidak
bersenjata di Gaza oleh pasukan militer Israel dan diskriminasi yang
dilakukan Israel dimasa lalu," kata Corbyn.
Ribuan
umat Yahudi mengikuti ritual doa saat ziarah akbar dalam perayaan
Paskah Yahudi di Tembok Ratapan, Kota Tua Yerusalem, 2 April 2018.
REUTERS/Ronen Zvulun
Konflik
sengketa wilayah Israel-Palestina kembali diselimuti ketegangan setelah
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengakui Yerusalem sebagai ibu
kota Israel. Keputusan ini langsung diprotes secara luas oleh masyarakat
Palestina dan dunia.
Inggris saat ini dikuasai oleh Partai
Konservatif. Di bawah pemerintahan Perdana Menteri, Theresa May,
mendukung solusi dua negara untuk penyelesaian sengketa wilayah
Israel-Palestina. May mengatakan pihaknya tidak setuju dengan keputusan
kontroversi Trump yang akan memindahkan kantor kedutaan besarnya dari
Tel Aviv ke Yerusalem.
Inggris pun tidak memiliki niat untuk mengekor langkah yang menciderai masyarakat Palestina. Inggris adalah satu dari 128 negara anggota PBB yang mengutuk keputusan Presiden Trump.
Pesawat jet tempur siluman generasi kelima Rusia, Su-57. Foto/Sputnik/Aleksey Filippov
MOSKOW - Pesawat jet tempur multiguna tercanggih Rusia, Su-57,
kini dipersenjatai rudal anti-pesawat hipersonik dengan jangkauan
tembak lebih dari 300 km. Senjata ini dimaksudkan untuk menghancurkan
target bernilai tinggi tanpa mendapat risiko.
Su-57 adalah
pesawat tempur siluman generasi kelima Rusia, yang dirancang untuk
menjadi ancaman yang tangguh bagi kekuatan udara utama dunia seperti
Amerika Serikat (AS).
Biasanya jet tempur siluman membawa senjata di internal bay
untuk mengurangi penampang radar dan tidak mengorbankan kemampuan
silumannya. Namun, misil yang lebih besar dapat dibawa secara eksternal
di hardpoint, dan salah satunya adalah R-37M, rudal dengan jangkauan yang lebih besar dari apa pun yang akan dimiliki pesawat AS.
R-37M adalah versi upgrade dari rudal yang mulai beroperasi pada tahun 1985. Varian yang lebih tua adalah rudal air-to-air
yang lebih besar, berukuran panjang 4,2 meter dan berat 600kg, dan
hanya cocok untuk pesawat yang lebih besar seperti pesawat pencegat
MiG-31 MB.
Fitur
utama rudal yang diperbarui adalah jangkauannya, yang dilaporkan
mencapai 300km, meskipun beberapa sumber mengatakan itu bisa mencapai
400km, tergantung pada profil penerbangan.
Misil yang mahal itu
dimaksudkan untuk menjatuhkan target yang sama pentingnya seperti
pesawat AWACS. Namun, dengan kecepatan Mach 6 dan sistem homing sebagai pencari aktif mengambil alih selama fase terminal, itu menjadi ancaman bagi target yang lebih gesit seperti jet tempur.
Varian
R-37M, yang dilaporkan dalam tahap akhir pengembangan, diberi sistem
panduan baru. Rudal ini sudah dipangkas bobot dan panjangnya agar muat
pada platform yang lebih kecil.
Boris Obnosov, direktur Tactical Missiles Corporation (KTRV)—manfaktur senjata Rusia—mengonfirmasi kepada Interfax
pada hari Rabu (26/9/2018) bahwa Su-57 akan berada di antara pesawat
yang mampu menembakkan rudal baru tersebut. KRTV adalah perusahaan induk
dari NPO Vympel, pengembang R-37.
Kemajuan dengan mengembangkan R-37M mempertanyakan masa depan rudal air-to-air
jarak jauh potensial lainnya yang dipertimbangkan untuk jet tempur
Su-57. Sebelumnya, rudal KS-172 yang dikembangkan oleh NPO Novator
dilaporkan akan menjadi bagian dari senjata Su-57. Misil KS-172
dilaporkan memiliki jangkauan tembak lebih dari 400km.
Sistem pertahanan rudal S-500 Rusia. Foto/Istimewa
MOSKOW
- Pembuatan sistem pertahanan udara terbaru Rusia, S-500, hampir
selesai dan produksi serial sistem pertahanan tersebut akan segera
dimulai. Hal itu dikatakan Wakil Perdana Menteri Rusia Yury Borisov.
"Sistem
S-300, S-400 dan S-500 kami, yang dekat dengan produksi serial,
memiliki spesifikasi yang lebih baik dibandingkan dengan semua pesaing,
baik itu Patriot yang diproduksi di AS, atau sistem (pertahanan udara)
Prancis dan Israel," katanya seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (27/9/2018).
Sistem
pertahanan udara S-500 Prometey (Prometheus) adalah sistem rudal
permukaan-ke-udara generasi baru dengan kisaran 400-600 kilometer
(250-370 mil). Sistem pertahanan udara ini dirancang untuk mencegat dan
menghancurkan rudal balistik antarbenua, serta rudal hipersonik kapal
laut dan pesawat terbang.
Pada 15 Mei, Presiden Rusia Vladimir
Putin mengatakan bahwa pengembangan dan persiapan untuk produksi serial
sistem pertahanan udara S-500 terbaru harus diselesaikan secepat
mungkin. Pengiriman sistem S-500 ke Rusia Aerospace Forces diharapkan
mulai dilakukan sekitar 2020.
Dua
warga Rusia ditetapkan menjadi tersangka serangan racun Novichok
terhadap Sergei Skripal, mantan mata-mata Rusia, dan putrinya.
Foto/Istimewa
LONDON
- Media Inggris mengungkap identitas sebenarnya dari tersangka pelaku
serangan racun Novichok terhadap mantan mata-mata Kremlin, Sergei
Skripal, dan putrinya di Salisbury. Menurut media Inggris pelaku bernama
asli Anatoliy Vladimirovich Chepiga dan berpangkat Kolonel.
Awal
bulan ini, jaksa Inggris menuduh dua orang Rusia - Alexander Petrov dan
Ruslan Boshirov - dengan percobaan pembunuhan menggunakan racun
Novichok terhadap Skripal di kota selatan Inggris Maret lalu. Jaksa
Inggris menyatakan para tersangka menggunakan nama samaran agar bisa
memasuki Inggris.
Media Inggris The Daily Telegraph dan BBC
mengatakan nama asli Boshirov adalah Chepiga, mengutip laporan
investigasi oleh Bellingcat, sebuah situs web intelijen. Dua sumber
keamanan Eropa yang akrab dengan investigasi Skripal mengatakan
rinciannya akurat seperti dikutip dari Reuters, Kamis (27/9/2018).
Rusia
membantah terlibat dalam serangan itu, dan kedua orang itu mengatakan
mereka hanyalah turis yang terbang ke London untuk bersenang-senang dan
mengunjungi Salisbury untuk melihat katedralnya.
"Pemerintah Inggris tahu identitas asli mereka," kata sumber yang dekat dengan penyelidikan.
The
Telegraph melaporkan bahwa Chepiga (39) telah ikut dalam perang di
Chechnya dan Ukraina, dan ditetapkan sebagai Pahlawan Federasi Rusia
dengan keputusan Presiden Vladimir Putin pada tahun 2014.
Pihak
kepolisian Inggris, yang sedang menyelidiki serangan racun tersebut, dan
Kementerian Luar Negeri menolak untuk mengomentari laporan tersebut.
Tentara berjalan di dekat penjara Topo Chico di Monterrey, Meksiko, 11 Februari 2016. [REUTERS / Daniel Becerril]
CB, Jakarta - Tentara marinir dan angkatan bersenjata Meksiko
menyerbu kantor polisi di kota pelabuhan Acapulco karena dicurigai
terkait dengan kartel narkoba. Petugas menangkap dua petugas kepolisian
yang dituduh melakukan pembunuhan. Selain itu, tentara juga
menyita senjata dan peralatan kepolisian Acapulco.
Acapulco
terletak di negara bagian Guerrero selatan, yang dulu merupakan tempat
peristirahatan mewah bagi orang-orang Hollywood yang kaya dan terkenal,
telah jatuh pada masa-masa sulit karena kejahatan narkoba yang meluas
dan mengubahnya menjadi salah satu kota paling mematikan di dunia,
seperti dilansir dari Reuters, 26 September 2018.
Guerrero adalah pusat produksi opium dan di tempat ini sering terjadin bentrokan antara kartel narkoba yang berselisih.
Personel
militer, bersama dengan polisi federal dan negara bagian serta kantor
jaksa agung negara bagian Guerrero, melucuti seluruh petugas kepolisian
kota Acapulco dan menangkap dua dari mereka karena diduga
bertanggungjawab atas pembunuhan.
Dalam
foto 21 Juni 2018 ini, pasukan keamanan berpatroli di Acapulco,
Meksiko. Seluruh pasukan polisi daerah di resor Acapulco yang dulu
terkenal, telah dilucuti dan ditempatkan di bawah penyelidikan yang
pihak berwenang Meksiko pada Selasa, 25 September 2018, dengan mengklaim
bahwa polisi setempat disusupi oleh geng-geng narkoba. (AP Photo /
Marco Ugarte, File)
Polisi Acapulco lainnya
sedang dalam penyelidikan, tanpa menyebutkan berapa banyak yang
terlibat. Sementara senjata api, rompi antipeluru, amunisi dan radio
disita.
Ada lebih dari 30.000 pembunuhan di seluruh
Meksiko tahun lalu, rekor tertinggi pada tahun 1997, ketika geng-geng
narkoba yang bersaing terpecah menjadi kelompok-kelompok yang lebih
kecil dan haus darah setelah lebih dari satu dekade kampanye yang
dipimpin militer untuk memerangi kartel.
Pemerintah
negara bagian mengatakan mennggelar serbuan karena kecurigaan bahwa
kepolisian Acapulco mungkin telah disusupi oleh kelompok-kelompok
kriminal dan lambatnya polisi kota dalam memerangi kejahatan.
Pemerintah
AS mengumumkan travel warning agar warga AS tidak bepergian di negara
bagian Guerrero karena kelompok bersenjata di wilayah tersebut.
Dilansir
dari Associated Press, tahun lalu, Acapulco memiliki tingkat pembunuhan
103 orang per 100.000 penduduk, salah satu yang tertinggi di Meksiko
dan bahkan di dunia.
Tentara berjaga di luar penjara usai terjadi kerusuhan di Acapulco, Meksiko, 6 Juli 2017. REUTERS/Troy Merida
Polisi
lokal di beberapa wilayah Meksiko telah dibubarkan karena mereka
dirusak oleh kartel narkoba. Di Guerrero sendiri, polisi setempat telah
dilucuti senjata di lebih dari selusin kota dan kota sejak 2014,
meskipun tidak ada yang sebesar Acapulco.
Di negara
bagian utara Tamaulipas, salah satu yang paling terpukul oleh kejahatan
narkoba, hampir semua pasukan polisi lokal di seluruh negara bagian
telah dibubarkan sejak 2011.
Dengan
bayaran rendah dan sedikit pelatihan, polisi daerah di Meksiko adalah
mangsa mudah bagi kartel narkoba, yang menawarkan uang kepada mereka
jika mereka setuju untuk bekerjasama dengan kartel, atau mengancam akan
membunuh mereka jika mereka menolak.
Di beberapa kota Meksiko
seperti di Guerrero dan Veracruz, polisi daerah berada di bawah kendali
kartel narkoba sehingga mereka akan menculik orang-orang yang diminta
oleh kartel narkoba dan menyerahkannya kepada kelompok tersebut untuk
diinterogasi dan dibunuh.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sedang berkampanye di
Billings, Montana, pada Kamis, 6 September 2018, mendesak pendukungnya
untuk mencoblos pada pemilu tengah pada November 2018 agar dia tidak
terkena pemakzulan. AP via Chicago Tribune
CB, Jakarta -Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa, 25 September 2018, tak menampik ide kudeta militer di Venezuela guna menjatuhkan Presiden Nicolas Maduro.
Trump
juga akan memberikan sanksi kepada Ibu Negara Cilia Flores. "Istri
Presiden dan Wakil Presiden bisa dikenai sanksi terkait dengan tudingan
korupsi," AP mengutip pernyataan Trump, Selasa.
Ketika
bertemu wartawan, Trump menolak menjawab pertanyaan, apakah AS
kemungkinan akan memimpin intervensi militer di Venezuela terkait dengan
krisis kedua negara.
Presiden
Venezuela, Nicolás Maduro, memamerkan emas yang konon digali dan
diproses di Arco Minero, meskipun para ahli meragukannya. [Twitter
Prensa Presidencial @PresidencialVen via Pulitzercenter.org]
"Mengenai
rezim itu, sejujurnya, dapat dengan cepat dijatuhkan oleh militer jika
militer memutuskan melakukannya," kata Trump usai mengikuti Sidang Umum
PBB di New York. "Ini (Venezuela) benar-benar tempat paling buruk di
dunia," tambahnya.
Pada pertemuan itu, Trump mengungkapkan akan
memberikan sanksi tambahan, warga Amerika Serikat dilarang melakukan
kerja sama bisnis dengan warga Venezuela. Bahkan AS akan menyita seluruh
aset milik Ibu Negara Cilia Flores, Wakil Presiden Delcy Rodriguez,
Menteri Komunikasi Jorge Rodriguez dan Menteri Pertahanan Vladimir
Padrino.
Selama lebih dari dua tahun, pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi
terhadap puluhan orang, termasuk Maduro dengan tuduhan korupsi,
perdagangan obat bius dan pelanggaran hak asasi manusia.
Namun
hingga saat ini, beberapa pemimpin kunci seperti Decy Rodriguez serta
Padrino yang pernah mendapatkan pelatihan di AS diyakini dapat menduduki
kekuasaan. "Mereka dapat memainkan peran penting di masa pemerintahan
transisi."
Foto
yang diambil dari video yang dirilis Venezolana de Television, Presiden
Nicolas Maduro (tengah) tengah menyampaikan pidato saat istrinya Cilia
Flores mendongak setelah terkejut melihat ledakan di langit, di Caracas,
Venezuela, Sabtu, 4 Agustus 2018.[Venezolana de Television melalui AP]
Pernyataan
Trump itu selanjutnya disambut langsung oleh Maduro dengan berpidato di
depan televisi. Dalam pidatonya presiden dari kelompok sosialis komunis
ini mengucapkan terima kasih kepada Trump atas sanksi yang disebut
dengan sebuah lencana kehormatan bagi orang-orang di sekitarnya dalam
melawan kekuatan imperialis.
Di depan layar kaca, dia juga mengecam sanksi yang menyasar istrinya. "Jika Anda ingin menyerangku, datanglah kepadaku secara langsung. Tetapi jangan sentuh Cilia dan keluargaku," kata Maduro
dengan menyebut istrinya sebagai seorang pahlawan perang
anti-imperialis. "Satu-satunya kejahatan yang dilakukan adalah dia
menjadi istriku."
AS menarik beberapa sistem pertahanan rudalnya dari Timur Tengah. Foto/Istimewa
WASHINGTON
- Pentagon akan menarik sistem rudal Amerika Serikat (AS) dari Timur
Tengah bulan depan. Langkah ini akan menyebabkan sekutu AS dengan
pertahanan yang lebih sedikit di saat Gedung Putih membanjiri
retorikanya terhadap apa yang dikatakannya sebagai ancaman yang diajukan
oleh Iran.
Menteri Pertahanan Jim Mattis menarik empat sistem
rudal Patriot dari Yordania, Kuwait, dan Bahrain bulan depan. Penarikan
itu dilakukan dalam penataan kembali kekuatan dan kemampuan ketika
militer meningkatkan fokusnya pada ancaman dari China dan Rusia, menurut
beberapa pejabat militer senior.
Relokasi sistem keluar dari
Timur Tengah, yang belum pernah diungkapkan sebelumnya, adalah salah
satu tanda paling nyata dari fokus baru Pentagon pada ancaman dari Rusia
dan China dan jauh dari konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah dan
Afganistan.
"Dua sistem rudal Patriot akan ditarik dari Kuwait, dan masing-masing dari Yordania dan Bahrain," kata para pejabat.
Patriot adalah sistem rudal seluler yang mampu menembak jatuh rudal dan pesawat.
"Keempat sistem itu telah offline dan akan digunakan kembali bulan depan," kata para pejabat.
"Tidak
ada rencana untuk salah satu dari mereka diganti, dan mereka
dikembalikan ke AS untuk diperbaiki dan ditingkatkan," jelas seorang
pejabat.
Meskipun beberapa sistem Patriot akan tetap berada di
wilayah tersebut, para pejabat mengatakan bahwa pemindahan keempat
baterai tersebut merupakan penarikan utama dari kemampuan yang
disediakan Patriot di wilayah tersebut.
Sistem rudal telah
digunakan untuk tujuan pertahanan sebagian besar, untuk melindungi tidak
hanya pangkalan dan instalasi AS di negara-negara tersebut tetapi juga
sebagai pertahanan yang efektif untuk sekutu Washington.
Penarikan
mereka terjadi ketika Gedung Putih meningkatkan retorikanya terhadap
Iran dan di tengah medan perang yang semakin kompleks di Suriah.
Departemen
Luar Negeri pada Selasa mengeluarkan laporan 48 halaman tentang rincian
ancaman Iran, termasuk program rudalnya. Laporan itu mengatakan Iran
mempertahankan persediaan ratusan rudal yang mengancam tetangganya di
kawasan itu.
Bahrain adalah rumah bagi pangkalan angkatan laut
besar dan Armada Kelima Pentagon, yang melakukan operasi di sekitar
Teluk Persia dan Timur Tengah. Ribuan personel militer Amerika bermarkas
di Kuwait, dan pasukan khusus serta pasukan lain beroperasi di dalam
Yordania. Pentagon secara rutin menolak untuk memberikan jumlah yang
lebih spesifik untuk penempatan pasukan di luar negeri, kata para
pejabat.
Pejabat Komando Sentral AS tidak akan berkomentar tentang gerakan itu.
"Komando
Sentral AS sangat berkomitmen untuk bekerja dengan sekutu dan mitra
kami untuk mempromosikan dan menyediakan keamanan dan stabilitas
regional,” kata Kapten Bill Urban, juru bicara komando di Tampa,
Florida.
“Pasukan AS tetap diposisikan untuk melakukan operasi di seluruh wilayah dan untuk menanggapi setiap kemungkinan,” imbuhnya.
"Karena
masalah keamanan operasional, kami tidak akan membahas pergerakan
kemampuan khusus masuk dan keluar dari wilayah tanggung jawab Pusat
Komando AS," tukasnya seperti dikutip dari Wall Street Journal, Kamis
(27/9/2018).
Sistem rudal Patriot menyediakan apa yang dikenal
sebagai "pertahanan titik," yang berarti mereka menyediakan kemampuan
pertahanan untuk radius yang lebih kecil untuk menembak jatuh pesawat.
Versi yang lebih baru dari Patriot, PAC-3, dapat menembak jatuh rudal.
Dengan jangkauan hanya puluhan mil, mereka biasanya berada di dekat
pangkalan atau lokasi yang mereka ingin lindungi, kata para pejabat.
Sistem
rudal Patriot yang dimiliki oleh Arab Saudi sering digunakan di sana,
misalnya, secara teratur menembak jatuh misil yang ditembakkan dari
Yaman, di mana perang saudara telah berkecamuk sejak tahun 2015.
Sekutu
Amerika di kawasan itu telah bergantung pada sistem pertahanan rudal
seperti itu selama bertahun-tahun. Sistem ini memainkan peran nyata dan
simbolis dalam melawan ancaman yang ditimbulkan oleh Iran dekatnya.
Bahrain, khususnya, telah semakin khawatir tentang kelompok-kelompok
yang didukung Iran dan milisi Syiah lainnya yang mengganggu stabilitas
negara pulau kecil itu.
Wakil
Menteri Luar Negeri Rusia, Alexander Grushko menyatakan, Moskow
menyesalkan rencana Amerika Serikat (AS) membangun pangkalan militer di
Polandia. Foto/Sputnik
MOSKOW
- Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Alexander Grushko menyatakan, Moskow
menyesalkan rencana Amerika Serikat (AS) membangun pangkalan militer di
Polandia. Grushko menyebut, pembangunan pangkalan ini melanggar
perjanjian Rusia-NATO tahun 1997 lalu.
"Ini berarti bahwa
Undang-Undang Pendirian NATO-Rusia, yang secara langsung melarang
penempatan pasukan tempur yang besar secara permanen, akan dibongkar.
Saya tegaskan, bahwa langkah ini akan secara signifikan memperburuk
situasi keamanan," kata Grushko, seperti dilansir Sputnik pada Rabu
(26/9).
“Ini akan mengharuskan kami untuk mengambil tindakan
pencegahan militer dan teknis tambahan yang akan menjamin keamanan kami
dalam situasi baru. Kami memiliki berbagai peluang, termasuk yang
efektif, bagaimana memperkuat keamanan kami," sambungnya.
Dia
kemudian menyatakan bahwa penempatan pangkalan melawan kepentingan
keamanan Eropa. "Tidak boleh ada ilusi: pembentukan basis semacam itu
dekat dengan perbatasan kami dimaksudkan untuk memproyeksikan kekuatan
di sekitar perbatasan Rusia," ucapnya.
Sebelumnya
diwartakan, Menteri Pertahanan AS, James Mattis menyatakan, pihaknya
saat ini tengah memeriksa area yang tersedia di Polandia untuk
mendirikan pangkalan militer permanen AS di negara tersebut.
Mattis
mengatakan, para pejabat AS sedang mengukur apa yang sebenarnya dapat
ditawarkan dan dipertahankan oleh Polandia dan menilai apakah
lokasi-lokasi yang disediakan dapat memenuhi persyaratan dalam membangun
pangkalan militer.
Dia lalu menyatakan, Washington menghargai
tawaran pemerintah Polandia, tetapi AS akan berkonsultasi dengan mitra
regionalnya sebelum membuat keputusan akhir mengenai masalah ini.
Perdana
Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dilaporkan telah menyampaikan protes
kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin terkait dengan pengiriman S-300
ke Suriah. Foto/Istimewa
TEL AVIV
- Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dilaporkan telah
menyampaikan protes kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin. Protes ini
terkait dengan rencana Moskow mengirimkan sistem pertahanan udara S-300
ke Suriah.
Dalam sebuah pembicaraan melalui sambungan telepon,
Netanyahu menyatakan kepada Putin bahwa pengiriman S-300 ke Suriah
adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan hanya akan memperburuk
situasi di kawasan.
Melansir Al Arabiya pada Rabu (26/9),
Netanyahu dalam pembicaraan itu juga mengatakan Israel akan terus
melindungi keamanan dan kepentingannya. Pemimpin Israel juga setuju
dengan Putin pada koordinasi lanjutan antara pasukan bersenjata kedua
negara di Suriah.
Seperti diketahui, Rusia pada awal ini
memutuskan akan memasok sistem rudal S-300 kepada rezim Suriah dalam dua
minggu ke depan. Keputusan ini diambil Moskow setelah pesawat
mata-matanya, Il-20, ditembak jatuh sistem rudal S-200 Damaskus ketika
merespons serangan empat jet tempur F-16 Israel.
Menteri
Pertahanan Sergei Shoigu menyatakan senjata terbaru bagi rezim Suriah
itu akan meningkatkan kemampuan tempur pasukan pertahanan Presiden
Bashar al-Assad terhadap setiap serangan musuh.
Shoigu
mengungkapkan, Moskow pernah menghentikan pengiriman S-300 ke Damaskus
pada tahun 2013 atas permintaan Israel."Tetapi situasi di seputar
pasokan itu telah berubah bukan karena kesalahan Rusia," katanya.
Sistem,
yang memiliki jangkauan 250 kilometer dan dapat melibatkan beberapa
target udara, akan dikerahkan untuk meningkatkan keamanan tentara Rusia
yang ditugaskan di Suriah. Selain itu, peralatan otomatis yang
disediakan oleh Moskow itu akan memastikan identifikasi pesawat Rusia
oleh pasukan pertahanan udara Suriah.
Jakarta, CB -- Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyebut bahwa pihaknya akan terus memerangi kubu Irandi
Suriah. Ia juga menyebut akan terus berkoordinasi dengan Rusia pasca
penembakan Suriah ke salah satu pesawat Rusia dan keduanya menyalahkan
Israel, Rabu (26/9).
"Kami akan terus bertindak untuk mencegah
kubu militer Iran di Suriah dan melanjutkan koordinasi keamanan antara
pasukan pertahanan Israel dan tentara Rusia," kata dia kepada wartawan,
seperti dikutip AFP.
Pada 17 September lalu, pertahanan udara
Suriah secara tidak sengaja menembak jatuh pesawat militer rusia setelah
adanya serangan Israel di suriah. Serangan itu menewaskan 15 orang.
Rusia dan Suriahmenyalahkan Israel terkait serangan ini. Sebab,
penembakan itu terjadi setelah serangan udara Israel dilakukan.
Israel membantah temuan Rusia dan mengatakan bahwa seluruh pesawat
jetnya telah kembali ke wilayah udara Israel ketika pesawat itu jatuh.
Rusia
pun mengumumkan berbagai langkah keamanan baru untuk melindungi
militernya di Suriah. Langkah ini termasuk memasok tentara Suriah dengan
sistem pertahanan udara S-300 dan radar anti-pesawat.
Langkah-langkah
itu membuat Netanyahu memperingatkan Putin terkait transfer sistem
persenjataan canggih ke tangan yang tidak bertanggungjawab.
Netanyahu
menekankan "keberhasilan besar" Israel adalah mencegah masuknya militer
Iran di Suriah dan pemindahan senjata ke Hizbullah di Lebanon selama
tiga tahun terakhir.
"Itu tidak berarti bahwa tidak ada pengecualian, tapi semuanya sangat sukses," kata dia.
"Kami melakukan ini dengan koordinasi keamanan yang maksimal dan sangat sukses dengan tentara Rusia," kata dia kepada wartawan.
Netanyahu
juga mencatat bahwa dirinya telah setuju dengan Putin agar tim militer
Israel dan Rusia bisa segera bertemu untuk meningkatkan koordinasi.
Rusia dan Israel mendirikan "hotline" pada 2015 untuk menghindari
bentrokan yang tidak disengaja di Suriah. Israel kini khawatir bahwa
Rusia akan berusaha membatasi tindakannya.
Musuh utama Israel
adalah Iran. Israel telah berjanji untuk menghentikannya dari serangan
militer di Suriah. Hizbullah yang didukung Iran juga salah satu
musuhnya.
Baik Iran dan Hizbullah mendukung rezim Presiden Suriah, Bashar al-Assad dalam perang sipil negaranya bersama Rusia.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)
Jakarta, CB -- Pejabat senior Palestina tidak setuju dengan komentar Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait solusi masalah dua negara, Palestina dan Israel. Dia mengatakan kebijakan Gedung Putih tersebut menghancurkan harapan perdamaian.
Kepala
Misi Palestina yang belum lama ini ditutup di Washington, Husam Zomlot
mengungkapkan pernyataan dari Gedung Putih bertentangan dengan tindakan
mereka.
"Kata-kata mereka bertentangan dengan tindakan mereka dan
tindakan mereka sangat jelas menghancurkan kemungkinan solusi dua
negara," ujar Zomlot kepada AFP.
Dia menambahkan bahwa komentar Trump saja tidak cukup untuk membawa orang Palestina kembali ke meja perundingan.
Zomlot
menunjuk pada penutupan misi Palestina di Washington, pemotongan
ratusan juta dolar bantuan dan pengakuan Yerusalem sebagai ibukota
Israel sebagai bukti bahwa pemerintahan Trump tidak serius dalam
mencapai perdamaian.
"Setiap tindakan yang dilakukan Presiden Trump berlawanan dengan solusi dua negara," katanya.
Palestina telah memboikot pemerintahan Trump sejak Desember, ketika dia
mengakui kota Yerusalem yang disengketakan sebagai ibu kota Israel.
Trump
baru saja berbicara bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Dalam pembicaraan tersebut, Trump untuk pertama kalinya mengatakan
secara eksplisit bahwa ia mendukung solusi dua negara yang akan
menciptakan negara Palestina merdeka.
Trump mengaku akan mengungkap rencana perdamaian tiga bulan lagi.
CB,
NEW YORK -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pada
Rabu (26/9) dia menginginkan solusi dua negara untuk menyelesaikan
konflik Israel-Palestina. Pemerintah Trump pernah mengatakan akan
mendukung solusi dua negara jika kedua belah pihak menyetujuinya.
Trump, dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin
Netanyahu di Majelis Umum PBB, mengaku akan mengungkap rencana
perdamaian dalam dua hingga tiga bulan ke depan. "Saya suka solusi dua
negara. Itulah yang menurut saya paling berhasil. Itu yang saya
rasakan," kata Trump.
Trump mengatakan kesepakatan yang
dibentuk harus adil bagi kedua belah pihak. "Israel mendapat chip
pertama dan itu yang besar," ujar Trump soal langkah AS yang mengakui
Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Netanyahu mengatakan
setiap negara Palestina di masa depan harus didemiliterisasi dan
mengakui Israel sebagai negara orang-orang Yahudi. Namun menurut
Palestina, kondisi ini menandakan Israel tidak tulus dalam proses
perdamaian.
Sekutu AS di dunia Arab adalah pendukung kuat
solusi dua negara. Pada konferensi pers di New York, Rabu, Trump
mengatakan dia akan terbuka untuk solusi satu negara jika hal tersebut
adalah pilihan pihak itu sendiri.
"Jika Israel dan
Palestina menginginkan satu negara, itu tidak masalah bagi saya. Jika
mereka menginginkan dua negara, itu tidak masalah bagi saya. Saya senang
jika mereka bahagia," katanya.
Trump mengaku ingin
memperoleh kesepakatan soal konflik Israel-Palestina sebelum akhir masa
jabatannya pada awal 2021. "Saya tidak ingin melakukannya dalam masa
jabatan kedua saya. Kami akan melakukan hal-hal lain dalam masa jabatan
kedua saya. Saya pikir banyak kemajuan telah dibuat," tambah Trump.
Media
Israel melaporkan Netanyahu mengaku tidak terkejut soal pilihan Trump
terkait solusi dua negara atas perdamaian dengan Palestina. Yerusalem
adalah salah satu masalah utama dalam konflik Israel-Palestina.
Kedua
pihak mengklaimnya sebagai ibu kota masing-masing negara. Langkah Trump
yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel membuat marah
orang-orang Palestina. Sejak saat itu mereka memboikot upaya perdamaian
Washington yang dipimpin oleh menantu dan penasehat Trump, Jared
Kushner.
Palestina ingin mendirikan negara di Tepi Barat
dan Jalur Gaza dan Yerusalem Timur. Israel merebut wilayah-wilayah itu
dalam perang Timur Tengah 1967 dan mencaplok Yerusalem Timur dalam
sebuah langkah yang tidak diakui secara internasional. Israel menganggap
semua kota sebagai modal abadi dan tak terpisahkan.
"Solusi
dua negara berarti bagi kami adalah memiliki negara Palestina di
perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Ini adalah
satu-satunya cara mencapai perdamaian," kata Nabil Abu Rdainah, juru
bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Rdainah mengatakan
Palestina ingin menyelesaikan semua masalah inti konflik
Israel-Palestina. Menurut resolusi PBB, hal ini meliputi perbatasan,
permukiman, pengungsi, keamanan dan status Yerusalem.
Rdainah,
berbicara di Ramallah di Tepi Barat yang diduduki. Ia mengatakan Abbas
akan membuat posisi Palestina jelas dalam pidatonya kepada Majelis Umum
PBB pada Kamis.